SABTU, 9 APRIL 2011 PNS Pimpin Demokrat Sulut filePOLITIKUS PDIP Panda Nababan tidak bisa dijadikan...
1
POLITIKUS PDIP Panda Nababan tidak bisa dijadikan tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank In- donesia 2004 gara-gara keterangan seorang terdakwa. Pernyataan itu ditujukan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panda dijadikan tersangka berdasar- kan persidangan Endin J Soefihara, Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, dan Dudhie Makmun Murod.“Putusan pengadilan itu adalah putusan hukum untuk si terdakwa, tidak bisa menjadi satu-satunya (untuk Panda),” ucap Harifin. Putusan pengadilan, lanjut Harifin, sebaik- nya dijadikan sebagai indikasi awal untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut oleh KPK. Pernyataan Harifin itu mengulang kembali fatwa MA bernomor 026/KMA/ II/2011 tertanggal 28 Februari 2011 yang menyatakan putusan hukum yang menimpa Dudhie Makmun Murod tidak bisa menjadi satu-satunya bukti. (*/Ant/P-4) ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amrun Daulay menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit, saat menjabat Dirjen Bantuan Jaminan So- sial di Departemen Sosial (Depsos) selama 2004-2009. Selain Amrun, KPK juga menaikkan status mantan Kepala Sub Bidang Kemi- traan Usaha Depsos Yusrizal sebagai ter- sangka dalam kasus yang sama. Yusrizal disebut-sebut turut membantu penunjukan langsung. Demikian diungkapkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, ke- marin. Amrun diduga melakukan penyalahgu- naan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga me- rugikan negara. “Kerugian negara yang ditimbulkan atas penunjukan langsung itu mencapai sekitar Rp25 miliar,” terang Johan. (ED/P-4) Mantan Dirjen Depsos Jadi Tersangka KEJAKSAAN Agung akan memeriksa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait dengan penangkapan warga negara asing (WNA) asal Italia, Giovanni Gandolfi. Mereka berdua diduga terlibat dalam kasus korupsi Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada 2007-2009. “Setelah pengembangan dari pemerik- saan Giovanni dan ternyata ada keterlibat- an dari pihak PU, tentu akan segera kita tindak lanjuti,” ucap Kapuspenkum Ke- jagung Noor Rachmad di Jakarta, kemarin. Giovanni Gandolfi, Kepala Perwakilan perusahaan konsultan C Lotti & Associ- ate for Indonesia, ditangkap pada Kamis (7/4) malam. Nilai kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp6,5 miliar. Menurut Noor, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain selain Giovanni. “Sebab, ini kan melibatkan 14 provinsi. Jadi ini masih akan berkembang.” (*/P-4) di ikuti sejumlah pengurus lainnya. Mereka khawatir hal itu akan menjadi preseden bu- ruk terhadap nama baik dan citra partai karena melanggar konstitusi. Pasal 3 ayat (3) UU No 43/1999 secara tegas menyebut- kan ‘Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pe- gawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus par- tai politik’. PP No 37/2004 kian menguatkan aturan itu dengan mewajibkan setiap PNS wajib mengundurkan diri sebelum menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ancaman sanksi pun sudah disiapkan bagi PNS yang me- langgar aturan tersebut. Pasal 9 ayat (1) PP 37/2004 menyebut- kan ‘PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri se- bagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS’. Tak ayal, hasil musyawarah daerah itu pun mengundang perhatian serius dari para peng- urus yang hadir. Terlebih, acara pemilihan ketua itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urba- ningrum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Pemilihan itu berlangsung VOUCKE LONTAAN M ESKI melabeli diri sebagai pengurus partai pengusung pemerintah, para pengurus daerah Partai Demo- krat Sulawesi Utara (Sulut) lebih memilih untuk melanggar UU. Dalam Musyawarah II De- wan Pimpinan Daerah (DPD) Sulut yang berakhir Kamis (7/4) malam, para kader Demokrat memilih Vicky Lumentut, pe- gawai