MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

RULE OF LAW DAN HAK AZASI MANUSIA

Disusun Oleh :

1. Ayu Lestari (4133210003)

2. Magdalena Tari Saing (4133210024)

3. Marina Elisabet Siahaan (4133210026)

4. M. Hafizh Alhijri (4133210023)

5. M. Yaseer Qadafi (4132210007)

6. Noven Hardika Mendrofa (4132210008)

7. Nurul Anggraini Nasution (4132210009)

Jurusan : Kimia

Kelas : Kimia Non Kependidikan A 2013

Kelompok : V (Lima)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

MEDAN

2015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan ridho-Nya dan memberikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul “Rule of Law dan Hak Azasi Manusia”. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Makalah tentang ulasan mengenai “Rule of Law dan Hak Azasi Manusia” ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas semester ganjil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih jauh mengenai pengertian dari Rule of Law dan Negara Hukum, prinsip – prinsip Rule of Law di Indonesia, pengakuan Hak Azasi Manusia, penjabaran Hak Azasi Manusia dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan mengenai hubungan Hak Azasi Manusia dengan Demokrasi.

Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran baik secara tertulis ataupun secara lisan, khususnya kepada Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si agar penulis bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya memahami tentang Pendidikan Kewarganegaraan pada materi “Rule of Law dan Hak Azasi Manusia”.

Medan, 20 Oktober 2015

Penulis

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..............................................................................................i

Daftar Isi........................................................................................................ii

Bab I Pendahuluan

1.1...................................................................................................................Latar Belakang .................................................................................................1

1.2...................................................................................................................Rumusan Masalah...............................................................................................1

1.3...................................................................................................................Tujuan..................................................................................................................2

Bab II Pembahasan

2.1. Rule of Law dan Hak Azasi Manusia.....................................................3

2.1.1. Pengertian Rule of Law dan Negara Hukum....................................3

2.1.2. Prinsip – Prinsip Rule of Law di Indonesia.......................................5

2.2. Hak Azasi Manusia.................................................................................6

2.2.1. Pengakuan Hak Azasi Manusia.........................................................7

2.2.1.1. Landasan Terhadap Pengakuan HAM...........................................8

2.2.1.2. Asal Mula Perkembangan Pemikiran HAM dunia........................8

2.2.2. Penjabaran Hak Azasi Manusia dalam UUD 1945.............................9

2.2.3. Hubungan Hak Azasi Manusia dengan Demokrasi............................13

Bab III Penutup

3.1. Kesimpulan.............................................................................................15

3.2. Saran.......................................................................................................16

Daftar Pustaka................................................................................................17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidaklah luput dari aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi. Segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam berbagai aturan, tujuannya agar manusia dapat hidup tertib, nyaman, aman, dan tenteram. Selain itu, adanya aturan atau hukum juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku manusia. Tentunya apabila dalam suatu kehidupan tidak ada hukum yang berlaku, kehidupan tersebut akan menjadi kacau karena semua manusia akan berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun, di Indonesia hukum merupakan suatu kaidah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernergara, masih banyak terdapat praktik-praktik pelanggaran hukum yang tak jarang justru dilakukan oleh para aparat yang dianggap penegak hukum.

Adanya ironi seperti itu, membuat kita sebagai mahasiswa yang sudah mampu berpikir secara kritis haruslah ikut prihatin dan juga mulai berpikir ke depan akan dibawa kemana penegakan hukum yang ada di negara kita ini. Jangan sampai hukum-hukum yang telah dibuat hanya menjadi sebuah tulisan di dalam buku peraturan tanpa dipahami apa tujuan dari hukum tersebut.

Pelanggaran dan ketidakadilan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Maka, untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah salah satu cara adalah memunculkan konsep rule of law. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas kaum tak berdaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum tanpa terkecuali yakni tunduk kepada hukum yang adil.

Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan segala macam hak dan atribut yang melekat padanya. Hanya Tuhanlah yang dapat menentukan lain dari segala apa yang dimiliki oleh manusia. Karena itu kehadiran manusia dalam masyarakat harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita – cita nya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut.

ii

1. Apa yang dimaksud dengan Rule of Law dan Negara Hukum ?2. Bagaimana prinsip – prinsip Rule of Law di Indonesia ? 3. Bagaimana pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia ?4. Bagaimana Hak Azasi Manusia dalam Undang – Undang Dasar 1945 ?5. Bagaimana hubungan Hak Azasi Manusia dengan Demokrasi ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengertian dari Rule of Law dan Negara Hukum.2. Mengetahui prinsip – prinsip Rule of Law di Indonesia. 3. Mengetahui tentang pengakuan Hak Azasi Manusia.4. Mengetahui penjabaran Hak Azasi Manusia dalam Undang – Undang

Dasar 1945.5. Mengetahui hubungan Hak Azasi Manusia dengan Demokrasi.

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Rule of Law dan Hak Azasi Manusia

Rule of low dan negara hukum pada hakikatnya sulit di pisahkan. Ada pakar mendeskripsikan bahwa pengertian negara hukum dan Rule Of Low hampir dapat dikatakan sama, namun terdapat pula sementara pakar menjelaskan bahwa meskipun antar negara hukum dan Rule Of Law tidak dapat dipisahkan namun masing-masing memiliki penekanan. Menurut Philiphus M. Hadjon, bahwa negara hukum yang menurut istilah bahwa Belanda Rechtsstaatlahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekusaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu perundang-undangan.

Rule of Law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of Law lahir dengan semangat yang tinggi, bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan sebagainya. Kemudian mengambil alih dominasi yang dimiliki ancient regime yang terdiri dari golongan golongan gereja, ningrat, prajurit dan kerajaan. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, bukan untuk golongan tertentu saja, oleh karena itu lahirlah “negara konstitusi” yang melahirkan doktrin Rule Of Law.

Akibat penginjak – injakan hak-hak asasi manusia dan penindasan-penindasan oleh mereka yang berkuasatimbullah keresahan, kekhawatiran dan rasa takut yang tak habis-habisnya. Pada saat krisis lahirlah seorang arif dan bijaksana yang ingin membebaskan manusia dari keangkaramurkaan dan kedhaliman si penguasa atau kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain. Yang dirumuskan dalam bentuk piagam dunia yang dikenal dengan nama Universal Declaration of Human Rights oleh negara negara yang tergabung dalam PBB.

(Suriadi, 2011)

2.1.1. Pengertian Rule of Law dan Negara Hukum

Berdasarkan bentuknya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Dan berdasarkan substansinya Rule of Law berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Sehingga Rule of Law adalah bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme.

2

Dengan adanya Undang-Undang Dasar, setiap negara dapat mendasarkan Rule of Law dalam kehidupan kenegaraannya, walaupun negara yang bersangkutan melaksanakan kekuasaan secara otoriter.

Karena politik kekuasaan cenderung korup, maka muncul keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan. Dalam hubungan inilah maka konstitusi dijadikan sebagai hukum tertiggi.

Menurut Mustafa Kamal Pasha (2003) Rechstaat atau negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

(Winarno, 2013)

Terdapat empat unsur pokok berdirinya rechtstaat yaitu sebagai berikut.

1. Hak-hak manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak azasi.3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

(Muhtaj, 2005)

Menurut Winarno, ada 3 karakter konsep rechtstaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut.

1. Hukum harus tertulis guna merumuskan adanya hubungan sebab akibat suatu perbuatan hukum dengan peristiwa hukum tertentu dengan akibat hukumnya.

2. Hukum iusconstitum merupakan kesepakatan golongan-golongan dalam suatu negeri , langsung ataupun melalui wakil-wakilnya, melalui suatu proses legislasi.

3. Hukum yang berwujud undang-undang bersifat kontraktual yang mengikat seluruh bangsa secara mutlak, mengalahkan aturan-aturan normatif apapun.

Dengan adanya alinea IV pembukaan, dan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka Negara Indonesia adalah Negara Hukum atau rechtstaat dan bukan negara kekuasaan.

Salah satu ciri negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan prinsip yang dibangun dalam rule of law , penegakan hukum haruslah dilakukan secara demokratis.

(Winarno, 2013)

3

2.1.2. Prinsip – Prinsip Rule of Law di Indonesia

Dalam Negara yang menganut sistem Rule of Law harus memiliki prinsip – prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi Rule of Law itu sendiri. Menurut Albert Venn Dicey dalam “ Introduction to the Law of The Constitution” , secara sederhana Rule of Law diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Dicey menyatakan ada tiga unsur yang fundamental dalam Rule of Law, yaitu sebagai berikut.

1. Supremasi aturan – aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum, jika melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara.

3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang – Undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

( Budiarjo, 1999)

Dalam pemikiran Dicey diatas terlihat bahwa hukum masih hanya di fungsikan untuk menjaga ketertiban atau hukum hanya di maknai dalam pengertian negara hukum formal. Sehingga ruang geraknya sangat terbatas dan sempit. Dalam keadaan demikian negara hanya mencakup kegiatan-kegiatan politik saja. Sedangkan urusan kesejahteraan rakyat di pandang bukan menjadi urusan negara, tetapi urusan masing-masing warga negara.

Di negara yang menyelanggarakan pemerintahan berdasar Rule of Law selain untuk menjamin terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat, hukum juga di fungsikan mengatur kehidupan sosial ekonomi. Lebih tepatnya dapat dikatakan pada Rule of Law hukum dimaknai sebagaimana fungsi hukum dalam pengertian negara kesejahteraan ( walfare state ).

Syarat – syarat pemerintahan yang demokratis dibawah Rule of Law yang dinamis, yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak – hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan menyatakan pendapat. 5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

4

6. Pendidikan kewarganegaraan. (Kaelan & Zubaidi Achmad, 2007)

Peran negara yang menerapkan Walfare State berbeda dengan negara hukum formal. Dalam gagasan negara hukum kesejahteraan ( Walfare state ) wewenang negara relatif lebih besar dibanding pada negara hukum formal. Walfare state memberi otonomi kepada negara untuk mengatur dan mengarahkan fungsinya bagi kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada negara hukum formal fungsi negara hanya menjaga ketertiban belaka. Namun demikian bila dikaitkan dengan ide demokrasi konsitusional, negara hukum dan Rule of Law sama-sama berdasar perundang-undangan. Keduanya mengakui pembatasan kekuasaan yang diatur dan dilakukan secara konstitusional.

Menurut UUD 1945 negara hukum Indonesia mengandung prinsip – prinsip sebagai berikut.

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai dasar Negara.2. Sistem konstitusional, dimana UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan

dan pasal – pasalnya sebagai hukum dasar Negara.3. Kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Ini dapat disimak dari

pembukaan UUD 1945, tentang dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan pasal 1 ayat 2, yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.

4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1 UUD 1945).

5. Adanya organ pembentuk undang – undang (DPR).6. Sistem pemerintahannya adalah presidentil.7. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

8. Adanya jaminan akan hak azasi manusia dan kewajiban dasar manusia (pasal 28 A – J UUD 1945).

(Winarno, 2013)

2.2. Hak Azasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

5

Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.

HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Secara teoritis Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HakAsasi Manusia menjadi kewajiban dan tangungjawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak azasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak azasi manusia, yaitu :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal – usul sosial, dan bangsa.

c. HAM tidak bias dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

2.2.1. Pengakuan Hak Azasi Manusia

HAM adalah hak – hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak – hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Ruang lingkup HAM meliputi:

1. Hak pribadi: hak – hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain.

2. Hak milik pribadi dan kelompok social tempat seseorang berada, Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan.

3. Hak – hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat  Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau pun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal – usul sosial, dan bangsa.

c. HAM tidak bias dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

2.2.1.1. Landasan Terhadap Pengakuan HAM

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa dan sebagainya.

2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni Tuhan yang menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali pada amalnya.

2.2.1.2. Asal Mula Perkembangan Pemikiran HAM Dunia

1. MAGNA CHARTA

Pada umumnya parapakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum .

7

2. THE AMERICAN DECLARATION

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

3.      THE FRENCH DECLARATION

Pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (DeklarasiPerancis), dimana ketentuan tentang hak lebih di rinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

4.      THE FOUR FREEDOM

Ada empat hak kebebasan yaitu : berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain.

( Masyhur Effendi, 1994)

2.2.2. Penjabaran Hak Azasi Manusia dalam UUD 1945

Pengakuan hak azasi manusia di Indonesia telah di cantumkan dadalam UUD 1945 yang sebenarnya sudah terlebih dahulu ada sebelum “universal Declaration Of Human Right” yang di deklarasi oleh PBB.Karena UUD ditetapkan menjadi UUD negara Republik Indonesia pada tanggal 18 agustus 1945, sedangkan deklarasi PBB tentang hak azasi manusia tanggal 10 Desember 1948. Ini berarti Indonesia 3 tahun lebih dulu menyatakan pengakuan tentang Hak azasi manusia sebelum PBB.

Pernyataan Pada alinea I pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di

8

atas selueurh dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan” .

Berdasarkan bunyi alinea I pembukaan UUD 1945, Indonesia jelas mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas. Memang harus Hak Azasi Manusia yang dinyatakan dalam alinea I UUD 1945 lebih berpaham kolektivitas, berbeda dengan sejrah perjuangan Hak Azasi Manusia dinegara-negara barat yang berpaham individualistis. Hal ini diketahui dari pernyataan-pernyataan yang ditekankan oleh The Founing Fathers bangsa Indonesi, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut :

“ Walaupun itu yang bentuk negara kekeluargaan, tetapi masi perlu diterapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan atau “marchtsaat” atau negara penindas.

Pernyataan berikutnya pada alinea III Pembukaan UUD 1945, adalah sebagai berikut : “ Atas Berkat Raahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan yang kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” Pernyataan ini mengandung arti bahwa manusia Indonesia adalah mahkluk Tuhan yang mengakui dan menjujung tinggi hak-hak azasi manusia, dalam kesetaraan dan martabat yang sama. Dan itu itu pula semua orang berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu merupakan hakikat bangsa indonesia.

Dalam kaitanya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup bersama, betujuan untuk melindungi warganya. Berdasarkan tujan negara sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warga. Terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmani dan rohaniah, UD 1945 mengatur hak-hak asasi dibidang Sosial, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan, Pendidikan dan Agama.

Ada beberapa alasan mengapa UDD 1945 hanya relati sedikit mencantumkan Hak Aasasi Manusia. Diantara alasan itu adalah : UDD 1945 disusun dalam waktu yang sangat mendesak menjelang akhir pendudukan jepang diIndonesia dan Asia Tenggara. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa UDD 1945 disusun adalah sebelum adanya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia oleh PBB.

Dalam perjalanan sejarah kenendonesia pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diIndonesia mulai mengalami kemajuan yang cukup signifikan pada era reformasi. Kemajuan tersebut tampak dengan dibentuk

9

KOMNASHAM. Secara konstitusional jaminan hak-hak asasi manusia sebagai terkandung dalam UUD 1945, menjadi semakin efektif dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahn 1999, tentang hak asasi manusia.

Demi tegaknya hak asasi setiap orang maka di Indonesia harus pula diatur kewajiban dasar manusia. Hal ii sesuai dengan pancasila sebagai dasar negara yang mengandung pemikiran bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Yaitu aspek individualisme (manusia sebagai pribadi) dan aspek sosialitas (manusia sebagai anggota masyarakat). Menyadari semakin besarnya tentang tuntukan hak asasi manusia dalam rangka menegakkan masyarakat yang demokratis, maka UUD berhasil menganmandemen 2002 , telah jaminan secara eksplisit tantang hak asasi manusia dalam BAB X A, pasal 28A samapai dengan pasal 28 J, yaitu sebagai berikut :

PASAL 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

PASAL 28 B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan.

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidupn, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

PASAL 28 C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budanya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektik untuk membangun masyarakat , bangsa dan negara.

PASAL 28 D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Setiap orang berhak bekerjasama untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam ubungan kerja.

3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

PASAL 28 E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dari wilayah negara dan meingkatkannya serta berhak kembali.

2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

PASAL 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

PASAL 28 G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

PASAL 28 H1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

PASAL 28 I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

11

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggug jawab negara, terutama pemerintah.

5. Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

PASAL 28 J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

(Payerli, 2015)

2.2.3. Hubungan Hak Azasi Manusia dengan Demokrasi

Perjuangan mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan Negara merupakan perjuangan dalam menegakkan hak azasi manusia. Apalagi dalam era globalisasi dewasa ini masalah demokrasi selalu dikaitkan dengan persoalan penegakkan hak azasi manusia. Dalam sejarahnya ,demokrasi diperjuangkan berpijak pada keyakinan bahwa dalam aspek politik hanya sistem tersebutlah yang dapat member penghargaan terhadap hak – hak dasar manusia. Demokrasi adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang dapat menjamin perlindungan dan penegakkan hak azasi manusia.

Pada dasarnya unsur utama dalam demokrasi adalah perjuangan untuk mewujudkan pengakuan hak – hak dasar manusia itu sendiri. Jantungnya demokrasi adalah prinsip kedaulatan rakyat, yang memandang bahwa pemerintah hanya dapat disahkan oleh kehendak pihak yang diperintah. Menurut Beetham & Boyke, demokrasi memiliki dua unsur utama yaitu control rakyat atas proses pembuatan keputusan politisi dan kesamaan hak-hak/ kesetaraan politisi dalam menjalani kendali. Hampir sama dengan ini, Maswadi Rauf menyatakan bahwa

demokrasi mencakup dua konsep pokok, yaitu kebebasan/kebersamaan (freedom/quality) dan kedaulatan rakyat (people’s sovereignity).

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara individu, diantara berbagai kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antara lembaga – lembaga pemerintah. Dalam demokrasi persamaan kesempatan bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Selain demokrasi juga member kebebasan bagi individu untuk mengejar tujuan hidupnya, tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Untuk mengejar tujuan hidup nyata adanya pembatasan dari penguasa. Demokrasi adalah sistem politik yang melahirkan kebijakan membatasi kekuasaan – kekuasaan penguasa, sekaligus untuk menjamin kebebasan warganya. Pada prinsipnya demokrasi menekankan persamaan bagi setiap warga untuk menggunakan kesempatan dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan dan persamaan yang terkandung dalam azas demokrasi adalah wujud pengakuan atas hak azasi manusia.

Perkembangan demokrasi tidak terlepas dari perjuangan pengakuan tentang hak azasi manusia. Bahkan dewasa ini pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia sudah menjadi salah satu indikator utama demokrasi. Dalam perkembangan gerakan global dewasa ini perlindungan hak azasi manusia menjadi sesuatu yang dipandang urgen dalam demokrasi. Karenaitu pula menurut winarmo isu dan gerakan globalisasi demokrasi, serta HAM pada Negara – Negara di dunia berimplikasi sebagai berikut:

1. Keinginan masing – masing Negara untuk dikatakan sebagai Negara demokrasi dengan cara menyusun pemerintah demokrasi dan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM.

2. HAM dan demokrasi menjadi semacam persyaratan bagi Negara – Negara dalam menjalin hubungan internasional maupun dalam hal bantuan internasional.

3. Pelanggaran atas demokrasi dan HAM disuatu wilayah bukan lagi urusan intern Negara bersangkutan. Negara dan organisasi internasional merasa berhak menegakkan demokrasi yang melakukan pelangaran HAM. Bahkan Negara dapat diajukan kepengadilan internasional bila melakukan penindasan terhadap hak – hak dasar warganegaranya.

(Surbakti, 2010)

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap Negara yang legal senantiasa menegakkan Rule of Law. Berdasarkan substansi atau isinya Rule of Law berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu Negara. Karenanya setiap Negara dapat mengatakan berdasarkan pada Rule of Law dalam kehidupan kenegaraannya, meskipun Negara tersebut adalah Negara otoriter. Diakui bahwa sulit menentukan pengertian Rule of Law secara universal, karena masyarakat dapat melahirkan pengertian secara berbeda pula. Secara yuridis formal Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang secara eksplisit dijelaskan bahwa “…..maka disusunlah kemerekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia….”. Hal ini mengandung arti bahwa suatu keharusan Negara Indonesia yang didirikan itu berdasarkan atas Undang – Undang Dasar Negara.

2. Prinsip – prinsip Rule of Law yaitu : Supremasi aturan – aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum, jika melanggar hukum; Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat Negara; dan Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang – Undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

3. Adapun sisi pokok hakikat dari Hak Azasi Manusia yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau pun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis; HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal – usul sosial, dan bangsa ; dan HAM tidak bias dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

4. Dalam UUD 1945 penjabaran tentang Hak Asasi Manusia dituangkan secara jelas dalam Bab X A, pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.

14

15

5. Perjuangan pengakuan perlindungan Hak Azasi Manusia senantiasa berhubungan dengan demokrasi. Dalam perjalanan sejarah munculnya ide demokrasi berawal dari adanya tindakan sewenang – wenang dari para penguasa Negara, yang mengabaikan hak – hak dasar warga negaranya. Bahkan dewasa ini isu dan gerakan demokrasi dapat dikatakan selalu dikaitkan dengan perlindungan Hak Azasi Manusia.

3.2. Saran

Rule of Law (penegakkan hukum) di Indonesia sesungguhnya masih sangat jauh dari apa yang semestinya dilaksanakan. Untuk itulah, sebagai warga negara yang baik, masyarakat semestinya mentaati setiap aturan atau hukum yang telah dibuat. Aturan yang dibuat semata-mata bertujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan selaras tanpa adanya kericuhan atau kekacauan. Sebagai warga negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum, kita juga semestinya menunjukkan hal tersebut kepada dunia internasional bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang taat kepada hukum. Tegakkanlah hukum dengan seadil – adilnya, “semua warga Negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan”.

15

16

DAFTAR PUSTAKA

Buidiarjo Miriam, 1999. Dasar – Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka

Utama. Jakarta

Effendi Masyhur, 1994. Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum

Nasional dan Internasional. Graha Indonesia. Jakarta

Kaelan & Zubaidi Achmad, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma.

Yogyakarta

Muhtaj El – Majda, 2005. Hak Azasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia.

Kencana. Jakarta

Pasaribu Payerli, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Negeri

Medan. Medan

Surbakti Ramlan, 2010. Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia Widiasarana

Indonesia. Jakarta

Suriadi M. Fadli, 2011. https://www.academia.edu/11160403/makalah_pkn.

Diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 20.00 WIB

Winarno, 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah

di Perguruan Tinggi. Bumi Aksara. Surakarta

17