SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA …

SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Tahun 2018

Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang Jasa yang Dikecualikan- Paparan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2018

• Statistik Penayangan Daftar Hitam

• Dasar Hukum

• Pokok Perubahan

• Pengaturan Baru

• Daftar Hitam dalam Portal Pengadaan Nasional

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

1916

37 37

28

149

18

611

1419

JUMLAH PENAYANGAN DAFTAR HITAMTAHUN 2017

Administrasi Penayangan Daftar Hitam Tahun 2017

TOTAL

228PENYEDIA

BARANG/JASA

166Penyedia Jasa

Konstruksi

10Penyedia Jasa

Konsultan

52Penyedia

Barang/JasaLainnya

Jenis PelanggaranYang MenjadiDasar PenetapanSanksiPencantumanDalam DaftarHitam Tahun 2017(Perka No. 18 Tahun 2014)

PEMILIHAN

KONTRAK

LAINNYA

Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit BPK/APIP

Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran

Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu

Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK

Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur hargapenawaran

Terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat

Mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku

Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima PPK

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhipersyaratan pengadaan

Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secarabertanggung jawab

1

4

15

1

1

6

23

171

1

2

3

88,60%

8,77%

2,63%

JAN FEB MAR APR MEI JUN

20

25

14

2224

18

JUMLAH PENAYANGAN DAFTAR HITAMTRIWULAN II 2018

Administrasi Penayangan Daftar Hitam. Triwulan I – II Tahun 2018

TOTAL

123PENYEDIA

BARANG/JASA

106Penyedia Jasa

Konstruksi

0Penyedia Jasa

Konsultan

17Penyedia

Barang/JasaLainnya

Jenis PelanggaranYang Menjadi DasarPenetapan SanksiPencantuman DalamDaftar HitamTriwulan I – II Tahun2018 (Perka No. 18 Tahun 2014)

PEMILIHAN

KONTRAK

Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu

Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK

Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapatditerima PPK

Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untukmengatur harga penawaran

Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahanpenyedia

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontraksecara bertanggung jawab

1

2

3

2

5

106

97,56%

2,44%

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan pengadaan

2

Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran 1

Berdasarkan hasil pemeriksaan APIP, ditemukan ketidaksesuaian penggunaanBarang/Jasa produk dalam negeri 1

DASAR HUKUM

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 16 Tahun 2018terkait Daftar Hitam

Pasal 1butir 49 Pasal 78

Pasal 79Pasal 83

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikankepada peserta pemilihan/Penyedia berupalarangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perbuatan atau tindakan dikenakan sanksidan masa berlaku sanksi Daftar Hitam

Usulan pengenaan sanksi Daftar Hitam danwaktu mulai berlaku sanksi Daftar Hitam

Penayangan Daftar Hitam dalam Daftar HitamNasional

Pasal 1butir 49

Pasal 78 & Pasal 80

Pasal 79 & Pasal

80

Pasal 83

SanksiDaftar Hitam Dalam Perpres 16/2018

Pasal 1 butir 49 Pasal 78

Pasal 79Pasal 83

Pasal 91 ayat (1) huruf v dan w

Daftar Hitam Dalam Perpres 16/2018

MENCABUT PERKA LKPP NO. 18 TAHUN 2014

Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018

tentangSanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pokok Perubahan DalamPeraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam DalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No PoinPerubahan

Perka LKPP No. 18 Tahun 2014

Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018

1 Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam

2 Tahun (Pasal 13 ayat (1))

2 Tahun atau 1 Tahun sesuai dengan perbuatan/ tindakanpeserta pemilihan /penyedia yang dikenakan sanksi Daftar Hitam (Pasal 6 ayat (3,4 dan 5))

2 Usulan Daftar Hitam

Diusulkan oleh PPK/Pokja ULP/PP (Pasal 7 ayat (5))

Diusulkan oleh PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan (Pasal 16 ayat (2))

3 Hasil Temuan BPK/APIP

Tidak diatur PA/KPA atau K/L/Pemda menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanpa perlu adanya usulan (Pasal 16 ayat (2); ; Pasal 18 ayat (4)))

4 Penayangan Daftar Hitam

Dilakukan oleh LKPP berdasarkan permintaan PA/KPA (Pasal 15 ayat (3))

Dilakukan oleh PA/KPA pada Portal Pengadaan Nasional (Pasal 18)

