8/6/2019 SE Mendagri_SPM Daerah

1/3

FRf{.l :!R{TEL DEPTFCRI

NomorSifatLampiranPerihal

F|IX r'1ar. t4 ?att 8ti21FI1 trI

r*-1,u/// *(,,ro3 2.y-//?{

KEII'ENTERTATI DALAM NEGERIREPUBLIK INDOT.IESIA

t$ol676{s3Sangat Segera

Jakarta, 7 Maret 201rKepada Yth.:1. Sdr. Gubernur SelUruh Indonesia;Percepatail Penerapan 2. Sdr. Kefua DPRD provinslseluruh

Standar Pelayanan ltlinimal Indonesia;{SPM} di Daerah. 3. Si.euFalifitralikota SeluruhIndonesia;- ;$;fffflii.:g#bupatenr Kotadi- TEMPAT-!

Sehubungan dengan telah ditetapkannya'i3 {tiga belas) SPN4 oleh Pemerintah,dan batas waktu pencapaian target indikator. secara unrum di daerah rata-rata pada.tahun 2014, berkaitan dengan itu untuk optimali$*sidan percepatan penefttpan sPM dtDaerah Provinsi, Kabupaten/Kota, bersama inl disampaikan hal*hat sebagai brikut:1. .Penyusunan dan Penetapan $PM mengacu pada Undang-undang Nornor 32Tahun 2004 ientang Pemerintahan Daerah. Peraturan Penrerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah danPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatenfl(sb,Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 20A7 tentang Petunjult Tef

8/6/2019 SE Mendagri_SPM Daerah

2/3

e' Peratirran Menteri pemberdayaan.perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentangSPM Terpadu Bagi $aksi danlatau Korban Tindak picana perdagangan orangdan Penghapusan Ekpfoitasi $eksual pada Anak oan - Remaja diKabupatenll(ota, dan peraturan Mnteri pemberdayaan perempuan danPerlindungan Anak Nomor I Tahun 2010 tentang Stanclar petayanan MinimafBldang Layanan Terpadu Bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang'spMLingkungan Hidup Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota:g- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5sfttK-010/BF Tahun 2010 tentang spMBidang Keluarga Perencana dan Keruarga sejahtera di KabupatenlKota;h- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SptvlPendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;i. Peraturan Menteri Tenaga Keria dan Transrnigrasi Nomor Per i5lMEN/)?4010tentang $PM Bidang Ketenagakeriaan;j. Peraturan Meriteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPMB6ang Pekerjean Umurn dan Penataan Ruang;k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6slPermentar/OT.140nZnAlA tentangSPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsidan Kabupaten/ Kota.l. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.50f /MKF/2010 tentang SPM Bidang Kesenian;m. Peraturan Menteii Komunikasi dan Informatika Nornor 22 Tahun 2010 tentangSPM Bidang Kominfo di Kabupaten/l(ota

Pelaksanaan penerapan SPlvl urttuk Pemerintahan Daerah Prpvinsi meliputi 4(empat) SPM yakni Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perumahan, BidangPemberdayaan Ferempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang xetenagakerJaan,sdangkan untuk Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota berjumlah 13 (tlga belas)Bidang SPM tersebut pada poin 2 (dua).Menteri/Pirnpinan LPNK melakukan pembinaan kepada Pemerintahan daerah dalampenerapan SPM.a. Pembinaan penercpan SPM. terhadap pemerintahan daerah Provinsi dilakukan

oleh pemerintah, danb. Pernbinaan penerapan SPM terhadap pemerintahan daerah KabupatenlKotadilakukan oleh Gubemur selaku wakil Femerintah di daerah,

Metihat bahwa batas pencapaian target penerapan indikalor ke-13 SPM dimaksud,secare urnum rata-rata pada tahun 2014 di daerah, untuk ltu diminta perhatian saudarapara Gubernur, DPRD Provlnsi dan Bupati/li/alikota dan DPRD Kabupaten/Kota segeramelakukan la ngkah-langkah sebagai berikut:1. MenJadikan SPM yang telah dltetapkan sebagai actan dalam dokumen perencanaandan penganggaran di daerah, dengan tujuan untuk meniamin optfmalisasipenerapan. dan pencapaiarr indikator SPM dimaksud,Z. t{enyusun rencana Pencapaian SPM yang memuat brget tahunan pencapaian SPMdengan rnengacu pada batas wal{u pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan

$4enterilKepala Lembaga Non Kementerian dimaksud }3. Rencana pencapaian SPM tersebut, perlu didnkonkan dan diintregrasi|

8/6/2019 SE Mendagri_SPM Daerah

3/3

4. Targgt tahunan pencapalan SPM dituangkan dalam Rencana Kerja psrnerintahDaerah (RKPD)' Rencana Keria Perangkat Daerah (Renja sKpD), Keb{akan uinumAnggaran (KUA)' Rencana Kerja dan Anggaren Satuan Kerja perangkat oaerah(Rlfi-Sl(pD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan da.ruh sesuai denganperatu ran perundang*undangan,Salarn rangka pnerapEn SpM di daerah Frovinsi dan Kabupaten/Kota dapatrnefakulcan koordinasi dengnn KernenterianlLFNK dan Kementerian Dafam i\tegrcric,q Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Dernlkian disampalkan, atas perhatlan Saudara diucaplrin terima kasih.

NEGERIa ,-q-p*^,*oar-+o - *''{'-'a

a'-'

FAUZT

Bapak Fresiden Repuhlik lndonesia;Bapak Wakil Prssiden Republik tndanesia;Sdr. Menteri Koordinator Bldang Fofirrilmrn;Sdr. Menteri Koordlnatar Bidang Ferekonomian;Sd r. Menteri Koordinator Kesejahteraan Ralryat;Sdr. Menterl Keuangan;Sdri. Menteri Negara Perensanadn Femhangu*an NastonaU Kepala Bappenas;$dr. Mentsrl Negara Perumahan Rakyat;Sdr. Menteri Sosial;

10. sdri. Menteri Kesehatan;11. Sdri. MenEri Negara Pemberdayaan Perempuan i12. Sdr. Menterl Negara Ungkurrgan Hl$up;13. Sdr, Menteri Fendidikan Nasional;14, Sdr. Menterl Tenaga Kerja dan Transrnigrasi;15. Sdr. Menteri PekxJaan Umurn;16. Sdr'. Menteri Fenanian;17, Sdr. Menteri Kebudayaan dan parilvlsata;18. $dr. Menteri Kcmunlkasi dan Inforrnatika;19. Sdr. Kepala BKKFN;20, $or. Ketua unlt Karia Fregiden bidang Fengawasan dsn Pengondalien

Pembangunan iUKPa);21, $cfr, Para PeJabat lgelon I dlltngkltngan Kemente1ian Dalam Negnrt

"vg