RPJM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2006 - 2011

Pemerintah Kota Balikpapani

KATA PENGANTAR

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah kedalam

Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Arah Kebijakan Keuangan

Daerah.

Dalam penyusunan RPJMD ini selain dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) juga mendapatkan masukan yang sangat berharga dari Rancangan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), sehingga akan lebih

terintegrasinya program-program teknis dan operasional dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2006-2011 diterbitkan,

maka RPJMD tersebut akan menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan acuan untuk

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan.

Disamping itu masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota

sebelum menetapkan Renstra SKPD harus segera menyesuaikan dengan Strategi Pembangunan

Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2006-2011.

Akhirnya tidak mengabaikan segala kekurangan yang ada baik materi maupun penyajiannya,

kiranya seluruh stakeholder yang nantinya akan menggunakan atau memanfaatkan RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2006-2011 sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan pembangunan

dapat memberikan saran dan pendapat yang bersifat konstruktif. Terima kasih.

Balikpapan, 2 Januari 2007

WALIKOTA BALIKPAPAN

T t d

H. IMDAAD HAMID, SE



DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH.......................................................................................

KATA PENGANTAR............................................................................................

DAFTAR ISI ..........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang............................................................................

B. Maksud dan Tujuan.....................................................................

C. Landasan Penyusunan.................................................................

D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan

lainnya.

E. Sistematika Penyusunan..............................................................

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

A. Geografi.....................................................................................

B. Perekonomian Daerah.................................................................

C. Sosial Budaya Daerah..................................................................

D. Sarana dan Prasaran.....................................................................

E. Pemerintahan Umum...................................................................

BAB III VISI DAN MISI

A. Visi Kota Balikpapan 2006 – 2011............................................

B. Misi Kota Balikpapan 2006 – 2011............................................

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH.

A. Strategi untuk mewujudkan Good Governance………………….

B. Strategi untuk mewujudkan Masyarakat Madani………………...

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah..........................................

B. Arah Pengelolaan Belanja Daerah................................................

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan....................................................

D. Kebijakan Umum Anggaran.......................................................

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM .

A. Arah Kebijakan Umum mengacu pada RPJP Kota Balikpapan

Tahun 2006-2026 ......................................................................

1-5

i

ii

1

1

1

2

2

3

4

9

14

19

26

26

28

29

30

33

33

34

36

B. Arah Kebijakan Strategis merupakan penjabaran secara

Operasional dari Visi dan Misi Kepala Daerah Periode Tahun

2006-2011.......

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

A. Program Pembangunan Daerah....................................................

B. Rencana Kerja.............................................................................

C. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Non Pegawai Serta

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Masing-

masing SKPD

(Terlampir)......................................................................

BAB VIII PENUTUP.......................................................................................

Lampiran-Lampiran

39

42

42

42

42

43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.64-249 Tahun 2006 dan Nomor

: 132.64-250 Tahun 2006, H. Imdaad Hamid, SE dan H.M.Rizal Effendi, SE telah diangkat sebagai

Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan untuk masa bhakti 2006–2011, sesuai dengan ketentuan

Pasal 5 dan 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, serta Pasal 150 dan 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus sudah menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu lima tahun masa jabatannya

sebagai penjabaran dari Visi dan Misi ketika pencalonan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah tanggal pelantikan. Oleh karena H. Imdaad Hamid, SE dan H.M. Rizal Effendi, SE telah

dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 30

Mei 2006, maka RPJMD sudah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya

pada tanggal 29 Agustus 2006.

Penyusunan RPJMD selain merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 serta memperhatikan RPJM Nasional/Propinsi,

sedangkan untuk sistematikanya berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJMD.

Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta indikasi

Kegiatan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan melihat hasil pembangunan periode

sebelumnya untuk dapat dilanjutkan pada periode berikutnya, dengan catatan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2006–2011 dilakukan secara partisipatif

melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur

pelaku kepentingan pembangunan di Kota Balikpapan (multi stakeholder).

2. RPJMD Kota Balikpapan juga disusun secara terencana, bertahap , terarah, terpadu,

menyeluruh, fleksibel dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai

kebutuhan kota.

3. Dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2006 - 2011 selain memuat Visi, Misi, dan Arah

Pembangunan Jangka Menengah, juga sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah

yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan

berorientasi ke masa depan.

B. Maksud dan Tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2006–2011

disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen Perencanaan Pembangunan lima tahunan

yang bertujuan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kota

Balikpapan.

C. Landasan Penyusunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan

Tahun 2006 – 2011 berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

6. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang

Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Balikpapan 2005 – 2015.

D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain.

Hubungan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dalam RPJMD Kota Balikpapan

sebagaiman Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2006-2011 mengacu pada RPJPD Tahun 2006-2026 dan

RPJM Nasional/Propinsi Kalimantan Timur.

2. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2006-2011 merupakan acuan utama Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan, memuat rancangan kerangka

pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan, baik

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun mendorong partisipasi masyarakat.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2005 – 2015 yang merupakan

Rencana Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan baik Pemerintah maupun

masyarakat dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan.

E. Sistematika Penyusunan.

Sistematikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Balikpapan Tahun 2006–2011 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pembahaan dan Penjabaran Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan

Penyusunan, Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

Penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Membahas dan menguraikan tentang Kondisi Geografis, Perekonomian Daerah, Sosial

Budaya Daerah, Prasarana dan Sarana Daerah, Pemerintahan Umum.

BAB III VISI DAN MISI

Membahas dan menjabarkan mengenai Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Masa

Bhakti Tahun 2006-2011.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Membahas dan menjabarkan tentang Strategi Pembangunan Daerah yang lebih

menekankan pada bagaimana mencapai Visi yaitu Good Governance dan Masyarakat

Madani.

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Membahas dan menjabarkan mengenai Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Daerah, Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah, Arah Kebijakan Pengelolaan

Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM

Membahas dan menjabarkan tentang Arah Kebijakan Umum Pembangunan dengan

menggunakan Indikator Indeks Pembangunan Manusia.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Membahas dan menjabarkan mengenai Program Pembangunan Daerah dan Rencana

Kerja yang meliputi :

a). Program SKPD, Program Lintas SKPD dan Program Kewilayahan

b). Rencana Kerja Kerangka Regulasi dan Rencana Kerja Kerangka Pendanaan.

BAB VIII PENUTUP

Membahas dan menjabarkan tentang Program-Program Transisi dan hal-hal mengenai

pemberlakuan Pemangkui Kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD serta dasar evaluasi

dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sebagai bagian yang integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pembangunan

yang dilaksanakan di Kota Balikpapan selaras dengan pembangunan nasional dengan menentukan

prioritas yang sesuai dengan kondisi Daerah. Karena memang masing-masing Daerah memiliki

karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda yang membedakan antara Daerah yang satu

dengan lainya, sehingga pelaksanaan pembangunan dan perkembangan hasil-hasil yang telah

dicapai pun juga berbeda. Untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi Daerah akan

disampaikan uraian yang meliputi Kondisi Geografis, Perekonomian Daerah, Sosial Budaya

Daerah, Sarana dan Prasarana Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

A. Geografi.

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 1o LS - 11o LS dan diantara 116o

50' BT - 117 5o BT dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makasar

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota

Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Secara Topografi Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/-

85% dengan jenis tanah podsolik merah kuning (haplik) dan lapisan topsoilnya tipis serta

struktur tanah mudah tererosi serta +/- 15% merupakan daerah dataran yang terletak di

sepanjang Pantai Timur dan Selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah Alluvial.

Sedangkan kawasan pinggiran kota banyak terdapat lembah dan rawa yang merupakan Daerah

Aliran Sungai Wain dan Manggar Besar.

Iklim di Kota Balikpapan termasuk dalam type iklim tropis basah dengan curah hujan

yang tinggi serta tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim

hujan. Adapun iklim di Kota Balikpapan sebagai berikut :

a. Balikpapan mempunyai kelembaban udara sekitar 85%

Kelembaban udara bulanan rata-rata pagi hari 88% dan siang hari 73%

Suhu Udara rata-rata siang hari 30,20 C, maksimum 32,50 C

Suhu Udara rata-rata malam hari 24,20 C, minimum 230 C

Suhu Udara rata-rata 27,850 C.

Perbedaan suhu rata-rata siang dan malam 70 C

b. Temperatur

Temperatur maksimum rata-rata bulanan 32,40 C

Temperatur minimum rata-rata bulanan 21,90 C

c. Tekanan Udara (atmospherric presure) 1.010,3 mb

d. Kecapatan Angin (wind velocity) 6

e. Curah Hujan (rainfalls) 2.914 mm

f. Penyinaran Matahari 48%.

Kota Balikpapan memiliki potensi sumber daya alam yang telah ditetapkan yang dapat

dilakukan budidaya maupun non budidaya. Yang dapat dilakukan budidaya antara lain kawasan

wilayah perkotaan dan sebagian kecil adalah wilayah pinggiran dengan kendala limitasi

pengelolaan wilayah, kawasan lainnya adalah potensi sumber daya laut dan pantai sesuai

dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yaitu sepanjang 4 mil dari garis pantai. Saat ini kawasan tersebut telah dilakukan kegiatan

pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan ruang hidup bagi

masyarakat sesuai dengan peruntukkan wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW). Kawasan wilayah perkotaan saat ini sangat dirasakan mengalami

tekanan yang berat terhadap daya dukung lingkungan sehubungan dengan tingginya aktivitas

pembangunan yang dilakukan sehingga menimbulkan dampak terjadinya banjir dan tanah

longsor. Sedangkan pada kawasan pantai sebagian telah dilakukan penguasaan dan okupasi

oleh masyarakat yang bila tidak dilakukan pengaturan akan menimbulkan kerusakan pada

ekosistem pantai.

Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa pada tahun 2004 luas lahan berdasarkan

jenis penggunaan lahan adalah sebagai berikut :



Permukiman dengan luas 5.578,50 Ha atau 10,65% terdiri dari Perumahan, Perusahaan,

Perkantoran, Pertokoan, Kawasan Pertamina, Bandara Sepinggan dan Lapangan Golf yang

pada umumnya berada pada kawasan perkotaan.

Pertanian dengan luas 9.133,75 Ha atau 18,65% yang terdiri dari Sawah, Kebun Campuran,

Kebun Kelapa, Karet, Tegalan, Ladang, Tambak dan Waduk yang pada umumnya berada

pada kawasan pinggiran (pedesaan).

Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Industri Kariangau

Hutan dengan luas 14.565,20 Ha atau 28,94% terdiri dari Hutan Belukar, Hutan Rawa dan

Kawasan Penghijauan.

Lain-lain dengan luas 21.053,24 atau 42,78% terdiri dari Semak, Alang-alang,

Danau/Genangan, Rawa Pasang Surut, Jalan, Saluran dan Sungai.

Selanjutnya untuk kawasan non budidaya sesuai yang ditetapkan oleh RTRW Kota

adalah dalam bentuk Hutan Lindung, Kawasan Lindung, Kawasan Hutan Mangrove, Kawasan

Hutan Kota dan Kawasan Daerah Aliran Sungai lainnya memang tidak dapat dilakukan

aktivitas pembangunan selain dari pada upaya untuk dapat melakukan pelestarian serta

konservasi terhadap lahan yang mengalami kerusakan.

B. Perekonomian Daerah.

Kondisi makro ekonomi kota Balikpapan selama 5 (lima) terakhir tahun 2001-2005

sebagaimana terlihat dari total nilai tambahan bruto yang berhasil diciptakan atau yang dikenal

dengan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) dihitung dengan Migas menunjukan

perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2001 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

sebesar Rp. 11.463.789,36 juta dan telah meningkat menjadi Rp.13.393.592,31 juta pada tahun

2005. Dengan demikian telah terjadi peningkatan rata-rata sebesar 3,16% per tahun. Sedangkan

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2001 Rp. 11.593.976,23 juta dan telah

meningkat menjadi Rp. 23.285.072,87 juta tahun 2005. Dengan demikian telah terjadi

peningkatan rata-rata sebesar 14,97% per tahun.

Sedangkan PDRB Kota Balikpapan tanpa Migas ADHB tahun 2001 sebesar

Rp.5.876.200,38 juta dan telah meningkat menjadi Rp. 9.389.773,89 juta pada tahun 2005.

Dengan demikian telah terjadi peningkatan rata-rata sebesar 9,83% per tahun. Untuk PDRB

Kota Balikpapan tanpa Migas dan ADHK pada tahun 2001 sebesar Rp. 5.374.517,10 juta telah

meningkat menjadi Rp.7.282.429,48 juta pada tahun 2005. Dengan demikian telah terjadi

peningkatan rata-rata sebesar 6,26% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2001-2005 jika dihitung dengan Migas

ADHK menunjukkan angka yang cukup berfluktuatif. Pada tahun 2001 sebesar 10,59%; tahun

2002 sebesar 4,64%; tahun 2003 sebesar 2,21%; tahun 2004 sebesar 5,91% dan tahun 2005

sebesar 3,16%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Balikpapan tahun 2001-2005 jika

dihitung dengan Migas mencapai rata-rata sebesar 4,24% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2001-2005 jika dihitung tanpa Migas

ADHK juga menunjukkan angka yang cukup berfluktuatif. Pada tahun 2001 sebesar 13,87%;

tahun 2002 sebesar 9,04%; tahun 2003 sebesar 9,87%; tahun 2004 sebesar 5,21% dan tahun

2005 sebesar 7,56%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Balikpapan tahun 2001-2005

jika dihitung tanpa Migas mencapai rata-rata sebesar 9,11% per tahun.

Pendapatan perkapita di Kota Balikpapan jika dihitung dengan Migas dan ADHB tahun

2001-2005 mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 sebesar Rp. 15.101.749,- tahun 2002

sebesar Rp. 16.797.762,- tahun 2003 sebesar Rp. 17.284.743,- tahun 2004 Rp.20.595.924 dan

tahun 2005 sebesar Rp. 25.816.806. Dengan demikian pendapatan perkapita Balikpapan jika

dihitung dengan Migas tahun 2001-2005 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,32%

pertahun.

Pendapatan perkapita di Kota Balikpapan jika dihitung tanpa Migas dan ADHB tahun

2001-2005 mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 sebesar Rp. 9.369.494,- tahun 2002

sebesar Rp. 9.957.244,- tahun 2003 sebesar Rp. 11.051.116,- tahun 2004 Rp.11.937.203 dan

tahun 2005 sebesar Rp. 13.324.562. Dengan demikian pendapatan perkapita Balikpapan jika

dihitung tanpa Migas tahun 2001-2005 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,30%

pertahun.

Sesuai dengan kondisi Kota Balikpapan yang sudah dikategorikan sebagai kota besar,

maka struktur ekonomi kota pun telah menunjukkan semakin meningkatnya peranan dari pada

Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air Bersih dan Bangunan) dan Sektor

Tersier (Perdagangan, Hotel, Restoran, Angkutan, Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa-

jasa). Pada tahun 2005 struktur ekonomi Kota Balikpapan jika dihitung dengan Migas

kontribusi Sektor Primer mencapai sebesar 7,32%, Sektor Sekunder 59,27% dan Sektor Tersier



33,42%. Sedangkan bila tanpa Migas maka peran Sektor Primer hanya mencapai 4,28%,

Sektor Sekunder 21,29% dan Sektor Tersier 74,42%.

Laju Inflasi di Kota Balikpapan untuk tahun 2001 sebesar 10,82% ; tahun 2002 sebesar

11,38% ; tahun 2003 sebesar 5,92% dan tahun 2004 sebesar 7,60%. Sedangkan untuk tahun

2005 inflasi Kota Balikpapan hanya sebesar 17,28 %.

Selanjutnya untuk kegiatan eksport dan import baik yang bersumber dari produk

industri, hasil hutan maupun hasil tambang lainnya yang dilaksanakan melalui Kota

Balikpapan khususnya eksport non migas tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan

angka yang cukup berfluktuatif. Pada tahun 2001 nilai eksport non migas melalui Balikpapan

sebesar US$ 347,335,631.70, tahun 2002 sebesar US$ 338,108,779.21, tahun 2003 sebesar

US$ 213,265,831.63, pada tahun 2004 sebesar US$ 217,088,326.03 dan pada tahun 2005

sebesar US $ 574.604.353,64. Dengan demikian pertumbuhan eksport non Migas melalui

Balikpapan tahun 2001-2005 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,4% pertahun.

Dimana komoditi eksport melalui Balikpapan terdiri dari 83 jenis komoditi dengan 51 negara

tujuan eksport.

Mengenai investasi yang dilakukan di Kota Balikpapan juga telah dapat dilihat sesuai

dengan prediksi dengan semakin meningkatnya peranan sektor swasta dibandingkan dengan

sektor pemerintah atau secara proporsional kontribusi pembiayaan pembangunan adalah

Pemerintah 25 - 26% dan Swasta 74 - 75%.

Jumlah investasi yang dilakukan di Kota Balikpapan pada tahun 2001 sebesar

Rp.4.235.547.560.000,- terdiri dari investasi pemerintah sebagaimana tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBD Propinsi dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlokasi di Balikpapan sebesar

Rp.458.813.204.002,93 dan investasi swasta sebesar Rp.3.776.734.359.997,07. Pada tahun

2005 jumlah investasi telah meningkat menjadi sebesar Rp.5.475.508.850.000,- yang terdiri

dari investasi pemerintah Rp. 704.022.670.388,72 dan investasi swasta sebesar Rp.

4.753.486.179.611,28. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan investasi swasta

memang ada kecenderungan untuk selalu meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan

investasi pemerintah.

Uraian tentang investasi Pemerintah khususnya diperinci per sumber dana (PAD, Dana

Perimbangan dan sumber penerimaan Daerah lainnya) dari tahun 2001 – 2005 dapat diuraikan

bahwa realisasi Pendapatan Daerah dalam tahun 2001 sebesar Rp.392.919.780.411,93 terdiri

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.36.905.516.110,27 (9,39%), sedangkan yang berasal

dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp. 356.014.264.301,66 (90,61%). Demikian pula

dalam tahun 2002 realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.

562.874.021.371,18 yang terdiri dari PAD Rp.49.095.082.606,71 (8,72%) dan berasal dari

Dana Perimbangan Rp.513.778.938.764,37 (91,28 %). Selanjutnya pada tahun 2003

Pendapatan Daerah mencapai Rp.618.120.431.737,18 yang terdiri dari PAD mencapai nilai

sebesar Rp. 59.605.481.087,45 (9,64%) dan dari Dana Perimbangan sebesar

Rp.558.514.950.649,73 (90,36%). Dalam tahun 2004 Pendapatan Daerah sebesar

Rp.567.972.037.276,68 yang terdiri dari PAD Rp.67.383.396.802,18 (11,86%) dan berasal dari

Dana Perimbangan sebesar Rp.500.588.639.474,50 (88,14%). Sedangkan Pendapatan Daerah

dalam tahun 2005 mencapai sebesar Rp. 763.173.211.140,72 terdiri dari PAD sebesar Rp.

78.725.952.557,39 (10,32%), Dana Perimbangan sebesar Rp. 672.855.525.949,00 (88,16%) dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 11.591.732.634,33 (1,52 %). Dari kondisi

Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana disebutkan

diatas, maka ada pertumbuhan pendapatan Kota Balikpapan rata-rata per tahun sebesar 20,85%

dan rata-rata pertumbuhan PAD per tahun sebesar 19,82% sedangkan rata-rata pertumbuhan

Dana Perimbangan per tahun sebesar 17,25%.

Sedangkan mengenai Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah diarahkan

kepada perkuatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang akan datang agar tidak lagi

tergantung pada industri Migas dan perkuatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi

kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu pengangguran melalui

penciptaan lapangan kerja

Sejak awal Pemerintah Kota sudah menyadari bahwa dalam jangka panjang Balikpapan

tidak dapat sepenuhnya bergantung kepada Industri Migas, karena merupakan Sumber Daya

Alam yang tidak terbaharui (non renewable). Pemerintah Kota Balikpapan harus mencari

alternatif sebagai basis ekonomi yang baru untuk jangka panjang yaitu Sektor Industri Non

Migas yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi (manufacture)

yang berbasis pada bahan baku lokal (local resource base).

Mengenai proyeksi kinerja makro ekonomi Kota Balikpapan tahun 2006-2011 yang

terdiri dari pertumbuhan ekonomi, PDRB dan kebutuhan investasi dapat diproyeksikan

sebagaimana tabel-tabel dibawah ini.



Tabel 1

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2006-2011

PERTUMBUHAN EKONOMI (%)TAHUN TOTAL TANPA MIGAS2006 *** 5,42 6,902007 *** 4,71 5,452008 *** 6,12 8,022009 *** 5,46 6,902010 *** 5,48 6,842011*** 4,06 5,37

Sumber Data : Bappeda Kota Balikpapan dan BPS Kota Balikpapan

Keterangan : *** Angka Proyeksi

Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun kedepan masih berkisar

kurang dari 6,50 % dengan Migas sedangkan tanpa Migas cenderung mengalami kenaikan

yang sangat besar sampai dengan 8,02 %. Hal ini menunjukan bahwa perekonomian

masyarakat akan mengalami peningkatan yang sangat baik.

Demikian pula halnya dengan pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan dari tahun 2006-

2011 mengalami kenaikan yang cukup pesat baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun

atas dasar harga konstan (ADHK). Untuk mendapatkan gambaran proyeksi tersebut dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2

PDRB KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2006-2011

SECARA TOTAL DAN TANPA MIGAS ADHB MAUPUN ADHK.

PDRB TOTAL PDRB TANPA MIGASTAHUNADHB ADHK ADHB ADHK

2006 *** 23.662.804,23 14.119.503,87 10.577.570,62 7.784.924,932007 *** 26.460.129,04 14.783.944,57 11.602.490,66 8.209.202,322008 *** 29.589.661,08 15.689.186,46 13.066.082,94 8.867.436,082009 *** 33.073.646,87 16.546.489,45 14.584.454,05 9.479.327,972010 *** 37.202.724,92 17.453.941,74 16.338.402,15 10.127.471,632011*** 41.131.392,92 18.162.124,34 17.970.783,87 10.671.629,99

Sumber Data : Bappeda Kota Balikpapan dan BPS Kota Balikpapan


Sedangkan proyeksi tentang kebutuhan investasi dalam 5 (lima) tahun yang akan datang

yaitu tahun 2006-2011 dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3

KEBUTUHAN INVESTASI PEMERINTAH DAN SWASTA

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2006-2011

Tahun Total Investasi(Rupiah)

Investasi Pemerintah(Rupiah)

Investasi Swasta(Rupiah)

2006*** 3.878.848.020.000,00 1.151.806.293.956,82 2.727.041.726.043.182007*** 4.401.733.830.000,00 1.254.777.776.636,56 3.146.956.053.363,442008*** 6.834.660.560.000,00 1.366.954.909.867,87 5.467.705.650.132,132009*** 6.980.570.730.000,00 1.489.160.678.810,06 5.491.410.051.189,942010*** 8.124.143.930.000,00 1.662.291.643.495,67 6.501.852.286.504,332011*** 8.805.399.290.000,00 1.767.324.516.424,19 7.038.074.773.575,81

Sumber Data : BPS Kota Balikpapan dan Bappeda Kota Balikpapan


Total investasi adalah kebutuhan investasi ADHB berdasarkan PDRB tanpa migas dan ADHK.

Investasi Pemerintah Tahun 2001-2005 adalah angka realisasi

Adapun mengenai tingkat pelayanan Pemerintah Kota di bidang ekonomi dapat dilihat

pada uraian masing-masing sektor dibidang ekonomi sebagai berikut :

1. Industri

Letak Kota Balikpapan yang strategis dan merupakan pintu gerbang Propinsi

Kalimantan Timur, juga berfungsi sebagai kota kolektor dan distributor yang memiliki

potensi untuk menarik minat investor untuk melakukan penamanan modal pada sektor

industri seperti pengolahan tambang dan migas maupun industri ikutan lainnya yang tidak

hanya melibatkan kalangan industri besar tetapi juga dari industri kecil. Oleh karenanya

sektor industri dapat memberikan kontribusi yang penting didalam pembentukan PDRB

Kota Balikpapan pada setiap tahunnya, selain sektor ekonomi yang lain seperti

perdagangan, dan lembaga keuangan serta sektor jasa lainnya.

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Balikpapan baik formal maupun

non formal dari tahun 2001 – 2005 dapat dijelaskan bahwa untuk yang formal, jumlah unit

usaha pada tahun 2001 sebesar 485 unit dengan tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak

6.759 orang, dengan nilai produksi sebesar Rp. 2,078 Milyar dan nilai investasi sebesar Rp

15,802 Milyar. Sedangkan pada tahun 2005 telah meningkat yaitu jumlah unit usaha

sebanyak 620 unit dengan tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 9.023 orang, dengan

nilai produksi sebesar Rp. 555,75 Milyar dan nilai investasi sebesar Rp 271,30 Milyar



Untuk sektor non formal, jumlah unit usaha pada tahun 2001 sebanyak 2.472 unit

dengan tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 8.265 orang, dengan nilai produksi

sebesar Rp. 2,334 Milyar dan nilai investasi sebesar Rp 52,65 Milyar. Sedangkan pada

tahun 2005 telah meningkat yaitu jumlah unit usaha sebanyak 2.589 unit dengan tenaga

kerja yang dapat diserap sebanyak 8.940 orang, dengan nilai produksi sebesar Rp. 77,17

Milyar dan nilai investasi sebesar 61,65 Milyar.

Dari data tersebut diperoleh ganbaran bahwa perkembangan industri kecil dan

menengah telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah unit

usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai produksi maupun nilai investasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah dengan membangun

kawasan industri untuk pengelompokan usaha industri, yaitu di Kawasan Industri Kecil

Somber (KIKS) yang pada tahap pertama diperuntukkan bagi para produsen industri tahu

tempe yang selama ini tersebar diseluruh wilayah kota, sedangkan untuk jangka menngah

dan panjang dengan membangun Kawasan Industri Kariangau (KIK) untuk industri

pengolahan atau manufactur yang diharapkan juga akan memperkuat struktur ekonomi

Balikpapan pada masa yang akan datang.

2. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kota Balikpapan merupakan salah satu sektor yang

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembentukan PDRB Kota Balikpapan, hal

ini dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan aktifitasnya yang sangat pesat

berupa pembangunan pusat-pusat perbelanjaan yang modern maupun semi modern di Kota

Balikpapan seperti Plaza Balikpapan, Mall Fantasi dan Plaza Muara Rapak dan sedang

dalam tahap pembangunan adalah Pasar Baru Square dan Balikpapan Super Blok, serta

yang masih dalam tahap persiapan pembangunan adalah bangunan pengganti Shopping

Center Kebun Sayur di Kecamatan Balikpapan Barat yang terbakar pada tahun 2004 yang

lalu dan Pasar Induk. Disamping itu ada pasar tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah

Kota Balikpapan yang tersebar diseluruh wilayah Kota untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam berbelanja untuk keperluan sehari-hari.

Guna memperoleh gambaran terhadap keberadaan fasilitas perdagangan di Kota

Balikpapan pada tahun 2005 dapat disampaikan bahwa untuk pasar tradisionil skala kota

berjumlah 6 unit, pasar lokal 4 unit, pasar regional 1 unit, pasar swalayan 5 unit, pasar

grosir 1 unit dan mall /plaza 4 unit.

Barang-barang yang menjadi komoditi perdagangan di Kota Balikpapan sebahagian

besar berasal dari luar kota Balikpapan baik dari pulau Jawa maupun Sulawesi, sedangkan

yang berasal dari Kalimantan Timur dan Balikpapan sendiri masih terbatas.

Jumlah perusahaan dagang di Kota Balikpapan pada tahun 2005 sebanyak 10.458 unit

usaha dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 1,244 trilyun dan menyerap tenaga kerja

sebanyak 70.271 orang.

3. Sumber Daya Energi

Sumber Daya Energi yang dimanfaatkan di Kota Balikpapan adalah energi listrik serta

minyak dan gas. Energi listrik digunakan untuk keperluan industri dan rumah tangga

sedangkan untuk minyak dan gas selain untuk rumah tangga dan industri juga dimanfaatkan

untuk sarana transportasi baik darat, laut maupun udara.

Sumber daya energi listrik khususnya listrik dipasok melalui PLN dalam jumlah yang

terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk Kota Balikpapan pada umumnya, hal ini

dapat dilihat dari kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan tenaga listrik mengakibatkan

sering dilakukan pemadaman secara bergiliran. PLN Kota Balikpapan saat ini hanya

mampu menyediakan kapasitas terpasang sebesar 42 MW yang berasal dari mesin PLN

yang sudah tua dan generator set milik Pemerintah Kota Balikpapan yang disewa oleh

PLN, sedangkan kebutuhan masyarakat Balikpapan pada saat jam puncak sekitar 72,5 MW

kekurangannya dipasok dari interkoneksi sistem Mahakam. Akhir-akhir ini pasokan dari

interkoneksi sistem Mahakam seringkali mengalami penurunan karena Pembangkit Listrik

Tanjung Batu kekurangan pasokan gas sehingga bahan bakarnya diganti dengan BBM -

Solar dan pada kondisi seperti ini kinerja mesin untuk membangkitkan listrik tidak optimal

(turun) selain itu juga karena ada perbaikan rutin, sehingga untuk Kota Balikpapan hanya

bisa diberikan pasokan sebesar 15 MW.

Saat ini jumlah pelanggan di Kota Balikpapan telah mencapai sebanyak 97.460

pelanggan dan masih terdapat daftar tunggu calon pelanggan yang memerlukan listrik

sebanyak 30 MW dengan demikian untuk Kota Balikpapan pada saat ini memang dalam

kondisi kekurangan pasokan tenaga listrik yang segera memerlukan pemecahan.



Kebutuhan energi yang lain untuk Kota Balikpapan adalah energi minyak dan gas

untuk keperluan transport baik darat, laut dan udara serta keperluan gas untuk rumah

tangga yang pada saat ini masih dalam tahap kecukupan karena keberadaan kilang BBM di

Balikpapan. Namun demikian dengan pertumbuhan kota serta kegiatan masyarakat pada

umumnya kebutuhan akan energi minyak dan gas ini cenderung terus meningkat pada masa

yang akan datang.

4. Pertanian

Walaupun Balikpapan secara administratif merupakan kota, namun karena wilayahnya

juga terdapat kawasan pedesaan maka terdapat pula areal pertanian meskipun dalam skala

yang relatif kecil, namun demikian sektor pertanian khususnya tanaman pangan juga telah

mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kota Balikpapan

dilaksanakan guna meningkatkan produksi, peningkatan pendapatan petani, penciptaan

lapangan kerja serta menjaga dan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan

lingkungan hidup dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Sebagai gambaran tentang kegiatan tanaman pangan di Kota Balikpapan pada tahun

2005 yaitu untuk tanaman padi dengan luas tanam hanya seluas 41 ha, dengan luas panen

50 ha dan jumlah produksi sebanyak 187 ton atau produktivitas lahan rata-rata sebesar 3,7

ton/ha/tahun. Untuk palawija dengan luas tanam 500 ha, dengan luas panen 522 ha dan

jumlah produksi 8.985 ton, kemudian untuk sayur-sayuran dengan luas tanam 1.130 ha dan

luas panen 1.730 ha serta produksi 22.495 ton.

Sedangkan untuk buah-buahan dengan luas tanam 2.250 ha, luas panen 1.308 ha dan

jumlah produksi 20.220 ton yang merupakan buah-buahan lokal khas Kalimantan seperti

rambutan, lai, durian, langsat, nenas dan sebagainya.

Perkembangan di sektor pertanian tanaman pangan ini untuk tanaman padi dan

palawija baik luas tanam maupun produksi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun

sebelumnya sedangkan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi usaha di sektor tanaman pangan ini adalah keterbatasan

modal petani, keberadaan yang jauh dari sumber air (tidak ada saluran irigasi tehnis karena

kontur tanah yang berbukit-bukit), lahan yang diusahakan bukan milik sendiri dan pada

umumnya pertanian bukan merupakan sumber pendapatan utama keluarga, karena ada

pekerjaan sambilan yang lain.

5. Perkebunan

Sebagaimana usaha disektor pertanian maka usaha disektor perkebunan di Kota

Balikpapan juga dalam areal yang terbatas, perbedaannya untuk perkebunan dilaksanakan

dengan tanaman keras yang berdimensi jangka panjang dengan hasil komoditi yang dapat

dijual keluar kota Balikpapan, bahkan untuk komoditi ekspor yang komoditinya cukup

bervariasi.

Perkembangan luas areal perkebunan dan jumlah produksi dapat diketahui dari

perbandingan antara tahun 2001 dan 2005 dapat diketahui yaitu pada tahun 2001 untuk

tanaman karet dengan luas areal 1.110 ha dengan produksi sebanyak 107,70 ton, untuk

kelapa dengan luas areal 1.683,5 ha dengan produksi 2.043,6 ha, untuk kopi luas areal 112

ha dengan produksi 23 ton, lada dengan luas areal 111,5 ha dengan produksi 22,2 ton,

cengkeh 36 ha dengan produksi 0,8 ton, kakao dengan luas areal 25 ha dengan produksi

0,80 ton, kemiri dengan luas areal 98,75 ha dengan produksi 70,40 ton dan lainnya luas

areal 150 ha dengan produksi 58,40 ton. Pada tahun 2005 rata-rata mengalami kenaikan

walaupun relatif kecil yaitu untuk tanaman karet dengan luas areal 1.660 ha dengan

produksi sebanyak 360,5 ton, untuk kelapa dengan luas areal 1.700 ha dengan produksi

1.628 ton, untuk kopi luas areal 170,75 dengan produksi 6,17 ton, lada dengan luas areal

120,5 ha dengan produksi 49,26 ton, cengkeh 50 dengan produksi 0,63 ton, kakao dengan

luas areal 33,50 ha dengan produksi 4,13 ton, kemiri dengan luas areal 103,75 ha dengan

produksi 96,2 ton dan lainnya luas areal 164,77 ha dengan produksi 242,62 ton.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan sektor perkebunan ini adalah

keterbatasan produktivitas lahan yang disebabkan oleh kualitas lahan yang kurang baik

karena lahan yang ada didominasi oleh jenis tanah podzolik merah kuning I dengan kondisi

topografi yang bergelombang, keterbatasan lahan untuk pengembangan sehubungan dengan

adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan keterbatasan ketrampilan yang

dimiliki oleh petani.



6. Peternakan.

Pengembangan usaha peternakan di Kota Balikpapan ditujukan untuk menyediakan

protein hewani guna perbaikan gizi masyarakat yang berasal dari daging, telor serta mampu

mendukung pengembangan ekspor melalui pembinaan kemampuan produksi, penggunaan

teknologi maju dan efisiensi usaha guna mendorong peningkatan pendapatan dan perluasan

kesempatan kerja serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk memperoleh

manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan produksi ternak dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan.

Perkembangan populasi ternak di Kota Balikpapan sangat fluktuasi yaitu setiap jenis

ternak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mengalami penurunan dan peningkatan

populasi. Dan selanjutnya perkembangan produksi daging di Kota Balikpapan dari tahun

2001 sampai dengan tahun 2005 perkembangan berfluktuasi akan tetapi kalau dilihat dari

total produksi ternak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yang paling banyak

produksinya adalah ayam pedaging dimana pada tahun 2005 sebanyak 7.650 ton, kemudian

sapi sebanyak 1.645 ton, dan Kambing sebanyak 79 ton. Rata-rata peningkatan produksi

Ayam pedaging adalah 0,01%, daging sapi meningkat 0,18%, dan kambing produksi

dagingnya meningkat 1,0%.

Perkembangan produksi peternakan di Balikpapan memang relatif stabil meskipun

beberapa mengalami penurunan, hal tersebut karena kebutuhan ternak di Balikpapan belum

sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi lokal dan masih didatangkan dari luar Daerah,

sehingga ada persaingan harga yang menyebabkan produksi lokal relatif stabil.

7. Perikanan dan Kelautan

Kota Balikpapan memiliki luas wilayah sekitar 503,30 KM2, dengan potensi perikanan

tangkap seluas 337.805 KM2 yang membentang disepanjang Selat Makassar dan Laut

Sulawesi, sedangkan potensi perikanan budidaya tambak seluas 905 Ha, yang tersebar

pada 2 (dua) Kecamatan yaitu Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat, serta potensi

budidaya kolam seluas 100 Ha dan masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya tambak/kolam sebagaimana

tersebut diatas, ditunjang oleh 1.399 unit armada kapal dan 7.069 unit alat tangkap ikan

serta sumberdaya manusia perikanan dan kelautan sebanyak 9.476 orang, teridi dari 5.822

orang nelayan, 812 petambak, 162 orang pembudidaya kolam dan 2.680 orang dibidang

pengolahan hasil perikanan.

Sedangkan Produksi Perikanan dan Kelautan Kota Balikpapan secara total tahun 2001

sebesar 13.424,67 ton dan dari total produksi ini masih didominasi oleh perikanan tangkap

laut yaitu 12.788 ton atau 95,3% diantaranya merupakan hasil tangkapan laut, sisanya

sebesar 629,94 ton atau 4,5% hasil budidaya di tambak dan 6,73.ton atau 0.05% merupakan

kontribusi hasil budidaya air tawar (kolam). Demikian halnya pada tahun 2004 juga masih

didominasi oleh perikanan tangkap laut yaitu 13.635 ton atau 95,3% diantaranya merupakan

hasil tangkapan laut, sisanya sebesar 853,95 ton atau 4,5% hasil budidaya di tambak dan

9,17 .ton atau 0.05% merupakan kontribusi hasil budidaya air tawar (kolam).

Realiasi eksport bidang perikanan dan kelautan Kota Balikpapan pada tahun 2005

sebanyak 3.452,90 kg , dan kemudian turun sebesar 3,45%. Konsumsi per kapita

mengalami kenaikan sebesar 13.635 Kg/tahun atau 8,56%. Sedangkan ketersediaan sarana

penangkapan (kapal dan alat tangkap ) naik masing-masing menjadi sebesar 3,74% dan

16,51%, dibanding keadaan tahun 2001. Ini berarti bahwa upaya-upaya yang dilakukan

melalui program-program yang direncanakan telah mampu memberikan kontribusi positif

bagi pembangunan perikanan dan kelautan Kota Balikpapan.

Disamping potensi tersebut diatas masih terdapat sumberdaya pesisir, laut da pulau-

pulau kecil mencakup terumbu karang yang terbentang mulai dari Stal Kuda sampai

disepanjang Pantai Teritip, padang lamun seluas +/- 15 ha (Balikpapan Barat seluas 10 ha

dan Balikpapan Timur 5 ha) dan mangrove +/- 2.160 ha (Balikpapan Barat 1.810 ha dan

Balikpapan Timur 350 ha) sementara itu pulau-pulau kecil sebanyak 7 buah.

Pengembangan dan pemanfaatan pesisir laut dan pulau-pulau kecil dewasa ini masih

terbatas pada sarana dan prasarana seperti PPI/TPI sebanyak 3 (tiga) unit, rumpon alat bantu

tangkap 193 unit, wisata bahari (Pantai Manggar dan Lamaru), kanalisasi areal pertambakan

sepanjang 8 KM, Balai Benih (air laut dan tawar) milik Pemerintah sebanyak 1 unit dan

milik Swasta sebanyak 11 unit.

Potensi pasca panen pemasaran hasil untuk eksport atau antar pulau sebanyak 80

perusahaan, dan pemberian sertifikasi terhadap mutu hasil masih dilakukan oleh Pemerintah

Propinsi Kalimantan Timur karena Balikpapan belum mempunyai laboratorium.



Dibidang pengawasan serta pengendalian kelautan dan perikanan terdapat untuk

sementara ini didukung kapal dari Departemen Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 unit,

Satuan Polairud sebanyak 2 unit dan Angkat Laut sebanyak 8 unit.

C. Sosial Budaya Daerah

Pengembangan Sosial Budaya di Kota Balikpapan didalam prioritas pembangunan lebih

ditekankan pada bidang Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu dari 4 (Empat)

prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Kebijakan Pengembangan Kualitas Sumber Daya

Manusia dilaksanakan melalui Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, baik secara alami

maupun dari factor migrasi, Peningkatan Mutu Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan

Masyarakat termasuk subsidi dalam pelaksanaan Jaminan pemeliharaan pelayanaan kesehatan

masyarakat yang merupakan cikal bakal bagi terselenggaranya asuransi kesehatan yang

berbasis masyarakat, Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Penghayatan dan Pengamalan

nilai/norma Agama dalam Kehidupan bermasyarakat, Pengembangan Kualitas Pemuda dan

Olahraga, Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja serta Melaksanakan Program

Penanggulangan Kemiskinan.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000

adalah 406.457 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,74 %. Pada tahun

2005 jumlah penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan berdasarkan

registrasi manajemen kependudukan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Balikpapan sampai 31 Desember 2005 adalah sebanyak 554.437 Jiwa. Dengan demikian

selama kurun waktu 2000-2005 pertumbuhan penduduk Balikpapan dalam 5 (lima) tahun

bertambah sebanyak 147.980 jiwa, rata-rata sebesar 29.596 jiwa atau 4,95% per tahun.

Sedangkan jumlah Warganegara Asing yang berdomisili di Kota Balikpapan sebanyak

1.168 jiwa, populasi orang asing tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari tahun

2001 yang berjumlah sebanyak 1.215 jiwa.

Dengan wilayah seluas 503,30 KM2, dan jumlah penduduk sebanyak 554.437 Jiwa,

maka rata-rata kepadatan penduduk Kota Balikpapan adalah 1.101 jiwa/Km2. Sebagian

besar penduduk terkonsentrasi di kawasan perkotaan dengan kepadatan mencapai

33.644,42 jiwa/KM2, sementara di kawasan yang merupakan pinggiran kota (pedesaan)

kepadatan penduduk hanya sekitar 141,24 jiwa/KM2.

Melihat perkembangan penduduk yang kian meningkat setiap tahun, maka untuk

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan

menetapkan kebijakan di bidang kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Manajemen

Kependudukan, selain itu juga menggalakan programKB dalam upaya menekan laju

pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh factor alami. Sasaran yang akan dicapai

dalam hal pengendalian penduduk yakni untuk menekan penduduk pendatang atau migrasi

yang masuk ke Kota Balikpapan dan juga menekan angka kelahiran, sehingga dapat

mencegah masalah sosial kemasyarakatan serta demi terjaminnya daya dukung lahan dan

lingkungan hidup. Dengan demikian maka orang Balikpapanan memiliki kesempatan yang

banyak untuk ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu menjadi “Lokomotif”

pembangunan bagi Kota Balikpapan, selain merupakan salah satu kekuatan yang efektif dan

produktif bagi pembangunan Kota secara keseluruhan.

2. Pendidikan

Keadaan Pendidikan di Kota Balikpapan dapat dilihat dari data jumlah sekolah, jumlah

guru dan jumlah murid dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD/MI sampai dengan

Perguruan Tinggi. Dari data yang diperoleh pada tahun ajaran 2005/2006 menunjukkan

bahwa untuk SD/MI jumlahnya mencapai 198 unit sekolah, guru 2.406 orang serta murid

57.619 orang. Untuk jenjang SLTP/MTs sebanyak 59 unit sekolah, guru 1.727 orang dan

murid 24.368 orang, sedangkan untuk SMA/SMK/MA dengan jumlah mencapai 50 unit

sekolah, guru 1.490 orang dan murid 20.348 orang.

Selanjutnya untuk kondisi proses belajar-mengajar di sekolah (kondisi rata-rata antara

sekolah negeri dan swasta) yang dilihat dari perbandingan antara jumlah guru dan murid di

sekolah dapat diketahui untuk tingkat SD/MI perbandingannya yaitu 1 : 25, untuk

SLTP/MTs 1 : 14, serta untuk SMA/SMK/MA 1 : 14, dengan demikian dapat dikatakan

bahwa perbandingan antara jumlah guru dan murid di Kota Balikpapan cukup baik karena

jumlah guru yang cukup memadai untuk mengajar murid.

Sedangkan untuk cakupan yang diwujudkan dalam bentuk Angka Partisipasi Kasar

(APK) atau perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu

dengan penduduk kelompok usia sekolah yang dinyatakan dengan persentase (%), yang

jumlah kelompok usia tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu SD (7 - 12



tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SLTA (16 - 18 tahun). Semakin tinggi APK berarti

semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah, atau semakin banyak

anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena usia siswa pada jenjang pendidikan tertentu

dapat tidak sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Data APK di Kota Balikpapan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa untuk tingkat

SD/MI mencapai 106,57%, tingkat SLTP/MTs 98,50% dan tingkat SMA/SMK/MA

mencapai 96,68%. Dengan demikian di Kota Balikpapan pelaksanaan program Wajib

Belajar 9 tahun untuk pendidikan dasar telah hampir mencapai sesuai target nasional,

sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA masih perlu dilakukan upaya agar dapat

mencapai angka pertisipasi yang lebih tinggi lagi.

Sedangkan Perguruan Tinggi di Kota Balikpapan terdapat sebanyak 16 Perguruan

Tinggi yang terdiri dari Universitas/Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

Srata 1 (S1) sebanyak 9 instansi yaitu Universitas Tridharma, Universitas Balikpapan,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Sekolah Tinggi Informatika dan Komunikasi,

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Khaldun, Sekolah Tinggi Teknik Migas, Sekolah Tinggi

Ilmu Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Cholil dan Sekolah Tinggi

Akutansi Negeri. Yang menyelenggarakan pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 7

Perguruan Tinggi yaitu Akademi Akuntansi Balikpapan, 2 (dua) Akademi Sekretaris

Manajemen Indonesia Balikpapan, Akademi Bahasa Asing, Akademi Kebidanan, Akademi

Manajemen Informatika dan Komputer, serta Politeknik Balikpapan. Jumlah Mahasiswa

seluruhnya 4.641 orang dan Dosen 1.105 orang yang dikelola oleh swasta terkecuali untuk

Politeknik yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan, dan Sekolah

Tinggi Akutansi Negera drikelola oleh Depertemen Keuangan Cq Direktorat Pajak.

Dibandingkan dengan jumlah lulusan SMU/SMK/MA maka jumlah Mahasiswa yang

berkuliah di Kota Balikpapan memang relatif kecil karena pada umumnya para lulusan

SMU/SMK/MA melanjutkan pendidikan tingginya pada Perguruan Tinggi diluar Kota

Balikpapan seperti di Samarinda, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Malang, Yogyakarta,

Bandung, Jakarta, dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Selama ini lulusan Perguruan Tinggi di Balikpapan sudah cukup bisa memberikan

kontribusi terhadap kebutuhan lapangan kerja di Kota Balikpapan, namun belum mampu

bersaing untuk memperoleh posisi khususnya dibidang teknik (engineering) dengan para

lulusan perguruan tinggi khususnya yang berada di pulau Jawa.

3. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kota Balikpapan pada tahun 2001 sebanyak 174.444 orang,

telah meningkat menjadi 215.261 orang pada tahun 2005, dengan demikian mengalami

pertumbuhan rata-rata 4,67% pertahun. Dari jumlah tersebut angkatan kerja yang bekerja

pada tahun 2001 mencapai 160.353 orang, sedangkan pada tahun 2005 angkatan kerja yang

bekerja mencapai 190.271 orang. Dengan demikian jumlah pencari kerja pada tahun 2001

mencapai 14.091 orang dan telah meningkat menjadi 24.990 orang pada tahun 2005, atau

mengalami kenaikan rata-rata 15,46% pertahun. Kenaikan tersebut selain disebabkan oleh

semakin meningkatnya angkatan kerja juga dengan semakin baiknya penyelenggaraan

sistem informasi ketenagakerjaan pada Kantor Tenaga Kerja Balikpapan sehingga tenaga

kerja yang melaporkan keberadaannya dalam rangka mencari pekerjaan telah tertata dengan

baik pada Kantor Tenaga Kerja Kota Balikpapan.

Jumlah pencari kerja tersebut jika diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan yaitu

pada tahun 2001 pendidikan SD/MI sebanyak 3.876 orang atau 15,5%, pendidikan SLTP

dan SLTA sebanyak 18.812 orang atau 75,3% dan Perguruan Tinggi sebanyak 2.302 orang

atau 9,2%. Dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa sebagian besar para pencari kerja

adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA yang

kecenderungannya dari tahun ke tahun terus semakin meningkat.

Selanjutnya mengenai data orang yang sedang bekerja menurut lapangan usaha dapat

disampaikan bahwa pada tahun 2001 jumlah orang yang bekerja sebanyak 160.353 orang,

yang bekerja pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restauran sebanyak 54.302 orang

atau 33,9% kemudian dibidang jasa-jasa lainnya sebanyak 37.450 orang atau 23,4%,

bangunan sebanyak 15.661 orang atau 9,77%, industri sebanyak 15.491 orang atau 9,66%

dan sektor angkutan/komunikasi sebanyak 14.639 orang atau 9,13%, sedangkan lainnya

bekerja pada sektor pertanian, pertambangan, bank dan lembaga keuangannya lainnya.



Sedangkan mengenai data orang yang sedang bekerja menurut lapangan usaha dapat

disampaikan bahwa pada tahun 2005 jumlah orang yang bekerja sebanyak 190.271 orang,

yang bekerja pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restauran 63.005 orang atau

33,11% kemudian dibidang jasa-jasa lainnya sebanyak 32.633 orang atau 17,15%,

bangunan sebanyak 20.471 orang atau 10,76%, industri sebanyak 15.161 orang atau 7,91%

dan sektor angkutan/komunikasi sebanyak 25.471 orang atau 13,39%, sedangkan lainnya

bekerja pada sektor pertanian, pertambangan, bank dan lembaga keuangannya lainnya.

Dari data tersebut terlihat bahwa sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan

restauran menyerap tenaga kerja terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir diikuti

bidang jasa lainnya, sedangkan untuk bidang industri kecenderungannya adalah menurun

dan sektor angkutan/komunikasi menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi.

4. Kesehatan

Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan merupakan faktor penting dalam

pelayanan kesehatan masyarakat, dan sampai dengan tahun 2005 prasarana kesehatan yang

telah tersedia berupa Rumah Sakit berjumlah 8 unit dengan jumlah tempat tidur sebanyak

681 buah, Puskesmas 26 unit dan Puskesmas Pembantu 14 unit, sedangkan Dokter Umum

183 orang, Dokter Spesialis 73 orang, Dokter Gigi 62 orang, Perawat sebanyak 871 orang

serta Bidan sebanyak 250 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2001

maka jumlah sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis maupun paramedis

mengalami kenaikan yang berarti dan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan

derajat kesehatan masyarakat, demikian pula dengan klinik kesehatan yang dikelola oleh

swasta jumlahnya juga semakin meningkat.

Indikator kesehatan merupakan petunjuk terhadap tingkat atau derajat kesehatan

masyarakat yaitu usia harapan hidup penduduk Kota Balikpapan yang pada tahun 2001

mencapai 67,8 tahun telah meningkat menjadi 71,05 tahun pada tahun 2005, angka

kematian bayi pada tahun 2001 sebesar 4,89 per 1.000 kelahiran telah menurun menjadi

1,55 per 1.000 kelahiran pada tahun 2005, angka kematian balita pada tahun 2001 1,07 per

1.000 kelahiran hidup telah menurun menjadi 0,02 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun

2005, sedangkan untuk angka kematian ibu bersalin sebanyak 3 orang pada tahun 2005.

Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir

derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meluasnya jumlah

cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana serta

tenaga medis dan paramedis, disamping semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya pemeliharaan kesehatan bagi dirinya dan keluarga. Namun demikian masih

dialami kasus-kasus penyakit menular yang terjadi di Kota Balikpapan seperti Demam

Berdarah (DBD), Diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan HIV/AIDS serta

masih adanya keadaan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil, bayi, dan balita.

Pemerintah Kota telah melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin

sejak tahun 2002 yang lalu yang meliputi pelayanan dimulai dari Puskesmas sampai dengan

Rumah Sakit yang diharapkan juga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada

umumnya

5. Keagamaan

Jumlah penduduk Balikpapan pada tahun 2005 berjumlah 554.437 jiwa, jumlah

tersebut terdiri dari pemeluk agama Islam berjumlah 478.882 jiwa atau 86,37% kemudian

Kristen 43.595 jiwa atau 7,86%, Katolik 9.478 jiwa atau 1,71%, Hindu 1.562 jiwa atau

0,28%, Budha 6.955 jiwa atau 1,25% dan lain-lain 135 jiwa atau 0,02%.

Sedangkan untuk rumah ibadah perbandingan antara tahun 2001 dan tahun 2005 dapat

disampaikan bahwa bangunan Masjid pada tahun 2001 berjumlah 228 buah telah meningkat

menjadi 264 buah pada tahun 2005, Langgar pada tahun 2001 berjumlah 257 buah dan telah

meningkat menjadi 267 buah pada tahun 2005, Musholla pada tahun 2001 sebanyak 106

buah meningkat menjadi 108 buah pada tahun 2005, Gereja sebanyak 35 buah pada tahun

2001 meningkat menjadi 55 buah pada tahun 2005, Pura tidak mengalami peningkatan

tetap sebanyak 2 buah, sedangkan Vihara sebanyak 2 buah pada tahun 2001 meningkat

menjadi 6 buah pada tahun 2005 dan Klenteng tetap 1 buah.

Kehidupan keagamaan di Kota Balikpapan berjalan dengan baik dengan terjalinnya

kerukukan intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan

Pemerintah serta tidak adanya konflik yang terjadi. Pemerintah Kota telah berupaya untuk

melaksanakan pembinaan kehidupan beragama ini melalui pemberian bantuan terhadap



pembangunan rumah ibadah, bantuan kepada lembaga keagamaan, bantuan kepada

pendidikan agama serta bantuan terhadap kegiatan keagamaan lainnya.

6. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu program

Pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan

melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang menunjang pembangunan Bangsa dan Negara.

Selaras dengan program nasional dibidang pembinaan Pemuda, Pemerintah Kota

Balikpapan turut ikut serta membina dan mengembangkan potensi dan kemampuan

pemuda dalam segala bidang keterampilan, misalnya pembentukan Karang Taruna,

Kesatuan Kepemudaan, dan Organisasi Kepemudaan atau KNPI dan sebagainya. Selain itu

Pemerintah Kota Balikpapan juga memberikan fasilitas bagi pengembangan kemampuan

pemuda khususnya pemuda Kota Balikpapan, serta adanya partisipasi pihak swasta yang

mendukung pengembangan kemampuan masyarakat Kota Balikpapan melalui

pembangunan prasarana olahraga sehingga fasilitas olahraga yang tersedia dan tersebar di

pelosok Kota Balikpapan. Fasilitas-fasilitas yang tersedia tersebut digunakan untuk

meningkatkan kesehatan jasmani dan keberadaan fasilitas olahraga sangat dibutuhkan bagi

warga yang ada di Kota Balikpapan.

Adapun sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari 14

jenis cabang olahraga termasuk fasilitas kesenian dan sosial. Sarana dan prasarana olahraga

tersebut meliputi : Lapangan Sepak Bola, Basket, Volley Ball, Soft Ball, Tennis Lapangan,

Kolam Renang, Fitness/Sanggar, Arena Bowling, Billiard, Menembak, Squash, Bulu

Tangkis, Sarana Kesenian maupun Sosial dan lain-lain.

Perkembangan Organisasi Kepemudaan di Kota Balikpapan peningkatannya relatif

kecil, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 tercatat sebanyak 30 Organisasi

Kepemudaan, dalam tahun 2002 dan 2003 menjadi 32 Organisasi Kepemudaan, sedangkan

pada tahun 2004 dan 2005 bertambah dua organisasi sehingga menjadi 34 Organisasi

Kepemudaan.

Demikian pula perkembangan sarana dan prasarana Olahraga keadaannya hampir

sama dengan pertumbuhan Organisasi Kepemudaan, dimana dari tahun ke tahun

peningkatannya sangat kecil. Pada tahun 2001 sarana dan prasarana Olahraga yang

tersedia sebanyak 540 unit, dan tahun 2002 bertambah menjadi 545 unit, pada tahun 2003

menjadi 549 unit, sedangkan tahun 2004 dan 2005 tercatat sebanyak 554 unit. Artinya

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hanya terdapat peningkatan sarana dan prasarana

Olahraga di Kota Balikpapan sebesar 14 unit.

Perlu disampaikan bahwa hingga saat ini sarana dan prasarana Organisasi

Kepemudaan dan Olahraga yang bertaraf atau standar Nasional maupun Internasional

belum tersedia di Kota Balikpapan.

Kebijakan umum Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Balikpapan pada

tahun 2001-2005 khususnya dalam pembinaan Pemuda dan Olahraga ditekankan pada

pembangunan sarana dan prasarana fisik yang nantinya dapat menunjang pelaksanaan

kegiatan kepemudaan dan olahraga. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Balikpapan

telah membangun prasarana yang dapat menunjang kegiatan olahraga secara multi fungsi

yaitu Gelanggan Olahraga (GOR) yang saat ini masih dalam tahap pembangunan serta

meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana

olahraga serta peningkatan prestasi olahraga dengan kegiatan pengembangan fasilitas

kegiatan pemuda, pembangunan Stadion Kota Balikpapan dan Pembangunan fasilitas untuk

Venues PON XVII tahun 2008, pemberian bantuan pelaksanaan PORDA KALTIM dan

pembangunan Gedung Graha Pemuda, Rehabilitasi Lapangan Tennis Manuntung, Lapangan

Foni dan Lapangan Tennis Sepinggan, membentuk minimal 1 (satu) Komite Pembinaan

Olahraga (KPO) pada masing-masing Kelurahan, Pengembangan fasilitas kegiatan pemuda

dan olahraga, Rehabilitasi Stadion Kota Balikpapan, Bantuan pelaksanaan PORSENI,

Bantuan kepada KONI, Bantuan kepada PERSIBA serta Bantuan untuk kegiatan olahraga

umum lainnya.

7. Kemiskinan

Sesuai dengan data penduduk miskin jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan

pada tahun 2005 sebanyak 8.334 KK atau 27.859 jiwa atau 5,02%, dibandingkan dengan

dari jumlah penduduk Balikpapan akhir tahun 2005, dibandingkan dengan tahun 2001 yang

berjumlah 9.089 KK atau 34.460 jiwa. Berarti dari tahun 2001-2005 jumlah penduduk

miskin telah mengalami penurunan sebesar 19,15%.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusional bagi

pencapaian tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan . Selain itu di dalam



UUD 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pada pasal 34 juga diamanatkan bahwa

fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kota

Balikpapan telah melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan sejak tahun 2002

dan telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang

Penanggulangan Kemiskinan. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut berarti

Pemerintah Kota memiliki komitmen yang kuat bahwa Program Penanggulangan

Kemiskinan telah menjadi program prioritas kota, dan pendanaannya dialokasikan secara

khusus minimal 2,5% dari total dana APBD Kota Balikpapan setiap tahun yang diarahkan

untuk program-program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dimulai dengan pendataan

keluarga miskin tahun 2001 sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan tahun 2002 dimana tercatat jumlah keluarga miskin sebanyak 34.460 jiwa.

Semula penduduk miskin dilakukan pendataan setiap tahun yaitu tahun 2001, 2002 dan

2003 sebagai dasar pelaksanaan program tahun yang bersangkutan. Namun sejak

dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004, pendataan

penduduk miskin dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali secara periodik.

Dari hasil pendataan dapat disimpulkan bahwa program-program yang telah

dilaksanakan telah dapat mengurangi angka kemiskinan sampai dengan 36%, namun

karena faktor eksternal akibat adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar

Minyak, terjadinya musibah berupa kebakaran serta faktor lainnya maka mereka yang

tadinya tidak miskin telah menjadi miskin yaitu sebanyak 35% yang merupakan kelompok

rentan (vulnerable group) sehingga angka kemiskinan belum bisa secara optimal dapat

dikurangi.

D. Sarana dan Prasarana Daerah

Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur atau sarana dan prasarana kota dan

Lingkungan Hidup diarahkan kepada tersedianya infrastruktur kota yang dapat mendukung

kota dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta kebutuhan masyarakat dalam

meningkatkan kualitas kehidupan serta terjaminnya kualitas lingkungan yang baik sehingga

Kota Balikpapan benar-benar menjadi kota yang layak huni (Liveable City).

Upaya penyediaan infrastruktur kota dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti, Jalan, Permukiman, Air Bersih, Kebersihan

Kota, dan Drainase Kota. Walaupun program-program tersebut manfaatnya telah dapat

dirasakan oleh masyarakat, namun patut diakui belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Hal

tersebut disebabkan karena perkembangan Kota Balikpapan yang begitu cepat karena didorong

oleh kegiatan sektor ekonomi sehingga masih terdapat permasalahan yang perlu penanganan.

Demikian pula halnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota telah cukup banyak

kegiatan yang telah dilakukan, namun masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya

aktifitas masyarakat dalam pembangunan khususnya pengolahan lahan yang tidak

mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang baik, sehingga terjadi degradasi

lingkungan dan banjir yang merugikan masyarakat. Oleh karenanya upaya pengembangan

infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan seiring dengan

perkembangan kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas

lingkungan hidup yang baik.

1. Prasarana Jalan

Prasarana jalan merupakan akses terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas

perekonomian suatu Daerah karena pembangunan prasarana jalan berfungsi menunjang

kelancaran arus barang, jasa dan penumpang.

Disamping hal tersebut pembangunan prasarana jalan juga merupakan upaya dalam

memecahkan isolasi bagi daerah-daerah pengembangan yang cukup potensial, sehingga

dengan terbukanya daerah-daerah tersebut akan meningkatkan kegiatan perekonomian.

Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan pada sektor prasarana jalan meliputi pembangunan

jalan baru, peningkatan jalan dan jembatan dan rehabilitasi jalan dalam kota maupun di

pinggiran kota.

Panjang jalan di Kota Balikpapan adalah 593,87 Km dengan rincian sesuai status

jalan sebagai berikut :

Jalan Nasional : 49,00 Km

Jalan Propinsi : 165,46 Km



Jalan Kota : 379,14 Km

Adapun kondisi fisik jalan tersebut sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat

bahwa untuk jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 47 Km atau 95,92%, kondisi

sedang sepanjang 2 Km atau 4,08% dan kondisi rusak tidak ada. Untuk jalan Propinsi

dalam kondisi baik sepanjang 115,9 Km atau 70%, kondisi sedang sepanjang 34,57 Km

atau 21% dan rusak 15 Km atau 9%, Sedangkan untuk jalan kota dalam kondisi baik

165,19 Km atau 43,57%, kondisi sedang 202,99 Km atau 53,54% dan kondisi rusak 10,96

Km atau 2,89%.

Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa kondisi jalan di Kota Balikpapan semua

baik, bahkan untuk jalan Nasional 95,92% yang ini memang merupakan jalan antar kota

yaitu dari Balikpapan menuju Samarinda, sedangkan untuk jalan Propinsi sebahagian

merupakan jalan-jalan utama kota yang sebahagian besar relatif baik, sedangkan untuk

jalan kota hanya 43,67% saja yang dalam kondisi baik yang pada umumnya adalah jalan-

jalan dikawasan permukiman masyarakat.

Selanjutnya mengenai daya dukung jalan terhadap penggunaannya dapat dilihat dari

perbandingan antara jumlah kendaraan bermotor dengan panjang jalan yang diketahui

bahwa pada tahun 2001 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 105.479 unit dan panjang

jalan yaitu 493,07 Km, sedangkan pada tahun 2005 jumlah kendaraan bermotor sebanyak

171.007 Unit dan panjang jalan 593,87 Km. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahun mencapai rata-rata 12,24% per tahun,

sedangkan pertumbuhan panjang jalan rata-rata 4,24 per tahun yang berarti terdapat ketidak

seimbangan antara pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan panjang jalan.

2. Perhubungan (Transportasi)

Moda transportasi di Kota Balikpapan meliputi transportasi darat, laut dan udara.

Transportasi darat melayani kebutuhan masyarakat untuk angkutan kota yang

menghubungan pusat kota dengan seluruh wilayah Balikpapan dengan menggunakan

kendaraan angkutan roda empat dengan kapasitas antara 8 - 10 penumpang yang oleh

masyarakaat kota Balikpapan disebut dengan taxi angkutan kota (angkot), jumlah taxi

angkot di Kota Balikpapan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak

1985 unit atas kesepakatan antara pengemudi - pengusaha dan Pemerintah Kota untuk

mempertahankan tingkat kepadatan penumpang (load factor), mengingat semakin tahun

load factor ini semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi.

Sarana transportasi darat lainnya yang melayani kebutuhan angkutan dalam kota dan

luas kota yaitu kendaraan roda empat jenis sedan yang menggunakan argometer dengan

jumlah yang juga terbatas, pada umumnya angkutan tersebut memiliki pangkalan di pusat

perbelanjaan, hotel atau di pool perusahaan yang bersangkutan dengan panggilan melalui

telepon. Sedangkan jenis angkutan lainnya adalah jenis microbus yang melayani Kota

Balikpapan dengan wilayah sekitarnya yaitu diluar kota seperti Samboja dan Handil.

Sedangkan untuk pelayanan transportasi darat antar kota dengan menggunakan kendaraan

Bus yang melayani route antar kota dalam Propinsi ke Samarinda dan antar kota antar

Propinsi ke Banjarmasin (Kalsel) dengan lokasi pengangkutan/penurunan penumpang pada

Terminal Antar Kota di Batu Ampar.

Alat transportasi laut atau penyeberangan yang menghubungkan Kota Balikpapan

dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (Speed Boat dan Ferry), Sulawesi Selatan (Kapal

Barang, Kapal Penumpang dan Ferry) Surabaya (Jawa Timur) dengan Kapal

Barang/Kontainer, Kapal Penumpang dan Ferry Ro Ro. Dimana pada saat ini kondisi

pelabuhan Semayang yang juga merupakan Pelabuhan Internasional sudah dalam keadaan

sangat padat (overloaded) dengan lahan terbatas dan posisi Pelabuhan Semayang berada

pada akses jalan kota sehingga seringkali menimbulkan kemacetan bilamana kapal

penumpang sedang bersandar.

Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa perkembangan jumlah aktivitas

penumpang di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada tahun 2001 sebanyak 729.226 orang

dan pada tahun 2005 menjadi 480.704 orang atau mengalami penurunan 9,9% per tahun.

Demikian pula dengan jumlah kunjungan kapal luar negeri pada tahun 2001 sebanyak 609

kapal dan pada tahun 2005 menjadi 587 kapal atau mengalami penurunan rata-rata 0,9%

pertahun, sedangkan kapal dalam negeri pada tahun 2001 sebesar 6.756 kapal pada tahun

2005 mengalami peningkatan menjadi 6.940 kapal. Arus peti kemas jumlah bongkar pada

tahun 2001 sebesar 18.366 ton meningkat menjadi 34.541 ton pada tahun 2005 atau

meningkat rata-rata 17,1%/tahun, dan untuk muat sebesar 15.844 ton pada tahun 2001

meningkat menjadi 34.222 ton pada tahun 2005 atau meningkat rata-rata 21,2% pertahun.

Untuk arus barang melalui Pelabuhan Semayang pada tahun 2001 untuk perdagangan dalam

negeri sebesar 35.009 ton mengalami penurunan sebesar 17.163 ton, sedangkan untuk



perdagangan luar negeri pada tahun 2001 sebesar 60.554 ton mengalami penurunan sebesar

26.928 ton pada tahun 2005.

Penurunan jumlah penumpang kapal laut tersebut disebabkan beralihnya minat

penumpang untuk menggunakan jasa pesawat udara karena diberlakukannya harga tarif

yang murah oleh maskapai angkutan udara khususnya untuk jurusan-jurusan yang selama

ini banyak diminati seperti Jakarta dan Surabaya. Sedangkan penurunan arus barang baik

dalam dan luar negeri disebabkan beralihnya pengguna jasa angkutan barang dengan

menggunakan peti kemas, sehingga arus peti kemas mengalami peningkatan yang cukup

tinggi pada tahun 2001 -2005.

Mengenai jasa transportasi udara dilayani melalui Bandara Internasional Sepinggan

yang merupakan Bandara cukup sibuk di Indonesia. Jasa angkutan udara ini selain

menerbangi route-route domestik sebagai kota tujuan seperti Jakarta, Surabaya,

Yogyakarta, Makassar, Manado, Banjarmasin, Pontianak dan Palu juga melayani

kepentingan pengeboran minyak di Kalimantan Timur yang dilayani oleh berbagai

perusahaan penerbangan Nasional. Sedangkan untuk penerbangan Internasional saat ini

yang masih eksis adalah penerbangan tujuan Singapura yang dilayani oleh perusahaan

penerbangan Silk Air bekerjasama dengan Garuda Indonesia, sebelumnya pernah juga

melayani untuk route Kota Kinabalu (Negara Bagian Sabah, Malaysia) dan Kuching

(Negara Bagian Serawak, Malaysia) serta Bandar Srie Begawan (Brunei Darussalam)

namun saat ini tidak beroperasi lagi.

Dari sisi pergerakan pesawat maupun volume penumpang serta cargo di Bandara

Sepinggan telah melampaui target proyeksi rencana yang telah ditetapkan, dengan kata lain

pertumbuhan jumlah penumpang, pergerakan pesawat dan cargo tumbuh lebih cepat

dibandingkan dengan prasarana yang telah disiapkan sehingga daya tampung terminal dan

counter check in nampak terjadi kepadatan khususnya pada jam-jam sibuk.

Pada tahun 2001 jumlah pergerakan pesawat di Bandara Sepinggan Balikpapan

sebanyak 27.603 kali terdiri dari domestik 26.953 kali dan internasional 650 kali,

sedangkan pada tahun 2005 meningkat menjadi 38.149 kali atau meningkat rata-rata 8,4%

per tahun. Sedangkan untuk penumpang pada tahun 2001 sebanyak 936.897 orang yang

terdiri dari domestik 917.118 orang dan internasional 19.779 orang, sedangkan pada tahun

2005 telah meningkat menjadi 2.106.829 orang yang terdiri dari domestik 2.066.542 orang

dan internasional 40.287 orang atau mengalami kenaikan rata-rata 22,5% per tahun.

Kemudian untuk cargo pada tahun 2001 sebanyak 14.672,959 ton terdiri dari domestik

14.055,312 ton dan internasional 617,649 ton, sedangkan untuk tahun 2005 sebanyak

25.364,609 ton yang terdiri dari domestik 24.719, 253 ton dan internasional 1.645,365 ton

atau kenaikan rata-rata 15,8% per tahun.

Bandara Sepinggan pada saat ini memiliki runway dengan panjang 2.500 meter yang

dapat didarati pesawat jenis Boeing 737/MD82 serta pesawat berbadan lebar khususnya

untuk pengangkutan jamaah haji jenis pesawat MD 11 secara terbatas (limited).

3. Permukiman

Pola permukiman di Kota Balikpapan pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga)

yaitu Pertama : pola pemukiman perkotaan yang terencana/tertata yang dibangun oleh

Pemerintah maupun oleh perusahaan pengembang perumahan (developer), Kedua:

permukiman perkotaan yang tidak terencana dengan kepadatan yang tinggi dan Ketiga :

sistem permukiman pedesaan yang pada umumnya berada pada kawasan pinggiran dengan

kepadatan yang rendah.

Pada kawasan permukiman perkotaan jumlah total bangunan rumah di Kota

Balikpapan tahun 2004 sebanyak 110.304 unit, terdiri dari yang berada pada kawasan

permukiman teratur dan terencana sebanyak 18.233 unit, sedangkan yang berada pada yang

tidak teratur dan tidak terencana sebanyak 92.082 unit.

Berdasarkan status perizinan bangunan, maka jumlah bangunan rumah yang telah

memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekitar 22.722 unit atau 20,6 % sementara

79,4% lainnya belum memiliki IMB

Jumlah permohonan dan IMB yang diterbitkan dari tahun 2001 sampai dengan tahun

2005 cukup meningkat. Pada tahun 2001 berkas pemohon yang diproses sebanyak 948 buah

sedangkan yang terbit sebanyak 814 buah. Tahun 2002 berkas pemohon yang diproses

sebanyak 1.140 buah sedangkan yang terbit sebanyak 570 buah. Tahun 2003 berkas

pemohon yang diproses sebanyak 1.529 buah sedangkan yang terbit sebanyak 1.000 buah

.Tahun 2004 berkas pemohon yang diproses sebanyak 2.040 buah sedangkan yang terbit

sebanyak 1.000 buah . Pada tahun 2005 (Bulan Oktober) berkas pemohon yang diproses

sebanyak 2.352 buah sedangkan yang terbit sebanyak 1.888 buah.



Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebahagian besar bangunan berada

pada kawasan yang tidak teratur dan tidak terencana, hal ini sesuai dengan pertumbuhan

permukiman khususnya di kawasan perkotaan yang memang tumbuh dengan pesat sejak

lama sehingga menyulitkan untuk dilakukan penataan. Sedangkan bangunan yang memiliki

IMB juga hanya sekitar 20% saja dari jumlah bangunan yang ada, yang menunjukkan

kesadaran masyarakat yang rendah untuk mengurus IMB serta lemahnya pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh

masyarakat, khususnya yang tidak memiliki IMB. Namun demikian dengan adanya

peningkatan jumlah pemohon IMB yang cenderung meningkat dari tahun 2001 - 2005

diharapkan akan dapat mengurangi bangunan yang tanpa IMB.

Sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 pogram yang telah dilakukan melalui sektor ini

adalah penataan dan perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan

perbaikan lingkungan perumahan dengan pola padat karya. Pemberian bantuan dana

perbaikan perumahan dan lingkungan pada setiap Kelurahan untuk dikelola bersama

masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan lingkungan. Kegiatan lainnya adalah

melakukan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan resapan dan

berkembang cepat, serta peremajaan permukiman yang terkena normalisasi saluran Sungai

Sepinggan.

Dampak dari pada tingginya intensitas pembangunan permukiman di kawasan

perkotaan adalah berkurangnya kawasan yang dipergunakan untuk resapan air sehingga

menimbulkan terjadinya banjir dan longsor.

4. Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kota Balikpapan dilaksanakan oleh PDAM Kota Balikpapan

dan pada tahun 2005 telah dapat melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebanyak

60.613 pelanggan atau 64% dari masyarakat Balikpapan yang perlu mendapatkan

pelayanan air bersih.

Secara fisik pengelolaan air bersih oleh PDAM di sediakan dari bangunan penampung

air baku Waduk Manggar dengan daya tampung 3,3 juta m3 dengan produksi secara tetap

1.900 M3/jam), Sungai Klandasan 50 l/detik, Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kampung

Damai kapasitas 400 l/detik, dan Reservoir Kampung Damai 1.650 M3. Sumur Bor Gunung

Tembak 3,5 l/detik, Sumur Bor Gunung Sari 80 l/detik. Reservoir Martadinata 150 M3,

Reservoir Telaga Sari 3.400 M3, Reservoir Sepinggan 500 M3 dan jaringan pipa distribusi

dengan jumlah produksi air sebanyak 18,58 juta m3 atau 65.000 M3/hari atau 893 liter/detik

dengan tingkat kebocoran sekitar 29% dari total produksi. Perlu dijelaskan bahwa

kemampuan produksi tersebut dalam kondisi normal artinya tidak memperhitungkan

penyediaan air baku mana kala musim kemarau tiba. Menurut perhitungan total kebutuhan

air bersih untuk masyarakat Kota Balikpapan diperkirakan sekitar 75.760,72 M3/hari,

dengan asumsi konsumsi air per orang adalah 140 liter/hari (konsumsi nasional 150

liter/hari), dengan demikian untuk melayani penyediaan air bersih setelah dikurangi dengan

angka kebocoran masih terdapat kekurangan sekitar 29.610,72 M3/hari

Khusus untuk Waduk Manggar yang merupakan penyediaan air baku utama bagi

pelayanan air bersih di Kota Balikpapan jumlah air yang dapat ditampung sangat tergantung

dengan musim, apabila musim hujan dengan curah hujan tinggi maka daya tampung Waduk

Manggar dapat berfungsi secara optimum, namun saat musim kemarau dan tidak turun

hujan sama sekali maka ketersediaan air baku dari Waduk Manggar menyusut dan

produksinya juga berkurang sehingga di Kota Balikpapan selalu terjadi krisis air pada

musim kemarau. Sedangkan mengenai sumber air baku lainnya seperti sumur bor relatif

masih terbatas, demikian pula dengan sungai Klandasan Kecil hanya dapat dipergunakan

pada musim hujan saja, karena pada kalau musim kemarau permukaan air sungai surut dan

kualitas air sebagai bahan air baku tidak memenuhi syarat lagi.

Upaya untuk mengatasi kelangkaan air baku tersebut saat ini dilakukan dengan

peninggian Waduk Manggar yang sudah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2001

dan telah dapat diselesaikan pada akhir tahun 2005, dan diharapkan sudah dapat difungsikan

secara penuh akhir tahun 2006 setelah semua persyaratan teknis dipenuhi, salah satunya

yaitu Sertifikasi dari Komisi Keamanan Bendungan. Dengan telah selesainya kegiatan

peninggian waduk Manggar maka daya tampung atau kapasitas waduk Manggar akan

meningkat dari 3,3 juta m3 menjadi 16 juta m3, dengan berfungsinya peninggian Waduk

Manggar maka diharapkan kebutuhan air bersih Kota Balikpapan dapat terlayani serta

keberadaan sumur dalam yang selama ini sudah memberikan kontribusi sangat berarti dapat

difungsikan sebagai cadangan atau digunakan dengan kapasitas yang terbatas.

Walaupun Waduk Manggar telah berfungsi namun sesuai dengan perkiraan bahwa

setelah tahun 2010 Kota Balikpapan perlu mencari alternatif lokasi untuk penyediaan air

bersih dimasa yang akan datang, mengingat dengan semakin meningkatnya pembangunan



kota dan pertumbuhan pendudukan yang tinggi maka kebutuhan air bersih juga akan

meningkat dengan pesat,

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya yang juga dilakukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan adalah dengan penggantian pipa transmisi dan pipa distribusi, mengingat pipa

tersebut telah dibangun pada tahun 1980 an secara tehnis sudah tidak dapat berfungsi

secara optimal, sehingga perlu dilakukan penggantian.

5. Pariwisata

Sejalan dengan salah satu visi kota Balikpapan sebagai Kota Pariswisata, maka obyek

wisata yang ada di Kota Balikpapan meliputi kekayaan alam (ekowisata), seni budaya,

wisata belanja/hiburan serta peninggalan sejarah yang ada di Kota Balikpapan. Sedangkan

sarana dan prasarana kepariwisataan seperti perhotelan, biro perjalanan/ transportasi,

restoran atau rumah makan saat ini dianggap masih cukup memadai walaupun pada saat-

saat tertentu khususnya pada akhir pekan kecenderungan kamar-kamar hotel di Balikpapan

penuh karena banyaknya masyarakat disekitar Kota Balikpapan maupun para pekerja

industri migas dan pertambangan dilapangan memiliki kencenderungan untuk berlibur

akhir pekan di Kota Balikpapan.

Berdasarkan data pada tahun 2004 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan

sebanyak 16.816 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara berjumlah 13.546 orang

dan wisatawan nusantara 3.270 orang. Wisatawan tersebut untuk wisatawan mancanegara

berasal dari Asia Pasific, Eropa, Amerika, Afrika, Oceania dan Asia Barat, sedangkan

wisatawan nusantara berasal dari daerah sekitar Kalimantar Timur, Jawa, Sulawesi dan

daerah lain di Indonesia dengan menggunakan alat transportasi darat, laut dan udara. Salah

satu permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya investor yang berminat secara serius

untuk menanamkan modalnya pada usaha pariwisata skala besar, khususnya optimalisasi

obyek-obyek wisata seperti pantai Manggar.

6. Penataan Ruang

Penataan Ruang atau perencanaan penggunaan ruang untuk kegiatan tertentu pada

kurun waktu tertentu disuatu Daerahdi memiliki peranan yang penting akan arah

pembangunan Kota pada masa yang akan datang. Setidaknya dengan adanya rencana tata

ruang maka Pemerintah dan masyarakat memiliki suatu pedoman apa yang boleh dan tidak

boleh dilaksanakan suatu kegiatan di suatu kawasan. Penataan ruang Kota Balikpapan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 24

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), dijabarkan lagi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan lebih detail

lagi Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan Rencana Tehnik Bangunan dan Lingkungan

RTBL).

Untuk RTRW Kota Balikpapan telah memiliki untuk kurun waktu 10 tahun yaitu pada

tahun 1994 – 2004 sebagai kelanjutan dari Rencana Induk Kota tahun 1974 - 1994,

dilakukan revisi pada tahun 2001, dan saat ini Pemerintah Kota telah menyelesaikan

penyusunan RTRW 2005 – 2015 untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya

akan disusun RDTRK yang merupakan penjabaran RTRW yang baru. Dan untuk Rencana

Tata Ruang Kawasan Khusus disusun untuk kawasan yang memang dikembangkan secara

khusus untuk fungsi utama tertentu yaitu Kawasan Industri Karingau (KIK) dengan fungsi

utama untuk kegiatan industri serta Rencana Penataan Kawasan Pantai Zona I dengan

fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang tetap dintegrasikan dengan sistim

kota. Untuk RTBL disusun mempertimbangkan bahwa kawasan tersebut diperkirakan akan

berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan pengaturan tata bangunan dan

lingkungannya, yang lainnya adalah suatu kawasan yang memang direkomendasikan untuk

dilakukan pengaturan secara cepat tata bangunan dan lingkungannya agar tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan yang dilakukan. Ini dilakukan pada

kawasan hulu daerah banjir di Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Sepinggan

yang pada daerah hilirnya sudah dilakukan penanganan, sehingga aktifitas pada kawasan

hulu tidak lagi menimbulkan dampak negatif pada kawasan hilirnya.

Permasalahan didalam melaksanakan penataan ruang di Kota Balikpapan karena

memang kawasan yang dapat dipergunakkan relatif terbatas karena kondisi topografi kota

yang berbukit-bukit sedangkan luasan lahan datar sangat terbatas yang sebahagian besar

pada daerah pesisir. Perkembangan kota ke daerah pinggiran relatif lambat, sehingga

kegiatan pembangunan cenderung berkembang pada pusat kota dan sekitarnya. Selain itu

rencana tata ruang tidak sepenuhnya dapat mengikuti perkembangan pembangunan kota

sehingga terjadi perubahan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang

ada. Sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota dan kesadaran

masyarakat terhadap rencana tata ruang yang berlaku masih perlu ditingkatkan lagi. Sebagai

akibat dari itu semua dampaknya yang bisa dirasakan adalah terjadinya banjir, tanah



longsor, kepadatan lalu lintas dan sebagainya, yang seharusnya hal tersebut dapat dieliminir

melalui mekanisme perizinan.

7. Lingkungan Hidup.

Kondisi lingkungan kota Balikpapan pada saat ini telah mengalami penurunan

kualitas yang disebabkan oleh semakin meningkatkan aktifitas pembangunn baik yang

dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Menurunnya kualitas tersebut dapat

dilihat khususnya pada wilayah perkotaan dengan terbukanya lahan sehingga menjadi lahan

kritis yang beralih fungsi dari lahan kritis menjadi permukiman yang kurang terkendali

yang menyebabkan terjadinya erosi, banjir dan tanah longsor. Sedangkan kerusakan

wilayah pantai berupa abrasi, sedimentasi, akresi, dan rob. Pada sisi lain berkembangnya

kegiatan industri, transportasi dan pembuangan limbah domestik yang kurang

memperhatikan kelestarian lingkungan mengakibatkan terjadinya polusi baik, polusi air,

udara dan tanah.

Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap aktifitas pembangunan yang

dilakukan khususnya oleh masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan

sehingga pada beberapa kawasan kecenderungan pelaksanaan pembangunan tidak

terkendali, demikian halnya upaya penegakan hukum terhadap para pelanggar lingkungan

hidup baik berupakan kerusakan maupun pencemaran masih lemah sehingga tidak dapat

diberikan sanksi yang bisa memberikan efek jera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isu-isu lingkungan yang menonjol di Kota Balikpapan adalah terjadinya pencemaran

perairan laut Balikpapan dari kotoran minyak (sludge) yang mengotori hampir seluruh

wilayah pantai Balikpapan, terjadinya penebangan areal mangrove untuk keperluan

kegiatan usaha masyarakat, terjadinya kegiatan exploitasi batubara pada kawasan hutan

lindung Balikpapan yang diberikan izin oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara, rencana

pembangunan jalan pendekat ke pulau Balang, rencana pembangunan jalan baru

Balikpapan–Samarinda, terjadinya banjir, tanah longsor dan sebagainya.

E. Pemerintahan Umum

Secara administratif Pemerintahan Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 27

Kelurahan dan 1.474 Rukun Tetangga (RT). Perlu dijelaskan bahwa pada tahun 2002 sesuai

dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 17 Tahun 2002, maka lembaga Rukun

Warga (RW) dihapuskan dari sistem administrasi Pemerintahan Kota Balikpapan,

penghapusan ini dimaksudkan adalah dalam rangka memperpendek pelayanan birokrasi

Pemerintahan Kota di tingkat Kelurahan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang

diberikan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum meliputi :

1. Administrasi Kependudukan

Penduduk Kota Balikpapan dari tahun ke tahun menunjukan pertumbuhan yang

sangat besar, dan kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi serta posisi

strategis Kota, sehingga menjadi daya tarik dan daya dorong bagi migrasi. Bilamana

diperhatikan jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan hasil Sensus Penduduk

Tahun 2000 adalah 406.457 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,74%.

Pada tahun 2005 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, dan

berdasarkan registrasi manajemen kependudukan pada Kantor Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Balikpapan sampai 31 Desember 2005 adalah sebanyak 554.437 Jiwa.

Dengan demikian selama kurun waktu 2000-2005 pertumbuhan penduduk Balikpapan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun bertambah sebanyak sebanyak 147.980 jiwa, rata-rata

sebesar 29.596 jiwa atau 4,95% per tahun.

Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tersebut, Pemerintah Kota

Balikpapan mengambil langkah dengan menetapkan Kebijakan dibidang kependudukan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002 Tentang

Manajemen Kependudukan. Inti dari penyelenggaraan administrasi kependudukan lebih

memfokuskan pada aspek manajemen kependudukan dalam rangka pengendalian

penduduk dengan tujuan untuk menekan migrasi yang masuk ke Kota Balikpapan.

Semakin ketatnya penerapan peraturan mengenai pengendalian kependudukan, maka

beberapa persoalan sosial perkotaan seperti kriminal, pengangguran, pedagang kaki lima,

permukiman kumuh, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain dapat dieleminasi.

Berdasarkan data dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah pendatang

yang masuk ke Kota Balikpapan selama tahun 2002-2005 memperlihatkan angka yang

kian meningkat. Khususnya dapat dimonitor dengan baik dengan adanya program

manajemen kependudukan tersebut. Jika pada tahun 2002 jumlah penduduk pendatang

sebanyak 5.582 orang maka pada tahun 2005 telah meningkat dua kali lipat yaitu

sebanyak 11.660 orang.



Meningkatnya jumlah penduduk pendatang atau migrasi yang masuk lebih

disebabkan faktor ekonomi yang memandang bahwa hidup di Kota Balikpapan lebih

memberi jaminan terhadap masa depan yang lebih baik lagi dari pada di tempat asalnya.

Karena pandangan yang keliru, maka Kota Balikpapan dijadikan salah satu Daerah tujuan

bagi pencari kerja maupun mata pencaharian lainnya.

Kebijakan manajemen pendudukan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan berorientasi pada kualitas sumber daya penduduk pendatang dengan kata lain

penduduk pendatang atau migrasi masuk memiliki keterampilan teknis atau skill sehingga

tidak menjadi beban bagi Pemerintah Kota atau masyarakat. Dengan diberlakukannya

batasan yang demikian ini, maka orang Balikpapan dapat ditingkatkan kualitasnya supaya

mampu menjadi “Lokomotif” pembangunan bagi Kota Balikpapan, selain merupakan

salah satu kekuatan yang efektif dan produktif bagi pembangunan Kota.

Sedangkan tingkat pelayanan dibidang Catatan Sipil dapat dijelaskan bahwa selama

kurun waktu tahun 2001-2005 berupa :

Akte Kelahiran

Penerbitan Akte Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara

Asing (WNA) selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 53.961 akte, dengan

rincian pada tahun 2001 sebanyak 10.795 akte, tahun 2002 sebanyak 10.876 akte,

tahun 2003 sebanyak 10.355 akte, tahun 2004 sebanyak 10.522 akte dan tahun 2005

sebanyak 11.413 akte.

Akte Kematian

Penerbitan Akte Kematian untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara

Asing (WNA) selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 656 akte, dengan rincian

pada tahun 2001 sebanyak 100 akte, tahun 2002 sebanyak 157 akte, tahun 2003

sebanyak 166 akte, tahun 2004 sebanyak 123 akte dan tahun 2005 sebanyak 110 akte.

Akte Perkawinan

Penerbitan Akte Perkawinan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga

Negara Asing (WNA) selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 1.534 akte,

dengan rincian pada tahun 2001 sebanyak 332 akte, tahun 2002 sebanyak 297 akte,

tahun 2003 sebanyak 283 akte, tahun 2004 sebanyak 328 akte dan tahun 2005

sebanyak 294 akte.

Akte Perceraian.

Penerbitan Akte Perceraian untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara

Asing (WNA) selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak akte, dengan rincian pada

tahun 2001 sebanyak 13 akte, tahun 2002 sebanyak 13 akte, tahun 2003 sebanyak 15

akte, tahun 2004 sebanyak 15 akte dan tahun 2005 sebanyak 22 akte.

Akte Pengangkatan Anak/Adopsi

Penerbitan Akte Pengangkatan Anak/Adopsi untuk Warga Negara Indonesia (WNI)

dan Warga Negara Asing (WNA) selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 26

akte, dengan rincian pada tahun 2001 sebanyak 12 akte, tahun 2002 sebanyak 1 akte,

tahun 2003 sebanyak 4 akte, tahun 2004 sebanyak 8 akte dan tahun 2005 sebanyak 1

akte.

Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak


Negara Asing (WNA) selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 672 akte, dengan

rincian pada tahun 2001 sebanyak 73 akte, tahun 2002 sebanyak 104 akte, tahun 2003

sebanyak 115 akte, tahun 2004 sebanyak 176 akte dan tahun 2005 sebanyak 204 akte.

Akte Perkawinan


Negara Asing (WNA) selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 1.534 akte,

dengan rincian pada tahun 2001 sebanyak 332 akte, tahun 2002 sebanyak 297 akte,

tahun 2003 sebanyak 283 akte, tahun 2004 sebanyak 328 akte dan tahun 2005

sebanyak 294 akte.

2. Pelayanan Perizinan Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah secara formal sudah diatur mengenai pembagian usurusan

Pemerintahan, dimana Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang



ditentukan menjadi urusan Pemerintah yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan,

Yustisi, Moneter dan Fiskal, serta Agama.

Dengan semakin meningkatnya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah konsekwensinya adalah pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan,

sehingga pelayanan kian cepat, murah, terjangkau dan dekat dengan rakyat.

Untuk mewujudkan sistem pelayanan terpadu sebagaimana telah diutarakan

diatas, maka sejak tahun 2002 yang lalu dilakukan uji coba pelayanan perizinan yang

terintegrasi dan lembaganya bernama Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T). Adapun

tugas-tugas yang diemban oleh UP2T dapat dirinci sebagai berikut :

Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Pelayanan Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)

Pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pelayanan Surat Izin Reklame Permanen

Pelayanan Surat Izin Reklame Insidentiel

Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pelayanan Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP)

Pelayanan Surat Tanda Daftar Industri (STDI)

Pelayanan Surat Izin Hotel Bintang dan Melati

Pelayanan Surat Izin Agen Perjalanan

Pelayanan Surat Izin Rumah Makan dan Restoran

Pelayanan Surat Izin Hiburan Umum

Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut belum sampai proses akhir dan lagi pula

sampai saat ini masih ada beberapa perizinan yang dikelola oleh instansi teknis

bersangkutan.

Pada masa yang akan datang Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu akan

diintegrasikan dengan perizinan pengembangan investasi dan memproses dari seluruh

urusan perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah diselesaikan oleh

Badan Perizinan dan Investasi Daerah.

3. Pemakaman

Pertumbuhan penduduk yang demikian cepat di Kota Balikpapan berdampak

terhadap penyediaan lahan baik untuk keperluan permukiman maupun pemakaman.

Akhir-akhir ini penyediaan lahan untuk suatu kawasan pemakaman merupakan

permasalahan yang cukup serius, karena beberapa lokasi pemakaman yang berada di

tengah Kota terdesak dengan permukiman penduduk yang berada disekitar makam

tersebut. Guna tertibnya penataan kawasan pemakaman serta mengantisipasi kian

sempitnya lahan-lahan untuk pemakaman, Pemerintah Kota telah melaksanakan

pemagaran sehingga batas-batas kawasan pemakaman sangat jelas

Jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Balikpapan sebanyak 28 lokasi

dengan luas secara keseluruhan 38,49 Ha., dan yang dikelola oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sebanyak 23 lokasi sedangkan 5 (lima) lokasi dikelola oleh pihak Swasta.

Luas lokasi pemakaman diatas belum termasuk Pemakaman Terpadu di KM. 15

Kelurahan Karang Joang sekitar 28,10 Ha. Dengan rincian Makam Muslim 17,5 Ha.,

Makam Kristen Protestan 6,0 Ha., Makam Kristen Katholik 1,6 Ha., Makam Budha

(Cina) 2,0 Ha., Makam Hindu 1,0 Ha. Luasnya lokasi pemakaman ini untuk

mengantisipasi permintaan lahan pemakaman jangka panjang dan dikelola secara

profesional.

Selain penambahan luas lokasi pemakaman selama tahun 2001-2005 telah

dilakukan pula pemagaran dalam rangka pengamanan kawasan makam dari desakan

permukiman yang ada disekitarnya. Adapun makam yang sudah dipagar yaitu Makam

Pasar Baru, Makam Asrama Bukit, Makam Muslimin KM. ½, Makam Kristen KM. 2 ½ ,

Makam Damai, Makam Baru Ulu dan Makam Gunung Empat.

Demikian pula mengenai makam-makam lainnya yang sekarang sudah sangat

mendesak untuk segera diperluasan yaitu Makam Teritip dan Makam Manggar masing-

masing seluas 1 (satu) Ha.

4. Pemadam Kebakaran

Perkembangan Kota Balikpapan yang sangat pesat tentunya harus diimbangi

pula dengan penyediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan mampu melayani

seluruh warga Kota. Tujuan dari penyediaan infrastruktur tersebut adalah agar

konsentrasi pemukiman penduduk dapat terdistribusi secara merata, sehingga dapat

dihindari pemukiman padat dan kumuh yang memiliki resiko tinggi terhadap bahaya



kebakaran, banjir, penyakit menular maupun tekanan terhadap lingkungan

hidup.Pemerintah Kota Balikpapan setiap tahun selalu berupaya mengurangi tingkat

resiko yang mungkin dapat terjadi melalui berbagai strategi penataan wilayah kota baik

secara fisik maupun sosial. Dalam melaksanakan penataan wilayah perkotaan satu hal

yang tidak dapat diabaikan adalah meningkatkan peran dan fungsi lembaga Pemadaman

Kebakaran, karena dengan ketersediaan peralatan yang cukup serta memadai dan

ditunjang dengan keterampilan personil merupakan salah satu syarat atas keberhasilan

dalam pelaksanaan tugas dan yang terpenting keselamatan harta benda serta jiwa dapat

terjamin.

Berdasarkan data bahwa bencana kebakaran di Kota Balikpapan frekwensinya

selalu berfluktuatif, oleh karena semua pihak tidak menginginkan hal seperti ini terjadi.

Selama kurun tahun 2001-2005 bencana kebakaran yang terbesar terjadi pada tahun 2002

dan 2005. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai terjadinya musibah

bencana kebakaran di Kota Balikpapan mulai tahun 2001-2005 baik yang berada

dilingkungan permukiman dan menimbulkan korban harta benda sangat besar maupun

diluar kawasan permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahun 2001

- Kebakaran semak belukar sebanyak 19 kasus

- Kebakaran rumah sebanyak 32 kasus

- Kebakaran Ruko sebanyak 2 kasus

- Kebakaran mobil sebanyak 2 kasus

- Kebakaran gedung/kantor sebanyak 1 kasus

- Kebakaran masjid sebanyak 1 kasus

b. Tahun 2002



- Kebakaran kios BBM sebanyak 1 kasus

- Kebakaran korsleiting sebanyak 5 kasus

- Kebakaran lain-lain sebanyak 5 kasus

c. Tahun 2003




d. Tahun 2004



- Kebakaran Ruko sebanyak 2 kasus


- Kebakaran pabrik sebanyak 3 kasus

- Kebakaran hotel sebanyak 2 kasus

- Kebakaran sampah sebanyak 1 kasus

- Kebakaran pipa minyak sebanyak 1 kasus

e. Tahun 2005





Guna mempercepat proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya

kebakaran, maka sejak tahun 2001 – 2005 telah dibangun Pos-Pos Wilayah Pemadaman

Kebakaran hampir diseluruh Kecamatan, dan saat ini yang sudah beroperasi yaitu Pos

Wilayah Utara didukung 2 (dua) unit armada, Pos Wilayah Selatan didukung 5 (lima) unit

armada, Pos Wilayah Barat didukung 2 (dua) unit armada, sedangkan untuk Pos Wilayah

Timur sementara ini belum dioperasikan.

Sedangkan untuk menunjang proses evakuasi serta membantu pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran telah tersedia sarana operasional yang terdiri dari :

Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 12 unit (3 unit diantaranya rusak)

Mobil Komando sebanyak 1 (satu) unit

Mobil Pick Up sebanyak 3 (tiga) unit

Mesin Pompa Pemadam Kebakaran sebanyak 13 unit

Mesin Pompa Air sebanyak 6 (enam) unit.



5. Ketenteraman dan Ketertiban

Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan aplikasinya berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum. Adapun tujuan dari

pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah dalam upaya memberi rasa aman

serta tertib bagi masyarakat agar tetap dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari tanpa

merasa terganggu. Sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai penataan kegiatan

yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas umum yang diperuntukan bagi

kenyamanan masyarakat oleh Pemerintah Kota, dengan maksud supaya dapat

dihindarkan kegiatan masyarakat yang sangat merugikan dan bisa mengganggu ketertiban

umum. Kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban ini dilakukan oleh aparat

Pemerintah Kota melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Kantor Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat bekerjasama dengan petugas Kepolisian.

Sangat disadari bahwa upaya pembinaan ketenteraman dan ketertiban ini acap

kali bersinggungan dengan kepentingan masyarakat khususnya dalam melakukan

aktivitasnya sehari-hari, kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban sampai saat

ini dilakukan lebih banyak bersifat persuasif, dan dalam keadaan yang mendesak

ataupun karena gangguan ketenteraman dan ketertiban tersebut sudah melanggar

hukum, maka dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan Pembinaan ketentraman dan ketertiban yang cukup menonjol

dilaksanakan sejak tahun anggaran 2001-2005 antara lain sebagai berikut:

Kegiatan penertiban kepada para pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat

yang tidak selayaknya sebagai tempat berjualan, khususnya pada beberapa kawasan

kota dan pasar. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan semakin banyaknya para

warga masyarakat yang berjualan utamanya setelah terjadinya krisis ekonomi, baik

dilakukan oleh masyarakat Balikpapan yang lama maupun para pendatang baru dari

berbagai daerah.

Dalam rangka menyikapi tuntutan masyarakat, dengan maraknya peredaran kupon

putih (kupu) atas dasar kesepakatan dengan Muspida, maka dilakukan penertiban.

Sejak bulan Oktober 2005 peredaran kupon putih (kupu) sudah tidak terlihat lagi dan

semoga kondisi yang demikian ini dapat tetap dipertahankan.

Penertiban terhadap penjualan minuman keras beralkohol (miras) yang tidak memiliki

izin dan tempat hiburan malam (THM). Penertiban ini dilakukan guna mencegah

ekses negatif dari pada penggunaan minuman keras maupun penyalahgunaan obat-

obatan terlarang (psycotropica) khususnya bagi generasi muda karena dapat

menyebabkan timbulnya bibit-bibit perilaku kiriminal. Kegiatan ini dilakukan secara

koordinatif dengan aparat terkait.

Penertiban terhadap para pengupas lahan yang tidak bertanggung jawab yang

menyebabkan lahan menjadi kritis, meningkatnya erosi permukaan tanah dan terjadi

sedimentasi sehingga menyebabkan banjir. Arah penertiban ini adalah agar yang

bersangkutan dapat melakukan perbaikan atau rehabilitasi terhadap lahan tersebut, jika

tidak ada respon yang baik akan dilakukan upaya penegakan hukum bersama dengan

Instansi penegak hukum. Langkah kegiatan ini sampai saat ini masih dalam tahap

pelaksanaan penertiban dan himbauan kepada para pengusaha pengupas lahan

Penertiban terhadap anak-anak jalanan dilakukan secara terkoordinasi dan ditujukan

kepada setiap orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tidak mempunyai

keluarga atau tidak mau kembali ketempat keluarga. Para anak-anak jalanan yang

terkena penertiban ditampung pada Panti Persinggahan Yayasan Al-Ikhlas untuk

dilakukan pembinaan moral, mental dan usaha mandiri, sedangkan Pemerintah Kota

memberikan fasilitas bantuan penuh untuk kegiatan tersebut.

Langkah lain yang senantiasa dilakukan dan tidak kalah pentingnya adalah

dengan mengadakan pertemuan rutin melibatkan para Ketua LPM dan Ketua RT se-Kota

Balikpapan yang telah terjadwal baik sejak beberapa tahun yang lalu, dengan melalui

Ketua LPM dan Ketua RT yang merupakan tokoh masyarakat dilingkungannya

diharapkan kebijakan Pemerintah Kota dalam upaya pembinaan ketenteraman dan

ketertiban ini dapat sampai kepada masyarakat.



6. Pasar Tradisional

Salah satu penggerak perekonomian masyarakat dalam rangka memenuhi

penyediaan kebututuhan pokok masyarakat khususnya dibidang pangan dan sandang

adalah keberadaan pasar tradisionil di Kota Balikpapan. Keberadaan pasar tradisionil di

Kota Balikpapan tumbuh sejak beberapa puluh tahun yang lalu sebagai pasar rakyat yang

kemudian ditingkatkan keberadaannya oleh Pemerintah Kota dengan pembangunan fisik

yang lebih memadai sehingga para pedagang dapat memiliki tempat berjualan yang tetap

dan para pembelipun akan merasakan kenyamanan dalam berbelanja.

Pasar tradisionil yang keberadaannya mulai ditingkatkan oleh Pemerintah Kota

pada awal tahun 80an saat ini ada yang sudah tidak memadai lagi dari sisi pelayanan,

khususnya kondisi fisik bangunan, karena keberadaan pedagang informal yang semakin

bertambah seiring dengan perkembangan kota. Kebijakan Pemerintah Kota untuk

mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pembangunan kembali pasar-pasar

tersebut menjadi pasar semi modern, yaitu penggabungan antara pasar tradisionil dengan

pasar modern, dimana 100% pedagang lama menempati bangunan pasar tersebut,

pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan bekerjasama dengan investor. Sedangkan yang

lainnya adalah pembangunan pasar yang baru ataupun pembangunan kembali yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sendiri sehingga kondisi fisiknya masih

dipertahankan sebagai Pasar Tradisional.

Sampai saat ini Pasar Tradisional yang masih ada di Kota Balikpapan berjumlah

15 unit pasar yaitu :

a. Pasar Pandan Sari (dalam proses pembangunan kembali)

b. Pasar Inpres Kebun Sayur

c. Shopping Center Kebun Sayur (terbakar tahun 2004)

d. Penampungan A Kebun Sayur

e. Penampungan B Kebun Sayur

f. Pasar Baru Tengah

g. Pasar Klandasan I

h. Pasar Klandasan II

i. Pasar Balikpapan Permai

j. Pasar Sepinggan

k. Pasar Gunung Tembak (dikelola oleh Swasta)

l. Pasar Manggar (dikelola oleh Swasta)

m. Pasar Buton (dikelola oleh Swasta)

n. Pasar Borobudur Muara Rapak (dikelola oleh Swasta)

o. Pasar Burung Damai III (milik Pemerintah Kota Balikpapan dan bangunan pasar ini

sementara dikosongkan oleh pedagangnya)

Dari 15 unit pasar tersebut diatas, 10 pasar masih dikelola oleh Pemerintah Kota

Balikpapan dan 4 (empat) pasar lainnya dikelola oleh Swasta, sedangkan 1 (satu) unit

pasar yang terbakar tahun 2004 lalu masih dicarikan calon investornya yaitu Shopping

Center Kebun Sayur. Perlu dijelaskan pula bahwa sekarang ini Pasar Pandansari dalam

tahap pembangunan kembali yang terdiri dari Bangunan Pasar Kering 3 (tiga) lantai dan

Bangunan Pasar Basah 2 (dua) lantai dengan daya tampung sebanyak 1200 pedagang, 300

PKL, 200 pedagang pasar subuh serta halaman parkir roda 4 (empat) yang dapat

menampung 160 unit dan 100 unit bongkar muat, diperkirakan pembangunan Pasar

Pandansari selesai secara keseluruhan pada tahun 2008.

Pemerintah Kota Balikpapan selain mengelola 10 pasar tradisional sebagaimana

diuraikan diatas, beberapa waktu yang lalu juga telah mengadakan kerjasama

pembangunan dan pengelolaan pasar dengan PT. Hasta Kreasi Mandiri yaitu untuk

pembangunan dan pengelolaan Plaza Muara Rapak (dulu Pasar Rapak) dan Pasar Baru

Square (dulu Pasar Baru).

Dari seluruh pasar-pasar tradisional maupun yang dikelola Pihak Ketiga terdapat

jumlah kios sebanyak 7.973 petak, sedangkan jumlah pedagang sebanyak 9.446 orang dan

jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 1.473 orang yang menempati lahan seluas

104.331 M2.

7. Pelayanan-Pelayanan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, agar pelayanan

lebih ekonomis, efisien dan efektif maka ada beberapa urusan Pemerintahan yang

diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan. Jenis-jenis pelayanan yang

diserahkan tersebut merupakan kebutuhan pelayanan yang harus dimiliki secara individu

guna memenuhi persyaratan formal sebagai warga Kota, sehingga ada rasa aman dan

tertib bagi warga Kota agar tetap dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari tanpa

merasa terganggu atau menemui kendala bilamana akan menyelesaikan urusan-urusan

yang sifatnya pribadi.



Terkait dengan pemberian pelayanan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang

selama ini menjadi tugas pokok dan fungsinya, maka ada 3 (tiga) kelompok urusan yang

selama ini sudah berjalan yaitu :

a. Kelompok Pelayanan Bidang Pemerintahan :

Kartu Tanda Penduduk (KTP dan Legalisasi KTP

Kartu Keluarga (KK) dan Legalisasi KK

Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan

Surat Keterangan Meninggal

Legalisasi Surat Pindah Bagi Pendatang Baru

Surat Keterangan Domisili Usaha

Surat Pengantar Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan

Catatan Kepolisian

Surat Pengantar Izin Keramaian

Surat Keterangan Lainnya (Sesuai Kebutuhan Warga)

Penyelenggaraan Razia atau Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Umum

b. Kelompok Pelayanan Bidang Pembangunan :

Rekomendasi Penelitian

Monitoring Kebersihan Lingkungan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

c. Kelompok Pelayanan Bidang Kemasyarakatan :

Surat Dispensasi Nikah

Surat Keterangan Bea Siswa

Keterangan Gaib

Pernyataan Ahli Waris dan Kuasa Waris

Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah

Selain menyelenggarakan pelayanan administrasi maupun teknis, Pemerintah Kota

Balikpapan telah mendelegasikan kewenangan kepada para Camat dan Lurah untuk

melaksanakan pemantauan manajemen sekolah khususnya yang menyangkut prasarana

fisik sekolah.

Dalam rangka lebih memperkuat posisi tugas-tugas pelayanan yang secara

langsung berhubungan dengan rakyat, maka dalam lingkup Pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan juga diserahi kewenangan guna melaksanakan tugas dan kegiatan Pembinaan

Wilayah. Adapun tugas Pembinaan Wilayah yang sudah berjalan dengan baik dan telah

dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2001-2005 melalui program-program sebagai

berikut :

Bantuan Pengamanan Pemilu 2004 (pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam

keanggotaan di DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.)

yang melibatkan masyarakat juga bahagian dari sistem pembinaan wilayah.

Melaksananakan konsolidasi lahan permukiman pada lokasi-lokasi kebakaran yang

berpotensi menimbulkan konflik dan gejolak sosial juga bagian dari pada tugas

pembinaan wilayah. Adapun konsolidasi lahan yang sudah dilaksanakankan yaitu

Lokasi Kebakaran Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Baru Ulu

(2 lokasi) dan Kelurahan Marga Sari.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan masyarakat dalam pengupasan

lahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan hidup. Kegiatan ini perlu

penanganan yang serius dan berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas

pembinaan wilayah.

Melakukan Pendataan dan Evaluasi Keluarga Miskin yang dibantu dari program

Penanggulangan Kemiskinan.

Melakukan pemekaran atau pemecahan Rukun Tetangga (RT). supaya lebih

memudahkan dalam rentang kendali pembinaan wilayah. Langkah pemekaran atau

pemecahan RT. tersebut disamping untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat juga merupakan langkah antisipatif terhadap peningkatan jumlah

penduduk dan penyebarannya.

Untuk memantapkan peran serta fungsi Pengurus RT. dalam kiprahnya selaku

pembantu pembina wilayah telah pula diprogramkan pembinaan bagi Pengurus RT



termasuk penyusunan sistem dan prosedur kerja maupun penyeragaman formulir

administrasi.

Melaksanakan perencanaan serta monitoring pelaksanaan pembangunan prasarana

pembinaan wilayah khususnya mengenai pembangunan fisik skala ringan

dilingkungan Kelurahan yaitu Program Bantuan Perbaikan dan Pemeliharaan

Lingkungan Pemukiman Kelurahan (P2LPK).

Pembinaan lembaga kemasyarakatan yang cukup besar perannya dalam memberikan

kontribusi terhadap pembinaan wilayah dengan sasaran yang ingin dicapai yakni lebih

memerankan kelembagaan tersebut dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan

ditingkat Kelurahan. Pembinaan kelembagaan ini dilaksanakan secara terpadu, baik

oleh satuan organisasi Pemerintah Kota maupun melalui peranan dari Ibu-ibu PKK

dan Dharma Wanita.

Melaksanakan manajemen kependudukan sesuai dengan amanat Peraturan yang

bertujuan untuk pengendalian penduduk serta menekan migrasi yang masuk ke Kota

Balikpapan, sehingga dapat mencegah terjadinya persoalan-persoalan sosial dan demi

terjaminnya daya dukung lahan serta lingkungan. Kebijakan pembinaan wilayah yang

paling rawan dan sangat rentan dengan gesekan sosial yaitu pengendalian

pertumbuhan penduduk, dan untuk mengantisipasi dampak sosial yang akan terjadi,

maka pelaksanaannya menggunakan dasar Peraturan Daerah tersebut diatas.

Mengamankan pelaksanaan kebijakan manajemen pertanahan yang intinya yaitu

penyederhanaan pelayanan dalam mengurus atau menyelesaikan surat-surat tanah,

dan mencabut kewenangan Camat dan Lurah untuk menerbitkan segel sebagai bukti

kepemilikan hak atas tanah. Pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Kantor

Pertanahan sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan Sertifikat Tanah. Dengan

adanya penyerderhanaan prosedur dalam menyelesaikan surat-surat tanah, maka hal

ini dapat mengurangi kerawanan konflik yang bisa terjadi sebagai akibat tumpang-

tindihnya kepemilikan hak atas tanah, karena kasus-kasus pertanahan yang seringkali

terjadi adalah pemalsuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah atau segel.



BAB III

VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kota Balikpapan jangka panjang dua puluh tahun kedepan sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2006–2026

setelah menerima banyak masukkan dari berbagai fihak khususnya pada saat pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJP Kota Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2006 yang lalu.

Visi dan Misi tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan banyak hal, antar lain :

analisis kondisi umum Daerah yang berlaku saat ini, prediksi kondisi umum Daerah yang

diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang, mandat masyarakat dan pemikiran-pemikiran yang

berkembang di masyarakat tentang kemana arah Kota hendak dituju pada masa yang akan datang.

