SALINAN · 2020. 3. 19. · SALINAN . 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ... APBD dan...

BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan


tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan

Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



SALINAN


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4400);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



7. Uandang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);





9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan





Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);


Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara


Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738);


Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);


Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012


Nomor 5272);


Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan


tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;


tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta

Penyampaiannya;


tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas


tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;


tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

27. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;

28. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

4. Bupati adalah Bupati Demak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Demak.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Demak.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Rumah Sakit Umum

Daerah, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Demak.

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Kepala SKPD adalah Sekretaris Daerah,

Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Inspektorat,

Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah,

Kepala Kantor, Camat dan Lurah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Demak.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah

pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, sekaligus melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala

SKPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang

selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang

selanjutnya disebut DPKKD adalah DPKKD Kabupaten

Demak.

13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

14. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh DPRD setelah

mendapatkan persetujuan bersama Bupati.

15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Kabupaten Demak yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten

Demak dan DPRD Kabupaten Demak, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas

sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Demak.

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang dipimpinnya.

20. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik

daerah.

21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

22. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan pengguna barang dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada SKPD.

26. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD dan SKPKD.

28. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat

fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja

SKPD.

29. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri

atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan.

30. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

31. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan

satu atau beberapa program.

32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan

keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD

dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

33. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/PPKD yang

selanjutnya disingkat RKA-SKPD/PPKD adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

SKPD/PPKD serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan APBD.

34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur.

35. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi

SKPD.

36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan

oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

37. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran daerah.

38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah

pada bank yang ditetapkan.

39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/PPKD yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPD/PPKD adalah dokumen

yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran.

40. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/PPKD

yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD/PPKD adalah

dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja

dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna

anggaran.

41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang

selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang

memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar

pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

42. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas

masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan

arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang

cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam

setiap periode.

43. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan.

44. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan.

45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana

untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan

SPP.

46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan

permintaan pembayaran.

47. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan

untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan

operasional sehari-hari.

48. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang

bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.

49. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan pengganti uang

persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran Iangsung.

50. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan

uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD

yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan

untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.

51. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak

ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat

perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan

jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran

tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

52. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai

dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD

berdasarkan SPM.

53. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat

SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

54. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang

persediaan untuk mendanai kegiatan.

55. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan

untuk mengganti uang persediaan yang telah

dibelanjakan.

56. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan

yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya

melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

57. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya

disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD

kepada pihak ketiga.

58. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai

dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD

berdasarkan SPM.

59. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan Iainnya yang sah.

60. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan

pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan

APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola

maupun oleh penyedia barang/jasa.

61. Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diangkat

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

62. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau

perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan

barang/layanan jasa.

63. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh

Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

64. Pejabat pengadaan adalah personil yang telah memiliki

sertifikat keahlian barang/jasa dan diangkat oleh

Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa.

65. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk

menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk

untuk melaksanakan pekerjaan.

66. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan

pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang

perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan

Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna

Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran dan proses serta

pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen

67. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional

dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan

konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa

pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai

sasaran tertentu.

68. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah

adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan

kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa

pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi

keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk

memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat

Pembuat Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan.

69. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat

Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

70. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia

Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa

yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan

kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

71. Standar Harga Satuan adalah patokan harga satuan

untuk berbagai jenis barang dan jasa di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Demak yang standar dan

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

Pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah merupakan pedoman bagi

SKPD dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari

APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

(1) APBD terdiri dari :

a. Pendapatan;

b. Belanja; dan

c. Pembiayaan.

(2) APBD berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2015.

Pasal 4

(1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh

kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola

keuangan daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna

anggaran/pengguna barang.

Pasal 5

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan

keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya

dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan

daerah.

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan

keuangan daerah sebagaimana pada ayat (1)

mempunyai tugas koordinasi di bidang:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

barang daerah;

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan

perubahan APBD;

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan

pejabat pengawas keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 6

PPKD dan atau pelaksana fungsi BUD dilaksanakan oleh

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

Pasal 7

Dalam hal Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah belum ditetapkan maka pengeluaran yang

bersifat mengikat, wajib dan mendesak ditetapkan dengan

Peraturan Bupati yang didalamnya mengatur tentang

pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan

kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak

ketiga serta kebutuhan mendesak Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan oleh Aparat

Pengawasan Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari

2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak

pada tanggal 23 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 43

NO JABATAN PARAF

1 Plt. SEKDA

2 ASISTEN III

3 KABAG HUKUM

4 KA DPKKD

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015

1

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalammya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan dengan lancar, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan/pengendalian, pertanggungjawaban keuangan daerah dan pedoman pengadaan barang/jasa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Mewujudkan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan sistem dan

prosedur penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, sehingga penatausahaan keuangan dapat

terselenggara dengan baik dan benar.

B. Tujuan

1. Mewujudkan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penatausahaan keuangan dapat terselenggara dengan baik dan benar.

2. Sebagai pedoman pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

3. Sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah Kabupaten Demak.

4. Sebagai penjabaran fungsi-fungsi pengurusan Keuangan Daerah. 5. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dalam

penatausahaan pelaksanaan APBD.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 42 TAHUN 2014 TANGGAL 15 DESEMBER 2014


2

III. AZAS, PRINSIP DAN SIKLUS PELAKSANAAN APBD

A. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat serta pelaksanaannya harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, pengelola anggaran dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar anggaran digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai uang dalam rangka optimalisasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

B. Prinsip Pelaksanaan APBD.

Prinsip dalam pelaksanaan APBD yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

3. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;

4. Untuk pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD selaku BUD atau jenis surat lainnya yang disamakan dengan SPD;

5. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah;

6. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab


3

terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

8. SKPD penghasil pendapatan dilarang menggunakan secara langsung penerimaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, karena penerimaan SKPD adalah pendapatan daerah, dan seluruh penerimaan daerah harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah di Bank yang ditetapkan Bupati sebagai pemegang rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak uang diterima, kecuali diatur khusus dengan Peraturan Bupati;

9. SKPD penghasil pendapatan daerah secara periodik (setiap bulan) memberikan laporan target dan realisasi pendapatan kepada Kepala DPKKD selaku BUD;

10. Uang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), yang menurut perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum digunakan, dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

11. Bunga deposito, bunga tabungan dan jasa giro atas penempatan uang daerah di bank adalah merupakan pendapatan daerah, sehingga harus langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

12. Pada SKPD terdapat Bendahara Penerimaan , Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

13. Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) Bendahara Penerimaan dan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran.

14. Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran , baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

15. Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi pada bank atau giro pos dalam rangka pelaksanan APBD.

16. Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek, atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja, kecuali diatur khusus.

17. Pada SKPD yang mengelola penerimaan daerah hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan dan 1 ( satu ) orang Bendahara Penerimaan Pembantu.

18. Kegiatan yang terdiri dari sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT/Balai/unit kerja dapat ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, PPTK dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

C. Siklus Anggaran Daerah.

Siklus Anggaran Daerah meliputi penyusunan APBD, Perubahan APBD,

penatausahaan pelaksanaan keuangan daerah dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

IV. STRUKTUR APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah;

c. Pembiayaan Daerah;

a. Pendapatan Daerah


4

Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan

yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum

penerimaanya.

1) Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

a) Pendapatan Asli Daerah;

b) Dana Perimbangan;

c) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

2) Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenisnya terdiri dari:

a) Pajak Daerah;

b) Retribusi daerah;

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3) Masing-masing jenis dirinci menurut obyek dan rincian obyek sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis

pendapatan terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;

b. Dana Alokasi Umum;

c. Dana Alokasi Khusus.

5) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis

pendapatan mencakup:

a) Dana Hibah;

b) Dana Darurat dari Pemerintah untuk penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam;

c) Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten / Kota;

d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

e) Bantuan Keuangan dari Provinsi.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah

yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh

masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja Daerah dikelompokkan atas:

1) Belanja Langsung;

2) Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari:

1) Belanja Pegawai;

2) Belanja Barang dan Jasa;

3) Belanja Modal.

Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenisnya terdiri dari :

1) Belanja Pegawai;

2) Bunga;

3) Subsidi;

4) Hibah;

5) Bantuan Sosial;

6) Belanja Bagi Hasil;

7) Bantuan Keuangan;

8) Belanja Tidak Terduga.

c. Pembiayaan Daerah

1) Pembiayaan Daerah terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan;

b) Pengeluaran Pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan Mencakup:

a) Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA);


5

b) Pencairan dana cadangan;

c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d) Penerimaan pinjaman daerah;

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;

f) Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.

3) Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

a) Pembentukan dana cadangan;

b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

c) Pembayaran pokok utang;

d) Pemberian pinjaman daerah.

V. KODE REKENING PENGANGGARAN

1. Setiap organisasi yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam APBD harus mencantumkan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi;

2. Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan;

3. Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek;

4. Kode-kode tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening;

5. Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.


6

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilimpahkan kepada :

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah; 2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna

anggaran/barang daerah.

II. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :

1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 2. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 3. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 4. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; 5. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan

daerah; dan 6. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1. memimpin TAPD; 2. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 3. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 4. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan 5. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

III. SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Demak adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

IV. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Kepala DPKKD selaku PPKD mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 3. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah. 4. Melaksanakan fungsi BUD; 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; dan 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Bupati.

V. PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kepala DPKKD dalam melaksanakan tugasnya selaku BUD mempunyai kewenangan antara lain :

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;


7

2. mengesahkan DPA-SKPD/SKPKD dan DPPA-SKPD/SKPKD; 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas daerah; 5. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah; 6. menetapkan SPD; 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah; 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku BUD dikuasakan kepada para Kepala Bidang sebagai Kuasa BUD, yaitu :

1. Kepala Bidang Pendapatan selaku kuasa BUD mempunyai tugas : a. memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan/atau lembaga

keuangan lainnya yang ditunjuk.

b. melakukan penagihan dan pengelolaan piutang daerah.

2. Kepala Bidang Anggaran selaku kuasa BUD mempunyai tugas: a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) b. menyiapkan anggaran kas

3. Kepala Bidang Kekayaan selaku kuasa BUD mempunyai tugas: a. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan tanah milik daerah. b. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.

4. Kepala Bidang Pengendalian selaku kuasa BUD mempunyai tugas : a. memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga

keuangan lainnya yang ditunjuk b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD c. menyimpan uang kas daerah d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi daerah e. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum daerah g. melakukan pengelolaan utang daerah h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

Pemerintah Daerah

c. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:

1. Menyusun RKA-SKPD; 2. Menyusun DPA/DPPA-SKPD;

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan; 8. Menandatangani SPM, menandatangani surat bukti pembayaran ; 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang

dipimpinnya;


8

10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 12. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban bendahara setelah diverifikasi PPK-

SKPD; 13. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 14. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan 15. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

d. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Besaran uang yang dikelola oleh SKPD sebagaimana di atas untuk jumlah belanja langsung lebih dari 2 (dua) milyar rupiah.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

1. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala SKPD selaku Pejabat Penggunan Anggaran, yaitu : a. menyusun RKA unit kerja SKPD b. menyusun DPA/DPPA unit kerja SKPD c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja d. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran f. Mengadakan Ikatan / Perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan g. Menerbitkan SPM pada unit kerja yang dipimpinnya h. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak i. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja yang di pimpinnya j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang

dipimpinnya 2. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran

e. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. Penunjukan pejabat tersebut berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dan diutamakan yang memenuhi persyaratan khusus antara lain telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa atau telah mengikuti Diklat / kursus- kursus kedinasan bidang tertentu.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang, sedangkan PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

PPTK mempunyai tugas mencakup: 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan


9

mencakup dokumen adminitrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD ) .

f. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPKD ( PPK – SKPKD )

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPKD, kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai PPK-SKPKD yang mempunyai tugas:

1. meneliti kelengkapan SPP-LS ( Subsidi, Bunga, Hibah,Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah ) yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPKD;

2. melakukan verifikasi SPP; 3. menyiapkan SPM; 4. menyiapkan laporan keuangan SKPKD.

g. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD)

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD yang mempunyai tugas:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajuan oleh bendahara pengeluran;

3. Melakukan verifikasi SPP; 4. Menyiapkan SPM; 5. Melaksanakan akuntansi SKPD; 6. Menyiapkan laporan keuangan SKPD; 7. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 8. Melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara

pengeluaran dan bendahara penerimaan.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

h. BENDAHARA PENERIMAAN

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan :

a. Buku kas umum; b. Buku pembantu rincian obyek penerimaan; c. Buku register STS; d. Laporan pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan; e. Laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan; f. Register pengiriman dan pengesahan pertanggungjawaban bendahara

penerimaan; g. Surat tanda setoran (STS).

2. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan Laporan


10

Pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK – SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

3. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala DPKKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

4. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Untuk melaksanakan tugas, bendahara penerimaan SKPD berwenang :

1. Menerima dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah; 2. Menyimpan seluruh penerimaan; 3. Menyetorkan seluruh penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke

rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja berikutnya; 4. Mendapat bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank; 5. Menerima dan memverifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh

bendahara penerimaan pembantu; 6. Melakukan pencocokan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan

pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka :

1. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

2. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;

3. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

i. BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD

Bendahara Pengeluaran SKPKD mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan : a. Buku register SPP/SPM/SP2D; b. Buku kas umum bendahara pengeluaran PPKD; c. Buku rincian obyek belanja bendahara pengeluaran PPKD; d. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD.

2. mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ PPKD. 3. mempertanggungjawabkan penggunaan uang LS kepada PPKD melalui PPK-

SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 4. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran

pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Untuk melaksanakan tugas, Bendahara Pengeluaran SKPKD mempunyai wewenang: 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS; 2. Meneliti Permohonan Pencairan beserta dokumen pendukungnya yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dari SKPD perencana / yang mengampu;

3. Mengembalikan Permohonan Pencairan beserta dokumen pendukungnya kepada bendahara pengeluaran pembantu dari SKPD perencana / yang mengampu apabila Permohonan Pencairan beserta dokumen pendukungnya tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka :


11

1. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPKD / PPKD.

2. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;

3. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

j. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan : a. buku kas umum b. buku simpanan/bank c. buku pajak

d. buku panjar e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek f. register SPP-UP/GU/TU/LS

2. mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD

3. mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala DPKKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

5. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran mempunyai wewenang: 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-

LS; 2. Menerima dan menyimpan uang persediaan; 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; 4. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang belaku; 5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; 6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,

apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; 7. Menerima dan memverifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara

pengeluaran pembantu Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka :

1. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

2. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;

3. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.


12

k. BENDAHARA PEMBANTU DAN PEMBANTU BENDAHARA

Dalam pelaksanaan tugas kebendaharaan pada unit kerja SKPD yang pimpinannya ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu, yang ditetapkan oleh Bupati.

1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas : a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan

penyetoran atas penerimaan pada unit kerja SKPD yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan buku kas umum dan buku kas penerimaan harian pembantu

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

i. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas : a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran pada unit

kerja SKPD yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan: a) Buku pembantu kas tunai; b) Buku pembantu simpanan bank; c) Buku pembantu panjar; d) Buku pembantu pajak; e) Buku pembantu rincian obyek belanja;

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh beberapa pembantu bendahara yang terdiri dari kasir/penyimpan uang, pembuat dokumen, pencatat pembukuan dan yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji serta yang menyiapkan pembayaran gaji.

Penetapan pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran pada setiap SKPD merupakan wewenang kepala SKPD.


13

BAB III

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

I. UMUM

Penerimaan daerah di SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas

umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja

dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan-dengan

cara:

1. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga;

2. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

3. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga

II. PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

1. Pada tingkat SKPD :

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, selaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

b. PPK-SKPD, selaku pejabat yang mempunyai tugas melakukan verifikasi harian atas penerimaan

c. Bendahara penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu d. Pembantu Bendahara Penerimaan

2. Pada tingkat SKPKD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dalam

fungsinya sebagai BUD mempunyai wewenang untuk melaksanakan

pemungutan pajak daerah.

III. DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Dokumen yang digunakan dalam melakukan penatausahaan penerimaan,terdiri

dari :

1. Anggaran Kas 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

3. Buku Kas Umum

4. Buku Pembantu per rincian Obyek Penerimaan 5. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH)

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) 7. Surat Ketetapan Retribusi ( SKR)

8. Surat Tanda Setoran ( STS) 9. Surat Tanda Bukti Pembayaran

10. Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah

IV. PROSES PENATAUSAHAAN PENERIMAAN MELALUI BENDAHARA

PENERIMAAN

1. Pihak ketiga (WP/WR) menyetorkan penerimaan daerah kepada bendahara penerimaan disertai lampiran SKP-D, SKR dan/atau tanda bukti pembayaran

lainnya 2. Bendahara penerimaan menerima setoran uang dari Pihak ketiga (WP/WR),

menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang

tercantum dalam SKP-D atau SKR 3. Menyiapkan dan mengisi STS dan/atau dokumen lain yang dipersamakan

yang ditandatangani bendahara penerimaan 4. Menyetorkan seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling

lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas diterima


14

5. Menerima 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan STS dari PT Bank Jateng

6. Berdasar dokumen SKP-D, SKR, STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran / Bukti lain yang sah, Bendahara Penerimaan melakukan Penatausahaan

Penerimaan berupa : a. Buku Kas Umum.

b. Buku Pembantu ( Rincian Obyek Penerimaan ) c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.

7. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional

atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku

BUD ( Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan

sebagai berikut : a. Lembar Asli dikirim ke Kepala SKPD.

b. Lembar kedua dan ketiga dikirim ke DPKKD ( Bidang Pendapatan dan

Bidang Pengendalian) c. Lembar keempat dikirim ke Inspektorat Kabupaten

8. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

9. BUD mengesahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan. 10. BUD menyerahkan Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban

penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

V. PROSES PENATAUSAHAAN PENERIMAAN MELALUI BENDAHARA

PENERIMAAN PEMBANTU

1. Bendahara Penerimaan Pembantu dapat dibentuk oleh Kepala SKPD dengan

keputusan Kepala Daerah sesuai kebutuhan antara lain :

a. Pendapatan daerah yang tersebar;

b. Kondisi geografis WP/WR tidak memungkinkan.

2. Pihak ketiga (WP/WR) menyetorkan penerimaan daerah kepada bendahara

penerimaan pembantu disertai lampiran SKP-D, SKR –D dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya

3. Bendahara penerimaan pembantu menerima setoran uang dari Pihak ketiga (WP/WR), menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan

jumlah yang tercantum dalam SKP-D atau SKR-D. 4. Menyiapkan dan mengisi STS dan/atau dokumen lain yang dipersamakan

yang ditandatangani bendahara penerimaan pembantu

5. Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyetor seluruh penerimaan kas ke rekening KASDA, maksimal 1(satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas.

6. Berdasar dokumen SKP-D, SKR, STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran / Bukti lain yang sah, Bendahara Penerimaan pembantu melakukan

Penatausahaan Penerimaan berupa : a. Buku Kas Umum.

b. Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu 7. Bendahara Penerimaan Pembantu membuat laporan pertanggungjawaban

penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan

berikutnya.

VI. PROSES PENATAUSAHAAN PENERIMAAN MELALUI BADAN, LEMBAGA KEUANGAN ATAU KANTOR POS.

1. Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang melaksanakan fungsi

sebagai bendahara penerimaan ditunjuk oleh Kepala Daerah ;


15

2. Pihak ketiga (WP/WR) mengisi Slip/Formulir setoran berdasarkan SKP-D/SKR dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan

perundang – undangan. 3. Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang ditunjuk menerima uang

harus mencocokkan antara slip/formulir setoran dengan SKP-D/SKR /tanda bukti penerimaan lainnya yang sah ;

4. Uang Kas yang diterima oleh Badan, Lembaga atau Kantor Pos harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah

penerimaan uang dari pihak ketiga.

5. Bilamana ada kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, maka ketentuan batas waktu penyetoran ditetapkan dalam Peraturan Kepala

Daerah; 6. Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos harus membuat laporan

pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan uang yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BUD.


16

BAB IV

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

I. PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Pejabat pelaksana penatausahaan pengeluaran daerah terdapat 2 tingkatan yaitu:

1. Tingkat SKPD

Penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh :

a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ( PA / KPA ). b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( PPK -

SKPD ). c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ).

d. Bendahara Pengeluaran.

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu. f. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

2. Tingkat SKPKD

Penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPKD dilaksanakan oleh :

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD selaku BUD ) adalah Kepala DPKKD.

b. Kuasa Bendahara Umum Daerah ( Kuasa BUD ).

Dalam hal ini dilakukan oleh para Kepala Bidang pada DPKKD.

II. DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Dokumen yang digunakan dalam melakukan penatausahaan pengeluaran

terdiri atas: 1. Anggaran Kas.

2. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD). 3. Surat Penyediaan Dana ( SPD ).

4. Register SPD.

5. Surat Permintaan Pembayaran ( SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, SPP – LS ). 6. Register SPP.

7. Surat Perintah Membayar ( SPM – UP, SPM – GU, SPM – TU, SPM – LS ). 8. Register SPM .

9. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D). 10. Register SP2D.

11. Buku Kas Umum. 12. Buku Simpanan / Bank.

13. Buku Panjar.

14. Buku Pajak PPN / PPh. 15. Register Penutupan Kas.

16. Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek.

III. URAIAN PROSES PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Proses penatausahaan pengeluaran terdiri atas 2 yaitu :

1. Penatausahaan pengeluaran pembebanan Langsung ( LS ). 2. Penatausahaan pengeluaran pembebanan Uang Persediaan ( UP ), Ganti Uang

Persediaan ( GU ) dan Tambahan Uang Persediaan ( TU ).

Proses penatausahaan pembebanan Langsung ( LS ) terdiri atas :

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana ( SPD ).

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ). 3. Penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM ).

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ).


17

5. Penggunaan Dana. Proses penatausahaan pembebanan UP / GU / TU terdiri atas :

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana ( SPD ).

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ). 3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM ).

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ). 5. Penggunaan Dana.

6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ( SPJ ).

IV. PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA ( SPD )

1. PPKD selaku BUD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan

yang dimuat dalam DPA - SKPD dan anggaran kas.

2. Penyiapan draf SPD dilaksanakan oleh Kuasa BUD dalam hal ini Kepala Bidang Anggaran DPKKD untuk ditandatangani oleh Kepala DPKKD selaku BUD.

3. SPD diterbitkan terdiri atas 3 lembar, terdiri atas : a. Lembar 1 diterima oleh SKPD:

b. Lembar 2 diterima oleh Inspektorat Kabupaten c. Lembar 3 sebagai arsip PPKD selaku BUD.

4. PPKD selaku BUD mencatat SPD yang diterbitkan kedalam Register SPD.

V. PENGAJUAN SPP - UP / GU / TU / LS

1. Pengajuan SPP –UP.

a. Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD, mengajukan SPP - UP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK - SKPD.

b. SPP - UP diajukan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian

kembali ( revolving ) yang ditujukan bukan pembayaran langsung, diberikan sekali dalam setahun dan belum membebani pagu anggaran.

c. Kelengkapan dokumen SPP - UP terdiri dari : 1) Copy SK Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD;

2) Copy DPA SKPD; 3) Salinan SPD:

4) Specimen Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara;

5) NPWP Bendahara;

6) Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada PT Bank JATENG Cabang Demak;

7) Surat Pengantar SPP-UP; 8) Ringkasan SPP-UP;

9) Rincian Rencana Penggunaan SPP-UP; 10) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD dan;

11) Lampiran lain yang diperlukan. d. SPP - UP yang diajukan dibuat rangkap 3 ( lembar pertama dan kedua untuk

PPK – SKPD, dan lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaran ). e. Bendahara pengeluaran mencatat SPP - UP yang diajukan ke dalam register SPP

- UP / SPP - GU / SPP - TU.

2. Pengajuan SPP - GU

a. Bendahara pengeluaran berdasarkan SPD, mengajukan SPP - GU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK - SKPD.

b. SPP - GU diajukan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan minimal 75%

c. Pengajuan SPP GU memperhatikan SPJ bulan lalu dan anggaran kas bulan berikutnya


18

d. Kelengkapan dokumen SPP - GU terdiri dari : 1) Surat pengantar SPP – GU;

2) Ringkasan SPP - GU; 3) Rincian SPP – GU;

4) Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban ( SPJ ) atas penggunaan dana SPP - UP / GU periode sebelumnya, yang ditanda tangani oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK - SKPD ( Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Terlampir );

5) Salinan SPD;

6) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

7) Lampiran lain yang diperlukan. e. SPP - GU yang diajukan dibuat rangkap 3 ( lembar pertama dan kedua untuk

PPK - SKPD, dan lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaran).

f. Bendahara pengeluaran mencatat SPP - GU yang diajukan ke dalam register SPP - UP / SPP - GU / SPP – TU.

Ketentuan SPP- UP dan SPP-GU adalah sebagai berikut :

1) Uang persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per duabelas) dari pagu anggaran setelah dikurangi pembayaran langsung (LS).

2) Belum membebani kode rekening anggaran yang tersedia dalam DPA - SKPD. 3) Tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang menurut ketentuan harus

dibayarkan dengan SPP-LS.

3. Pengajuan SPP - TU

a. SPP - TU diajukan untuk menambah uang persediaan yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak.

b. Karakteristik SPP - TU antara lain : 1) Digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau

tidak dapat ditunda. 2) Tambahan uang persediaan digunakan dan dipertanggungjawabkan pada

periode yang sama dengan permintaan tambahan uang persediaan, kecuali

diatur khusus. 3) Tambahan Uang Persediaan tidak boleh lebih dari satu SPP.

4) Jika tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa uang harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah pada

akhir periode permintaan uang persediaan,kecuali : a) Kegiatan pelaksanaannya melebihi 1 ( satu ) bulan;

b) Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan

yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA. c. Kelengkapan dokumen SPP - TU terdiri dari :

1) Surat pengantar SPP – TU; 2) Ringkasan SPP – TU;

3) Rincian SPP – TU; 4) Salinan SPD;

5) Pengesahan SPJ Tambahan Uang ( TU ) sebelumnya, 6) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

7) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;

8) Lampiran SPP - TU d. SPP - TU yang diajukan dibuat rangkap 3 (lembar pertama dan kedua untuk

PPK – SKPD, dan lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaran )

e. Bendahara pengeluaran mencatat SPP - TU yang diajukan ke dalam register SPP – UP / SPP – GU / SPP – TU.

4. Pengajuan SPP - LS


19

a. SPP - LS untuk pembayaran Gaji/Tunjangan, lembur dan honor/vakasi : 1) SPP - LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan.

a) Berdasarkan SPD atau yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara pengeluaran mengajukan SPP - LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK – SKPD. b) Kelengkapan dokumen SPP - LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan terdiri

dari : (1) Surat pengantar SPP – LS;

(2) Ringkasan SPP - LS;

(3) Rincian SPP - LS: dan (4) Lampiran SPP - LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang

mencakup:

• Pembayaran gaji induk;

• Gaji susulan;

• Kekurangan gaji;

• Gaji terusan:

• Uang duka wafat / tewas, dilengkapi dengan :

• Daftar gaji induk / gaji susulan / kekurangan gaji / uang duka wafat;

• SK CPNS;

• SK PNS;

• SK kenaikan pangkat;

• SK jabatan;

• Kenaikan gaji berkala;

• Surat pernyataan pelantikan;

• Surat pernyataan masih menduduki jabatan.

• Pernyataan melaksanakan tugas;

• Daftar keluarga ( KP4 );

• Foto copy surat nikah;

• Foto copy akte kelahiran;

• SKPP;

• Daftar potongan sewa rumah dinas;

• Surat keterangan masih sekolah / kuliah;

• Surat pindah;

• Surat kematian;

• SSP PPh Pasal 21; dan

• Kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya

2) SPP - LS untuk pembayaran lembur. Dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan lembur yang

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, surat perintah kerja lembur, daftar hadir lembur,

dan SSP PPh pasal 21.

3) SPP-LS untuk Perjalanan Dinas Dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan

Dinas, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, serta dokumen lain yang diperlukan (Tiket, kwitansi, surat undangan, dll).

4) SPP-LS untuk Penerangan Jalan Umum. Dilengkapi dengan tagihan dari PT.PLN Persero.

5) SPP - LS untuk pembayaran honor/vakasi, upah tenaga, insentif, jasa medis. Dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor/vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang ditandatangani Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran serta SSP PPh pasal 21.

b. SPP - LS Non Belanja Pegawai.

SPP – LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa

1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa

untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka

pengajuan permintaan pembayaran. 2) Kelengkapan dokumen SPP - LS Pembayaran pengadaan barang dan jasa

terdiri dari : a) Surat pengantar SPP – LS;


20

b) Ringkasan SPP - LS; c) Rincian SPP - LS: dan

d) Lampiran SPP - LS Pembayaran pengadaan barang/jasa yang mencakup : (1) salinan SPD;

(2) salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; (3) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani

wajib pajak dan wajib pungut; (4) surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pejabat pembuat

komitmen dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening

bank pihak ketiga; (5) berita acara penyelesaian pekerjaan;

(6) berita acara serah terima barang dan jasa; (7) berita acara pembayaran;

(8) kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran;

(9) Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat

(unconditional) yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia

Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

(10) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang

dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

(11) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut

lampiran daftar barang yang diperiksa; (12) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang

dilaksanakan di luar wilayah kerja; (13) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari

PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

(14) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; (15) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan (16) khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya

menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga

konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti

penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

VI. PENERBITAN SPM - UP / GU / TU / LS

1. Penerbitan SPM - UP / SPM - GU / SPM - TU

a. PPK - SKPD mewakili PA / KPA menerima SPP - UP / SPP - GU / SPP - TU

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. b. PPK - SKPD atas nama PA / KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP - UP

/ SPP - GU / SPP - TU.

c. PPK - SKPD mencatat SPP - UP / SPP - GU / SPP - TU yang diterima ke dalam register SPP - UP / SPP - GU / SPP - TU.

d. Jika kelengkapan dokumen SPP - UP / SPP - GU / SPP - TU dinyatakan lengkap dan sah, PPK - SKPD menyiapkan SPM - UP / SPM - GU / SPM -

TU untuk ditandatangani oleh PA / KPA. e. PA / KPA menerbitkan SPM - UP / SPM - GU / SPM - TU paling lambat 2

( dua ) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP - UP / SPP - GU / SPP - TU yang dinyatakan lengkap dan sah.

f. Jika kelengkapan dokumen SPP - UP / SPP - GU / SPP - TU dinyatakan

tidak lengkap dan tidak sah, maka PPK - SKPD menolak untuk menerbitkan SPM - UP / SPM - GU / SPM - TU dan selanjutnya

mengembalikan SPP - UP / SPP - GU / SPP - TU kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi dan diperbaiki, paling lambat 1 (satu ) hari


21

kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP - UP / SPP - GU / SPP - TU yang bersangkutan.

g. PPK - SKPD mencatat penerbitan SPM - UP / SPM - GU / SPM - TU yang diterima ke dalam Register Penerbitan SPM.

h. PPK SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM - UP / SPM - GU / SPM - TU yang diterima ke dalam Register Penolakan SPP.

i. Penerbitan SPM - UP / SPM - GU / SPM - TU terdiri atas 3 lembar, yaitu : 1) Lembar 1 dan 2 dikirim ke Bidang Pengendalian DPKKD.

2) Lembar 2 dikembalikan ke PPK - SKPD setelah dibubuhi cap „Telah

diterima oleh Bidang Pengendalian DPKKD disertai tanggal dan nomor SPM“

3) Lembar 3 sebagai arsip PPK - SKPD.

2. Penerbitan SPM - LS

a. PPK - SKPD atas nama PA / KPA menerima SPP - LS yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran.

b. PPK - SKPD mencatat SPP - LS yang diterima ke dalam register SPP - LS. c. PPK - SKPD atas nama PA / KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP - LS.

d. Jika kelengkapan dokumen SPP - LS dinyatakan lengkap dan sah, PPK - SKPD menyiapkan SPM - LS untuk ditandatangani oleh PA / KPA.

e. PA / KPA menerbitkan SPM - LS paling lambat 2 (dua ) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP yang dinyatakan lengkap dan sah.

f. Jika kelengkapan dokumen SPP - LS dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah, maka PPK - SKPD menolak untuk menerbitkan SPM - LS dan

selanjutnya mengembalikan SPP - LS kepada bendahara pengeluaran

untuk dilengkapi dan diperbaiki. g. PA / KPA melalui PPK - SKPD mengembalikan SPP - UP, SPP - GU, dan SPP

- TU paling lambat 1 (satu ) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP yang bersangkutan.

h. PPK - SKPD mencatat penerbitan SPM - LS ke dalam register penerbitan SPM.

i. PPK - SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM - LS yang diterima ke dalam register penolakan SPP.

j. Penerbitan SPM - LS terdiri atas 3 lembar. yang terdiri atas:

1) Lembar 1 dan 2 dikirim ke Bidang Pengendalian DPKKD. 2) Lembar 2 dikembalikan ke PPK - SKPD setelah dibubuhi cap „Telah

diterima oleh Bidang Pengendalian DPKKD disertai tanggal dan nomor SPM“

3) Lembar 3 sebagai arsip PPK - SKPD.

3. Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM

a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. b. Apabila Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan,

yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

4. Batas Waktu Penyampaian SPM untuk Penerbitan SP2D

a. Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D Gaji selambat-lambatnya tanggal 10 sebelum bulan berkenaan.

b. Pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM GU/TU untuk penerbitan

SP2D selambat-lambatnya tanggal 10 Desember dan SPM-LS selambat-lambatnya tanggal 20 Desember dan apabila dalam Surat Perjanjiannya

melebihi tanggal 20 Desember dengan Ijin Bupati.

5. Pengujian SPP di tingkat SKPD untuk Penerbitan SPM

a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu

anggaran


22

c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran

d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank) 2) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakanya

dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak)

3) jadwal waktu pembayaran

e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPA-SKPD dan/atau spsifikasi

teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak

VII. PENERBITAN SP2D – UP / GU / TU / LS

1. Penerbitan SP2D –UP / GU / TU / LS.

a. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM-UP/GU/TU kepada Kuasa BUD

dalam hal ini Bidang Pengendalian DPKKD dilengkapi dengan :

• SPM-UP :

1) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

• SPM-GU :

1) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran; 2) surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

periode sebelumnya;

3) ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan

4) bukti atas penyetoran PPN/PPh.

• SPM-TU :

1) rincian rencana penggunaan dana; 2) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa : a) dana TU digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis

digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak diterbitkanya

SP2D. b) apabila terdapat sisa dana TU harus disetorkan ke rekening Kas

Daerah. c) tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya

dibayarkan secara langsung.

• SPM-LS :

1) surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran; 2) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani

wajib pajak dan wajib pungut; 3) surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pejabat pembuat

komitmen dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

4) berita acara penyelesaian pekerjaan; 5) berita acara serah terima barang dan jasa;

6) berita acara pembayaran;

7) kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran; 8) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh

bank atau lembaga keuangan non bank;


23

9) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan

pinjaman/hibah luar negeri; 10) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyedia

barang/jasa, panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);

11) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

12) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari

PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 13) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;

14) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

15) khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi

kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga

konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran

lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

b. Bidang Pengendalian DPKKD meneliti kelengkapan dokumen SPM- UP/GU/TU/LS yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Apabila SPM-UP/GU/TU/LS dinyatakan lengkap dan sah, Bidang

Pengendalian DPKKD menerbitkan SP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM.

d. Bidang Pengendalian DPKKD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk

keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

e. Apabila SPM-UP/GU/TU/LS dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah,

Bidang Pengendalian DPKKD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima.

f. Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna

Anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM-UP/GU/TU/LS.

g. Penandatanganan SP2D - UP/GU/TU/LS dilakukan oleh Kepala Bidang

Pengendalian DPKKD selaku kuasa BUD.

h. Kepala Bidang Pengendalian DPKKD menatausahakan SP2D mencakup: 1) register SP2D;

2) register surat penolakan penerbitan SP2D; 3) buku kas penerimaan dan pengeluaran.

2. Pengujian SPM oleh DPKKD untuk Penerbitan SP2D. a. Pengujian SPM dilaksanakan oleh Kuasa BUD (Kepala Bidang

Pengendalian) mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.

b. Pengujian substantif dilakukan untuk :

1) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM. 2) menguji ketersediaan dana pada kegiatan/kode rekening agar tidak

melampaui pagu anggaran yang tersedia.

3) menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan kontrak/SPK, Surat Keputusan, daftar nominatif, dll).


24

4) menguji surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran

5) menguji faktur pajak beserta SSP nya.

c. Pengujian formal dilakukan untuk : 1) mencocokkan tanda tangan pejabat penanda tangan SPM dengan

spesimen tanda tangan 2) memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan

huruf

3) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan

VIII. PERGESERAN ANGGARAN

1. Pergeseran anggaran sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan konsistensi perencanaan anggaran dengan pelaksanaannya

2. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat

dilakukan atas persetujuan Kepala DPKKD.

3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas

persetujuan sekretaris daerah.

4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3

dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan

peraturan daerah tentang perubahan APBD.

5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD

6. Tata cara pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

diatur sebagai berikut :

a. Kepala SKPD mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran

anggaran disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah

b. Permohonan tersebut dikaji oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, jika disetujui maka Kepala DPKKD atau Sekretaris Daerah memberikan surat

persetujuan pergeseran kepada kepala SKPD, jika ditolak maka penolakan

tersebut diberitahukan kepada kepala SKPD.

7. Penggeseran anggaran tidak boleh dilakukan setelah Perubahan APBD

IX. TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI,

HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA

DESA SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA

1. Belanja Subsidi.

Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah daerah hanya kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar

harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

a. Penerima subsidi adalah perusahaan atau lembaga tertentu artinya bahwa

perusahaan atau lembaga tersebut adalah perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa layanan umum yang telah diaudit sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. b. Subsidi diberikan dengan tujuan agar harga jual produk atau jasa yang

dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. c. Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggunjawab

penggunaan subsidi kepada Bupati dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Belanja Hibah.


25

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Pemberian hibah ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran

program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Kriteria Pemberian Hibah :

a. peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah. Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari

kementerian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah bersangkutan.

b. Pemerintah Daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom

baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

c. Perusahaan Daerah.

Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah

dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Masyarakat.

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,

keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional dengan persyaratan paling sedikit ;

- memiliki kepengurusan yang jelas; dan - berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang

bersangkutan.

e. Organisasi Kemasyarakatan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan dengan persyaratan paling sedikit ; - telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat paling sekurang-

kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan; - berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang

bersangkutan; dan - memiliki sekretariat tetap.

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan


26

f. tata cara pelaporan hibah.

Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. NPHD ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan

penerima hibah dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut :

a. penyaluran hibah sampai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;

b. penyaluran hibah diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah;

c. penyaluran hibah diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

ditandatangani oleh Bupati.

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan

peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran

APBD. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah

dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Pengadaan

barang dan jasa dalam rangka hibah harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah.

a. penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah

kepada kepala daerah melalui SKPD Pengelola.

b. penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan

penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

c. hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD

dalam tahun anggaran berkenaan.

d. hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah

pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. NPHD; d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah

terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

d. pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai

peraturan perundang-undangan. e. pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah

selaku obyek pemeriksaan.


27

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang yang belum

diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi hibah

berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan

atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Monitoring dan Evaluasi. a. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

b. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

2. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada

anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk

masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial meliputi: a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat harus

memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif;

bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu:

- memiliki identitas yang jelas; - berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenaan.

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan;

kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap

tahun anggaran. keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima

bantuan telah lepas dari resiko sosial.

d. sesuai tujuan penggunaan. Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial

meliputi: 1) rehabilitasi sosial;

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar. 2) perlindungan sosial;

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar

minimal. 3) pemberdayaan sosial;


28

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya. 4) jaminan sosial;

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5) penanggulangan kemiskinan; merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana; merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bantuan sosial diterima langsung oleh penerima bantuan dapat berupa :

a. uang.

b. barang.

Pelaksanaan dan Penatausahaan. a. pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas

DPA-PPKD. b. pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas

DPA-SKPD. c. Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan

Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. d. penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima

bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati. e. pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara

pembayaran langsung (LS). f. dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

g. penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial

dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. h. pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial harus

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban. a. penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan

penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

b. penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan

kegiatan pada SKPD terkait.

Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang

atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial ; b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial

yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan


29

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti

serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. d. pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10

bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

e. penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

f. pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan

sosial selaku obyek pemeriksaan. g. realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah

daerah dalam tahun anggaran berkenaan. h. bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima

bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

i. realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar

akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah.

Monitoring dan Evaluasi. a. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan

sosial.

b. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan

kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

4. BELANJA BAGI HASIL.

Belanja bagi hasil digunakan untuk pemberian dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa atau pemerintah

daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

1) Bantuan Keuangan Kepada Desa.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yan

berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam

melaksanakan tugas-tugasnya di bidang penyelengaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Bantuan keuangan diberikan kepada

pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu dengan mendasarkan pada kemampuan

keuangan daerah.

Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan Ketentuan: a. Diberikan untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat.

b. Ditujukan untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksankan pelayanan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenanganya. c. Bantuan keuangan kepada Pemerintah desa diberikan dalam bentuk

Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta dalam bentuk lain yang penyaluran dan pencairannya melalui rekening kas desa, dan

penggunaanya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes). d. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

dianggarkan di DPKKD. e. Semua bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa disalurkan oleh

DPKKD melalui SKPD terkait. f. Apabila setelah penetapan APBD terdapat perubahan, dalam rangka

percepatan pelaksanaan kegiatan/bantuan dilaksanakan dengan


30

mekanisme mendahului penetapan Perda Perubahan APBD dengan persetujuan DPRD dan selanjutnya dimasukkan dalam perubahan

APBD tahun anggaran berkenaan. Sedangkan apabila kabupaten telah menetapkan perubahan APBD, maka kegiatan/bantuan dilaksanakan

setelah mendapat persetujuan DPRD dan selanjutnya dilaporkan dan masuk dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran

berkenaan. g. Pencairan dana bantuan dapat dilakukan secara bertahap.

h. SKPD terkait menyusun jadwal kegiatan penyaluran dan menyampaikan

kepada Kepala DPKKD serta memberitahukan kepada penerima bantuan melalui Camat untuk melengkapi persyaratan pencairan dana.

i. Pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah desa, SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan desa

secara tertulis kepada Bupati Cq.Kepala DPKKD Kab.Demak dengan dilampiri:

a) Permohonan pencairan bantuan keuangan.

b) Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi bantuan. c) Daftar penerima dan nomor rekening desa.

d) Kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani dan cap dari desa penerima.

e) Rencana anggaran biaya, jadwal dan lokasi kegiatan. f) Untuk kegiatan fisik dilampiri keputusan pembentukan panitia

pengadaan barang/jasa, surat perintah mulai kerja/kontrak kerja. g) Laporan perkembangan.

j. Petunjuk teknis penggunaan dana diatur oleh SKPD terkait yang

membidangi. k. Laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa

disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPKKD setelah diteliti / diverifikasi oleh SKPD terkait.

l. Laporan atas kegiatan yang dilaksanakan dengan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disampaikan dan dikoordinir oleh

SKPD terkait. m. Dana bantuan agar digunakan sesuai dengan rencana semula, dan

pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala desa yang

bersangkutan

2) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. a. Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan oleh Pemerintah

Daerah setiap tahunnya. b. Partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah partai politik

yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten.

c. Bantuan keuangan kepada partai politik secara proporsional yang penghitungan berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD

Kabupaten. d. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Demak

didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

e. Besaran bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f. Mekanisme bantuan keuangan kepada partai politik.

a) Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik: 1. Pengurus daerah Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan

permohonan tertulis kepada Bupati Demak melalui Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak untuk menyalurkan dana

bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik. 2. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Dewan

Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten. 3. Pengajuan permohonan bantuan keuangan dilengkapi dengan

persyaratan:

• Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

• Susunan kepengurusan partai politik yang sah.

• Rekening Kas umum Partai Poilitik.


31

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik.

• Rencana penggunan dana bantuan keuangan partai politik.

• Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan

keuangan tahun anggaran sebelumnya. 4. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak melakukan

verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bupati membentuk Tim Verifikasi.

6. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam berita acara.

b) Penyaluran Bantuan Keuangan. Penyaluran bantuan keuangan ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Partai Politik tingkat Kabupaten.

c) Penggunaan Bantuan Keuangan: 1. Bantuan keuangan kepada partai politik hanya digunakan untuk

dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

2. Pendidikan politik sebagimana dimaksud angka 1 adaah kegiatan

yang berkaitan dengan:

• Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

• Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

• Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan

kesatuan bangsa. 3. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana angka 2 dilaksankan

dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila.

4. Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada

angka 1 berkaitan dengan:

• Administarsi umum.

• Berlangganan daya dan jasa.

• Pemeliharaan data dan arsip.

• Pemeliharaan peralatan. d) Laporan Pertanggungjawaban.

1. Partai politik penerima bantuan keuangan bertanggungjawab penuh atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Partai politik penerima bantuan wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana

bantuan keuangan.

3. Partai politik penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang

bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu tahun) sekali kepada Bupati setelah diaudit oleh BPK.

4. Laporan pertanggungjawaban sebagimana dimaksud angka 3 terbuka untuk diketahui publik.

e) Sanksi Partai politik penerima bantuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d) angka 3 dikenai sanksi

administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati dalam tahun

anggaran berkenaan.

2) Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja/kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan


32

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud

ditetapkan.

Penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sebagai berikut :

a. Pengeluaran belanja untuk bencana alam dan bencana sosial berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh kepala SKPD terkait setelah

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari tumpang

tindih pendanaan. b. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga diatur

sebagai berikut : 1) Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan kepada Bupati tentang

adanya bencana alam atau bencana sosial serta kebutuhan dana untuk penanganannya;

2) Berdasarkan laporan tersebut Tim Satkorlak Bencana Alam Kabupaten

Demak atau SKPD terkait melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan dana yang diajukan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati

untuk mendapatkan persetujuan/keputusan; 3) Atas dasar persetujuan/keputusan Bupati, DPKKD menyiapkan

kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bencana alam dan atau bencana sosial;

4) Dana bencana alam atau bencana sosial dapat dicairkan melalui rekening SKPD terkait yang membidangi.

5) Persyaratan untuk pencairan dana :

a) Surat permohonan pencairan dana dari kepala SKPD; b) Berita acara dari Tim Satlak;

c) Nomor Rekening SKPD; d) Kuitansi bermaterai secukupnya rangkap 6 (enam) lembar;

e) Dilampiri Surat Pernyataan Bencana Alam dari Bupati. 6) Kepala SKPD bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan

wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada Bupati. 7) Apabila terdapat sisa dana kegiatan bencana alam harus disetorkan

kembali ke kas umum daerah setelah selesai kegiatan atau paling

lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 8) Apabila dalam waktu 1 ( satu ) bulan dana bantuan bencana alam belum

dimanfaatkan, maka dana tersebut harus disetor ke rekening kas daerah dan dikelola sesuai dengan mekanisme APBD.


33

BAB V

PENGADAAN BARANG / JASA

A. UMUM.

1. Kegiatan dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya. 2. Pelaksanaan kegiatan tidak boleh menyimpang dari DPA – SKPD yang telah

disahkan dan tidak melampaui pagu anggaran yang disediakan, serta tidak

boleh mengadakan suatu kegiatan yang belum ada pos anggarannya. Terkecuali disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilandasi adanya

kondisi situasional yang mendesak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara khusus.

3. Waktu mulainya pelaksanaan kegiatan akan sangat menentukan pencapaian hasil, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan manfaat serta tertib

administrasi dengan tetap berpedoman/memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku.

4. Analisa harga satuan dalam RAB untuk pekerjaan pemborongan, sudah

termasuk keuntungan pemborong sehingga tidak dibenarkan mencantumkan keuntungan pemborong dalam SPK/Kontrak. Klasifikasi barang dan jasa yang

belum tercantum dalam standarisasi dan atau melampaui harga indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium, agar mengajukan surat

persetujuan kepada Bupati. 5. Tata cara/prosedur pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya,

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Laporan Bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan

berikutnya dan harus disertai target yang telah ditetapkan tiap bulannya ke BAPPEDA dan Bagian Pembangunan.

7. SKPD yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa (baik secara Pengadaan Langsung, Pemilihan Langsung, Pelelangan Sederhana maupun

Pelelangan Umum) diwajibkan melaporkan secara periodik setiap bulan kepada

Sekretariat Daerah melalui Bagian Pembangunan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DANA JASA.

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Pengguna

Anggaran yang meliputi ; a) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.

1) Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai kebutuhan pada SKPD masing-masing.

2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

• mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD;

• menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh SKPD sendiri dan yang dibiayai berdasarkan kerjasama antar SKPD secara pembiayaan bersama;

• menetapkan kebijakan umum tentang : - pemaketan pekerjaan; - cara Pengadaan Barang/Jasa, atau - pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa.

• menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).


34

3) Pengguna Anggaran melakukan pemaketan barang/jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran SKPD;

4) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil tanpa mengabaikan prinsip efesiensi, persaingan sehat, kesatuan system dan kualitas kemampuan teknis;

5) Dalam melakukan Pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :

• menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan dibeberapa lokasi/daerah masing-masing;

• menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil;

• memecahkan Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan, dan/atau

• menentukan Kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

6) Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

7) Pengumuman pengadaan barang/jasa dilakukan dalam website lpse.demakkab.go.id dan papan pengumuan resmi untuk masyarakat.

b) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. 1) Pengguna Anggaran wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan dan waktu serah terima akhir pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

c) Pembiayaan Pengadaan.

Pengguna Anggaran wajib menyediakan biaya yang diperlukan untuk proses pengadaan.

d) Prinsip Pelaksanaan Pengadaan.

Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan DPA-SKPD, apabila didalam DPA-SKPD terdapat rincian sub kegiatan maka dapat dilaksanakan sesuai dengan rincian sub kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan

memiliki reputasi baik, dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya, pada kontrak yang berbeda pada waktu lalu, di SKPD yang bersangkutan atau yang lain.

2) harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang bersangkutan.


35

Harga yang disepakati telah dibandingkan dengan daftar harga (price list), analisa biaya yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional), harga pasar yang berlaku, Harga Perkiraan Sendiri (owner estimate/OE), dan harga kontrak pekerjaan yang sejenis sebelumnya di SKPD atau tempat pemberi kerja yang lain.

3) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

• Perhitungan HPS/OE harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan : - analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. - perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s estimate

(EE). - harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. - harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk

barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan. - informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

Badan Pusat Statistik (BPS), - harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen

tunggal atau lembaga independen. - daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi

yang berwenang. - informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

• Pokja ULP wajib mengumumkan Nilai Total HPS pada saat pengumuman pelaksanaan pengadaan.

• HPS merupakan batas atas penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.

• HPS/OE telah memperhitungkan : - Pajak Pertambahan Nilai (PPN). - biaya umum dan keuntungan yang wajar bagi penyedia

barang/jasa.

• HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan penyedia barang/jasa (PPh).

• Untuk Pekerjaan jasa konsultansi ; - HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang

terdiri dari dua komponen pokok yaitu; Biaya Personil (remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost).

- dalam Penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti; pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

• Pembuat/penyusun HPS/OE harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut ; - memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan

pekerjaan. - menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di

lokasi pkerjaan. - memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan dan

mengetahui mana yang paling efisien. - tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi. - diutamakan yang telah mendapatkan pelatihan mengenai

pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa.

Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa :


36

a) Pengguna Anggaran ( PA ). Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran : 1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang

di website lpse.demakkab.go.id ; 3) menetapkan PPK; 4) menetapkan Pejabat Pengadaan; 5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 6) menetapkan :

• pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

• pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

7) mengawasi pelaksanaan anggaran; 8) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; 9) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 10) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PA dapat: a. menetapkan tim teknis; dan/atau b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui

Sayembara/Kontes.

b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul dari Pengguna Anggaran (PA) dan memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berasal dari SKPD pengelola kegiatan; Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki integritas; 2) memiliki disiplin tinggi; 3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; Persyaratan manajerial dimaksud adalah :

• berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;

• memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

• memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaan.

• Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a (Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012


37

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

4) memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas

dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

5) Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;

6) Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk

ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada Pasal 12 ayat (2) huruf g (Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dikecualikan untuk: a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II di SKPD terkait; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

7) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani

Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah ;

• menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: - Spesifikasi Teknis barang/jasa; - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

- Rancangan kontrak

• menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa.

• Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.

• melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.

• mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.

• melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

• menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

• melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

• Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA:

• merubah paket pekerjaan, dan/atau

• merubah jadwal kegiatan pengadaan.

• menetapkan Tim Pendukung.

• menetapkan Tim tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan

• menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

d) ULP / Pejabat Pengadaan.


38

ULP (Unit Layanan Pengadaan) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) ULP. Pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada SKPD dilaksanakan oleh ULP. ULP yang dibentuk oleh Bupati harus dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 1) pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok

Kerja. 2) keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

3) anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.

4) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

5) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

6) anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

7) anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD selain Pemerintah Daerah atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

8) dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.

Anggota kelompok kerja ULP dilarang duduk sebagai : a) PPK dalam paket pekerjaan yang sama;

b) PPTK dalam paket pekerjaan yang sama, dan

c) APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

d) Bendahara atau PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar).

Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas; b) memahami pekerjaan yang akan diadakan; c) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/pejabat

Pengadaan yang bersangkutan; d) memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; e) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai

kompetensi yang dipersyaratkan; f) menandatangani Pakta Integritas;

Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan: a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b) menetapkan Dokumen Pengadaan;

c) menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;


39

d) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website lpse.demakkab.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;

e) menilai kualifikasi Penyedia Barng/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

g) khusus untuk Pokja ULP :

• melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;

• mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

• menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;

• melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;

• menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : - Pelelangan atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling

tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau,

- Seleksi atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

• menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui kepala ULP;

• membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;

• memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan Pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

• mengusulkan bantuan teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP;

• dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;

• menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.

• Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

h) khusus Pejabat Pengadaan:

• menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : - Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atau,

- Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

• menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA.

i) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati melalui Bagian pembangunan Setda Kabupaten Demak.

j) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA. Dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

• perubahan HPS dan atau,


40

• perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa yang ada di SKPD dilaksanakan oleh Pokja-pokja ULP barang/jasa Kabupaten Demak. Panitia Pengadaan memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP. Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP : 1) memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2) menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa

ULP; 3) menyusun program kerja dan anggaran ULP; 4) mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

5) membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada Bupati;

6) melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;

7) menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja ULP; 8) mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di

ULP kepada Bupati apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

9) menetapkan Sekretaris dan Staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.

e) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan dapat diterima apabila telah dilaksanakan sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan oleh Tim Teknis atau Konsultan Pengawas (disesuaikan dengan besaran dari nilai kontrak). Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari pegawai negeri. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah bersifat kolektif dimana semua pengambilan keputusan yang timbul baik internal maupun eksternal diputuskan secara bersama-sama. Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan: Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) Pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari: - Ketua : unsur SKPD yang bersangkutan; - Sekretaris : unsur SKPD yang bersangkutan; - Anggota : unsur SKPD yang bersangkutan atau Pengendalian

Pembangunan/Instansi teknis (bila dipandang perlu);


41

Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi

dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri dari: - Ketua : unsur SKPD yang bersangkutan; - Sekretaris : unsur SKPD yang bersangkutan;

- Anggota : unsur SKPD yang bersangkutan; Anggota : unsur Instansi Teknis;

Anggota : unsur Pengendalian Pembangunan; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas; 2) memahami isi kontrak; 3) memiliki kualifikasi teknis; 4) menandatangani pakta integritas, dan 5) tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 1) melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui

pemeriksaan/pengujian; 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan.

Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang mana tim/tenaga ahli ini ditetapkan oleh PA/KPA. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan oleh tim/tenaga ahli tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

f) Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa lainnya. Persyaratan dan ketentuan Penyedia Barang/Jasa diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

g) Pengawas Lapangan (PL). Pengawas Lapangan adalah petugas/personil yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melibatkan SKPD terkait. Pengawas Lapangan bertugas antara lain :


42

1) mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar tidak terjadi adanya penyimpangan spesifikasi teknis;

2) menyetujui laporan mingguan dan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan;

3) memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan-penyimpangan/tidak sesuai Spesifikasi Teknis;

4) memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebatas kewenangan yang diserahkan kepadanya oleh Pengguna Anggaran;

5) ikut menertibkan administrasi kegiatan lapangan; 6) dalam pelaksanaan tugasnya pengawas lapangan bertanggung jawab

kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Apabila SKPD tidak memiliki/keterbatasan petugas/personil yang mempunyai kemampuan teknis sesuai dengan jenis pekerjaannya dapat menggunakan jasa konsultansi pengawasan.

3. Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang dimaksud dengan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa yang meliputi : a) Barang; b) Pekerjaan Konstruksi; c) Jasa Konsultansi; d) Jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan melalui : a) untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya :

• Pelelangan yang terbagi menjadi Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana.

• Penunjukkan Langsung.

• Pengadaan Langsung.

• Sayembara/Kontes b) Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi :

• Pelelangan Umum.

• Pelelangan Terbatas.

• Pemilihan Langsung.


• Pengadaan Langsung

c) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi :

• seleksi yang terbagi menjadi :

- Seleksi Umum dan

- Seleksi Sederhana.


• Pengadaan Langsung.


43

• Sayembara.

2) Swakelola. Pengertian swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri dan atau tenaga luar atau upah borongan tenaga oleh instansi teknis sesuai dengan bidangnya dan tidak semua instansi dapat melakukan swakelola. Pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan Swakelola : a) pekerjaan tersebut dilihat dari segi besarnya, sifat, lokasi atau

pembiayaannya tidak dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau pemilihan langsung atau penunjukkan langsung;

b) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;

c) penyelenggara diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;

d) pekerjaan untuk kegiatan percontohan yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

e) pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan system tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah.

Prosedur Swakelola :

a) Pengguna barang/jasa melakukan kegiatan perencanaan,

pelaksanaan pengawasan dilapangan dan pelaporan; b) Kegiatan perencanaan, meliputi :

• menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan.

• melakukan perencanaan teknis yang akurat untuk menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan.

• menyusun rencana kebutuhan tenaga, bahan serta peralatan secara rinci dalam jadwal kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian.

• menyusun rencana total kebutuhan biaya secara rinci dalam rencana kebutuhan biaya bulanan, biaya mingguan dan biaya harian.

c) Pelaksanaan fisik dan pengawasan lapangan, meliputi:

• pengawasan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh petugas/personil yang ditunjuk oleh Pengguna barang/jasa berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

• pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir kerja atau dengan cara upah borongan.

• pengadaan bahan dan peralatan suku cadang dilakukan dengan cara pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung.

• pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan.

• penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.


44

• pencapaian target fisik pekerjaan lapangan dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target yang dicapai.

d) Laporan, meliputi : Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pengguna barang/jasa kepada Bupati.

4. Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa. Pengumuman pengadaan barang/jasa wajib dilaksanakan melalui website Pemerintah Kabupaten Demak (lpse.demakkab.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

5. Perjanjian a) Tanda bukti perjanjian terdiri atas

a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. surat perjanjian.

b) Tanda bukti perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

• Bukti Pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

• Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

• Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

• Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Kontrak Pengadaan Barang / Jasa.

a) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.

b) Para pihak menandatangani kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa.

c) Surat perjanjian/kontrak dibuat apabila pengadaannya dilakukan dengan metode pelelangan umum/terbatas, dan untuk pengadaan yang tidak melalui metode Pelelangan, maka pelaksanaan perikatannya dilakukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Surat Perintah Kerja dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tersebut diatas yang merupakan dasar untuk penerimaan barang, harus dengan tegas memuat dan menyatakan jumlah barang dan biaya maupun syarat-syarat lain yang diperlukan.

d) Surat perjanjian/kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat komitmen dengan pihak ketiga dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

e) Penerimaan barang dilaksanakan oleh penyimpan barang setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya dikelola oleh Pengurus barang.


45

f) Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila dilampiri dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani.

h) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

i) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

j) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

k) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

l) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

m) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume/jenis pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

b. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan.

n) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud, berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

o) Pekerjaan tambah/kurang sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan

b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

p) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

q) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

r) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.


46

7. Uang Muka

(1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: a. mobilisasi alat dan tenaga kerja; b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;

dan/atau c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa. (2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan

ketentuan sebagai berikut: a. PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan

oleh Penyedia Barang/Jasa; b. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30%

(tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

c. untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan: 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.

(3) Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.

(4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

8. Pembayaran Pekerjaan

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembayaran bulanan; b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan

(termin); atau c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.

(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan

senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

(5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang

retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

9. Pemutusan Kontrak (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:


47

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak

akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d.pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau

Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

10.Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;

c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah: 1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan

diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;

2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;

3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak;

4) penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.


- 48 -

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

A. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya.

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan oleh sub sistem

akuntansi PPKD (DPKKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun

anggaran, yaitu:

1. Semester, yang mencakup periode Januari – Juni.

2. Tahunan, yang mencakup periode Januari – Desember.

1. Laporan Realisasi Semester Pertama.

a. PPK-SKPD menyiapkan Laporan Realisasi Semester pertama anggaran

pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan Prognosis (rencana yang

akan direalisasikan) untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun 2015 berakhir

disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran

pendapatan dan belanja SKPD;

b. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan laporan

realisasi semester pertama kepada DPKKD sebagai dasar penyusunan

laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari

kerja setelah semester pertama tahun 2015 berakhir;

c. Kepala DPKKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD

dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama

anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua


- 49 -

bulan Juli tahun 2015 dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah

selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

d. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)

bulan berikutnya disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu

ketiga bulan Juli tahun 2015 untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi

semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

e. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)

bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan

Juli tahun 2015.

2. Laporan Tahunan

a. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

• PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun 2015 dan

disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran SKPD;

• Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui DPKKD

paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dilampiri

dengan surat pernyataan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya

telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai dan standar akuntansi pemerintahan ;

• Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1) Laporan realisasi anggaran ;

2) Laporan Operasional;

3) Neraca dan;

4) Catatan atas laporan keuangan .

b. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas

pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahunan,

yang terdiri dari:

• Laporan realisasi anggaran;

• Neraca;

• Laporan operasional;

• Laporan arus kas;

• Laporan perubahan ekuitas, dan

• Catatan atas laporan keuangan.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


- 50 -

1. Kepala DPKKD selaku BUD menyusun laporan keuangan

pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan

keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya

tahun 2015;

2. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

3. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Laporan realisasi anggaran ;

b. Laporan Perubahan SAL;

c. Laporan Operasional

d. Neraca ;

e. Laporan arus kas ;

f. Laporan perubahan ekuitas, dan;

g. Catatan atas laporan keuangan ;

4. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai

dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi

pemerintahan serta dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

5. Laporan ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan

keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interim di

lingkungan pemerintah daerah;

6. Penyusunan laporan kinerja interim berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di

lingkungan pemerintah daerah.

7. Laporan Keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan surat pernyataan

Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi

tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ;

8. Laporan Keuangan disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir;

9. Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari

Pemerintah Daerah;

10. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan

BPK.


- 51 -

B. PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD

1. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada DPRD paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan

APBD memuat Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan

Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan

serta dilampiri dengan Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan

Daerah.

3. Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah wajib menyampaikan :

a. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

untuk periode yang sama dengan APBD yang belum di audit kepada

DPKKD selambat-lambatnya dua setengah bulan setelah tahun

anggaran berakhir; dan

b. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

untuk periode yang sama dengan APBD yang sudah di audit kepada

DPKKD selambat-lambatnya lima setengah bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

4. Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan

keuangan BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

6. Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD.

7. Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lambat 1 (satu)

bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.


52

BAB VII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD

I. PENGENDALIAN

Pengendalian dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat

sasaran serta tepat manfaat.

a. Pengendalian Umum

1. Pengendalian umum dilakukan terhadap semua kegiatan yang bertujuan untuk:

a) mengamati secara terus menerus hasil guna dan daya guna keseluruhan

kegiatan;

b) mengamati penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan

agar sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan.

2. Pengendalian umum dilakukan sebagai berikut:

a) mendapat laporan bulanan/triwulan/semester sebagai umpan balik;

b) mendapat Surat Pertanggung Jawaban setiap bulan;

c) mengadakan pembinaan terhadap bendahara;

d) mengadakan peninjauan lapangan secara periodik;

e) mengikuti terus menerus umpan balik dan hasil peninjauan lapangan untuk mengetahui apakah pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan

masih relevan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan;

f) mengadakan Forum/Rapat Koordinasi SKPD secara periodik untuk

memantau perkembangan, hambatan dan capaian serta tindak lanjut

pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

3. Pengendalian umum dilakukan Bupati dibantu oleh:

a) Kepala BAPPEDA selaku pengendali fungsional program/kegiatan dalam

rangka pencapaian sasaran umum pembangunan;

b) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pembangunan selaku

pengendali administrasi dan operasional program/kegiatan,

melaksanakan pengendalian dan pemantauan tentang pengendalian

pelaksanaan administrasi kegiatan dan operasional kegiatan;

c) DPKKD selaku pengendali administrasi keuangan dalam rangka efesiensi

dan efektifitas pengeluaran anggaran;

d) DPKKD selaku koordinator pendapatan dalam rangka mengendalikan

dan mengamankan pendapatan;

e) Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam

rangka pengendalian atas kepatuhan pada peraturan perundang-

undangan;

f) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

b. Pengendalian Kegiatan

1. Pengendalian dilakukan terhadap semua kegiatan yang diproyeksikan

dalam pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara kontraktual

maupun swakelola yang bertujuan untuk :

a) mengikuti, mengamati dan menyesuaikan kemajuan kegiatan secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan;

b) mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan biaya dan

jadwal yang direncanakan

2. Pengendalian dilakukan dengan cara:

a) mendapatkan laporan sebagai umpan balik;

b) mengadakan peninjauan lapangan dengan tujuan:

- untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan, - untuk menguji kebenaran laporan yang diterima.


53

3. Pengendalian dilakukan Sekretariat Daerah melalui:

Bagian Pembangunan selaku Pengendali Kegiatan disamping sebagai Pengendalian Administrasi dan Operasional Program/Kegiatan dengan:

a) BAPPEDA sebagai Pengendali Sasaran Fungsional Program Kegiatan;

b) DPKKD sebagai Pengendali Administrasi Keuangan Operasional

Program/Kegiatan;

c) Kepala SKPD sebagai Pengendali Teknis dan Administrasi semua

program/kegiatan di SKPD masing-masing;

d) untuk SKPD yang belum mempunyai tenaga ahli konstruksi, maka dalam pengendalian teknisnya dibantu Dinas Teknis.

4. Pengendalian Kegiatan Perjalanan Dinas.

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan dana perjalanan dinas yang dibiayai oleh program/kegiatan, maka Surat Perintah Perjalanan

Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atau atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas

penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost). Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;

b) dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah, setiap

SKPD wajib menyusun laporan dalam bentuk laporan kemajuan kegiatan /

perkembangan pencapaian target kegiatan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pembangunan dengan tembusan kepada kepala BAPPEDA, DPKKD

dan Inspektur.

Laporan tersebut di atas baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN termasuk didalamnya adalah kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

Dalam rangka pengendalian, Bagian Pembangunan dan BAPPEDA akan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan secara berkala.

II. EVALUASI TAHUNAN

Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dana

pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD terkait setelah berakhirnya tahun

anggaran yang bersangkutan, dengan masukan utama berupa laporan

pelaksanaan dan temuan-temuan monitoring pelaksanaan, serta berorientasi

pada identifikasi hasil-hasil nyata dari pelaksanaan program/kegiatan yang

selanjutnya merupakan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD kepada Bupati yang

selanjutnya sebagai bahan Pertanggung Jawaban Bupati kepada DPRD.

Hasil evaluasi menjadi pedoman atau acuan untuk menilai sejauhmana tujuan

dan sasaran pemberian dana dan pelaksanaan program telah tercapai.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut harus tercermin dalam tolok ukur

sebagaimana tersebut diatas.


54

III. PENGAWASAN

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja kegiatan yang lebih efisien dan

efektif, sangat diperlukan suatu langkah-langkah strategis dalam proses pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara konsisten, sehingga dalam

pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar terukur dari aspek waktu, mutu,

administrasi dan manfaat.

Hal ini perlu segera dilakukan mengingat pada saat ini sedang terjadi tuntutan akan perlunya perubahan paradigma dan reorientasi kearah pemberdayaan

ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan masalah transparasi, akutabilitas dan

kinerja dalam pengelolaan keuangan publik.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. penilaian kelembagaan untuk optimalisasi sinergi perencanaan, pelaksanaan

dan pengelolaan kegiatan; 2. peningkatan kapabilitas dan kapasitas kerja SDM para pengelola kegiatan,

sehingga memiliki keahlian dan ketrampilan yang memadai; 3. keterlibatan masyarakat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan

kegiatan melalui sosialisasi dan informasi secara lebih transparan dan

akomodatif;

4. sistem pengendalian internal perlu dioptimalkan sehingga mampu mendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Pelaksanaan

pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak..

IV. PELAPORAN

Pelaporan merupakan suatu alat pengendalian yang dituangkan dalam bentuk

instrument yang harus ditempuh dan dilaksanakan baik sejak kegiatan berjalan

atau berlangsung maupun sampai akhir pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan dapat juga sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana

kegiatan, guna memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan di Pemerintah Kabupaten Demak sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan di

Pusat/Propinsi, maka Pemerintah Kabupaten Demak harus menyampaikan

laporan-laporan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Format Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) merupakan daftar isian yang

berisi progres/kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan pada

pelaksanaan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Pelaporan RFK dilakukan bulanan yaitu paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya.

b. Laporan Monitoring

Laporan monitoring bertujuan untuk memenuhi kemajuan dan permasalahan pelaksanaan di daerah dan berorientasi pada pemecahan masalah secara lintas sektoral. Garis besar isi laporan monitoring adalah: 1. identifikasi masalah dan hambatan dalam aspek, perencanaan,

penyaluran/pencairan dana, pelaksanan dan pelaporan;

2. upaya pemecahan yang telah dilakukan;

3. permohonan tindak lanjut bagi permasalahan yang belum dapat dipecahkan.

c. Laporan Evaluasi Tahunan

Laporan Evaluasi Tahunan akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Demak dengan garis besar isi laporan adalah sebagai berikut: 1. dana kegiatan yang diterima,

2. sebaran sektor pemanfaatan dana,


55

3. evaluasi terhadap pengelolaan (berdasarkan indikator keberhasilan aspek pengelolaan),

4. evaluasi terhadap hasil pemanfaatan dana (berdasarkan indikator keberhasilan pemanfaatan dana),

5. rekomendasi.

Pelaporan Evaluasi Tahunan dilakukan sekali dalam setahun yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berjalan berakhir.

Penanggungjawab Pelaporan Evaluasi Tahunan adalah BAPPEDA Kabupaten

Demak.

d. Laporan Hasil Belanja Modal

Apabila suatu program/kegiatan seluruhnya telah selesai, maka Pengguna Anggaran wajib melaporkan hasil pengadaan belanja barang/belanja modal kepada Bupati c.q. Kepala DPKKD setiap 6 (enam) bulan sekali dalam Daftar Mutasi Aset dan Rekapitulasi Buku Inventaris, selanjutnya pada akhir tahun anggaran diperhitungkan dalam Neraca Aset SKPD. Dalam hal Pengguna Anggaran tidak memiliki tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan barang yang telah dihasilkan, maka Pengguna Barang wajib menyerahkan seluruh hasil pengadaan barang kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang yang selanjutnya diserahkan kembali kepada SKPD lain yang memiliki tupoksi berkaitan dengan barang tersebut untuk ditunjuk sebagai Pengguna Barang dalam Berita Acara Penyerahan dengan dilampiri : 1. Surat/buku perjanjian atau kontrak;

2. SK pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

3. Surat penyertaan kegiatan telah selesai 100% yang dinyatakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran;

4. Berita acara penerimaan barang oleh bendaharawan barang untuk kegiatan pengadaan barang;

5. Untuk kegiatan non fisik dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.

V. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Demak Tahun 2015 ini merupakan petunjuk bagi SKPD dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan yang menjadi kewenangannya. Hal-hal yang tidak diatur dalam

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 ini, tetap

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI DEMAK,

TTD

MOCH DACHIRIN SAID

NO JABATAN PARAF

1 Plt. SEKDA

2 ASISTEN III

3 KABAG HUKUM

4 KA DPKKD


DOKUMEN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD : ............ Periode : ............

No.

Penerimaan Penyetoran

Ket. Tgl. No.Bukti

Cara Pembayaran

Kode Rekening

Uraian Jumlah Tgl. No.STS Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Penerimaan : ................. Jumlah yang disetorkan : ................. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan : ................. Terdiri atas:

a. Tunai sebesar ................. b. Bank sebesar ................. c. Lainnya ...........................

Mengetahui/Menyetujui: ........., tanggal ............... Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan Periode

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan 5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara penerimaan, bank, atau melalui kas umum

daerah 6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah 7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah 9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran 10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor 12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan 13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan* 14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan* 15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan

baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupunlainnya* 16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas* * Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 42 TAHUN 2014 TANGGAL 15 DESEMBER 2014


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REGISTER STS

SKPD ........... TAHUN ANGGARAN

Bendahara Penerimaan : ............

No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui/Menyetujui: ........., tanggal ............... Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS 5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam satu STS bisa

terdiri dari beberapa pendapatan. 6. Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan 8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor 9. Kolom 8 diisi dengan Keterangan jika diperlukan 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF

BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD :

PERIODE :

A. Penerimaan Rp. .............. 1. Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp. ............. 2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. ............. 3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp. ............. 4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. .............

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp. .............. C. Jumlah penyetoran Rp. .............. D. Saldo Kas di Bendahara Rp. ..............

1. Bendahara Penerimaan Rp. ............. 2. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. ............. 3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. ............. 4. dst ...... Rp. .............

Menyetujui: ........., tanggal ...............

Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD :

PERIODE :

A. Penerimaan Rp. .............. 1. Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp. ............. 2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. ............. 3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp. ............. 4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. .............

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp. .............. C. Jumlah penyetoran Rp. .............. D. Saldo Kas di Bendahara Rp. ..............

1. Bendahara Penerimaan Rp. ............. 2. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. ............. 3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. ............. 4. dst ...... Rp. .............

Mengetahui: ........., tanggal ...............

Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD : ............ Periode : ............

No.

Penerimaan Penyetoran

Ket.

Tgl. No.Bukti Cara

Pembayaran Kode

Rekening Uraian Jumlah Tgl. No.STS Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Penerimaan : ................. Jumlah yang disetorkan : ................. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan : ................. Terdiri atas: a. Tunai sebesar ................. b. Bank sebesar ................. c. Lainnya ...........................

Mengetahui: ........., tanggal ............... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP. Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan 5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara penerimaan pembantu. 6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah 7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah penerimaan asli daerah 9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran 10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor 12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan

13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan pendapatan selama 1 bulan* 14. Jumlah disetorkan adalah total jumlah penyetoran pendapatan selama 1 bulan* 15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan

pembantu baik dalam bentuk kas tunai, tabungan ataupun lainnya* 16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui PA/KPA disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REGISTER STS

SKPD ........... TAHUN ANGGARAN ..................

Bendahara Peneriman Pembantu : ...............

No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui: ........., tanggal ............... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP. Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS 5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke kasda. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan 6. Kolom 5 diisi uraian pendapatan 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan 8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor 9. Kolom 8 diisi Keterangan jika diperlukan 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan di ketahui PA/KPA disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu


PEMERINTAH KABUPATEN …….. BUKU PENERIMAAN PPKD

BENDAHARA PENERIMAAN PPKD

Menyetujui: ........., tanggal ...............

PPKD Bendahara Penerimaan PPKD (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama Kabupaten Demak 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 4. Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan 5. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak menggunakan nota kredit 6. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan 7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan 9. Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan

10. Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan* 11. Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan lalu* 12. Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah jumlah sampai dengan bulan lalu* 13. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan PPKD disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.

Nomor Tanggal Kode Kredit

Bukti Lain

Kode Rekening

Uraian Jumlah Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah bulan ini

Jumlah s/d bulan lalu

Jumlah Akhir


PEMERINTAH KABUPATEN......... REGISTER SPP/SPM/SP2D

SKPD ................

No. Jenis

UP/GU/TU/LS

SPP SPM SP2D Uraian Jumlah Keterangan

Tgl. Nomor Tgl. Nomor Tgl. Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

........., tanggal ............... Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP.

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/TU/LS 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan. 6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya 7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan 8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya 9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan 10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan yang diperlukan 13. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai nama jelas


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : .....

No. Tanggal Uraian Kode

Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. ............... ( .................................... dengan huruf) terdiri dari: a. Tunai Rp. ........ b. Saldo Bank Rp. ........ c. Surat Berharga Rp. ........

Mengetahui: ........., tanggal ............... Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama nama SKPD yang bersangkutan

2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara Pengeluaran. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat

3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi 4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi 5. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja 6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan 7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran 8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi. 9. Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan

akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank. * 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai

nama jelas. *


Bendahara Pengeluaran



BUKU PEMBANTU KAS TUNAI


SKPD : ..........

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Mengetahui: ......... , Tanggal ............

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama jelas) (Nama jelas)

NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU

4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai

5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai

6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai

7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai

8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban

Bendahara Pengeluaran


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK


SKPD : ............






NIP. NIP.

Cara Pengisian:


2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara

pengeluaran.

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU.

4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank

5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank

6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank

7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank


* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran



BUKU PEMBANTU PANJAR


SKPD : ............






NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan, nama SKPD yang bersangkutan.

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar pada BKU.

4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar

5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar

6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar

7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTK


* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran



BUKU PEMBANTU PAJAK


SKPD : ............






NIP. NIP.

Cara Pengisian:


2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU.

4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.

5. Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak.

6. Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak.

7. Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak.

8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*


Pengeluaran



BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA


SKPD : Kode Rekening :

Nama Rekening :

Jumlah Anggaran (DPA) : Rp. .............

Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp. .............

Tgl No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo





NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran

3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja

5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS

6. Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU

7. Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU 8. Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GU, TU dan LS



Pengeluaran


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN SKPD : ....................... Tahun Anggaran : .......................

......... , Tanggal .......... Bendahara Pengeluaran

(Tand Tangan)

(Nama Jelas)

NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran. 2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan,

belanja sampai dengan rincian obyek. 3. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian

obyek. 4. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian

obyek belanja. 5. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran disertai

nama jelas

Kode Rekening Uraian Jumlah

Total

Uang Persediaan Awal Periode

Uang Persediaan Akhir Periode


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN


SKPD : ....................... Tahun Anggaran : ....................... Program : ....................... / ....................

Kegiatan : ....................... / .................... Tanggal SP2D TU : .......................

Menyetujui: .........Tanggal........ Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP. *Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal ... Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran 2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU 3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU 4. Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU 5. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja 6. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja 7. Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian

obyek belanja 8. Jumlah adalah total belanja dengan uang TU 9. Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang Persediaan yang diberikan 10. Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang

jumlah total belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum

Kode Rekening

Uraian Jumlah

Total

Tambahan Uang Persediaan

Sisa Tambahan Uang Persediaan *


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan .......... Tahun ......

Kepada Yth. .............................. .............................. Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Demak No...... Tahun .... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran SKPD .......................... adalah sejumlah Rp. ............ dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran A.1. Saldo awal bulan tanggal ... Rp. A.2. Jumlah Penerimaan Rp. A.3. Jumlah Pengeluaran Rp. . A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.

Saldo akhir bulan tanggal . terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank sebesar Rp .....

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp. B.2. Jumlah Penerimaan Rp. B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. . B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.

Saldo akhir bulan tanggal . terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank sebesar Rp .....

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. C.2. Saldo di Bank Rp. . C.3. Saldo total Rp.

................, .................... Bendahara Pengeluaran Tanda tangan (nama kelas) NIP


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)

SKPD : Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Tahun Anggaran : Bulan :

(dalam rupiah)

Menyetujui : ................, tanggal ........


(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.

2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. 3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. 5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 9. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 10. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu 12. Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini 13. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 14. Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 15. Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana

LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

Kode Rekening

Uraian Jumlah

Anggaran

SPJ – LS Gaji SPJ – LS Barang – Jasa *)

SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan

ini

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan

ini

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 = (3+13)

JUMLAH

Penerimaan

- SP2D

- Potongan Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Saldo Kas



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

SKPD : Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Tahun Anggaran : Bulan : (dalam rupiah)

Kode Rekening

Uraian Jumlah

Anggaran

SPJ – LS Gaji SPJ – LS Barang – Jasa *)

SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan

ini

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan

ini

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 = (3+13)

JUMLAH

Penerimaan

- SP2D

- Potongan Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Saldo Kas

Menyetujui : ................, tanggal ........



Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.

2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.

3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. 5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 9. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 10. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu 12. Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini 13. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 14. Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 15. Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana

LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REGISTER SPP/SPM/SP2D

SKPD ..........

No. Jenis

UP/GU/TU

SPP SPM SP2D Uraian Jumlah Keterangan

Tgl. No. Tgl. No. Tgl. No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

............., Tanggal ................

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP

Cara Pengisian: 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan 2. Kolom 1. diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan khusus bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan TU/LS 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan 6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya 7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan 8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya 9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan

10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 12. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : .....



Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. ............... ( .................................... dengan huruf) terdiri dari: a. Tunai Rp. ........ b. Saldo Bank Rp. ........

Mengetahui: ........., tanggal ............... Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan

2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat

3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi 4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi 5. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja 6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan 7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran 8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi. 9. Kas di bendahara pengeluaran pembantu diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat

penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank *

10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*

• Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD : ..........


Mengetahui: ......... , Tanggal ............ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu


(Nama jelas) (Nama jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan. 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran

pembantu 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna

Anggaran disertai nama jelas. *

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-

jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK


SKPD : ............


Mengetahui: ............... , Tanggal ................ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu



Cara Pengisian:


2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara pengeluaran pembantu.

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU. 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank

8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna

Anggaran disertai nama jelas. *





BUKU PEMBANTU PANJAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : ............





Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan. 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar. 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar pada BKU. 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTK 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran

disertai nama jelas.*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran



BUKU PEMBANTU PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : ............





Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan. 2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak. 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU. 4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak. 5. Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak atau penyetoran pajak. 6. Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak atau penyetoran pajak. 7. Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak.


* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD : Kode Rekening : Nama Rekening : Jumlah Anggaran (DPA) : Rp. ............. Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp. .............

Tgl. No.

BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo


Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama jelas) (Nama jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran (DPPA) dan jumlah anggaran (DPPA) apabila ada.

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran 3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran Pembantu 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja 5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS 6. Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU 7. Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU 8. Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GU, TU dan LS

9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *


Pengeluaran Pembantu


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN


SKPD : ....................... Tahun Anggaran : ....................... Program : ....................... / .................... Kegiatan : ....................... / .................... Tanggal SP2D TU : .......................

Mengetahui: .........Tanggal........

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP. *Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal ..... . Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran 2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU 3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU 4. Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU 5. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja 6. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja 7. Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja 8. Jumlah adalah total belanja dengan uang TU 9. Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang Persediaan yang diberikan 10. Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila

hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum

Kode Rekening Uraian Jumlah

Total

Tambahan Uang Persediaan

Sisa Tambahan Uang Persediaan *


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan ......... Tahun .......

Kepada Yth. .............................. .............................. Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Demak No...... Tahun .... mengenai Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran pembantu SKPD .......................... adalah sejumlah Rp. ............ dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

A.1. Saldo awal bulan tanggal ... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.

A.3. Jumlah Pengeluaran Rp. .

A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank

sebesar Rp .....

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp.

B.2. Jumlah Penerimaan Rp.

B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. .

B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank

sebesar Rp .....

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran C.1. Saldo di Kas Tunai Rp.

C.2. Saldo di Bank Rp. .

C.3. Saldo total Rp.

................, ....................


Tanda tangan

(nama kelas)

NIP



BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

No. Jenis Belanja

SPP SPM SP2D

Uraian Jumlah Keterangan

Tgl. No. Tgl. No. Tgl. No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

............., Tanggal ................

Bendahara Pengeluaran Pppkd

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan jenis belanja yang diajukan 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan 6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya 7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan 8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya 9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan 10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 12. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan



BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PPKD



Mengetahui: ........., tanggal ...............

PPKD Bendahara Penerimaan PPKD (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan

2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat

3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi

5. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja

6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan

7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran

8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

9. Kas di bendahara pengeluaran pembantu diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir

bulan. Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank *


• Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA

BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SKPD : Kode Rekening : Nama Rekening : Jumlah Anggaran : Rp. ............. Tahun Anggaran :

Tgl. No. BKU Uraian Belanja LS


PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama jelas) (Nama jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan , kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran 3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran PPKD 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja 5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS 6. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD disertai nama jelas. *


Pengeluaran PPKD


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN PERTANGGUNGANJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

Bendahara Pengeluaran PPKD : Tahun Anggaran : Bulan : (dalam rupiah)

Kode Rekening

Uraian Jumlah

Anggaran

SPJ – LS PPKD *)

Sisa Pagu Anggaran s.d.Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 = (3+6)

JUMLAH

Penerimaan

- SP2D

- Potongan Pajak

a. PPN

b. PPh-21

c. PPh-22

d. PPh-23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

- SPJ (LS)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh-21

c. PPh-22

d. PPh-23

- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Mengetahui : ................, tanggal ........ PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD


Cara Pengisian: Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan. 1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening 2. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 6. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 7. Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa pa gu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas

penggunaan dana LS sampai dengan bulan ini.



LAPORAN POSISI KAS HARIAN

HARI : ................ TANGGAL : ................ PERIODE : ................

Nomor Transaksi

Uraian Penerimaan pengeluaran SP2D STS Lain-lain

1 2 3 4 5

Jumlah

Perubahan Posisi Kas Hari ini

Posisi Kas (H-1)

Posisi Kas (H)

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD Saldo di Bank 1 Rp Saldo di Bank 2 Rp Total Saldo Kas* Rp

................, .................... Bendahara Umum Daerah,

(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP

* Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (H)

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan Hari, Tanggal dan Periode diisi dengan Hari, Tanggal dan Bulan Laporan Posisi Kas Harian. 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi. 3. Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi apakah SP2D/STS/Bukti lain yg sah 4. Kolom 3 diisi dengan uraian sesuai dengan bukti transaksi. 5. Kolom 4 diisi dengan jumlah (Rp) penerimaan yang masuk ke kas umum daerah. 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah (Rp) pengeluaran yang keluar dari kas umum daerah. 7. Jumlah diisi jumlah dari kolom penerimaan dan pengeluaran 8. Perubahan Posisi Kas Hari ini diisi dengan jumlah selisih antara jumlah kolom penerimaan dengan jumlah kolom

pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom penerimaan maka selisih di tulis pada kolom pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom pengeluaran maka selisih di tulis pada kolom penerimaan

9. Posisi Kas (h-1) diisi Posisi kas satu hari sebelumnya 10. Posisi Kas (h) diisi dengan penjumlahan antara posisi Kas (h-1) dengan perubahan Posisi kas hari ini.


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKONSILIASI BANK

Periode ..........

1. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku Rp. 2. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank Rp. ........................

Selisih Rp. ....................... Keterangan Selisih

A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank a. STS No .... Rp. b. Bukti Lain yang sah Rp. c. Dst.. Rp. . Rp.

Rp.

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank a. SP2D No .... Rp. b. Nota Kredit No. ..... Rp. c. Bukti Lain yang sah Rp. d. Dst.. Rp. . Rp.

Rp.

C. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank a. STS No .... Rp. b. Nota Kredit No. ..... Rp. c. Bukti Lain yang sah Rp. d. Dst.. Rp. . Rp.

Rp.

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank a. SP2D No .... Rp. b. Nota Debit No. ..... Rp. c. Bukti Lain yang sah Rp. d. Dst.. Rp. . Rp.

Rp.

....................., .......................... Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP

Cara Pengisian :

1. Judul diisi dengan, Periode diisi dengan tanggal rekonsiliasi.

2. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku diisi jumlah saldo akhir kas di pada rekening bank menurut catatan buku pada tanggal rekonsiliasi.

3. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank diisi jumlah saldo akhir kas di Bank menurut catatan Bank pada tanggal rekonsiliasi.

4. Selisih diisi dengan jumlah selisih antara kas menurut catatan buku dan menurut catatan Bank. 5. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp)

STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank. 6. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp)

SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank. 7. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku diisi dengan jumlah (Rp)

STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di Buku. 8. Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, Belum dicatat oleh buku diisi dengan jumlah (Rp)

SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di buku.



BENDAHARA UMUM DAERAH

No. Jenis

UP/GU/TU/LS

SPP SPM SP2D

Uraian Jumlah Ket. Tgl. No. Tgl. No. Tgl. No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

..............., Tanggal ....................

Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP.

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 2. Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS 3. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 4. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan 5. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya 6. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan 7. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya 8. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan 9. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan 10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 11. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan

BUPATI DEMAK,

TTD

MOH DACHIRIN SAID

NO JABATAN PARAF

1 Plt. SEKDA

2 ASISTEN III

3 KABAG HUKUM

4 KA DPKKD

SALINAN · 2020. 3. 19. · SALINAN . 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ... APBD dan...

Documents

Transcript of SALINAN · 2020. 3. 19. · SALINAN . 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ... APBD dan...