SALINAN BUPATI LEBAK TENTANG -...
-
Upload
dangnguyet -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
Transcript of SALINAN BUPATI LEBAK TENTANG -...
- 1 -
SALINAN
BUPATI LEBAKPROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,
Menimbang : a. bahwa Otonomi Desa adalah instrumen untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi guna
menciptakan masyarakat adil dan makmur;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor
14 Tahun 2006 tentang Desa sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor
7 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
- 2 -
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK
- 3 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Lebak.
6. Gubernur adalah Gubernur Banten.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
- 4 -
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau
yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM
Desa Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih dalam rangka kerja
sama antara Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
- 5 -
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah setelah dikurangi
dana alokasi k husus.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan,
pembahasan dan penetapan APB Desa.
29. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.
30. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang
bergerak dan barang tidak bergerak.
31. Hari adalah hari kerja.
Pasal 2Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika.
Pasal 3Pengaturan Desa berdasarkan asas:
- 6 -
a. rekognisi;
b. subsidiaritas;
c. keberagaman;
d. kebersamaan;
e. kegotongroyongan;
f. kekeluargaan;
g. musyawarah;
h. demokrasi;
i. kemandirian;
j. partisipasi;
k. kesetaraan;
l. pemberdayaan; dan
m. keberlanjutan.
Pasal 4Peraturan Daerah ini bertujuan:
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan
bagi masyarakat;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
BAB IIPENATAAN DESA
- 7 -
Bagian KesatuUmumPasal 5
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil
evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.
(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembentukan;
b. penghapusan;
c. penggabungan;
d. perubahan status; dan
e. penetapan Desa.
Bagian KeduaPembentukan Desa
Pasal 6(1) Pembentukan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(3) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas hasil evaluasi
tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(4) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus
mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat
istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan
dan potensi Desa.
Pasal 7Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- 8 -
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1
(satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa
baru.
Pasal 8(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui
pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib
mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa
induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:
a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung
sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau
1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan
publik; dan
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan
lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama
lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial
budaya masyarakat Desa.
(4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui Desa persiapan.
(5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
(6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 3 (tiga) tahun.
(7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
berdasarkan hasil evaluasi.
- 9 -
Pasal 9(1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, dibahas dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara
Hasil Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.
(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat.
(4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam
melakukan pemekaran Desa.
Pasal 10(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membentuk tim
pembentukan Desa persiapan.
(2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri atas:
a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa,
pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah,
dan peraturan perundang-undangan;
b. Camat; dan
c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan
pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial
kemasyarakatan.
(3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan
verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan
layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati
menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
Pasal 11Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat
ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.
- 10 -
Pasal 12(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapatkan Surat
kode/nomor register Desa persiapan.
(2) Kode/nomor register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
(3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa
persiapan.
(4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk
masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
(6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan
meliputi:
a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang
bersumber dari APB Desa induk;
c. pembentukan struktur organisasi;
d. pengangkatan perangkat Desa;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi
pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan,
dan kesehatan; dan
h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
Pasal 13(1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan
pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (6) kepada:
a. Kepala Desa induk; dan
b. Bupati melalui Camat.
- 11 -
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan
pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati
menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa
persiapan menjadi Desa.
(6) Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa
persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan dan melampirkan :
a. nama Desa;
b. luas wilayah;
c. jumlah penduduk;
d. batas wilayah;
e. jumlah dan nama-nama Kewilayahan atau nama lain; dan
f. peta wilayah Desa baru yang dibentuk Desa Induk yang
bersangkutan.
(7) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibahas bersama dengan DPRD.
(8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk
dievaluasi.
(9) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah
Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan
Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
(10) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap
rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak
dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
penolakan oleh Gubernur.
(11) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak
memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati dapat mengesahkan
- 12 -
rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah
mengundangkannya dalam lembaran daerah.
(12) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang
telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan
Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
Pasal 14(1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah
mendapat kode/nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari
Menteri.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
lampiran peta batas wilayah Desa.
Pasal 15(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi
Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
(2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Bagian KetigaPenggabungan Desa
Pasal 16Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa
dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.
Pasal 17(1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa atau
beberapa bagian Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan
Desa yang bersangkutan.
(2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan
melalui mekanisme:
- 13 -
a. masing-masing Desa melaksanakan musyawarah Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan pemuka
masyarakat;
b. Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan menyelenggarakan
musyawarah antar Desa dengan menyampaikan hasil
musyawarah masing-masing Desa;
c. hasil musyawarah antar Desa dari setiap Desa menjadi bahan
kesepakatan penggabungan Desa;
d. hasil kesepakatan musyawarah antar Desa dituangkan dalam
Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, pimpinan
BPD dan perwakilan masyarakat Desa yang akan digabung;
e. para Kepala Desa dan BPD menetapkan keputusan bersama; dan
f. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara
tertulis penggabungan Desa kepada Bupati melalui Camat.
(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
kesepakatan tentang penetapan nama, batas, pembagian wilayah Desa
hasil penggabungan, dan pusat Pemerintahan Desa;
(4) Nama Desa setelah penggabungan dapat menggunakan salah satu
nama Desa asal yang digabung atau diganti dengan nama lain yang
disepakati.
Pasal 18Penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian KeempatPenghapusan Desa
Pasal 19(1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program
nasional yang strategis atau karena bencana alam.
(2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
wewenang Pemerintah.
Bagian KelimaPerubahan Status Desa
Paragraf 1Umum
Pasal 20Perubahan status Desa meliputi:
a. Desa menjadi kelurahan;
- 14 -
b. Kelurahan menjadi Desa;
c. Desa Adat menjadi Desa; dan
d. Desa menjadi Desa Adat.
Paragraf 2Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Pasal 21Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:
a. luas wilayah tidak berubah;
b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600
(seribu enam ratus) kepala keluarga;
c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya
pemerintahan kelurahan;
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta
keanekaragaman mata pencaharian;
e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status
penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat
industri dan jasa; dan
f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
Pasal 22(1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan
prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran
dan pendapat masyarakat Desa setempat.
(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa.
(3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
(4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai
usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
(5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui
usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
(7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi
kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
- 15 -
mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD
untuk dibahas dan disetujui bersama.
(8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai
perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23(1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah
statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya.
(2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai
dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 24Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah
menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan
tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja daerah Pemerintah Daerah.
Pasal 25Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau pesangon bagi Kepala Desa,
perangkat Desa dan anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat akibat
perubahan status Desa menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa
Pasal 26(1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi
kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
(2) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16 -
(3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi
Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
(4) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana
menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk
kepentingan masyarakat Desa.
(5) Pendanaan perubahan status kelurahan menjadi Desa dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.
Pasal 27Tata cara Perubahan status kelurahan menjadi Desa diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Paragraf 4Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa
Pasal 28(1) Status Desa adat dapat diubah menjadi Desa.
(2) Perubahan status Desa adat menjadi Desa harus memenuhi syarat:
a. luas wilayah tidak berubah;
b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200
(seribu dua ratus) kepala keluarga;
c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya
pemerintahan Desa;
d. potensi ekonomi yang berkembang;
e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
Pasal 29(1) Perubahan status Desa adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan
prakarsa Pemerintah Desa adat bersama BPD dengan memperhatikan
saran dan pendapat masyarakat Desa adat setempat.
(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa adat.
(3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa adat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
(4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Kepala Desa adat kepada Bupati melalui Camat
sebagai usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa.
- 17 -
(5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan
Kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui
usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa.
(7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa adat
menjadi Desa, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
mengenai perubahan status Desa adat menjadi Desa kepada DPRD
untuk dibahas dan disetujui bersama.
(8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk
dievaluasi.
Pasal 30Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) sampai dengan ayat (12)
dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan
rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa adat
menjadi Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa.
Paragraf 5Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat
Pasal 31(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Desa menjadi Desa
Adat diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
Bagian KeenamPenetapan Desa dan Desa Adat
Pasal 32(1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di
wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
(2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa dan
Desa adat yang ada di wilayahnya.
- 18 -
(3) Desa dan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Pasal 33(1) Penetapan Desa adat dilakukan dengan mekanisme :
a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
b. pengkajian terhadap Desa yang ada yang dapat ditetapkan
menjadi Desa adat.
(2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.
Pasal 34(1) Bupati menetapkan Desa adat yang telah memenuhi syarat
berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33.
(2) Penetapan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam rancangan Peraturan Daerah.
(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang telah disetujui bersama dalam rapat DPRD disampaikan kepada
Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri
untuk mendapatkan kode Desa.
(4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register
dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.
Pasal 35Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IIIFUNGSI DAN KEWENANGAN DESA
Pasal 36Fungsi Desa meliputi :
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- 19 -
Pasal 37Kewenangan Desa meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 38Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b
diatur dan diurus oleh Desa.
Pasal 39(1) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan
kewenangan tugas lain dari Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa dengan disertai biaya.
Pasal 40(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf a paling sedikit terdiri atas:
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa.
(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa;
- 20 -
c. pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
d. pengelolaan tempat pemandian umum;
e. pengelolaan jaringan irigasi;
f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu;
h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
j. pengelolaan embung Desa;
k. pengelolaan air minum berskala Desa;
l. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
m. pengelolaan obyek wisata berskala Desa;
n. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana berskala Desa
yang pembangunannya bersumber dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
o. fasilitasi kader Desa yang berada di bawah pembinaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah; dan
p. fasilitasi kelembagaan masyarakat Desa seperti Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, Tim Penggerak
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Rukun
Tetangga/Rukun Warga, Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)
dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PosKBDesa).
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan
situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
Pasal 41Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Desa adat
paling sedikit meliputi:
a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
b. pranata hukum adat;
c. pemilikan hak tradisional;
d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
e. pengelolaan tanah ulayat;
f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
g. pengisian jabatan Kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
h. masa jabatan Kepala Desa adat.
- 21 -
Pasal 42(1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku
secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat, pelaksanaan pembangunan
Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa adat, dan pemberdayaan
masyarakat Desa adat.
(2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) serta fungsi dan kewenangan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa adat membentuk
kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa adat atau sebutan
lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada
perangkat Desa adat atau sebutan lain.
Pasal 43(1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan
huruf b dengan melibatkan Desa.
(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang
daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IVPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bagian KesatuPemerintah Desa
- 22 -
Pasal 44Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
Pasal 45Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah Kepala
Desa dan perangkat Desa.
Pasal 46Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. tertib kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efektivitas dan efisiensi;
i. kearifan lokal;
j. keberagaman; dan
k. partisipatif.
Bagian KeduaKepala DesaParagraf 1
Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan LaranganPasal 47
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berwenang:
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan di Desa;
e. menetapkan APB Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- 23 -
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berhak:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan; dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya
kepada perangkat Desa.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas
dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 24 -
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di
Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Pasal 48Kepala Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 25 -
Pasal 49(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dan melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Disiplin
Kepala Desa dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Pasal 50(1) Pengisian penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal :
a. Kepala Desa diberhentikan dan akan dilaksanakan pemilihan
Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa;
b. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala
Desa serentak; atau
c. Kepala Desa berhenti dan adanya kebijakan penundaan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat
oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
(3) Dalam hal penjabat Kepala Desa belum diangkat oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa melaksanakan
tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya
penjabat Kepala Desa.
Pasal 51(1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
usulan Camat.
(2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal
pengangkatan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
(3) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan
hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- 26 -
(4) Untuk dapat diangkat menjadi penjabat Kepala Desa harus memenuhi
syarat :
a. tidak menduduki jabatan fungsional;
b. mendapatkan izin tertulis dari kepala satuan kerja perangkat
daerah yang bersangkutan;
c. golongan ruang minimal II a;
d. memiliki kemampuan di bidang kepemimpinan, teknis
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa yang
dibuktikan dengan telah mengikuti dan lulus uji pengetahuan
bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan Desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Lulus.
(5) Kemampuan di bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d meliputi:
a. kemampuan di bidang kepemimpinan, diantaranya mampu
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa;
b. kemampuan di bidang teknis pemerintahan Desa, antara lain
pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan
Desa seperti pembuatan Peraturan di Desa, pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan BUM Desa, dan
Kerjasama Antar Desa;
c. kemampuan di bidang pembangunan Desa, antara lain
pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana
fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, jembatan Desa, irigasi
Desa, dan pasar Desa;
d. kemampuan di bidang kemasyarakatan, antara lain
pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial
budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan adat
istiadat;
(6) Usulan calon penjabat Kepala Desa dari Camat kepada Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan berkas
persyaratan calon penjabat Kepala Desa, yang terdiri dari:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh
instansi yang berwenang;
b. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
c. daftar riwayat hidup;
- 27 -
d. surat izin tertulis dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang
bersangkutan; dan
e. surat keterangan lulus uji kemampuan pengetahuan bidang
kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa dari Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.
Bagian KetigaPemilihan Kepala Desa
Paragraf 1Umum
Pasal 52(1) Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
b. pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi :
a. pemilihan Kepala Desa satu kali; dan/atau
b. pemilihan Kepala Desa bergelombang.
(3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama
bagi seluruh Desa dalam wilayah Daerah.
(4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mengindentifikasi Desa
berdasarkan waktu habis jabatan Kepala Desa dan melakukan
pengelompokan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang untuk
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan interval paling
lama 2 (dua) tahun.
(5) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
(6) Bupati menetapkan jenis pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(7) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas
unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh
masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
(8) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dan/atau bergelombang
dianggarkan pada APB Desa yang bersumber dari anggaran
pendapatan belanja daerah Pemerintah Daerah.
- 28 -
(9) Dalam rangka efesiensi Anggaran, Bupati menetapkan besaran Biaya
Pemilihan Kepala Desa serentak dan/atau bergelombang dengan
Peraturan Bupati.
(10) Apabila biaya pemilihan Kepala Desa belum dianggarkan pada APB
Desa murni, maka biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan pada APB
Desa Perubahan pada tahun berjalan.
(11) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APB Desa.
Paragraf 2Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 53(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi
persyaratan :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa
setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasrkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 29 -
k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;
l. sehat jasmani dan rohani;
m. daftar riwayat hidup lengkap;
n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
o. bersedia membuat fakta integritas sekurang-kurangnya tentang
pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, larangan,
pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, memfungsikan
kantor Desa, sertifikasi dan penataan kekayaan milik Desa;
p. telah mengikuti pembekalan bakal calon Kepala Desa dan lulus
uji pengetahuan dasar bidang kepemimpinan dan teknis
pemerintahan Desa;
q. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa maupun
Mantan Kepala Desa;
r. bisa baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama islam;
s. surat keterangan catatan dari instansi kepolisian.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah bagi
Warga Negara Indonesia yang belum pernah menjabat 3 (tiga) kali
sebagai Kepala Desa baik secara berturut-turut maupun tidak, baik
di dalam Desa yang sama maupun di luar Desanya.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta surat
keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran dari ketua Rukun Tetangga, ketua Rukun Warga dan
Kepala Desa setempat.
(4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon
Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki izin tertulis dari atasan
yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan
Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki izin cuti dari atasan yang
berwenang sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak yang
bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai
dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- 30 -
(6) Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam
pemilihan Kepala Desa harus memiliki persetujuan tertulis Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.
(7) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga harus memiliki izin cuti dari atasan yang berwenang sesuai
peraturan perundang-undangan terhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya
pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(8) Tata cara pemberian izin cuti dan persetujuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 54(1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (4) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi
Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti
sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
(3) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah
mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (5), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala
Desa.
(5) Dalam hal perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (7), tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa
lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 3Persyaratan Calon Pemilih
Pasal 55(1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar
dalam daftar pemilih tetap pemilihan Kepala Desa yang telah
memenuhi persyaratan:
- 31 -
a. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
disyahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili;
b. pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah
mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
menikah;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
(2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
menggunakan hak memilih.
Paragraf 4Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Pasal 56(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.
(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.
(4) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
terdiri atas kegiatan :
a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa
jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa
jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan
akhir masa jabatan dan/atau setelah pemberitahuan dari
Pemerintah Daerah tentang dimulainya tahapan pemilihan Kepala
Desa; dan
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan.
- 32 -
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan
Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya
panitia pemilihan Kepala Desa.
e. Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima usulan dari
panitia pemilihan Kepala Desa melalui Kepala Desa dan Camat.
(5) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
terdiri atas kegiatan:
a. penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 dalam jangka waktu 9
(sembilan) Hari;
b. pembekalan bakal calon Kepala Desa melalui uji pengetahuan
dasar bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa dalam
jangka waktu 2 (dua) Hari;
c. pendaftaran tahap ke-2 dengan melengkapi persyaratan bakal
calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20
(dua puluh) Hari;
e. seleksi tambahan di tingkat Daerah apabila bakal calon lebih dari
5 (lima) orang;
f. penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang calon;
g. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa;
h. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3
(tiga) Hari; dan
i. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
(6) Apabila bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa
kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimakud pada ayat 5 huruf f,
panitia Pemilihan Kepala Desa membuka pendaftaran ulang dalam
jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
(7) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua)
orang, panitia pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati
melalui Camat.
- 33 -
(8) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Bupati menghentikan proses pemilihan Kepala Desa pada Desa
tersebut dan mengangkat penjabat Kepala Desa.
(9) Apabila setelah proses penetapan calon Kepala Desa sebagaimana
dimakud pada ayat 5 huruf f, 1 (satu) orang dan/atau calon Kepala
Desa yang lainnya meninggal dunia yang mengakibatkan calon Kepala
Desa menjadi kurang dari 2 (dua) orang, pelaksanaan tahapan
pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
(10) Apabila hasil perhitungan suara calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak berasal dari calon Kepala Desa yang meninggal dunia,
panitia panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati
melalui Camat.
(11) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
Bupati menghentikan proses pemilihan Kepala Desa pada Desa
tersebut dan mengangkat penjabat Kepala Desa.
(12) Apabila Bakal Calon Kepala Desa jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang
dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi Kabupaten yang dibentuk oleh
Bupati.
(13) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c terdiri atas kegiatan :
a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak dengan
jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon, dilakukan
pemilihan ulang khusus bagi calon yang mendapatkan suara
terbanyak yang sama.
(14) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
terdiri atas kegiatan:
a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD
paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui
Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan
panitia;
c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan
pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari
sejak diterima laporan dari BPD; dan
d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala
Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan
- 34 -
keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan
tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(15) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf
d adalah Wakil Bupati atau camat.
(16) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati
wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
Hari kerja.
(17) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa
diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5Kampanye Pemilihan Kepala Desa
Pasal 57(1) Dalam kegiatan kampanye dilakukan penyampaian visi dan misi calon
kepala Desa Calon Kepala Desa.
