RUU tentang PPDI
2
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN SINGKAT RDPU/AUDENSI BADAN LEGISLASI DENGAN PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. TANGGAL 16 JUNI 2014 ---------------------------------------------------- Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis rapat Hari/tanggal P u k u l T e m p a t A c a r a Ketua Rapat Sekretaris Hadir : : : : : : : : : : : 2013 – 2014. IV 4(tiga). RDPU/Audensi. Senin, 16Juni 2014. 10.50 WIB –12.15 WIB. Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara I, Jakarta. Mendengarkan masukan dari PPDI atas penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas. H. Sunardi Ayub, SH. Endah Sri Lestari, SH.,MSi. 13 orang, izin 2 orang dari 50 Anggota Baleg. KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN 1. Rapat Audensi Badan Legislasi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dalam rangka penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas dibuka pada pukul 10.50 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH. 2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan PPDI untuk memberikan tanggapan/masukan atas penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas. II. POKOK PEMBAHASAN Terhadap rencana penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas mendapatkan masukan dari PPDI sebagai berikut: 1. Pada hakekatnya UU tentang Penyandang Disabilitas bukan merupakan UU baru tetapi merupakan penjabaran dari UU No.19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi atas Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas karena sampai saat ini masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, maka perlu penjabaran lebih lanjut. 2. Mengusulkan adanya kartu tanda disabilitas, adanya konsesi yaitu potongan potongan biaya bagi penyandang disabilitas, karena merupakan perlindungan dari negara untuk warganegaranya agar hidup layak seperti warga negara lainnya. 3. Mengusulkan dalam draf RUU tentang Penyandang Disabilitas agar di bentuk satu badan atau komisi yang independen yaitu Komisi Nasional Disabiltas Indonesia (KNDI).
description
RUU tentang Penyandang Disabilitas mendapatkan masukan dari PPDI
Transcript of RUU tentang PPDI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT RDPU/AUDENSI BADAN LEGISLASI DENGAN PERSATUAN PENYANDANG
DISABILITAS INDONESIA (PPDI) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.
TANGGAL 16 JUNI 2014
----------------------------------------------------
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis rapat Hari/tanggal P u k u l T e m p a t A c a r a Ketua Rapat Sekretaris Hadir
: : : : : : : : : : :
2013 – 2014. IV 4(tiga). RDPU/Audensi. Senin, 16Juni 2014. 10.50 WIB –12.15 WIB. Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara I, Jakarta. Mendengarkan masukan dari PPDI atas penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas. H. Sunardi Ayub, SH. Endah Sri Lestari, SH.,MSi. 13 orang, izin 2 orang dari 50 Anggota Baleg.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN
1. Rapat Audensi Badan Legislasi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dalam rangka penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas dibuka pada pukul 10.50 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan PPDI untuk memberikan tanggapan/masukan atas penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas.
II. POKOK PEMBAHASAN Terhadap rencana penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas mendapatkan masukan dari PPDI sebagai berikut: 1. Pada hakekatnya UU tentang Penyandang Disabilitas bukan merupakan UU
baru tetapi merupakan penjabaran dari UU No.19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi atas Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas karena sampai saat ini masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, maka perlu penjabaran lebih lanjut.
2. Mengusulkan adanya kartu tanda disabilitas, adanya konsesi yaitu potongan potongan biaya bagi penyandang disabilitas, karena merupakan perlindungan dari negara untuk warganegaranya agar hidup layak seperti warga negara lainnya.
3. Mengusulkan dalam draf RUU tentang Penyandang Disabilitas agar di bentuk satu badan atau komisi yang independen yaitu Komisi Nasional Disabiltas Indonesia (KNDI).
4. Pembentukan badan atau komisi diperlukan karena saat ini di Indonesia semakin banyak terjadi kecelakaan dan bencana alam serta sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas di Indonesia.
5. Perlu ada pendataan terhadap penyandang disabilitas di seluruh Indonesia sehingga pemenuhan hak-haknya dapat dilakukan secara komprehensif.
6. Saat ini diperkirakan ada kurang lebih 15% penyandang disabilitas di Indonesia, sehingga diharapkan RUU tentang Penyandang Disabilitas dapat segera terwujud dan penyandang disabilitas tidak termarjinalkan di tengah-tengah masyarakat.
7. Mengusulkan adanya koordinasi tingkat nasional, yang melakukan pemantauan bagi pemenuhan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas.
Rapat ditutup pada pukul 12.15 WIB.
Jakarta, 16 Juni 2014
AN. KETUA RAPAT / SEKRETARIS
ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSI. NIP. 197104031996032001.
