SAMBUTAN PENGANTAR RAPAT KERJA

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal Dan Transmigrasi

No Program Sasaran Capaian sampai

Tahun 2018 Status

Target sampai akhir

Tahun 2019

Pembangunan Desa dan Perdesaan

1 Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa 8.035 Desa Tercapai

2 Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa 2.318 Desa Tercapai

3 Menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa 38 Kabupaten 39 Kabupaten

Pembangunan Daerah Tertinggal

4 Terentaskan 80 Daerah Tertinggal 59*) Kabupaten Kurang

21 kabupaten 80 Kabupaten

5 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal; 5,27%*) 6.9-7,1**)

6 Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal; dan 18,04%*) 15-15,5**)

7 Meningkatnya Indeks PembangunanManusia (IPM) di daerah tertinggal 60,53*) 62,78**)

Pembangunan Ketransmigrasian

8

Terbangun dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP)

menjadi pusat Satuan di 144 Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat

pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional,

101*) Kawasan Kurang 43 Kawasan 144 Kawasan

9 Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan

berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. 18*) Kawasan Kurang 2 Kawasan 20 Kawasan

SASARAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2015-2019

Data sampai Tahun 2018; *) Tahun 2017

**) Target berdasarkan Perpres 21 Tahun 2018 tentang STRANAS Percepatan PDT

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, 5,05% 2

TARGET DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No Program Sasaran Kondisi Eksisting Tahun 2017 Target Tahun 2018

1 SPIP 1,68* 3,5

2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 64,16 (B) 82,37 (A)

3 SAKIP B BB

4 Akuntabilitas Kinerja B A

5 Standart Pelayanan Publik Zona Kuning Zona Hijau

6 Opini Laporan Keuangan WTP WTP

7 Tata Kelola Arsip Peringkat 6 Peringkat 3

*) Tahun 2016 3

4 *) Data Per 21 Agustus 2018

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL

AGUSTUS

SEPT OKT NOV DES Minggu

1

Minggu

2

Minggu

3

Minggu

4

Rencana Penarikan Perbulan 1.26% 3.04% 5.42% 11.51% 23.63% 32.99% 43.14% 43.14% 45.81% 49.00% 53.25% 65.62% 77.76% 89.92% 100.00%

Realisasi Penarikan

Per bulan 0.27% 3.04% 8.29% 13.36% 18.90% 23.95% 29.74% 30.94% 33.56% 35.61%

Deviasi 0.99% 0.00% -2.87% -1.85% 4.73% 9.04% 13.40% 12.20% 12.25% 13.39%

1.26% 3.04% 5.42% 11.51%

23.63%

32.99%

43.14%

53.25%

65.62%

77.76%

89.92%

100.00%

35.61%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Rencana Penarikan

Realisasi

KURVA S KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

4

REALISASI ANGGARAN PER MASING-MASING UKE I

Per 21 Agustus 2018

SETJEN ITJEN PPMD PKP PDTU PDT PKP2TRANS PKTRANS BALILATFO

PAGU 366,140,204,000 63,294,966,000 3,676,158,810,000 332,081,502,000 262,792,792,000 320,060,761,000 391,254,350,000 400,000,000,000 280,557,341,000

SERAPAN 105,232,279,450 28,488,181,011 1,250,627,440,832 127,473,254,703 80,307,693,587 95,052,006,749 158,220,133,438 189,701,179,682 134,114,058,704

PAGU SERAPAN

5

28.74%

45.01%

34.02% 38.39%

30.56% 29.70%

40.44%

47.43% 47.80%

% SERAPAN

5

PENDING MATTERS

NO ISU PENDING MATTERS REKOMENDASI PENYELESAIAN

1

Penyerapan anggaran :

1. Terdapat penambahan pagu dari Loan Bank Dunia

2. Penyerapan anggaran berlangsung lambat

3. Prosedur pencairan anggaran berlangsung lama

1. Berkoordinasi dengan WB untuk mempercepat Nol dan melakukan

koordinasi secara internal untuk menyiapkan kegiatan yang didanai oleh WB

2. Penyusunan rencana kegiatan dan penyusunan rencana penyerapan setiap

minggu dan bulan sampai akhir Desember 2018;

3. Standarisasi proses pencairan keuangan pada setiap bagian termasuk limit

waktu dalam setiap tahapan proses (SOP)

2 Proses Tindak Lanjut BPK Penyusunan time line tindak lanjut BPK

3 Tindak Lanjut MoU Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi

Koordinasi dengan PIC masing-masing UKE I untuk melakukan pengawalan

terhadap MoU yang ada, yaitu bersama dengan Pemda, Bum Desa / BUM Desa

Bersama, dan off taker

4 Data terkait desa

1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (BPS dan Kementerian Dalam Negeri)

dalam penentuan capaian sasaran RPJMN 2015-2019 di bidang

pembangunan desa dan perdesaan;

2. Melakukan reformulasi indeks status desa untuk data perencanaan dalam

RPJMN 2020 - 2024

5 Lokasi kegiatan yang menjadi prioritas Menyusun data desa / kabupaten yang menjadi prioritas (irisan dari masing-

masing UKE I)

6 6

PENUNJANG MANAJEMEN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

SMART OFFICE -E-Absensi berbasis android

-Integrasi SIM Kepegawaian, E-SKP, E-Perdin, E-

Meeting, E-BMN, E-PNBP

RUANG KENDALI -Kompilasi data kementerian

-Informasi kebutuhan pembangunan desa

-Arah pengembangan big data desa Indonesia

E-MONEV -Kompilasi data Omspan

-Kompilasi data LPSE

-Integrasi E-Procurement, E-catalog

AKADEMI DESA -Knowledge Management System

-Penyediaan bahan ajar elektronik gratis

-Sertifikasi kompetensi aktivitas pembangunan desa

7

• Target Tahun 2019 semua UKE I sudah

menerapkan Zona Integritas menuju wilayah bebas

korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan

melayani (WBBM)

• Masing-masing UKE I untuk memenuhi komponen

penilaian Zona Integritas sebagai berikut :

• Manajemen perubahan

• Penataan tata laksana

• Penataan sistem manajemen SDM

• Penguatan akuntabilitas kinerja

• Penguatan pengawasan

• Peningktan kualitas pelayanan publik

• Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

• Kualitas pelayanan publik

• Model percontohan Zona Integritas menuju

wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun

2017 adalah di Ditjen PKP dan Ditjen PKTrans

• Pada dasarnya nilai kedua Unit Kerja

Percontohan Pembangunan ZI menuju

WBK/WBBM telah memenuhi batas minimal

predikat WBK yakni 75. Dimana Ditjen PKTrans

memperoleh nilai sebesar 82,57 dan Ditjen PKP

sebesar 77,67 (Total komponen pengungkit dan

komponen hasil).

8

TARGET POKJA DALAM RAKER

DESK TEMA DESK DETAIL BAHASAN

1 PERCEPATAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN TAHUN 2018

• Perencanaan dan realisasi per bulan;

• Jumlah paket pengadaan barang dan jasa;

• Progres pekerjaan pengadaan barang dan

jasa;

• Estimasi sisa pengadaan barang dan jasa;

• Rencana optimalisasi sisa kontrak (pengadaan

barang dan jasa);

• Tata hubungan kerja antara struktural dan pejabat

fungsional kesatkeran;

• Pengendalian progres penyerapan anggaran;

• Standarisasi mekanisme/SOP proses pencairan

anggaran di setiap UKE I;

• Prognosis penyerapan akhir tahun anggaran;

• Rencana perpanjangan PHLN.

2 SINKRONISASI LOKUS

KEGIATAN TAHUN 2019

• Pemetaan lokasi dan alokasi UKE I;

• Penetuan lokasi prioritas bersama antar UKE I;

• Integrasi program dan kegiatan masing-masing

UKE I pada lokasi priotitas;

• Kesepakatan intervensi pada lokus prioritas untuk

mendukung Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;

• Kesiapan dokumen perencanaan, pembebasan tanah

jika dibutuhkan, dan dukungan sosial budaya.

3 INPUT KEBIJAKAN

DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN AWAL

RPJMN TAHUN 2020-2024

• Evaluasi RPJMN Tahun 2015-2019 dan

langkah strategis percepatan pencapaian

target RPJMN yang belum tercapai;

• Target dan sasaran kinerja bidang desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi;

• Kesepakatan indeks status desa sebagai basis

perencanaan (IPD, IDM, Indeks Desa);

• Visi, misi, arah kebijakan dan strategi;

• Program dan kegiatan prioritas.

4 REFORMASI BIROKRASI • Finalisasi roadmap Reformasi Birokrasi;

• Penyiapan data dukung evaluasi Reformasi Birokrasi.

9

RUMUSAN HASIL RAKER YANG DIHARAPKAN

DESK TEMA DESK RUMUSAN YANG DIHARAPKAN

1 PERCEPATAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN TAHUN 2018

• Komitmen target serapan setiap Unit Kerja Eselon 1 di akhir tahun anggaran;

• Kesepakatan tata hubungan kerja antara struktural dan pejabat fungsional kesatkeran di seluruh Unit Kerja Eselon 1,

sehingga ada keseragaman dalam satu Kementerian;

• Terlaksananya e-monitoring dalam pelaksanaan anggaran;

• Terpetakanannya permasalahan rendahnya serapan di setiap Unit Kerja Eselon 1;

• Disepakatinya langkah-langkah strategis dalam percepatan pelaksanaan anggaran.

2 SINKRONISASI LOKUS

KEGIATAN TAHUN 2019

• Terpetakannya lokasi dan alokasi UKE I;

• Disepakatinya lokasi desa prioritas terpadu antar UKE I;

• Komitmen setiap UKE 1 dalam intervensi program pada lokus prioritas untuk mendukung Produk Unggulan Kawasan

Perdesaan;

• Komitmen setiap UKE 1 bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan dapat

digunakan/dimanfaatkan oleh masyarakat;

• Rencana pengadaan paket-paket 2019 serta rencana penyerapan.

3 INPUT KEBIJAKAN

DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN AWAL

RPJMN TAHUN 2020-2024

• Kesepakatan langkah-langkah untuk percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019;

• Disepakatinya rancangan target dan sasaran kinerja bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

• Disepakatinya indeks status desa sebagai basis perencanaan (IPD, IDM, Indeks Desa);

• Tersusunnya rancangan visi, misi, arah kebijakan dan strategi;

• Tersusunnya program dan kegiatan prioritas.

4 REFORMASI BIROKRASI • Draf final roadmap Reformasi Birokrasi;

• Komitmen setiap UKE 1 untuk melaksanakan roadmap Reformasi Birokrasi sesuai dengan jadwal yang disepakati;

• Kesediaan masing-masing UKE I untuk menyiapkan data dukung yang dibutuhkan pada evaluasi Reformasi Birokrasi

oleh Kementerian PAN RB. 10 10

UNIT KERJA ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

Visi

Menjadi penggerak utama yang berkesinambungan

dalam memberikan dukungan strategis kepada

pimpinan yang berwawasan ke depan

VISI DAN MISI

Misi

Mengelola kegiatan Menteri Desa PDTT yang

optimal.

Melaksanakan analisis, harmonisasi, dan

monitoring kebijakan Menteri Desa PDTT.

Mengelola kinerja Kementerian PDTT.

Mengelola sumber daya organisasi secara efektif

dan efisien.

• Unit kerja ini, saat ini merupakan

unit ‘adhoc’ terdiri dari Setjen,

Balilatfo, Itjen dan perwakilan UKE I

yang berfungsi sebagai ‘ Liason

Officer’ ditunjuk oleh masing-masing

Direktur Jenderal.

• Unit kerja ini menjalankan visi dan

misi serta Tugas dan Fungsi yang

ditetapkan.

11 11

Penjadwalan/Agenda Penyiapan Bahan Pendampingan kegiatan

• Agenda Menteri berasal dari

Undangan, arahan dan

kebutuhan

• Mengirimkan undangan rapat.

• Agenda pimpinan dikelola

menggunakan aplikasi

• Bahan berasal dari Unit Eselon I

terkait

• Unit Kerja membuat ‘Key talking

points’

• Unit Kerja mengompilasi dan

menyampaikan bahan sesuai

standar

• Unit Kerja men-support dari sisi

substansi

• Unit Kerja berkoordinasi dengan

protokol dan penyelenggara

12

TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

Pembuatan Laporan Monitoring Harmonisasi dan Analisis

• Seluruh kegiatan didokumentasi

dalam bentuk laporan kegiatan

• Unit Kerja menyampaikan

kesimpulan rapat kepada Unit

terkait untuk ditindaklanjuti

• Unit Kerja menyusun ‘key take

away’ berisi poin utama hasil rapat

• Beberapa aplikasi sebagai

‘tools’ monitoring tindak lanjut

arahan pimpinan kepada unit

eselon 1

• Setiap unit Eselon 1 menunjuk

satu pejabat sebagai ‘ Liason

Officer’ yang berkoordinasi

dengan Unit Kerja

• Unit kerja menyusun kajian

berupa ‘ post analysis’ kepada

Menteri

• Unit Kerja melakukan

harmonisasi kebijakan dengan

unit terkait (debottle necking)

12

TERIMA KASIH

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal Dan Transmigrasi

13