SALINAN MENTERI PENDIDIKANintranet.polibatam.ac.id/PENJAMINAN MUTU/00 Peraturan... · 2014. 10....
Transcript of SALINAN MENTERI PENDIDIKANintranet.polibatam.ac.id/PENJAMINAN MUTU/00 Peraturan... · 2014. 10....
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan
ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian, maka Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu
di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2797);
www.bphn.go.id
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai
Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 24); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang
Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
www.bphn.go.id
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I
Kementerian Negara;
www.bphn.go.id
20. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tanggal 16
Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksana Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden 59/P Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Rektor/Ketua/Direktur/ Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Pasal 1
(1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
kegiatan administrasi kepegawaian.
(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi
kepegawaian dengan ketentuan: a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian
atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
b. pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.
Pasal 2
(1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk
melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian. (2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:
a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan
www.bphn.go.id
b. pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan
wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk
delegasi wewenang.
Pasal 3
Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa dan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1),
ditetapkan oleh pemimpin unit kerja masing-masing.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat
Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
TTD
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 412
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, TTD.
Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003
www.bphn.go.id
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN
PEMBERIAN KUASA
1. Sekretaris Jenderal a. Kemdikbudb.c.d.
e.
f.
g.1.2.3. III/c ke bawah4.
5.a
NOMOR 13 TAHUN 2012
Pembentukan panitia seleksi pengadaan CPNS
Kepala Biro Sekretaris Lembaga atau jabatan lain yang setingkat di
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
Menetapkan Keputusan :Pengendalian terhadap Perencanaan Pengadaan PNS
Melaksanakan pelantikan pejabat eselon IV dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Unit Utama apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau belum diangkat pejabat eselon I yang definitif
Pengangkatan menjadi CPNS
Menandatangani pengumuman kelulusan seleksi CPNS
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan :
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS
Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III, IV dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan
Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS
NO
TENTANG
a.
b.
c.
d.
e.f.
g.
6. IV/e ke bawah7.8. IV/b ke bawah9. IV/e ke bawah
a)b)c)d)e)
f)g)h)i)j)
k)
l)
Kepala Balai
Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri
Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu
Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang menduduki jabatan eselon III
Perbantuan atau dipekerjakan
Pemberhentian dari Jabatan Negeri
Peninjauan masa kerja
Kepala Biro, Sekretaris Lembaga atau jabatan lain yang setingkat di lingkungan Universitas/Institut
dalam/antar unit kerja
Penugasan PNS yang pindah dari instansi lain
Penarikan kembali dari perbantuan
Bagi PNS dalam hal :
Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, dan jabatan lain yang setingkat di lingkungan Unit Utama dan pusat-pusat di Kementerian
Kenaikan pangkat
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu di lingkungan Unit Utama apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau belum diangkat pejabat eselon I yang definitif
Kepala Bagian atau jabatan yang setingkat di lingkungan Sekolah Tinggi/Politeknik/Kopertis
Alih tugas/alih fungsi
Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti diluartanggungan negara
Pengangkatan kembali
Pemberhentian dari Jabatan Organik
Pengaktifan/mempekerjakan kembali
Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan jabatan lain yang setingkat pada Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat di Kementerian
m)n)o) Pemberian tunjangan tugas belajar
disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas
Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajarPemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman
1www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
p)q) IV/e ke bawahr)
10. 1) eselon II, III 2) Fungsional tertentu / umum IV/d ke bawah
11a) IV/b ke bawahb)c)
12. III/c ke bawah13.
a)1) IV/a s.d IV/e
2)
3) III/d ke bawah
4)
5) IV/e ke bawah
b)1) IV/a s.d IV/e
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Karena tidak cakap jasmani dan atau rohaniKarena hilang
Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS
Pemberian tunjangan cacatPenetapan status kepegawaian
Pemberhentian dengan hormat :Atas permintaan sendiri
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :PNS yang :
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
Istri PNS yang :
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/e ke bawah
d)
e)14.
h.1.
a) IV/e ke bawahb)c)
2. IV/e ke bawaha)b)
c)d)
3. 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan Sekretariat Jenderal
Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi eselon I, Kepala Biro, Kepala Pusat di Kementerian, dan fungsional tertentu untuk Jenjang Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Rektor, Koordinator dan Sekretaris Pelaksana pada Kopertis, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik Negeri
Persetujuan pindah instansi
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Atas gugatan perceraian
Karena hilang
Surat keterangan :
lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan ikatan dinas setelah selesai tugas belajar
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Surat pernyataan :
Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat JenderalMenandatangani :
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
5.6. IV/e ke bawah
p g j g g
Surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :
Surat usul mutasi kepegawaian kepada Presiden
2www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
a)b)c)d)e) Kenaikan pangkat pengabdianf) Kenaikan pangkat anumertag)h)i)
j)
k)l)m)
2. Kepala Biro a.Kepegawaian b.
c.d.
1. III/c ke bawah2.
3. IV/c ke bawah4.5. IV/b ke bawah6. IV/c ke bawah
a.b.c.
Perbantuan atau mempekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNSMenandatangani pengumuman penerimaan CPNS
Menetapkan keputusan :Menandatangani pengumuman kelulusan seleksi CPNS
Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer
Pindah instansi
Bagi PNS dalam hal :
Pengangkatan kembali
Penugasan PNS yang pindah dari instansi lain
Perbantuan atau mempekerjakan
Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Pengaktifan kembaliPengangkatan kembali
Kenaikan pangkat
Kenaikan pangkat pilihan atau reguler
Penetapan status kepegawaian Pemberian tunjangan cacat
Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
Peninjauan masa kerja
Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara
Pengangkatan menjadi CPNS
Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri
Penarikan kembali dari perbantuan
d.e.
f.g.h.i.j.
k.
l.
m.n.o.p.q.
7. 1) eselon III, IV 2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah
8.a) IV/a ke bawahb)c) IV/a ke bawah
9. III/c ke bawah10.
a)1) IV/a s.d IV/c
2)
Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS
Pemberhentian dengan hormat :
Penetapan status kepegawaian Pemberian tunjangan cacat
Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerjaAlih tugas/alih fungsi
Pengaktifan kembali
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Atas permintaan sendiriKarena tidak cakap jasmani dan atau rohaniKarena hilang
Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas
Pemberhentian dari Jabatan Negeri
Pemberian tunjangan tugas belajar
Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tungguPemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara
Peninjauan masa kerjaPemberhentian dari Jabatan Organik
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :PNS yang :
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman
3) III/d ke bawahDuduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
3www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
4)
5) IV/b ke bawah
b)1) IV/a s.d. IV/c
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/c ke bawah
d)
e)e.
1. IV/c ke bawaha)b)
2. IV/c ke bawaha)b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah
dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Atas gugatan perceraianSurat Keterangan :
Persetujuan pindah instansi
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
Karena hilang
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Menandatangani :Surat pernyataan :
Isteri PNS yang :
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
c)d)
3.4.
a) IV/c ke bawahb)c)d)e)f)g)h)i)j)
k)l) III/c ke bawah
m)
n) IV/c ke bawaho)p) IV/e ke bawah
3. Kepala Bagian pada a.Biro Kepegawaian 1. III/c ke bawah
2.
3. III/d ke bawaha)
Bagi PNS dalam hal :
Penetapan status kepegawaian
Kenaikan pangkat pilihan atau reguler
Permintaan kartu isteri /suami/kartu PNS elektronik
Pengangkatan menjadi CPNS
Kenaikan pangkat pilihan atau reguler
Peninjauan masa kerja
Kenaikan pangkat anumerta
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Kenaikan pangkat pengabdian
Pengangkatan menjadi CPNS
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Pemberian tunjangan cacat
Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara
Perbantuan atau mempekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan
Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :
Pindah instansi
Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer
Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
pengaktifan kembaliPengangkatan kembali
Menetapkan keputusan :
Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
b)c) Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/
antar unit kerja
Peninjauan masa kerja
4www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
d)e)f)g)h)i)j)
k)
l)m)
n)o)p)q)
r)a)b)c)
s)t)
b.
a) IV/a ke bawahb)c)d)e)
Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu
Pemberian tunjangan tugas belajarPemberian tunjangan cacat
Karena tidak cakap jasmani dan/atau rohaniKarena hilang
Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negaraPemberhentian dengan hormat :
Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar
Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer
Perbantuan atau mempekerjakan
Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS
Penugasan PNS yang pindah dari instansi lain
Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas
Penetapan status kepegawaian
Pemberian tunjangan belajar
Pengaktifan kembali
Penarikan kembali dari perbantuanPengangkatan kembali
Kenaikan pangkat pengabdianKenaikan pangkat anumerta
Atas permintaan sendiri
Kenaikan pangkat pilihan atau reguler
Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :
Pindah instansi
pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
e)f)g)h)i)
j) III/c ke bawahk)
l) IV/a ke bawahm)
4 Kepala Subbagian pada BiroKepegawaian a. III/c ke bawah
b.
c.d.e.f.g.
h.
5 Kepala Biro a. Sekretariat Umum 1. III/c ke bawah Jenderal
2. IV/c ke bawah3. IV/b ke bawah
4. IV/b ke bawaha)
1) IV/a s.d IV/c
Penetapan status kepegawaian
Kenaikan pangkat pengabdian
Perbantuan atau mempekerjakan
Perbantuan atau mempekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan
Peninjauan masa kerja
Penarikan kembali dari perbantuan
Kenaikan pangkat pilihan atau reguler
Kenaikan pangkat anumerta
Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
Pengangkatan menjadi CPNS
Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militerPeninjauan masa kerja
Pengangkatan menjadi CPNS
Pengangkatan CPNS menjadi PNS Menetapkan keputusan :
Pemberian perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti diluartanggungan negara
Menandatangani surat usul dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :
PNS yang :
Permintaan kartu isteri/kartu suami PNS/kartu PNS elektronik
Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi PNS yang tidak memiliki jabatan
sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
5www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1)
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/c ke bawah
d)
e)5. 1) eselon IV
2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah
6. IV/e ke bawahb.
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Isteri PNS yang : Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatanPenyesuaian gaji pokok
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Menandatangani :
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
1.a)
b) IV/c ke bawahc)
2.a) IV/c ke bawahb)
c)d)
e)
3.4. IV/e ke bawah
6. Inspektur Jenderal a. Inspektorat Jenderal
b.
c.1. III/c ke bawah2.
3. IV/e ke bawah4.
a)1) IV/a s d IV/e
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar
Surat keterangan :Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit
Pengangkatan CPNS menjadi PNS Menetapkan keputusan :
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu
Surat pernyataan :
Duduk sebagai pengurus penasehat atau pelindung dalam badan
Atas gugatan perceraian bagi PNS
Pelaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
PNS yang :Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
1) IV/a s.d. IV/e2)
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi
6www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d IV/e
2)3) III/d ke bawah
c) IV/c ke bawah
d)
e)5.6. 1) eselon III, IV 7. IV/e ke bawah
c.1. IV/e ke bawah
a)b)c)
Penyesuaian gaji pokok
Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiriPNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Menandatangani :
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih Surat pernyataan :
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
c)2.
a) IV/e ke bawahb)
c)d)
e)
3. IV/c ke bawah4. IV/e ke bawah
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
a.
b.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah
3.4. IV/c ke bawah
a)1) IV/a s.d IV/c
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d IV/c
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :
Surat keterangan :
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
PNS yang :Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan
Pengangkatan CPNS menjadi PNS Menetapkan keputusan :
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Atas gugatan perceraian Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/dudaPemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
7www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/b ke bawahd)
e)5. 1) eselon IV
2) fungsional tertentu / umum IV/a
6. IV/e ke bawah
b.1.
a)
b) IV/c ke bawahc)
2.a) IV/c ke bawahb)
c)d)
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Menandatangani :
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil
Surat keterangan :
Surat pernyataan :
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
Atas gugatan perceraian bagi PNS
Penyesuaian gaji pokok
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah
PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
e)
3.4. IV/e ke bawah
8. Direktur Jenderal a. Direktorat Jenderal
b.
c.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah3.
4. IV/e ke bawah
5.a)
1) IV/a s.d. IV/e
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/e
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan
dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu
Pengangkatan CPNS menjadi PNS Menetapkan keputusan :
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
PNS yang :
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
8www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/c ke bawah
d)
e)6. 1) eselon III, IV
2) fungsional tertentu / umum IV/b
7. IV/e ke bawah
c.1.
a)
b) IV/e ke bawahc)
2.a) IV/e ke bawahb)d)e)
3. IV/c ke bawah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah
Surat keterangan :
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Pusat dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan Jenjang Utama ke bawahMelaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajarMelaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Atas gugatan perceraian
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
Penyesuaian gaji pokok
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Surat pernyataan :
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Menandatangani :
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang
4. IV/e ke bawah
9. Sekretaris Direktorat Jenderal
a.
b.1. III/c ke bawah2. IV/b ke bawah3.
4. 1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah
5.a)
1) IV/a s.d. IV/c
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/c
2)
3) III/d ke bawahMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus
melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerjaPemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Istri PNS yang :
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Menetapkan keputusan :
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
PNS yang :Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
9www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
c) IV/b ke bawah
d)
e)6 IV/e ke bawah
c.1.
a)
b) IV/c ke bawahc)
2.a) IV/c ke bawahb)
c)d)
e)
3. IV/b ke bawah4. IV/e ke bawahSurat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Kepala Lembaga, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Menandatangani :
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Surat pernyataan :
Atas gugatan perceraianSurat keterangan :
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya
Penyesuaian gaji pokok
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
10. Kepala Badan a Badan
b
c.1. III/c ke bawah2.
3. IV/e ke bawah4.
a)1) IV/a s.d. IV/e
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/e
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/c ke bawah
Menetapkan keputusan :
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan di i b i C l K l D h/W kil K l D h
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :PNS yang :
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan
d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
10www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
e)5.6. 1) eselon III, IV
2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah
7. IV/e ke bawah
d.1.
a)
b) IV/e ke bawahc)
2.a) IV/e ke bawahb)
c)d)
e)
3. IV/c ke bawah4. IV/e ke bawah
Atas gugatan perceraian Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Surat Pernyataan :
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNSSurat keterangan :
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Badan, Kepala Pusat, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah
penyesuaian gaji pokok
Menandatangani :
11. Sekretaris Badan a.
b.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah
3.a)
1) IV/a s.d. IV/c
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/c
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/b ke bawah
d)
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
Menetapkan keputusan :
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
PNS yang :Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
e)4.
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
11www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
5. 1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah
6. IV/e ke bawahb.
1.a)
b) IV/c ke bawahc)
2a) IV/c ke bawahb)
c)d)
e)
3. IV/b ke bawah4. IV/e ke bawah
12. Kepala Bagian a.Hukum dan 1. III/a ke bawahKepegawaian 2.
b
Menandatangani surat pernyataan :
Menandatangani :Surat pernyataan :
Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar
Atas gugatan perceraianSurat keterangan :
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
M d t i t k t t l h l k k t b l j d tid k
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Balai, Kepala Kantor dan Kepala Subbagian, dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Penyesuaian gaji pokok
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya
b.
13. Rektor Universitas/Institut
a. Universitas/ Institut
b. III/c ke bawah
c.1. III/c ke bawah2.
3.
4. IV/e ke bawah
5.a)
1) IV/a s.d. IV/e
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/e
2)
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
PNS yang :
Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah Menetapkan keputusan :
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
Menandatangani surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu
milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
12www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
3) III/d ke bawah
c) IV/e ke bawah
d)
e)6.7. 1) eselon II, III
2) fungsional tertentu / umum IV/d ke bawah
8. IV/e ke bawahd.
1.a)
b) IV/e ke bawahc)
2.a) IV/e ke bawahb)
c)d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah
dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah
Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar
Penyesuaian gaji berkala
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat eselon II, dan pejabat fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/dudaPemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Atas gugatan perceraian Surat keterangan :
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Menandatangani :
memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Surat pernyataan :
e)
3. 4. IV/e ke bawah
14. Pembantu Rektor/sebutan lain
a.
yang setingkat yang menangani bidang administrasi
b.
c.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah
3.a)
1) IV/a s.d.IV/c
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/c
2)
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah apabila pemimpin perguruan tinggi berhalangan tetap atau belum diangkat yang definitif
yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
PNS yang :Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Menetapkan keputusan :Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
3) III/d ke bawahMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
suaminya
13www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
c) IV/c ke bawah
d)
e)4.5. 1) eselon III, IV
2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah
6. IV/e ke bawahd.
1.a)
b) IV/c ke bawahc)
2.a) IV/c ke bawahb)
c)d)
e)
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
Menandatangani :Penyesuaian gaji berkala
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Surat keterangan :
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, pejabat eselon III dan eselon IV, dan pejabat fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Surat pernyataan :
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Atas gugatan perceraian
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
e)
3. 4. IV/e ke bawah
15. Kepala Biro/Sebutan a.lain yang setingkat 1. III/b ke bawahyang menangani bidang
2. IV/a ke bawah
kepegawaian 3.a)
1) IV/a dan IV/b
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a dan IV/b
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/a ke bawah
d)
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pengangkatan CPNS menjadi PNS Menetapkan keputusan :
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :PNS yang :
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
14www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
4. 1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah
5. IV/b ke bawah6. IV/e ke bawah
b.1.
a)
b) IV/a ke bawahc)
2.a) Atas gugatan perceraian IV/a ke bawahb)
c)d)
e)
3. IV/b ke bawah4. IV/e ke bawah
16 Kepala Bagian a
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Surat keterangan :
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Penyesuaian gaji pokok
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi eselon III dan eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Muda ke bawah
Menandatangani surat pernyataan :
Surat pernyataan : Menandatangani :
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
16. Kepala Bagian a.yang menangani 1. III/a ke bawahbidang kepegawaian 2.
b.
17. Ketua Sekolah Tinggi a. Sekolah Tinggi
b.
c.1. III/c ke bawah2.
3.
4. IV/e ke bawah
5.a)
1) IV/a s.d. IV/e
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/e
Isteri PNS yang : Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
Menandatangani surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajarMenandatangani surat pernyataan :
Menetapkan keputusan :Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :PNS yang :
2)lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
15www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
3) III/d ke bawah
c) IV/e ke bawah
d)
e)6.7. 1) eselon III,IV
2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah
8. IV/e ke bawah
c.1.
a)
b) IV/e ke bawahc)
2.a) IV/e ke bawahb)
c)d)
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Surat keterangan :Atas gugatan perceraian
Surat pernyataan :Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi eselon III dan eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Penyesuaian gaji pokok
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
Menandatangani :
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
e)
3. IV/e ke bawah4.
18 Pembantu Ketua/Sebutan Lain yang setingkat yang
a.
menangani administrasi umum
b.
c.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah
3.a)
1) IV/a s.d. IV/c
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/c
2)
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III ke bawah, dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan apabila pemimpin perguruan tinggi berhalangan tetap atau belum diangkat yang definitif
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Isteri PNS yang :
Menetapkan keputusan :
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
Surat pemberitahuan kenaikan gaji pokok
Pemindahan untuk kepentingan dinas/atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajarTelah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :PNS yang :
2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
16www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
3) III/d ke bawah
c) IV/c ke bawah
d)
e)4.5. 1) eselon IV
2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah
6. IV/e ke bawahd.
1.a)
b) IV/c ke bawahc)
2.a) IV/c ke bawahb)
c)d)
Penyesuaian gaji pokok
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Atas gugatan perceraian
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Surat keterangan :
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Surat pernyataan :
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan pejabat eselon IV dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah
Menandatangani :
e)
3.4. IV/e ke bawah
19. Kepala Bagian yang a.menangani urusan kepegawaian
1. III/a ke bawah
2.b.
20. Direktur Politeknik a. Direktorat Politeknik
b.
c.1. III/c ke bawah2.
3.
4. IV/e ke bawah
5.a)
1) IV/a s.d. IV/e
2)
3) III/d k b h
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Menandatangani surat pernyataan:
yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS Melaksanakan surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Menetapkan keputusan :
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi
Pemindahan untuk kepentingan dinas/atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
PNS yang :
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
D d k b i h t t li d d l b d 3) III/d ke bawahDuduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
17www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
4)
b)1) IV/a s.d. IV/e
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/c ke bawah
d)
e)6. IV/e ke bawah7. 1) eselon III, IV
2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah
8. IV/e ke bawahd.
1.a)
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Isteri PNS yang :
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatanPenyesuaian gaji pokok
Menandatangani :Surat pernyataan :
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Memiliki perusahaan memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
b) IV/e ke bawahc)
2. IV/e ke bawaha)b)
c)d)
e)
3.4.
21. Pembantu Direktur /atau sebutan lain
a.
yang setingkat yang menangani administrasi umum
b.
c.1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS III/b ke bawah2. IV/c ke bawah
3.a)
1) IV/a s.d. IV/c
2)
3) III/d ke bawah
Pemindahan untuk kepentingan dinas/atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan apabila pemimpin perguruan tinggi berhalangan tetap atau belum diangkat yang definitif
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
Surat keterangan :
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan
Menetapkan keputusan :
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :PNS yang :
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
bawah
Atas gugatan perceraian
3) III/d ke bawahDuduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya
18www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
4) III/d ke bawah
b)1) IV/a s.d. IV/c
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/b ke bawah
d)
e)4. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri IV/c ke bawah5. 1) eselon IV
2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah
6. IV/e ke bawahd.
1.a)
b) IV/c ke bawah
isteri PNS yang :
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Surat pernyataan :
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Menandatangani :
Memiliki perusahaan memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Penyesuaian gaji pokok
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan pejabat eselon IV dan bagi jabatan fungsional tertentu dengan jabatan jenjang Madya ke bawah
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
c) IV/c ke bawah2. IV/b ke bawah
a)b)
c)d)
e)
3. IV/c ke bawah4. IV/e ke bawah
22. Kepala Bagian a.yang menangani 1. III/a ke bawahurusan kepegawaian 2.
b.
23. Koordinator Kopertis a. Kopertis
b.
c.1. III/c ke bawah2.
3. IV/e ke bawah
4.a)
Menandatangani surat pernyataan :
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umumPemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Menetapkan keputusan :
Surat keterangan :Atas gugatan perceraian
Menandatangani surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
PNS yang :1) IV/a s.d. IV/eDuduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan
sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
19www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
2)
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/e
2)
3) III/d ke bawah
c) IV/e ke bawah
d)
e) IV/e ke bawah5.6. 1) eselon III, IV
2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
Isteri PNS yang :
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya
ke bawah7. IV/e ke bawah
d.1.
a)
b) IV/e ke bawahc)
2.a) IV/e ke bawahb)
c)d)
e)
3.4. IV/e ke bawah
24. Sekretaris Pelaksana Kopertis
a.
b.1. III/b ke bawah2. IV/c ke bawah
3.a)
1) IV/a s.d. IV/c
Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum
Menandatangani :
Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Atas gugatan perceraian
menduduki jabatan
Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar
Menetapkan keputusan :
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan
Penyesuaian gaji pokok
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi pejabat eselon II ke bawah dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah
Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Surat keterangan :
Surat pernyataan :
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
PNS yang :
2)
sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial
20www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
3) III/d ke bawah
4)
b)1) IV/a s.d. IV/c
2)
3)III/d ke bawah
c) IV/c ke bawah
d)
e)4.5. 1) eselon IV
2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah
6. IV/e ke bawahc.
1.a)
Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan
PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan
Isteri PNS yang :
Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan
Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Penyesuaian gaji pokok
Melaksanakan tugas pelantikan telah menduduki jabatan dan masih Surat pernyataan :
Menandatangani :
Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah
PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
a)
b) IV/c ke bawahc)
2. IV/c ke bawaha)b)
c)d)
e)
3.4. IV/e ke bawahSurat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajarTelah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Surat keterangan :
Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar
Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Atas gugatan perceraian
Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS
Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah
Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri
21www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
22www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG
PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO
23www.bphn.go.id
24www.bphn.go.id
25www.bphn.go.id
26www.bphn.go.id
27www.bphn.go.id
28www.bphn.go.id
29www.bphn.go.id
30www.bphn.go.id
31www.bphn.go.id
32www.bphn.go.id
33www.bphn.go.id
34www.bphn.go.id
35www.bphn.go.id
36www.bphn.go.id
37www.bphn.go.id
38www.bphn.go.id
39www.bphn.go.id
40www.bphn.go.id
41www.bphn.go.id
42www.bphn.go.id
43www.bphn.go.id
44www.bphn.go.id
45www.bphn.go.id
46www.bphn.go.id
47www.bphn.go.id
48www.bphn.go.id
49www.bphn.go.id
50www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c. Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan
51www.bphn.go.id
1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
52www.bphn.go.id
53www.bphn.go.id
54www.bphn.go.id
55www.bphn.go.id
56www.bphn.go.id
57www.bphn.go.id
58www.bphn.go.id
59www.bphn.go.id
60www.bphn.go.id
61www.bphn.go.id
62www.bphn.go.id
63www.bphn.go.id
64www.bphn.go.id
65www.bphn.go.id
66www.bphn.go.id
67www.bphn.go.id
68www.bphn.go.id
69www.bphn.go.id
70www.bphn.go.id
71www.bphn.go.id
72www.bphn.go.id
73www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c.Menandatangani Menandatangani
pemberian atau penolakan ppemberian atau penolakan permintaan
74www.bphn.go.id
1. 1. surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
75www.bphn.go.id
76www.bphn.go.id
77www.bphn.go.id
78www.bphn.go.id
79www.bphn.go.id
80www.bphn.go.id
81www.bphn.go.id
82www.bphn.go.id
83www.bphn.go.id
84www.bphn.go.id
85www.bphn.go.id
86www.bphn.go.id
87www.bphn.go.id
88www.bphn.go.id
89www.bphn.go.id
90www.bphn.go.id
91www.bphn.go.id
92www.bphn.go.id
93www.bphn.go.id
94www.bphn.go.id
95www.bphn.go.id
96www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c. Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan permintaan
97www.bphn.go.id
1.akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
98www.bphn.go.id
99www.bphn.go.id
100www.bphn.go.id
101www.bphn.go.id
102www.bphn.go.id
103www.bphn.go.id
104www.bphn.go.id
105www.bphn.go.id
106www.bphn.go.id
107www.bphn.go.id
108www.bphn.go.id
109www.bphn.go.id
110www.bphn.go.id
111www.bphn.go.id
112www.bphn.go.id
113www.bphn.go.id
114www.bphn.go.id
115www.bphn.go.id
116www.bphn.go.id
117www.bphn.go.id
118www.bphn.go.id
119www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c.Menandatangani Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan pemberian atau penolakan p
120www.bphn.go.id
1. 1. surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
121www.bphn.go.id
122www.bphn.go.id
123www.bphn.go.id
124www.bphn.go.id
125www.bphn.go.id
126www.bphn.go.id
127www.bphn.go.id
128www.bphn.go.id
129www.bphn.go.id
130www.bphn.go.id
131www.bphn.go.id
132www.bphn.go.id
133www.bphn.go.id
134www.bphn.go.id
135www.bphn.go.id
136www.bphn.go.id
137www.bphn.go.id
138www.bphn.go.id
139www.bphn.go.id
140www.bphn.go.id
141www.bphn.go.id
142www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c. Menandatangani
permintaan pemberian atau penolakan permintaan
143www.bphn.go.id
1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
144www.bphn.go.id
145www.bphn.go.id
146www.bphn.go.id
147www.bphn.go.id
148www.bphn.go.id
149www.bphn.go.id
150www.bphn.go.id
151www.bphn.go.id
152www.bphn.go.id
153www.bphn.go.id
154www.bphn.go.id
155www.bphn.go.id
156www.bphn.go.id
157www.bphn.go.id
158www.bphn.go.id
159www.bphn.go.id
160www.bphn.go.id
161www.bphn.go.id
162www.bphn.go.id
163www.bphn.go.id
164www.bphn.go.id
165www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c.Menandatangani Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan pemberian atau penolakan p
166www.bphn.go.id
1. 1.surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
167www.bphn.go.id
168www.bphn.go.id
169www.bphn.go.id
170www.bphn.go.id
171www.bphn.go.id
172www.bphn.go.id
173www.bphn.go.id
174www.bphn.go.id
175www.bphn.go.id
176www.bphn.go.id
177www.bphn.go.id
178www.bphn.go.id
179www.bphn.go.id
180www.bphn.go.id
181www.bphn.go.id
182www.bphn.go.id
183www.bphn.go.id
184www.bphn.go.id
185www.bphn.go.id
186www.bphn.go.id
187www.bphn.go.id
188www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c. Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan permintaan
189www.bphn.go.id
1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
190www.bphn.go.id
191www.bphn.go.id
192www.bphn.go.id
193www.bphn.go.id
194www.bphn.go.id
195www.bphn.go.id
196www.bphn.go.id
197www.bphn.go.id
198www.bphn.go.id
199www.bphn.go.id
200www.bphn.go.id
201www.bphn.go.id
202www.bphn.go.id
203www.bphn.go.id
204www.bphn.go.id
205www.bphn.go.id
206www.bphn.go.id
207www.bphn.go.id
208www.bphn.go.id
209www.bphn.go.id
210www.bphn.go.id
211www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c. MenandatanganiMenandatangani
pemberian atau penolakan permintaan pemberian atau penolakan p
212www.bphn.go.id
1. 1. surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
213www.bphn.go.id
214www.bphn.go.id
215www.bphn.go.id
216www.bphn.go.id
217www.bphn.go.id
218www.bphn.go.id
219www.bphn.go.id
220www.bphn.go.id
221www.bphn.go.id
222www.bphn.go.id
223www.bphn.go.id
224www.bphn.go.id
225www.bphn.go.id
226www.bphn.go.id
227www.bphn.go.id
228www.bphn.go.id
229www.bphn.go.id
230www.bphn.go.id
231www.bphn.go.id
232www.bphn.go.id
233www.bphn.go.id
234www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c. Menandatangani
permintaan pemberian atau penolakan permintaan
235www.bphn.go.id
1.akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
236www.bphn.go.id
237www.bphn.go.id
238www.bphn.go.id
239www.bphn.go.id
240www.bphn.go.id
241www.bphn.go.id
242www.bphn.go.id
243www.bphn.go.id
244www.bphn.go.id
245www.bphn.go.id
246www.bphn.go.id
247www.bphn.go.id
248www.bphn.go.id
249www.bphn.go.id
250www.bphn.go.id
251www.bphn.go.id
252www.bphn.go.id
253www.bphn.go.id
254www.bphn.go.id
255www.bphn.go.id
256www.bphn.go.id
257www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c.Menandatangani Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan pemberian atau penolakan p
258www.bphn.go.id
1. 1.surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
259www.bphn.go.id
260www.bphn.go.id
261www.bphn.go.id
262www.bphn.go.id
263www.bphn.go.id
264www.bphn.go.id
265www.bphn.go.id
266www.bphn.go.id
267www.bphn.go.id
268www.bphn.go.id
269www.bphn.go.id
270www.bphn.go.id
271www.bphn.go.id
272www.bphn.go.id
273www.bphn.go.id
274www.bphn.go.id
275www.bphn.go.id
276www.bphn.go.id
277www.bphn.go.id
278www.bphn.go.id
279www.bphn.go.id
280www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c. Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan permintaan
281www.bphn.go.id
1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
282www.bphn.go.id
283www.bphn.go.id
284www.bphn.go.id
285www.bphn.go.id
286www.bphn.go.id
287www.bphn.go.id
288www.bphn.go.id
289www.bphn.go.id
290www.bphn.go.id
291www.bphn.go.id
292www.bphn.go.id
293www.bphn.go.id
294www.bphn.go.id
295www.bphn.go.id
296www.bphn.go.id
297www.bphn.go.id
298www.bphn.go.id
299www.bphn.go.id
300www.bphn.go.id
301www.bphn.go.id
302www.bphn.go.id
303www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c.
pemberian atau penolakan permintaan
Menandatangani Menandatangani
pemberian atau penolakan p
304www.bphn.go.id
1. 1.surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
305www.bphn.go.id
306www.bphn.go.id
307www.bphn.go.id
308www.bphn.go.id
309www.bphn.go.id
310www.bphn.go.id
311www.bphn.go.id
312www.bphn.go.id
313www.bphn.go.id
314www.bphn.go.id
315www.bphn.go.id
316www.bphn.go.id
317www.bphn.go.id
318www.bphn.go.id
319www.bphn.go.id
320www.bphn.go.id
321www.bphn.go.id
322www.bphn.go.id
323www.bphn.go.id
324www.bphn.go.id
325www.bphn.go.id
326www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c.
permintaan pemberian atau penolakan permintaan
Menandatangani
327www.bphn.go.id
1.akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
328www.bphn.go.id
329www.bphn.go.id
330www.bphn.go.id
331www.bphn.go.id
332www.bphn.go.id
333www.bphn.go.id
334www.bphn.go.id
335www.bphn.go.id
336www.bphn.go.id
337www.bphn.go.id
338www.bphn.go.id
339www.bphn.go.id
340www.bphn.go.id
341www.bphn.go.id
342www.bphn.go.id
343www.bphn.go.id
344www.bphn.go.id
345www.bphn.go.id
346www.bphn.go.id
347www.bphn.go.id
348www.bphn.go.id
349www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c.
pemberian atau penolakan permintaan pemberian atau penolakan p
Menandatangani Menandatangani
350www.bphn.go.id
1. 1.surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
351www.bphn.go.id
352www.bphn.go.id
353www.bphn.go.id
354www.bphn.go.id
355www.bphn.go.id
356www.bphn.go.id
357www.bphn.go.id
358www.bphn.go.id
359www.bphn.go.id
360www.bphn.go.id
361www.bphn.go.id
362www.bphn.go.id
363www.bphn.go.id
364www.bphn.go.id
365www.bphn.go.id
366www.bphn.go.id
367www.bphn.go.id
368www.bphn.go.id
369www.bphn.go.id
370www.bphn.go.id
371www.bphn.go.id
372www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c. Menandatangani
permintaan pemberian atau penolakan permintaan
373www.bphn.go.id
1.akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
374www.bphn.go.id
375www.bphn.go.id
376www.bphn.go.id
377www.bphn.go.id
378www.bphn.go.id
379www.bphn.go.id
380www.bphn.go.id
381www.bphn.go.id
382www.bphn.go.id
383www.bphn.go.id
384www.bphn.go.id
385www.bphn.go.id
386www.bphn.go.id
387www.bphn.go.id
388www.bphn.go.id
389www.bphn.go.id
390www.bphn.go.id
391www.bphn.go.id
392www.bphn.go.id
393www.bphn.go.id
394www.bphn.go.id
395www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c.Menandatangani Menandatangani
pemberian atau penolakan ppemberian atau penolakan permintaan
396www.bphn.go.id
1. 1. surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
397www.bphn.go.id
398www.bphn.go.id
399www.bphn.go.id
400www.bphn.go.id
401www.bphn.go.id
402www.bphn.go.id
403www.bphn.go.id
404www.bphn.go.id
405www.bphn.go.id
406www.bphn.go.id
407www.bphn.go.id
408www.bphn.go.id
409www.bphn.go.id
410www.bphn.go.id
411www.bphn.go.id
412www.bphn.go.id
413www.bphn.go.id
414www.bphn.go.id
415www.bphn.go.id
416www.bphn.go.id
417www.bphn.go.id
418www.bphn.go.id
III/a s.d IV/b 7. III/a s.d IV/b
c. Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan permintaan
419www.bphn.go.id
1.akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
420www.bphn.go.id
421www.bphn.go.id
422www.bphn.go.id
423www.bphn.go.id
424www.bphn.go.id
425www.bphn.go.id
426www.bphn.go.id
427www.bphn.go.id
428www.bphn.go.id
429www.bphn.go.id
430www.bphn.go.id
431www.bphn.go.id
432www.bphn.go.id
433www.bphn.go.id
434www.bphn.go.id
435www.bphn.go.id
436www.bphn.go.id
437www.bphn.go.id
438www.bphn.go.id
439www.bphn.go.id
440www.bphn.go.id
441www.bphn.go.id
7. III/a s.d IV/b 7.
c. c.Menandatangani Menandatangani
pemberian atau penolakan permintaan pemberian atau penolakan p
442www.bphn.go.id
1. 1.surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
surat pernyataan melaksanapelantikan, telah mendudukmasih menduduki jabatan bBagian dan Kepala Sub Bag
443www.bphn.go.id
444www.bphn.go.id
445www.bphn.go.id
446www.bphn.go.id
447www.bphn.go.id
448www.bphn.go.id
449www.bphn.go.id
450www.bphn.go.id
451www.bphn.go.id
452www.bphn.go.id
453www.bphn.go.id
454www.bphn.go.id
455www.bphn.go.id
456www.bphn.go.id
457www.bphn.go.id
458www.bphn.go.id
459www.bphn.go.id
460www.bphn.go.id
461www.bphn.go.id
462www.bphn.go.id
463www.bphn.go.id
464www.bphn.go.id
III/a s.d IV/bpermintaan
465www.bphn.go.id
akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian
466www.bphn.go.id
467www.bphn.go.id
468www.bphn.go.id
469www.bphn.go.id
470www.bphn.go.id
471www.bphn.go.id
472www.bphn.go.id
473www.bphn.go.id
474www.bphn.go.id
475www.bphn.go.id
476www.bphn.go.id
477www.bphn.go.id
478www.bphn.go.id
479www.bphn.go.id
480www.bphn.go.id
481www.bphn.go.id
482www.bphn.go.id
483www.bphn.go.id
B. Inspektorat Jenderal
1 Inspektur Jenderal
a.
b.1. III/a s.d. III/c2.
3. III/a s.d. III/d4. III/a s.d. III/d5. III/a s.d. III/d
6. III/a s.d. IV/b
7. III/a s.d. III/d
8. III/d ke bawah
c.1
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
kenaikan pangkat peninjauan masa kerja
surat pernyataan melaksanakan tugas pelantikan telah menduduki Menandatangani :
pengangkatan CPNS menjadi PNS pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja bagi PNS
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
DI LINGKUNGAN
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS
Menetapkan keputusan :
1.
2.a) IV/a s.d IV/cb) IV/a s.d IV/c
c) IV/a s.d IV/c3.
a) III/d ke bawah
b) III/d ke bawah Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris a.Inspektorat 1. III/aJenderal 2. III/a s.d III/c
3. III/a s.d III/c4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri IV/c ke bawah5. III/a s.d III/c
6. III/a s.d III/c
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
surat keterangan:
pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
surat izin bagi :
atas gugatan perceraian penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak
d d ki j b t t kt l t f i l
Menetapkan keputusan :
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja
peninjauan masa kerja
pengangkatan CPNS menjadi PNS kenaikan pangkat
7. III/a s.d IV/amenduduki jabatan struktural atau fungsional pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
www.bphn.go.id
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
DI LINGKUNGAN
8. III/c ke bawah
b.1.
2.a) III/a s.d. III/db) III/a s.d. III/d
c) III/a s.d. III/d3.
a) III/c ke bawah
b) III/c ke bawah
4. III/c ke bawah
3 K l B i III/b k b h I kt t
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
Menandatangani
surat keterangan :atas gugatan perceraian bagi PNS penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda pembagian gaji kepada mantan isteri/suami
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
surat izin bagi:PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
t k k t b h ti d h t b i PNS t
pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
3. Kepala Bagian Tata Laksana
III/b ke bawah Inspektorat Jenderal
danKepegawaian
menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
www.bphn.go.id
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
DI LINGKUNGAN
www.bphn.go.id
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
DI LINGKUNGAN
www.bphn.go.id
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
DI LINGKUNGAN
www.bphn.go.id
C. Direktorat Jenderal
1 Direktur a.Jenderal b.
1. III/a s.d. III/c2.
3. III/a s.d. III/d4. III/a s.d. III/d5. III/a s.d. III/d
6. III/a s.d. IV/b
7. III/a s.d. III/d
8. III/d ke bawah
c.1
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS Menetapkan keputusan :
peninjauan masa kerja
DI LINGKUNGAN
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksikenaikan pangkat
surat pernyataan melaksanakan tugas pelantikan telah menduduki
NO PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN
pengangkatan CPNS menjadi PNS
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
BAGI PNS GOL/RUANG
Menandatangani :1.
2.a) IV/a s.d IV/cb) IV/a s.d IV/c
c) IV/a s.d IV/c3.
a) III/d ke bawah
b) III/d ke bawah Direktorat Jenderal
2. Sekretaris a.Direktorat 1. III/aJenderal 2. III/a s.d III/c
3. III/a s.d III/c4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri IV/c ke bawah5. III/a s.d III/c
6. III/a s.d III/c
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, dan Kepala Pusat
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV d j b t f i l j j ti k t t PNS
Menetapkan keputusan :
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja
pengangkatan CPNS menjadi PNS
atas gugatan perceraian surat keterangan:
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/dudapemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
surat izin bagi :
kenaikan pangkatpeninjauan masa kerja
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN
NO PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS
GOL/RUANG7. III/a s.d IV/a
8. III/c ke bawah
b.1.
2.a) III/a s.d. III/db) III/a s.d. III/d
c) III/a s.d. III/d3.
a) III/c ke bawah
b) III/c ke bawah
pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami surat izin bagi:
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan
k j /j b t i
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Kepala Lembaga, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
surat keterangan :atas gugatan perceraian
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
Menandatangani
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
4. III/c ke bawah Direktorat Jenderal
3. Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Direktorat Jenderal
III/a s.d. III/b Direktorat Jenderal
menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
pekerjaan/jabatan suaminyapengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
www.bphn.go.id
D. Badan
1 Kepala a.Badan b.
1. III/a s.d. III/c2.
3. III/a s.d. III/d4. III/a s.d. III/d5. III/a s.d. III/d
6. III/a s.d. IV/b
7. III/a s.d. III/d
8. III/d ke bawah
c.1 surat pernyataan melaksanakan tugas pelantikan telah menduduki
DI LINGKUNGAN
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
kenaikan pangkat
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS Menetapkan keputusan :
peninjauan masa kerja
NO PEJABAT YANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN
pengangkatan CPNS menjadi PNS
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
BAGI PNS GOL/RUANG
Menandatangani :1.
2.a) IV/a s.d IV/cb) IV/a s.d IV/c
c) IV/a s.d IV/c3.
a) III/d ke bawah
b) III/d ke bawah Badan
2. Sekretaris a.Badan 1. III/a
2. III/a s.d III/c3. III/a s.d III/c4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri IV/c ke bawah5. III/a s.d III/c
6. III/a s.d III/c
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Badan dan Kepala Pusat
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki
Menetapkan keputusan :
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja
pengangkatan CPNS menjadi PNS
atas gugatan perceraian surat keterangan:
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/dudapemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
surat izin bagi :
kenaikan pangkat peninjauan masa kerja
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN
NO PEJABAT YANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
8. III/c ke bawah
b.1.
2.a) III/a s.d. III/db) III/a s.d. III/d
c) III/a s.d. III/d3.
a) III/c ke bawah
b) III/c ke bawah
4. III/c ke bawah Badan
pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami surat izin bagi:
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnyaisteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian,Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksisurat keterangan :
atas gugatan perceraian
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
Menandatangani
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
3. Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Badan
III/b ke bawah Badanmenetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
www.bphn.go.id
E. Universitas/Institut
1 Rektor a.Universitas/ b.Institut 1. III/a s.d. III/c
2. III/a s.d. III/d3. III/a s.d. III/d4. III/a s.d. IV/a
5. III/a s.d. IV/b
6. III/a s.d. III/d
7. III/d ke bawah
c.1.
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS Menetapkan keputusan :
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
kenaikan pangkat peninjauan masa kerja
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja
pengangkatan CPNS menjadi PNS
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
Menandatangani :
DI LINGKUNGAN
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Lembaga
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
2.a) IV/a s.d IV/eb) IV/a s.d IV/e
c) IV/a s.d IV/e3.
a) III/d ke bawah
b) III/d ke bawah Universitas/ Institut
2. Rektor Perguruan Tinggi penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar
3. Pembantu a.Rektor 1. III/bBidang 2. III/a s.d III/cAdministrasi 3. III/a s.d III/cUmum 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri IV/c ke bawah
5 III/a s d III/c
menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan
atas gugatan perceraian
Sekretaris Lembaga
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnyaisteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
pengangkatan CPNS menjadi PNS Menetapkan keputusan :
peninjauan masa kerja PNS
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri
kenaikan pangkat PNS
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/dudapemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
surat izin bagi :
surat keterangan:
www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
6. III/a s.d III/c
7. III/a s.d IV/a
8. III/c ke bawah
b.1.
2.a) IV/a s.d. IV/cb) IV/a s.d. IV/c
c) IV/a s.d. IV/c3.
a) III/c ke bawah
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
surat izin bagi:
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusansurat keterangan :
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
Menandatangani
atas gugatan perceraian
b) III/c ke bawah
4. III/c ke bawah Universitas/ Institut
3. Kepala Biro yang a.menangani 1. III/aBidang 2. III/a s.d. III/badministrasi 3. III/a s.d. III/bkepegawaian 4. III/a s.d. III/b
5. III/a s.d. III/b
6. III/a s.d. III/b
7. III/b ke bawah
b.1.Menandatangani:
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian, Kepala Balai, dan Kepala Sub Bagian
peninjauan masa kerja
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
kenaikan pangkatpengangkatan CPNS menjadi PNS
Menetapkan keputusan :
www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
b) III/a s.d.III/d
c) III/a s.d.III/d3.
a) III/b ke bawah
b) III/b ke bawah
4. Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian pada Universitas / Institut
II/d ke bawah Universitas/ Institut
surat izin bagi:
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
www.bphn.go.id
DI LINGKUNGAN
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
www.bphn.go.id
www.bphn.go.id
www.bphn.go.id
www.bphn.go.id
www.bphn.go.id
F. Sekolah Tinggi
1 Ketua a.Sekolah b.Tinggi 1. III/a s.d. III/c
2. III/a s.d. III/d3. III/a s.d. III/d4. III/a s.d. IV/b
5. III/a s.d. III/d
6. III/d ke bawah
c.1.
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
peninjauan masa kerja
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Ketua, Direktur Program Pascasarjana Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
Menandatangani :
kenaikan pangkat
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
pengangkatan CPNS menjadi PNS
DI LINGKUNGAN
Menetapkan keputusan :
NO PEJABAT YANG
BERWENANGJENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS
GOL/RUANG
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS
2.a) IV/a s.d IV/eb) IV/a s.d IV/e
c) IV/a s.d IV/e3.
a) III/d ke bawah
b) III/d ke bawah Sekolah Tinggi
2. Ketua Sekolah Tinggi penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar
3. Pembantu a.
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan
Menetapkan keputusan :
surat izin bagi :pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
atas gugatan perceraian penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
Direktur Program Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Laboraturium/Studio, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
surat keterangan:
www.bphn.go.id
DI LINGKUNGANNO PEJABAT
YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
Administrasi 3. III/a s.d III/cUmum 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri IV/c ke bawah
5. III/a s.d III/c
6. III/a s.d IV/a
7. III/c ke bawah
b.1.
2.a) III/a s.d. III/db) III/a s.d. III/d
c) III/a s.d. III/d3
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami t i i b i
atas gugatan perceraian
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
surat keterangan :
Menandatanganisurat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan Kepala Sub Bagian
peninjauan masa kerja
3.a) III/c ke bawah
b) III/c ke bawah Sekolah Tinggi
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
II/d ke bawah Sekolah Tinggi
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
surat izin bagi:PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
Menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
www.bphn.go.id
DI LINGKUNGANNO PEJABAT
YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
www.bphn.go.id
G. Politeknik
1 Direktur a.Politeknik b.
1. III/a s.d. III/c2. III/a s.d. III/d3. III/a s.d. III/d4. IV/b ke bawah5. III/a s.d. IV/b
6. III/a s.d. III/d
7. III/d ke bawah
c.
pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Menandatangani :
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
peninjauan masa kerjakenaikan pangkat pengangkatan CPNS menjadi PNS
Menetapkan keputusan :
DI LINGKUNGANNO PEJABAT
YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS
1.
2.a) IV/a s.d IV/bb) IV/a s.d IV/b
c) IV/a s.d IV/b3.
a) III/d ke bawah
b) III/d ke bawah Politeknik
2. Direktur Politeknik penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar
menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Direktur
atas gugatan perceraian penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
surat izin bagi :
surat keterangan:
www.bphn.go.id
DI LINGKUNGANNO PEJABAT
YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN BAGI PNS GOL/RUANG
3. Pembantu a.Direktur 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS III/bBidang 2. kenaikan pangkat III/a s.d III/cAdministrasi 3. peninjauan masa k kerja III/a s.d III/cUmum 4. III/a s.d.IV/a
5. III/a s.d III/c
6. III/c ke bawah
b.1.
2.a) III/a s.d. III/d
Menetapkan keputusan :
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Laboratorium/Studio, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
atas gugatan perceraian surat keterangan :
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
Menandatangani
b) III/a s.d. III/d
c) III/a s.d. III/d3.
a) III/c ke bawah
b) III/c ke bawah Politeknik
4. Kepala Bagian yang
II/d ke bawah
MenanganiBidangAdministrasi Umum
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Politeknikmenetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
surat izin bagi:
www.bphn.go.id
H. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
1 Koordinator a.Kopertis b.
1. III/a s.d. III/c2.
3. III/a s.d. III/d4. III/a s.d. III/d5. III/a s.d. III/d
6. III/a s.d. IV/b
7. III/a s.d. III/d
pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/unit kerjapemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki
NO PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN
pengangkatan CPNS menjadi PNS pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagiankenaikan pangkat
DI LINGKUNGAN
Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS
peninjauan masa kerja
BAGI PNS GOL/RUANG
Menetapkan keputusan :
8. III/d ke bawah
c.1.
2.a) IV/a s.d IV/cb) IV/a s.d IV/c
c) IV/a s.d IV/c3.
a) III/d ke bawah
b) III/d ke bawah Kopertis
2. Sekretaris a.Pelaksana 1. III/bKopertis 2. III/a s.d III/c
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/dudapemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnyaisteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
Menetapkan keputusan :
surat keterangan:
pengangkatan CPNS menjadi PNS kenaikan pangkat
surat izin bagi :
jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
atas gugatan perceraian
surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Sekretaris Pelaksana, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian
Menandatangani :
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
www.bphn.go.id
NO PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN DI LINGKUNGAN BAGI PNS
GOL/RUANG
3. peninjauan masa kerja III/a s.d III/c4. III/a s.d.IV/a
5. IV/b ke bawah6. III/a s.d III/c
7. III/c ke bawah
b.1.
a) III/a s.d. III/db) III/a s.d. III/d
c) III/a s.d. III/d2.
a) III/c ke bawah
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami surat izin bagi:
PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji h i t k t t il /fi il l i
surat keterangan :
penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda
atas gugatan perceraian
pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri
Menandatangani:
b) III/c ke bawah Kopertis
3. KopertisKepala Bagian Tata Usaha
II/d ke bawah
honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya
isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya
menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
www.bphn.go.id
DELEGASI WEWENANG
1. Kementerian
2. a. Sekretariat Jenderal
b. II/d ke bawah1.
2.
3.
4.
c. II/d ke bawah1.
a. atas gugatan perceraianb. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN
BAGI PNS GOL/RUANG
Menetapkan keputusan :
Kepala Biro Umum Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
Sekretaris Jenderal Untuk mendandatangani surat menyurat kegiatan administrasi kepegawaian
DI LINGKUNGAN
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya
surat keterangan :
pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerjapemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu
Menandatangani :
penyesuaian gaji pokok
perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
2.
3. a. Inspektorat Jenderal
b. II/d ke bawah1.
2.
3.
4.
c. II/d ke bawah1.
a. atas gugatan perceraianb. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
2.
4. a. Direktorat Jenderal
b. II/d ke bawah1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan
sendiri dalam unit kerja
pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja
Menetapkan keputusan :
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
penyesuaian gaji pokok
Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Menetapkan keputusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya
Menandatangani :
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu
surat keterangan :
www.bphn.go.id
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN
BAGI PNS GOL/RUANG DI LINGKUNGAN
3.
4.
c. II/d ke bawah1.
a. atas gugatan perceraianb. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
2.
5. a. Badan
b. II/d ke bawah1.
2.
3.
4. penyesuaian gaji pokok
pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja
Menetapkan keputusan :
Sekretaris Badan
surat keterangan :
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu
Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannyapenyesuaian gaji pokok
Menandatangani :
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
c. II/d ke bawah1.
a. atas gugatan perceraianb. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
2.
6. a. Universitas/ Institut
b. II/d ke bawah1.
2.
3.
4.
c. II/d ke bawah1.
a. atas gugatan perceraianb. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
2.
Menandatangani :
penyesuaian gaji pokok
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
kepegawaian Menetapkan keputusan :
Menandatangani :
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya
Kepala Biro yang menangani bidang
di Universitas/Institut
surat keterangan :
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja
surat keterangan :
www.bphn.go.id
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN
BAGI PNS GOL/RUANG DI LINGKUNGAN
7. a. Sekolah Tinggi
b. II/d ke bawah1.
2.
3.
4.
c. II/d ke bawah1.
a. atas gugatan perceraianb. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
2.
8. a. Politeknik
b II/d ke bawah
kepegawaian Menetapkan Keputusan :
kepegawaian
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
penyesuaian gaji pokok
Menetapkan keputusan :
Kepala Bagian yang menangani bidang
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satupemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya
Menandatangani :
Kepala Bagian yang menangani bidang
Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja
surat keterangan :
Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
di Sekolah Tinggi
b. II/d ke bawah1.
2.
3.
4.
c. II/d ke bawah1.
a. atas gugatan perceraianb. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
2.
9. a. Kopertis
b. II/d ke bawah1.
2.
3.
4.
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
penyesuaian gaji pokok
pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja
kepegawaian
Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
Menetapkan keputusan :
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu
Menetapkan keputusan :
surat keterangan :
pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja
penyesuaian gaji pokok
Sekretaris Pelaksana pada Koordinasi
Menandatangani :
di Politeknik
Perguruan Tinggi
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya
pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu
Swasta di Kopertis
pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya
www.bphn.go.id
NO PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN
BAGI PNS GOL/RUANG DI LINGKUNGAN
c. II/d ke bawah1.
a. atas gugatan perceraianb. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda
2.
REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD NUH
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal
surat keterangan :Menandatangani :
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Telah diketahui dan disetujui oleh:
Organisasi Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal
www.bphn.go.id