SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 30 TAHUN …
Transcript of SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 30 TAHUN …
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA NON
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran
Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum
Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah;
b. bahwa demi tertib administrasi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pengesahan
pendapatan dan belanja non APBD yang diterima langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka, antara lain pendapatan kas yang diterima Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening
Kas Umum Negara/ Rekening Kas umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah
untuk diakui sebagai pendapatan Negara/Daerah;
c. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Mekanisme
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima
langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang–Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG MEKANISME
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA NON
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
4
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten
Bangka.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala OPD yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat struktural/ fungsional/ Kepala Unit Kerja dibawah Kepala OPD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah Pejabat yang melaksanakan sebagian fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat pada SKPKD yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya singkat SP3BP, adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada OPD kepada BUD untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan pembiayaan berupa uang yang digunakan
langsung.
17. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya
disingkat SP2BP adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan pembiayaan berupa uang
berdasarkan SP3BP.
5
18. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS yang selanjutnya disingkat SP2B BOS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran
kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja yang sumber dananya berasal dari Dana BOS yang digunakan
langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan
Negeri atas pendapatan dan atau belanja BOS yang sumber dananya berasal dari Dana BOS yang digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri.
20. Surat Pengesahan Belanja BOS yang selanjutnya disebut SPB BOS adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendarahara Umum Daerah
untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BOS berdasarkan SP3B BOS.
21. Satuan Pendidikan Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri.
22. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
selanjutnya disingkat MPHL-BJS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung untuk pencatatan persediaan dan
hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dan hibah.
23. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung berupa Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS, adalah
dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dan hibah, belanja modal
untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dan hibah.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengesahan pendapatan dan belanja dana non APBD yang diterima langsung oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja dana non APBD dapat berjalan
dengan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup penyelenggaraan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana
non APBD yang diterima langsung oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, terdiri dari :
a. penyampaian SP3BP dan penerbitan SP2BP BLUD;
b. penyampaian SP2B dan penerbitan SPB BOS APBN; dan
c. penyampaian dan penerbitan MPHL-BJS;
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana non APBD yang diterima langsung oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka mengatur tentang :
a. pendapatan berupa uang yang diterima OPD dan dapat digunakan langsung oleh OPD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah;
b. pendapatan hibah berupa barang/jasa/surat berharga yang diterima OPD.
(2) Pengesahan Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendapatan BLUD;
b. pendapatan BOS APBN;
c. pendapatan hibah berupa uang atau barang/jasa/surat berharga; dan
d. pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang
undangan harus disajikan dalam Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana non APBD yang diterima langsung oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka diatur dengan Keputusan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PENYAMPAIAN SP3BP DAN PENERBITAN SP2BP BLUD
Bagian Kesatu
Penyampaian SP3BP BLUD
Pasal 5
(1) Pejabat penandatanganan SP3BP adalah PA/KPA pada OPD.
(2) Untuk OPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis yang berstatus BLUD
yang mana melakukan penunjukan pemimpin BLUD berdasarkan aturan yang berlaku maka wewenang penandatanganan SP3BP ada di pemimpin
BLUD yang bertindak sebagai KPA.
7
(3) Periode penyampaian SP3BP ke BUD adalah setiap bulan dan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya.
(4) SP3BP dibuat menggunakan aplikasi yang telah dikoordinasikan dengan PPKD selaku BUD serta aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi
keuangan yang digunakan oleh PPKD.
(5) SP3BP disampaikan ke BUD dengan melampirkan:
a. SPTJ yang ditandatangani oleh PA/KPA;
b. berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh Bendahara yang ditunjuk/Pejabat Keuangan OPD;
c. bukti pengembalian uang dan pendapatan langsung (apabila menurut
peraturan perundang-undangan saldo uang harus dikembalikan); dan
d. fotokopi rekening koran terakhir atas rekening tempat penyimpanan
uang dan pendapatan langsung.
(6) Ketentuan mengenai format SP3BP, SPTJ dan berita acara pemeriksaan kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 huruf A, huruf B dan huruf
C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Penerbitan SP2BP BLUD
Pasal 6
(1) BUD menerbitkan SP2BP berdasarkan SP3BP yang diajukan oleh OPD.
(2) SP2BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3BP.
(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
c. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada
SP3BP dengan SPTJ; dan
d. mencocokkan tanda tangan PA/KPA pada SP3BP dan tanda tangan PA/KPA pada SPTJ dengan spesimen tanda tangan.
(4) PPK-OPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan SP2BP.
(5) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Data Keuangan.
(6) Ketentuan mengenai format SP2BP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8
BAB V
PENYAMPAIAN SP2B DAN PENERBITAN SPB BOS APBN
Bagian Kesatu
Penyampaian SP2B BOS APBN
Pasal 7
(1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari Dana BOS APBN yang digunakan langsung
oleh Satuan Pendidikan Negeri, Dinas Pendidikan mengajukan SP2B BOS APBN ke PPKD selaku BUD.
(2) Format SP2B BOS APBN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) SP2B BOS APBN dibuat menggunakan aplikasi yang telah dikoordinasikan
dengan PPKD selaku BUD serta aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan yang digunakan oleh PPKD.
(4) Admin yang bertugas mengelola aplikasi pengelolaan dana BOS APBN
berasal dari BUD dan Dinas Pendidikan .
(5) Pejabat penandatangan SP2B BOS APBN adalah Pengguna Anggaran pada
Dinas Pendidikan.
(6) Periode penyampaian SP2B BOS APBN ke PPKD selaku BUD dilakukan satu kali dalam tiga bulan (per triwulan).
(7) Penyampaian SP2B BOS APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh
Kepala Satuan Pendidikan Negeri;
b. Rincian Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN;
c. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Dana BOS APBN (ditandatangani dan di cap oleh pejabat yang berwenang);
d. Mekanisme penyampaian SP2B BOS APBN dimaksud sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf E, huruf F dan Huruf G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Penerbitan SPB BOS APBN
Pasal 8
(1) PPKD selaku BUD menerbitkan SPB BOS APBN berdasarkan SP2B BOS APBN yang diajukan oleh Dinas Pendidikan.
(2) SPB BOS APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian administrasi terhadap SP2B BOS APBN.
(3) Pengujian secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. memeriksa kesesuaian kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (6);
9
b. memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja sumber dana BOS APBN;
c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
d. memeriksa jumlah belanja BOS APBN tidak melebihi ambang batas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA BOS APBN;
e. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada
SP2B BOS APBN dengan SPTJ; dan
f. mencocokkan tanda tangan Pengguna Anggaran pada SP2B dengan specimen tanda tangan.
(4) Format SPB BOS APBN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB VI
PENYAMPAIAN DAN PENERBITAN MPHL-BJS
Pasal 9
(1) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD dilakukan pada tahun anggaran berjalan
setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga ke PPKD.
(2) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
(3) Ketentuan mengenai Format MPHL-BJS sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 10
(1) Atas pendapatan hibah dan belanja/pembiayaan langsung berupa
barang/jasa/surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri SPTMHL berupa barang/jasa/surat berharga.
(2) Ketentuan mengenai Format SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11
(1) Atas dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh OPD, BUD menerbitkan
Persetujuan MPHL-BJS.
(2) Ketentuan mengenai Format Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 12
(1) Persetujuan MPHL-BJS diterbitkan oleh BUD setelah dilakukan pengujian.
(2) Pengujian MPHL-BJS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
10
b. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
c. menguji kesesuaian tandatangan pada MPHL-BJS dengan specimen tandatangan;
d. mencocokan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang
dicantumkan dalam SPTMHL;
e. menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-
BJS dengan SPTMHL; dan
f. memeriksa jumlah pendapatan hibah langsung berupa
barang/jasa/surat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah barang/jasa/surat berharga diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Pelaksanaan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD, pengelolaan Dana BOS
APBN sudah terintegrasi dengan aplikasi keuangan PPKD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 29 Mei 2019
BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN
Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 29 Mei 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
AKHMAD MUKHSIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 32
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004
1
FORMAT SP3BP, SPTJ DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP3BP) BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH.
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............................(1)
.................................................. (2)
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Tanggal: ........(3) Nomor: .........(4)
Kepala SKPD............................. (5) memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah
1. Saldo Awal : Rp............................(6)
2. Pendapatan : Rp............................(7)
3. Belanja : Rp............................(8)
4. Saldo Akhir : Rp............................(9)
Untuk Bulan..........................(10) Tahun Anggaran ............... (11)
Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama BLUD
(12).......................... ........... ........... ..................... (13)
Program, Kegiatan
xx. ........................ xx. ................... (14)
Pendapatan Belanja
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
......................(15) Rp .............(16) ......................(17) Rp .............(18)
Jumlah Pendapatan Rp .............(19) Jumlah Belanja Rp .............(20)
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
......................(21) Rp .............(22) ......................(23) Rp .............(24)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Rp .............(25) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Rp .............(26)
.................., .........................20.... (27)
Kepala .............................. (28)
(nama lengkap)
NIP. ................................
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DANA NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG
DITERIMA LANGSUNG OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.
2
Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) BLUD:
(1) Diisi Provinsi/Kabupaten/Kota;
(2) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
(3) Diisi tanggal SP3BP BLUD;
(4) Diisi nomor SP3BP BLUD;
(5) Diisi SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
(6) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2BP BLUD bulan sebelumnya. Khusus
untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 20XX diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3BP BLUD;
(7) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima di dalam kas BLUD;
(8) Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas BLUDl
(9) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan – belanja);
(10) Diisi periode bulan berkenaan;
(11) Diisi Tahun Anggaran berkenaan;
(12) Diisi dasar penerbitan SP3BP BLUD, antara lain: Nomor Peraturan Daerah
tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA-SKPD
Dinas Terkait;
(13) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah terkait;
(14) Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas terkait;
(15) Diisi kode rekening pendapatan;
(16) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
(17) Diisi kode rekening belanja;
(18) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
(19) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening pendapatan;
(20) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening belanja;
(21) Diisi kode rekening penerimaan pembiayaan;
(22) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan pembiayaan;
(23) Diisi kode rekening pengeluaran pembiayaan;
(24) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pengeluaran pembiayaan;
(25) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening penerimaan pembiayaan;
(26) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening pengeluaran pembiayaan;
(27) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan
(28) Diisi nama kepala SKPD terkait.
3
B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............................(1) .................................................. (2)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
Nomor: .......................................(3)
1. Nama Badan Layanan Umum Daerah ............................................. (4)
2. Kode Organisasi ............................................. (5)
3. Nomor/tanggal DPA SKPD ............................................. (6)
4. Kegiatan ............................................. (7)
Yang bertandatangan dibawah ini ...........................................................(8)
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang
berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah
dan digunakan langsung pada bulan .............. (9) tahun anggaran ..............(10) (Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir).
Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
.........................., ......................20.... (11)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,
(nama lengkap)
NIP. ...........................................
4
C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
KOP PERANGKAT DAERAH
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini ............. tanggal .... bulan ................ tahun ............. yang
bertandatangan dibawah ini:
Nama Lengkap : ..........................................
Jabatan : ..........................................
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor .................... Tahun .............
tentang........, kami melakukan pemeriksaan setempat pada:
Nama Lengkap : ..........................................
Jabatan : ..........................................
Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ................. tanggal
.................................. tentang ................, ditugaskan mengurus uang
berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam
pengurus itu, kami menemukan sebagai berikut:
Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah L
1. Uang Kertas : Rp......................
2. Uang Logam : Rp......................
3. Saldo Bank : Rp......................
4. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan : Rp......................
Saldo Uang menurut Buku Umum Kas Umum Daerah,
Register dan lain sebagainya berjumlah : Rp......................
Perbedaan Positif/Negatif antara kas dan saldo : Rp......................
Penjelasan Positif/Negatif : Rp......................
Yang diperiksa Yang memeriksa
Bendahara Pengeluaran Pengguna Anggaran
NIP NIP
5
D. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN (SP2BP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
LOGO DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... (1)
.....................................................(2)
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN BLUD
Nama BUD/Kuasa BUD : ......(7)
Tanggal : ......(8)
Nomor : ......(9)
Tahun Anggaran : .....(10)
Nomor : .....................(3)
Tanggal : .....................(4)
Kode BLUD : .....................(5)
Nama BLUD : .....................(6)
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:
Saldo Awal : Rp.........................(11) Pendapatan : Rp.........................(12)
Belanja : Rp.........................(13) Saldo Akhir : Rp.........................(14)
Telah disahkan pembiayaan sejumlah:
Penerimaan Pembiayaan : Rp....................(15) Pengeluaran Pembiayaan : Rp....................(16)
.......,.................20...............(17) ......................................... (18)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP. ....................................
Petunjuk Pengisian Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)
BLUD: (1) Diisi Provinsi/Kabupaten/Kota; (2) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; (3) Diisi nomor SP2BP BLUD; (4) Diisi tanggal SP2BP BLUD; (5) Diisi kode unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; (6) Diisi nama unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; (7) Diisi nama BUD/Kuasa BUD; (8) Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD; (9) Diisi nomor penerbitan SP2BP BLUD; (10) Diisi tahun anggaran penerbitan SP2BP BLUD; (11) Diisi jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (12) Diisi jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (13) Diisi jumlah belanja yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (14) Diisi jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (15) Diisi jumlah penerimaan pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (16) Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (17) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan (18) Diisi nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD).
6
E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)
.......................... (1) Tanggal : ...................... (2) Nomor : .....................................................(3)
Kepala SKPD Dinas Pendidikan ............................. (4) memohon kepada :
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja BOS sejumlah
1. Saldo Awal Rp .............................................. (5) 2. Penerimaan Rp .............................................. (6) 3. Belanja Rp .............................................. (7)
a) Belanja Pegawai Rp .............................................. b) Belanja Barang dan Jasa Rp ..............................................
c) Belanja Modal Rp .............................................. 4. Saldo Akhir Rp .............................................. (8)
Untuk Semester ........................................ (9) Tahun Anggaran ............... (10)
Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi
(11).......................... ........... .............. ..................... (12)
Program, Kegiatan xx. ......... xx. ......... (13)
PENERIMAAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah
............................ (14)
................. (16)
...................... (17)
Jumlah Penerimaan
Rp .............(15) Jumlah Belanja Rp. ................ (18)
(19) .........., tanggal seperti diatas
Kepala SKPD Dinas Pendidikan ... (20)
.................................................... NIP. ............................................. (21)
7
Tata Cara Pengisian Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
Belanja(SP2B) :
1. Diisi uraian nama Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Diisi tanggal SP2B Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Diisi nomor SP2B Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Diisi nama Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota, Semester sebelumnya. Khusus untuk saldo
Bulan Januari Tahun Anggaran ..................;
6. Diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP2B Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan – belanja);
9. Diisi periode semester berkenaan;
10. Diisi Tahun Anggaran berkenaan;
11. Diisi dasar penerbitan SP2B Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,
antara lain: Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD,
dan nomor serta tanggal DPA-SKPD Dinas Pendidikan;
12. Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota;
13. Diisi kode program dan kegiatan Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota;
xx xx
diisi kode kegiatan (dua digit)
diisi kode program (dua digit)
14. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan;
15. Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh penerimaan;
16. Diisi kode rekening belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
Serta Belanja Modal);
17. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
18. Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
19. Diisi jumlah instansi penerbit SP2B Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan tanggal penerbitan SP2B Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota;
20. Diisi nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
21. Diisi NIP Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
8
F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : ...................................... (1)
1. Nama Satuan Pendidikan ........................................... (2)
2. Kode Organisasi ........................................... (3)
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD ........................................... (4)
4. Kegiatan Sisa Dana Bos ........................................... (5)
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung
jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan
pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak
yang telah dipungut atas penggunaan Sisa Dana BOS pada semester .........
(6) tahun anggaran ........(7) dengan rincian sebagai berikut:
A. Penerimaan Dana BOS (8)
1. Rekening Kas Dana BOS Rp .......................
Jumlah Rp. ......................
B. Pengeluaran Dana BOS (9)
1. Jenis Belanja Pegawai Rp .......................
2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp .......................
3. Jenis Belanja Modal Rp .......................
Jumlah Rp. ......................
C. Sisa Dana BOS (A – B)
Terdiri atas :
1. Sisa Kas Tunai Rp .......................
2. Sisa di Bank Rp .......................
Bukti-Bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada SatdikDas
Negeri untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai
peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar
yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab
sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
............................. (9) Kepala Satdikmen/Satdiksus Negeri .................... (10)
.................................................
NIP. ..........................................
9
Tata Cara Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ):
(1) Diisi dengan nomor SPTJ Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri;
(2) Diisi nama Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri;
(3) Diisi kode Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri;
(4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
(5) Diisi kode Kegiatan Dana BOS;
(6) Diisi dengan semester berkenaan;
(7) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
(8) Diisi penerimaan dana BOS pada rekening Bendahara Dana BOS;
(9) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;
(10) Diisi Nama dan NIP Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.
10
G. FORMAT RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS
TAHUN ......(1) .....
PADA .......(2).......
NO URAIAN TRIWULAN
JUMLAH TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
A SALDO AWAL
1 KAS TUNAI
2 KAS DI BANK
B PENDAPATAN
1 PENDAPATAN BOS (MURNI)
2 PENDAPATAN BUNGA BANK – REK.BOS
C PENGGUNAAN
1 BELANJA PEGAWAI
2 BELANJA BARANG DAN JASA
3 BELANJA MODAL
D SISA KAS (A + B – C)
1 KAS TUNAI
2 KAS DI BANK
Rincian Belanja Dana BOS sebagai berikut:
NO URAIAN TRIWULAN
JUMLAH TRIWULAN
I
TRIWULAN
II
TRIWULAN
III
TRIWULAN
IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 BELANJA PEGAWAI
Honorarium Guru Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
2 BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Dst
3 BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN
Alat Kantor
Mesin Ketik
Dst
GEDUNG DAN BANGUNAN
Bangunan Gedung Tempat Kerja
Bangunan Gedung Kantor
Dst
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
Jalan
Jalan Negara/Nasional
Dst
ASET TETAP LAINNYA
Buku
Buku Umum
Dst
11
Keterangan:
1. Penggunaan Belanja dari dana BOS disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.
2. Agar dapat dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bangka, susunan Rekening Belanja sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar
Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Mengetahui, Bangka, ............. (4) ......................
Kepala ..... (3)........ Bendahara/Staf yang mengelola
NAMA NAMA
Pangkat Pangkat
NIP. .................................. NIP. ..................................
Tata Cara Pengisian Rincian Pendapatan dan Belanja Dana BOS:
No URAIAN PENGISIAN
1. Diisi dengan tahun perolehan dana BOS
2. Diisi dengan nama Satuan Pendidikan Negeri
3. Diisi dengan nama Kepala Satuan Pendidikan Negeri
4. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan laporan
H. FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB)
LOGO
DAERAH
SURAT PENGESAHAN
BELANJA (SPB) DINAS PENDIDIKAN
Nama BUD : ............. (4)
Tanggal : ............. (5) Nomor : ............. (6)
Tahun Anggaran : ............. (7)
Nomor SP2B Dinas Pendidikan : .... (1)
Tanggal : .... (2)
Kode dan Nama Dinas Pendidikan : .... (3)
*] Telah disahkan belanja sejumlah:
Belanja Rp. ..................... (8)
a) Belanja Pegawai Rp. ..................... (9)
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. ..................... (10)
c) Belanja Modal Rp. ..................... (11)
Saldo Akhir Rp. ..................... (12)
.... (13) ....., tanggal ............... ...................... (14) ..................
.................. (15) ......................
NIP. ............(16) ......................
13
Tata Cara Pengisian Format Surat Pengesahan Belanja (SPB) Dinas Pendidikan:
1. Diisi dengan nomor SP2B Dinas Pendidikan;
2. Diisi dengan tanggal SP2B;
3. Diisi dengan Kode dan Nama SKPD Dinas Pendidikan yang bersangkutan;
4. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
5. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri;
6. Diisi dengan nomor penerbitan SPB Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri;
7. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SPB Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri;
8. Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SPB Dinas Pendidikan;
9. Diisi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam SP2B Dinas Pendidikan;
10. Diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa yang tercantum dalam SP2B Dinas
Pendidikan;
11. Diisi dengan jumlah belanja modal yang tercantum dalam SP2B Dinas Pendidikan;
12. Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP2B Dinas
Pendidikan;
13. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B Dinas
Pendidikan;
14. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
15. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; dan
16. Diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.
14
I. FORMAT MEMO PENCATATAN LANGSUNG BENTUK
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS)
KOP PERANGKAT DAERAH (1)
MEMO PENCATATAN LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS)
Tanggal..................................(2) Nomor : .............................(3)
Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
Tahun Anggaran : ........................ (4)
Dasar Pencatatan: .............................................. (5)
PD Kewenangan Nama UPTD Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (6)
Fungsi, Subfungsi,BA,Unit Eselon, Program Xx xx xx xx xx xx (7)
Kegiatan,Output,Lokasi,Jenis Belanja Xx xx xx xx xx xx (8) Sumber Dana/Cara Penarikan: xxx/xx (9)
Nomor Register : xxxxxxx (10)
BELANJA PENDAPATAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit Eselon/Lokasi/Akun/Satker
Jumlah Uang
Xxxoocc(11) xxx.xx.xx.xxxx.xxxxx
Jumlah Belanja
LRA/Beban LO/Aset.......
Jumlah Pendapatan
LRA/Pendapatan LO
Kepada : Bendahara Umum Daerah untuk dibukukan seperlunya. Yaitu : ............................................................
Bangka, .....................................
Pengguna Anggaran
.............................................
NIP........................................
15
Petunjuk Pengisian Memo Pencatatan Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS):
1. Diisi uraian
2. Diisi tanggal diterbitkan MPHL-BJS
3. Diisi Nomor MPHL-BJS
4. Diisi Tahun Anggaran
5. Diisi tanggal diterbitkannya MPHL-BJS, yaitu : Peraturan Bupati
6. Diisi kode PD, Kode Kewenangan serta nama PD penerima Hibah
7. Disi fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon, Program.
8. Diisi kode kegiatan, output, lokasi, jenis belanja.
Untuk Kegiatan dan Output diisi kode kegiatan dan output yang ada pada PD berkenaan yang paling sesuai dengan maksud dan tujuan penerimaan
hibah barang/jasa/surat berharga.
9. Diisi sumber dana dan cara penarikan.
10. Diisi nomor register
11. Diisi nomor akun belanja sesuai yang ada pada Aplikasi Data Keuangan
12. Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja
13. Diisi total rupiah masing-masing akun belanja
14. Diisi Kode BA/Unit Eselon/Lokasi/Akun/PD, Kode Akun Pendapatan sesuai dengan yang ada pada Aplikasi Data Keuangan
15. Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah
16. Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah
17. Diisi uraian keperluan hibah langsung bentuk barang jasa/surat berharga
18. Diisi tanggal diterbitkannya MPHL-BJS (sama seperti pada poin 2)
19. Diisi tandatangan Pengguna Anggaran
20. Diisi nama dan NIP Pengguna Anggaran
16
J. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)
KOP PERANGKAT DAERAH (1)
SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)
TANPA MELALUI BUD
Nomor ................ (2) Tanggal .................... (3)
Menyatakan bahwa saya atas nama:
Organisasi : ......................... (4)
Unit Organisasi : ......................... (5)
Jabatan : ......................... (6)
Bertanggungjawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa (7) yang diterima
langsung dari:
Pemberi Hibah : ......................... (8)
Tanggal & Nomor Perjanjian Hibah : ......................... (9)
Nilai Hibah : ......................... (10)
Tanpa melalui BUD dengan rincian sebagai berikut:
Akun Pagu Realisasi
Sisa s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d bulan ini
Pendapatan
LRA/Pendapatan
LO
(11) (12) (13) (14) (15) (16)
Belanja
LRA/Beban
LO/Aset...........
(17) (18) (19) (20) (21) (22)
Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada
Satuan Kerja ..................................... (23) untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Bangka, tanggal, bulan, tahun,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
............................................ (25)
NIP.......................................(26)
17
Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) tanpa melalui BUD:
1. Diisi uraian nama PD
2. Diisi nomor SPTMHL
3. Diisi tanggal SPTMHL
4. Diisi Nama Organisasi
5. Diisi Nama Unit Organisasi
6. Diisi Nama Jabatan
7. Diisi Jenis hibah yang diterima
8. Diisi Nama pemberi hibah
9. Diisi tanggal dan nomor perjanjian hibah
10. Diisi nilai hibah yang diterima
11. Diisi akun pendapatan hibah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
12. Diisi pagu pendapatan hibah
13. Diisi realisasi pendapatan hibah sampai dengan bulan lalu
14. Diisi realisasi pendapatan hibah bulan ini
15. Diisi realisasi pendapatan hibah sampai dengan bulan ini
16. Diisi sisa pagu pendapatan hibah yang belum terealisasi
17. Diisi akun belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
18. Diisi pagu belanja
19. Diisi realisasi belanja sampai dengan bulan lalu
20. Diisi realisasi belanja bulan ini
21. Diisi realisasi belanja sampai dengan bulan ini
22. Diisi sisa pagu belanja yang belum terealisasi
23. Diisi uraian nama PD
24. Diisi nama tempat PD dan tanggal penerbitan SPTMHL
25. Diisi nama PA/Kuasa PA
26. Diisi NIP PA/Kuasa PA
18
K. FORMAT PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS)
KOP PERANGKAT DAERAH (1)
PERSETUJUAN
MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
(MPHL-BJS)
Nomor MPHK BJS : ....................... (2)
Tanggal : ....................... (3)
Satker : ....................... (4)
BUD : ............................. (5)
Tanggal : ............................. (6)
Nomor : ............................. (7) Tahun Anggaran : ............................. (8)
Telah disetujui Pencatatan pendapatan Hibah dan belanja Pencatatan Hibah sejumlah:
Pendapatan LRA/Pendapatan LO Rp...................................
Belanja LRA/ Beban LO/Aset .......... Rp................................... Yaitu ....................................................................................................................... ...(9)
.......................................................(10)
BENDAHARA UMUM DAERAH
.......................................................(11)
NIP.................................................(12)
Petunjuk Pengisian Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga(MPHL-BJS):
1. Diisi uraian nama PD
2. Diisi nomor MPHL-BJS
3. Diisi tanggal MPHL-BJS
4. Diisi uraian satker sesuai yang ada pada MPHL-BJS
5. Diisi uraian BUD
6. Diisi tanggal diterbitkan persetujuan MPS-IL-BJS
7. Diisi nomor penerbitan MPHL-BJS
8. Diisi tahun anggaran
9. Diisi uraian persetujuan MPI-IL-BJS sesuai dengan yang tercantum pada MPHL-
BJS
10. Diisi kota tempat BUD dan tanggal penerbitan Persetujuan MPHL-BJS
11. Diisi nama BUD
12. Diisi NIP BUD
BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN