Sanggahan mengenai paper “Civil Society dan Integrasi dalam Konteks Demokrasi”

septina

Berikut adalah beberapa poin masalah yang saya sanggah terkait dengan paper:

(1) Pemerintah kesulitan dalam pencatatan dan administrasi organisasi di Indonesia.

Menanggapi hal ini apakah perlu untuk membuat peraturan baru terkait dengan pencatatan dan

administrasi organisasi yang ada di Indonesia ataukah hanya kendala teknisnya saja. Adapun

yang saya ketahui mengenai peraturan pemerintah no. 49 tahun 2009 mengatur tentang

pencatatan dan administrasi tersebut, apakah peraturan tersebut telah mengatur pencatatan

organisasi dengan baik atau adakah yang perlu di revisi lagi? Dan apabila hanya terjadi kendala

terhadap pelaksanaan pencatatannya perlukah dibuat suatu wadah baru untuk pencatatan

organisasi ini yang pada hakekatnya memiliki tujuan positif bagi negara Indonessia dan bangsa

Indonesia.

(2) Organisasi di Indonesia terlalu banyak dan tidak jelas apakah memiliki tujuan positif.

Apakah dalam pencatatannya adakah kontrol terhadap seluruh organisasi yang ada, karena

kembali ke konsep awal dari tujuan dibentuknya satu oganisasi itu apakah bertujuan positif

atau bahkan memprovokasi masyarakat ke dalam hal yang negatif. Dalam hal ini, pemerintah

wajib turut serta melakukan kontrol terhadap organisasi yang ada agar jelas tujuan dan

akuntabilitas dari organisasi tersebut.

(3) Demokratisasi yang memiliki tiga sifat: kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan

sipil. Yang ditekankan di sini adalah demokrasi cenderung identik dengan kebebasan,

kebebasan politik dan sipil. Dengan demikian, akan timbul partisipasi-partisipasi dari

masyarakat dalam berbagai hal hingga pada akhirnya akan menimbulkan kompetisi-kompetis i.

Faktanya saat ini, tidak sedikit masyarakat yang bersifat apatis terhadap pelaksanaan politik di

Indonesia. Hal ini mengakibatkan rendahnya wawasan politik bangsa. Ini merupakan indikas i

bahwa demokrasi yang ada di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal.

(4) Mengenai “moralitas umat”, apakah moralitas di Indonesia yang kian merosot merupakan

dampak dari demokrasi yang identik dengan kebebasan? Banyak terjadi penyimpangan yang

mengatasnamakan organisasi yang bertajuk nilai-nilai positif. Seperti misalnya terjadi banyak

penipuan yang berkedok organisasi. Lalu, kembali kepada sifat demokrasi yang memilik i

kompetisi, apatah kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh elit politik seperti melakukan

money politic dapat dikatakan merusak moral? Bahkan jika dilihat dari pejabatnya pun telah

memberi cerminan buruk terhadap bangsanya.

(5) Mengenai demokrasi yang seharusnya sesuai dengan pluralitas di Indonesia ini, apakah

dapat terbentuk konsolidasi demokrasi? Yang menjadi poin adalah bagaimana menjaga

keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sistem demokrasi? Ketika terbentuknya

peraturan mengenai kebebasan untuk membentuk partai politik, apa yang terjadi? Jumlah partai

di Indonesia yang tidak terkontrol, mengapa demikian? Apatah tujuan utama dari demokrasi

yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi yang seharusnya tetap menjaga dan membina

rasa persatuan dan kesatuan bangsa? Yang seharusnya terjadi adalah dengan demokrasi

perwujudan kesatuan dan persatuan dapat dilaksanakan dengan saling melengkapi atas

pluralitas yang ada di Indonesia.