Penjelasan Tanggapan

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan serta memberikan kesejahteraan bagiseluruh masyarakat Indonesia lembaga keuangan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana masyarakat ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Fungsi intermediasi yang dilakukan oleh lembaga jasa Keuangan dalam perkembangannya menjadi semakin siginifikan. Produk dan aktivitas yang ditawarkan olehlembaga keuangan semakin beragam dan saling terkait diatara beragam jenis lembaga jasakeuangan. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan teknologi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait.

Mengingat pentingnya fungsi lembaga keuangan tersebut makalembaga jasa keuangan harus senantiasa dimiliki dan dikelolaoleh pihak-pihak yang benar-benar memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan/ kelayakan keuangan yangmemadai. Syarat tersebut bukan saja harus dipenuhi pada saatyang bersangkutan akan masuk ke dalam lembaga jasa keuangannamun juga pada saat telah berada dalam sistem keuangan.Kegagalan suatu lembaga jasa keuangan, apalagi bila lembagajasa keuangan tersebut bersifat sistemik, akan memberikandampak yang sangat besar terhadap perekonomian suatu negara

Untuk memastikan bahwa lembaga jasa keuangan dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang layak maka penilaian terhadap pihak-pihak yang telah menjadi pemilik maupun pengelola lembaga jasa keuangan dilakukan kembali. Mengingat tujuan penilaian kembali tersebut maka seluruh prosedur dan tahapan perlu dilakukan dengan tepat, jelas, dan transparan sehingga hasil penilaian yang dilakukan OJK dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sebagai hasil dari suatu rangkaian proses penilaian tersebut di atas, untuk memenuhi azas keadilan maka pihak-pihak yang telah memperoleh penetapan hasil dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang apabila memenuhi syarat tertentu.

PasalMenimbang:a. bahwa lembaga jasa keuangan mempunyai peranyang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat;

b. bahwa lembaga jasa keuangan perlu senantiasadimiliki dan dikelola dengan baik oleh pihak–pihakyang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;

c. bahwa penilaian kembali pihak-pihak yang memiliki atau mengelola Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan prosedur dan tahapan yang pasti dan transparan;

RPOJK PENILAIAN KEMBALI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan mengenaipenilaian kembali bagi pihak utama perlu disusun dalam suatuperaturan.

Pasal 1 Cukup jelas

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan ketentuan tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

BAB I KETENTUAN UMUMPasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:

h. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah;

i. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian.

a. Bank yaitu bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;

b. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

c. Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

d. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

e. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;

f. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;

g.Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;

Mohon penggunaan wording Bank diganti menjadi Lembaga Jasa Keuangan

2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.

3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK serta mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas LJK.

4. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJK atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

9. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi, Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah atau badan usaha perseroan komanditer.

6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

1. Mohon dijelaskan lebih lanjut apakah Pejabat Eksekutif yang diartikan dalam ketentuan ini hanya untuk Bank? dan mohon agar urutan penomoran harap diperbaiki nantinya2. Mohon agar dapat ditambahkan kata " Bank" setelah kata "pejabat"

Pasal 2 Cukup jelas.

Mohon ketentuan ini dapat dihapuskan karena semua yg berada di bawah pengawasan OJK otomatis wajib tunduk

7. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama pada LJK dan Pejabat Eksekutif.

8. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

10.Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untukmengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

11.Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku

6. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

3) anggota Dewan Komisaris.b. bagi Perusahaan Efek:1) PSP;2) anggota Direksi; dan3) anggota Dewan Komisaris.

(1) Pihak Utama wajib tunduk pada ketentuan dalam POJK ini.

(2) Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bagi Bank:1) PSP;2) anggota Direksi; dan

c. bagi Penasihat Investasi:1) PSP;2) anggota Direksi; dan3) anggota Dewan Komisaris.d. bagi Perusahaan Perasuransian:

Mohon penjelasannya, apakah yang dimaksud disini adalah seluruh pegawai yg berposisi auditor internal, atau cukup kepala-nya saja? Apabila hanya kepalanya-nya saja, mohon agar dapat ditambahkan “Kepala Auditor Internal”

Mohon penulisan kalimat pada pasal ini dapat direvisi :(3) PSP dan Pengendali Perusahaan Perasuransian selanjutnya disebut Pihak Utama Pengendali.

Mohon penjelasannya, apakah Dewan Pengawas Syariah tidak termasuk Pihak Utama Pengurus?

Pasal 3Ayat (1)Yang dimaksud pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali LJK termasuk pihak-pihak yang menjadi pengendali akibat dari berlakunya peraturan perundangan terkait lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

1) Pengendali Perusahaan Perasuransian;2) anggota Direksi;3) anggota Dewan Komisaris;4) anggota Dewan Pengawas Syariah;5) Auditor Internal; dan

f. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan:1) pelaksana tugas pengurus; dan2) anggota Dewan Pengawas Syariah.g. bagi Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, dan Perusahaan Pergadaian:

1) PSP;

6) Aktuaris Perusahaan.e. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja:1) anggota Direksi;2) anggota Dewan Komisaris; dan3) anggota Dewan Pengawas Syariah.

(5) Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain Pihak Utama Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pihak Utama Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selanjutnya disebut sebagai Pihak Utama Pejabat.

Pasal 3(1) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali LJK wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

(2) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap LJK, termasuk namun tidak terbatas pada Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus, dan Pejabat Eksekutif LJK.

2) anggota Direksi;3) anggota Dewan Komisaris; dan4) anggota Dewan Pengawas Syariah.(3)PSP dan pengendali perusahaan perasuransian selanjutnya disebut pihak utama pengendali.

(4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selanjutnya disebut Pihak Utama Pengurus.

Ayat (3)Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/ataudikendalikan secara bersama- sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap LJK, termasuk:a. saham LJK yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali LJK;b. saham LJK yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali LJK;c. saham LJK yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali LJK;d. saham LJK yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali LJK;e. saham LJK yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali LJK (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;f. saham LJK yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali LJK;g. saham LJK lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali LJK.Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali LJK sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali LJK;b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali LJK, khusus bagi perusahaan yang berbentukhukum koperasi;c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali LJK , antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali LJK ;d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali LJK baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;

Huruf aLJK dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PSP.Termasuk dalam pengertian calon LJK antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham LJK secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham LJK , right issue saham LJK dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

(3) Pengendalian terhadap LJK dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham LJK;

b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan LJK;

c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama- sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham LJK;

d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan LJK (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham LJK, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas. Mohon nantinya saat disahkan RPOJK ini diberi contoh dari "mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan LJK"

Huruf i Cukup jelas. Mohon nantinya saat disahkan RPOJK ini diberi contoh mengenai "melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk"

Huruf j Cukup jelas. Mohon agar nantinya saat disahkan RPOJK ini diberi penjelasan lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan "melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i" dan diberikan contoh kasusnya agar dapat mudah dipahami

e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan LJK (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham LJK

Pasal 4

f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham LJK;

g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan Pihak Utama Pengurus;

h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan LJK;

i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk;

j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Termasuk dalam pengertian Pejabat Eksekutif antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara, termasuk kepala bagian dan manajer serta pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit intern BPR dan BPRS.

1. Mohon penjelasannya ,Apakah akan dilakukan FPT untuk Pejabat Eksekutif dan apabila iya, apakah prosesnya sama dengan Pihak Utama? Karena dlm draft ketentuan ini mengatur "penilaian kembali", sedangkan sebelumnya tidak ada penilaian khusus seperti FPT bagi calon Pejabat Eksekutif.2. Bagaimana tata cara atau metode penilaian untuk Pejabat Eksekutif?3. Mohon konfirmasi bahwa berdasarkan definisi Pejabat Eksekutif, ketentuan ini hanya berlaku untuk perbankan.4. Penjelasan menjadi memperluas pengertian, seharusnya dimasukkan ke dalam definisi Pejabat Eksekutif, karena jika dimasukkan di Penjelasan, maka hal ini tidak sesuai dengan fungsi Penjelasan dimana pada UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur bahwa:a.Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksudb. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundanganc. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;

Pasal 5 Cukup jelas. 1. Mohon penjelasannya, dalam hal pihak yang bersangkutan ternyata terbukti terlibat dan bertanggung jawab, namun pihak tersebut sudah diberikan release and discharge oleh perusahaan, apakah pihak yang bersangkutan tetap bertanggung jawab? 2. Mohon agar diberikan contoh untuk memperjelas pemahaman.3. Kami mohon di bagian Penjelasan diberikan Parameter dari masing-masing indikasi permasalahan. 4. Mohon dapat dijelaskan juga terkait :(i) apa yang dimaksud dengan Indikasi?(ii) Apakah harus ada yang melapor terlebih dahulu? (iii) Siapa yang harus membuktikan benar atau tidaknya indikasi tersebut?

Pihak-pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak-pihak yang sudah tidak berada pada LJK tempat terjadinya permasalahan integritas, reputasi/kelayakan keuangan dan/atau kompetensi, termasuk yang sudah keluar dari industri jasa keuangan.

1. Menurut hemat kami, Jika sudah tidak menjabat (pensiun ataupun sudah tidak menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), sebaiknya tidak perlu penilaian kembali karena tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen perusahaan. 2.Mohon disebutkan mengenai tenggang waktu, kadaluarsa atas indikasi permasalahan apabila pihak tersebut sudah tidak menjadi atau menjabat. Atau mengikuti ketentuan KUHP.

CAKUPAN DAN TATACARA PENILAIANBAB II

Pasal 5

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama atau Pejabat Eksekutif dilakukan untuk menilai kembali pemenuhan persyaratan yang bersangkutan sebagai Pihak Utama atau Pejabat Eksekutif.

(1) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama dan/atau Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

(2) Penilaian kembali juga dilakukan terhadap pihak- pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap indikasi permasalahan integritas, reputasi/kelayakan keuangan dan/atau kompetensi yang terjadi pada LJK.

Mohon diberi penjelasan lebih lanjut mengenai asal atau dari mana dapat kita ketahui bahwa ada indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan? sebaiknya ditambah ketentuan yang menyebutkan indikasi adanya permasalahan diketahui dari bukti-bukti yang valid, misalnya hasil audit terhadap LJK tersebut, untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dinilai kembali

Pasal 6Huruf a

Angka 1

Angka 2Yang dimaksud dengan merugikan atau mengurangi keuntungan LJK adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Mohon diberikan batasan/parameter yang dimaksud dengan merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3 Cukup jelas.

Angka 4Yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Mohon penjelasan mengapa hanya "pegawai Bank Syariah". Apakah tidak berlaku untuk pegawai LJK lainnya (seperti Perusahaan Asuransi Syariah atau LJK Syariah lainnya)?

Huruf b Cukup jelas. Mohon dijelaskan lebih lanjut, apakah termasuk tindak pidana apabila dilakukan oleh pengurus dari Pihak Utama Pengendali? (dalam hal pengendali adalah Badan Hukum)

2. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai LJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama Pengurus, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK; dan/atau

3. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang LJK dan/atau asas-asas LJK yang sehat;

4. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank Syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah;

b. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 6

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dilakukan dalam a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

1. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai LJK untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

Huruf cYang dimaksud dengan menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK atau dapat membahayakan industri keuangan, antara lain adalah:1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada OJK atau Pemerintah,yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambilalih Pemerintah /Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

1. Mohon memberikan contoh dan rincian mengenai tindakan yang "menyebabkan LJK mengalami kesulitan..." pada perusahaan perasuransian2. Mohon konfirmasi apakah penjelasan pada butir ini hanya untuk bank saja? Apakah Asuransi tidak termasuk disini?

Huruf dYang dimaksud dengan “melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu” antara lain tindakan dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan LJK.

Mohon agar dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud perintah pada pasal ini adalah perintah tertulis dan resmi

Huruf eYang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” pada huruf ini adalah:1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur; dan/atau2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur , namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

Dalam pengertian memiliki dan/atau pembiayaan kredit macet adalah apabila PSP:1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengelola) dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

1. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan "indikasi permasalahan integritas" di pasal 6 dengan "indikasi pemasalahan integritas" di Pasal 7, khususnya mengenai perbedaan maksud dari "kredit dan/atau pembiayaan macet" di Pasal 6 huruf e no 2 mengenai kualitas aset, dengan pasal 7 huruf e no 2, mengenai kualitas aktiva.2. Kami menyarankan sebaiknya indikator yang digunakan adalah Kolektibiltas 5

Huruf f Cukup jelas. Mohon penjelasannya, apakah perseroan yg dinyatakan pailit disini mencakup seluruh perseroan berbentuk apapun, di bidang apapun, dengan skala bisnis berapapun?

Huruf g Cukup jelas. Mohon diberi penjelasan lebih detail mengenai 'upaya-upaya yang diperlukan apabila LJK menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas' dan bagaimana indikatornya?

g. terbukti tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila LJK menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau

e. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di Lembaga Jasa Keuangan;

f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

d. terbukti tidak melaksanakan perintah tertulis OJK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;

c. terbukti menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri keuangan;

Huruf h Cukup jelas.

Pasal 7 1. Kami menyarankan untuk menghapus kata-kata "Indikasi" dan kami menyarankan OJK untuk membuktikan permasalahan-permasalahan tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian kembali.2. Kami mengusulkan tambahan ayat pada Pasal 7 huruf j, sebagai berikut:

Terbukti menolak melaksanakan sanksi dan/atau tidak memenuhi sanksi yang dikenakan oleh OJK, pemerintah dan/atau asosiasi industri keuangan.Penjelasan:Yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi yang tercantum dalam peraturan dan/atau keputusan OJK, pemerintah, dan asosiasi industri keuangan.Mohon ayat ini ditambahkan pada Bab II Pasal 7 agar supaya POJK dapat digunakan untuk memastikan sanksi atas peraturan dan/atau keputusan dari OJK, pemerintah, serta asosiasi industri keuangan dapat diterapkan secara tegas dan konsisten.Bila Pihak Utama dinyatakan tidak lulus karena terbukti memenuhi ketentuan ayat yang diusulkan, maka Pihak Utama tersebut hendaknya dikenakan larangan untuk menjabat sebagaimana di atur pada Bab V Pasal 14 ayat (1)b.

