Sasaran Program - kinerja.ekon.go.id
Transcript of Sasaran Program - kinerja.ekon.go.id
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1
Sasaran Program
Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah Terkompilasi dan Terintegrasi
Pagu Anggaran : Rp 15.000.000.000
Realisasi Anggaran TW III : Rp 9.767.470.021
Persentase Realisasi Anggaran TW III : 65,11%
Nilai Kinerja Sasaran (NKS) TW III : 100%
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, berdasarkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 383 mempunyai
tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan
pengembangan wilayah;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di
bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber
daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi multimoda;
d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan perumahan dan
permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi;
e. Pengendalian pelaksanaan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, penataan
ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi;
f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan
pembiayaan infrastruktur;
g. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan infrastruktur dan
pengembangan wilayah; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
IKU 1 : Jumlah Paket Sinkronisasi Peta yang telah Terkompilasi dan Terintegrasi
Latar Belakang
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2
Dalam Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah terdiri atas :
a. Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air;
b. Asisten Deputi Telematika dan Utilitas;
c. Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda;
d. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi;
e. Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
juga memiliki pekerjaan tambahan (add hoc) yang meliputi :
a. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Penyelesaian Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang dikoordinasikan bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas;
b. Sinkronisasi Peta yang telah Terkompilasi dan Terintegrasi yang dikoordinasikan bersama
Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta; dan
c. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang dikoordinasikan dengan Sekretriat Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No. 9
Tahun 2016 entang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala
1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial,
satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan
nasional.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berfungsi sebagai:
a. Acuan data IGT pada masing-masing sektor; dan
b. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana
Tata Ruang.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:
a. Kompilasi data yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah untuk
seluruh wilayah Indonesia;
b. Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (Informasi
Geospasial Dasar); dan
c. Sinkronisasi antar data IGT yang terintegrasi.
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3
Pada tahun 2019, target kinerja yang ingin dicapai ialah satu paket rekomendasi yaitu jumlah paket
sinkronisasi peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi yang terdiri dari:
- Jumlah Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang telah terkompilasi dan terintegrasi
Target dari jumlah data IGT yang telah terkompilasi dan terintegrasi yaitu :
1. Seluruh peta tematik telah terkompilasi dan terdapat penambahan peta tematik baru
untuk mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih.
2. Terselesaikannya secara keseluruhan integrasi data IGT dan dilakukan data updating
terhadap peta tematik yang memiliki substansi dinamis (contoh: izin dan hak atas tanah).
- Jumlah Data IGT yang telah disinkronisasi
Target dari jumlah data IGT yang telah disinkronisasi berupa :
1. Identifikasi permasalahan tumpang tindih yang dituangkan melalui PITTI telah selesai
untuk seluruh wilayah Indonesia (6 Penetapan PITTI: Kalimantan, Sumatera, Sulawesi,
Jawa, Bali-NT, Papua-Maluku)
2. Prinsip-prinsip penyelesaian tumpang tindih telah disepakati di tingkat Menteri dan
dijadikan sebagai acuan bersama.
3. Telah terdapat model penyelesaian skema tumpang tindih prioritas yang dapat menjadi
acuan penyelesaian tumpang tindih berikutnya.
- Terbentuknya Geoportal PKSP
Target dibentuknya Geoportal PKSP diharapkan dapat memberikan manfaat seperti sawah
beririgasi, OSS, moratorium sawit, gerakan nasional penyelamatan SDA, perbaikan kualitas
tata ruang, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan, percepatan penyediaan
infrastruktur dan reforma agrarian.
Pengukuran capaian IKU Paket Sinkronisasi Peta yang telah Terkompilasi dan Terintegrasi pada
Triwulan II telah mencapai progres kemajuan capaian output sebesar 75% dari target yang
ditetapkan. Berikut adalah hasil capaian kinerja pada triwulan tersebut :
1) Jumlah Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang telah terkompilasi dan terintegrasi
- Fasilitasi Updating Integrasi IGT Status dan IGT Potensi serta Integrasi IGT Indikatif Alokasi
Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA dan IGT Perkebunan Kelapa Sawit.