No PoinPerubahan

Perka LKPP No. 18 Tahun 2014


5. Penundaan Tidak diatur Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Pasal 19 ayat (1))

6. Penurunan Tayangan Daftar Hitam

Dilakukan oleh LKPP berdasarkan permintaanPA/KPA (Pasal 19 ayat (3) dan (4)

Dilakukan oleh PA/KPA atau K/L/Pemda pada Portal Pengadaan Nasional berdasarkan (Pasal 21 ayat (1))

7. Peran LPSE Tidak diatur - Menonaktifkan akun peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi Daftar Hitam setelah ditayangkan PA/KPA

- Mengaktifkan kembali akun peserta pemilihan/penyedia yang telah diturunkan tayang oleh PA/KPA


Tentang Sanksi Daftar HitamDalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Q1.

APA ITUSANKSI DAFTAR HITAM?

Apa Itu Sanksi Daftar Hitam?

SANKSI DAFTAR HITAM

adalah sanksi yang diberikan kepada

Peserta pemilihan /Penyedia berupa

larangan mengikuti Pengadaan

Barang/Jasa di seluruh Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah dalam

jangka waktu tertentu.Perseorangan Badan Usaha

Q2.

APA BEDANYA DENGAN DAFTAR HITAM NASIONAL?

DAFTAR HITAM NASIONAL adalah kumpulan sanksi Daftar Hitamyang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional

Akses di :Inaproc.id/daftar-hitam

Apa Bedanya Dengan Daftar Hitam Nasional?

Q3.PERBUATAN PESERTA PEMILIHAN/PENYEDIA APA SAJA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM?

Perbuatan PesertaPemilihan/ Penyedia yang dikenakanSanksi DaftarHitam

Pasal 3

a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benaruntuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan

b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur harga penawaran

c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme(KKN) dalam pemilihan Penyedia

d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapatditerima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan

e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatanganikontrak katalog

f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri sebelumpenandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK

g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkanoleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa

h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaansebagaimana mestinya

Q4.

MASA BERLAKU SANKSI DAFTAR HITAM?

Masa BerlakuSanksi DaftarHitam dalamPeraturanLKPP No. 17Tahun 2018

1 Tahun

2 Tahun

d. Peserta Pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak

dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen

Pengadaan;

e. Peserta Pemilihan mengundurkan diri atau tidak menandatangani

kontrak katalog;

f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima SPPBJ mengundurkan

diri sebelum penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh

PPK;

g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan

pekerjaan, atau pemutusan kontrak sepihak oleh PPK yang

disebabkan kesalahan Penyedia;

h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.

a. Peserta Pemilihan menyampaikan dokumen atau keteranganpalsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukandalam Dokumen Pemilihan

b. Peserta Pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan denganpeserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. Peserta Pemilihan terindikasi melakukan KKN dalam pemilihanPenyedia.

Konsekuensi Sanksi Daftar Hitam

1. Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satukonsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentukkerjasama lain dikenakan Sanksi Daftar Hitam

2. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusatperusahaan berlaku juga untuk seluruh kantorcabang/perwakilan perusahaan

3. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untukkantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusatperusahaan

4. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakankepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anakperusahaan, dan sebaliknya

Peraturan LKPP No.17 Tahun 2018 pasal 4 dan 5

Cabang A Cabang B

Anak Perusahaan

Pusat

× ×

Penyedia A Penyedia B

KSO/J.O.

Q5.

APA SAJA TAHAPAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENETAPKAN DAFTAR HITAM?

TahapanPencantumanDaftar HitamPeraturan LKPP No. 17 Tahun 2018

Tahapan Pencantuman Daftar Hitam Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018

1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan

4. Permintaan Rekomendasi

PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan


Penyedia/Peserta Pemilihan

PA/KPA atau K/L/Pemda

5. Pemeriksaan Usulan APIP

6. Penetapan PA/KPA atau K/L/Pemda

7. Pencantuman/pemasukandalam Daftar HitamNasional


8. Menonaktifkan AkunLPSE

1. Pengusulan :

PPK/Pokja

Pemilihan/PP/

Agen

Pengadaan

PA/KPA

atau

K/L/PD

• Menyampaikan usulan Daftar Hitam kepada PA/KPA atauK/L/Pemda dengan melampirkan :

- identitas Peserta Pemilihan/Penyedia;- data paket pekerjaan;- perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh peserta

pemilihan/Penyedia;- Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan- bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dll).

• Disampaikan oleh PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan paling lambat 3 hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.

Tahapan Pencantuman Daftar Hitam Peraturan LKPPNo. 17 Tahun 2018

2. Pemberitahuan :

PPK/Pokja

Pemilihan/PP/

Agen

Pengadaan

Penyedia/

peserta

pemilihan

• Menyampaikan tembusan/salinan surat usulan Sanksi Daftar Hitam

kepada Peserta Pemilihan / Penyedia.

• Disampaikan oleh PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan pada

hari yang sama dengan penyampaian surat usulan ke PA/KPA,

melalui :

a. surat elektronik (e-mail);

b. Faksimile;

c. jasa pengiriman; dan/atau

d. diantar langsung.


3. Keberatan :

PA/KPA

atau

K/L/PD

• Mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau K/L/Pemda dengan

menyampaikan tembusan ke APIP.

• Disampaikan oleh Peserta Pemilihan / Penyedia paling lambat 5 hari

sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.

• Apabila APIP telah menerbitkan Surat Rekomendasi , maka keberatan

Peserta Pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

Peserta

pemilihan/

Penyedia



4. Permintaan Rekomendasi :

APIP

• Menyampaikan surat permintaan rekomendasi berdasarkan usulan

Sanksi Daftar Hitam dengan melampirkan :

- Surat usulan PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan;

- Berita Acara Pemeriksaan;

- Bukti pendukung lainnya;

- Surat keberatan (jika ada).

• Disampaikan oleh PA/KPA atau K/L/Pemda paling lambat 5 hari sejak

surat usulan dan/atau surat keberatan diterima.

PA/KPA

atau

K/L/PD


PA/KPA

atau

K/L/PD

• Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen

Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

• Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi dan

menyampaikannya kepada PA/KPA atau K/L/Pemda (dikenakan atau tidak dikenakan

sanksi)

• Disampaikan oleh APIP paling lambat 10 hari sejak surat usulan dan/atau keberatan

diterima.

• Apabila APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, maka APIP dianggap

setuju dengan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau K/L/Pemda

APIP

5. Pemeriksaan Usulan :

6. Penetapan :

peserta

pemilihan/ Penyedia

• Menerbitkan Surat Keputusan Daftar Hitam berdasarkan :

- Surat usulan PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan;

- Surat rekomendasi APIP;

- Bukti pendukung;

- Surat keberatan Peserta Pemilihan / Penyedia (jika ada).

• Ditetapkan oleh PA/KPA atau K/L/Pemda paling lambat 5 hari setelah

surat rekomendasi APIP diterima.

• Disampaikan oleh PA/KPA pada hari yang sama kepada peserta

pemilihan/Penyedia dan PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan.

PA/KPA

atau

K/L/PD


7. Penayangan Sanksi Daftar Hitam

• PA/KPA login ke aplikasi SiRUP dan memilih aplikasi eproc lainnya untukmenuju Portal Pengadaan Nasional (INAPROC)

• Setelah PA/KPA masuk ke halaman beranda INAPROC, kemudian klik padamenu akun di pojok kanan atas lalu pilih menu Daftar Hitam

• PA/KPA membuat draft tayang Daftar Hitam dengan menginput identitasPeserta Pemilihan/Penyedia, nama paket pekerjaan dan menggunggah SK dan kelengkapan dokumen

• PA/KPA menyetujui draft Daftar Hitam yang telah dibuat termasukkeabsahan dan kebenaran dokumen yang diunggah

• PA/KPA menayangkan Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksiDaftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal SK ditetapkan

PA/KPAatau

K/L/PD

LPSE


8. Menonaktifkan Akun :

• LPSE tempat paket terdaftar atau diproses menerimanotifikasi email identitas peserta Pemilihan/Penyedia yang telah ditayangkan oleh PA/KPA atau K/L/Pemda dalamPortal Pengadaan Nasional.

• LPSE menonaktifkan akun Peserta Pemilihan/Penyediayang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam sistem

pengadaan secara elektronik.

LPSE


Tahapan

Pencantuman

Daftar HitamPeraturan LKPP

No. 17 Tahun 2018( PA/KPA merangkap PPK )


(PA/KPA merangkap PPK)

1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan

4. PermintaanRekomendasi







7. Pencantuman/pemasukandalam Daftar Hitam Nasional PA/KPA atau K/L/Pemda

8. Menonaktifkan Akun LPSE

Tahapan

Pencantuman

Daftar HitamPeraturan LKPP

No. 17 Tahun 2018( Hasil Temuan BPK/APIP )


(Hasil Temuan BPK/APIP)

1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan

4. PermintaanRekomendasi


PPK/Pokja Pemilihan/PP


PA/KPA atau K/L/PD



7. Pencantuman/pemasukandalam Daftar Hitam Nasional PA/KPA atau K/L/Pemda

8. Menonaktifkan Akun LPSE

Q6.

APA AKIBATNYA JIKA PROSES PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM MELAMPAUI WAKTUYANG TELAH DIBERIKAN?

• Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPAatau tetap berlaku sejak tanggal penetapan walaupun jangkawaktu proses penetapan Daftar Hitam yang seharusnya diikutiPA/KPA, PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan, dan APIPterlampaui.

• PA/KPA atau K/L/Pemda, PPK/Pokja Pemilihan/PejabatPengadaan serta APIP yang tidak memproses sesuai jangkawaktu yang diberikan dapat dikenakan sanksi sesuai PeraturanPerundang-undangan.

• Bagi Agen Pengadaan yang melakukan perbuatan dalam Pasal3 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018, maka Agen Pengadaantersebut dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Pasal 23,25 dan 26 Peraturan LKPP No.17 Tahun 2018

Apa Akibatnya Jika Proses Penetapan Daftar Hitam Melampaui Waktu Yang Telah Diberikan?

Q7.

APAKAH DAFTAR HITAM BISA DIBATALKAN / DITUNDA?

Daftar Hitam dapat ditunda melalui Putusan Pengadilan yang mengabulkan

penundaan

PenundaanSanksi DaftarHitam

PA/KPA atau K/L/Pemda menyampaikan SK Penundaan kepada Peserta

Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan

waktu SK ditetapkan

Dalam hal setelah masa penundaan terdapat Putusan Pengadilan BHT yang menyatakan

SK batal, maka PA/KPA atau K/L/Pemda menerbitkan SK Pembatalan Sanksi Daftar Hitam

Dalam hal setelah masa penundaan terdapat Putusan Pengadilan BHT yang

menyatakan SK sah, maka PA/KPA atau K/L/Pemda menerbitkan Perubahan SK

Daftar Hitam dengan penyesuaian masa berlaku Sanksi yaitu total masa berlaku

sanksi dikurangi dengan lama Sanksi yang sudah dijalankan

Jika terdapat penyesuaian masa berlaku, maka PA/KPA atau K/L/Pemda melakukan

penayangan kembali pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional

PA/KPA atau K/L/Pemda menerbitkan SK Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling

lambat 5 (lima) hari sejak putusan diterima

(Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018)

Daftar Hitam hanya dapat dibatalkan melalui Putusan Pengadilan yang sudah

BHT

Pembatalan

dan Penurunan

Tayangan

Sanksi Daftar

Hitam.

PA/KPA atau K/L/Pemda menyampaikan SK kepada Peserta

Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja

Pemilihan/PP pada hari yang sama dengan waktu SK ditetapkan

Berdasarkan putusan Pengadilan BHT, PA/KPA atau K/L/Pemda

menetapkan Surat Keputusan Pembatalan Daftar Hitam

PA/KPA atau K/L/Pemda menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dengan

mengunggah SK Pembatalan

LPSE menerima notifikasi email mengenai penurunan tayangan peserta

Pemilihan/Penyedia

PA/KPA atau K/L/Pemda menerbitkan SK Pembatalan Sanksi Daftar Hitam

paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan diterima

LPSE mengaktifkan kembali akun Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan

Sanksi Daftar Hitam dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018)

Q8.

APAKAH DAFTAR HITAM BISA DIPERBAIKI?

1. Apabila terdapat kesalahan administratif (bukanprosedur) pada Surat Keputusan Penetapan SanksiDaftar Hitam yang telah ditetapkan, PA/KPA atauK/L/Pemda melakukan perubahan dengan mengacupada Peraturan Perundang-undangan tentang TataNaskah Dinas Instansi Pemerintah.

2. Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi DaftarHitam, tidak mengubah tanggal berlakunya SanksiDaftar Hitam yang telah ditetapkan.

3. Agar dapat mengutamakan kehati-hatian sehingga tidakmenimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

ApakahDaftar HitamBisa Diperbaiki?

SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA …

Documents

Transcript of SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA …