SALINAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia · Pedoman Pelaksanaan Pengadaan...
Transcript of SALINAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia · Pedoman Pelaksanaan Pengadaan...
SALINAN
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
PUTUSAN
Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2003
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang
memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:------------------------------------------
1. Drs. Purdiyan, Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang beralamat kantor di Jl.
Kanguru Raya Nomor 3 Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR I;---------
2. C.V. Puri Communication beralamat di Jl. Pondok Bukit Agung Blok K/5,
Kecamatan Banyumanik, Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR II;------
3. H. Soekiswanto, S.H., sebagai Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan
Sipil Kota Semarang beralamat kantor di Jl. Kanguru Raya Nomor 3 Semarang
selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR III;--------------------------------------------------
Telah mengambil Putusan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------
Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
Majelis Komisi:---------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;------------------
Setelah mendengar para pihak;--------------------------------------------------------------------
Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;----------------------------------------------------
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelidikan;-----------------------------
2
SALINAN
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa laporan dari satu organisasi pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai
Pelapor, dalam laporan tertulisnya tanggal 8 Agustus 2003, menyatakan pada pokoknya
sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Bahwa dalam lelang penyedia barang/jasa kegiatan pengembangan Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan (selanjutnya disebut “SIMDUK”) dan Non
SIMDUK pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang
(selanjutnya disebut Dispenduk dan Capil Kota Semarang) ditemukan
penyimpangan terhadap Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (selanjutnya
dalam putusan ini disebut “Keppres 18/2000”) dan Petunjuk Teknisnya, khususnya
dalam penerapan Tata Cara Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa dan
praktek rekayasa yang mengarah pada pelanggaran Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999;-------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Bahwa penyimpangan dan praktek rekayasa yang dimaksud dalam butir 1.1. adalah
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------
1.2.1. Panitia lelang tidak konsisten dalam menerapkan Tata Cara Pelaksanaan
Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa butir 1.b. yang berbunyi: “calon
peserta lelang yang akan diseleksi untuk mengikuti pelelangan adalah
peserta lelang yang memiliki sertifikasi klasifikasi usaha bidang
pemasokan barang subbidang alat/peralatan/suku cadang komputer dan
bidang jasa subbidang perawatan komputer, alat peralatan elektronik
dan telekomunikasi dengan kualifikasi Menengah (M) yang masih
berlaku”. Dalam hal ini, Panitia Lelang telah mengusulkan Terlapor II
sebagai pemenang lelang meskipun Terlapor II hanya memiliki satu
sertifikasi klasifikasi usaha dari dua yang dipersyaratkan, yaitu sertifikasi
klasifikasi usaha bidang pemasokan barang sub bidang alat/
peralatan/suku cadang komputer. Sehingga secara administrasi dan
hukum, Terlapor II seharusnya tidak lulus dalam proses prakualifikasi;----
1.2.2. Panitia lelang telah menetapkan persyaratan prakualifikasi yang mengarah
pada praktek monopoli sebagaimana tercantum dalam Tata Cara
Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa butir 1.c. yang
berbunyi: calon peserta lelang yang akan diseleksi untuk mengikuti
pelelangan adalah peserta yang mempunyai dan menyerahkan daftar
pengalaman pekerjaan dalam bidang SIMDUK dalam 1 (satu) paket
3
SALINAN
sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir serta dapat
menunjukkan dan melampirkan rekaman kontrak. Dalam hal ini,
persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang tidak mempunyai
landasan pijak baik dalam hal teknis maupun hukum;-------------------------
1.2.3. Panitia lelang telah menetapkan persyaratan prakualifikasi yang tidak
tepat sebagaimana tercantum dalam Tata Cara Pelaksanaan Prakualifikasi
Penyedia Barang/Jasa butir 7 yang berbunyi: surat pernyataan kinerja
perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi. Dalam hal ini
yang berhak melakukan penilaian dan memberikan keterangan kinerja
perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi secara kode etik
adalah asosiasi sebagai badan hukum yang sah dan mempunyai tugas
pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya, yaitu dalam bentuk
surat keterangan;--------------------------------------------------------------------
1.2.4. Panitia lelang telah menetapkan persyaratan prakualifikasi pada proporsi
yang tidak tepat sebagaimana tercantum dalam Tata Cara Pelaksanaan
Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa butir 11 yang berbunyi: surat
pernyataan tentang keadaan perusahaan tidak pailit, tidak dalam
pengawasan bank, dan direksi tidak dalam proses hukum atau perkara
pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini, proses hukum
pribadi seseorang dengan pekerjaan yang akan dikerjakan harus
dipisahkan karena tidak sesuai dan tidak mempunyai dasar hukum;--------
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian terhadap
kejelasan laporan tersebut;--------------------------------------------------------------------------
3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan
tersebut, Komisi menyatakan laporan Pelapor telah jelas;--------------------------------------
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas tersebut, Komisi pada tanggal
23 Oktober 2003 dengan Surat Penetapan Nomor: 17/PEN/KPPU/X/2003, menetapkan
untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2003
sampai dengan tanggal 10 Desember 2003 (Bukti Dokumen A5);-----------------------------
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan
Surat Keputusan Komisi Nomor: 85/KEP/KPPU/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003
tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Laporan
4
SALINAN
Nomor: 07/KPPU-L/2003, dengan Ketua Faisal Hasan Basri, S.E. M.A. (Bukti Dokumen
A6);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Menimbang bahwa untuk membantu Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan
diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor:
21/SET/DE/ST/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 (Bukti Dokumen A7);---------------------
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar
keterangan dari Pelapor dan Para Terlapor yang selanjutnya identitas serta keterangan
Pelapor dan Para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan
ditandatangani Pelapor dan Para Terlapor;--------------------------------------------------------
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor III tidak hadir menghadap
kepada Tim Pemeriksa dengan alasan belum mendapatkan ijin dari atasannya yaitu
Walikota Semarang;----------------------------------------------------------------------------------
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti dan oleh karena itu merekomendasikan agar
Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;--------------------------------------------------------
10. Menimbang bahwa atas rekomendasi dari Tim Pemeriksa, dalam Rapat Komisi tanggal
11 Desember 2003, Rapat Komisi menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut.
Dengan Surat Penetapan Nomor: 20/PEN/KPPU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003
menetapkan melanjutkan Perkara Laporan Nomor: 07/KPPU-L/2003 ke dalam
Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan tanggal
11 Maret 2004 (Bukti Dokumen A19);------------------------------------------------------------
11. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka diterbitkan surat
Keputusan Komisi Nomor: 96/KEP/KPPU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang
Penugasan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan Nomor:
07/KPPU-L/2003, dengan Ketua Faisal Hasan Basri, S.E. M.A. (Bukti Dokumen A20);--
12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan
diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor:
25/SET/DE/ST/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 (Bukti Dokumen A21);---------------
5
SALINAN
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar
keterangan dari Para Saksi dibawah sumpah dan para Terlapor yang selanjutnya identitas
serta keterangan para Saksi dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh bersangkutan;------------------------------------
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melaksanakan
penyelidikan ke lapangan;---------------------------------------------------------------------------
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis
Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen,
Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penyelidikan serta kegiatan para Terlapor;-------
16. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti yang
cukup untuk mengambil Putusan;-------------------------------------------------------------------
TENTANG HUKUM
1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang
diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----------------------
1.1. Identitas :--------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan
Barang/Jasa Pekerjaan Pengembangan SIMDUK dan NON SIMDUK
Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun
Anggaran 2003 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor:
020/231 tanggal 14 Maret 2003 (Bukti Dokumen C41);--------------------
1.1.2. Bahwa tugas Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Panitia Pelelangan
adalah sebagai berikut: melaksanakan seleksi Prakualifikasi, menyusun
jadwal dan menyiapkan Dokumen Pelelangan termasuk Kriteria cara
Penilaian Penawaran, mengadakan pengumuman pelelangan dan
menyusun Daftar Calon Peserta Lelang, memberikan penjelasan
mengenai Dokumen Pelelangan dan menyusun Daftar Calon Peserta
Lelang, memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pelelangan
termasuk Syarat-syarat Penawaran, cara penyampaian Penawaran dan
cara Evaluasinya, melaksanakan Pembukaan Penawaran, mengadakan
6
SALINAN
evaluasi dan mengusulkan calon pemenang lelang dan membuat laporan
hasil pelelangan (Bukti Dokumen C41);---------------------------------------
1.1.3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terlapor I bertanggungjawab dan
melaporkan hasilnya kepada Terlapor III selaku Pengguna Anggaran
lewat Pembantu Pengguna Anggaran (Bukti Dokumen C41);--------------
1.1.4. Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Semarang (Bukti Dokumen B4 dan C43);----------------
1.1.5. Bahwa ruang lingkup kegiatan usaha Terlapor II adalah sebagai berikut:
melakukan usaha dalam bidang supplier hardware komputer dan alat-
alat elektronika, komunikasi dan navigasi, melakukan usaha-usaha
dalam bidang service dan maintenance hardware komputer dan alat-alat
elektronika, komunikasi dan navigasi, melakukan usaha dalam bidang
software consultant, melakukan usaha-usaha dalam bidang biro iklan,
melakukan perdagangan umum, termasuk di dalamnya perdagangan
eksport, import, lokal dan interinsuleir baik untuk perhitungan sendiri
maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi, juga bertindak
sebagai agen, grossier, leveransier, supplier, pengadaan dan penyalur
dari rupa-rupa barang dagangan, melakukan usaha-usaha dalam bidang
jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan konsultasi pajak (Bukti
Dokumen B4 dan C43);----------------------------------------------------------
1.1.6. Bahwa Terlapor III adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil Kota Semarang yang dalam kegiatan Pelelangan
Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengembangan SIMDUK dan NON
SIMDUK Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota
Semarang Tahun Anggaran 2003 selaku Pengguna Anggaran yang
memberi tugas kepada Terlapor I untuk melaksanakan kegiatan
pelelangan (Bukti Dokumen C42);---------------------------------------------
1.2. Kegiatan Lelang :----------------------------------------------------------------------------
1.2.1. Perencanaan pengadaan barang dan atau jasa---------------------------------
Bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan KTP di kota
Semarang, dalam hal ini untuk dapat langsung mencetak KTP di
masing-masing Kecamatan dan agar terkumpul data-data kependudukan
dan catatan sipil dalam bentuk bank data yang dapat menampung,
mengelola, menyiapkan, menemukan kembali dan mendistribusikan
atau melayani berbagai jenis data atau informasi kependudukan dan
7
SALINAN
catatan sipil dari segala aspek dan aktivitas organisasi pemerintahan,
Terlapor III menyelenggarakan kegiatan pengembangan SIMDUK dan
NON SIMDUK kota Semarang Tahun 2003 (Bukti Dokumen B7 dan
C41);--------------------------------------------------------------------------------
1.2.2. Pembentukan Panitia Lelang----------------------------------------------------
1.2.2.1. Bahwa anggota panitia lelang berasal dari berbagai instansi
yang ditunjuk oleh masing-masing kepala instansi
berdasarkan surat permintaan Terlapor III kepada pimpinan
unit kerja. (Bukti Dokumen B17, B19, B23 dan B30);--------
1.2.2.2. Bahwa Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan
Pengembangan SIMDUK dan Non SIMDUK Dispenduk dan
Capil Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 terdiri dari 7
(tujuh) orang yaitu: Terlapor I (Ketua merangkap Anggota),
Retno Triwidiyastuti, S.H. (Sekretaris merangkap anggota),
H. Chandra Hasan, Arif Budiman, S.Kom, Willar Harumnan,
S.E., M.M., Untung Pribadi, Endang Sri Rejeki, S.H.
(Anggota) (Bukti Dokumen C41, B14, B15 dan C41);--------
1.2.2.3. Bahwa tugas panitia lelang adalah: melaksanakan seleksi
prakualifikasi, menyusun jadwal dan menyiapkan dokumen
pelelangan termasuk kriteria cara penilaian penawaran,
mengadakan pengumuman pelelangan dan menyusun daftar
calon peserta lelang, memberikan penjelasan mengenai
dokumen pelelangan termasuk syarat-syarat penawaran, cara
penyampaian penawaran dan cara evaluasinya,
melaksanakan pembukaan penawaran, mengadakan evaluasi
dan mengusulkan calon pemenang lelang dan membuat
laporan hasil pelelangan (Bukti Dokumen C41);---------------
1.2.2.4. Bahwa Terlapor III membentuk Tim Teknis/Tim
Pendamping yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu: Ir. Djani
Judantoro, jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data
Elektronik Kota Semarang (selanjutnya disebut KPDE) dan
Sapto Tjahyono, S.T., jabatan Staf Ahli Walikota Semarang
bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Bukti
Dokumen B14, B15, B17, B19, C41 dan C49);-----------------
1.2.2.5. Bahwa tugas Tim Pendamping/Teknis adalah: memberikan
masukan dalam rangka menyusun Kerangka Acuan Kerja
8
SALINAN
(KAK) kegiatan pengembangan SIMDUK yang
disempurnakan dan memberikan saran teknis dalam rangka
penyusunan sistem aplikasi kegiatan pengembangan
SIMDUK yang disempurnakan (Bukti Dokumen B17, B19,
B23 dan C49);-------------------------------------------------------
1.2.3. Penyusunan Persyaratan Prakualifikasi----------------------------------------
Bahwa pada tanggal 3 April 2003, Panitia Lelang mengadakan rapat
lelang di ruang rapat Dispenduk dan Capil Kota Semarang dengan
agenda membahas contoh-contoh tata cara prakualifikasi, syarat-syarat
peserta dan evaluasi prakualifikasi yang diambil dari bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Semarang (Bukti Dokumen B14 dan
B30);-------------------------------------------------------------------------------
1.2.4. Prakualifikasi I--------------------------------------------------------------------
1.2.4.1. Bahwa Prakualifikasi I diumumkan di Radio Republik
Indonesia (RRI) Semarang, Kadin Kota Semarang, papan
pengumuman di Kantor Dispenduk dan Capil Kota
Semarang serta Mingguan Berita Tajam Pos (Bukti
Dokumen B4, B17, B14, B15, B19 dan C41);------------------
1.2.4.2. Bahwa terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang mengambil
dokumen prakualifikasi I yaitu: Terlapor II, PT. Unitas
Catur Dasa, CV. Hidayat Jaya, PT. Karunia Prima Sejati,
CV. Mega Sarana Jaya, PT. Aji Saka Wirya, CV. Gita Karya
Cipta, PT. Sawunggaling, CV. Surya Sejahtera, CV. Saka
Mahameru, CV. Kreasi Mahameru, CV. Bina Bumi Mekanis
dan CV. Sakinata Prawiti (Bukti Dokumen C41);--------------
1.2.4.3. Bahwa dari 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar
prakualifikasi, ada 1 (satu) perusahaan yang tidak
memasukkan dokumen prakualifikasi, yaitu CV. Sakinata
Prawiti, sehingga prakualifikasi I diikuti oleh 12 peserta
(Bukti Dokumen C39 dan C41);----------------------------------
1.2.4.4. Bahwa berdasarkan surat undangan tertanggal 25 April 2003,
Ketua Panitia Lelang mengundang seluruh anggota panitia
lelang untuk menghadiri rapat pada tanggal 28 April 2003
yang berita acaranya dibuat tanggal 6 Mei 2003 yang
menghasilkan peserta lelang yang lulus prakualifikasi I
9
SALINAN
adalah CV. Mega Sarana Jaya, PT. Karunia Prima Sejati dan
Terlapor II (Bukti Dokumen C41);-------------------------------
1.2.4.5. Bahwa alasan ketidaklulusan peserta-peserta prakualifikasi I
adalah sebagai berikut:---------------------------------------------
1.2.4.5.1. CV. Gita Karya Cipta karena masa berlaku
sertifikat habis dan sisa kemampuan keuangan
(SKK) masih dibawah plafon anggaran;---------
1.2.4.5.2. CV. Surya Sejahtera, karena sisa kemampuan
keuangan (SKK) masih dibawah plafon
anggaran;----------------------------------------------
1.2.4.5.3. CV. Hidayat Jaya karena referensi Bank tidak
ada, copy ijazah tidak sesuai dan sisa
kemampuan keuangan (SKK) masih dibawah
plafon anggaran;-------------------------------------
1.2.4.5.4. CV. Bina Bumi Mekanis karena data
pendukung personil tidak ada dan sisa
kemampuan keuangan (SKK) masih dibawah
plafon anggaran; ------------------------------------
1.2.4.5.5. PT. Unitas Catur Dasa karena neraca
perusahaan tidak disahkan akuntan publik dan
sisa kemampuan keuangan (SKK) masih
dibawah plafon anggaran; -------------------------
1.2.4.5.6. CV. Saka Mahameru karena masa berlaku
sertifikat habis, referensi Bank tidak ada, neraca
perusahaan tidak disahkan akuntan publik dan
sisa kemampuan keuangan (SKK) masih
dibawah plafon anggaran; -----------------
1.2.4.5.7. CV. Kreasi Mahameru karena keterangan
dukungan keuangan tidak ada, neraca
perusahaan tidak disahkan akuntan publik dan
sisa kemampuan keuangan (SKK) masih
dibawah plafon anggaran; -------------------------
1.2.4.5.8. PT. Sawunggaling karena surat pernyataan
daftar sanksi tidak dikeluarkan oleh asosiasi
dan data personil tidak ditandatangani;-----------
10
SALINAN
1.2.4.5.9. PT Aji Saka Wirya karena sertifikat tidak
ditandatangani direkturnya dan PPh yang
dilampirkan tidak lengkap (Bukti Dokumen
C41);---------------------------------------------------
1.2.4.6. Bahwa Proses prakualifikasi I tersebut mendapat protes dari
BPD ARDIN Propinsi Jawa Tengah yang menganggap
proses prakualifikasi tersebut tidak sah. Tidak ada jawaban
dari Panitia Lelang atas surat sanggahan dari ARDIN Jawa
Tengah (Bukti Dokumen B8, B13,B30 dan C5);---------------
1.2.5. Prakualifikasi II-------------------------------------------------------------------
1.2.5.1. Bahwa prakualifikasi II diumumkan di RRI stasiun Regional
Semarang, Kadinda Propinsi Jawa Tengah, ARDIN Propinsi
Jawa Tengah, ARDIN Kota Semarang, KADIN Kota
Semarang, Media Indonesia dan papan pengumuman Kantor
Dispenduk dan Capil Kota Semarang (Bukti Dokumen C6
dan C41);-------------------------------------------------------------
1.2.5.2. Bahwa Panitia lelang menganggap lelang ini termasuk
pengadaan jasa konsultasi. Oleh karena itu karena hanya ada
3 (tiga) peserta yang lulus Prakualifikasi I, panitia lelang
mengadakan Prakualifikasi II. Hal ini mengingat Keppres
18/2000 mengatur bahwa batas minimum peserta lelang
untuk pengadaan jasa konsultasi adalah 5 (lima) peserta
(Bukti Dokumen B14, B15, B23, B30 dan C41);---------------
1.2.5.3. Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti
prakualifikasi II sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yaitu:
PT. Solusi Nusa Usaha Mandiri, CV. Sendang Rejeki, CV.
Kurnia Rejeki, PT. Karya Inti Karindo, CV. Dinatek Jaya
Lestari, PT. Surya Data Nusa, CV. Alfa Graha Informatika,
CV. Putra Sejati, CV. Sumber Agung, CV. Kana
Komputindo, CV. Bumi Rejeki Sentosa, CV. Trubus Sakti,
PT. IPSI Karya Abadi, CV. Dewi, PT. Karisma Cipta
Tunggal, CV. Christie Jasa Telekomunikasi, PT. IKIN,
CV. Kreasi Mahameru, PT. Informatika Solusi Otonomi,
CV. Reka Cipta Artha (Bukti Dokumen C41);------------------
1.2.5.4. Bahwa terdapat 16 perusahaan yang mengembalikan
dokumen prakualifikasi. 4 (empat) perusahaan yang tidak
11
SALINAN
mengembalikan dokumen prakualifikasi adalah: CV.
Sendang Rejeki, PT. IPSI Karya Abadi, CV. Christie Jaya
Telekomunikasi dan CV. Kreasi Mahameru (Bukti Dokumen
C41);------------------------------------------------------------------
1.2.5.5. Bahwa peserta prakualifikasi II yang lulus seleksi adalah:
CV. Dinatek Jaya Lestari, PT. Karisma Cipta Tunggal,
CV. Sumber Agung dan CV. Kana Komputindo (Bukti
Dokumen B8, B13, B14, B15 dan C41);-------------------------
1.2.5.6. Bahwa ketidaklulusan peserta-peserta prakualifikasi II
adalah sebagai berikut :---------------------------------------------
1.2.5.6.1. CV. Alfa Graha Informatika karena sertifikat
kualifikasi tidak ditandatangani direkturnya dan
referensi bank hanya berupa fotocopy;-----------
1.2.5.6.2. CV. Reka Cipta Artha karena sertifikat
kualifikasi tidak ditandatangani direkturnya,
neraca perusahaan yang dilampirkan hanya
berupa fotocopy, surat pernyataan kinerja
perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar
sanksi yang dilampirkan hanya fotocoy dan
surat pernyataan tentang keadaan perusahaan
tidak pailit, tidak dalam pengawasan bank dan
direksi tidak dalam proses hukum atau perkara
pidana dibuat sendiri, tidak dari pengadilan
negeri;-------------------------------------------------
1.2.5.6.3. CV. Dewi karena neraca perusahaan yang
dilampirkan hanya fotocopy, surat pernyataan
kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam
daftar sanksi yang dilampirkan hanya fotocoy
dan surat pernyataan tentang keadaan
perusahaan tidak pailit, tidak dalam
pengawasan bank dan direksi tidak dalam
proses hukum atau perkara pidana yang
dikeluarkan pengadilan yang dilampirkan hanya
fotocopy;--------------------------------------
1.2.5.6.4. PT. Informatika Karya Indah Nuansa (IKIN)
karena surat pernyataan kinerja perusahaan baik
12
SALINAN
dan tidak masuk dalam daftar sanksi dibuat
sendiri dan tidak dikeluarkan oleh asosiasi;------
1.2.5.6.5. CV. Bumi Rejeki Sentosa karena tenaga kerja
inti perusahaan tidak ada sarjana komputer
(S-1);--------------------------------------------------
1.2.5.6.6. PT. Informatika Solusi Otonomi Jakarta karena
nama PT Perwakilan/cabang Semarang tidak
sesuai dengan yang diakta induk/pusat (akta
cabang tidak sesuai dengan nama PT-nya),
fotocopy NPWP dan PKP tidak ada, fotocopy
bukti lunas SPT PPh badan 2 (dua) tahun
terakhir tidak ada, fotocopy laporan bulanan
PPh 3 (tiga) bulan terakhir tidak ada dan Surat
pernyataan tentang keadaan perusahaan tidak
pailit, tidak dalam pengawasan bank dan direksi
tidak dalam proses hukum atau perkara pidana
dibuat sendiri, tidak dari Pengadilan Negeri;----
1.2.5.6.7. CV. Putra Sejati karena fotocopy sertifikat
tidak ditandatangani Direkturnya;-----------------
1.2.5.6.8. PT. Surya Data Nusa karena pengesahan
akuntan publik fotocopy, surat pernyataan
kinerja perusahaan tidak dari asosiasi, surat
pernyataan tentang keadaan perusahaan tidak
pailit, tidak dalam pengawasan bank dan direksi
tidak dalam proses hukum atau perkara pidana
dibuat sendiri, tidak dari pengadilan negeri dan
sisa kemapuan keuangan (SKK) masih dibawah
plafon anggaran;-------------------------------------
1.2.5.6.9. PT. Karya Inti Karindo karena fotocopy
sertifikat tidak ditandatangani direkturnya,
fotocopy KTP dewan direksi tidak ada, surat
pernyataan kinerja perusahaan tidak asli, tenaga
kerja inti perusahaan tidak ada sarjana
komputer (S-1);--------------------------------------
1.2.5.6.10. CV. Trubus Sakti karena fotocopy akta
pendirian tidak lengkap, fotocopy NPWP tidak
13
SALINAN
dilampirkan, surat keterangan referensi bank
tidak asli, surat keterangan dukungan bank
tidak asli, surat pernyataan tentang keadaan
perusahaan tidak pailit, tidak dalam
pengawasan bank dan direksi tidak dalam
proses hukum atau perkara pidana dibuat
sendiri, tidak dari pengadilan negeri; ------------
1.2.5.6.11. CV. Kurnia Rejeki karena sertifikat kualifikasi
tidak ditandatangani direkturnya, fotocopy
NPWP tidak dilampirkan, surat pernyataan
kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam
daftar sanksi dari Ardin hanya fotocopy, tenaga
kerja inti perusahaan tidak ada sarjana
komputer (S-1) dan tentang keadaan perusahaan
tidak pailit, tidak dalam pengawasan bank dan
direksi tidak dalam proses hukum atau perkara
pidana dibuat sendiri, tidak dari Pengadilan
Negeri;------------------------------------------------
1.2.5.6.12. PT. Solusi Nusa Usaha Mandiri karena tenaga
inti perusahaan tidak ada sarjana komputer/S-1
(Bukti Dokumen C41);-----------------------------
1.2.5.7. Bahwa dari prakualfikasi II, terdapat 8 (delapan) perusahaan
yang mengajukan sanggahan, yaitu: PT. Solusi Nusa Usaha
Mandiri, CV. Trubus Sakti, PT. Surya Data Nusa, CV. Putra
Sejati, PT. Informatika Solusi Utama, CV. Bumi Rejeki
Sentosa, PT. IKIN Semarang dan CV. Dewi (Bukti
Dokumen C9, C10, C11, dan C41); ------------------------------
1.2.6. Pemberian Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (aanwijzing)------------
Bahwa aanwijzing dilakukan di ruang rapat Bappeda Kota Semarang
tanggal 23 Juni 2003. Aanwijzing dihadiri oleh 7 (tujuh) anggota panitia
lelang, 2 (dua) orang Tim Teknis, dan 7 (tujuh) peserta lelang yaitu CV.
Mega Sarana Jaya, PT. Karunia Prima Sejati, Terlapor II, CV. Kana
Komputindo, CV. Dinatek Jaya Lestari, CV. Sumber Agung dan PT.
Karisma Cipta Tunggal (Bukti Dokumen B4, B14, B15, B30 dan C42);-
14
SALINAN
1.2.7. Pembukaan Penawaran-----------------------------------------------------------
1.2.7.1. Bahwa dalam pembukaan penawaran, hadir seluruh panitia
lelang, peserta lelang dan Tim teknis (Bukti Dokumen B14,
dan B30);-------------------------------------------------------------
1.2.7.2. Bahwa dalam pembukaan penawaran tanggal 30 Juni 2003,
dua peserta tidak lulus yaitu: PT. Karunia prima Sejati dan
PT. Karisma Cipta Tunggal. PT. Karunia Prima Sejati
dinyatakan gugur karena pada sampul penutup dokumen
penawaran mencantumkan identitas perusahaan, sedangkan
PT. Karisma Cipta Tunggal dinyatakan gugur karena pada
dokumen administrasi tidak dilampirkan fotocopy undangan
lelang (Bukti Dokumen B7, B8, B11, B13, B14, B17, B19,
B30 dan C42);-------------------------------------------------------
1.2.8. Evaluasi Dokumen Administrasi-----------------------------------------------
1.2.8.1. Bahwa dalam evalusi dokumen administrasi yang dilakukan
pada tanggal 30 Juni 2003 bertempat di ruang rapat
Dispenduk dan Capil Kota Semarang 2 (dua) peserta
dinyatakan gugur, yaitu: CV. Sumber Agung dari Semarang
dan CV. Kana Komputindo dari Semarang (Bukti Dokumen
C42);------------------------------------------------------------------
1.2.8.2. Bahwa CV. Sumber Agung dan CV. Kana Komputindo
dinyatakan gugur karena pada Surat Pernyataan minat
mengikuti lelang terdapat kekeliruan menyebutkan tanggal
rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) disebutkan pada
tanggal 30 Juni 2003 yang seharusnya tanggal 23 Juni 2003
(Bukti Dokumen C42);---------------------------------------------
1.2.9. Evaluasi Teknis-------------------------------------------------------------------
1.2.9.1. Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan pada tanggal 3 Juli
2003 di ruang rapat Dispenduk dan Capil Kota Semarang
diikuti oleh 3 (tiga) peserta, yaitu: CV. Dinatek Jaya Lestari,
Terlapor II dan CV. Mega Sarana Jaya (Bukti Dokumen
C42);------------------------------------------------------------------
1.2.9.2. Bahwa penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara
memberikan nilai angka terhadap dokumen penawaran
teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada
15
SALINAN
unsur-unsur yang dinilai dengan ambang batas lulus terendah
(passing grade) 75 (Bukti Dokumen C42);----------------------
1.2.9.3. Bahwa hasil evaluasi dokumen teknis adalah sebagai berikut:
CV. Mega Sarana Jaya mendapatkan nilai 65,26% (enam
puluh lima koma dua puluh enam persen), Terlapor II
mendapatkan nilai 79,44% (tujuh puluh sembilan koma
empat puluh empat persen) dan CV. Dinatek Jaya Lestari
mendapatkan nilai 73,51% (tujuh puluh tiga koma lima
puluh satu persen) (Bukti Dokumen B7, B14, B15 dan
C42);------------------------------------------------------------------
1.2.9.4. Bahwa dari hasil evaluasi teknis yang memenuhi persyaratan
teknis terbaik dan di atas batas lulus terendah (passing
grade) hanya 1 (satu) penyedia barang/jasa yaitu Terlapor II
(Bukti Dokumen C42);---------------------------------------------
1.2.9.5. Bahwa CV. Mega Sarana dinyatakan tidak memenuhi
ambang batas terendah karena tidak menyebutkan operating
system dan data base yang akan digunakan (Bukti Dokumen
C42); ------------------------------------------------------------------
1.2.9.6. Bahwa CV. Dinatek Jaya Lestari dinyatakan tidak memenuhi
ambang batas terendah karena menggunakan operating
system Microsoft Windows Server 2000 dan menggunakan
data base Oracle 91 (Bukti Dokumen B16 dan C42);---------
1.2.10. Evaluasi Harga--------------------------------------------------------------------
Bahwa panitia lelang hanya melakukan evaluasi harga terhadap
penawaran Terlapor II. Panitia Lelang tidak membuka penawaran 2
(dua) peserta lain karena tidak memenuhi ambang batas terendah/tidak
lulus passing grade (Bukti Dokumen B21 dan C42);------------------------
1.2.11. Negosiasi Harga-------------------------------------------------------------------
Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003 di ruang rapat Dispenduk dan Capil
Kota Semarang, dilakukan penawaran harga, klarifikasi dan negosiasi
harga yang dilakukan oleh panitia lelang dan dihadiri oleh tiga Saksi,
yaitu: Sri Sulistyowati S.H., jabatan Pembantu Pengguna Anggaran,
Sapto Tjahjono S.T., Staf Ahli Walikota Semarang, Ir. Djani Yudantoro,
Kepala Kantor PDE Kota Semarang (Bukti Dokumen C42);---------------
16
SALINAN
1.2.12. Penentuan Pemenang-------------------------------------------------------------
Bahwa Terlapor III menetapkan Terlapor II sebagai pemenang lelang
kegiatan pengembangan SIMDUK dan Non SIMDUK pekerjaan
pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil dalam kerangka sistem informasi manajemen
kependudukan yang disempurnakan pada tanggal 23 Juli 2003 (Bukti
Dokumen C42); ------------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang
diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku
Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan
SIMDUK dan NON SIMDUK di Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :--------------------
2.1. Persyaratan Prakualifikasi------------------------------------------------------------------
2.1.1. Bahwa dalam Prakualifikasi I, Panitia Lelang meluluskan peserta yang
tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen
tatacara prakualifikasi yaitu dalam hal sertifikasi klasifikasi usaha;
(Bukti Dokumen C57);----------------------------------------------------------
2.1.2. Bahwa dalam prakualifikasi II, Panitia Lelang meluluskan CV. Dinatek
Jaya Lestari dan PT Karisma Cipta Tunggal yang tidak memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tatacara
prakualifikasi yaitu dalam hal sertifikasi klasifikasi usaha; (Bukti
Dokumen C57);-------------------------------------------------------------------
2.2. Persyaratan Kinerja Perusahaan------------------------------------------------------------
2.2.1. Bahwa dalam Prakualifikasi I, panitia lelang menolak surat pernyataan
kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang
dibuat sendiri oleh PT. Sawunggaling meskipun telah sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tatacara
prakualifikasi; (Bukti Dokumen C41)------------------------------------------
2.2.2. Bahwa dalam prakualifikasi II, panitia lelang menolak surat pernyataan
kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang
dibuat sendiri oleh CV. Reka Cipta Artha, PT. Informatika Karya Indah
Nuansa, PT. Informatika Solusi Otonomi Jakarta, PT. Surya Data Nusa,
CV. Trubus Sakti, CV. Kurnia Rejeki, meskipun telah sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tatacara
prakualifikasi; (Bukti Dokumen C41);-----------------------------------------
17
SALINAN
2.3. Persyaratan lelang----------------------------------------------------------------------------
Bahwa panitia lelang tetap mengikutsertakan Terlapor II, CV. Dinatek Jaya
Lestari dan PT Karisma Cipta Tunggal meskipun ketiga peserta ini tidak
memiliki sertifikat kualifikasi usaha yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu
bidang jasa subbidang perawatan komputer, alat peralatan elektronik dan
telekomunikasi (Bukti Dokumen C42)----------------------------------------------------
2.4. Peran Tim Teknis----------------------------------------------------------------------------
2.4.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor III dan Sapto Tjahyono, ST., jabatan Staf
Ahli Walikota Semarang bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup,
melakukan studi banding ke Surabaya untuk meninjau pelaksanaan
SIMDUK di Surabaya sebelum kegiatan pengembangan SIMDUK dan
NON SIMDUK kota Semarang Tahun 2003 dilaksanakan; (Bukti
Dokumen B19)--------------------------------------------------------------------
2.4.2. Bahwa Terlapor III dengan Sapto Tjahyono, S.T pernah bertemu untuk
membuat rancangan jadwal pelelangan sebelum terbentuk panitia lelang
(Bukti Dokumen B17dan B19);-------------------------------------------------
2.4.3. Bahwa panitia lelang pernah berkonsultasi secara informal dengan
Sapto Tjahyono, S.T. berkaitan dengan masalah apakah pelelangan
SIMDUK ini akan digabung untuk pengadaan barang dan jasa. Panitia
Lelang berkeinginan agar lelang digabung, sedangkan Sapto Tjahyono,
S.T. menyarankan untuk dipisah. Akhirnya disepakati pelelangan
SIMDUK digabung untuk pengadaan barang dan jasanya (Bukti
Dokumen B17, B19, dan B30);-------------------------------------------------
2.4.4. Bahwa Tim Teknis tidak pernah mengikuti rapat-rapat penyusunan
persyaratan prakualifikasi (Bukti Dokumen B30 dan C41);----------------
2.4.5. Bahwa tim teknis hadir dalam aanwijzing untuk memberikan masukan
dan arahan. Djani Yudantoro memberikan arahan dalam masalah teknis
seperti hardware dan software, sedangkan Sapto Tjahjono, S.T. sebagai
mediator pada saat terdapat perbedaan pendapat antara peserta dengan
panitia lelang (Bukti Dokumen B14, B15, B16, B17, B19, dan 30);------
2.4.6. Bahwa Tim Teknis menandatangani berita acara negosiasi dalam
kapasitasnya sebagai saksi (Bukti Dokumen C41);--------------------------
2.5. Perangkat Lunak /software------------------------------------------------------------------
2.5.1. Bahwa dalam aanwijzing, ada peserta yang menanyakan tentang
software yang diinginkan oleh panitia lelang. Panitia Lelang
18
SALINAN
menjelaskan kepada peserta lelang bahwa operating system yang
diinginkan adalah Informix. (Bukti Dokumen B14, B15, B28 dan B30);-
2.5.2. Bahwa dalam RKS tidak disebutkan sistem Informix; (Bukti Dokumen
B15, B16 dan C42);--------------------------------------------------------------
2.6. Sistem Penilaian------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Panitia Lelang menggunakan sistem pembobotan dengan passing grade
dalam evaluasi teknis meskipun dalam rapat aanwijzing disepakati evaluasi
dokumen teknis dengan sistem pembobotan tidak dituangkan dalam dokumen
lelang. Beberapa Saksi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak
dituangkan dalam dokumen lelang adalah tidak digunakan untuk melakukan
evaluasi teknis (Bukti Dokumen B8, B12, B13 dan B30, C42);-----------------------
2.7. Perubahan Hasil Penilaian------------------------------------------------------------------
Bahwa Panitia Lelang merubah hasil penilaian evaluasi teknis. Pada awalnya
yang menempati ranking pertama adalah CV. Dinatek Jaya Lestari, namun
panitia lelang melakukan perubahan nilai sehingga yang menempati ranking
pertama adalah Terlapor II (Bukti Dokumen B8 dan B30);----------------------------
2.8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Terlapor I-----------------------------------
2.8.1. Bahwa Terlapor II dibantu oleh Ahmad Makmur dari Toko Tangseng,
Jono dan Fajar dari PT Karunia Prima Sejati untuk mengerjakan aplikasi
SIMDUK. Kapasitas Jono dan Fajar dalam membantu Terlapor II
adalah sebagai pribadi, bukan atas nama PT Karunia Prima Sejati (Bukti
Dokumen B17);-------------------------------------------------------------------
2.8.2. Bahwa Terlapor II juga dibantu oleh staf Kantor Pengolahan Data
Elektronik yaitu Budi Utomo dan Arif Budiman untuk mengerjakan
aplikasi SIMDUK (Bukti Dokumen B8, B10 dan B13);--------------------
2.9. Peran PT. Karunia Prima Santika----------------------------------------------------------
2.9.1. Bahwa PT. Karunia Prima Sejati melakukan perbaikan data dan transfer
data di kecamatan-kecamatan di lingkungan Kotamadya Semarang atas
dasar perjanjian antara PT Karunia Prima Sejati dengan Wali
Kotamadya Semarang (Bukti Dokumen B28, C68, C69, dan C58);-------
3. Menimbang bahwa fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas adalah berdasarkan
bukti-bukti yang sah dan mempunyai nilai bukti berdasarkan pertimbangan sebagai
berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------
19
SALINAN
3.1. Bukti Dokumen B8, B10, B12 s/d B19, B28 dan B30 adalah bukti acara
pemeriksaan terhadap saksi yang disumpah, mengalami, melihat dan mengetahui
sendiri kejadian-kejadian yang terkait dengan perkara ini;----------------------------
3.2. Bukti Dokumen C41 dan C42 adalah dokumen fotocopy berupa dokumen
pertanggungjawaban dari panitia lelang kepada pengguna anggaran yang berisi
kegiatan-kegiatan pelaksanaan lelang yang diakui kebenaran isinya oleh panitia
lelang;------------------------------------------------------------------------------------------
3.3. Bukti Dokumen C57 adalah print out sertifikat kualifikasi usaha dari asosiasi
yang dikeluarkan oleh asosiasi dan dikirimkan kepada KPPU oleh asosiasi
tersebut;----------------------------------------------------------------------------------------
3.4. Bukti Dokumen C58, C68 dan C69 adalah dokumen fotocopy yang diperlihatkan
aslinya, diperoleh dari tempat kejadian dan diserahkan oleh pemiliknya;-----------
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menelaah
apakah telah terjadi atau tidak terjadi persekongkolan dalam pelaksanaan lelang penyedia
barang/jasa kegiatan pengembangan SIMDUK dan Non SIMDUK pada Dispenduk dan
Capil Kota Semarang;--------------------------------------------------------------------------------
5. Menimbang bahwa yang dimaksud bersekongkol dalam tender/lelang menurut Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku
usaha dengan pihak lain secara terang-terangan maupun rahasia atas inisiatif pelaku
usaha maupun pihak lain untuk memenangkan pihak tertentu berupa pemberian
kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender kepada peserta tender secara langsung
maupun tidak langsung dengan melawan hukum;------------------------------------------------
6. Menimbang bahwa berdasarkan temuan di atas, telah terbukti Terlapor I mengubah atau
setidak-tidaknya menyetujui adanya perubahan ranking hasil evaluasi teknis yang
menguntungkan Terlapor II. Pada awalnya, berdasarkan hasil evaluasi teknis
CV. Dinatek Jaya Lestari menempati ranking pertama dan Terlapor II menempati
ranking kedua, namun pada akhirnya Terlapor II naik menjadi ranking pertama;-----------
7. Menimbang bahwa meskipun terbukti Terlapor I mengubah atau setidak-tidaknya
menyetujui adanya perubahan ranking hasil evaluasi teknis yang menguntungkan
Terlapor II, Majelis Komisi tidak menemukan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan
bahwa tindakan Terlapor I diambil atas permintaan Terlapor II atau berdasarkan
kerjasama dengan Terlapor II;----------------------------------------------------------------------
20
SALINAN
8. Menimbang bahwa selain itu, sampai pemeriksan ini berakhir, Majelis Komisi tidak
menemukan bukti adanya kerjasama baik antara Terlapor II dengan panitia lelang
maupun dengan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang ini;------------
9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Komisi berkesimpulan
tidak ditemukan bukti adanya persekongkolan dalam pelaksanaan lelang penyediaan
barang/jasa kegiatan pengembangan SIMDUK dan Non SIMDUK pada Dispenduk dan
Capil;----------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Menimbang bahwa selain yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisi juga menemukan
beberapa hal dalam pelaksanaan lelang SIMDUK dan Non SIMDUK pada Dispenduk
dan Capil untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait,
yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1. Panitia Lelang tidak melaksanakan ketentuan lelang secara konsisten dalam
bentuk antara lain:----------------------------------------------------------------------------
10.1.1. meluluskan peserta prakualifikasi yang tidak memiliki sertifikat
kualifikasi usaha jasa subbidang perawatan komputer, alat peralatan
elektronik dan telekomunikasi sebagaimana dicantumkan dalam
dokumen tatacara prakualifikasi;-----------------------------------------------
10.1.2. menerima peserta lelang yang tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha
jasa subbidang perawatan komputer, alat peralatan elektronik dan
telekomunikasi sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Rencana
Kerja dan Syarat (RKS);---------------------------------------------------------
10.1.3. Menolak dokumen surat pernyataan kinerja perusahaan baik dan tidak
masuk dalam daftar sanksi yang dibuat sendiri oleh peserta
prakualifikasi padahal telah sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan
dalam dokumen tatacara prakualifikasi;---------------------------------------
10.2. Lelang dilakukan secara tidak transparan karena Panitia Lelang tidak
memberitahukan kepada peserta lelang mengenai sistem evaluasi yang akan
digunakan dalam melakukan evaluasi teknis. Meskipun dalam RKS telah
disebutkan sistem evaluasi teknis yang digunakan adalah sistem pembobotan,
namun dalam aanwijzing disepakati bahwa sistem evaluasi teknis dengan
pembobotan sebagaimana tercantum dalam RKS tidak dituangkan dalam
dokumen lelang. Dengan demikian Panitia Lelang harus memberitahukan kepada
peserta lelang tentang sistem evaluasi teknis yang akan digunakan untuk
melakukan evaluasi teknis;-----------------------------------------------------------------
21
SALINAN
11. Menimbang bahwa meskipun tidak ditemukan bukti adanya persekongkolan, tindakan
panitia lelang yang melakukan perubahan nilai dalam evaluasi teknis mengakibatkan
persaingan usaha yang tidak sehat di antara peserta lelang;------------------------------------
12. Menimbang bahwa atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh panitia lelang,
Majelis Komisi memandang perlu memberikan saran kepada Kepala Dinas Pendaftaran
Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mengenakan sanksi administratif
kepada Panitia Lelang SIMDUK Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 sesuai peraturan
yang berlaku;------------------------------------------------------------------------------------------
13. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat
Pasal 43 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;--------------------------------------
MEMUTUSKAN
Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;----------------------------------------------------------------
Demikian diputuskan dalam Sidang Majelis Komisi, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2004,
oleh kami: Anggota Komisi, Faisal H. Basri, S.E., M.A., sebagai Ketua Majelis, Erwin
Syahril, S.H. dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis.
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 27 April 2004, oleh Ketua Majelis Komisi yang sama, dengan didampingi oleh para
Anggota Majelis Komisi tersebut diatas, dengan dibantu oleh : Dendy Rakhmat Sutrisno S.H.,
Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H.,
masing-masing sebagai Investigator dan Arnold Sihombing, S.H., Dinni Melanie, S.H.,
masing-masing sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pelapor ;-------------------------------------
Ketua Majelis,
t.t.d.
Faisal H. Basri S.E., M.A.
Anggota Majelis,
t.t.d
Erwin Syahril S.H.
Anggota Majelis,
t.t.d
Dr. Syamsul Maarif S.H., LL.M.
22
SALINAN
Panitera,
t.t.d
Arnold Sihombing, S.H.
t.t.d
Dinni Melanie, S.H.