- Penyiapan Migrasi Database Geoportal Kebijakan Satu Peta.
- Telah dilakukan setting role untuk service Kawasan Khusus dan Transmigrasi, Kehutanan,
Perizinan dan Pertahanan, Batas Wilayah, dan Sarana dan Prasarana.
Target Kinerja
Capaian Kinerja
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 4
- Telah dilakukan pembaharuan viewer untuk geoportal KSP dan sedang dilakukan proses
testing untuk Interface.
- Telah dilakukan inventarisasi atribut data Permenko dan KUGI untuk 7 kelompok tema IGT.
- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti
dengan terbitnya Surat dari Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah nomor: OMP/35/SES.PKSP/07/2019 tentang Tindak Lanjut Rapat
Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Tahun 2019.
- Telah dilakukan kesepakatan dengan Walidata IGT terkait periode pemuktahiran tiap IGT
- Telah dilakukan pembagian akses Geoportal PKSP untuk mendorong pemanfaatan produk
PKSP kepada 27 Menteri/Kepala Lembaga (dari total 61 K/L), 25 Gubenur (dari total 34
Provinsi), dan 336 Bupati/Walikota (dari total 514 kabupaten/Kota).
- Telah selesai proses identifikasi penambahan IGT yang meliputi 11 kategori IGT
Kemaritiman, 11 Kategori IGT Kebencanaan, 3 Kategori IGT Ekonomi, dan 2 Kategori IGT
Keuangan.
2) Jumlah Data IGT yang telah disinkronisasi
- Penyelesaian Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk seluruh wilayah Indonesia
{wilayah Kalimantan (tumpang tindih 19,3%); Sumatera (tumpang tindih 13,3 %); Sulawesi
(tumpang tindih 19,6%); Jawa (tumpang tindih 10,7%); Bali dan Nusa Tenggara (tumpang
tindih 27,3%) dan Maluku Papua (tumpang tindih 31,2%)}.
- Fasilitasi Pembahasan Hasil Tumpang Tindih Antar IGT dalam Renaksi Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi.
- Penyusunan Tipologi Rancangan PITTI dan Evaluasi Hasil Klinik Validasi Rancangan PITTI
Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta.
- Pelaksanaan Validasi Rancangan PITTI Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Wilayah Bali,
Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
- Pelaksanaan Validasi Rancangan PITTI Sinkronisasi PKSP Tingkat Daerah di Wilayah Jawa
dan Sulawesi.
- Fasilitasi Koordinasi dalam Rangka Klinik Validasi IGT dan Survei Lapangan Kebijakan Satu
Peta di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.
- Fasilitasi Pembahasan Kriteria Sliver pada PITTI Turunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Telah ditetapkan Permenko No. 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi antar Informasi
Geospasial Tematik dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta.
- Telah ditambahkan IGT Indikatif TORA dan IGT Perkebunan Kelapa Sawit (tahap
Sinkronisasi).
- Telah ditetapkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk wilayah Kalimantan
(Kepmenko No. 280 Tahun 2019) dan wilayah Sumatera (Kepmenko 281 Tahun 2019).
Telah selesai identifikasi tumpang tindih dan klinik validasi PITTI untuk wilayah Jawa,
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 5
Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta Maluku-Papua dan saat ini dalam proses penetapan
PITTI.
- Telah dilakukan penyusunan dan pembahasan rule base penyelesaian permasalahan
tumpang tindih pemanfaatan lahan, untuk menjadi acuan penyelesaian tumpang tindih
oleh K/L/P di seluruh wilayah Indonesia.
3) Terbentuknya Geoportal PKSP
- Berbagi pakai data hasil kebijakan satu peta serta peningkatan akses geoportal kebijakan
satu peta (Progres distribusi akses Geoportal Kebijakan Satu Peta telah diserahkan kepada
26 Menteri/Kepala Lembaga (dari total 61 K/L), 20 Gubenur (dari total 34 Provinsi), dan 82
Bupati/Walikota(dari total 514 kabupaten/Kota).
- Pembuatan Database untuk data hasil Integrasi kebijakan satu peta dan dalam tahap
pengujian Geoportal Kebijakan Satu Peta sistem database dalam rangka peningkatan
kecepatan dan kestabilan akses Geoportal).
Pemutahiran Data Key Monitoring Indicators (KMI)
1) Analisis Tumpang Tindih dan Penyusunan Rule Base
Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta telah menyusun 28 rule base penyelesaian tumpang
tindih pemanfaatan lahan, baik untuk permasalahan tumpang tindih di Kawasan Hutan dan
Non-Kawasan Hutan yang melibatkan 3 kelompok subjek hukum.
Key Monitoring Indicators (KMI)
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 6
2) Capaian Kompilasi Peta IGT
3) Capaian Integrasi Peta IGT
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 7
4) Penambahan IGT Indikatif TORA dalam Penyusunan PITTI
Telah dilakukan Kompilasi dan Integrasi IGT Indikatif TORA untuk di-overlay ke dalam PITTI
(Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT). Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan update IGT
Indikatif TORA dengan melibatkan Walidata IGT terkait.
5) Penambahan IGT Tutupan Lahan Kelapa Sawit dalam Penyusunan PITTI
Telah dilakukan Kompilasi dan Integrasi IGT Tutupan Lahan Kelapa Sawit untuk di-overlay
ke dalam PITTI (Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT). Sebagai tindak lanjut, kedepannya akan
dilakukan update status Tutupan Lahan Kelapa Sawit dengan melibatkan Walidata IGT dan
Tim Konsolidasi terkait.
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 8
6) Capaian Kompilasi dan Integrasi IGT Lahan Sawah Beririgasi
7) Penyelesaian Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT
- Sudah ditetapkan melalui Kepmenko Perekonomian No. 280 Tahun 2019 (Wilayah
Pulau Sumatera) dan No. 281 Tahun 2019 (Wilayah Pulau Kalimantan)
- Belum ditetapkan melalui Kepmenko Perekonomian, rancangan PITTI sedang
divalidasi bersama K/L/P terkait
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 9
Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Sekretariat Tim PKSP telah menyelesaikan
identifikasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di 6 wilayah pulau.
Permasalahan tersebut mencakup tumpang tindih antara sektor tata ruang, kehutanan,
perizinan, dan pertanahan ditambah IGT Indikatif TORA dan IGT Penutup Lahan kelapa
Sawit.
Catatan: Identifikasi tumpang tindih memperhitungkan keselarasan internal tata ruang
(RTRW-P vs RTRW-K) , TORA dan Sawit.
Saat ini, tumpang tindih di wilayah Sulawesi, Jawa, Bali & Nusra, dan Maluku & Papua
sedang dalam proses validasi dengan melibatkan K/L/P terkait.
8) Pemanfaatan Produk PKSP
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 10
Dalam rangka mendukung tercapaiannya sasaran Sinkronisasi Peta yang telah Terkompilasi dan
Terintegrasi, maka akan dilaksanakan sejumlah kegiatan pada periode selanjutnya di tahun 2019,
antara lain:
- Melanjutkan Percepatan penetapan batas administrasi Desa/Kelurahan.
- Melakukan Klinik Fasilitasi dan monitoring evaluasi tentang periodesasi pemutakhiran tiap
IGT.
- Melanjutkan distribusi dan peningkatan akses geoportal kebijakan satu peta kepada
Menteri/Kepala Lembaga serta Kepala Daerah.
- Melanjutkan migrasi Geoportal Kebijakan Satu Peta dari sistem Filebase ke sistem Database
dalam rangka peningkatan kecepatan dan kestabilan akses Geoportal.
- Melanjutkan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI).
- Melanjutkan Pelaksanaan validasi dan survei lapangan PITTI.
- Melakukan penetapan rule base penyelesaian tumpang tindih.
- Melanjutkan Identifikasi IGT untuk mendukung penyelesaian tumpang tindih.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja