SALINAN - Jogloabang...pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan,...

trRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI

TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN

HAK PENYANDANG DTSABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (31

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OL6 Nomor 69, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Mengingat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN,

PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN

HAK PENYANDANG DISABILITAS.

SK No 006421 A

BAB I

SALINAN


-2-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untukberpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Perencarlaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia.

3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadapPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas berdasarkan pada rencanainduk penyandang disabilitas, rencana aksi nasionalpenyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah

penyandang disabilitas provinsi.

4. Penghormatan adalah sikap menghargai ataumenerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan

segala hak yang melekat tanpa berkurang.5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara

sadar untuk melindungi, mengayomi, danmemperkuat hak Penyandang Disabilitas.

6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untukmemenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hakPenyandang Disabilitas.

SK No 00616? A

7. Rencana

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-3-

7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang

selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumenperencanaan dan penganggaran pembangunan terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas.

8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalahdokumen perencanaan dan penganggaran

pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang

merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.

9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsiadalah dokumen perencanaan dan penganggaran

pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang

merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkanantara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional

Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah

Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumenperencanaan dan penganggararL, serta pelaksanaan

terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusatdan tingkat daerah.

11. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalahpembangunan yang mengintegrasikanpengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang

Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaatpembangunan dalam seluruh tahapan pembangunanmeliputi Perencanaan, penganggaran,

Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional.

SK No 006163 A

Pasal 2


-4-

Pasal 2(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasiterhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untukmenyinergikan, mengharmonisasikan, danmengefektifkan pembangunan nasional dan daerah

terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas.

BAB IIPERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian

dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 4

(1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusununtuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangkapendek.

(2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka

panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluhlima) tahun.

SK No 0A6164 A

(3) Perencanaan


-5-

(3) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka

menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang

Disabilitas untuk periode setiap 5 (lima) tahun ditingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang

Disabilitas Provinsi untuk periode setiap 5 (lima)

tahun di tingkat daerah.(4) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangkapendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusundalam program dan kegiatan terkait Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan

penganggaran pembangunan tingkat pusat dan

tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Perencanaan Jangka Panjang

Pasal 5

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusundalam RIPD.

Pasal 6

(1) RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuata. visi;b. misi;c. sasaran strategis;

d. kebijakan;e. strategi implementasi; dan

f. target capaian.

SK No 0064?? A

(2) RrPD


-6-

(2) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7(1) Menteri mengoordinasikan kaji ulang RIPD setiap 5

(lima) tahun sekali.(2) Dalam mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri melibatkankementerian/lembaga dan pemerintah daerahprovinsi dan kabupaten/kota terkait.

(3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi bahan pertimbangan perubahan RIPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang RIPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur denganPeraturan Menteri.

Bagian KetigaPerencanaan Jangka Menengah

Pasal 9

(1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangkamenengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) disusun dalam Rencana Aksi Nasional PenyandangDisabilitas dan Rencana Aksi Daerah PenyandangDisabilitas Provinsi.

(2) Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitasdisusun mengacu pada RIPD dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional.

SK No 006166 A

(3) Rencana .

trRESIDENREPUELIK INDONESIA

-7 -

(3) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsidisusun mengacu pada Rencana Aksi NasionalPenyandang Disabilitas dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi.

(4) Menteri mengoordinasikan pen5rusunan Rencana AksiNasional Penyandang Disabilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan melibatkankementerian/lembaga serta pemerintah daerahprovinsi dan kabupaten/ kota.

(5) Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitasditetapkan oleh Menteri.

(6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsimengoordinasikan pen5rusunan Rencana Aksi DaerahPenyandang Disabilitas Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan PerangkatDaerah Provinsi terkait.

(7) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsiditetapkan oleh Gubernur.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunanRencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas danRencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsidiatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KeempatPerencanaan Jangka Pendek

Pasal 10

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disusundalam program dan kegiatan kementerian/lembaga danperangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaandan penganggaran pembangunan tingkat pusat dantingkat daerah.

SK No 006167 A

Pasal 11 ...


-8-

Pasal 1 1

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan

dan penganggaran pembangunan di tingkat pusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusunmengacu pada:

a. RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitassebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)

untuk kementerian / lembaga;

c. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dand. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dankabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalamdokumen perencanaan dan penganggaran

pembangunan di tingkat daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 disusun mengacu pada:

a. RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitassebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)

untuk kementerian / lembaga;

c. Rencana Aksi Daerah Penyandang DisabilitasProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (71untuk perangkat daerah;

d. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dane. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan

ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; danb. Pernyataan Anggaran Disabilitas.

SK No 006168 A

(4) Ketentuan

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-9-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumenPerencanaan dan penganggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan PeraturanMenteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalamnegeri.

BAB IIIPENYELENGGARAAN

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraanpembangunan nasional dan daerah.

(2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatankementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsidan kabupaten/kota terkait Penghormatanl,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas dalam dokumen perencanaan danpenganggaran pembangunan tingkat pusat dan

daerah.

Pasal 13

(1) Kementerian/lembaga melaksanakan program dankegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengacu pada:

SK No 006169 A

a. RIPD


-10-

a. RIPD;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional; dan

c. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.(2) Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

melaksanakan program dan kegiatan terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) mengacu pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi untuk perangkat daerah provinsi;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KabupatenlKota untuk perangkat daerahkabupaten/kota; dan

c. Rencana Aksi Daerah Penyandang DisabilitasProvinsi.

(3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan program dankegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh

kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsidan kabupatenlkota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (21.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 14

(1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadibagian dari Evaluasi pembangunan nasional dan

daerah.

SK No 006170 A

(2) Evaluasi


- 11-

(2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan membandingkan antara:a. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional

Penyandang Disabilitas, dan Rencana AksiDaerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengandokumen perencanaan dan penganggaran

kementerian/lembaga, perangkat daerahprovinsi, dan perangkat daerah kabupatenlkota;dan

b. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional

Penyandang Disabilitas, dan Rencana AksiDaerah Penyandang Disabilitas Provinsi denganpelaksanaan program dan kegiatankementerian/lembaga, perangkat daerahprovinsi, dan perangkat daerah kabupaten lkota.

Pasal 15

(1) Kementerian/lembaga melakukan Evaluasi atasdokumen perencanaan dan penganggaran sertapelaksanaan program dan kegiatankementerian/lembaga terkait Penghormatan,

Pelindungan, dan PemenuhAn hak Penyandang

Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Nasional

Penyandang Disabilitas.(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Menteri.

SK No 006171 A

Pasal 16. . .


_t2_

Pasal 16

(1) Perangkat daerah provinsi dan kabupatenlkotamelakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan danpenganggaran serta pelaksanaan program dankegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacupada Rencana Aksi Daerah Penyandang DisabilitasProvinsi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi untuk perangkat daerah provinsi; danb. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KabupatenlKota untuk perangkat daerah

kabupaten/kota.(3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan oleh:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi kepada Gubernur; dan

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten f Kota kepada Bupati/Walikota, untukselanjutnya dilaporkan oleh Bupati/Walikotakepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan hasil Evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

Menteri.

Pasal 17

Menteri mengoordinasikan Evaluasi penyelenggaraan

RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas,dan Rencana Aksi Daerah Penyandang DisabilitasProvinsi berdasarkan laporan hasil Evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (41.

SK No 006172 A

Pasal 18

BAB V

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU

KEPENTINGAN

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 18

Menteri melaporkan penyelenggaraan RIPD kepadaPresiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktuapabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadapPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur denganPeraturan Menteri.

Pasal 20(1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan

dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan,Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadapPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas.

(2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangkukepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dariorganisasi Penyandang Disabilitas dan pemangkukepentingan.

(3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui forumtematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan

dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran

pembangunan tingkat nasional dan daerah.

SK No OO617s A

(4) Pelaksanaan .


-14-

(a) Pelaksanaan forum tematik disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteribersama dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan

menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dalam negeri.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 2 1

Pendanaan bagi Perencanaan, Penyelenggaraan, danEvaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidakmengikat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

SK No 006174 A

Agar


-15-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Oktober 2Ol9PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 4 Oktober 2Ol9PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2079 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

dan Perundang-undangan,

ttd

SK No 006417 A

anna Djaman

Depu

FRESTDENREPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN

HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2oll tentang PengesahanConuention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenaiHak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pelaksanaan danperwujudan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan sertakebebasan dasar Penyandang Disabilitas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitasmengamanatkan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenaiPerencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalamPeraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untukmenyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunannasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, dalam rangkaefektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas, Pemerintah wajib merumuskan dalamrencana induk.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perencanaan,Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasiPenyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam prosesPerencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaltrasi terhadap Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

SK No 006176 A

Perencanaan


-2-

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri dari Perencanaan jangkapanjang, Perencanaan jangka menengah, dan Perencanaan jangkapendek. Perencanaan jangka panjang disusun dalam RIPD untuk periode

25 (dua puluh lima) tahun, Perencanaan jangka menengah disusundalam Rencana Aksi Penyandang Nasional Disabilitas dan Rencana AksiDaerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk setiap periode 5 (lima)

tahun, dan perencanaan jangka pendek disusun dalam program dankegiatan kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dankabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaanprogram dan kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerahprovinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan

dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan daerah.Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antaratarget capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, danRencana Aksi Daerah Penyandang Disabiiitas Provinsi dengan dokumenperencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadapPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak PenyandangDisabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingandalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadapPenghormatart, Pelindungan, dan Pemenuhan hak PenyandangDisabilitas dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasiPenyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan, berupa keterlibatanmelalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan

forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkatnasional dan daerah.

SK No 006177 A

II. PASAL


-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Ayat (1)

Kaji ulang merupakan upaya untuk melihat kesesuaianantara RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD

guna menyesuaikan dengan perkembangan dinamika,kondisi, dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas baik di tingkatdaerah, nasional, regional, maupun internasional.Hasil kaji ulang berisi rekomendasi tindak lanjut, sebagaiberikut:a. perlu dilakukan perubahan RIPD karena adanya

kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD gunamenyesuaikan dengan perkembangan dinamika, kondisi,dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas; atau

SK No 006178 A

b. tidak

trRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-4-

b. tidak perlu dil.akukan perubahan RIPD karena tidakadanya kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD gunamenyesuaikan dengan perkembangan dinamika, kondisi,dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas.Kaji ulang dilakukan pada setiap akhir 5 (lima) tahunpelaksanaan RIPD selama periode RIPD tersebut.

Ayat (21

Cukup jelas.Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (21

Cukup jelas.Ayat (3)

Huruf aYang dimaksud dengan "Analisis Inklusif DisabilitasBerbasis Data" adalah suatu pendekatan analisiskebijakan, program, dan kegiatan terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas dalam Perencanaan danpenganggaran pembangunan untuk mengetahuiperbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dankebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yangakurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

SK No 006179 A

Huruf b


-5-

Huruf bYang dimaksud dengan "Pernyataan Anggaran

Disabilitas" adalah sebuah dokumen yang disusun oleh

kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsidan kabupaten/kota yang berisi program dan kegiatanterkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon

perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dankebutuhan Penyandang Disabilitas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

SK No006180 A

Pasal19...


-6-

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalahorang perseorangan, kelompok masyarakat,pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah,asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadayamasyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkaitdengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "organisasi Penyandang Disabilitas"adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta

beranggotakan mayoritas Penyandan g Disabilitas.Ayat (3)

Forum tematik disabilitas merupakan wadah bagimasyarakat untuk memberikan masukan kepada Pemerintahdan Pemerintah Daerah dalam men5rusun program dankegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebihinklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal22Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6399

SK No 006181 A

PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN

EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN,

PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN

HAK PENYANDANG DI SABILITAS

RENCANA INDUK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangBerdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalahsetiap orang yang mengalami keterbatasan hsik, intelektual, mental,dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksidengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untukberpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnyaberdasarkan kesamaan hak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahanparadigma Penyandang Disabilitas, tidak lagi dipandang sebagai objekyang perlu diberikan bantuan (charity-based) namun sebagai subjekyang diberikan jaminan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak asasi manusia (human ights-based). Disabilitas saat

ini juga dipandang sebagai isu multisektor, tidak hanya terkait sektorsosial saja namun juga berkaitan dengan sektor lainnya, antara lainpendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja,peradilan, dan komunikasi,

SK No006182 A

Sejalan. . .


-2-

Sejalan dengan upaya perubahan paradigma tersebut,Pemerintah berkomitmen melaksanakan mandat Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untukmenJrusun berbagai peraturan pelaksanaannya dan Rencana Induk.Salah satu peraturan pelaksanaan tersebut adalah PeraturanPemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasiterhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan HakPenyandang Disabilitas untuk menjadi acuan bagi Pemerintah danPemerintah Daerah dalam melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan,

dan Evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait Penyandang

Disabilitas, baik jangka menengah maupun jangka pendek, yang lebihinklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pembangunan Inklusif Disabilitas membutuhkan sinergi,

harmonisasi, dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan.Untuk itu, disusun Rencana Induk sebagaimana diamanatkan oleh

Pasal 27 ayat (21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas. Rencana Induk yang memuat visi, misi,sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaianyang secara sistematis dilaksanakan dan dikolaborasikan antarkementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan

kabupatenf kota, serta pemangku kepentingan. Rencana Induk yang

untuk selanjutnya disebut Rencana Induk Penyandang Disabilitasatau disingkat RIPD, dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana AksiNasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah

Penyandang Disabilitas Provinsi. Dengan adanya acuan yang jelas

untuk Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan

kegiatan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas olehkementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan

kabupatenf kota, maka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas dapat terwujud dengan optimal.

SK No006183 A

B. Maksud

trRESIDENREFUBLIK INDONESIA

-3-

B. MaksudRIPD dimaksudkan untuk:

1. menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalammen5rusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada

Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;

2. melengkapi dan menjabarkan kerangka Perencanaan,

Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan3. menjadi acuan pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua

kebijakan di tingkat nasional maupun daerah agar memberikan

dampak optimal pada Penyandang Disabilitas.

C. T\rjuanRIPD ditujukan sebagai acuan dalam Perencanaan,

Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh

kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan

kabupatenlkota untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi

Penyandang Disabilitas. Tujuan umum tersebut dapat dijabarkansecara khusus sebagai berikut:1. tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif dan

akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;2. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi

Penyandang Disabilitas ;

3. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untukberpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan,

serta berbagai kegiatan lainnya; dan4. terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas.

D. Kedudukan RIPD

RIPD disusun dengan mengacu pada instrumen kebijakan baikdi tingkat internasional maupun nasional, antara lain sebagai berikut:

SK No006184 A

1. Konvensi

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

-4-

1. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang DisabilitasKonvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas telahdiratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun2OII tentang Pengesahan Conuention on the Rights of Persons withDisabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).Melalui ratifikasi ini, Pemerintah berkomitmen melaksanakanPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak PenyandangDisabilitas.

2. Tlrjuan Pembangunan BerkelanjutanPemerintah telah berkomitmen melaksanakan tujuanpembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Pencapaian T\rjuanPembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan tujuanpembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapapun,Penyandang Disabilitas secara implisit menjadi target maupunindikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:a. tujuan I, yaitu: mengakhiri segala bentuk kemiskinan

dimanapun;b. tujuan IV, yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif

dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjanghayat untuk semua;

c. tujuan VIII, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktifdan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

d. tujuan X, yaitu: mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;e. tujuan XI, yaitu: menjadikan kota dan permukiman inklusif,

aman, tangguh, dan berkelanjutan; danf. tujuan XVI, yaitu: menguatkan masyarakat yang inklusif dan

damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses

keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang

efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

SK No006185 A

3. Undang-Undang


-5-

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 mengatur proses

perencanaan pembangunan nasional yang melingkupi serangkaianpenyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang, menengah, dan tahunan. Agar Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah dan PemerintahDaerah, serta Rencana Strategis kementerian/lembaga danperangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota efektif bagi

terselenggaranya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas, penjabaran program dan kegiatannyaperlu mengacu kepada RIPD.

RIPD melengkapi sistem perencanaan pembangunan nasionaluntuk mewujudkan pembangunan lebih inklusif bagi Penyandang

Disabilitas, sebagaimana dijelaskan melalui Bagan Kedudukan RIPD

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

Pembangunan rnklusrf yang menJamrn terselenggaranya Penghormatan, Pelrndungan dan Pemenuhan Hak PenyandanB Drsabrlrtas

J

zIz

+

lbnvcnsi Hak-hak Penyandant Dlsabilita5 Tuiuan Pcmbinlunan Berkllanrut.n

Organrsasi Parangkat

Dacrah (OPD)

RPJMN RENSTRA RPJMO RENSTRA

RAD PD

Provinsi

P!mGrintahDacrah

pedoman

RAN PD

penpbaranpenrabaran

RKPD RENJARKP RENJA

pedoman

RAPBD RKARXARAPBN

NASIONATKrmenterian/

Lcmbaga

acuan pedoman

R

I

P

D

SK No 006186 A

RIPD

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

-6-

RIPD menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunanyang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam kerangkaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional baik di tingkat pusatmaupun daerah. RIPD dijabarkan lebih lanjut setiap lima tahunnyadalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk menjadiacuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas di tingkatpusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsiuntuk menjadi acuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitasbagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitasmenjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan ditingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalamRencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja kementerian/lembaga, dan

Rencana Kegiatan dan Anggaran kementerian/lembaga. Demikianpula, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi menjadiacuan pen5rusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkatdaerah baik provinsi maupun kabupaten/kota meliputi program dankegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kegiatan dan

Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II .

SK No 006187 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA

-7 -

BAB II

VISI DAN MISI

VisiVisi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan disegala bidang bagi Penyandang Disabilitas.

2. MisiMisi RIPD sebagai berikut:a. menciptakan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas,

implementatif, dan berfokus pada capaian pelaksanaan

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas;b. meningkatkan harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, danPemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

c. mendorong perwujudan masyarakat inklusif yang dapatmendukung pelaksanaan kebijakan Pembangunan InklusifDisabilitas; dan

d. meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas untukmendukung pelaks arraar, Pembangunan Inklusif Disabilitas.

Visi dan misi ini menjadi tuntunan dalam menjabarkan sasaran dan

langkah-langkah strategis, serta target dari RIPD ke dalam berbagaiprogram dan kegiatan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitassehingga Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas dapat terwujud.

1

SK No006188 A

BABIII ...


-8-

BAB III

PEMBANGUNAN INKLUSIF DISABILITAS

Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan untuk menjaminseluruh kelompok masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas, terlibatdalam seluruh proses pembangrlnan, baik pada proses Perencanaan,

Penyelenggaraan, maupun Evaluasi di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakatinklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai

keberagaman masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Pembangunan

Inklusif Disabilitas didasarkan pada prinsip seperti partisipasi seluruhpemangku kepentingan, nondiskriminasi, dan aksesibilitas.

Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan denganpendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dankebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses

menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan,

Penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatanPemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitasdibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dantingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitasmembutuhkan perlakuan yang berbeda.

RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara

bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkanPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang

Disabilitas;2. penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;

3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang

Disabilitas;4. pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;

SK No006189 A

5. pewujudan. . .

FRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-9 -

5. pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;6. pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan7. akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang

Disabilitas.Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan,

strategi implementasi, target capaian, dan penanggung jawab.Pelaksanaan masing-masing sasaran strategis melibatkan beberapakementerian/lembaga sebagai Penanggung Jawab Utama dan berbagaikementerian/lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dankebupaten/kota terkait sebagai Penanggung Jawab Pendukung. Peran

Penanggung Jawab Utama meliputi koordinasi dan/atau pelaksanaanstrategi implementasi melalui berbagai program dan kegiatan sesuaitugas, fungsi, dan kewenangannya. Sedangkan peran Penanggung JawabPendukung adalah menunjang pelaksanaan berbagai program dankegiatan dari Penanggung Jawab Utama dengan program dan kegiatan,penyediaan data dan informasi, dan/atau dukungan lain sesuai tugas,fungsi dan kewenangan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerahprovinsi dan kabupatenlkota pendukung. Kementerian/lembaga sertapemerintah daerah provinsi dan kabupaten I kota menggunakan instrumenperencanaan dan penganggaran untuk memastikan program dan kegiatanyang disusun inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pada awal pelaksanaan RIPD, koordinasi dilakukan untukmenentukan sekurang-kurangnya data dasar (baseline) yang akandigunakan untuk menentukan dan menghitung capaian target, rencanapencapaian target untuk masing-masing periode fiangka pendek,

menengah, dan panjang), program dan kegiatan pendukung pencapaian

target, serta peran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintahdaerah provinsi dan kabupaten/kota terkait. Koordinasi dapat dilakukankembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisipelaksanaan RIPD. Rincian dari sasaran strategis, kebijakan, strategiimplementasi, target capaian, dan kementerian/lembaga serta pemerintahdaerah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi Penanggung JawabUtama dan Penanggung Jawab Pendukung dijabarkan pada Tabel SasaranPembangunan Inklusif Disabilitas.

SK No 006423 A

Tabel

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-10-

Tabel Sasaran Strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t

Strategi Implementasi

(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

1. PendataanPerencanaanInklusifPenyandangDisabilitas.

dan

bagi

1. Kebijakan I:PengumpulanharmonisasiPenyandangDisabilitassektor.

dandata

lintas

1. Meningkatkankepemilikan dokumenkependudukanPenyandang Disabilitas.

1. Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentangpentingnya kepemilikandokumen kependudukanPenyandang Disabilitasdengan mengoptimalkanperan desa.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Dalam

Negeri.2. Kementerian Sosial.

Penanggung JawabPendukung:1. Badan Pusat Statistik.

2. Kementerian PerencanaanPembangunanNasional/Badan

SK No 003001 C

2. Tersedianya .


- 11-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Tersedianya dokumenkependudukan (KartuKeluarga, Akta Kelahiran,Akta Kematian, AktaPerkawinan, Akta Perceraian,

dan sebagainya) bagi

Penyandang Disabilitas.

PerencanaanPembangunan Nasional.

3. Kementerian Desa,Pembangunan DaerahTertinggal, danTransmigrasi.

SK No 003002 C

2. MenSrusun

PRES IDENREFUBLIK INDONESIA

-t2-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Men5rusun PeraturanMenteri tentangpedoman

penyelenggaraan sistem

data terpilahPenyandang Disabilitasberdasarkan ragam

disabilitas yang berlakubagi setiap sektor ditingkat pusat dan

daerah per tahun.

Tersedianya Peraturan Menteritentang pedoman

penyelenggaraan sistem dataterpilah Penyandang Disabilitasbagi setiap sektor di tingkatpusat dan daerah pertahun.

Penanggung Jawab Utama:

Kementerian Sosial.

Penanggung JawabPendukung:

1. Kementerian PerencanaanPembangunanNasional/BadanPerencanaanPembangunan Nasional.

2. Kementerian DalamNegeri.

3. Badan Pusat Statistik.

SK No 003003 C

3. Menyelenggarakan


-13-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. Menyelenggarakanpendataan Penyandang

Disabilitas di seluruhsektor di tingkat pusatdan daerah.

1. Tersedianya profil tahunanPenyandang Disabilitasberdasarkan Pedoman

Penyelenggaraan Sistem DataTerpilah Disabilitas bagi

setiap sektor di tingkat pusatdan daerah.

2. Tersedianya data pilahnasional tahunan Penyandang

Disabilitas.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Sosial.

2. Badan Pusat Statistik.

Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian/lembaga.2. Pemerintah Daerah

Provinsi danKabupatenlKota.

SK No 003004 C

4. Melakukan


-14-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

4. Melakukanpemantauan danevaluasi pendataanPenyandang Disabilitas.

Tersedianya laporan tahunanhasil pemantauan dan evaluasiyang mencakup ketersediaandata terpilah Penyandang

Disabilitas, meliputi kesesuaiandata dengan penyelenggaraan

sistem data terpilah disabilitasserta penggunaannya dalamPerencanaan dan penJrusunan

program dan kegiatan oleh

kementerian/lembaga danperangkat daerah.


1. Kementerian Sosial.

2. Kernenterian PerencanaanPembangunanNasional/BadanPerencanaanPembangunan Nasional.


1. Kementerian/lembaga.

2. Pernerintah DaerahProvinsi danKabupaten lKota.

SK No 003005 C

2. Kebijakan II

PRES IDENREPUBLIK INOONESIA

-15-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Kebijakan II:PelibatanPenyandangDisabilitas dalamproses Perencanaandan penganggaranyang inklusif bagiPenyandangDisabilitas.

1. Menyusun mekanismeforum tematikdisabilitas dalamproses Perencanaan danpenganggaran.

2. Mengoptimalkanpembinaan oleh

Pemerintah kepada

Pemerintah Daerah

tentang inklusifitasPenyandang Disabilitasdalam Perencanaan danpenganggaran.

1. Terlaksananya forum tematikdisabilitas dalam proses

Perencanaan danpenganggaran.

2. Tersedianya PeraturanDaerah/kebijakan yangmendukung pemenuhan hakPenyandang Disabilitas sesuai

dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Perencanaan

PembangunanNasional/BadanPerencanaanPembangunan Nasional.

2. Kementerian Keuangan.



SK No 003006 C

Penanggung Jawab . .'.

PRES IDENREPU BLIK INDONESIA

-t6-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

Penanggung JawabPendukung:1 . Kementerian/ lembaga.

2. Pemerintah Daerah

Provinsi dan

Kabupaten lKota.3. Mengintegrasikan isu

disabilitas dalampen)rusunan Rencana

Pembangunan JangkaPanjang, Rencana

Pembangunan Jangka

Terlaksananya program dan

kegiatan Pembangunan InklusifDisabilitas di seluruhkementerian/lembaga danPemerintah Daerah.


1. Kementerian Perencanaan

Pembangunan

Nasional/BadanPerencanaan

Pembangunan Nasional.

SK No 003007 C

Menengah

PRES IDENREPIJBLIK INDONESIA

-t7-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

Menengah Nasional,Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah

Daerah, Rencana KerjaPemerintah, Rencana

Kerja PemerintahDaerah, Rencana

Strategis, dan Rencana

Kerjakementerian/lembagadan Pemerintah Daerah.




Penanggung JawabPendukung:1 . Kementerian/ lembaga.


Provinsi danKabupaten lKota.

SK No 003008 C

2. Penyediaan

PRE S I DENREPUBLIK INDONESIA

-18-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. PenyediaanlingkunganhambatanPenyandang

Disabilitas.

tanpabagi

1. Kebijakan I:

Peningkatanpelayanan danfasilitas publik yang

mudah diakses bagi

Penyandang

Disabilitas.

1. Memasukkan materitentang pemahaman

terhadap isu disabilitas(sensitivitas disabilitas)dalam programpendidikan danpelatihan Aparatur SipilNegara

kementerian/lembagadan Pemerintah Daerah.

Terselenggaranya pelatihansensitivitas disabilitas bagi

seluruh Aparatur Sipil Negara

kementerian/lembaga danPemerintah Daerah.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian

Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

Birokrasi.2. Kementerian Dalam

Negeri.

3. Lembaga AdministrasiNegara.


SK No 003009 C

PenanggungJawab. . .

PRES IDENREPUELIK INDONESIA

-19-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)



2. Mengembangkanstandar operasionalpenyediaan fasilitas danlayanan publik yangmudah diakses bagiPenyandang Disabilitas.

Tersedianya fasilitas danlayanan publik yang mudahdiakses oleh Penyandang

Disabilitas.


1. Kementerian Pekerjaan

Umum dan PerumahanRalryat.

SK No 003010 C

2. Kementerian

PRE S I DENREPIJBLIK INDONESIA

-20-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Kernenterian

Perhubungan.

Penanggung JawabPendukung:1 . Kementerian f lembaga.


Provinsi dan

Kabupaten lKota.3. Memastikan indikator

Standar PelayananMinimal sesuai denganprinsip nondiskriminasi

1. Terselenggaranya layanankebutuhan dasar yang mudahdiakses dan nondiskriminatif

Penanggung Jawab Utama:Kementerian Dalam Negeri.

SK No 003011 C

dan


-2t-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

dan akomodasi yanglayak bagi PenyandangDisabilitas.

terhadap Penyandang

Disabilitas

2. Tersedianya standar danpedoman bagi pelayananpenanganan kebencanaan

bagi Penyandang Disabilitassesuai dengan ketentuanStandar Pelayanan Minimal.

Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Pekerjaan

Umum dan PerumahanRakyat.

2. Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.

3. Kementerian Kesehatan.4. Kementerian Sosial.5. Kementerian

Perhubungan.

6. Badan NasionalPenanggulangan Bencana.

SK No 003012 C

7. Pemerintah


-22-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

7. PemerintahProvinsiKabupaten/Kota.

Daerahdan

4. Memasukkan variabeldisabilitas dalaminstrumen penilaianpelayanan dan fasilitaspublik olehkementerian/lembagadan Pemerintah Daerah.

1. Tersedianya instrumenpenilaian pelayanan danfasilitas publik yangmemasukkan variabeldisabilitas.

2. Terselenggaranya kepatuhanpenyediaan layanan danfasilitas publik sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimal.


Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara danReformasi Birokrasi.



SK No 003013 C

3. Meningkatnya


-23-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

t2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. Meningkatnya kepuasanPenyandang Disabilitasterhadap fasilitas dan layananpublik.

Pembangunan




3. Ombudsman RepublikIndonesia.

4. Badan Pemeriksa

Keuangan.

5. Badan Pengawasan

Keuangan danPembangunan.

SK No 003014 C

5.Melaksanakan...


-24-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

5. Melaksanakanpemantauan danevaluasi pelaksanaanpenyediaan layananpublik yang mudahdiakses oleh


1. Terselenggaranyapemantauan dan evaluasiterhadap kualitas pelayananpublik yang mudah diaksesbagi Penyandang Disabilitas.

2. Terselenggaranya auditterhadap bangunan danfasilitas publik yang mudahdiakses bagi Penyandang

Disabilitas.


Pendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi.

2.Kementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRalryat.


Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian/lembaga.

SK No 003015 C

2. Pernerintah

PRES IDENREFUELIK INDONESIA

-25-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. PemerintahProvinsiKabupaten lKota

Daerahdan

2. Kebljakan II:Akses permukimanyang terjangkau danmudah diakses bagiPenyandangDisabilitas.

1. Meningkatkandukungan penyediaanpermukiman yanglayak, terjangkau, danyang mudah diaksesoleh PenyandangDisabilitas, termasukakses terhadap energidan listrik padaperumahan bagiPenyandang Disabilitas.

Tersedianya permukimanyang mudah diakses olehPenyandang Disabilitas. Aksesmeliputi jalan, ruang publik(ruang terbuka hijau dantempat ibadah), serta saranaprasarana dan infrastukturdasar (air, sanitasi, sertaenergi dan lisrik).

1 Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Pekerjaan

Umum dan PerumahanRa}ryat.

2. Kementerian Energi danSumber Daya Mineral.

SK No 003016 C

2.Tersedianya...


-26-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Tersedianya fasilitasipembiayaan perumahan bagiPenyandang Disabilitasdengan memanfaatkanprogram perumahan yangmemberikan prioritasdan/atau kemudahan bagiPenyandang Disabilitas.

3. Tercapainya peningkatanjumlah PenyandangDisabilitas yang tinggal dipermukiman yang layak.



Pembangunan





Provinsi danKabupaten/Kota.

SK No 003017 C

2. Mendorong


-27 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4t

Penanggung Jawab

(s)

2. Mendorong PemerintahDaerah untukmenetapkan PeraturanDaerah mengenaibangunan gedung yangmenerapkan standarbangunan yang mudahdiakses olehPenyandang Disabilitas.

Tersedianya Peraturan Daerahmengenai bangunan gedungyang menerapkan standarbangunan yang mudah diaksesoleh Penyandang Disabilitassesuai Peraturan MenteriPekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.


Pemerintah Daerah Provinsidan Kabupaten/Kota.

Penanggung

Pendukung:1. Kementerian

Negeri.

2. KementerianUmum dan

Ralryat.

Jawab

Dalam

Pekerjaan

Perumahan

SK No 003018 C

3. Kebijakan IIL . .


-28-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

3. Kebijakan III:Penyediaan layanantransportasi publikyang mudah diakses

dan ramahdisabilitas.

1. Menyediakanprasarana, sarana, danlayanan transportasibeserta kelengkapannyayang mudah diaksesdan ramah disabilitas.

1. Tersedianya kebijakan danstandar operasional layanantransportasi publik, baikdarat, laut, maupun udarayang mudah diakses danramah disabilitas.

2. Tersedianya prasarana,sarana, dan layanantransportasi besertakelengkapannya yangdiselenggarakan Pemerintah,Pemerintah Daerah, danswasta yang mudah diaksesdan ramah disabilitas.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Pekerjaan

Umum danPerumahan Ralryat.

2. KementerianPerhubungan.

PenanggungPendukung:1. Kementerian

Negeri.2. Pernerintah

ProvinsiKabupaten f Kota.

Jawab

Dalam

Daerahdan

SK No 003019 C

2. Menyelenggarakan


-29-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Menyelenggarakanpelatihan tentangstandar pelayanan yangresponsif dan sensitifterhadap kebutuhanPenyandang Disabilitasbagi petugas layanantransportasi publik,baik darat, laut,maupun udara.

1. Tersedianya modul dankurikulum pelatihan bagipetugas layanan transportasipublik, baik darat, laut,maupun udara yang responsifdan sensitif terhadapkebutuhan PenyandangDisabilitas.

2.Terselenggaranya pelatihanlayanan yang responsif dansensitif terhadap kebutuhanPenyandang Disabilitas bagipetugas layanan transportasipublik, baik darat, laut,maupun udara.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Pekerjaan

Umum dan PerumahanRakyat.

2. KementerianPerhubungan.

Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Dalam

Negeri.2. Pemerintah Daerah

Provinsi danKabupaten lKota.

SK No 003020 C

4. Kebijakan IV


-30-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

4. Kebijakan IV:

Penyediaan sistemkomunikasi daninformasi publikyang mudahdiakses, andal, danresponsif terhadapkebutuhanPenyandangDisabilitas.

1. Menyusun kebijakandan standar operasional

layanan komunikasi dan

informasi publik yangmudah diakses, andal,

dan responsif terhadapkebutuhan Penyandang

Disabilitas.

1. Tersedianya kebijakan danstandar operasional layanankomunikasi dan informasipublik yang mudah diakses,

andal, dan responsif terhadapkebutuhan PenyandangDisabilitas.

2. Tersedianya layanankomunikasi dan informasipublik yang mudah diakses,

andal, dan responsif terhadapkebutuhan Penyandang

Disabilitas.

Penanggung Jawab Utama:Kementerian Komunikasidan Informatika.



SK No 003021 C

2. Meningkatkan


-31 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Meningkatkan kapasitasPenyandang Disabilitasdalam mengaksesinformasi publik melaluipemanfaatan teknologi.

1. Tersedianya kurikulumpelatihan sistem teknologi daninformasi publik bagiPenyandang Disabilitas.

2. Tersedianya pelatihan sistemteknologi dan informasi publikbagi Penyandang Disabilitas.


Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Sosial.


3. Pemerintah DaerahProvinsi danKabupaten lKota.

SK No 003022C

5. Kebijakan V


-32-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

5. Kebijakan V:

Penyediaan akses

dan kemudahandalam beribadahbagi Penyandang

Disabilitas.

1. Meningkatkan aksesPenyandang Disabilitasterhadap infrastrukturdan sarana prasaranarumah ibadah.

1. Tersedianya infrastruktur dansarana prasarana rumahibadah yang mudah diaksesoleh Penyandang Disabilitas.

2. Tersedianya penerjemahbahasa isyarat dalampenyampaian ceramahkeagamaan, khususnya dirumah ibadah.

3. Tersedianya informasikeagamaan, baik melaluimedia visual maupun audio,yang mudah diakses olehPenyandang Disabilitas.

Penanggung Jawab UtamaKementerian Agama.

Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Pekerjaan

Umum dan PerumahanRalryat.

2. Kementerian Komunikasidan Informatika.

3. Kementerian DalamNegeri;

SK No 003023 C

4. Pemerintah

PRE S IDENREPUBLIK INDONESIA

-33-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

{2t


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

4. PemerintahProvinsiKabupate n I Kota

Daerahdan

2. MeningkatkankemudahanPenyandang Disabilitasdalam menjalankanibadah dan ziarah suci.

Tersedianya layanan ibadah dan

ziara}l suci yang ramah dan yangmudah diakses oleh Penyandang

Disabilitas.

Penanggung Jawab UtamaKementerian Agama.

Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Dalam

Negeri.

2. Kementerian Luar Negeri.

SK No 003024C

3. Pemerintah


-34-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. PemerintahProvinsiKabupate n I Kota

Daerah

dan

3. Pelindungan hakdan akses politikdan keadilan bagi

Penyandang

Disabilitas.

1. Kebijakan I:

Menjamin hakpolitik secara penuhbagi Penyandang

Disabilitas untukberpartisipasi dalampemilihan umumtanpa diskriminasi.

1. Memastikan inklusifitasbagi Penyandang

Disabilitas dalam setiap

tahapanpenyelenggaraan

pemilihan umum tanpadiskriminasi.

1. Tersedianya akses bagi

Penyandang Disabilitas yang

memiliki hak pilih untukdapat menggunakan hakpilihnya dalam setiap tahapanpenyelenggaraan pemilihanumum tanpa diskriminasi.

Penanggung Jawab Utama:1. Komisi Pemilihan Umum

Pusat dan Daerah.2. Badan Pengawas Pemilu

dan Panitia Pengawas

Pemilu.

SK No 003025 C

2. Tersedianya


-35-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2.Tersedianya akses bagi

Penyandang Disabilitas untukberpartisipasi sebagai

penyelen ggara pemilihanumum

3. Tersedianya TempatPemungutan Suara yangdapat diakses oleh


PenanggungPendukung:1. Kementerian

Negeri.


Jawab

Dalam

Daerahdan

SK No 003026 C

4. Tersedianya


-36-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

4. Tersedianya kebijakan yangmengatur tentang partisipasiPenyandang Disabilitas dalampemilihan umum (sebagai

pemilih dan penyelenggara

pemilihan umum).

2. MeningkatkanketerwakilanPenyandang Disabilitasdalam politik.

Tercapainya peningkatan jumlahPenyandang Disabilitas yang

duduk dalam lembaga legislatif.

SK No 003027 C

2. Kebrjakan II


-37 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Kebijakan II:

PelindunganPenyandang

Disabilitas darikekerasan,

eksploitasi, danpenelantaran dalamproses peradilan dantahapanpelaksanaanputusan.

1. Mengembangkan

standar pemeriksaanyang meliputi kualifikasipenuntut umum,penyidik, hakim,petugas

pemasyarakatan,pendamping disabilitas,pendamping hukum,advokat, danpenerjemah; prosedurpemeriksaan; serta

fasilitas dan layanan

1. Tersusunnya standarpemeriksaan yang layak bagiperadilan PenyandangDisabilitas denganmelibatkan organisasiPenyandan g Disabilitas.

2. Tersedianya akomodasi yanglayak sesuai kebutuhan bagiPenyandang Disabilitas yangberhadapan dengan hukum.

3. Tersedianya akses bantuanhukum bagi PenyandangDisabilitas yang berhadapandengan hukum.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Hukum dan

HAM.2. Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

3. Kejaksaan RepublikIndonesia.

4. Mahkamah Agung.

5. Mahkamah Konstitusi.

SK No 003028 C

yang


-38-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

yang layak bagiperadilan Penyandang

Disabilitas.



Pembangunan





SK No 003068 C

2. Melaksanakan


-39-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Melaksanakan edukasikepada aparat penegak

hukum dan pemberibantuan hukum tentangpenanganan kasus yangmelibatkan Penyandang

Disabilitas.

1. Tersedianya riset yangmenjadi dasar penyusunanmodul sensitisasi,pengenalan, dan layanan yanginklusif disabilitas bagi aparatpenegak hukum dan pemberibantuan hukum.

2. Tersedianya modulsensitisasi, pengenalan, danlayanan yang inklusif bagiPenyandang Disabilitas untukaparat penegak hukum.


1. Kementerian Hukum danHAM.

2. Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

3. Kejaksaan RepublikIndonesia.

4. Mahkamah Agung.

5. Mahkamah Konstitusi.


Pembangunan

Nasional/Badan

SK No 003069 C

3. Tersedianya


-40-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. Tersedianya pelatihansensitivitas disabilitas bagiseluruh aparat rumahtahanan dan lembagapemasyarakatan.

4. Tersedianya aparat penegak

hukum dan pemberi bantuanhukum yang responsifterhadap isu disabilitas.

Perencanaan




Pembangunan





SK No 003105 C

3. Mengembangkan


-4t-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. Mengembangkan

standar dan mekanismepengawasan terhadappemenuhan hak-hakPenyandang Disabilitasyang berhadapandengan hukum.

1. Tersedianya mekanismepengaduan masyarakat.

2. Tersedianya mekanismepenanganan dan penyelesaian

pengaduan.

Penanggung Jawab Utama:Kementerian Hukum danHAM.

Penanggung JawabPendukung:1. Ombudsman Republik

Indonesia.2. Komisi Kepolisian

Nasional.

3. Komisi KejaksaanRepublik Indonesia.

4. Komisi Yudisial.

SK No 003037 C

3. Kebijakan III .


-42-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

1. Menyelenggarakan

sosialisasi dankampanye publikmelalui berbagai media

tentang Pelindunganterhadap tindakkekerasan bagiPenyandang Disabilitas.

1. Tersedianya media yangmemberikan informasiPelindungan terhadap tindakkekerasan bagi PenyandangDisabilitas.

2. Tercapainya peningkatankonten informasi publik untukpencegahan tindak kekerasanbagi Penyandang Disabilitas.


Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Hukum dan

HAM.



3. Kebijakan III:Peningkatankesadaran

PelindunganterhadapkekerasanPenyandang

Disabilitas.

akan

tindakbagi

SK No 003038 C

2. Melaksanakan


-43-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Melaksanakaninternalisasi hasil studiatau riset terkait tindakkekerasan terhadapPenyandang Disabilitaske dalam materisosialisasi dankampanye publik.

1. Tersedianya riset atau kajianterkait tindak kekerasanterhadap PenyandangDisabilitas yang digunakandalam sosialisasi dankampanye publik.

2. Tercapainya peningkatanjumlah sosialisasi dan

kampanye publik yangdilakukan berdasarkan risetatau studi termutakhir.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Komunikasi

dan Informatika.2. Kementerian Riset,

Teknologi, dan PendidikanTinggi.

3. Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia.

SK No 003039 C

Penanggung Jawab


-44-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Perencanaan



4. Pemberdayaan dankemandirianPenyandang

Disabilitas.

1. Kebijakan I:Meningkatkankapasitas layananhabilitasi dan

1. Memberikan pelatihanpenguatan kapasitaskepada pemberi layananhabilitasi dan

1. Tersedianya pedoman layananhabilitasi dan rehabilitasi bagiPenyandang Disabilitas.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Sosial.

2. Kementerian Kesehatan.

SK No 003040 C

rehabilitasi . . .

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-45-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4t

Penanggung Jawab

(s)

rehabilitasi olehlembaga danmasyarakat.

rehabilitasi dari lembaga

dan masyarakat.2. Tercapainya peningkatan

jumlah pelatihan penguatankapasitas kepada pemberilayanan habilitasi danrehabilitasi dari lembaga danmasyarakat.

3. Tercapainya penguatanpelaksanaan layananhabilitasi dan rehabilitasi darilembaga dan masyarakat.

4. Tercapainya peningkatanketerlibatan masyarakatdalam layanan habilitasi danrehabilitasi.


Pembangunan




3. KementerianKetenagakerjaan.


SK No 003041 C

2. Meningkatkan .


-46-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Meningkatkan jumlahlayanan habilitasi danrehabilitasi yang sudahmengimplementasikankurikulum danpedoman habilitasi danrehabilitasi berbasismasyarakat.

1. Tersedianya kurikulum danpedoman layanan habilitasidan rehabilitasi berbasismasyarakat di seluruhprovinsi.

2. Tercapainya peningkatanjumlah layanan habilitasi dan

rehabilitasi yangmenggunakan kurikulum danpedoman habilitasi dan

rehabilitasi berbasismasyarakat.

Penanggung Jawab Utama1. Kementerian Sosial.

2. Kernenterian Kesehatan




SK No 003042C

3. Kementerian


-47-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)



2. Kebijakan II:

Meningkatkandukungan dankapasitaspendampingmasyarakat dalammelakukanpendampingan bagi

Penyandang

Memperkuat kapasitaspendamping (sepertiPekerja Sosial, KaderPemberd ay aar, M asyarakatDesa, pendamping desa,dan karang taruna) dalammelakukan pendampinganbagi PenyandangDisabilitas dankeluarganya.

Tersedianya pendamping

masyarakat yang mampumelakukan pendampingan bagi

Penyandang Disabilitas dankeluarganya sesuai kebutuhan.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Sosial.2. Kementerian Desa,

Pembangunan DaerahTertinggal, danTransmigrasi.

SK No 003043 C

Disabilitas


-48-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

Disabilitaskeluarganya

dan Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Perencanaan



SK No 003044 C

3. Kebijakan III


-49-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. Kebijakan III:Meningkatkancakupan programkesejahteraan sosial

bagi Penyandang

Disabilitas miskindan rentan.

Memastikan pelaksanaanprogram kesejahteraansosial di tingkat pusat dandaerah berjalan sinergis.

Tercapainya peningkatan j umlahPenyandang Disabilitas miskinyang mengakses programkesejahteraan sosial sesuai

dengan kondisi dankebutuhannya.

Penanggung Jawab UtamaKementerian Sosial.


Pembangunan




SK No 003056 C

5. Pewujudan


-50-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

1. Kebijakan I:

Memperkuatpemahaman tentangketenagakerjaaninklusif padakementerian/lembaga,Pemerintah Daerah,Badan Usaha MilikNegara, BadanUsaha Milik Daerah,dan swasta diseluruh sektor.

1. Menyusun modulpelatihan sensitivitasdisabilitas yangdigunakan sebagaistandar pemberianedukasi olehkementerian/ lembaga,Pemerintah Daerah,Badan Usaha MilikNegara, Badan UsahaMilik Daerah, danswasta di seluruhsektor.

Tersusunnya modul pelatihansensitivitas disabilitas yang

digunakan sebagai standarpemberian edukasi oleh

kementerian/lembaga,Pemerintah Daerah, Badan

Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, dan swasta

di seluruh sektor.


Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

Birokrasi.2. Kementerian

Ketenagakerjaan.

3. Kementerian Badan Usaha

Milik Negara.

4. Lembaga AdministrasiNegara.

5. Pewujudan ekonomiinklusif bagi

Penyandang

Disabilitas.

SK No 003057 C

5. Pemerintah


-51 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

5. PemerintahProvinsiKabupatenlKota

Daerahdan





SK No 003045 C

2. Mengintegrasikan


-52-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Mengintegrasikanmateri pelatihansensitivitas disabilitaspada pemberian edukasiolehkementerian/lembaga,Pemerintah Daerah,Badan Usaha MilikNegara, Badan UsahaMilik Daerah, danswasta di seluruhsektor.

1. Tersedianya pelatihansensitivitas disabilitas bagi

seluruhkementerian/lembaga,Pemerintah Daerah, BadanUsaha Milik Negara, BadanUsaha Milik Daerah, danswasta di seluruh sektor.

2. Tersedianya sumber daya

manusia di seluruhkementerian/lembaga,Pemerintah Daerah, BadanUsaha Milik Negara, Badan



2. Kementerian Badan UsahaMilik Negara.


4. Lernbaga AdministrasiNegara.

SK No 003046 C

Usaha


-53-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

Usaha Milik Daerah, danswasta di seluruh sektor yang

responsif terhadapPenyandang Disabilitas.

5. Pemerintah DaerahProvinsi danKabupate n lKota.





SK No 003047 C

2. Kebijakan II


-54-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Kebijakan II:

Memperluas akses

lapangan kerja bagiPenyandang

Disabilitas untukmeningkatkankesejahteraanekonomi.

1. Men5rusun panduan danstandar operasional

ketenagakerjaandisabilitas bagi sektorpublik dan swasta.

2. Memastikan penyediaan

akomodasi yang layakbagi pekerjaPenyandan g Disabilitas.

1. Tersedianya panduan dan

standar operasionalketenagakerjaan disabilitas disektor publik dan swasta,mencakup antara lain proses

pemagangan, perekrutan,penempatan, pelatihan, danpengembangan karir.

2. Tersedianya standarpenyediaan akomodasi yang

layak bagi pekerjaPenyandang Disabilitas.





4. Pemerintah DaerahProvinsi danKabupaten/Kota.

SK No 003048 C

Penanggung Javi,ab


-55-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)





SK No 003049 C

3. Meningkatkan .


-56-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

1. Tersedianya Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, dan perusahaanswasta yangmengimplementasikanpanduan ketenagakerjaanbagi Penyandang Disabilitas.

2. Tercapainya peningkatanjumlah kementerian/ lembaga,

Pemerintah Daerah, BadanUsaha Milik Negara, danBadan Usaha Milik Daerah

yang mempekerjakan paling


1. KementerianPendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

Birokrasi.2. Kementerian

Ketenagakedaan.


Milik Negara.

3. Meningkatkan jumlahkementerian/lembaga,Pemerintah Daerah,

Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha

Milik Daerah, dan

perusahaan swasta yangmelaksanakan panduan

dan standar operasional

ketenagakerjaandisabilitas.

SK No 003050 C

sedikit


-57 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

sedikit 2o/o (dua persen)

Penyandang Disabilitas darijumlah pegawai atau pekerja.

3. Tercapainya peningkatanjumlah perusahaan swastayang mempekerjakan paling

sedikit lo/o (satu persen)

Penyandang Disabilitas darijumlah pegawai atau pekerja.


1 . Kemen tenan f lembaga.


Provinsi danKabupate n lKota.

SK No 003051 C

4.Meningkatkan...


-58-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

4. Meningkatkan kapasitasPenyandang Disabilitasdalam berusaha.

1. Tersedianya pelatihan danpemberdayaan keterampilandan pengelolaan usaha bagi

Penyandang Disabilitas disektor informal.

2. Tersedianya permodalanusaha yang mudah diakses

oleh Penyandang Disabilitas.

Penanggung Jawab UtamaUtama:

1. Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan

Menengah.

2. KernenterianPerdagangan.

3. Badan Ekonomi Kreatif.

Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian.

SK No 003052 C

2. Kementerian

PRES IDENREPU BLIK INOONESIA

-59-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)


Pembangunan





Milik Negara.

5. Bank Indonesia.6. Otoritas Jasa Keuangan.

SK No 003053 C

5.Memasukkan...


-60-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

5. MemasukkanPenyandang Disabilitassebagai kriteria untukmendapatkan diskresidalam skema KreditUsaha Ralryat ataumekanisme kreditsejenis untukpermodalan usaha.

Tercapainya peningkatan jumlahPenyandang Disabilitas yangmendapatkan akses untukKredit Usaha Rakyat ataumekanisme kredit sejenis untukpermodalan usaha.


1. Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan

Menengah.

2. KementerianPerdagangan.

3. Badan Ekonomi Kreatif.



SK No 003054 C

2.Kementerian...

PRES IOENREPUBLIK INDONESIA

-6t-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Kernenterian Perencanaan

Pembangunan





5. Bank Indonesia.

6. Otoritas Jasa Keuangan.

SK No 003055 C

6. Memastikan


-62-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

6. MemastikanPelindungan jaminankesehatan dan

ketenagakerjaan bagipeserta Badan

Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) Kesehatan

dan Ketenagakerjaanyang mengalamidisabilitas akibatkecelakaan kerja.

1. Tercapainya peningkatanjumlah sosialisasi bagi pekerjapeserta BPJS Kesehatan dan

Ketenagakerjaan terkaitdengan jaminan kesehatan

dan ketenagakerjaan bagipekerja Penyandang

Disabilitas akibat kecelakaan

kerja.

Penanggung Jawab Utama1. Kementerian

Ketenagakerjaan.

2. Kementerian Kesehatan

Penanggung JawabPendukung:l.Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan.


Milik Negara.

SK No 003058 C

2. Tersedianya


-63-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Tersedianya layananpengaduan bagi peserta BPJS

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan yang

mengalami kecelakaan kerjahingga menjadi Penyandang

Disabilitas.

3. Tercapainya peningkatanjumlah perusahaan yang

mengikuti program rehrn to

work.

3. KementerianNegeri.


5. BPJS Kesehatan

Dalam

Daerah

dan

6. BPJS Ketenagakerjaan

SK No 003059 C

7. Mendorong


-64-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

7. Mendorong partisipasiperusahaan untukmendukungPenyandang D isabilitas.

1. Terlaksananya sosialisasi danadvokasi bagi Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, dan perusahaanswasta terkait penggunaan

dana Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan/TJSL (Corporate

Sosial Responsibilita/ CSEbagi Penyandang Disabilitas.

2. Tercapainya peningkatanjumlah Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha MilikDaerah, dan perusahaan


1. Kementerian BadanUsaha Milik Negara.




SK No 003060 C

swasta .


-65-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

swasta yang melaksanakandana Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan/TJSL (Corporate

Sosial Responsibilitg/ CSR)

untuk mendukungPenyandang Disabilitas.



Dalam

Daerah

dan

SK No 003061 C

8. Melaksanakan


-66-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

8. Melaksanakanpemantauan danevaluasi terhadappelaksanaan pedoman

dan standar operasionalketenagakerjaandisabilitas.

Tersedianya laporan tahunanyang mencakup jumlahkementerian/lembaga, BadanUsaha Milik Negara, BadanUsaha Milik Daerah, danperusahaan swasta yang

dipantau terkait kesesuaian

pelaksanaan pedoman danstandar operasionalketenagakerj aan di sabilitas.


Ketenagakerjaan.

2.KernenterianPendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

Birokrasi.3. Kementerian Badan

Usaha Milik Negara.

SK No 003062 C

Penanggung Jawab. .


-67 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


PembangunanNasional/BadanPerencanaan





SK No 003063 C

3. Kebijakan III


-68-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. Kebijakan III:Meningkatkanliterasi keuanganyang inklusif bagiPenyandang

Disabilitas.

1. Menyelenggarakanpelatihan literasikeuangan yang inklusifbagi PenyandangDisabilitas.

1. Tersedianya kurikulum danmodul pelatihan literasikeuangan yang inklusif bagiPenyandang Disabilitas.

2. Tercapainya peningkatanjumlah PenyandangDisabilitas yang mendapatkanpelatihan literasi keuangan.

3. Tercapainya peningkatanjumlah Penyandang

Disabilitas yang memilikirekening keuangan.

Penanggung Jawab Utama:1. Otoritas Jasa Keuangan.2. Bank Indonesia.


Bidang Perekonomian.2. Kementerian Keuangan.


SK No 003064 C

2. Meningkatkan


-69-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Meningkatkanpenyediaan layanan danfasilitas keuanganinklusif yang mudahdiakses olehPenyandang Disabilitas.

1. Tersedianya standaroperasional tentangpenyediaan layanan keuanganinklusif yang mudah diaksesoleh Penyandang Disabilitas.

2. Tercapainya peningkatanjumlah lembaga keuanganyang inklusif yang mudahdiakses oleh Penyandang

Disabilitas.


1. Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bank Indonesia.


1. Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian.



Pembangunan

Nasional/Badan

SK No 003065 C

Perencanaan


-70-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

Perencanaan


3. Menambah inovasiproduk layanankeuangan yangbermanfaat bagi

Penyandang D isabilitas.

1. Tersedianya produk simpanandan pinjaman keuangan yang

dapat diakses oleh

Penyandang Disabilitas.2. Tersedianya sarana dan

prasarana layanan keuanganyang dapat digunakan olehPenyandang Disabilitas baikolfline maupun online.

Penanggung Jawab Utama:1. Otoritas Jasa Keuangan2. Bank Indonesia.



2. Kementerian PerencanaanPembangunan

SK No 003066 C

Nasional


-7I-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

Nasional/BadanPerencanaanPembangunan Nasional

3. Kementerian Keuangan

6. PendidikanketerampilanPenyandang

Disabilitas.

dan

bagi

1. Kebijakan I:

Memperkuatkemampuaninstitusi pendidikandan tenaga pendidikuntuk memberikanlayanan pendidikaninklusif bagi

Penyandang

1. Mengadakan pelatihanlpendidikan bagi tenagapendidik, calon tenagapendidik, dan tenaga

kependidikan tentanglayanan pendidikaninklusif dari tingkatPendidikan Anak UsiaDini, dasar, menengah,

Tercapainya peningkatan jumlahtenaga pendidik, calon tenaga

pendidik, dan tenaga

kependidikan yang memilikikompetensi dalam memenuhikebutuhan Penyandang

Disabilitas di lingkungansekolah.



2. Kernenterian Riset,


3. Kementerian Agama

SK No 003067 C

Disabilitas


-72-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

Disabilitas anak-anak hingga dewasa.

dan pendidikan tinggiPenyandang Disabilitas.

Penanggung JawabPendukung:1. Kementerian Sosial.


Pembangunan




Provinsi dan

Kabupatenf Kota.

SK No 003071 C

2. Menyediakan


-73-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Menyediakan fasilitasdan layanan belajarmengajar yang mudahdiakses dan penyediaan

akomodasi yang layak diseluruh tingkatanpendidikan bagi


1. Tercapainya peningkatanjumlah daerah yang memilikiPeraturan Daerah yangmengatur tentang pendidikaninklusif bagi Penyandang

Disabilitas.2. Tersedianya standar atas

lembaga pendidikan yanginklusif bagi Penyandang

Disabilitas (ketersediaan

sarana prasarana, tenagapendidik, dan tenagaprofesional) sesuai dengan

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.

2. Kementerian Riset,


3. Kementerian Agama.


Pembangunan

SK No 003072C

ketentuan . .


-74-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(4t

Penanggung Jawab

(s)

ketentuan mengenai StandarPelayanan Minimal.

3. Tercapainya peningkatanjumlah lembaga pendidikanyang menyediakan fasilitasbelajar mengajar yang mudahdiakses Penyandang

Disabilitas sesuai dengan

ketentuan mengenai StandarPelayanan Minimal.

4. Tercapainya peningkatanjumlah sekolah yangmelaksanakan pendidikan





Provinsi dan

Kabupaten f Kota.

SK No 003073 C

dan


-75-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

dan pelatihan tentangkesadaran terhadapPenyandang Disabilitas bagitenaga pendidik, tenaga

kependidikan, dan peserta

didik.

SK No 003074 C

3. Menyusun


-76-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

3. Menyusun peraturanyang mendorongperguruan tinggi danperguruan tinggikeagamaan

menyelenggarakanpendidikan inklusifbagi PenyandangDisabilitas.

Tercapainya peningkatan jumlahperguruan tinggi dan/ataujurusan yang menyelenggarakanpembelajaran inklusif bagi


Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Riset,

Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi.

2. Kernenterian Agama.


Pembangunan



SK No 003075 C

2. Kementerian


-77 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

2. Kernenterian

Negeri.

Dalam

4. Menyusun kebijakantentang peran, alokasi,dan insentif GuruPembimbing Khususyang bertugas disekolah inklusif bagi


1. Tersedianya kebijakan tentangGuru Pembimbing Khusus disekolah inklusif bagi


2. Tercapainya peningkatanketersediaan GuruPembimbing Khusus yang bisamemenuhi kebutuhan sekolahinklusif bagi Penyandang

Disabilitas.


l.Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.

2. Kernenterian Agama.

SK No 003076 C

Penanggung Jawab


-78-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


Pembangunan





SK No 003077 C

2. Kebrjakan II . .


-79-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Kebijakan II:

Memperkuat upayapengurangankesenjangan dalammengaksespendidikan bagi

Penyandang

Disabilitas dannondisabilitas.

1. Memasukkan kriterianondiskriminasi daninklusifitas dalamdokumen supervisi yangberkala dilakukan ke

sekolah/madrasah,perguruan tinggi, dansatuan pendidikankeagamaan formal.

Tersedianya pedoman supervisiyang memasukkan variabelnondiskriminasi dan inklusifitasbagi Penyandang Disabilitasdalam mengakses pendidikan.


dan Kebudayaan.





Provinsi dan

Kabupate n lKota.

SK No 003078 C

Penanggung Jawab


-80-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)


Pembangunan




SK No 003079 C

2. Melaksanakan


-81 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

2. Melaksanakan supervisiberdasarkan pedomanvariabelnondiskriminasi daninklusifitas bagiPenyandang Disabilitasdalam mengaksespendidikan.

Tercapainya peningkatan j umlahsekolah yang menerima peserta

didik Penyandang Disabilitas.


dan Kebudayaan.





Provinsi dan

Kabupaten/ Kota.

SK No 003080 C

Penanggung Jawab


-82-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


Pembangunan




SK No 003081 C

3. Memberi .


-83-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. Memberi keringananbatas usia bagi

Penyandang Disabilitasagar dapat mengikutipelajaran sesuai

kemampuannya, bukansesuai usianya.

1. Tercapainya peningkatanjumlah anak disabilitas yangmasuk ke sekolah reguler.

2. Tercapainya peningkatanjumlah siswa disabilitas yangmenamatkan program wajibbelajar 12 (dua belas) tahun.

3. Tercapainya penurunantingkat putus sekolah bagipeserta didik Penyandang

Disabilitas di perguruantinggi.








SK No 003082 C

Penanggung Jawab


-84-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)


Pembangunan



2. Kernenterian DalamNegeri.

SK No 003083 C

3. Kebijakan III .


-85-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

3. Kebijakan III:Memastikan inovasidan reformasi tatakelola kelembagaanpendidikan,pelatihan, danpengembangan

keterampilan yangtanggap terhadapkebutuhanPenyandang

Disabilitas.

1. Mengembangkanprogram deteksi dan

intervensi dini dalamprogram PendidikanDasar Usia DiniHolistik-Integratif.

Terlaksananya program deteksidan intervensi dini dalamprogram Pendidikan Dasar Usia

Dini Holistik-lntegratif,khususnya untuk potensidisabilitas intelektual.





Provinsi dan

Kabupaten lKota.


Pembangunan

Nasional/Badan

SK No 003084 C

Perencanaan


-86-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

Perencanaan



2. Membentuk unit yangberfungsi sebagai pusatlayanan disabilitas bagipendidikan anak usiadini, dasar, menengah,

dan pendidikan tinggidengan memberikan

Tercapainya peningkatan jumlahlembaga pendidikan yang

inklusif bagi Penyandang

Disabilitas dan memiliki unityang berfungsi sebagai pusatlayanan disabilitas.


dan Kebudayaan.




SK No 003085 C

bantuan


-87 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

bantuan profesionalbagi lembaga

penyelenggara

pendidikan.

4. PemerintahProvinsiKabupate n lKota.

Daerah

dan




SK No 003086 C

3. Mendorong. .


-88-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

3. Mendorong peningkatanpenyelenggaraan

pendidikan dan/ataupelatihan vokasi bagi


1. Tercapainya peningkatanjumlah lembaga kursus yang

menyelenggarakan pendidikandan/atau pelatihan vokasibagi Penyandang Disabilitas.

2. Tercapainya peningkatanjumlah Penyandang

Disabilitas yang mendapatkanpelatihan vokasi sesuai

dengan minat dan bakatnya.


Ketenagakerjaan.

2.Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.





Provinsi dan

KabupatenlKota.

SK No 003087 C

Penanggung Jawab


-89-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


Pembangunan




SK No 003088 C

4. Kebijakan IV


-90-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

4. Kebijakan IV:

Membukakesempatan bagiPenyandang

Disabilitas di bidangseni dan olahraga.

Mendorong peningkatanpartisipasi Penyandang

Disabilitas dalam berbagaikompetisi bidang seni danolahraga di tingkat daerah,

nasional, daninternasional.

1. Tercapainya penguatanpemahaman dan kapasitaskementerian/lembaga, danPemerintah Daerah dalammengembangkan potensiPenyandang Disabilitas dibidang seni dan olahraga.

2. Tercapainya peningkatanjumlah programpengembangan potensiPenyandang Disabilitas dibidang seni dan olahraga.


dan Kebudayaan.

2. Kementerian Pemuda danOlah Raga.


Pembangunan



SK No 003089 C

3. Tercapainya


-91 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

3. Tercapainya peningkatanjumlah PenyandangDisabilitas dalam mengikutikompetisi bidang seni danolahraga.

4. Tercapainya peningkatanjumlah fasilitasi kompetisibidang seni dan olahraga bagiPenyandang Disabilitas.

5. Tersedianya pelatih,instruktur, serta pembina senidan olahraga untukPenyandang Disabilitas.



Dalam

Daerah

dan

SK No 003090 C

7. Akses .


-92-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

7. Akses danpemerataan layanankesehatan bagiPenyandang

Disabilitas.

1. Kebijakan I:Peningkatankemampuanpenyedia layanankesehatan untukmemenuhikebutuhanPenyandang

Disabilitas.

1. Memasukkan indikatorpelayanan Penyandang

Disabilitas dalamakreditasi fasilitaskesehatan.

1. Tersedianya pedoman

pelayanan kesehatan yang

akomodatif bagi Penyandang

Disabilitas sesuai StandarPelayanan Minimal bidangkesehatan.

2.Terlaksananya keterlibatanPenyandang Disabilitas dalamproses akreditasi fasilitaspelayanan kesehatan.

Penanggung Jawab UtamaKementerian Kesehatan.


Pembangunan




SK No 003091 C

3. Tersedianya .


-93-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

3. Tersedianya fasilitaspelayanan kesehatan primerdan rujukan yang inklusif bagiPenyandang Disabilitas yangterakreditasi.


Daerah

dan

2. Memberikan pelatihansensitivitas disabilitasdan isu kesehatan

Penyandang Disabilitasuntuk meningkatkankapasitas tenaga

kesehatan dalam

Meningkatnya kapasitas tenagakesehatan dalam memberikanlayanan ramah disabilitas.


Kementerian Kesehatan.



Pembangunan

SK No 003092 C

memberikan .


-94-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

memberikankesehatan

disabilitas.

layananramah





Provinsi danKabupate n lKota.

SK No 003093 C

2. Kebijakan II


-95-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4t

Penanggung Jawab

(s)

2. Kebijakan II:Pencegahan danintervensi dinilayanan kesehatanbagi PenyandangDisabilitas yangefektif dankomprehensif.

1. Meningkatkanpelayanan kesehatanseksual dan reproduksiPenyandang Disabilitaspada fasilitas pelayanan

kesehatan.

Meningkatnya jumlah fasilitaskesehatan yang menyediakanpelayanan kesehatan seksualdan reproduksi Penyandang

Disabilitas di fasilitas pelayanankesehatan.

Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Kesehatan.





SK No 003094 C

3. Pemerintah.


-96-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2t


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


Daerah

dan

2. Meningkatkan layanandeteksi dini bagi ibu,anak, dan orang dewasaterhadap potensidisabilitas (seperti

kondisi kehamilan, lout

uision, kusta, dansebagainya).

Meningkatnya jumlah fasilitaspelayanan kesehatan yangmenyediakan layanan deteksidini bagi ibu, anak, dan orangdewasa yang berpotensidisabilitas.




Pembangunan

Nasional/Badan

SK No 003095 C

Perencanaan


-97 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

PerencanaanPembangunan Nasional.




SK No 003096 C

3. Meningkatkan


-98-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)

3. Meningkatkanpemahaman terhadaphak kesehatan seksualdan reproduksi bagi


Terlaksananya sosialisasi,

kampanye, serta pendidikan danpelatihan tentang hak kesehatan

seksual dan reproduksi bagi


Penanggung Jawab Utama:1. Kementerian Kesehatan.2. Badan Kependudukan dan

Keluarga BerencanaNasional.



SK No 003097 C

2. Kementerian .

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

-99-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


3. PemerintahProvinsiKabupaten/Kota

Dalam

Daerahdan

3. Kebijakan III:Perluasankepesertaan danmanfaat JaminanKesehatan Nasionalbagi PenyandangDisabilitas.

1. Memperluaskepesertaan

Penyandang Disabilitassebagai Penerima

Bantuan Iuran JaminanKesehatan Nasional.

Meningkatnya jumlahPenyandang Disabilitas miskindan rentan yang menerimaPenerima Bantuan IuranJaminan Kesehatan Nasional.




3. BPJS Kesehatan.

SK No 003098 C

Penanggung .Jawab

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

- 100-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan.

2. Kernenterian Perencanaan

Pembangunan



3. Kementerian Dalam

Negeri.

SK No 003099 C

4. Pemerintah


-101 -

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


Daerah

dan

2. Memastikan cakupanmanfaat darikepesertaan JaminanKesehatan Nasional

dapat mengakomodirkebutuhan Penyandang

Disabilitas.

1. Meningkatnya pemahamanpenyandang disabilitas akanmanfaat kepesertaan BPJS.

2. Meningkatnya jumlahmanfaat yang diberikankepada Penyandang

Disabilitas dalam kepesertaanBPJS Kesehatan.



2. BPJS Kesehatan.


Pembangunan

SK No 003100 C

Nasional .


-LO2-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(2)


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)





Provinsi danKabupaten f Kota.

SK No 003101 C

4. Kebijakan IV . . .

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-103-

Sasaran Strategis

(1)

Kebijakan

(21


(3)

Target Capaian

(41

Penanggung Jawab

(s)

4. Kebijakan IV:

Penyelenggaraanprogram Gerakan

Masyarakat HidupSehat (GERMAS)

yang menjangkauPenyandang

Disabilitas.

Meningkatnya jumlahkementerian/lembaga,Pemerintah Daerah, dan swastayang menyelenggarakanprogram GERMAS melibatkanPenyandang Disabilitas.




Bidang PembangunanManusia dan Kebudayaan.

2. Kernenterian PerencanaanPembangunanNasional/BadanPerencanaanPembangunan Nasional.

Mendorong kementerian/lembaga, PemerintahDaerah, dan swasta untukmelibatkan Penyandang

Disabilitas dalam kegiatanGERMAS.

SK No 003102 C

3.Kementerian...

PRES I DENREPU BLIK INDONESIA

-ro4-

Sasaran Strategis

(1)

Kebdakan

(2t


(3)

Target Capaian

(4)

Penanggung Jawab

(s)


4. PemerintahProvinsiKabupate n lKota

Dalam

Daerahdan

BABIV...

SK No 003103 C

PRESIDENREPUBLTK INDONESIA

-105-

BAB IVPENUTUP

RIPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang untukperiode 25 (dua puluh lima) tahun dalam rangka pelaksanaan

Penghormatan, Pelindungan, cian Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.RIPD menjadi acuan dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasiterhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusundalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk tingkat pusatdan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk tingkatdaerah.

Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas menjadiacuan kementerian/lembaga dan Rencana Aksi Daerah PenyandangDisabilitas Provinsi menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan Perencanaan,Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkaitPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

RIPD diharapkan dapat mendorong perwujudan pembangunan yanginklusif bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini hanya dapat dicapai dengandukungan dan kerja sama antar kementerian/lembaga dan PemerintahDaerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas, fungsi, dankewenangan masing-masing serta melibatkan pemangku kepentingan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIADepu dan Perundang-undangan,

ttd

SK No 00641

vanna Djaman

SALINAN - Jogloabang...pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan,...

Documents

Transcript of SALINAN - Jogloabang...pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan,...