SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-ILMU... · Web...
Transcript of SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-ILMU... · Web...
1
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami norma hukum, norma hukum dalam negara, dan sistem norma hukum di Republik
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan norma hukum, norma hukum dalam negara, dan sistem
norma hukum di Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
E. Materi Pembelajaran : Statistika dan dinamika sistem norma, hukum sebagai sistem norma dinamik yang vertikal dan horizontal,
umum dan individual, abstrak dan konkrit, terus menerus dan sekali-selesai, serta tunggal dan berpasangan,
norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, daya laku dan daya guna norma hukum, hierarkhi norma
hukum dan norma hukum negara, norma fundamental negara dan aturan dasar negara/aturan pokok negara,
peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, serta sistem norma hukum menurut UUD NRI Tahun 1945.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang norma hukum, norma hukum dalam negara, dan sistem norma hukum di Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang norma hukum, norma hukum dalam negara, dan sistem norma hukum di Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3. Penutup (10
Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi
Mencatat pokok-pokok materi
LCD (Hand-Out, Hard
2
Menitt) pertemuan ke-2. pertemuan ke-2. Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 2 (Dua)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami lembaga negara, lembaga pemerintah dan perundang-undangan (sebelum dan
sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945)
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan lembaga negara dan
perundang-undangan (sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945)
E. Materi Pembelajaran : Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, presiden penyelenggara pemerintahan dan perundang-
undangan, dewan perwakilan rakyat pemegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama presiden, serta lembaga-lembaga negara lainnya, menteri-menteri negara, kepala lembaga pemerintah
nonkementerian, direktorat jenderal kementerian, bdan hukum negara, pemerintah daerah dan kepala daerah.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
3
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang lembaga negara, lembaga pemerintah dan perundang-undangan (sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945)
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang lembaga negara, lembaga pemerintah dan perundang-undangan (sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945)
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-3.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-3.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan. I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1
(Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007,
2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya), Penerbit
Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 3 (Tiga)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
4
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan negara Republik Indonesia.
E. Materi Pembelajaran : Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 1 Tahun 1950, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR
No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004, dan UU No. 12 Tahun 2011, serta jenis peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat, tingkat daerah, peninggalan Belanda, peninggalan zaman orde lama, dan
peninggalan zaman orde baru.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-4.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-4.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-3.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.
5
NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 4 (Empat)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami fungsi dan materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan fungsi dan materi muatan
berbagai jenis peraturan perundang-undangan.
E. Materi Pembelajaran : Fungsi dan materi muatan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan
presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga pemerintahan nonkementerian, peraturan direktur
jenderal kementerian, badan hukum negara, peraturan daerah dan pearturan kepala daerah.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang ungsi dan materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang ungsi dan materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-5.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-5.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
6
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 5 (Lima)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik.
E. Materi Pembelajaran : Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (menurut I.C. van der Vlies), asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang patut (menurut A. Hamid S. Attamimi), asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik menurut UU No. 12 Tahun 2011, serta penerapan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
7
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-6.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-6.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 6 (Enam)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan
8
peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses pembentukan undang-undang.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses pembentukan undang-
undang. E. Materi Pembelajaran : Proses pembentukan undang-undang (berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011), proses penyiapan Rancangan
Undang-undang dari pemerintah, proses penyiapan Rancangan Undang-Undang dari dewan perwakilan rakyat,
proses penyiapan Rancangan Undang-Undang dari dewan perwakilan rakyat daerah, pengajuan Rancangan
Undang-Undang dari dewan perwakilan rakyat daerah kepada dewan perwakilan rakyat, proses pembahasan
Rancangan Undang-Undang di dewan perwakilan rakyat, serta pengesahan Rancangan Undang-Undang,
pengundangan dan penyebarluasan.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang memahami proses pembentukan undang-undang.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang memahami proses pembentukan undang-undang.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-7.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-7.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-4 sampai dengan pertemuan ke-6.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
9
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPA 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 7 (Tujuh)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses pembentukan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. E. Materi Pembelajaran : Proses pembentukan, penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta
proses pemberian persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh dewan perwakilan
rakyat.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
10
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-8.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-8.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : KriminologiKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 8 (Delapan)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan peraturan
perundang-undangan lainnya.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses pembentukan peraturan
pemerintah dan peraturan presiden.
11
E. Materi Pembelajaran : Proses pembentukan peraturan pemerintah, penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah, proses
pembentukan peraturan presiden penetapan dan pengundangan peraturan presiden, serta penetapan dan
pengundangan peraturan perundang-undangan lainnya.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang proses pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang proses pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.
Penutup(10 Menit)
Memyimpulkan, menugaskan mahasiswa untuk membaca materi untuk pertemuan ke-10 dan persiapan Ujian Tengah Semester untuk pertemuan ke-9
Mencatat pokok-pokok materi untuk pertemuan ke-10 dan point-point persiapan Ujian Tengah Semester pada pertemuan ke-9
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undangabn
12
Kode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 9 (Sembilan)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami filosofi, tujuan, manfaat, dan substansi Ujian Tengah Semester secara benar.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Tengah Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.
E. Materi Pembelajaran : Ujian Tengah Semester sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen
akademik.
F. Metode Pembelajaran : Menjelaskan filosofi, tujuan, dan manfaat Ujian Tengah Semester secara keilmuan hukum dan praktik
Hukum kriminologi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran:
No. Tahap Kegiatan Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelaja
ran
1.
Pendahuluan(5 Menit)
Membuat dan membagikan materi Ujian Tengah Semester, menjelaskan yang dianggap perlu.
Menerima dan mengecek kelengkapan materi Ujian Tengah Semester.
Materi ujian
(exam material)
2.Penyajian(85 Menit)
Memonitor (mengawasi) penyelesaian Ujian Tengah Semester oleh mahasiswa
Menyelesaikan Ujian Tengah Semester
Materi ujian
(exam material)
3.Penutup
(10 Menit)Menerima hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester dari mahasiswa
Mengumpulkan hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester kepada dosen
Materi ujian
(exam material)
H. Evaluasi : Memeriksa hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester dan menetapkan Nilai Ujian Tengah Semester.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi : Seluruh sumber pembelajaran/referensi untuk materi pembelajaran pada pertemuan ke-1 sampai dengan
pertemuan ke-8.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
13
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 10 (Sepuluh)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai perilaku manusia dan
lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma
hukum, serta menjadi profesional hukum yang mampu melaksanakan kebijakan sosial dalam rangka
penanggulangan kejahatan.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami kerangka (kenvorm) atau bentuk luar dan teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan memahami kerangka (kenvorm)
atau bentuk luar dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
E. Materi Pembelajaran : Judul dan pembukaan peraturan perundang-undangan (frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan
pembentuk peraturan perundang-undangan, konsiderans, dasar hukum, dan diktum), batang tubuh peraturan
perundang-undangan (ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan
peralihan jika diperlukan dan ketentuan penutup), penutup peraturan perundang-undangan, serta penjelasan
peraturan perundang-undangan.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang kerangka (kenvorm) atau bentuk luar dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang kerangka (kenvorm) atau bentuk luar dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
14
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-11.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-11.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan ke-10.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 11 (Sebelas)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami pengundangan dan daya ikat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan pengundangan dan daya ikat
serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
E. Materi Pembelajaran : Landasan dan tujuan pengundangan, tempat pengundangan dan jenis peraturan yang diundangkan, proses
pengundangan, hubungan antara pengundangan dan daya ikat, serta penyebarluasan.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
15
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang pengundangan dan daya ikat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang pengundangan dan daya ikat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-12.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 12 (Dua Belas)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
16
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami pendelegasian kewenangan dan penyidikan dalam peraturan perundang-undangan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan pendelegasian kewenangan
dan penyidikan dalam peraturan perundang-undangan.
E. Materi Pembelajaran : Pendelegasian wewenang dalam peraturan perundangan-undangan serta penyidikan dalam peraturan
perundang-undangan.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang pendelegasian kewenangan dan penyidikan dalam peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang pendelegasian kewenangan dan penyidikan dalam peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-13.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
17
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami Bahasa Hukum dalam peraturan perundang-undangan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan Bahasa Hukum dalam
peraturan perundang-undangan.
E. Materi Pembelajaran : Sejarah singkat Bahasa Hukum Indonesia, hubungan bahasa dan bahasa hukum, masalah dalam Bahasa Hukum
Indonesia, hubungan bahasa dan ketertiban masyarakat, kegunaan mempelajari bahasa hukum dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, bahasa hukum dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan, ragam baha peraturan perundang-undangan, serta peran praktisi hukum dan
perancang peraturan perundang-undangan.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang Bahasa Hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2. Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang Bahasa Hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
18
memberikan pendapat.
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-14.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-11 sampai dengan pertemuan ke-13.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
6. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
7. Amran Halim, “Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia”, dalam Politik Bahasa Nasional 2, PN Balai Pustaka,
Jakarta, 1980.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 14 (Empat Belas)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan naskah akademik dalam
pembentukan Rancangan Undang-Undang.
19
E. Materi Pembelajaran : Dasar hukum dan fungsi proses, sistematika, substansi serta petunjuk teknis penyusunan naskah akademik
dalam pembentukan peraturan perundang-undanngan. F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab dan diskusi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi tentang naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian
(85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)
Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-15.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-15.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKS
20
Waktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 15 (Lima Belas)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
E. Materi Pembelajaran : Relevansi, urgensi, dasar hukum dan proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.
Penutup(10 Menit)
Memyimpulkan, menugaskan mahasiswa untuk membaca materi untuk persiapan Ujian Akhir Semester pada pertemuan ke-16
Mencatat point-point persiapan Ujian Akhir Semester pada pertemuan ke-16
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-14 sampai dengan pertemuan ke-15.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses
dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I
ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
21
6. Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, Legislative Drafting: P elembagaan Metode Partisipatif dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang Corruption Watch (MCW) Bekerjasama dengan Aliansi
Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Malang, 2008.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 16 (Enam Belas)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami filosofi, tujuan, manfaat, dan substansi Ujian Akhir Semester secara benar.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Akhir Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.
E. Materi Pembelajaran : Ujian Akhir Semester sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen
akademik.
F. Metode Pembelajaran : Menjelaskan filosofi, tujuan, dan manfaat Ujian Akhir Semester secara keilmuan hukum.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.Pendahuluan
(5 Menit)
Membuat dan membagikan materi Ujian Akhir Semester, menjelaskan yang dianggap perlu.
Menerima dan mengecek kelengkapan materi Ujian Akhir Semester.
Materi ujian (exam
material)
2. Penyajian(85 Menit)
Memonitor (mengawasi) penyelesaian Ujian Akhir Semester oleh mahasiswa
Menyelesaikan Ujian Akhir Semester.
Materi ujian (exam
material)
3. Penutup(10 Menit)
Menerima hasil penyelesaian Ujian Akhir Semester dari mahasiswa
Mengumpulkan hasil penyelesaian Ujian Akhir
Materi ujian(exam
material)
22
Semester kepada dosen.
H. Evaluasi : Memeriksa hasil penyelesaian Ujian Akhir Semester dan menetapkan Nilai Ujian Akhir Semester. menetapkan
Nilai Akhir mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. I. Sumber Pembelajaran/Referensi : Seluruh sumber pembelajaran/referensi untuk
materi pembelajaran pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-15.
Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001