Sejarah dan Perkembangan Public Private Partnership (PPP) di IndonesiaOleh: Arif Kelana Putra*

Pembangunan infrastruktur memainkan peranan penting dalam kemajuan perekonomian suatu bangsa. Semakin maju perekonomian suatu negara, maka kebutuhan akan pembangunan infrastruktur akan semakin tinggi. Indonesia pun saat ini sedang menjalani proses tersebut. Beberapa tahun belakangan, perekonomian Indonesia terus mengalami ekspansi di tengah kondisi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian. Kombinasi kuatnya sektor konsumsi dan pesatnya perkembangan investasi menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara yang mampu mencetak pertumbuhan tinggi. Ya, perekonomian Indonesia sedang melaju saat ini. Untuk mendukung laju perekonomian tersebut, Pemerintah sedang galak-galaknya mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Berbagai macam syarat dan kebutuhan pendukung terus dibenahi. Mulai dari peraturan, metode pengadaan, pencarian sumber dana investasi, pembebasan lahan, dan sebagainya. Satu hal yang paling menonjol dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam hal metode pengadaan proyek infrastruktur. Pemerintah mengadopsi metode pengadaan public private partnership (PPP) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kerjasama pemerintah-swasta (KPS).

Pemilihan metode ini dilatarbelakangi fakta bahwa kondisi anggaran Pemerintah terbatas, sementara itu kebutuhan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Skema KPS membuka ruang bagi sektor swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan sektor infrastruktur di Indonesia.

Sejarah munculnya metode KPS di dunia dipicu oleh tekanan untuk mengubah model standar pengadaan barang publik yang cenderung menyebabkan peningkatan utang pemerintah. Sehingga pada tahun 1992 di Inggris diperkenalkan lah untuk pertama kali program yang bertujuan untuk mendorong kerjasama pemerintah-swasta, yaitu private finance initiative (PFI).

Skema KPS ini sebenarnya sudah lama diadopsi di Indonesia. Sebelum terjadinya krisis keuangan tahun 1998, Pemerintah sudah menerapkan skema KPS dalam pembangunan jalan tol. Tercatat bahwa pembangunan jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi yang dimulai pada tahun 1974 merupakan salah satu contoh implementasi proyek infrastruktur dengan skema KPS. Namun, pada saat itu sumber pembiayaan utama berasal dari pinjaman luar negeri. Selain itu, proyek-proyek tidak dilelang secara terbuka dan kompetitif, melainkan penunjukan langsung yang ditengarai dilandasi oleh koneksi politik.

Tahun-tahun awal pasca krisis 1998, pembangunan infrastruktur praktis menurun seiring dengan penurunan kinerja perekonomian Indonesia sebagai dampak dari krisis keuangan. Anggaran pemerintah lebih difokuskan untuk memperbaiki perekonomian ketimbang pembangunan infrastruktur. Selain itu, pada periode ini perlu usaha yang keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor yang merosot.

Baru pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mendeklarasikan komitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Komitmen ini dideklarasikan dalam pelaksanaan Infrastructure Summit 2005. Bisa dikatakan bahwa pada tahun inilah secara resmi Pemerintah mengusung skema KPS dalam mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain karena dideklarasikan secara formal, Pemerintah juga menindaklanjutinya dengan pembenahan regulasi baik dalam hal kerangka umum maupun reformasi sektoral serta pembenahan institusi dan proses bisnisnya dalam rangka mendukung pelaksanaan KPS. Selain itu, pemerintah juga mulai menginisiasi penyediaan fasilitas pengembangan proyek (Project Development Facility), dana pembebasan lahan (Land Acquisition Fund), dan dana penjaminan infrastruktur (Infrastructure Guarantee Fund) bagi para investor swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang ditawarkan. Pada tahun 2005 ini juga dikeluarkan Perpres 67 Tahun 2005 yang mengatur skema KPS secara komprehensif yang belakangan pada tahun 2010 direvisi menjadi Perpres 13 Tahun 2010.

Pada dasarnya, metode KPS adalah kesepakatan kontrak jangka panjang antara pemerintah dengan mitra swasta untuk pengadaan infrastruktur kepada masyarakat. Karena konsepnya adalah kerjasama, maka masing-masing pihak menanggung bersama atas potensi risiko dan potensi keuntungan yang akan muncul yang menjadi bagian dari proses pengadaan infrastruktur tersebut. Potensi risiko yang akan dihadapi biasanya meliputi risiko keuangan dan tanggungjawab serta jaminan kualitas dari infrastruktur yang dibangun.Hal yang patut digarisbawahi di sini adalah KPS tidak sama dengan privatisasi. Karena institusi pemerintah yang terlibat di dalam kesepakatan kerjasama menguasai pengaturan dan kepemilikan proyek infrastruktur yang dibangun. Sedangkan privatisasi justru sebaliknya, pihak swasta menguasai dan mengkontrol secara penuh atas proyek yang dijalankan.

Beberapa karakteristik utama dari skema KPS ialah sektor swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, fokus pada output yang dihasilkan, optimalnya alokasi risiko pemerintah dan pihak swasta, dan kontraknya jangka panjang. Selain itu, penerapan skema KPS akan memunculkan keuntungan bagi masyarakat melalui biaya yang rendah, tingkat layanan yang diberikan tinggi, dan risiko yang dapat ditekan. Fasilitas infrastruktur yang dibangun pun akan dikelola secara efisien dan efektif karena skema KPS mengkombinasikan kemampuan mitra swasta pada pengelolaan fasilitas publik tersebut.

Skema KPS memang terlihat seksi, menguntungkan, dan relatif dapat diterapkan oleh Pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Hal ini pun didukung dengan fakta bahwa banyak negara di dunia yang telah berhasil menerapkan skema ini untuk mendorong pembangunan infrastrukturnya. Beberapa diantaranya adalah Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Namun pertanyaan besarnya adalah kenapa realisasi penerapan KPS di Indonesia masih belum optimal?

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerapan KPS di Indonesia. Pertama, pihak pemerintah harus sebaik-baiknya berkomitmen mendayagunakan sumber daya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Kedua, menciptakan proses pengadaan secara efektif dan transparan, khususnya dalam hal pelelangan proyek. Ketiga, skema KPS diterapkan pada rencana proyek infrastruktur yang masuk akal bagi kedua belah pihak. Keempat, spesifikasi ouput yang akan dihasilkan jelas dan kinerjanya dapat diukur. Kelima, adanya pemahaman bahwa pihak swasta perlu mendapatkan imbal hasil yang cukup adil dari pelaksanaan proyek infrastruktur dengan skema KPS. Keenam, dari berbagai aspek pengadaan infrastruktur tersebut terbuka ruang untuk melakukan inovasi. Dan ketujuh, tersedianya sumber daya manusia yang berpengalaman dan berkemampuan dalam hal pengadaan proyek-proyek infrastruktur, baik dari pihak pemerintah maupun swasta.

Secara komprehensif pemerintah telah berusaha untuk melakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, baik itu dari sisi perundang-undangan, institusi, maupun finansial. Namun, kendala-kendala teknis, seperti sulitnya mekanisme pembebasan lahan, masih menjadi hambatan dalam eksekusi proyek infrastruktur dengan skema KPS. Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih memerlukan kerja keras tak hanya dari pemerintah saja namun juga masyarakat secara luas. Negara yang maju adalah negara yang masyarakatnya menyadari bahwa masing-masing individu merupakan bagian penting dari pembangunan bangsanya sehingga individu tersebut berkeinginan kuat untuk berkontribusi dan menjaga pembangunan tersebut. Bukankah menjadikan Indonesia negara yang maju adalah cita-cita kita bersama?

*) Analis Ekonomi dan AnggaranPenulis saat ini bekerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili instansi/pihak manapun.

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Warta Anggaran Edisi 24

Sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Warta%20Anggaran%2024.pdf di akses tanggal 10 Sept 2014

Sosialisasi Pedoman Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minumhttp://www.bppspam.com/index.php di akses tanggal 10 Sept 2014Surabaya, 23 Maret 2011Bertempat di Hotel Singgasana Surabaya, 23-25 Maret 2011, kegiatan Sosialisasi Pedoman Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diselenggarakan oleh BPPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini diawali dari kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PU, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Bapak Budi Susilo. Selanjutnya kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris BPPSPAM Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.SC, MBA.Dalam pembukaannya beliau menyampaikan tentang pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) bidang air minum yaitu pada tahun 2015 cakupan layanan air minum mencapai 68,8% dari seluruh penduduk Indonesia, dimana kondisi saat ini baru mencapai angka 47,7%. Untuk dapat mencapai target MDGs bidang air minum tersebut dapat dilakukan alternatif pembiayaan yang sudah tersedia payung hukumnya, yaitu antara lain PP No. 16 Tahun 2005, Perpres No. 29 Tahun 2009, Perpres No. 13 Tahun 2010, dan Permen Keuangan No. 229/PMK.01/2009. Beliau menambahkan perlunya melakukan KPS antara lain disebabkan oleh terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, hutang-hutang PDAM yang besar, tingginya jumlah non revenue water (air tak berekening) atau tingkat kebocoran, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan kinerja PDAM yang masih belum baik. Dalam melakukan persiapan KPS hal yang harus sangat diperhatikan adalah Pra Studi Kelayakan (Pra FS), Peraturan Perundangan, dan pentingnya konsultasi publik terhadap para stakeholder. Dalam pelaksanaan KPS perlu dibentuk suatu pemahaman yang sama antar pihak yang terkait dalam pelaksanaan KPS tersebut.Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara lain Pemerintah Daerah Kab. Tegal, Kab. Sidoarjo, Kab Bangkalan, Prov. DIY, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Bangkalan, Kab. Brebes, Kota Surabaya, Bappeda Kab Sidoarjo, PDAM Jogjakarta, PDAM Kab. Rembang, PDAM Kota Kediri, PDAM Kota Semarang, PDAM Kab. Bangkalan, PDAM Kab. Jember, PDAM Kota Surabaya, PDAM Kab. Sidoarjo, PDAM Kab. Brebes, PDAM Kota Bandar Lampung, PDAM Kab. Gresik, Badan Pengawas PDAM Kota Kediri, Badan Pengawas PDAM Kota Kediri, Kab. Kab. Bangkalan, DPRD Kab Gresik, DPRD Kab. Rembang, dan investor yaitu PT. Ciriajasa Rancangbangun Mandiri (CRM), dan Inkindo Jatim.Di hari kedua (24 Maret 2011), kegiatan dalam bentuk diskusi panel diisi dengan materi antara lain: Pengenalan KPS dan Penjelasan mengenai Permen PU No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM yang disampaikan oleh Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc, MBA; Prakualifikasi, Evaluasi, dan Tender serta Perjanjian Kerjasama oleh Drs. Efendi Mansyur, CES; Penjaminan Infrastruktur yang disampaikan oleh Aryanto W., yang merupakan Bisnis Developer PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII); KPS Kota Bandar Lampung (Green Field) oleh Perwakilan PDAM Kota Bandar Lampung, KPS Kota Bogor (Brown Field) oleh Dirut PDAM Kota Bogor, Bapak Wirya dan KPS Kab. Lebak oleh Dirut PT. CRM, Eko B. Delianto, dimana PT CRM merupakan investor pada KPS yang dilakukan oleh Kab. Lebak.Hari ketiga (25 Maret 2011), kegiatan dimulai dengan pembahasan mengenai Aspek Kelembagaan dalam KPS yang disampaikan oleh Ir. Eko Widji yang merupakan perwakilan dari Direktorat Kelembagaan KPS Bappenas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi aspek hukum oleh Konsultan Hukum Independen, Asenar Nantjia, SH. Kegiatan Sosialisasi Pedoman Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pun ditutup secara resmi oleh Sekretaris BPPSPAM Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc, MBA.

Kurun 1984-1998 (Pelita IV- Pelita VI)[sunting | sunting sumber]http://id.wikipedia.org/wiki/PDAM di akses tanggal 10 Sept 2014Pada Pelita IV (1984 - 1988) pembangunan sarana air minum mulai dilaksanakan sampai ke perdesaan Target perdesaan 14 juta jiwa di 3.000 desa. Diawal era 90-an terjadi perubahan organisasi yang tadinya berbasis sektoral, menjadi berbasis wilayah. Dimulai didengungkannya program KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di sektor air minum, contohnya mulai digarap Air Minum Umbulan Kabupaten Pasuruan sayang belum bisa terealisir karena adanya kendala tarif air minum-nya serta masalah kebijakan Pemda lainnya.

Pembangunan pada periode berikutnya (Pelita VI, 1994 - 1998) merupakan pinjakan landasan baru bagi pemerintah untuk memulai periode PJP II, akan tetapi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang disertai dengan pergantian pemerintahan beberapa kali, telah mempengaruhi perkembangan air minum di Indonesia, banyak PDAM yang mengalami kesulitan, baik karena beban utang dari program investasi pada tahun-tahun sebelumnya, maupun akibat dari dampak krisis ekonomi yang terjadi.