SEKILAS TENTANG - Audit Board of Indonesia
Transcript of SEKILAS TENTANG - Audit Board of Indonesia
BPK PERWAKILANPROVINSI
JAWA TIMUR
SEKILAS TENTANG
2
APA & SIAPA BPK?Lembaga negara yang memeriksapengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara secara bebas
dan mandiri.
berkedudukan di ibu kotanegara
memiliki perwakilan disetiap provinsi.
Sembilan anggota yang dipilih olehDPR
Setelah pertimbanganDPD
Diresmikan oleh Presiden
Memilih 1 Ketua & 1 Wakildari & oleh anggota.
ANGGOTA BPK RI
KETUAMoermahadi Soerja Djanegara
WAKIL KETUABahrullah Akbar
ANGGOTA IAgung Firman Sampurna
ANGGOTA IIAgus Joko Pramono
ANGGOTA VIsma Yatun
ANGGOTA IIIAchsanul Qosasi
ANGGOTA VIIEddy Mulyadi Soepardi
ANGGOTA VIHarry Azhar Azis
ANGGOTA IVRizal Djalil
UUD 1945 Bab VIIIA Pasal 23E, 23 F dan 23G
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksakeuangan
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
ApaDASAR
HUKUMBPK
Memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangannegara yang dilakukan olehPemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Lembaga NegaraLainnya, Bank Indonesia,BUMN, BLU, BUMD, danlembaga/badan lain yangmengelola keuangan negara.
MemantauTindak LanjutPemeriksaanBPK
MelakukanPemeriksaanKeuanganNegara
SISTEM KERJA BPK
HasilPemeriksaandiserahkankepada DPR,DPRDdan DPD.
Kerjasamadengan AparatPenegakHukum dalamPKN/PKDdan PKA
FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMURperumusan danpengevaluasian
rencana aksi dankegiatan BPK
Perwakilan
perumusan kebijakanpelaksanaanpemeriksaan
penyusunan program,pelaksanaan,pengendalian dan pengevaluasiankegiatan pemeriksaan
penetapan timpemeriksa
pemerolehan keyakinanmutu hasil pemeriksaan
pengompilasian hasilpemantauan
penyelesaian kerugiandaerah
penyusunan bahanpenjelasan kepada
Pemerintah Daerah danDPRD
penyusunanSumbangan IHPS
pembahasan danpemantauan
pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan
penyiapan bahanperumusan pendapatBPK dan konsultasi
hukum hasilpemeriksaan
penyiapan hasilpemeriksaan yangberindikasi tindakpidana dan/ataukerugian daerah
pengelolaan SDM,keuangan, hukum,
hubungan masyarakat,teknologi informasi,
prasarana dan sarana,serta administrasi
umum
WILAYAH PEMERIKSAANPROVINSI JAWA TIMUR
• PemerintahProvinsi1
• PemerintahKabupaten29
• PemerintahKota9
KEGIATAN PEMERIKSAANBPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Semester IPemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) 39 Entitas
Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Pemantauan Kerugian Semester I
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanSemester I
Pemberian Keterangan Ahli
Semester IIPemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Pemeriksaan Kinerja
Pemantauan Kerugian
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanSemester II
Pemberian Keterangan Ahli
PEJABATBPK PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Kasubbag HukumIWAN FAJARNUGROHO
Kasubbag KeuanganMARI MAHARANI
Kasubbag HumasSITI RAHMAWATI
ARIFAH
Kasubbag TU KalanMADE YUNI
HARTIWI
Kasubbag Umum & TIR. PASTARA
SAPUTRA
Kasubbag SDMALFRISTA FITRIA
SARI
PejabatFungsionalPemeriksa
Kasubaud Jatim IIIBERNADETTA
ARUM DATI
Kasubaud Jatim IIRUSDIYANTO
Kasubaud Jatim IABDUL CHOLIQ
Kepala SekretariatPUJO SUMEKTO
Kasubaud Jatim IVARIS LAKSONO
Kepala BPK PerwakilanHARRY PURWAKA
STATISTIK PEGAWAI DI BPK PERWAKILANBERDASARKAN JENIS JABATAN
JABATAN JUMLAH
Struktural 12
Pemeriksa 156
Non Pemeriksa 92
Total pegawaiBPK Perwakilan
Jawa Timur260 orang
* Data per Januari 2019
Non Pemeriksa92
(35,38%) Pemeriksa156
(60 %)
Struktural12
(4,62%)
JENIS PEMERIKSAAN• Pemeriksaan atas laporan
keuangan• Menghasilkan Opini
PEMERIKSAANKEUANGAN
• Pemeriksaan atas pengelolaankeuangan negara yang terdiri ataspemeriksaan aspek ekonomi danefisiensiserta pemeriksaan aspekefektivitas
• Menghasilkan rekomendasi
PEMERIKSAANKINERJA
• Pemeriksaan yang tidak termasukdalam pemeriksaan keuangan danpemeriksaan kinerja. PDTT dapatberbentuk pemeriksaan kepatuhandan pemeriksaan investigatif
• Menghasilkan simpulan
PEMERIKSAANDENGANTUJUAN
TERTENTU
TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016TA 2017
1725 29 31 37
2114 10 8 2
1 0 0 0 0
WTP WDP TW TMP
OPINI ENTITAS5 TAHUN TERAKHIR
WTPWajar TanpaPengecualian
WDPWajar DenganPengecualian
TWTidak Wajar
TMPTidak MemberikanPendapat
Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuSemester II Tahun 2014-2018
14 14 15
12 13
19 18
13
6
13
2014 2015 2016 2017 2018
Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
WhistleBlowing System(WBS) &ProgramPengendalianGratifikasi(PPG) BPK RI
Aplikasi Whistle Blowing System (WBS)dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPKdi-launching oleh Ketua BPK tanggal 19 Juni 2017
Strategi Nasionaldalam Pencegahan dan
Pemberantasan KorupsiInpres No. 9 Tahun 2011tentang Rencana Aksi PPKTahun 2011
Inpres No. 17 Tahun 2011tentang Aksi PPK Tahun2012
Perpres No. 55/2012tentangStranas PPK 2012-2025
Keputusan Sekjen BPKNo 507/K/X-
XIII.2/12/2011 yangmengatur pelaporan
pelanggaran(whistleblowing),
mekanisme penyampaianpengaduan, dan
penanganan pengaduan.
Keputusan SekjenBPK No 305a/K/X-XIII.2/7/2014tentang ProgramPengendalianGratifikasi padaPelaksana BadanPemeriksa Keuangan.
WBS & PPG sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaranyang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK untukkemudian ditindaklanjuti
What isWBS &PPG
! ??!!!
INFORMASI
DITINDAKLANJUTI
APLIKASI
What
Where
When
Who
How
bentuk perbuatan yangdiduga berindikasipelanggaran yangdiketahui
dimana perbuatandilakukan
kapan perbuatandilakukan
siapa yang terlibatdalam perbuatantersebut
bagaimana perbuatantersebut dilakukan
Agar dapat segeraditindaklanjuti pengaduan
yang disampaikanhendaknya memperhatikan
unsur 4W dan1H
ZONA INTEGRITASBPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tahun 2015 Predikat WILAYAH BEBAS KORUPSI(WBK)
Hasil reviu dan penilaian atas Implementasi Pembangunan Zona Integritasoleh KEMENPAN RB
Tahun 2017 ditunjuk sebagai Unit Kerjayang akan dinilai untuk mendapatkan predikat
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI(WBBM)
MAJELISKEHORMATAN
KODE ETIK(MKKE)
Peraturan BPK No. 4 Tahun2018 tentang Kode Etik BPK
Undang-Undang No.15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 29 Ayat (1)
BPK wajib menyusun kode etik yangberisi norma-norma yang harusdipatuhi oleh setiap anggota BPK danPemeriksa selama menjalankantugasnya untuk menjaga martabat,kehormatan, citra, dan kredibilitasBPK.Keanggotaan MKKE terdiri dariAnggota BPK serta unsur profesi danakademisi.
Peraturan BPK No. 5 Tahun 2018tentang Majelis Kehormatan Kode Etik
Badan Pemeriksa Keuangan
Majelis Kehormatan Kode Etik BPK(MKKE)
Ketua:Dr. Agus Joko Pramono,
S.ST., M.Acc., Ak., C.A.
Anggota:Ir. Isma Yatun, M.T.
Anggota:Prof. Dr. Rusmin, M.B.A.
Anggota:Prof Dr. Indriyanto Seno
Adji, S.H., M.H.
Anggota:Dr. Jusuf Halim, S.E., Ak.,
M.H., CA.
AKADEMISI AKADEMISI ANGGOTA BPK ANGGOTA BPK PROFESI
FASILITASKANTOR
PENINGKATAN KAPASITAS SDM(Minimal Diklat 80 jam dalam 2 tahun, di antaranya 40 jam di tahun pertama)
KERJA SAMADENGAN
APARAT PENEGAKHUKUM
HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER
PELAPORANPEMERIKSAAN
http
://s
urab
aya.b
pk.g
o.id
/