negeri sipil (PNS) yang masih aktif, untuk menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Su- lut. Hasil pemilihan itu berten- tangan dengan UU No 43/1999 tentang Perubahan atas UU No 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No 37/2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik. “Kami sangat kecewa dengan hasil musyawarah daerah ini ka- rena jelas-jelas telah melanggar UU dan aturan partai sendiri. Mana boleh seorang PNS dipilih dengan secara voting menjadi ketua? Ini pelanggaran yang luar biasa,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Bi- dang Pemuda dan Komunikasi dan Informasi periode 2006-2011 Herdi Togas di Manado, bebera- pa saat seusai pemilihan. Kekecewaannya itu juga Proses pemilihan yang melanggar hukum membuat posisi Ketua DPD Sulawesi Utara cacat hukum. DINAMIKA Jaksa Curigai Pejabat PU PNS Pimpin Demokrat Sulut Soal sanksi, ada mekanisme sanksi administratif atasannya langsung.’’ Reydonnyzar Kapuspen Kemendagri 3 P P OLKAM OLKAM SABTU, 9 APRIL 2011 MELAPOR KE KOMNAS HAM: Pendiri Partai Keadilan--cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)- -Yusuf Supendi (kanan) melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam kasus pencemaran nama baik dan pembatasan hak partai, di Jakarta, kemarin. MA Ingatkan KPK soal Panda Nababan ANTARA/YUDHI MAHATMA ricuh seusai terpilihnya Vicky Lumentut sebagai ketua baru DPD. Kemenangan Vicky yang juga menjabat Wali Kota Mana- do itu digugat karena masih mengantongi nomor induk PNS. Sebelum menjadi wali kota, ia adalah Sekretaris Daerah Pem- kot Manado dan sebelumnya cukup lama menjadi Kepala Biro Umum Pemprov Sulut. Tidak sah Saat dimintai komentarnya, Anas hanya berkomentar sing- kat, “Jangan tanya ke saya, tanya ke DPC-DPC,” ujar Anas ketika hendak memasuki lift. Sinyo Harry Sarundajang, salah seorang kandidat yang ikut bertarung dalam pemilih- an ketua DPD itu, mengatakan tujuan demokrasi hanya tercapai jika aturan hukum dijalankan. “Kalah-menang dalam perca- turan politik itu biasa. Saya ikut menjadi kandidat calon ketua, tujuannya, ingin membesarkan Partai Demokrat di Sulut. Tapi karena keinginan para ketua DPC sebagai peserta yang pu- nya hak suara dalam arena musda berbeda, ya tidak men- jadi soal,” jelasnya. Saat hal itu dimintakan kon- firmasi ke Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Kepala Pusat Penerangan Reydonnyzar Moenoek mengaku kaget. Dite- gaskannya, karena prosesnya melanggar hukum, terpilihnya Vicky menjadi tidak sah. “Dia tidak sah menjadi Ketua DPD Demokrat. Soal sanksi, ada mekanisme sanksi adminis- tratif atasannya langsung,” terangnya. (*/P-2) [email protected] DPR RI Mendesak Pemerintah Terus Mendorong Kemerdekaan Palestina K ONFLIK berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah me- masuki babak baru dengan ke- sediaan Hamas untuk melakukan gen- catan senjata di Gaza. Gencatan senjata ini bertujuan untuk mengurangi eskalasi konflik yang akhir-akhir ini memanas. Perkembangan terakhir dari konflik di Timur Tengah ini, dua warga Israel luka- luka dan lima warga Palestina meninggal akibat serangan kedua belah pihak yang berlangsung kemarin. Menanggapi isu krusial ini, Wakil Ketua DPR RI/Kor- polkam Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa ini adalah momentum yang tepat bagi kedua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan memperkuat upaya perdamaian di tanah Palestina. Meski demikian, Priyo menggaris- bawahi perlunya masyarakat interna- sional mendesak Israel untuk merespons secara timbal balik deklarasi gencatan senjata ini. “Diperlukan suatu komit- men, iktikad baik dan implementasi yang konsisten agar gencatan senjata ini dapat didukung kedua belah pihak dan berlangsung dalam waktu yang lama. Jika kita ingin melihat perdamaian di tanah Palestina, masyarakat internasional harus satu suara untuk mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata seperti halnya yang dilakukan oleh Palestina,” tandasnya. Lebih lanjut, Priyo kembali meng- ingatkan bahwa tidak mudah untuk meyakinkan Israel agar tunduk kepada hukum internasional. Untuk itu, perlu ada upaya kolektif masyarakat interna- sional untuk meminta negara-negara adidaya yang biasanya didengar oleh Israel seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa untuk mendesak Israel agar menghenti- kan agresinya atas Palestina. “Sangatlah realistis jika Liga Arab dan OKI melakukan upaya kolektif untuk mendorong AS, Inggris, dan Uni Eropa untuk mempertajam peran mereka dalam upaya perdamaian di konflik Israel dan Palestina ini. Oleh karenanya, DPR RI mendesak pemerintah Indonesia seba- gai negara anggota OKI yang dihormati untuk berupaya lebih keras lagi dalam menggerakkan mesin diplomasinya dalam mendukung perdamaian dan ke- merdekaan Palestina.” ungkap Priyo. Priyo juga menegaskan bahwa gen- catan senjata oleh Hamas ini akan kehi- langan makna jika Israel tetap berkukuh memperluas pembangunan permukiman ilegal di tanah Palestina. “Israel harus menghentikan pembangunan ilegal di wilayah Palestina dan kembali kepada kondisi wilayahnya sebelum agresi me- reka di Palestina pada tahun 1967. Jika dua hal ini tetap tidak digubris oleh Israel, jalan menuju perdamaian di Timur Tengah akan semakin terjal.” paparnya. (S-25) Jika kita ingin melihat perdamaian di tanah Palestina, masyarakat internasional harus satu suara untuk mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata seperti halnya yang dilakukan oleh Palestina.” Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam MI/SUSANTO SERANGAN ISRAEL: Sejumlah rumah warga Palestina di Rafah, porak-poranda dihantam serangan udara militer Israel yang dilakukan malam hari di Gaza, kemarin. Serangan tersebut menewaskan dua anggota Hamas. REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA
Transcript of SABTU, 9 APRIL 2011 PNS Pimpin Demokrat Sulut filePOLITIKUS PDIP Panda Nababan tidak bisa dijadikan...
POLITIKUS PDIP Panda Nababan tidak bisa dijadikan tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank In-donesia 2004 gara-gara keterangan seorang terdakwa. Pernyataan itu ditujukan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifi n Tumpa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panda dijadikan tersangka berdasar-kan persidangan Endin J Soefi hara, Udju Dju haeri, Hamka Yandhu, dan Dudhie Makmun Murod.“Putusan pengadilan itu adalah putusan hukum untuk si terdakwa, tidak bisa menjadi satu-satunya (untuk Panda),” ucap Harifi n.
Putusan pengadilan, lanjut Harifi n, se baik-nya dijadikan sebagai indikasi awal untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut oleh KPK. Pernyataan Harifin itu mengulang kembali fatwa MA bernomor 026/KMA/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011 yang menyatakan putusan hukum yang menimpa Dudhie Makmun Murod tidak bisa menjadi satu-satunya bukti. (*/Ant/P-4)
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amrun Daulay menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit, saat menjabat Dirjen Bantuan Jaminan So-sial di Departemen Sosial (Depsos) selama 2004-2009.
Selain Amrun, KPK juga menaikkan status mantan Kepala Sub Bidang Kemi-traan Usaha Depsos Yusrizal sebagai ter-sang ka dalam kasus yang sama. Yusrizal disebut-sebut turut membantu penunjukan langsung.
Demikian diungkapkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, ke-marin.
Amrun diduga melakukan penyalahgu-naan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga me-ru gikan negara. “Kerugian negara yang ditimbulkan atas penunjukan langsung itu mencapai sekitar Rp25 miliar,” terang Johan. (ED/P-4)
Mantan Dirjen DepsosJadi Tersangka
KEJAKSAAN Agung akan memeriksa pe jabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait dengan penangkapan warga negara asing (WNA) asal Italia, Giovanni Gandolfi . Mereka berdua diduga terlibat dalam kasus korupsi Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada 2007-2009.
“Setelah pengembangan dari pemerik-saan Giovanni dan ternyata ada keterlibat-an dari pihak PU, tentu akan segera kita tindak lanjuti,” ucap Kapuspenkum Ke-jagung Noor Rachmad di Jakarta, kemarin.
Giovanni Gandolfi , Kepala Perwakilan perusahaan konsultan C Lotti & Associ-ate for Indonesia, ditangkap pada Kamis (7/4) malam.
Nilai kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp6,5 miliar. Menurut Noor, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain selain Giovanni. “Sebab, ini kan melibatkan 14 provinsi. Jadi ini masih akan berkembang.” (*/P-4)
di ikuti sejumlah pengurus lain nya. Mereka khawatir hal itu akan menjadi preseden bu-ruk terhadap nama baik dan citra partai karena melanggar konstitusi.
Pasal 3 ayat (3) UU No 43/1999 secara tegas menyebut-kan ‘Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pe-gawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus par-tai politik’. PP No 37/2004 kian menguatkan aturan itu dengan mewajibkan setiap PNS wajib mengundurkan diri sebelum menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Ancaman sanksi pun sudah disiapkan bagi PNS yang me-langgar aturan tersebut. Pasal 9 ayat (1) PP 37/2004 menyebut-kan ‘PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri se-bagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS’.
Tak ayal, hasil musyawarah daerah itu pun mengundang perhatian serius dari para peng-urus yang hadir. Terlebih, acara pemilihan ketua itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urba-ning rum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.
Pemilihan itu berlangsung
VOUCKE LONTAAN
MESKI melabeli diri sebagai peng urus partai peng usung pemerintah, para
pengurus daerah Partai Demo-krat Sulawesi Utara (Sulut) lebih memilih untuk melanggar UU.
Dalam Musyawarah II De-wan Pimpinan Daerah (DPD) Sulut yang berakhir Kamis (7/4) malam, para kader Demokrat memilih Vicky Lumentut, pe-gawai negeri sipil (PNS) yang masih aktif, untuk menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Su-lut. Hasil pemilihan itu berten-tangan dengan UU No 43/1999 tentang Perubahan atas UU No 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No 37/2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik.
“Kami sangat kecewa dengan hasil musyawarah daerah ini ka-rena jelas-jelas telah melanggar UU dan aturan partai sendiri. Mana boleh seorang PNS dipilih dengan secara voting menjadi ketua? Ini pelanggaran yang luar biasa,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Bi-dang Pemuda dan Komunikasi dan Informasi periode 2006-2011 Herdi Togas di Manado, bebera-pa saat seusai pemilihan.
Kekecewaannya itu juga
Proses pemilihan yang melanggar hukum membuat posisi Ketua DPD Sulawesi Utara cacat hukum.
DINAMIKA
Jaksa Curigai Pejabat PU
PNS PimpinDemokrat Sulut
Soal sanksi, ada mekanisme sanksi
administratif atasannya langsung.’’ReydonnyzarKapuspen Kemendagri
3PPOLKAMOLKAMSABTU, 9 APRIL 2011
MELAPOR KE KOMNAS HAM: Pendiri Partai Keadilan--cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)--Yusuf Supendi (kanan) melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam kasus pencemaran nama baik dan pembatasan hak partai, di Jakarta, kemarin.
MA Ingatkan KPK soal Panda Nababan
ANTARA/YUDHI MAHATMA
ricuh seusai terpilihnya Vicky Lumentut sebagai ketua baru DPD. Kemenangan Vicky yang juga menjabat Wali Kota Mana-do itu digugat karena masih mengantongi nomor induk PNS. Sebelum menjadi wali kota, ia adalah Sekretaris Daerah Pem-kot Manado dan sebelumnya cukup lama menjadi Kepala Biro Umum Pemprov Sulut.
Tidak sahSaat dimintai komentarnya,
Anas hanya berkomentar sing-kat, “Jangan tanya ke saya, ta nya ke DPC-DPC,” ujar Anas ketika hendak memasuki lift.
Sinyo Harry Sarundajang, sa lah seorang kandidat yang ikut bertarung dalam pemilih-an ketua DPD itu, mengatakan tujuan demokrasi hanya tercapai jika aturan hukum dijalankan.
“Kalah-menang dalam perca-turan politik itu biasa. Saya ikut menjadi kandidat calon ketua, tujuannya, ingin membesarkan Partai Demokrat di Sulut. Tapi karena keinginan para ketua DPC sebagai peserta yang pu-nya hak suara dalam arena musda berbeda, ya tidak men-jadi soal,” jelasnya.
Saat hal itu dimintakan kon-fi rmasi ke Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Kepala Pusat Penerangan Reydonnyzar Moenoek mengaku kaget. Dite-gaskannya, karena prosesnya melanggar hukum, terpilihnya Vicky menjadi tidak sah.
“Dia tidak sah menjadi Ketua DPD Demokrat. Soal sanksi, ada mekanisme sanksi adminis-tratif atasannya langsung,” terangnya. (*/P-2)
DPR RI Mendesak PemerintahTerus Mendorong Kemerdekaan PalestinaKONFLIK berkepanjangan antara
Israel dan Palestina telah me-masuki babak baru dengan ke-
sediaan Hamas untuk melakukan gen-catan senjata di Gaza. Gencatan senjata ini bertujuan untuk mengurangi eskalasi konflik yang akhir-akhir ini memanas. Perkembangan terakhir dari konflik di Timur Tengah ini, dua warga Israel luka-luka dan lima warga Palestina meninggal akibat serangan kedua belah pihak yang berlangsung kemarin. Menanggapi isu krusial ini, Wakil Ketua DPR RI/Kor-polkam Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa ini adalah momentum yang tepat bagi kedua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan memperkuat upaya perdamaian di tanah Palestina.
Meski demikian, Priyo menggaris-bawahi perlunya masyarakat interna-sional mendesak Israel untuk merespons secara timbal balik deklarasi gencatan senjata ini. “Diperlukan suatu komit-men, iktikad baik dan implementasi yang konsisten agar gencatan senjata ini dapat didukung kedua belah pihak dan berlangsung dalam waktu yang lama. Jika kita ingin melihat perdamaian di tanah Palestina, masyarakat internasional harus satu suara untuk mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata seperti halnya yang dilakukan oleh Palestina,”
tandasnya.Lebih lanjut, Priyo kembali meng-
ingatkan bahwa tidak mudah untuk meyakinkan Israel agar tunduk kepada
hukum internasional. Untuk itu, perlu ada upaya kolektif masyarakat interna-sional untuk meminta negara-negara adidaya yang biasanya didengar oleh Israel seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa untuk mendesak Israel agar menghenti-kan agresinya atas Palestina.
“Sangatlah realistis jika Liga Arab dan OKI melakukan upaya kolektif untuk mendorong AS, Inggris, dan Uni Eropa untuk mempertajam peran mereka dalam upaya perdamaian di konflik Israel dan Palestina ini. Oleh karenanya, DPR RI mendesak pemerintah Indonesia seba-gai negara anggota OKI yang dihormati untuk berupaya lebih keras lagi dalam menggerakkan mesin diplomasinya dalam mendukung perdamaian dan ke-merdekaan Palestina.” ungkap Priyo.
Priyo juga menegaskan bahwa gen-catan senjata oleh Hamas ini akan kehi-langan makna jika Israel tetap berkukuh memperluas pembangunan permukiman ilegal di tanah Palestina. “Israel harus menghentikan pembangunan ilegal di wilayah Palestina dan kembali kepada kondisi wilayahnya sebelum agresi me-reka di Palestina pada tahun 1967. Jika dua hal ini tetap tidak digubris oleh Israel, jalan menuju perdamaian di Timur Tengah akan semakin terjal.” paparnya. (S-25)
Jika kita ingin melihat perdamaian di
tanah Palestina, masyarakat internasional harus satu suara untuk mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata seperti halnya yang dilakukan oleh Palestina.”
Priyo Budi SantosoWakil Ketua DPR RI/Korpolkam
MI/SUSANTO
SERANGAN ISRAEL: Sejumlah rumah warga Palestina di Rafah, porak-poranda dihantam serangan udara militer Israel yang dilakukan malam hari di Gaza, kemarin. Serangan tersebut menewaskan dua anggota Hamas.
REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA
