sejarah angkasa ii

download sejarah angkasa ii

If you can't read please download the document

  • date post

    12-Jun-2015
  • Category

    Documents

  • view

    2.865
  • download

    3

Embed Size (px)

Transcript of sejarah angkasa ii

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PEELITIAN

3.1. Sejarah Singkat Perusahaan Negara ( PN ) Angkasa Pura Kemayoran, yang lebih dikenal sebagai PN Kemayoran didirikan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1962 tanggal 15 november 1962 bertugas mengelola pelabuhan udara kemayoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1965 tanggal 17 Mei 1965, nama PN Angkasa Pura Kemayoran ditetapkan menjadi PN Angkasa Pura. Status perusahaan negara ini dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1974 tanggal, 21 Oktober 1974 dijadikan menjadi perusahaan umum (perum), yaitu Perum Angkasa Pura. Disamping mengelola pelabuhan udara Kemayoran, juga diserahi tugas mengelola pelabuhan udara internasional Halim Perdana Kusuma pada tahun 1974, dan pelabuhan udara internasional Ngurah Rai - Denpasar, Bali thn 1980. Sampai saat itu, perum angkasa pura berbentuk otorita pelabuhan udara (airports authority ), dimana fungsi penguasaan ( pemerintah ) dan Pengusahaan berada di satu tangan, yaitu pada pihak otorita. Dalam perkembangan selanjutnya perum angkasa pura lebih diarahkan kepada fungsi pengusahaan pelabuhan udara, sedangkan fungsi penguasaan atau pemerintah kembali ke jajaran departemen perhubungan. Dengan selesainya pembangunan pelabuhan udara Jakarta Cengkareng ( yang

kemudian dirubah namanya menjadi bandar udara internasional Jakarta Soekarno Hatta), pada tanggal 13 agustus 1984 dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1984 didirikan suatu badan usaha kebandar udaraan yang bernama perum pelabuhan udara jakarta cengkareng yang diserahi tugas untuk mengelola pelabuhan udara yang baru tersebut. Disamping mengelola pelabuhan udara Jakarta Cengkareng perum pelabuhan udara Jakarta Cengkareng juga diserahi tugas untuk mengelola pelabuhan udara Halim Perdanakusuma yang sebelumnya dikelola oleh Perum Angkasa Pura (sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 171 / HK 208 / PHB 85 tanggal 11 Septemer 1985, kemudian dikukuhkan dengan peraturan perintah nomor 7 tahun 1992 ). Untuk keseragaman, pada tahun 1985 pemerintah menetapkan nama : a. b. Perum angkasa pura menjadi Perum Angkasa Pura I. Perum pelabuhan udara jakarta cengkareng. Menjadi Perum Angkasa Pura II Khusus untuk Angkasa Pura II, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1986 tanggal 19 Mei tahun 1986. Pelayanan keselamatan lalu lintas udara yang di lakukan oleh senopen, dialihkan kepada perum Angkasa Pura I dan perum Angkasa Pura II, sesuai keputusan. Menteri perhubungan Nomor KM. 19 tahun 1988 dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1989 tanggal 30 Maret 1989.

Perum Angkasa Pura I mengusahakan bandara-bandara Ngurah Rai, Juanda, Polonia, Hasanuddin, Sepinggan, Samratulangi, Frans Kasiepo, Adisutjipto, Adi Sumarmo dan Syamsudin Noor. Sementara perum Angkasa Pura II mengusahakan bandara-bandara di Jakarta (Soekarno - Hatta dan Halim Perdana Kusuma), S.M Badaruddin II - Palembang dan Supadio - Pontianak. Bandar udara SM Badarudin II dan Bandar Udara Supadio, dikelola oleh Perum Angkasa Pura II sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1991 tanggal 8 Februari 1991 dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1991 tanggal 8 februari 1991. Pemerintah merencanakan memasukkan beberapa lagi bandar udara lainnya ke dalam pengelolaan / pengusahaan badan usaha kebandarudaraan tersebut dan menata pembagian wilayah kerja kedua BUMN sejenis ini. Yaitu indonesia bagian barat untuk Perum Angkasa Pura II dan wilayah Indonesia bagian timur untuk Perum Angkasa Pura I. Pada awal tahun 1992, kedua BUMN yang berstatus perum tersebut, ditetapkan oleh pemerintah menjadi persero (Ref Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992, 4 Februari 1992 Dan Peraturan Pembrintah Nomor 14. Tahun. 1992, 17 Maret 1992). Maksud dari perubahan status dari bentuk perum menjadi perusahaan perseroan (persero) adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha.

Dengan akte notaris Muhani Salim SH Nomor 3 Tahun 1993 tanggal 2 Januari 1993 didirikan perseroan terbatas (persero) PT Angkasa Pura , nama tersebut di singkat menjadi PT (persero) Angkasa Pura II. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994, bandar udara Polonia dikelola oleh PT (Persero) Angkasa Pura II serah terima pengoperasian dan pemilikan bandar udara polonia dari pt (persero) angkasa pura i kepada direktur jenderal perhubungan udara, dan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada PT (persero) Angkasa Pura II dilakukan tgl 24 Maret 1994 serah itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S- 33 / MK - 016 / 1994 tanggal 22 Januari 1994. Pada tanggal 9 april 1994, dilakukan serah terima pengoperasian bandar udara Simpang Tiga - Pekan Baru, Tabing - Padang, Blangbintang - Banda Aceh, Husein Sastranegara - Bandung dan Senopen Pekanbaru dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada PT (Persero) Angkasa Pura II. Serah terima itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-33 / MK - 016 /1994 tanggal 22 Januari 1994 dan surat Menteri Perhubungan No A.276/AU.001/SKJ tanggal 5 April 1994. Masuknya bandar udara polonia medan dan empat bandar udara lainnya itu, dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1994 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Angkasa Pura II.

Untuk bandar udara polonia terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 sedangkan untuk Bandar Udara Tabing, Simpang Tiga dan Senopen Pekanbaru,

HuseinSastranegara serta Blangbintang terhitung mulai tanggal 1 April 1994. Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 20 tahun 1995 tanggal 11 Mei 1995. Nama bandar udara Blangbintang dirubah menjadi bandar udara Sultan Iskandarmuda. Ssuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK .2/AU. 106/PHB. 99 tanggal 18 November 1999, nama bandar udara Simpang Tiga Pekanbaru dirubah menjadi bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pada tanggal 22 Maret 2000, dilakukan serah terima operasi bandara Kijang Tanjung Pinang dari Direktorat Jenderal Perhubungan udara kepada PT (persero) Angkasa Pura II, dengan berita acara serah terima operasi nomor AU /837 / OM. 14712000 dan BA.DU 002 / KU-207. 1 / 2000 AP II

3.2. Visi dan Misi 1. Visi Menjadi pengelola Bandar udara bertaraf international yang mampu bersaing dikawasan Regional

2. Misi Mengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lain lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelangan, dalam upaya

memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis 3. Falsafah Peduli Pelayanan prima Efektif dan efisien Dedikasi tinggi Unggul dalam Lingkungan Internasional

Ruang PT. Angkasa Pura II

Lingkup

Usaha

Penyediaan, Pengusahaan dan pembangunan : a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara. b. c. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos. Fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah.

Jasa Penerbangan Jasa pelayanan penumpang, kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan

kebandarudaraan. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan PT. Angkasa Pura II.

A. Latar Belakang Unit Informasi dan Pelayanan Pelanggan (Information & Customer Service Unit) merupakan unit kerja garda terdepan yang menempati posisi strategis dan berhubungan Iangsung dengan pelanggan bandar udara.

Unit kerja ini diharapkan mampu menjadi "One Stop Point Services" di mana semua kebutuhan pelanggan bandar udara dapat dilayani, tidak terbatas pada informasi penerbangan, kebandarudaraan, kepariwisataan dan kegiatan usaha, juga terhadap keluhan pelanggan. Untuk mewujudkan terciptanya kepuasan pelanggan diharapkan petugas informasi & pelayanan pelanggan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada 7 prinsip, yaitu

1. Concretness, informasi yang disampaikan disusun secara spsifik, tidak bersifat abstrak.

2. Correctness, informasi yang disampaikan dibuat secara cepat dan cermat, khususnya yang menyangkut akurasi dan validitasnya (sah, berlaku, dan aktual).

3. Completness, informasi yang disampaikan dibuat secara Iengkap (terperinci). Informasi yang Iengkap akan memberikan kepastian, kepercayaan, dan

ketenangan.

4. Conciseness, informasi yang disampaikan menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan padat.

5. Clarity, informasi yang disampaikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami penerima.

BAB III

ORGANISASI, UNIT

TUGAS

POKOK, DAN

FUNGSI

DAN

URAIAN

TUGAS

INFORMASI

PELAYANAN

PELANGGAN

(INFORMATION & CUSTOMER SERVICE UNIT)

A. Organisasi : Organisasi Unit Informasi dan Pelayanan Pelanggan di Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno Haifa adalah sebagai berikut :

a.Unit informasi dan Pelayanan Pelanggan adalah unit pelaksanaan struktural di Iingkungan perusahaan yang berada di bawah Dinas Informasi dan Pelayanan Pelanggan, Divisi Pelayanan Terminal dan Sisi Darat, Bidang Pelayanan Operasi Bandara;

b.Kegiatan Dinas Informasi dan Pelayanan Pelanggan dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu Koordinator dan Pelaksanaan Administrasi yang bertugas pada jam kantor serta PTO dan Petugas Pelaksana yang bertugas secara bergilir (shift) secara 24 jam.

B. Tugas Pokok dan Fungsi :

1.Tugas Pokok :

Memberikan

pelayanan

rasa

informasi

penerbangan,

kebandarudaraan,

kepariwisataan, dan kegiatan usaha di bandar udara serta menangani keluhan pelanggan secara terpadu.

2.Fungsi Dalam rangka melaksanaka