(2) Pelaksana Kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau
Calon yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain
selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta Kampanye.
(3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang
mengikutsertakan:
- 35 -
a. kepala desa;
b. perangkat desa;
c. anggota badan permusyaratan desa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye Pemilihan Kepala Desa
diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 58(1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang berjumlah ganjil
paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur perangkat Desa,
lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat
mandiri dan tidak memihak.
(2) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan
BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(3) Rapat BPD dalam rangka pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa
dihadiri oleh tim pembina kecamatan.
(4) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari ketua, sekretaris,
bendahara dan anggota.
(5) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat
pemungutan suara, panitia pemilihan merangkap sebagai
penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara dengan
susunan penugasan keanggotaan sebagai berikut:
a. Ketua panitia pemilihan sebagai anggota Kesatu;
b. Sekretaris panitia pemilihan sebagai anggota Kedua;
c. Bendahara panitia pemilihan sebagai anggota Ketiga;
d. Anggota panitia pemilihan sebagai anggota Keempat, Kelima,
Keenam, Ketujuh, Kedelapan, dan Kesembilan.
(6) Unsur anggota satuan perlindungan masyarakat melaksanakan
pengamanan pemilihan Kepala Desa .
Paragraf 7Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 59Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi :
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi
dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- 36 -
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui Kepala Desa dan Camat;
c. melakukan pendaftaran pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan
klarifikasi administrasi bakal calon kepada instansi terkait;
f. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi
persyaratan;
g. menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
j. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan
tempat pemungutan suara;
k. melaksanakan pemungutan suara;
l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;
m. membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia
pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa;
n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
o. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
p. menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah
perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/atau laporan
permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan
Kepala Desa dengan memperhatikan saran tim pembina kecamatan;
dan
q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Pasal 60(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya panitia pemilihan Kepala
Desa bertanggungjawab kepada BPD.
(2) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa, ketua panitia pemilihan Kepala Desa
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk
pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada BPD.
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa dilarang mengadakan pungutan dalam
bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak lain.
Paragraf 8
- 37 -
Penundaan Sementara Pemilihan Kepala DesaPasal 61
(1) Dalam kondisi tertentu dan/atau khusus Pemerintah Daerah dapat
melakukan penundaan sementara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) Desa
dan/atau beberapa Desa dan/atau secara menyeluruh.
(2) Kondisi tertentu dan/atau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang menyebabkan penundaan sementara adalah :
a. agenda pemilihan Kepala Desa bersamaan dengan agenda
pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pemilihan
Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi dan DPRD; atau
b. apabila pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, dikhawatirkan akan
menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban keamanan
masyarakat; atau
c. apabila terjadi keadaan kahar/darurat akibat bencana alam; atau
d. apabila terdapat penetapan Pemerintah dan/atau perintah
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Bupati menetapkan keputusan tentang penundaan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan
dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51.
Paragraf 9Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan
Masalah PemilihanPasal 62
(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati
wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil
pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
(2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
a. calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan
permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada
- 38 -
panitia pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
penetapan Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi :
1. identitas pelapor;
2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi
terpilihnya calon; dan
3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara
tertulis.
b. panitia pemilihan Kepala Desa membuat laporan dan
mengkonsultasikan kepada tim pembinan kecamatan atas laporan
permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dari
pelapor paling lambat 3 (tiga) Hari setelah laporan diterima;
c. tim pembinan kecamatan memfasilitasi panitia pemilihan Kepala
Desa melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil
pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh
berbagai pihak terkait paling lambat 5 (lima) Hari setelah laporan
diterima;
d. hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil
pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Camat kepada tim
monitoring kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari setelah rapat
dilaksanakan;
e. tim monitoring kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan
Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati
paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah laporan diterima;
f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa
dengan memperhatikan masukan dari tim monitoring kabupaten.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor,
panitia pemilihan Kepala Desa dan Camat.
Pasal 63(1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di
Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan
kepada panitia pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) Hari
setelah terjadinya permasalahan.
(2) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan
sebagaimana pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan :
- 39 -
a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto copy Kartu
Tanda Penduduk yang sah; dan
b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa membuat laporan dan
mengkonsultasikan kepada tim pembina kecamatan selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari setelah laporan diterima.
(4) Tim pembina kecamatan memfasilitasi panitia pemilihan Kepala Desa
melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan
Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak
terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah laporan diterima;
(5) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan oleh
panitia pemilihan Kepala Desa dalam memberikan jawaban dan/atau
keputusan.
(6) Jawaban dan/atau keputusan panitia pemilihan Kepala Desa atas
penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya
pengaduan atau pelaporan.
(7) Jawaban dan/atau keputusan panitia pemilihan Kepala Desa atas
penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) bersifat final dan mengikat.
(8) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa
yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak
pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 10Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa
Pasal 64Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang
meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh
BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- 40 -
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia
pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia
terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala
Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran tahap ke 1 sebelum mengikuti uji
kompetensi bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9
(sembilan) Hari;
5. uji kompetensi di bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan dan
pembangunan Desa serta kemasyarakatan;
6. pendaftaran tahap ke-2 dengan melengkapi persyaratan bakal
calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
7. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
8. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang
calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah
Desa.
b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD
yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia
pemilihan;
2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh
Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan kepada Musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa
kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah
Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- 41 -
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh
ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah
menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan
calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon
Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 11Tim Pembina dan Tim Monitoring
Pasal 65(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan pemilihan kepala Desa
dibentuk tim pembina kecamatan.
(2) Tim pembina kecamatan diketuai oleh Camat beranggotakan perangkat
kecamatan, unsur dinas/instansi kecamatan, unsur Komando Rayon
Militer dan unsur Polisi Sektor.
(3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan
ditetapkan oleh Camat.
(4) Tim pembina kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
a. mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana kerja dan
anggaran pemilihan Kepala Desa;
b. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa;
c. menyetujui penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon
Kepala Desa;
d. meneliti dan mengevaluasi daftar pemilih tetap;
e. pemantapan program kerja bakal calon Kepala Desa;
f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan
pemilihan Kepala Desa;
g. mengawsi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan hasil
pemilihan Kepala Desa; dan
i. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Kepala Desa
kepada Bupati.
- 42 -
Pasal 66(1) Dalam rangka monitoring pemilihan kepala Desa dibentuk Tim
monitoring dan evaluasi kabupaten.
(2) Tim monitoring dan evaluasi kabupaten diketuai oleh Pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati, beranggotakan unsur dinas/instasi terkait dan
unsur DPRD.
(3) Tim monitoring dan evaluasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim monitoring dan evaluasi kabupaten mempunyai tugas dan
fungsi :
a. menyusun pedoman tata cara pemilihan Kepala Desa;
b. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat
Kabupaten;
c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
di tingkat kabupaten;
d. memfasilitasi pembekalan dan uji pengetahuan bagi bakal calon
Kepala Desa;
e. melakukan monitoring terhadap seluruh tahapan pemilihan
Kepala Desa;
f. melakukan tes tambahan bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih
dari 5 (lima) orang;
g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan hasil
pemilihan Kepala Desa;
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati; dan
i. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Kepala Desa
kepada Bupati
(5) Dalam rangka pembekalan dan uji pengetahuan bagi bakal calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Tim
monitoring kabupaten :
a. menyusun pedoman uji kompetensi bagi bakal calon Kepala Desa;
b. memberikan pembekalan kepada para bakal calon Kepala Desa;
c. melakukan kerjasama dengan lembaga independen yang
berkompeten di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pemberdayaan dan pembinaan
kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pembekalan dan uji
kompetensi bagi bakal calon Kepala Desa; dan
- 43 -
d. mendapatkan hasil uji kompetensi bakal calon Kepala Desa dari
lembaga penyelenggara sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
Bagian KeempatSumpah Jabatan
Pasal 67
(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan
Keputusan Bupati.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih
bersumpah/berjanji.
(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
Bagian KelimaPendidikan dan Pelatihan Kepala Desa
Pasal 68(1) Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan
pelatihan Kepala Desa.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
pendidikan dan pelatihan dasar, dan pendidikan dan pelatihan
lanjutan.
(3) Sebelum melaksanakan tugasnya, Kepala Desa terpilih yang telah
disumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, harus
mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan pendidikan dan
pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 44 -
Bagian KeenamMasa Jabatan Kepala Desa
Pasal 69(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat
paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak
secara berturut-turut.
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui
musyawarah Desa.
(5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat
1 (satu) periode masa jabatan.
Bagian KetujuhLaporan Kepala Desa
Pasal 70Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap
akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada
akhir masa jabatan kepada Bupati;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir
tahun anggaran.
Pasal 71(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- 45 -
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk
dasar pembinaan dan pengawasan.
Pasal 72(1) Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan dalam
acara khusus di kantor kecamatan.
(2) Acara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dihadiri oleh BPD
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(3) Camat beserta tim melakukan evaluasi atas materi laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
Camat kepada Bupati.
Pasal 73(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan.
(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu
untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala
Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
Pasal 74Ketentuan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku secara
- 46 -
mutatis mutandis terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada akhir masa jabatan.
Pasal 75(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c
setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat
3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
(2) Laporan keterangan penyelengaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan
Desa.
(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerntahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan
fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pasal 76Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan oleh
Kepala Desa dalam Musyawarah BPD.
Pasal 77(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 dikenai sanksi administratif berupa teguran
lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 78Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.
Pasal 79Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
- 47 -
Bagian KedelapanPemberhentian Kepala Desa
Pasal 80(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c karena :
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan
2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau
penghapusan Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a diusulkan oleh pimpinan
BPD kepada Bupati melalui Camat berdasakan keputusan
musyawarah BPD.
(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan
oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan
musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota BPD.
(5) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa bagi Desa yang Kepala
Desanya diberhentikan.
(7) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang
berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatan sampai
dengan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa.
Pasal 81
- 48 -
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih
dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf
d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari
Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya
Kepala Desa yang baru melalui pemilihan Kepala Desa.
Pasal 82Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu)
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan
huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah
sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru
melalui hasil musyawarah Desa.
Pasal 83Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan
sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
Pasal 84Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan
sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
Pasal 85Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 dan Pasal 84 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan
sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 86(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 dan Pasal 84 setelah melalui proses peradilan ternyata
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa,
Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang
- 49 -
bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa
jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus
merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
Pasal 87Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 dan Pasal 84, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan
kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 88(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak lebih dari 1 (satu) tahun,
Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah
sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang
baru melalui pemilihan Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan
hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
Pasal 89(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 lebih dari 1 (satu) tahun,
Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan ditetapkannya
Kepala Desa.
(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui
Musyawarah Desa.
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai
habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- 50 -
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian KesembilanPerangkat Desa
Paragraf 1Umum
Pasal 90(1) Perangkat Desa terdiri atas:
a. sekretariat Desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.
(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan
Camat.
Pasal 91(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 melaksanakan
sebagian tugas Kepala Desa sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.
(3) Penentuan susunan organisasi dan tata kerja perangkat Desa
dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Desa
dan beban kerja.
(4) Susunan organisasi dan tata kerja perangkat Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
Pasal 92(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Desa
dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
Pasal 93
- 51 -
(1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa
sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional sesuai
kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
Pasal 94(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) seksi.
Paragraf 2Status Kepegawaian
Pasal 95(1) Perangkat Desa adalah pegawai tetap Desa yang terdaftar di
Pemerintah Daerah dengan mendapatkan Nomor Register Perangkat
Desa (NRP-Des), dan mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber
dari APB Desa.
(2) Apabila Kepala Desa berhenti, perangkat Desa tidak otomatis berhenti.
Paragraf 3Larangan Perangkat Desa
Pasal 96Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
- 52 -
Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 97(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi bagi perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Disiplin Perangkat Desa.
Paragraf 4Persyaratan dan Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 98(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan terampil;
d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu
kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan
berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;
f. sehat jasmani dan nyata-nyata tidak menunjukan kelainan jiwa;
g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat;
h. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun;
- 53 -
i. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
dan
j. lulus penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat
Desa.
(2) Persyaratan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku bagi calon perangkat Desa yang baru.
Pasal 99(1) Perangkat Desa yang telah ada dan tidak memenuhi persyaratan
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf g
tidak secara otomatis diberhentikan oleh Kepala Desa.
(2) Kepala Desa melakukan penyesuaian penempatan dan pemberian
tugas kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf g masih
tetap dapat memegang jabatan apabila melakukan penyesuaian
pendidikan.
Pasal 100(1) Pengangkatan Perangkat Desa baru dilakukan berdasarkan formasi
kebutuhan perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan
Camat.
(2) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan:
a. Kepala Desa menginventarisir kekosongan jabatan perangkat desa
dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat;
b. Camat dan Kepala Desa melakukan analisa kebutuhan perangkat
Desa baru, dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan
persetujuan formasi kebutuhan perangkat Desa baru;
c. persetujuan formasi kebutuhan perangkat Desa baru dari Bupati
dijadikan dasar oleh Camat dan Kepala Desa untuk penjaringan
dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa baru;
d. Kepala Desa mengumumkan lowongan calon perangkat Desa
sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan di tempat yang
diketahui masyarakat Desa;
e. Kepala Desa melakukan seleksi administrasi persyaratan calon
perangkat Desa yang dibutuhkan Desa;
- 54 -
f. Kepala Desa melakukan seleksi/test secara obyektif, transparan
dan independen;
g. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada
Camat mengenai usulan pengangkatan calon perangkat Desa
baru;
h. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pengangkatan
calon perangkat Desa baru kepada Bupati untuk mendapatkan
Nomor Register Perangkat Desa (NRP-Des) dari Pemerintah
Daerah;
i. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara
tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah
mendapatkan Nomor Register Perangkat Desa (NRP-Des) dari
Pemerintah Daerah;
j. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa
dalam pengangkatan perangkat Desa baru dengan keputusan
Kepala Desa.
Pasal 101Penjaringan atau seleksi calon perangkat Desa dapat dilaksanakan oleh
tingkat Kecamatan dan/atau tingkat Daerah berdasarkan usulan dari
Kepala Desa.
Pasal 102(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat
Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian setelah sebelumnya mengikuti dan lulus bidang
kepemimpinan dan teknis Pemerintahan Desa.
(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi
perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 103(1) Kepala Desa dengan rekomendasi tertulis Camat dapat melakukan
rotasi jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan masa kerja,
pendidikan formal, tingkat kompetensi dan penilaian prestasi kerja.
(2) Camat wajib menyampaikan laporan data perangkat Desa yang dirotasi
kepada Bupati.
- 55 -
(3) Dalam kondisi tertentu rotasi jabatan bagi Perangkat Desa yang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan antar Desa dengan
persetujuan pejabat pembina kepegawaian.
(4) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan dilakukan pengukuhan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan dan pengukuhan
perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bupati.
Paragraf 5Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 104(1) Perangkat Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c karena :
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d
harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang
dilakukan di tingkat Daerah.
(4) Ketentuan sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 105Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan:
a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat
mengenai usulan pemberhentian perangkat Desa;
b. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian
perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan
pencabutan Nomor Register Perangkat Desa (NRP-Des);
c. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis
yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah
- 56 -
mendapatkan pencabutan Nomor Registrasi Perangkat Desa dari
Pemerintah Daerah;
d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam
memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa; dan
e. Dalam hal jabatan perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa atas
usulan sekretaris Desa menunjuk seseorang perangkat Desa lainnya
untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut dan selambat-lambatnya
dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan
perangkat Desa baru.
Paragraf 6Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Prestasi Kerja
Perangkat DesaPasal 106
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan
pelatihan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan perangkat
Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 107(1) Setiap tahun perangkat Desa diberikan penilaian prestasi kerja
perangkat Desa.
(2) Penilaian prestasi kerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari sasaran kerja dan perilaku kerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian prestasi kerja perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Bupati.
Bagian KesepuluhPakaian Dinas dan Atribut
Pasal 108(1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan
atribut.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 57 -
Bagian KesebelasBadan Permusyawaratan Desa
Paragraf 1Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 109BPD mempunyai fungsi :
a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pasal 110BPD berhak :
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
APB Desa.
Pasal 111Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. mendapat tunjangan dari APB Desa;
f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan;
dan
g. mendapatkan penghargaan sebagai pimpinan dan anggota BPD yang
berprestasi.
Pasal 112Anggota BPD wajib :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
- 58 -
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa;
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan/atau golongan;
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
dan
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan Desa.
Pasal 113Anggota BPD dilarang :
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat
Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
Paragraf 2Keanggotaan BPD
Pasal 114(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah/janji.
- 59 -
(3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk
masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut
atau tidak secara berturut-turut.
Pasal 115(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal/ganjil, paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan
memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan
keuangan Desa.
(2) Jumlah anggota BPD ditentukan oleh jumlah penduduk Desa yang
bersangkutan dengan ketentuan:
a. jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa 5 orang anggota;
b. jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa sampai dengan 4.200 jiwa
7 orang anggota;
c. jumlah penduduk lebih dari 4.200 jiwa 9 orang anggota.
(3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji
secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu
taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Paragraf 3Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 116Persyaratan calon anggota BPD adalah :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
- 60 -
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah
menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
Pasal 117(1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui
proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan
dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah
perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan
dengan keputusan Kepala Desa.
(3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya
dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
Pasal 118(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3)
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD
berakhir.
(2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya
sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui
proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan
pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui
proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan
oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 61 -
(5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia
pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari
sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah
perwakilan.
(6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari
panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
Pasal 119(1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat
(6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau
musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
(2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
Pasal 120(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil
ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan
oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan
secara khusus.
(3) Rapat pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota
tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(4) Hasil musyawarah pemilihan pimpinan BPD dilaporkan kepada Camat
untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Camat wajib mengesahkan pimpinan BPD paling lama 7 (tujuh) Hari
setelah diterimanya laporan.
Paragraf 4Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu
Pasal 121(1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan
Bupati atas usul pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa
dan Camat.
- 62 -
(2) Proses pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD dengan
memperhatikan keterwakilan wilayah dari anggota yang diganti.
Paragraf 5Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 122(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c karena:
a. berakhir masa keanggotaan; atau
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
atau
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
(3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada
Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD melalui Kepala Desa dan
Camat.
(4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 6Peraturan Tata Tertib BPD
Pasal 123(1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
a. waktu musyawarah BPD;
b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
c. tata cara musyawarah BPD;
d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota
BPD; dan
e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
(2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
- 63 -
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota BPD.
(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota
hadir lengkap;
b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan
hadir;
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua
berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai
dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian
anggota BPD antarwaktu.
(4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
(5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat
BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas
pandangan BPD;
c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala
Desa; dan
d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada
Bupati.
(6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.
(7) Peraturan tata tertib BPD ditentukan oleh rapat anggota BPD dan
ditetapkan dalam Keputusan BPD dengan berpedoman pada Peraturan
Bupati.
- 64 -
(8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 124Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna
mencapai mufakat;
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan
sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1
(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan
dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
Bagian KeduabelasMusyawarah Desa
Pasal 125(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh
Pemerintah Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
j. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
k. perwakilan kelompok masyarakat lainnya.
(4) Hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam musyawarah desa
meliputi :
- 65 -
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
(5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari
APB Desa.
Pasal 126Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah Desa diatur dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Bagian KetigabelasPenghasilan Pemerintah Desa
Paragraf 1Umum
Pasal 127(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap
bulan.
(2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam
APB Desa yang bersumber dari ADD.
(3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan
perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus
juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
dan
- 66 -
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh
perseratus).
(4) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
(5) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima
puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
(6) Besarnya penghasilan tetap perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b dan c berdasarkan pertimbangan masa kerja,
pendidikan formal dan tingkat kompetensi.
(7) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 128(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa menerima
tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan penerimaan lain
yang sah yang bersumber dari APB Desa.
(2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat
menerima Insentif setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah.
(3) Besaran penghasilan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada pertimbangan masa kerja, pendidikan formal
dan tingkat kompetensi.
(4) Ketentuan mengenai pengasilan tetap, tunjangan, jaminan, insentif
dan penerimaan lain yang sah dan besarnya penghasilan perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
BAB VHAK DAN KEWAJIBAN DESA
DAN MASYARAKAT DESAPasal 129
(1) Desa berhak :
- 67 -
a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan
hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat
Desa;
b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
c. mendapatkan sumber pendapatan.
(2) Desa berkewajiban :
a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan
masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Desa.
Pasal 130(1) Masyarakat Desa berhak:
a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis
secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
1. kepala Desa;
2. perangkat Desa;
3. anggota BPD; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan
ketenteraman dan ketertiban di Desa.
(2) Masyarakat Desa berkewajiban:
a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
- 68 -
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram
di Desa;
d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan,
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat Desa
diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
BAB VIPERATURAN DESA
Bagian KesatuJenis Peraturan di Desa
Pasal 131Jenis peraturan di Desa terdiri atas :
a. Peraturan Desa;
b. Peraturan bersama Kepala Desa; dan
c. Peraturan Kepala Desa.
Bagian KeduaTata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
Paragraf 1Peraturan Desa
Pasal 132(1) Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa disusun oleh Kepala
Desa melalui tahapan:
a. pembentukan tim Perumus oleh Kepala Desa;
b. penyusunan draft rancangan Peraturan Desa;
c. penyampaian kepada pimpinan BPD.
(2) Peraturan Desa atas prakarsa BPD disusun melalui tahapan :
a. perumusan dan penyusunan draft rancangan Peraturan Desa;
b. penyampaian kepada Kepala Desa.
(3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk
mendapatkan masukan.
- 69 -
(4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa membahas rancangan
Peraturan Desa yang berasal dari prakarsa Pemerintah Desa atau
prakarsa BPD.
(5) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.
Pasal 133(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
ditetapkan oleh K epala Desa dengan membubuhkan tanda tangan
paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya
rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa oleh
sekretaris Desa.
(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan
pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengajuan,
pembahasan dan penetapan peraturan Desa diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 134(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang
dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari
Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh
Bupati paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya
rancangan Peraturan Desa.
(3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan
Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi paling lama 20 (dua
puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 70 -
(4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya
rancangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak
memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan
Desa.
Paragraf 2Peraturan Kepala Desa
Pasal 135Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.
Pasal 136(1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diundangkan oleh sekretaris Desa dalam berita Desa.
(3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
(4) Pedoman dan tata cara penyusunan Peraturan Kepala Desa diatur
dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3Pengawasan dan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Pasal 137(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.
Paragraf 4Peraturan Bersama Kepala Desa
Pasal 138(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa
dalam rangka kerja sama antar-Desa.
(2) Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari
2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
(3) Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat
Desa masing-masing.
(4) Pedoman dan tata cara penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa
diatur dengan Peraturan Bupati.
- 71 -
BAB VIIKEUANGAN DESA DAN KEKAYAAN MILIK DESA
Bagian KesatuKeuangan Desa
Paragraf 1Umum
Pasal 139(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat
didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.
(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah
Daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah
Pemerintah Daerah.
Pasal 140(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
Pasal 141(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2)
bersumber dari:
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli
Desa;
b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Pemerintah Daerah;
e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
Pemerintah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Pemerintah Daerah;
- 72 -
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
(2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah
Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah
dikurangi dana alokasi khusus.
Pasal 142Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas
Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
Pasal 143Pencairan dana Desa dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala
Desa dan bendahara Desa.
Pasal 144Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember.
Pasal 145(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.
(2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
Paragraf 2Pengalokasian Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 73 -
Pasal 146(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk ADD setiap tahun anggaran.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi
dana alokasi khusus.
(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
dan
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(4) Pengalokasian dan tata cara ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 147(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan
retribusi daerah Pemerintah Daerah kepada Desa paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi daerah.
(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
ketentuan:
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada
seluruh Desa; dan
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
(3) Pengalokasian dan tata cara bagian dari hasil pajak dan retribusi
daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 148(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah
Daerah kepada Desa.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat
umum dan khusus.
- 74 -
(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya
kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan
tugas Pemerintah Daerah di Desa.
(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat.
Paragraf 3PenyaluranPasal 149
(1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
(2) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah
ditetapkan.
(3) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
(4) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah ke Desa dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4Belanja Desa
Pasal 150Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan
ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat
Desa;
- 75 -
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
Paragraf 5APB DesaPasal 151
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh
Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan November tahun anggaran
sebelumnya.
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Camat.
(4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.
(5) Kepala Desa dan BPD yang tidak menyetujui bersama Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan
penghasilan tetap Kepala Desa dan biaya operasional BPD selama 3
(tiga) bulan.
(6) Kepala Desa yang tidak menetapkan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan penghasilan tetap Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan.
Pasal 152(1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan
retribusi Daerah untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.
(2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah
kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran
sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
(3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan penyusunan rancangan APB Desa.
Paragraf 6Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- 76 -
Pasal 153(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.
Pasal 154(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), Kepala Desa juga
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a.
Pasal 155Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 156Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KeduaKekayaan Milik Desa
Paragraf 1Umum
Pasal 157(1) Kekayaan milik Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat,
pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa,
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata
air milik Desa, pemandian umum, dan kekayaan lainnya milik Desa.
- 77 -
(2) Kekayaan lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain :
a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah Pemerintah Daerah, serta APB Desa;
b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau
yang sejenis;
c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. hasil kerja sama Desa; dan
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pasal 158(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas
kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan,
efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan
pendapatan Desa.
(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara
pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
Pasal 159Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan
milik Desa.
Pasal 160(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
(2) Pencatatan kekayaan milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan
dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- 78 -
(3) Penghapusan kekayaan milik Desa harus mendapat persetujuan
Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
(4) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak
lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
(5) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan
untuk mendapatkan pinjaman.
Paragraf 3Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
Pasal 161(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik
Desa.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
perangkat Desa.
Pasal 162(1) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desa.
(2) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
Pasal 163Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIIIPEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Bagian KesatuPembangunan Desa
Paragraf 1Umum
Pasal 164(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
- 79 -
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.
(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Paragraf 2Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 165(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Daerah.
(2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun secara berjangka meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
(3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-
satunya dokumen perencanaan pembangunan di Desa.
(5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan
APB Desa.
(6) Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan
dan/atau dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan
pembangunan Daerah.
Pasal 166(1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
165 diselenggarakan dengan mengikutsertakan BPD dan unsur
masyarakat Desa.
(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan
- 80 -
musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Maret
tahun anggaran berjalan.
(3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai
oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
(4) Prioritas, Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
Pasal 167Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa
dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP
Desa.
Pasal 168(1) RPJM Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.
(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi
Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
(3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa
dan prioritas pembangunan Daerah.
(4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
Kepala Desa.
Pasal 169
- 81 -
(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi
uraian :
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.
(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh
Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah
berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan
Pemerintah Daerah.
(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.
(6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir
bulan September tahun berjalan.
(7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 170(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa
kepada Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan
pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Provinsi.
(3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- 82 -
(4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa.
(6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
Pasal 171(1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
Pasal 172Tata cara dan sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur
dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan
Paragraf 3Pelaksanaan
Pasal 173(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
(3) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam
Desa.
(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 83 -
(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan
kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan
Desa.
Pasal 174(1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya
alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat.
(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala
Desa dalam forum musyawarah Desa.
(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa.
Pasal 175(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program sektoral dan
program Daerah yang masuk ke Desa.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada
Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal
Desa dikoordinasikan dan/atau dapat didelegasikan pelaksanaannya
kepada Desa.
(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran
APB Desa.
Paragraf 4Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
Pasal 176(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana
dan pelaksanaan pembangunan Desa.
(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan pembangunan Desa.
- 84 -
(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan
terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa
dan BPD.
(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan
pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat
Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya
dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk
menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
(6) Pemberian dan/atau penerbitan informasi mengenai rencana dan
pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemohon informasi publik
dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian KeduaPembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 177(1) Pembangunan kawasan Perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan
pembangunan partisipatif.
(2) Pembangunan kawasan Perdesaan terdiri atas:
a. penyusunan rencana tata ruang kawasan Perdesaan secara
partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
c. penguatan kapasitas masyarakat;
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e. pembangunan infrastruktur antar Perdesaan.
(3) Pembangunan kawasan Perdesaan memperhatikan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan
dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau
seluruh Desa di kawasan Perdesaan.
(4) Rancangan pembangunan kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa.
- 85 -
(5) Rencana pembangunan kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pasal 178(1) Pembangunan kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan Perdesaan dilaksanakan
dengan mekanisme:
a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi
mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta
sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa
sebagai lokasi pembangunan kawasan Perdesaan;
b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan
Perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan
rencana dan program pembangunan Daerah; dan
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi
pembangunan kawasan Perdesaan dengan Keputusan Bupati.
(3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan
Perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan
kepada Pemerintah melalui Gubernur.
(4) Program pembangunan kawasan Perdesaan yang berasal dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama
Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan
kawasan Perdesaan.
(5) Program pembangunan kawasan Perdesaan yang berasal dari
Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(6) Program pembangunan kawasan Perdesaan yang berasal dari
Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(7) Program pembangunan kawasan Perdesaan yang berasal dari
Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan
Perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
(9) Pembangunan kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desadapat
ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.
Pasal 179
- 86 -
(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kekayaan milik Desa
dan tata ruang dalam pembangunan kawasan Perdesaan dilakukan
berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
(2) Pembangunan kawasan Perdesaan yang memanfaatkan kekayaan milik
Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
(3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
hal :
a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan
pembangunan kawasan Perdesaan;
b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan
menyepakati pendayagunaan kekayaan milik Desa dan tata ruang
Desa; dan
c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
Bagian KetigaSistem Informasi Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan PerdesaanPasal 180
(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi
Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan
pembangunan kawasan Perdesaan.
(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber
daya manusia.
(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
data Desa, data pembangunan Desa, kawasan Perdesaan, serta
informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan
pembangunan kawasan Perdesaan.
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola
oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan
semua pemangku kepentingan.
(6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan
pembangunan Daerah untuk Desa.
Bagian KeempatPemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa
Paragraf 1
- 87 -
Pemberdayaan Masyarakat DesaPasal 181
(1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam
melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola
pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan
Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
(2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga.
(3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, Forum Musyawarah Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa,
Badan Kerja Sama antar-Desa, Forum Kerja Sama Desa, dan
kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung
kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
Pasal 182Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
dilakukan dengan :
a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa;
c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,
potensi, dan nilai kearifan lokal;
d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal;
e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa
yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia masyarakat Desa;
i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- 88 -
j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa.
Pasal 183Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa diwadahi dalam
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Paragraf 2Pendampingan Masyarakat Desa
Pasal 184(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat
Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan
kebutuhan.
(2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
(3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di
wilayahnya.
Pasal 185(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
184 ayat (2) terdiri atas:
a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa,
pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala
lokal Desa;
b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam
pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas
meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- 89 -
(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh
Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta
menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
Pasal 186(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia
pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan
masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk
ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
BAB IXBADAN USAHA MILIK DESA
Bagian KesatuUmum
Pasal 187(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM
Desa.
(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan.
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 188Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM
Desa dengan :
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di
Desa.
Bagian KeduaPengembangan Kegiatan Usaha
Pasal 189
- 90 -
(1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain;
dan
b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
(2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Desa.
(3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 190Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana
operasional BUM Desa.
Pasal 191(1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
(2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian KetigaPendirian BUM Desa Bersama
Pasal 192(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat
membentuk BUM Desa bersama.
(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM
Desa.
(3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa
tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 193Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan,
serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB X
- 91 -
KERJA SAMA DESAPasal 194
Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama
dengan pihak ketiga dengan difasilitasi oleh Camat atas nama Bupati.
Bagian KesatuKerja Sama Antar-Desa
Pasal 195(1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk
mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
c. bidang keamanan dan ketertiban.
(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala
Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
(3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-
Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
(4) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat :
a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerja sama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;
g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.
(5) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membahas hal yang berkaitan dengan:
a. pembentukan lembaga antar-Desa;
b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program
pembangunan antar-Desa;
d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa,
dan Kawasan Perdesaan;
e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa
tersebut berada; dan
- 92 -
f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama
antar-Desa.
(6) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama
antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan
kebutuhan.
(7) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang
merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(8) Badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:
a. Pemerintah Desa;
b. anggota BPD;
c. lembaga kemasyarakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(9) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan
bersama Kepala Desa.
(10) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.
Bagian KeduaKerja Sama dengan Pihak Ketiga
Pasal 196(1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat
dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
(3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan
perjanjian bersama.
(4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:
a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerja sama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
- 93 -
f. pendanaan;
g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.
Bagian KetigaPerubahan atau Berakhirnya Kerja Sama Desa
Pasal 197Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan
dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.
Pasal 198(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 197 dapat dilakukan oleh para pihak.
(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas
ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para
pihak.
Pasal 199Kerja sama Desa berakhir apabila:
a. berakhirnya masa perjanjian;
b. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan
dalam perjanjian;
c. tujuan perjanjian telah tercapai;
d. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
e. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan
perjanjian;
f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. objek perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah,
atau nasional; atau
i. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja
sama tidak dapat dilaksanakan.
Bagian KeempatPenyelesaian Perselisihan
Pasal 200(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan
secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- 94 -
(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya
difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan
diselesaikan oleh Bupati.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi
penyelesaian perselisihan.
(5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 201Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
BAB XILEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
Bagian KesatuLembaga Kemasyarakatan Desa
Paragraf 1Pembentukan
Pasal 202(1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah
Desa dan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa dengan
berpedoman pada Peraturan Bupati.
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk berdasarkan atas
pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan
oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya
tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
- 95 -
Pos KB Desa, Karang Taruna, Pos Pelayanan Teknologi Desa
(Posyantekdes) dan lainnya.
(4) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah
dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan
dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
Paragraf 2Tugas Dan Fungsi
Pasal 203(1) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
202 merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra
Pemerintah Desa, yang mempunyai tugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,
melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara
partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pasal 204Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah
Daerah, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
Pasal 205Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:
a. swadaya masyarakat;
b. APB Desa;
- 96 -
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah;
d. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi;
dan/atau
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
Bagian KeduaLembaga Adat Desa
Pasal 206(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga
adat Desa.
(2) Pembentukan lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas
prakarsa masyarakat Desa.
(4) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan,
melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud
pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
Pasal 207(1) Apabila Kepala Desa berhenti, pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Desa tidak otomatis berhenti.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
lembaga adat Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XIIKETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
Bagian KesatuPenataan Desa Adat
Pasal 208Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat
dan ditetapkan menjadi Desa Adat.
Pasal 209(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 wajib
memenuhi syarat:
- 97 -
a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis,
maupun yang bersifat fungsional;
b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang
masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau
gabungan unsur adanya:
a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam
kelompok;
b. pranata pemerintahan adat;
c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
d. perangkat norma hukum adat.
(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan
perkembangan masyarakat apabila:
a. keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-undang yang
berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap
ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-undang yang
bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga
kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang
lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
(4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat
hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan
Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan
hukum yang :
a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan
Republik lndonesia; dan
b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 210
- 98 -
(1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat
Desa dan sarana prasarana pendukung.
Pasal 211(1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan
kesepakatan antar-Desa Adat.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa
Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 212(1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, Kelurahan dapat diubah
menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa
Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa
masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan
disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih
status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah
menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi
kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa,
kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam
hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih
status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
Pasal 213(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa Adat.
(2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.
(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
lampiran peta batas wilayah.
Pasal 214Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2)
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Bagian Kedua
- 99 -
Kewenangan Desa AdatPasal 215
Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di
Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi
manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat
berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa Adat.
Pasal 216Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a
dan huruf b serta Pasal 215 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan
memperhatikan prinsip keberagaman.
Pasal 217Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan
tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf d diurus
oleh Desa Adat.
Pasal 218(1) Penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi
penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan
Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan
masyarakat Desa Adat.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.
Bagian KetigaPemerintahan Desa Adat
Pasal 219
- 100 -
Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan
sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat
yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat
dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 220Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan
Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau
dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.
Pasal 221Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa
Adat berdasarkan Hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Provinsi.
Bagian KeempatPeraturan Desa Adat
Pasal 222Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat
istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 223(1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 219 sampai dengan Pasal 222 hanya berlaku untuk Desa Adat.
(2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang
tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.
BAB XIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 224(1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
(2) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan:
a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan
ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- 101 -
b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa
melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah
ada di masyarakat Desa.
(3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan
Perdesaan.
Pasal 225Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) meliputi:
a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Pemerintah
Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa;
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset
Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa,
BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan,
dan lembaga adat;
k. melakukan upaya percepatan pembangunan Perdesaan;
l. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama
antar-Desa; dan
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 102 -
Pasal 226(1) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset
Desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa dengan
pembangunan Daerah;
j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan
pihak ketiga;
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa
serta penetapan dan penegasan batas Desa;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat Desa;
q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Perdesaan di
wilayahnya.
Pasal 227(1) Pembinaan Desa dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan
menetapkan Desa binaan sebagai laboratorium unit kerja yang
dilakukan setiap jangka waktu tertentu.
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian tipe
Pemerintahan Desa.
- 103 -
BAB XIVKETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 228(1) Desa Kanekes merupakan Desa Adat yang masyarakatnya merupakan
kesatuan masyarakat hukum adat Baduy.
(2) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat
hukum adat Baduy beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hak-hak administrasi
Pemerintahan Desa.
Pasal 229(1) Di tingkat kecamatan dan kabupaten dapat dibentuk dan
dikembangkan forum atau sebutan lain yang berfungsi mewadahi
lembaga kemasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan BPD sebagai
media komunikasi dan peningkatan peran dan tugasnya.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan
pengembangan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengembangan
forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
BAB XVKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 230(1) Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap
diakui sebagai Desa.
(2) Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan
Desa dan Desa adat di wilayahnya.
(3) Penetapan Desa dan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku,
Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi
kekayaan Desa.
Pasal 231Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sudah ada wajib
menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- 104 -
Pasal 232(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai
habis masa jabatannya.
(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan
Daerah ini.
(3) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai
habis masa keanggotaanya.
(4) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah
ini.
(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap
melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang
diatur melalui Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan.
(7) Kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang
sudah ada dan sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama
tersebut.
(8) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah ini, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan
harus mengundurkan diri sebagai penjabat Kepala Desa sebelum
tahapan pemilihan Kepala Desa dimulai.
Pasal 233(1) Ketentuan Pasal 56 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dikecualikan
bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada Tahun 2015.
(2) Pemilihan Kepala Desa serentak pada Tahun 2015, dilaksanakan
sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah
dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Anggaran Pemilihan Kepala Desa serentak pada Tahun 2015
dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2015 yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2015 melalui alokasi dana bagi hasil kepada
Pemerintahan Desa.
Pasal 234
- 105 -
Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MP) diubah menjadi BUM Desa Bersama.
BAB XVIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 235(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah
ini diundangkan.
Pasal 236Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7); dan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 19);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 237Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak.
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 April 2015
BUPATI LEBAK,
Ttd.
ITI OCTAVIA JAYABAYA
- 106 -
Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
Ttd.
DEDE JAELANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN :
(1/2015)
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYASEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ttd.
DIAN EDWIN, S.H.NIP. 19580205 198603 1013
- 107 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
DESA
I. UMUM
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya,
Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori
Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen”
dan “Volksgemeenschappen”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap
sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala
peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-
hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap
diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama
lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers)
ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun
disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas,
tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan
dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya
mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa
“Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur
- 108 -
dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka
kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum
adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan
tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk
Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pun dalam sejarah
pengaturan Desa di Kabupaten Lebak telah ditetapkan beberapa
pengaturan tentang Desa, yaitu diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun
2006 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Desa Peraturan Daerah Kabupaten
Lebak Nomor14 Tahun 2006 tentang Desa.
Peraturan Daerah ini disusun dengan semangat penerapan amanat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dijadikan
dasar dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa di
Kabupaten Lebak, agar dapat membentuk pemerintahan Desa yang Desa
- 109 -
yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, bertanggung jawab, dapat
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian
masyarakat Desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan daerah, serta
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal
31 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat
(2), Pasal 84 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, serta Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah penataan
Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan
peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan
pembangunan kawasan Perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, ketentuan
khusus Desa Adat, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh kabupaten
dan kecamatan.
Berkaitan dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai
kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, syarat lain
calon Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa berdasarkan Adat Baduy untuk
Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, penyelesaian perselisihan pemilihan
kepala Desa, tata cara pemilihan Kepala Desa secara langsung atau melalui
musyawarah Desa, kedudukan dan syarat lain pengangkatan perangkat
Desa, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap
Kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta tata cara pemberhentian
Kepala Desa dan perangkat Desa, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Perdesaan, serta mekanisme pengisian keanggotaan BPD.
Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara
lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD
kabupaten, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten,
- 110 -
serta penggunaan belanja Desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan
kekayaan Desa.
Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan Desa yang propesional, efesien, efektif, terbuka dan
bertanggungjawab yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan,
tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas,
efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.
Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan
keadilan sosial.
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah,
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang
maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas
Pasal 3Huruf a
Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
Huruf bSubsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal danpengambilan keputusan secara lokal untuk kepentinganmasyarakat Desa.
- 111 -
Huruf cKeberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadapsistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengantetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupanberbangsa dan bernegara.
Huruf dKebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangunDesa.
Huruf eKegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolonguntuk membangun Desa.
Huruf fKekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagaibagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
Huruf gMusyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yangmenyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusidengan berbagai pihak yang berkepentingan.
Huruf hDemokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desadalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan olehmasyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desaserta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagaimakhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
Huruf iKemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan olehPemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukansuatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengankemampuan sendiri.
Huruf jPartisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
Huruf kKesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
Huruf lPemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dankesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan,program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah danprioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Huruf mKeberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secaraterkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalammerencanakan dan melaksanakan program pembangunanDesa.
Pasal 4
- 112 -
Cukup jelas.
Pasal 5Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dYang dimaksud dengan “perubahan status” adalahperubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahankelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adatmenjadi Desa.
Huruf eYang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalahpenetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan DesaAdat yang telah ada untuk yang pertama kali olehKabupaten menjadi Desa Adat dengan Peraturan DaerahKabupaten.
Pasal 6Ayat (1)
Pembentukan Desa dapat berupa:a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau
lebih;b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding
menjadi 1 (satu) Desa; atauc. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 7Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
- 113 -
Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melaluipenggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yangberdampingan dan berada dalam satu wilayah Daerah.
Pasal 8Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf a
Cukup Jelas
Huruf bCukup Jelas
Huruf cCukup Jelas
Huruf dCukup Jelas
Huruf eCukup Jelas
Huruf fPembuatan peta batas wilayah Desa harus menyertakaninstansi teknis terkait.
Huruf gCukup Jelas
Huruf hCukup Jelas
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Pasal 9Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)
- 114 -
Dalam hal penataan Desa, Musyawarah Desa hanyamemberikan pertimbangan dan masukan kepada PemerintahDaerah.
Pasal 10Cukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Huruf a
Yang dimaksud dengan ”kaidah kartografis” adalahkaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayahDesa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputipenelitian dokumen, pemilihan peta dasar, danpembuatan garis batas di atas peta dan tahapanpenegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan,penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, danpembuatan peta batas
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf h
- 115 -
Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar-Desa”,antara lain sarana dan prasarana antar-Desa sertatransportasi antar-Desa.
Ayat (7)Cukup jelas.
Pasal 13Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Cukup jelas.
Pasal 17Cukup jelas.
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis“adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendunganyang meliputi seluruh wilayah Desa.
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas.
Pasal 21Cukup jelas.
Pasal 22Cukup jelas.
Pasal 23Cukup jelas.
Pasal 24Cukup jelas.
Pasal 25Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadiDesa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa ataukelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadikelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktutertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yangkehidupan masyarakatnya masih bersifat Perdesaan
Ayat (2)
- 116 -
Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
Ayat (5)Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas.
Pasal 27Cukup jelas.
Pasal 28Cukup jelas.
Pasal 29Cukup jelas.
Pasal 30Cukup jelas.
Pasal 31Cukup jelas.
Pasal 32Cukup jelas.
Pasal 33Cukup jelas.
Pasal 34Cukup jelas.
Pasal 35Cukup jelas.
Pasal 36Cukup jelas.
Pasal 37Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yangmerupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atauprakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangankehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasimasyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat,tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupanmasyarakat Desa.
Huruf b
- 117 -
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa”adalah kewenangan untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desaatau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yangmuncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakatDesa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempatpemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pospelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, sertaperpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
Pasal 38Cukup jelas.
Pasal 39Cukup jelas.
Pasal 40Cukup jelas.
Pasal 41Cukup jelas.
Pasal 42Cukup jelas.
Pasal 43Cukup jelas.
Pasal 44Cukup jelas.
Pasal 45Cukup jelas.
Pasal 46Cukup jelas.
Pasal 47Cukup jelas.
Pasal 48Cukup jelas.
Pasal 49Cukup jelas.
Pasal 50Cukup jelas.
Pasal 51Cukup jelas.
Pasal 52Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakansecara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang
- 118 -
dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkanjumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Cukup jelas.
Ayat (7)Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokohkeagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokohmasyarakat lainnya
Ayat (8)Cukup jelas.
Ayat (9)Cukup jelas.
Ayat (10)Cukup jelas.
Pasal 53Cukup jelas.
Pasal 54Cukup jelas.
Pasal 55Cukup jelas.
Pasal 56Cukup jelas.
Pasal 57Cukup jelas.
Pasal 58Cukup jelas.
Pasal 59Cukup jelas.
Pasal 60Cukup jelas.
Pasal 61
- 119 -
Cukup jelas.
Pasal 62Cukup jelas.
Pasal 63Cukup jelas.
Pasal 64Cukup jelas.
Pasal 65Cukup jelas.
Pasal 66Cukup jelas.
Pasal 67Cukup jelas.
Pasal 68Cukup jelas.
Pasal 69Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan”adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desamaka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelumhabis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periodemasa jabatan 6 (enam) tahun.Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatanberdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberikesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua)kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telahmenjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untukmencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
Pasal 70Cukup jelas.
Pasal 71Cukup jelas.
Pasal 72Cukup jelas.
Pasal 73
- 120 -
Cukup jelas.
Pasal 74Cukup jelas.
Pasal 75Cukup jelas.
Pasal 76Cukup jelas.
Pasal 77Cukup jelas.
Pasal 78Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papanpengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya
Pasal 79Cukup jelas.
Pasal 80Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Huruf a
Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya”adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhirmasa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggalpelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum adacalon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan,diangkat penjabat.
Huruf bYang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugassecara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalahapabila Kepala Desa menderita sakit yangmengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidakberfungsi secara normal yang dibuktikan dengan suratketerangan dokter yang berwenang dan/atau tidakdiketahui keberadaannya.
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
Ayat (5)Cukup jelas
Ayat (6)Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
- 121 -
Pasal 81Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1(satu) tahun atau kurang.
Pasal 82Cukup jelas.
Pasal 83Cukup jelas.
Pasal 84Cukup jelas.
Pasal 85Cukup jelas.
Pasal 86Cukup jelas.
Pasal 87Cukup jelas.
Pasal 88Cukup jelas.
Pasal 89Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan ”musyawarah Desa” adalahmusyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untukpemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah BPD),yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, danpenetapan calon terpilih.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui MusyawarahDesa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik olehBupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Ayat (6)Cukup jelas.
Pasal 90Cukup jelas.
Pasal 91Cukup jelas.
- 122 -
Pasal 92Cukup jelas.
Pasal 93Cukup jelas.
Pasal 94Cukup jelas.
Pasal 95Cukup jelas.
Pasal 96Cukup jelas.
Pasal 97Cukup jelas.
Pasal 98Cukup jelas.
Pasal 99Cukup jelas.
Pasal 100Cukup jelas.
Pasal 101Cukup jelas.
Pasal 102Cukup jelas.
Pasal 103Cukup jelas.
Pasal 104Cukup jelas.
Pasal 105Cukup jelas.
Pasal 106Cukup jelas.
Pasal 107Cukup jelas.
Pasal 108Cukup jelas.
Pasal 109Cukup jelas.
Pasal 110Cukup jelas.
- 123 -
Pasal 111Cukup jelas.
Pasal 112Cukup jelas.
Pasal 113Cukup jelas.
Pasal 114Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalahdapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung danmelalui proses musyawarah perwakilan.
Ayat (2)Masa keanggotaan BPD terhitung sejak tanggal pengucapansumpah/janji.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 115Cukup jelas.
Pasal 116Cukup jelas.
Pasal 117Cukup jelas.
Pasal 118Cukup jelas.
Pasal 119Cukup jelas.
Pasal 120Cukup jelas.
Pasal 121Cukup jelas.
Pasal 122Cukup jelas.
Pasal 123Cukup jelas
Pasal 124Cukup jelas.
Pasal 125Cukup jelas.
Pasal 126Cukup jelas.
- 124 -
Pasal 127Cukup jelas.
Pasal 128Cukup jelas.
Pasal 129Cukup jelas.
Pasal 130Cukup jelas.
Pasal 131Cukup jelas.
Pasal 132Cukup jelas.
Pasal 133Cukup jelas.
Pasal 134Cukup jelas.
Pasal 135Cukup jelas.
Pasal 136Cukup jelas.
Pasal 137Cukup jelas.
Pasal 138Cukup jelas.
Pasal 139Cukup jelas.
Pasal 140Cukup jelas.
Pasal 141Ayat (1)
Huruf aYang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalahpendapatan yang berasal dari kewenangan Desaberdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokalDesa.Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasilBUM Desa dan tanah bengkok.
Huruf bYang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut”adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan
- 125 -
Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakanuntuk membiayai penyelenggaran pemerintahan,pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dankemasyarakatan.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gYang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yangsah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yangberlokasi di Desa.
Ayat (2)Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung keDesa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luardana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dandialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angkakemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografisdalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataanpembangunan Desa.
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 142Cukup jelas.
Pasal 143Cukup jelas.
Pasal 144Cukup jelas.
Pasal 145Cukup jelas.
Pasal 146Cukup jelas.
Pasal 147Cukup jelas.
- 126 -
Pasal 148Cukup jelas.
Pasal 149Cukup jelas.
Pasal 150Huruf a
Cukup jelas.Huruf b
Angka 1Cukup jelas.
Angka 2Cukup jelas.
Angka 3Cukup jelas.
Angka 4Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetanggadan rukun warga” adalah bantuan kelembagaanyang digunakan untuk operasional rukun tetanggadan rukun warga.Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikaninsentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukunwarga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT danRW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan,RT dan RW membantu pelaksanaan tugaspelayanan pemerintahan, perencanaanpembangunan, ketertiban, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.
Pasal 151Cukup jelas.
Pasal 152Cukup jelas.
Pasal 153Cukup jelas.
Pasal 154Cukup jelas.
Pasal 155Cukup jelas.
Pasal 156Cukup jelas.
Pasal 157Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Huruf a
Cukup jelas.
- 127 -
Huruf bYang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuktanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas
Pasal 158Cukup jelas.
Pasal 159Cukup jelas.
Pasal 160Cukup jelas.
Pasal 161Cukup jelas.
Pasal 162Cukup jelas.
Pasal 163Cukup jelas.
Pasal 164Cukup jelas.
Pasal 165Cukup jelas.
Pasal 166Cukup jelas.
Pasal 167Cukup jelas.
Pasal 168Cukup jelas.
Pasal 169Cukup jelas.
Pasal 170Cukup jelas.
Pasal 171Cukup jelas.
Pasal 172Cukup jelas.
- 128 -
Pasal 173Cukup jelas.
Pasal 174Cukup jelas.
Pasal 175Cukup jelas.
Pasal 176Cukup jelas.
Pasal 177Cukup jelas.
Pasal 178Cukup jelas.
Pasal 179Cukup jelas.
Pasal 180Cukup jelas.
Pasal 181Cukup jelas.
Pasal 182Cukup jelas.
Pasal 183Cukup jelas.
Pasal 184Cukup jelas
Pasal 185Cukup jelas.
Pasal 186Cukup jelas.
Pasal 187Ayat (1)
BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untukmendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaanperekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Desa.BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan denganbadan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usahabercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan PemerintahanDesa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.
- 129 -
BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa,perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desadapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakatDesa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dansimpan pinjam.BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi padakeuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untukmendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usahadalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatanusaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangatdimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badanhukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 188Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bYang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasukpenyediaan sumber daya manusia pendamping danmanajemen.
Huruf cCukup jelas.
Pasal 189Cukup jelas.
Pasal 190Cukup jelas.
Pasal 191Cukup jelas.
Pasal 192Cukup jelas
Pasal 193Cukup jelas.
Pasal 194Cukup jelas.
Pasal 195Cukup jelas.
Pasal 196Cukup jelas.
- 130 -
Pasal 197Cukup jelas.
Pasal 198Cukup jelas.
Pasal 199Cukup jelas.
Pasal 200Cukup jelas.
Pasal 201Cukup jelas.
Pasal 202Cukup jelas.
Pasal 203Cukup jelas.
Pasal 204Cukup jelas.
Pasal 205Cukup jelas.
Pasal 206Cukup jelas.
Pasal 207Cukup jelas.
Pasal 208Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yangsudah ada saat ini menjadi Desa Adat hanya dilakukan untuk 1(satu) kali
Pasal 209Ayat (1)
Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,yaitu:a. Putusan Nomor 010/PUU-l/2003 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, KabupatenKarimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten KuantanSingingi, dan Kota Batam;
b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal PengujianUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentangPembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
c. Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal PengujianUndang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, danKabupaten Banggai Kepulauan; dan
- 131 -
d. Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang PengujianUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 210Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalahpenetapan untuk pertama kalinya.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 211Cukup jelas.
Pasal 212Ayat (1)
Perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan harus melaluiDesa, sebaliknya perubahan status kelurahan menjadi DesaAdat harus melalui Desa.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 213Cukup jelas.
Pasal 214Cukup jelas.
Pasal 215Huruf a
Yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah sistem organisasikehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah masing-masing.
Huruf bYang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalahwilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
- 132 -
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Pasal 216Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraanPemerintahan Desa Adat yang tidak boleh mendiskriminasikelompok masyarakat tertentu.
Pasal 217Cukup jelas.
Pasal 218Cukup jelas.
Pasal 219Cukup jelas.
Pasal 220Cukup jelas.
Pasal 221Cukup jelas.
Pasal 222Cukup jelas.
Pasal 223Cukup jelas.
Pasal 224Cukup jelas.
Pasal 225Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eYang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk didalamnya pembatalan Peraturan Desa.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
- 133 -
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Huruf jCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.
Huruf lCukup jelas.
Huruf mCukup jelas
Huruf nCukup jelas.
Pasal 226Cukup jelas.
Pasal 227Cukup jelas.
Pasal 228Cukup jelas.
Pasal 229Cukup jelas.
Pasal 230Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,sebelum Peraturan Daerah ini, yang diakui adalah Desa. Olehsebab itu, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diberikankewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menatakembali status Desa menjadi Desa atau Desa Adat denganketentuan tidak boleh menambah jumlah Desa.
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 231Cukup jelas.
Pasal 232Cukup jelas.
- 134 -
Pasal 233Cukup jelas.
Pasal 234Cukup jelas.
Pasal 235Cukup jelas.
Pasal 236Cukup jelas.
Pasal 237Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20151