kunjungi situs dan dapatkan informasi

www.bpk.go.id Tentang BPK RIMedia Publikasi

Hasil PemeriksaanBerita & Informasi

Pengaduan MasyarakatKantor Perwakilan Provinsi

Dokumentasi & Informasi Hukum

S e l a m a t

atas terpilihnya

Bapak Hasan Bisri

Sebagai Wakil Ketua

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Periode 2011 - 2014

2- iklan website.indd 2 9/13/2011 10:38:29 AM

Kode Etik Anggota BPK RI

1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:

a. memegang sumpah dan janji jabatan.

b. bersikap netral dan tidak berpihak.

c. menghindari terjadinya benturan kepentingan.

d. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas.

2. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang:

a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.

b. menjadi anggota partai politik.

c. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya.

3. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:

a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.

b. bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.

c. bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.

4. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupuntidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaantugas dan wewenangnya.

5. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.

b. menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.

c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan ataujabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.

(Sumber : Peraturan BPK RI No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI)

3 - kode etik anggota.indd 3 8/26/2011 11:44:26 AM

4 Warta BPKJULI 2011

Sidang Pembaca Yang Terhormat,Babak Baru E-audit

dari kami

PENGaRaH : Hendar ristriawan daeng M. NazierNizam Burhanuddin

PENaNGGUNG JaWaB : Bahtiar arif

SUPERViSi PENERBiTaN : Gunarwantoali al Basyah Heri Subowo akhmad anang HernadyYudi ramdan

kETUa DEWaN REDakSi :Parwito

STaF REDakSi : andy akbar Krisnandy Bambang dwiBambang Widodo dian rustriTeguh Siswanto

kEPaLa SEkRETaRiaT :Sri Haryati

STaF SEkRETaRiaT :Sumunar MahananiSutrionorianto Prawoto (fotografer)Enda Nurhenti

aLamaT REDakSi:Gedung BPK-ri Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Telepon : 021-25549000 Pesawat 1188/1187Faksimili :021-57854096E-mail :warta@bpk.go.id

DiTERBiTkaN oLEH:SEKrETariaT JENdEral BadaN PEMEriKSa KEuaNGaN rEPuBliK iNdoNESia

redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah.

iSi MaJalaH iNi TidaK BErarTi SaMa dENGaN PENdiriaN aTau PaNdaNGaN BadaN PEMEriKSa KEuaNGaN rEPuBliK iNdoNESia

SeLUrUh kementerian, lembaga, serta sebagian BUMN dan pemerintah daerah sudah menandatangani nota kesepahaman mengenai penerapan e-audit dalam pengelolaan keuangan negara dengan BPK.

Pembentukan e-audit sesuai dengan kesepakatan dari pimpinan lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK dengan memanfaatkan kemajuan information communication technology (ICT). Sistem ini bersifat link match dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sistem ini membantu BPK dalam tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap auditee atau lembaga-lembaga yang mengelola uang negara yang merupakan obyek pemeriksaan BPK. Secara garis besar, e-audit menggambarkan sebuah mekanisme pemeriksaan secara elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga-lembaga auditee. Data ataupun informasi dari auditee yang berbentuk file data komputer dan terhubung langsung dengan jaringan internet bisa diakses secara online dan real-time oleh para pemeriksa BPK.

Dengan konsep link and match, e-audit menjadikan pemeriksaan data lebih valid. Data keuangan sebuah instansi, misalnya, akan di-cross check

dengan data dari instansi-instansi lain yang mempunyai hubungan terkait dengan penggunaan uang negara, sehingga akan ditemukan apakah data tersebut sama atau tidak.

Nah, dari tataran sebuah konsep itu, kini tahapan lanjutan dari e-audit menginjak pada proses implementasi yang dimulai dengan piloting. Untuk itu, dalam laporan utama kali ini, redaksi mengupas babak lanjut dari e-audit.

Sementara untuk laporan khusus kali ini, redaksi juga memaparkan ronde berikut dari proses suksesi Anggota BPK. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan fit and proper tes dari 16 calon yang hasilnya diperoleh tujuh orang yang direkomendasi ke DPr.

Pada bagian lain juga ditulis mengenai profesi notaris dan sosok fotografer BPK yang sudah malang melintang di lembaga ini. Selamat membaca.

4 - dari kamii.indd 4 9/13/2011 10:39:06 AM