SAP 2

10
LEMBAGA- LEMBAGA PENYUSUN STANDAR AKUNTANSI DAN DUE PROCESS PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI

description

Teori Akuntansi

Transcript of SAP 2

Page 1: SAP 2

LEMBAGA- LEMBAGA PENYUSUN STANDAR

AKUNTANSI DAN

DUE PROCESS PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI

Page 2: SAP 2

PENGERTIAN DAN SUMBER STANDAR AKUNTANSI

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi

dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari

standar (teknik, prinsip) dan praktik yang sudah diterima

oleh umum karena kegunaannya dan

kelogisannya.

Page 3: SAP 2

LEMBAGA-LEMBAGA PENYUSUN STANDAR

AKUNTANSI

INDONESIA IAI

INTERNASIONAL

BIG 8 (EIGHT)

FASB

SEC

AAA

PCAOB

IASB

Page 4: SAP 2

IAI (1957)

Organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di

Indonesia.

Page 5: SAP 2

1973

• IAI menerbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)

1984

• Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973

1994

• IAI kembali melakukan revisi total PAI 1984

Page 6: SAP 2

VISI

Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan public,

yang berorientasipada etika dan tanggung jawab social, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional

MISI

1. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan public yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup ;

2. Mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, nonatestasi, dan akuntansi bagi masyarakat, dan ;

3. Berpartisipasi aktif didalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

Page 7: SAP 2

Untuk memperjelas FASB Statement, kadang- kadang FASB harus mengeluarkan FASB

Interpretation. Interpretation ini memiliki kekuatan yang sama dengan statement. Disamping itu, FASB juga mengeluarkan

Technical Bulletin sebagai pedoman yang menyangkut penerapan standar akuntansi

tanpa mengubah delapan standar yang ada.

Financial Accounting Standard

Board (FASB)

Kantor Akuntan Big Eight

(Big 8)

Securities and

Exchange Commision

(SEC)

The American

Accounting Association

(AAA)

IASB (Internatio-

nal Accounting Standards

Board)

PCAOB (Public

Community Accounting Oversight

Board)

Atas tuntutan dari para anggota, pada tahun 2000 International Accounting Standards Committee (IASC) telah berubah menjadi International Accounting Standards Board

(IASB) dan standar yang dihasilkan juga telah berubah dari Internasional Accounting

Standards (IAS) menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS).

Page 8: SAP 2

DUE PROCESS PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI

Komite standar yang dibentuk oleh Menteri

Keuangan sampai dengan tahun pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf SAP yang terdiri dari Kerangka konseptual dan

11 pernyataan standar, kesemuanya telah disusun

melalui due process.

Page 9: SAP 2

a. Identifikasi issue untuk dikembangkan menjadi standar;b. Konsultasikan issue DKSAK Membentuk tim kecil dalam DSAK;c. Melakukan riset terbatas;d. Melakukan penulisan awal draf;e. Pembahasan dalam komite khusus pengembangan standar yang

dibentuk DSAK;f. Pembahasan dalam DSAK;g. Penyampaian Exposure Draft kepada DKSAK;h. Peluncuran draft sebagai Exposure Draft dan pendistribusiannya;i. Public hearing;j. Pembahasan tanggapan atas Exposure Draft dan masukan Public

Hearing;k. Limited hearing;l. Persetujuan Exposure Draft PSAK menjadi PSAK;m. Pengecekan akhir;n. Sosialisasi standar.

1. Due Process Prosedur penyusunan SAK sebagai berikut :

Page 10: SAP 2

2. Due Process Procedure penyusunan Interpretasi SAK, Panduan Implementasi SAK dan Buletin Teknis tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process yang diatur di dalam ayat 1 di atas, misanya proses public hearing.

3. Due Process Procedure untuk pencabutan standar atau interpretasi standar yang sudah tidak relevan adalah sama dengan due process procedure penyusunan standar yang diatur dalam ayat 1 di atas tanpa perlu mengikuti tahapan due process e, f, i, j, dan k sedangkan tahapan m dalam ayat 1 di atas, diganti menjadi : Persetujuan pencabutan standar atau interpretasi.