Sekolah ikatan dinas

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN

BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

BAGIAN KEPEGAWAIANUNIVERSITAS DIPONEGORO

TUJUANMENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, SERTA SIKAP DAN KEPRIBADIAN PROFESIONAL PNS SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR PNSMEMENUHI KOMPETENSI JABATAN

DALAM RANGKA : MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI SERTA MENGANTISIPASI KEBUTUHAN

ORGANISASI AKAN KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN DI MASA DATANG MENGUATKAN ORGANISASI

Pasal 2

Siapa yang diberi Tugas Belajar ?:

PNS ATAU PNS DPK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

NASIONAL YANG MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG- KURANGNYA

2 TAHUN DAN MEMENUHI PERSYARATAN LAIN SESUAI PASAL 12 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN

2009

Termasuk : DOSEN BIASA : DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI

PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI NEGERI DI DALAM NEGERI (DIBERIKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU)

DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 DI LUAR NEGERI

DIBERI IZIN OLEH MENTERI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/ST NEGERI DI LUAR UNIT

Sekolah ikatan dinas

http://luthfan.com/sekolah-ikatan-dinas/

http://luthfan.com/sekolah-ikatan-dinas/

PENGERTIANA. TUGAS BELAJAR

ADALAH SUATU PENUGASAN BAGI PNS DIBERIKAN OLEH PYB MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG

YANG LEBIH TINGGI/SETARA BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI MENINGGALKAN TUGAS POKOK SEHARI-

HARI BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR

NEGERI .

Pasal 1

Siapa yang boleh mendapat tugas belajar ?:

DISAMPING ITU MEREKA : tidak melaksanakan tugas sehari-

hari sebagai PNS dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan jabatan fungsional; diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.

B. BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI BUKAN

BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASIMELAINKAN LEBIH KE ARAH

KEPENTINGAN INDIVIDU

Pasal 26

ADALAH PEMBERIAN IZIN BAGI PNS OLEH PYB MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU SETARA BIAYA SENDIRI DI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGU PEKERJAAN/TUGAS SEHARI-HARI TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESEUAIAN IJAZAH KE DALAM PANGKAT APABILA FORMASI BELUM MEMUNGKINKAN.

Pasal 26

BAGAIMANA DOSEN YANG BELAJAR ATAS BIAYA

SENDIRI ?

PASAL 26 AYAT (2) HURUF B PERMENDIKNAS NO 48 TAHUN 2009

DIBERIKAN APABILA

TIDAK MENINGGALKAN TUGAS KEDINASAN DAN ATAU TUGAS SEHARI-HARI ?

Pasal 26

PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN :

a.Pasal 8 ayat (1) huruf b PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen bahwa dosen harus melaksanakan tridharma PT dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan

ketentuan beban kerja untuk :◙ pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS◙ pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 SKS

Pasal 26


b. Pasal 87 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa 1 semester terdiri atas 14 s.d. 16 minggu

c. Lampiran II.a., Kemdiknas Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen bahwa perhitungan angka kredit kegiatan dosen persemester dengan memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja ideal seorang dosen yaitu ekuivalen dengan 40 jam perminggu.

Pasal 26


Akibatnya ,seorang dosen belajar atas biaya sendiri

termasuk tempat pelaksanaan studinya berbeda kota atau berjauhan dari kota tempat domisili

perguruan tinggi asal dosen yang bersangkutan akan

mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan/atau tidak memenuhi minimal beban kerja yang

harus dilaksanakan dalam 1 semester,sehingga

kepada dosen yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin belajar atas biaya sendiri

melainkan pemberian tugas belajar (atas biaya sendiri)

Pasal 26


Oleh karenanya,Tunjangan fungsional, tunjangan

profesi (bagi yang telah memperoleh tunjangan profesi),

dan lauk pauk, dihentikan pembayarannya selama melaksanakan tugas

belajar.

Pasal 26

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA NOMOR : 38/KEP/M.K/WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA

KREDITNYAKAITANNYA : DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATANNYA, APABILA :

SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN; ATAU kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai pendidikan terakhirnya., (pasal 26 ayat) 1)

secara langsung dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya.DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL DOSEN;

DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, APABILA :DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PNS DENGAN TINGKAT HUKUMAN SEDANG ATAU TINGKATBERAT SESUAI PP NOMOR 30 TAHUN 1980; ATAUSEDANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS.

KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DAN KEPALA BKN NOMOR 61409/MPK/99 DAN NOMOR 181 TAHUN 1999

PASAL 8

(1) DOSEN YANG SEDANG TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN DAN PADA SAAT SEBELUM TUGAS BELAJAR DALAM JANGKA WAKTU KURANG DARI 1 TAHUN TELAH MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN UNTUK KENAIKAN JABATANNYA, MAKA KENAIKAN JABATANNYA BARU DAPAT DITETAPKAN SETELAH 1 TAHUN DALAM JABATAN TERAKHIR.

(2)DOSEN YANG DIBEBASKAN SEMENTARA KARENA TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN, DAPAT DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT REGULER SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.


BAGAIMANA PNS DOSEN YANG SUDAH HABIS MASA BELAJARNYA AKAN TETAPI BELUM SELESAI

STUDINYA ?disini

PIMPINAN UNIT KERJA MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI ATAS KETERLAMBATANNYA :

Jika bukan atas kelalaian dan/atau kesengajaan, maka Pimpinan unit kerja dapat mengajukan perpanjangan

masa tugas belajar; jika akibat kelalaian dan/atau kesengajaannya, maka Pimpinan unit kerja segera melakukan pemanggilan

dalam kesempatan pertama agar yang bersangkutan segera kembali dan melakukan pembinaan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

SIAPA YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR ?ADALAH

PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA

SARJANA DI DALAM NEGERI, SEBAGAIMANA KEPPRES RI NOMOR 57 TAHUN 1986

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPPRES TERSEBUT ADALAH

SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 08/SE/1987 DITINDAKLANJUTI

DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BAKN NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PELAKSANAAN

TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI

PENDIDIKAN PASCA SARJANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE KEPALA BKN NOMOR 08/SE/1987 TANGGAL 3 JUNI 1987

PASAL 2

(1) DOSEN BIASA YANG SEJAK DITETAPKAN KEPUTUSAN INI DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA UNTUK MENCAPAI S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI SESUAI KETENTUAN, DIBERIKAN TTB SESUAI KENTENTUAN YANG BERLAKU.

(2) TTB BAGI DOSEN BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1), DIBERIKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN ATAS PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BAKN

(3) TTB SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), DIBAYARKAN MULAI BULAN KETUJUH SEJAK DINYATAKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DARI REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI NEGERI PENYELENGGARA PASCA SARJANA

Pasal 1

BAGAIMANA CARANYA ?

MENGAJUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN SEBELUM TUGAS BELAJAR DIMULAI;BESAR TTB YANG DITERIMA SETIAP BULAN OLEH DOSEN BIASA SESUAI DENGAN JABATANNYA, BERDASARKAN (KEPPRES 65 TAHUN 2007) YAITU :

Guru Besar Rp. 1.350.000,- Lektor Kepala Rp. 900.000,- Lektor Rp. 700.000,- Asisten Ahli Rp. 375.000,-

PENGHENTIAN TTBJika masa tugas belajar telah dicapai akan tetapi Dosen

biasa yang bersangkutan tidak/belum berhasil menyelesaikan S2 atau S3 sesuai dengan pemberian

tugas belajar, maka TTB yang bersangkutan dihentikan.

Untuk menghindari terputusnya pemberian TTB bagi Dosen biasa yang telah menyelesaikan tugas belajar,

maka selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, Rektor Universitas/Institut

penyelenggara Pasca Sarjana harus mengeluarkan Surat Pernyataan/Pemberitahuan kepada Menteri Pendidikan

Nasional sebagai bahan pejabat yang berwenang dalam penerbitan keputusan pengaktifan kembali dalam jabatannya, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

PENGHENTIAN TTB

Pembayaran TTB bagi Dosen biasa dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan :

tidak lagi melaksanakan tugas belajar atau tidak/belum berhasil berhasil menyelesaikan S2 atau S3 ;

DO atau tidak mampu mengikuti tugas belajar sesuai surat Rektor Universitas/institut penyelenggara Pasca Sarjana;

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan PP 30 Tahun 1980;

Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. PENGERTIAN

PANGKAT PEGAWAI PELAJAR

Pegawai Pelajar yang sebelum melaksanakan tugas belajar usul kenaikan pangkatnya telah diproses tetapi keputusannya belum diterbitkan, sehingga pangkat dalam keputusan TTB masih berdasarkan pangkat lama, maka apabila keputusan kenaikan pangkatnya diterbitkan pada waktu yang bersangkutan tugas belajar, besarnya TTB yang diberikan berdasarkan pangkat baru.

MASA BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN

MAGISTER/SETARA, 4 SEMESTER PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, 6

SEMESTER

Pasal 5

PERSYARATAN PNS atau PNS dpk di lingkungan Kementerian; sehat jasmani dan rohani; mempunyai DP3 minimal 2 tahun terakhir bernilai baik; mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja; lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas

belajar atau rekomendasi dari PT tempat tugas belajar dilaksanakan;

menandatangani perjanjian tugas belajar; adanya jaminan pembiayaan tugas belajar; mendapat persetujuan Sekretariat Negara RI untuk

tugas belajar ke LN; mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai

bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau administrasi atau bidang studi linar bagi tenaga fungsional;

Pasal 12

6. PERSYARATAN Pasal 12

7. BATAS USIAMAKSIMAL :

25 TAHUN UNTUK DI/DII/DIII ATAU SEDERAJAT

25 TAHUN UNTUK S1 ATAU DIV 37 TAHUN UNTUK MANGISTER ATAU YANG

SETARA 40 TAHUN UNTUK DOKTOR

Pasal 13

8. HAK DAN KEWAJIBANHak : mendapat biaya tugas belajar; mendapat kenaikan pangkat; mendapat kenaikan gaji berkala; mendapat penilaian dalam DP3; mendapat tunjangan tugas belajar; masa menjalani tugas belajar tetap

dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 14

7. HAK DAN KEWAJIBANKEWAJIBAN :1. menyerahkan tugas dan tanggung jawab

sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

2. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar;

3. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;

4. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan uker;

5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja;

6. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;

Pasal 15

7. HAK DAN KEWAJIBANKEWAJIBAN :7. mengajukan permohonan perpanjangan masa

tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat2-nya 6 bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

8. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;

9. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

10. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar

11. melaksanakan ikatan dinas (2n+1 di LN dan 1n+1 di DN) di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 15

7. HAK DAN KEWAJIBAN

KEWAJIBAN :12.membayar sejumlah ganti rugi atas biaya

pendidikan yang telah ditentukan kepada negara apabila Pegawai Pelajar :

(a) gagal melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;(b) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;(c) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;(d) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;(e) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(f) mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar.

Pasal 15

Siklus Siklus Pemberian Tugas BelajarPemberian Tugas Belajar

PROSES ROPEG

Usul TidakLengkap

UsulLengkap

Tindakan PerbaikanTindakan Perbaikan

10. PROSEDUR Pasal 17

Penetapan SK TTB

PengirimanSK TTB

UNIT

REKTORAT

RENC

DDALAM NEGERIALAM NEGERI

PROSESREKTORAT

usulsblm 3 bln

BIRO KEPEG

DITJEN DIKTI

Rekomendasi

Usul Lengkap

Usul TidakLengkap

USUL KESETNEG


10. PROSEDUR Pasal 17

BIRO PKLN

RENC

UNIT

REKT

LLUAR NEGERIUAR NEGERI

Siklus Siklus Penetapan SK TTB Penetapan SK TTB

PROSESUSUL

Rektoratsblm 3 bln

PROSES ROPEG

Usul Lengkap

Usul TidakLengkap

MENPAN

DISETUJUI


10. PROSEDURPasal 17

Penetapan SK TTB

PengirimanSK TTB

UNIT

REKTORAT

RENC

11. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

PEMBERIAN TUGAS BELAJARMENGAPA KEWENANGAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN

TUGAS BELAJAR KEMBALI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ?KARENA

PEMBERIAN TTB UNTUK DOSEN BIASA HARUS TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENPAN

SEDANGKAN PEMBERIAN TTB BERDASARKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

JADI NANTI AKAN TERPISAHSK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SK

PEMBERIAN TTB

Pasal 18, 21


PERPANJANGAN TUGAS BELAJARPasal 19 :ayat (2) : Pegawai Pelajar dapat mengajukan permohonan

perpanjangan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 bulan sebelum berakhirnya masa tugas beljar.

ayat (3) : Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :a. Keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar bukan atas kesalahannya;b. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di LN;c. Mendapat rekomendasi dari puimpinan unit kerja;d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan;

ayat (5) : perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun.

Pasal 18, 21

PEMBATALAN TUGAS BELAJARPasal 20 :ayat (2) : ALASAN PEMBATALAN :a. Dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Pelajar

tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;b. Pegawai Pelajar dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang atau tingkat berat;c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas

belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;d. Pegawai Pelajar mengajukan permohonan

pengunduran diri;e. tidak melaporkan perkembangan tugas

belajarnya meskipun telah diberi peringatan;f. Pegawai Pelajar bekerja di luar kegiatan tugas

belajar;

Pasal 18, 21

PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

g. setelah dievaluasi Pegawai Pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;

h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;

i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;

j. Pegawai Pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan;

k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan kementerian maupun di instansi lain.

Pasal 18, 21


PEMBATALAN TUGAS BELAJARPasal 20 :ayat (3) : sebagai akibat pembatalan

keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar di tambah 100%.

Pasal 18, 21

BERDASARKAN KEPMENDIKNAS NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS

KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR OLEH :KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR OLEH :SEKRETARIS JENDERAL BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAHKEPALA BIRO KEPEGAWAIAN BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/a KE BAWAHKEPALA BAGIAN PADA BIRO KEPEGAWAIAN BAGI PNS GOLONGAN RUANG III/d KE BAWAH

Pasal 1812. KEWENANGAN

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI OLEH :

SEKRETARIS JENDERAL BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIS PADA UNIT UTAMA, PEMBANTU BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASIUMUM BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/C KE BAWAH DIREKTUR POLITEKNIK, SEKRETARIS PELAKSANA KOPERTIS BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH DI LINGKUNGAN MASING-MASING

Pasal 1810. KEWENANGAN

PEMBINAAN SEJAK REKTOR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK

MEMBERIKAN SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR, MAKA SEJAK SAAT ITU DILAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI PELAJAR, ANTARA LAIN DALAM HAL :

BELUM SELESAI SAMPAI BATAS MASA TUGAS BELAJAR YANG DIBERIKAN;

DO; TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA

PIMPINANNYA; SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR TETAPI TIDAK

KEMBALI KE TEMPAT ASAL;

Pasal 22

14. PENGAKTIFAN KEMBALIDI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI :

PEGAWAI PELAJAR PADA KESEMPATAN PERTAMA ATAU PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR ATAU BERAKHIR MASA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJARNYA WAJIB MEMBUAT LAPORAN TERTULIS YANG DITUJUKAN KEPADA MENDIKNAS U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA :

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI; KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI;

PIMPINAN UNIT KERJA.

PIMPINAN UNIT ATAU UPT TEMPAT PEGAWAI PELAJAR BERTUGAS PADA UNIVERSITAS/ INSTITUT NEGERI, SEKOLAH TINGGI NEGERI, POLITEKNIK NEGERI, KOPERTIS, ITJEN, DITJEN, BALITBANG, DAN SETJEN, MENGAJUKAN USUL PENGAKTIFAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA DALAM HAL INI REKTOR ATAU PEMBANTU REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI, KETUA ATAU PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA SEKOLAH TINGGI NEGERI, DIREKTUR PADA POLITEKNIK NEGERI, KOORDINATOR KOPERTIS ATAU SEKRETARIS PELAKSANA PADA KOPERTIS, SEKRETARIS ITJEN, SEKRETARIS DITJEN, SEKRETARIS BALITBANG, DAN KEPALA BIRO UMUM SETJEN KEMDIKNAS;

Pasal 23

12. PENGAKTIFAN KEMBALI

DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI :

PIMPINAN UNIT KERJA MENGAJUKAN USUL KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK DITETAPKAN DALAM SUATU KEPUTUSAN, DENGAN MELAMPIRKAN :

1. ASLI LAPORAN TERTULIS;2. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR;3. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL TERAKHIR;4. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR;5. FOTO KOPI DP3 SATU TAHUN TERAKHIR;6. FOTO KOPI SURAT PERSETUJUAN PENUGASAN KE LUAR NEGERI

DARI SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PEGAWAI PELAJAR DI LUAR NEGERI;

7. FOTO KOPI IJAZAH YANG DIPEROLEH.

KELENGKAPAN BERKAS SELAIN LAPORAN TERTULIS, HARUS DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DI LINGKUNGAN UNIT KERJA MASING-MASING.

Pasal 23

15. MONEV MONITORING WAJIB DILAKUKAN OLEH PIMPINAN UNIT

KERJA

HASIL MONITORING TUGAS BELAJAR DILAPORKAN KEPADA MENTERI TEMBUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN:

EVALUASI DILAKUKAN TERHADAP PEGAWAI PELAJAR, LEMBAGA, DAN PROGRAM TUGAS BELAJAR

EVALUASI DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL U.P BIRO KEPEGAWAIAN PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM 1 TAHUN;

HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KEPADA MENDIKNAS DILAPORKAN KEPADA MENDIKNAS MELALUI SEKRETARIS

JENDERAL

Pasal 24, 25

16. SANKSIBAGI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN

HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA

SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20

PELANGGARAN DISIPLIN PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI

KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL.

Pasal 29

SURAT EDARAN MENDIKNAS NOMOR 4159/A4.3/KP/2010 TANGGAL 27 JANUARI 2010

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BERLAKU SEJAK

TANGGAL DITETAPKAN,

AKAN TETAPI

BAGI MEREKA YANG PADA SAAT BERLAKU EFEKTIF PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN 2009, TELAH BERUSIA DI ATAS 37 TAHUN

TETAPI KURANG DARI 55 TAHUN, MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

SAMPAI TAHUN 2015.

Penyebab Dikenakan HUKUMAN ADMINISTRATIF tidak melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di

negara tempat tugas belajar; tidak melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat

tinggal kepada pimpinan unit kerja; tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal

kepada pimpinan uker; tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas

belajar per semester kepada pimpinan unit kerja; tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas

belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;

tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

17. Penyebab Dikenakan HUKUMAN ADMINISTRATIF

tidak memiliki keputusan tugas belajar dan tunjangan tugas belajar;

hanya memiliki surat penugasan dari rektor atau dekan memperpanjang tugas belajar tanpa melalui prosedur merubah sendiri program studi tanpa melalui prosedur tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai masa tugas

belajar tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya

atau jabatan strukturalnya masih menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan

profesidan lauk pauk tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai dosen dan lain-lain

18. TINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI YANG TIDAK MELAKSANAKAN

KEWAJIBANNYA KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20

KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL.

19. Kewajiban Pejabat Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Pegawai

Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Melakukan monitoring pelaksanaan tugas belajar Meminta laporan perkembangan pelaksanaan

tugas belajar per semester Memanggil secara patut ke alamat pegawai

pelajar Melakukan BAP Mengembalikan/menyetor sebagai ganti rugi

biaya tugas belajar ditambah 100% ke kas negara;

Menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terima kasih

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR :

MASA IKATAN DINAS

TIDAK DIPERKENANKAN :

mengajukan pengunduran diri sebagai PNS, kecuali mengganti seluruh biaya yang pernah dikeluarkan;

mengajukan pindah antar unit kerja atau antar instansi;

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal di dalam negeri atau di luar negeri.

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :

GAJI GAJI MENJADI TUNJANGAN KELUARGA : 100% DARI GAJI BERSIH APABILA SUAMI ATAU ISTERI

MENDAPAT TUGAS BELAJAR; 100% DARI GAJI BERSIH YANG TERTINGGI APABILA

SUAMI DAN ISTERI SAMA-SAMA MENDAPAT TUGAS BELAJAR; 50% DARI GAJI BERSIH YANG TERTINGGI PEGAWAI PELAJAR BUJANGAN ATAU KAWIN TETAPI TIDAK PENCARI NAFKAH UNTUK KELUARGANYA

BAGAIMANA GAJI PEGAWAI PELAJAR YANG MELEWATI BATAS MASA TUGAS BELAJAR BELUM SELESAI ?


LAUK PAUK

PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR TIDAK BERHAK MENDAPATKAN LAUK PAUK KARENA SUDAH DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONALNYA ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL TUNJANGAN FUNGSIONAL PEGAWAI PELAJAR DOSEN BIASA YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI DILAKUKAN PADA BULAN KEENAM DAN MULAI DIBAYARKAN MULAI BULAN KETUJUH DIALIHKAN MENJADI TUNJANGAN TUGAS BELAJAR YANG JUMLAHNYA SAMA DENGAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN YANG DITERIMA SEBELUMNYA, SESUAI PERATURAN PRESIDEN YANG BERLAKU;

PEGAWAI PELAJAR DOSEN YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI DILAKUKAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA


TUNJANGAN FUNGSIONAL

PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI DAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA SELAIN DOSEN BIASA, DILAKUKAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DAN DIBEBASKAN DARI JABATAN FUNGSIONALNYA; PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI DAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL, DILAKUKAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DAN DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURALNYA

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : DP 3 DP3 PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DIBERIKAN DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH ATASANNYA BERDASARKAN LAPORAN PERKEMBANGAN BELAJAR YANG BERSANGKUTAN YANG DIBERIKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DI PERGURUAN TINGGI DIMANA YANG BERSANGKUTAN BELAJAR DP3 SALAH SATU SYARAT UTAMA KENAIKAN PANGKAT, SETELAH SELESAI PEGAWAI PELAJAR MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR;

JABATAN RANGKAP PEGAWAI PELAJAR SELAMA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR TIDAK BOLEH MENDUDUKI JABATAN RANGKAP KARENA YANG BERSANGKUTAN SUDAH DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL ATAU DI HENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL DAN TUGASNYA SEHARI-HARI


KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PELAJAR YANG DITUGASKAN MENGIKUTI TUGAS

BELAJAR MERUPAKAN TENAGA TERPILIH YANG DIPANDANG CAKAP UNTUK MENDUDUKI SUATU JABATAN, OLEH SEBAB ITU SELAMA TUGAS BELAJAR WAJIB DIBINA KENAIKAN PANGKATNYA PEGAWAI PELAJAR YANG SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT SETIAP KALI SETINGKAT LEBIH TINGGI, APABILA :

SEKURANG-KURANGNYA 4 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR; SETIAP UNSUR DP3 SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK

DALAM 2 TAHUN TERAKHIR. KENAIKAN PANGKAT DIBERIKAN DALAM BATAS JENJANG PANGKAT YANG DITENTUKAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU YANG TERAKHIR DIDUDUKINYA SEBELUM MENGIKUTI TUGAS BELAJAR


KENAIKAN PANGKAT

BAGAIMANA KENAIKAN PANGKAT PNS NON STRUKTURAL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR ?

DAPAT DIBERIKAN, APABILA TIDAK MELEWATI BATAS JENJANG PANGKAT YANG DITENTUKAN UNTUK IJAZAH YANG DIAKUI SEBELUM TUGAS BELAJAR

MISALNYA, IJAZAH S1 SAMPAI PENATA TINGKAT I GOLONGAN RUANG III/D

IJAZAH S2 SAMPAI PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI

DAN LULUS TUGAS BELAJAR BARU DAPAT DIBERIKAN, APABILA : SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR; SETIAP UNSUR DP3 SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK

DALAM 1 TAHUN TERAKHIR.

1.4.20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :

PENGGUNAAN GELAR PADA UMUMNYA DIBERIKAN PADA SAAT KENAIKAN

PANGKAT PNS SUDAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJARNYA BERDASARKAN PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT OLEH BKN (LANGSUNG MELEKAT DALAM SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT).

PIMPINAN UNIT KERJA DAPAT MENGIRIMKAN FOTO COPY IJAZAH YANG DIPEROLEH PNS KE BIRO KEPEGAWAIAN, SELANJUTNYA AKAN DITERUSKAN KE BKN SEBAGAI DOKUMEN DI FILE INDIVIDU. PIMPINAN UNIT KERJA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN GELAR PNS YANG SUDAH MENYELESAIKAN TUGAS

BELAJARNYA DI LINGKUNGANNYA


PENYETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI (PASAL 1 PERMENDIKNAS NOMOR 6 TAHUN 2009)

PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENYETARAAN IJAZAH, MENGACU PADA INFORMASI HASIL PENILAIAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI YANG TERDAPAT PADA WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH DITJEN DIKTI. IJAZAH DAPAT DINYATAKAN SETARA, JIKA GELAR, NAMA PROGRAM STUDI, DAN NAMA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI YANG AKAN DINILAI SUDAH TERDAPAT DALAM WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH DITJEN DIKTI. JIKA GELAR, NAMA PROGRAM STUDI, DAN NAMA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI YANG AKAN DINILAI OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENYETARAAN IJAZAH TIDAK TERDAPAT PADA WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH DITJEN DIKTI, MAKA PROSEDUR PENILAIAN MENGACU PADA PEDOMAN YANG DITETAPKAN OLEH DITJEN DIKTI


PENYELENGGARA PRODI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI (PERMENDIKNAS NOMOR 30 TAHUN 2009)

DOMISILI PERGURUAN TINGGI ADALAH WILAYAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH SUATU SATUAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU IZIN PENYELENGARAAN PRODI YANG DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN; PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI ADALAH PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH PERGURUAN TINGGI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU IZIN PENYELENGARAAN PRODI YANG DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN. PASAL 3 AYAT (1) PENYELENGGARAAN PRODI DI LUAR DOMISILI WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN PADA HURUF A SAMPAI DENGAN P PERMENDIKNAS NOMOR 30 TAHUN 2009.

PASAL 3 AYAT (2) PENYELENGGARAAN PRODI DI LUAR DOMISILI WAJIB MENGAJUKAN IZIN KEPADA MENTERI DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI PEMENUHAN SYARAT SEBAGAIMANA PASAL 3 AYAT (1).


PENERIMA BPPS SASARAN PEMBERIAN BPPS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS

PERGURUAN TINGGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS DOSEN PERGURUAN TINGGI YANG MEMILIKI KUALIFIKASI AKADEMIK S2 DAN S3;

BPPS HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI DOSEN PNS; KOMPONEN BPPS : TUNJANGAN BIAYA HIDUP (S2 DAN S3 SAMA) TUNJANGAN PENELITIAN BIAYA BUKU BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (MAKSIMAL AT COST) SETELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA BPPS, PNS PENERIMA BPPS DIWAJIBKAN UNTUK

MENGABDI ATAU IKATAN DINAS PADA PT ASAL SELAMA 2N + 1 (N ADALAH LAMA MENERIMA BPPS DALAM SATUAN TAHUN).

20 DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :

PEGAWAI PELAJAR ON GOING (BIAYA SENDIRI) :

DALAM NEGERI :

ADALAH PNS YANG DIKIRIMKAN OLEH UNIT KERJA UNTUK MENGIKUTI SELEKSI DAN DINYATAKAN LULUS, NAMUN KARENA KETERBATASAN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN MAMPU MEMBIAYAI SENDIRI STUDINYA, OLEH KARENA ITU, KEPADA MEREKA TETAP DIBERIKAN TUGAS BELAJAR SEJAK MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR, DENGAN KETENTUAN :

ADA REKOMENDASI DARI REKTOR; ADA SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI REKTOR YANG

MENYATAKAN BAHWA PNS YANG BERSANGKUTAN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN FUNGSIONALNYA;

TUNJANGAN FUNGSIONALNYA DIALIHKAN MENJADI TUNJANGAN TUGAS BELAJAR (BERDASARKAN PERSETUJUAN MENPAN);

TIDAK TERGANTUNG WAKTU PENERIMAAN BPPS

TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)SUSUNAN TIM PENILAI KERUGIAN NEGARA

TERDIRI DARI :1. Pembina : Rektor2. Ketua : Pembantu Rektor Bidang Administrasi

dan Keuangan (PRII/Wakil Rektor)3. Sekretaris : Kepala Biro Bidang Keuangan4. Anggota : a. Unsur Pengelola Bidang Keuangan

b. Unsur Bidang Perlengkapanc. Unsur Bidang Kepegawaiand. Unsur Bidang Perencanaan/Umum

Tugas Tim Kerugian Negara Universitas1. Menerbitkan surat tugaskepada Tim

Pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan terhadap penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar;

2. Mengadakan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyimpulkan beberapa kesalahan dan jumlah kerugian negara;

3. Menyarankan kepada terperiksa untuk membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab (SKTJM);

Tugas Tim Kerugian Negara Universitas

4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyimpulkan beberapa kesalahan dan jumlah kerugian negara;

5. Mengusulkan data lengkap kepada Tm Penilai Kerugian Negara Kementerian;

Data Penyelesaian Kerugian Negara (beasiswa)

Oleh Tim Kerugian Negara 1. Keputusan Rektor/Mendiknas tentang Pemberian Tugas Belajar

2. Surat Pernyataan/Pemberitahuan dari Rektor Penyelenggara Pascasarjana tentang dimulainya dan berakhirnya tugas belajar pada Fakultas Pascasarjana;

3. Kontrak/Perkanjian antara penerima beasiswa dengan PTN Penyelenggara Pascasarjana;

4. Surat Keterangan dari Rektor Perguruan Tinggi asal/pengirim tentang telah aktif kembali setelah kembali tugas belajar;

data penyelesaian Kerugian Negara (beasiswa) Oleh Tim kerugian negara

5. BAP terhadap penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar;

6. LHP Tim Penilai Kerugian Negara Universitas terhadap penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar yang menyimpulkan : beberapa jenis kesalahan/pelanggaran yang telah dilakukan oleh penerima beasiswa; jumlah kerugian negara ;

7. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bila bersedia mengembalikan kerugian negara secara damai/angsuran paling lama 2 tahun;

Usulan Penyelesaian Kerugian Negara

REKTOR MENGUSULKAN KEPADA :

1. Menteri pendidikan Nasional (asli);

2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas u.p. Kepala Biro Keuangan

(tembusan).

Tugas Tim Penilai Kerugian Negara Kementerian1. Mengadakan Penelitian Lapangan;

2. Menganalisa Laporan Kerugian Negara;3. Menyiapkan Draft Keputusan Pembebasan Pengganti

Kerugian Sementara dan Penghapusan Hutang;4. Menghimpun Bukti Setoran Kerugian Negara;5. Menyampaikan keputusan tersebut di atas kepada

BPK-RI dalam hal pelaku kerugian adalah Bendahara;6. Melimpahkan piutan negara kepada menteri

Keuangan u.p. Dirjen Kekayaan Negara, bila pengembalian kerugian negara macet;

7. Menyampaikan Dokumen kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara KP2LN dan Panitia Urusan Piutang Negara PUPN, untuk mengurus piutang negara kepada penanggung hutang.

Pengurusan Piutang Negara Oleh KP2LN/PUPN

1. Penagihan Sampai Lunas (Bukti Setor);2. Penagihan tidak berhasil, karena

penanggung hutang setelah diadakan penelitian kondisi ekonominya tidak mampu , sehingga :

PUPN mengeluarkan Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.

Penghapusan Piutang Negara Dapat Dilakukan Atas Dasar

1. Penanggung Hutang Tidak mampu;2. Usul Pengahpusan Piutang negara

Dari Penanggung Hutang;3.Piutang Negara Telah Dinyatakan

Sebagai PSBDT oleh PUPN4. Mendapat Rekomendasi Dari BPK-RI.

Sekolah ikatan dinas

Education

Transcript of Sekolah ikatan dinas