Huruf a Kami menyarankan pada huruf "a" ini agar ditambahkan kata "terbukti melakukan" seperti halnya pada huruf "b" sampai dengan huruf "h" Pasal ini.

Angka 1 Cukup jelas. Mohon memberikan penjelasan yang lebih rinci perihal definisi "menyembunyikan dan/atau mengaburkan", apakah keputusan manajemen atas suatu interpretasi peraturan dianggap sebagai "mengaburkan" peraturan.

Angka 2Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian LJK, pegawai honorer, dan/atau pegawai outsourcing (alih daya) yang bekerja pada LJK bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan LJK” adalah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang LJK dan asas-asas LJK yang sehat.

Mohon diberikan batasan/parameter seperti apa keuntungan dan kerugian yang tidak wajar tersebut.

Angka 3 Cukup jelas.

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK dan/atau Pemerintah

Pasal 7

2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;

3. melanggar prinsip kehati-hatian dan asas-asas LJK yang sehat;

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat dan/atau Pejabat Eksekutif LJK dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang meliputi:

a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

Huruf b Cukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK atau dapat membahayakan industri keuangan, antara lain adalah:1)     memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau2)    melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada OJK atau Pemerintah,yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya

1. Mohon penjelasannya, apakah ketentuan ini dibuat khusus untuk LJK bank?2. Mohon dapat diberikan contoh untuk LJK non-bank (misal: LJK Asuransi)

Huruf dYang dimaksud dengan “melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu” antara lain tindakan dalam rangka perbaikan atau penyehatan LJK.

d. terbukti tidak melaksanakan perintah tertulis OJK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;

b. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah; 1. Mohon ditambahkan kalimat :Melanggar prinsip syariah yangberlaku bagi LJK syariah yang bersangkutan.2. Mohon penjelasan mengapa hanya perbankan syariah. Jika hanya perbankan syariah lalu bagaimana dengan Asuransi Syariah? Bukankah seharusnya Lembaga Jasa Keuangan Syariah?

c. terbukti menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri keuangan.

Huruf eYang dimaksud dengan kredit dan/atau pembiayaan macet pada huruf ini adalah:1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur; dan/atau2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur, namun berdasarkan peneltian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aktiva.Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila Pihak Utama Pengurus:a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/ataub. merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Mohon diperjelas mengenai ketentuan indikasi permasalahan integritas di Pasal 6 dengan indikasi permasalahan integritas di Pasal 7, khususnya mengenai perbedaan maksud dari "kredit dan/atau pembiayaan macet" Pasal 6 huruf e no. 2, mengenai kualitas aset dengan Pasal 7 huruf e no 2, mengenai kualitas aktiva.

Huruf f Cukup jelas. 1. Butir pada pasal ini perlu dibuat secara spesifik, yaitu sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap 2. Mohon agar dapat dipertimbangkan kembali apakah ada masa daluarsa untuk dewan komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah untuk tidak menjabat. Jika keputusan pailitnya dinyatakan 20 tahun yang lalu, maka masih berdampak sampai sekarang.3. Mohon penjelasannya apakah perseroan yg dinyatakan pailit disini mencakup seluruh perseroan berbentuk apapun, di bidang apapun, dengan skala bisnis berapapun?

Huruf gPenilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap Pihak Utama Pengurus, sesuai uraian tugas yang ada pada LJK yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi LJK, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan, menganalisa situasi industri keuangan dan sektor- sektor industri yang dibiayai.

Mohon agar definisi pengelolaan strategis dapat diperjelas dan lebih dirincikan agar ketentuan ini dapat digunakan dengan baik dan tanpa potensi dispute di kemudian hari

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

e. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK

g. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJK yang sehat; atau

f. terbukti dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK dan/atau Pemerintah

i. terbukti melakukan atau berperan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan kegiatan Kantor Perwakilan Bank Asing, bagi Pemimpin kantor Perwakilan Bank Asing.

BAB III

Pasal 8Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi Pihak Utama Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila Pihak Utama Pengendali diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan Pihak Utama Pengendali juga diberikan predikat Tidak Lulus.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota Pihak Utama Pengendali dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok Pihak Utama Pengendali.

1. Mohon penjelasan siapa yang dimaksud dengan "pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap LJK yang terkait dengan Pihak Utama Pengendali"?2. Jika dalam 1 perusahaan terdapat 2 Pihak Utama Pengendali. Jika 1 Pihak Utama Pengendali tidak lulus apakah otomatis Pihak Utama Pengendali yang lainnya tidak lulus juga?

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 9Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf aPelaksanaan klarifikasi dengan pihak–pihak yang dinilai dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.

1. Mohon penjelasan siapa yang dimaksud dengan "pihak-pihak yang dinilai" disini? Apakah diluar 3 pihak tersebut diatas (pengendali, pengurus, pejabat)?2. Menurut pendapat kami "klarifikasi bukti" ini bertentangan dengan kalimat "terbukti" di pasal-pasal diatas.

Huruf bHasil sementara penilaian kembali yang disampaikan kepada pihak–pihak yang dinilai dengan memuat predikat hasil sementara penilaian kembali beserta dasar pertimbangannya .

Huruf cPenyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang dinilai dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

Huruf dHasil akhir penilaian kembali disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir penilaian kembali beserta dasar pertimbangannya.

Mohon penjelasan lebih lanjut dalam jangka waktu berapa lama OJK akan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali?

Pasal 8

(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam langkah-langkah penilaiain kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang dinilai;

b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak–pihak yang dinilai;

c. tanggapan dari pihak–pihak yang dinilai terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan

d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada pihak–pihak yang dinilai.

(1) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dilakukan untuk keseluruhan pihak- pihak yang melakukan Pengendalian terhadap LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang akan dinilai.

(2) Hasil penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi Pihak Utama Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap LJK yang terkait dengan Pihak Utama Pengendali yang dinilai tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 9(1) OJK melakukan penilaian kembali berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

TATACARA PENILAIAN

Ayat (3) Cukup jelas

1. Mohon konfirmasinya apakah sebelum dilakukan penilaian kembali ada tahapan dimana perusahan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis oleh OJK2. Sebaiknya jangka waktu memberikan tanggapan diundur menjadi 15 hari kerja sejak tanggal surat OJK diterima oleh LJK3. Berdasarkan data historis, terdapat permasalahan teknis dalam hal penerimaan surat yang memiliki rentang waktu cukup jauh dari tanggal surat OJK dengan tanggal diterimanya surat oleh LJK. Oleh karena itu, mohon tanggal penghitungan dimulai sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi dari OJK

Ayat (4)Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan hak” adalah termasuk pihak-pihak yang dilakukan penilaian kembali namun tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (5)Cukup jelas.

Mengingat adanya rentang waktu yang cukup panjang antara (surat) ditetapkan oleh OJK hingga sampai di Perusahaan, maka alangkah baiknya diberikan waktu yang lebih panjang untuk menyampaikan tanggapan. 15 hari kerja menurut kami cukup wajar dan layak.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Mohon penjelasan, apakah perseroan yg dinyatakan pailit disini mencakup seluruh perseroan berbentuk apapun, di bidang apapun, dengan skala bisnis berapapun?

a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. terbukti dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

c. merupakan pihak yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK, namun tidak mengalihkan kepemilikan saham sampai jangka waktu yang ditetapkan;

d. merupakan pihak yang dilarang sebagai anggota Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat atau Pejabat Eksekutif namun masih melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat atau Pejabat Eksekutif; atau

(6) Dalam hal pihak–pihak yang dinilai tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka OJK menetapkan hasil penilaan sementara menjadi hasil akhir penilaian kembali.

Pasal 10OJK menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), apabila pihak yang dinilai :

(4) Dalam hal pihak-pihak yang dinilai tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka OJK akan melakukan langkah–langkah penilaian selanjutnya.

(5) Pihak-pihak yang dinilai diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat OJK.

(3) Pihak-pihak yang dinilai diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari OJK.

Menurut pendapat kami kata-kata "adalah" lebih tepat diganti menjadi "merupakan".

Pasal 11Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.Huruf b Cukup jelas.Ayat (2)Tingkat keterlibatan pihak-pihak yang diuji didasarkan atas peranan masing-masing pihak yang diuji terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Mohon diberikan parameter "tingkat keterlibatan".

Pasal 12Ayat (1) Cukup jelas.

1. Mohon penjelasannya, adakah batas waktu penyampaian hasil penilaian kembali oleh OJK ?2. Mohon penjelasannya, Adakah masa berlaku hasil penilaian kembali?

Ayat (2)Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali.

Pasal 13Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

1. Mohon penjelasan apakah larangan ini berlaku juga utk kepemilikan yg dilakukan melalui bursa? 2. Mohon informasi, apakah tidak ada minimum-nya (misal bagaimana jika punya 1 saham saja yg nilainya sangat tidak signifikan?)

Ayat (4) Cukup jelas.

Mohon diberikan penjelasan mengapa bank syariah masih diperbolehkan sampai dengan 10%.

Ayat (5) Cukup jelas.

Mohon memberikan penjelasan dari ayat Pasal ini.

e. adalah anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang dinyatakan Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif.

b. Tidak Lulus

(2) Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak–pihak yang diuji.

Pasal 12(1) OJK memberitahukan hasil penilaian kembali secara tertulis kepada LJK dan pihak yang dinilai.

(2) Selain kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberitahukan hasil akhir penilaian kembali kepada pihak–pihak lain yang berkepentingan.

BAB IVHASIL PENILAIANPasal 11(1) OJK menetapkan hasil akhir penilaian kembali menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:

a. Lulus; atau

a. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK;

b. Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat atau Pejabat Eksekutif pada LJK.

(3) Larangan memiliki saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, khusus pada Bank Syariah hanya sebesar lebih dari 10% (sepuluh persen).

(4) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pihak–pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat atau Pejabat Eksekutif pada LJK lain.

BAB VKONSEKUENSI HASIL PENILAIANPasal 13(1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama atau Pejabat Eksekutif.

(2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

Ayat (6)Pengertian pihak yang mengawasi, mengelola dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK pada ayat ini mengacu kepada pengaturan yang berlaku pada masing-masing LJK.

Pasal 14Ayat (1)

Mohon penjelasan mengenai jangka waktu larangan bagi "Pihak Utama Pejabat" yang Tidak Lulus

Huruf aCukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Huruf a) Cukup jelas

Huruf b)

Huruf iYang dimaksud dengan secara berulang antara lain:a. melakukan 1 (satu) tindakan untuk beberapa konsumen LJK yang berbeda; ataub. melakukan lebih dari 1 (satu) tindakan yang termasuk dalam tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar dan/atau tindakan melanggar prinsip kehati-hatian dan asas-asas LJK yang sehat dan/atau tindakan melanggar prinsip syariah di bidang keuangan syariah.

Huruf iiYang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 6 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

Huruf iii Cukup jelasAngka 2)

Huruf a) Cukup jelas.

2) bagi anggota Pihak Utama Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, atau huruf i.

b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun:

1) bagi Pihak Utama Pengendali apabila:

a) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1) atau angka 2); atau

b) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud:

(5)    Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus karena permasalahan sebagaimana dimaksud dalam :a. Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h; ataub. Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h,selain dikenakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan juga dilarang untuk menjadi pihak yang mengawasi, mengelola dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.

Pasal 14(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak- pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan:

a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

1) bagi Pihak Utama Pengendali apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.

a. dilakukan secara berulang;

ii. dilakukan secara kumulatif; atau

ii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.

2) bagi anggota Pihak Utama Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif apabila:a) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1) atau angka 2); atau

Huruf b)

Huruf iYang dimaksud dengan secara berulang antara lain:a. melakukan 1 (satu) tindakan untuk beberapa konsumen LJK yang berbeda; ataub. melakukan lebih dari 1 (satu) tindakan yang termasuk dalam tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar dan/atau tindakan melanggarprinsip kehati-hatian dan asas-asas LJK yang sehat dan/atau tindakan melanggar prinsip syariah di bidang keuangan syariah.

Huruf iiYang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 6 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

Huruf iii Cukup jelasHuruf c Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Mohon penulisan kalimat pada pasal ini dapat direvisi menjadi sebagi berikut :tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak yang dinilai terbukti menyebabkan pailit atau terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu.

Pasal 15Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

b) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf f, dan perbuatan dimaksud:

i. dilakukan secara berulang;

ii. dilakukan secara kumulatif; atau

iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:

Pasal 15(1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a:

a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali;

1) bagi Pihak Utama Pengendali apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c atau huruf f.2) bagi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c atau huruf f.

(2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:

a. tanggal surat penetapan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dalam hal merupakan hasil penilaian OJK; atau

b. tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak yang dinilai terbukti menyebabkan pailit atau terbukti melakukan tindak pidana tertentu.

Huruf bYang dimaksud dengan hak selaku pemegang saham pada huruf ini adalah, hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara dalam RUPS dan hak untuk menerima deviden yang dibagikan. Larangan menerima deviden berlaku sejak PSP ditetapkan Tidak Lulus.

1. Mohon agar dipertimbangkan hak untuk menghadiri tetap diberikan setidaknya selaku pengamat (observer).2. Mohon penjelasan bagaimana caranya bisa mengalihkan kepemilikan saham kalau orang tersebut tidak memiliki hak suara lagi di dalam RUPS? Mengingat di dalam RUPS perlu quorum suara. Mohon dipertimbangkan korelasinya dengan UUPT dan Anggaran Dasar.

Huruf c Cukup jelas

Mohon penjelasannya, apabila setelah melewati batas waktu yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak ada pihak pembeli, langkah apa yang dapat diambil oleh LJK?

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “penjelasan dalam daftar pemegang saham LJK” adalah penjelasan mengenai status Pihak Utama Pengendali yang mempunyai predikat Tidak Lulus sehingga saham yang dimiliki oleh Pihak Utama Pengendali tersebut menjadi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS, tidak menerima pembagian deviden.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf aYang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur mengenai Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

Huruf b Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.

Mohon agar dapat diperjelas pada ayat ini seharusnya LJK bukan hanya Bank.

b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS atau organ yang setara; dan

(3) Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus adalah PSP dari Bank yang berada dalam Penanganan/Penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) OJK dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara tersendiri apabila :

a. menurut penilaian OJK langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan LJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau

b. PSP harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada lebih dari 1 (satu) LJK.(5) Bank wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lama:

1) 1 (satu) tahun, bagi LJK selain Bank Syariah;

2) 6 (enam) bulan, bagi Bank Syariah,sejak ditetapkan Tidak Lulus.(2) LJK wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham LJK mengenai status Pihak Utama Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Pasal 16 Cukup jelas

Mohon kalimat diubah menjadi : Dalam hal adanya kewajiban pengalihan saham, jika sampai dengan batas waktu tidak ada pemegang saham lain yang bersedia untuk menerima pengalihan saham langkah apa yang dapat diberikan OJK sebagai alternative

Pasal 17Ayat (1)Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:1. Orang tuakandung/tiri/angkat;2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;3. Anak kandung/tiri/angkat;4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;5. Cucu kandung/tiri/angkat;6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;7. Suami/istri;8. Mertua;9. Besan;10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;11. Kakek/nenek dari suami/istri;12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:a. perorangan dan badan hukum;b. beberapa orang; atauc. beberapa badan hukum,yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan.

c. Dividen yang dapat dibayarkan kepada PSP paling banyak 10%; dan

d. Nama PSP yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 media massa yang mempunya peredaran luas.

Pasal 17(1) Perbuatan mengalihkan kepemilikan saham dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya.

(2) Dalam hal pengalihan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kelompok usaha dari Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan predikat Tidak Lulus, maka:

(1) Dalam hal pihak–pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka jangka waktu larangan kepada pihak yang bersangkutan ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan sahamnya.

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan PSP tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), maka khusus bagi PSP di Bank Syariah, ditambahkan juga konsekuensi berupa:

a. Hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS;

b. Hak suara PSP tidak diperhitungkan sebagai perhitungan kuorum atau tidaknya RUPS;

Huruf aCukup jelas.

Huruf bLarangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal LJK sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 18Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus pada ayat ini adalah bertindak mewakili LJK dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat LJK dan/atau mengambil keputusan yang mempengaruhi kondisi keuangan LJK.

Huruf bCukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan tindaklanjut yang harus dilakukan LJK pada ayat ini antara lain adalah penyelenggaraan RUPS atau yang setara bagi dana pensiun dan LJK berbadan hukum koperasi, serta pemberhentian Pejabat Eksekutif

Ayat (3)Jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung antara lain sejak penyelenggaraan RUPS atau yang setara bagi dana pensiun dan LJK berbadan hukum koperasi.

Sebaiknya jangka waktu dihitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan Pihak Utama Pengurus kepada Departemen terkait

Ayat (4)Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Ayat (5)Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Ayat (6)Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat atau Pejabat Eksekutif; dan

b. wajib berhenti sebagai Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat atau Pejabat Eksekutif;

(2) LJK wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari OJK;

(3) LJK wajib melaporkan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama Pengurus, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif.

(4) Dalam hal Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pejabat Eksekutif maka jangka waktu larangan kepada yang bersangkutan ditambah 20 (dua puluh) tahun.

a. Pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c;

b. LJK dilarang melakukan pencatatan atas pihak- pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham LJK; dan

c. Pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

Pasal 18(1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b:

(5) Pihak Utama Pengendali yang dengan sengaja membiarkan Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat, diberikan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun;

(6) Anggota Direksi Bank yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif, ditetapkan Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 20Ayat (1) Cukup jelas.

1. Menurut hemat kami, batas waktu Permohonan Peninjauan ulang predikat tidak lulus tidak mempunyai rujukan yang jelas2. Terdapat kesalahan pengetikan pasal 20 pada bagian penjelasan. Seharusnya pasal 19

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia antara lain pelaksanaan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Huruf d

Angka 1)Yang dimaksud dengan catatan negatif yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Angka 2) Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Menurut hemat kami, perlu ditambahkan ketentuan mengenai korespondensi untuk pengajuan permohonan peninjauan ulang predikat Tidak Lulus

(1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang predikat Tidak Lulus sebelum jangka waktu terlampaui apabila terdapat fakta, bukti, dan/atau data baru yang kuat dan relevan.

(2) Fakta, bukti, dan/atau data baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fakta, bukti, dan/atau data baru terkait ketidakhadiran dalam pemberian klarifikasi atau tanggapan;

b. keputusan pengadilan yang bersifat tetap yang menyatakan bahwa pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti menyebabkan pailit atau tidak terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b atau huruf c dan/atau Pasal 7 huruf b atau huruf f.

(7) Penetapan sanksi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran dari OJK sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja.(8) Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 19

Pasal 20

c. konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia; dan/atau

d. telah menjalani ¾ (tiga per empat) dari jangka waktu sanksi, dan yang bersangkutan:

1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan Tidak Lulus; dan

2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri di sektor jasa keuangan, dan komitmen tersebut direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan OJK.

(3) Penilaian atas permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III dan BAB IV.

Pasal 21 Cukup jelas.

1. seharusnya "….. Sebagaimana dimaksud Pasal 19"2. terdapat kesalahan pengetikan pasal 21 pada bagian penjelasan. Seharusnya pasal 20

Pasal 22Ayat (1)Cukup jelas

Terdapat kesalahan pengetikan pasal 22 pada bagian penjelasan. Seharusnya pasal 21

Ayat (2)OJK tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 23Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperlancar proses Penilaian Kembali

Terdapat kesalahan pengetikan pasal 23 pada bagian penjelasan. Seharusnya pasal 22

Pasal 24 Cukup jelas

Terdapat kesalahan pengetikan pasal 24 pada bagian penjelasan. Seharusnya pasal 23

Pasal 25Ayat (1) Cukup jelas.

Terdapat kesalahan pengetikan pasal 25 pada bagian penjelasan. Seharusnya pasal 24

Mohon penjelasannya, adakah kriteria pengganti sementara yang akan ditunjuk OJK ?

Ayat (2)Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban LJK untuk menyampaikan laporan.

Huruf a Cukup jelas.

OJK memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23Bank wajib mengungkapkan penjelasan mengenai status PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank Triwulanan dan Laporan Tahunan Bank.

BAB VIISANKSIPasal 24

Pasal 21(1) Hasil penilaian kembali bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh OJK dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan LJK.

(2) Dalam hal LJK, pihak-pihak yang dinilai dan pihak- pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memberitahukan hasil penilaian kembali kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 22Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat dan Pejabat Eksekutif wajib menyampaikan pengkinian alamat dan/atau pihak- pihak dalam rangka korespondensi.

(1) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi, berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. pemberhentian sebagai Pihak Utama Pengurus dan selanjutnya OJK menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan OJK.

(2) LJK yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan/atau Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar :

a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila LJK belum menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; atau

Huruf bCukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila LJK tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan.

(3) Pemegang saham Bank yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf c dan/atau Pasal 18 ayat (5), dikenakan sanksi:

a. sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bagi Bank selain Bank Syariah;

b. sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah; atau

c. sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagi LJK.

KETENTUAN PERALIHANPasal 25Pihak-pihak yang termasuk dalam DTL berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 12/23/PBI/2010 tanggal 29 desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia No 14/9/PBI/2012 tanggal 29 desember 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampun dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bagi Bank Syariah tetap dilarang menjadi Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif pada perbankan sampai dengan jangka waktu pelarangan berakhir.

Pasal 26

(4) Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris LJK yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi:

a. sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, bagi Bank selain Bank Syariah;

b. atau sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah; atau

c. sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagi LJK.

BAB VIII

Mohon ditambahkan referensi ke POJK No. 27 tahun 2016 sebagai point (e)

Kami menyarankan agar rujukan ayat atau pasalnya diperiksa lagi

Pasal 27 Cukup jelas.

(1) Terhadap proses penilaian kembali bagi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS LJK dan/atau Pejabat Eksekutif Bank yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan OJK ini maka proses penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada:a. Peraturan Bank Indonesia No 12/23/PBI/2010 tanggal 29 desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), bagi bank umum;b. Peraturan Bank Indonesia No 14/9/PBI/2012 tanggal 29 desember 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat, bagi BPR;c. Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampun dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan unit Usaha Syariah, bagi Bank Syariah;d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, DanaPensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan

Ketentuan pelaksanaan tentang penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pada LJK akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 28

(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lulus atau Tidak Lulus maka konsekuensi atas hasil penilaian mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

(3) Ketentuan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia No 12/23/PBI/2010 tanggal 29 desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), Peraturan Bank Indonesia No 14/9/PBI/2012 tanggal 29 desember 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampun dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan unit Usaha Syariah tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 27

Pasal 28 Cukup jelas.

Mohon kalimat diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebelumnya sudah dicabut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 29 Cukup jelas.

Dengan berlakunya Peraturan OJK ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 29 desember 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampun dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan unit Usaha Syariah, dan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29Peraturan OJK ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.