Tentu saja Visi dan Misi Kota secara jangka panjang hanya akan dapat dicapai secara bertahap melalui

beberapa “Visi dan Misi” antara, yakni Visi dan Misi jangka menengah lima tahunan yang akan

ditetapkan pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota selama periode jabatannya. Visi dan Misi

jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kota Balikpapan pada

periode tersebut, dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kota Balikpapan.

A. VISI KOTA BALIKPAPAN

Visi Kota Balikpapan Tahun 2006-2026, adalah TERWUJUDNYA BALIKPAPAN

SEBAGAI KOTA BERDIMENSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, JASA DAN PARIWISATA

BUDAYA DAN PENDIDIKAN YANG DIDUKUNG OLEH PENYELENGGARAAN TATA

PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN MASYARAKAT YANG

BERIMAN, SEJAHTERA, BERPERADAPAN MAJU (MADINATUL IMAN) .

Visi ini menyiratkan agar Kota Balikpapan tetap fokus kepada kegiatan ekonomi

Kota yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dalam arti sesuai dengan

peluang dan potensi yang dimiliki oleh Kota Balikpapan yaitu sektor industri, perdagangan,

jasa dan pariwisata. Dengan pemilihan sektor ekonomi tersebut diharapkan Kota Balikpapan

akan dapat mampu bersaing dan menempatkan diri sebagai salah satu Kota utama di Kawasan

Timur Indonesia. Namun Visi tersebut perlu didukung oleh praktek penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance) yang harus dilakukan oleh segenap aparatur

Pemerintah Kota dan didukung pula oleh masyarakatnya yang religius dan berbudaya

(Masyarakat Madani) sebagai mandat masyarakat untuk menjadikan Balikpapan sebagai Kota

Beriman dalam arti yang sesungguhnya.

Untuk Mewujudkan Visi jangka panjang tersebut maka ditetapkan Visi jangka

menengah yang merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk lima tahun yang akan

datang yaitu tahun 2006– 2011 sebagai acuan operasional pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan, yaitu MENATA KEMBALI DAN MEMBANGUN BALIKPAPAN DENGAN PRINSIP

GOOD GOVERNANCE DAN MASYARAKAT MADANI.

Yang dimaksud dengan Good Governance adalah tatanan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang menerapkan prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipasi publik dan penegakan hukum. Sedangkan masyarakat madani yaitu

tatanan masyarakat yang hidup rukun dan harmonis berperadaban modern, maju dan sejahtera

serta memiliki nilai moralitas dan spiritualitas tinggi berdasarkan agama dan kepercayaan

masing-masing.

A. MISI KOTA BALIKPAPAN.

Misi jangka panjang Kota Balikpapan untuk 20 tahun kedepan telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang Beriman, sehat jasmani dan, memiliki

daya saing dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu membangun manusia

Balikpapan dengan mengedepankan pembangunan aspek mental yang didukung oleh

kesehatan jasmani dan penguasaan ilmu dan tehnologi dengan mengutamakan

pemenuhan hak-hak dasar manusia secara berkualitas sehingga sebagai manusia mampu

berperan dalam aktualisasi diri dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan pada

umumnya dan kehidupan kota pada khususnya.

2. Mewujudkan tersedianya infrastuktur Kota yang mampu untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dan fungsi Kota di masa depan yaitu membangun

infrastruktur kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung

fungsi kota Balikpapan pada masa yang akan datang baik fungsi internal maupun fungsi

external kota sesuai dengan kedudukan kota Balikpapan dalam konteks regional

maupun nasional.



3. Mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan yaitu

membangun kota dengan mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan sehingga

kota akan menjadi satu kesatuan ekosistem yang layak dihuni oleh warga kotanya

4. Mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan

potensi ekonomi kerakyatan dan pengembangan basis ekonomi Kota dimasa

depan yaitu membangun sistem ekonomi yang memungkinkan potensi ekonomi rakyat

dapat berkembang, disamping mengembangkan basis ekonomi Kota Balikpapan dalam

rangka mempersiapkan peranan Kota Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan

dan Jasa.

5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance)

dengan membangun sistem pemerintahan modern yang bebas KKN dan mampu

memberikan pelayanan publik dengan baik, serta menerapkan azas penyelenggaraan

tata pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi/keterbukaan dan

akuntabilitas dari mulai Pemerintahan di tingkat Kota sampai kepada unit pelayanan

masyarakat.

6. Mewujudkan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum

bagi masyarakat dengan membangun suatu sistem regulasi daerah yang dapat

menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang dapat diterapkan dalam

praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan Misi jangka panjang tersebut, maka Misi dari Walikota dan Wakil

Walikota terpilih tahun 2006 - 2011 adalah sebagai berikut :

o Pengentasan Kemiskinan .

Mengentaskan kemiskinan dengan menekan jumlah penduduk miskin dan penduduk

rentan agar tidak menjadi miskin melalui pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

secara berkesinambungan dan peningkatan kualitas atau mutu penyelenggaraan

pelayanan bagi penduduk miskin agar dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan

sosial dan ekonominya.

o Peningkatan Sumber Daya Manusia

Mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan mengupayakan agar warga Balikpapan

mampu “menjadi tuan dirumah sendiri”, yaitu membangun manusia manusia

Balikpapan dengan mengedepankan aspek mental dan unggul dalam pengusanaan ilmu

dan teknologi, punya jiwa entrepreneur serta memiliki keimanan, ketaqwaan serta budi

pekerti yang tinggi sehingga mampu menjadi tuan dirumah sendiri.

o Infrastruktur dan Investasi

Mengembangkan Infrastruktur dan Investasi dengan membangun prasarana kota dan

menciptakan iklim investasi yang kondusif, yaitu membangun infrastruktur kota yang

mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung fungsi kota Balikpapan

dimasa yang akan datang serta mendukung pengembangan dan penciptaan iklim

investasi yang kondusif.

o Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Mengembangkan pariwisata dan lingkungan hidup dengan memelihara kelestarian

lingkungan hidup dan suasana kota yang sejuk dan asri, yaitu membangun kota dengan

mengindahkan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik sehingga kota akan

menjadi satu kesatuan ekosistem yang layak huni oleh warganya dan sebagai tujuan

pariwisata.

o Pemberantasan Korupsi

Memberantas korupsi melalui pemberantasan tindak pidana KKN dengan pengawasan

ketat dan terbuka, yaitu dengan membangun sistem pemerintahan modern yang bebas

KKN dan mampu memberikan pelayanan publik dengan baik, dengan menerapkan azas

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas dari Pemerintahan di tingkat Kota sampai ke unit pelayanan masyarakat.

o Kesejahteraan Keluarga

Mengembangkan kesejahteraan keluarga dengan membina keluarga sakinah dan

meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai sendi utama kota.



BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah memperhatikan uraian terdahulu tentang gambaran umum kondisi Daerah dan

memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk masa bhakti 2006 – 2011 maka strategi

pembangunan Daerah dalam lima tahun kedepan yang merupakan kebijakan yang harus dilakukan

untuk mencapai Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih, maka ditetapkan (dua) strategi pokok

pembangunan Kota Balikpapan yaitu : Strategi untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik atau

Good Governance dan strategi untuk mewujudkan masyarakat madani atau civil society, yang

uraian lengkapnya disajikan berikut ini :

A. Strategi untuk mewujudkan Good Governance.

1. Akuntabilitas.

Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota harus dapat dipertanggung

jawabkan kepada publik dalam hal ini setiap apatarur Pemerintah Kota harus dapat

bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan

kebijakan yang ditetapkannya. Akuntabilitas aparatur Pemerintahan ini terdiri dari 3 (tiga)

jenis yaitu Akuntabilitas Politik, Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Hukum.

2. Transparansi

Bahwa setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota harus akan bersifat

transparan dan dapat diketahui oleh rakyat melalui mekanisme yang mudah dengan

memanfaatkan tehnologi informasi maupun menggunakan media lainnya sehingga rakyat

baik secara pribadi ataupun kelompok dapat mengetahui secara jelas. Proses perumusan

kebijakan publik dan implementasinya oleh Pemerintah Kota Balikpapan harus selalu

dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum

3. Keterbukaan

Keterbukaan disini dimaksudkan bahwa Pemerintah Kota harus dapat memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota Balikpapan untuk mengajukan tanggapan

dan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai tidak transparan

atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan akan

selalu memberikan informasi data yang memadai bagi warganya melalui berbagai sarana

informasi baik melalui tehnologi informasi, mass media dan sarana komunikasi lainnya,

sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya Pemerintahan.

4. Kepastian Hukum.

Sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka Pemerintah Kota akan berusaha

untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi warga Kota terhadap

setiap kebijakan publik yang ditetapkan. Pemerintah Kota Balikpapan senantiasa akan

memberikan jaminan kepastian hukum atas kebijakan maupun peraturan perundang-

undangan dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah

melembaga dan diketahui oleh publik serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.

5. Partisipatif.

Pemerintah Kota Balikpapan dalam setiap merumuskan kebijakan akan senantiasa

menggunakan pendekatan partisipatif dan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak

yang berkepentingan (stakeholders) terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Pelibatan

komponen warga Kota tersebut dimaksudkan untuk agar aspirasi masyarakat dapat

diakomodir sehingga akan mewujudkan rasa memiliki, guna menjalin keselarasan program-

program Pemerintah Kota Balikpapan dengan keinginan warga Kota.

6. Akomodatif

Pemerintah Kota Balikpapan bertindak responsif dan selalu mendengar aspirasi warga Kota

dalam setiap proses penentuan kebijakan yang dilaksanakan menurut jenjang Pemerintahan.

Guna menampung aspirasi warga Kota dalam bentuk masukan, saran, pendapat, tanggapan

dan kritik, maka Pemerintah Kota Balikpapan akan menyediakan media informasi atau

komunikasi yang murah, mudah dan cepat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.



B. Strategi untuk mewujudkan Masyarakat Madani.

1. Tatanan Spiritual

Didalam kehidupan masyarakat akan diupayakan senantiasa berperilaku sesuai dengan

ajaran agama yang dianut, dengan menciptakan suasana yang mendukung agar masyarakat

dapat melaksanakan kehidupan agamanya dengan baik dalam hubungan hambaNya

dengan Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa dan hubungan sesama manusia sebagai

landasan motivasi dan tujuan dari seluruh aktifitas kehidupannya.

2. Tatanan Moral

Mengatur batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan yang bersumber

dari nilai-nilai taqwa. Masyarakat Madani mendorong manusia untuk menegakkan amar

makruf nahi mungkar untuk mengendalikan masyarakat agar tidak terjerumus pada

kemaksiatan dan kesia-siaan.

3. Tatanan Sosial

Mengatur hubungan dengan sesama manusia atau hablumminnannas yang bersumber dari

nilai ukhuwwah. Masyarakat Madani mendorong manusia untuk selalu menjaga

silaturahmi atau hubungan baik dengan sesama manusia.

4. Tatanan Ekonomi

Mengatur kehidupan ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan. Masyarakat

Madani mendorong manusia untuk mengembangkan potensi ekonomi ummat yang didasari

kejujuran dan kepercayaan.

5. Tatanan Politik Pemerintahan

Mengatur hubungan politik dan pemerintahan yang bersumber dari nilai musyawarah.

Masyarakat Madani mendorong partisipasi setiap warga untuk menjaga kehidupan

bermasyarakat.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Rencana Kerja

Pemerintah Kota dalam satu tahun anggaran dan implementasi kebijakan secara operasional

dijabarkan dalam bentuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Khusus untuk Pendapatan

Daerah bila dilihat dari jenisnya terdirin atas 3 (tiga) kelompok pendapatan, yaitu :

Kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Kelompok Dana Perimbangan.

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

pada tahun 2001–2005 dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi Pendapatan Daerah dari

tahun ke tahun secara totalitas mengalami peningkatan dari Rp. 392,91 milyar lebih pada tahun

2001 menjadi Rp. 763,17 milyar lebih2 pada tahun 2005 atau terjadi kenaikan rata-rata per tahun

sebesar 18,05%. Dengan menggunakan data realisasi pada tahun 2001-2005, diperkirakan

pertumbuhan Pendapatan Daerah sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan mencapai rata-rata

sebesar 19,90%, sehingga Pendapatan Daerah pada tahun 2011 diproyeksikan mencapai sebesar

Rp.2,49 trilyun lebih, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5 - 6% pertahun,

harga minyak dan gas bumi (Migas) berkisar antara US $ 50 – US $ 60 per barrel, serta

diharapkan adanya exploitasi Migas yang baru di Propinsi Kalimantan Timur.

Dari struktur Pendapatan Daerah tersebut maka akan dapat dilihat bahwa Pendapatan

Daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) adalah pertama sumber pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar 88,16%, disusul

Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,31 %, kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

sebesar 1,51 %. Hal ini berarti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih

sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah menurut

kelompok pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari

tahun 2001 – 2005 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,85 % per tahun dengan

besaran yang diterima pada tahun 2005 sebesar Rp.78,72 milyard lebih sedangkan prediksi

pertumbuhan rata-rata 5 (lima) tahun kedepan sebesar 10,08% tahun maka proyeksi Pendapatan

Asli Daerah pada tahun 2011 akan emcapai sebesar Rp. 145,42 milyard lebih dengan rincian

sebagai berikut :

a. Pajak Daerah.

Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2001-2005 mengalami peningkatan setiap tahunnya

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,16% pertahun. Sedangkan besaran pajak yang

iterima pada tahun 2005 sebesar Rp.39,74 milyard lebih. Hal ini seiring dengan

pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh kebijakan perekonomian daerah yang baik.

Diperkirakan Pendapatan Daerah khususnya dari Pajak Daerah dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan yaitu tahun 2011 diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.76,78 milyard

lebih dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 11,60% pertahun.

b. Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah rata-rata

pertumbuhan tahun 2001-2005 mencapai sebesar 17,33% dengan besaran yang diterima

pada tahun 2005 sebesar Rp. 23,12 milyard lebih dengan demikian dalam kurun waktu 5

(lima) tahun yang akan datang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata setiap

tahunnya sebesar 10,50 % dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp. 42,08 milyar lebih.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Perkembangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam kurun waktu lima tahun

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2001 yaitu sebesar Rp.3,52

milyard lebih menjadi Rp.13,18 milyard lebih pada tahun 2005 dengan demikian

pertumbuhan rata- rata pertahun sebesar 39,06%. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber

dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan pada tahun 2011 akan

mencapai sebesar Rp. 21,99 milyard lebih dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar

8,9% per tahun.



2. Dana Perimbangan

Perkembangan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam tahun 2001-

2005 cukup significant yaitu sebesar Rp. 356,01 milyard lebih pada tahun 2001 dan meningkat

pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp.672,85 milyard lebih dengan tingkat pertumbuhan rata-

rata 17,25% pertahun. Untuk lima tahun kedepan pendapatan dana perimbangan diproyeksikan

akan mencapai sebesar Rp. 1,02 Trilyun lebih pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan

rata-rata sebesar 7,30 % pertahun, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak perkembangan penerimaannya dari tahun ketahun mengalami

peningkatan dari Rp.63,87 milyard lebih pada tahun 2001 menjadi Rp.157,05 milyard lebih

pada tahun 2005 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 25,22% pertahun. Lima tahun

kedepan pendapatan ini diproyeksikan akan menjadi sebesar Rp. 235,69 milyard lebih

dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7,00 % pertahun.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Perkembangan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak setiap tahunnya mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar Rp.152,63 milyar lebih tahun 2001 menjadi

Rp.350,21 milyard lebih dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 22,60% pertahun.

Pendapatan ini dalam lima tahun kedepan akan diproyeksikan sebesar Rp.528,52 milard

lebih pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7,1 % pertahun. Pendapatan

ini merupakan pendapatan yang memberikan sumbangan yang terbesar terhadap Dana

Perimbangan.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Selama 5 (lima) tahun terakhir, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak

mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 23,92%

dibanding tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas penerimaan

Dana Alokasi Umum pada tahun 2001 sebesar Rp. 126,51 milyard lebih tahun 2002

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 135,70 milyar lebih dan tahun 2003 menurun

menjadi sebesar Rp. 103,24 milyar lebih , pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi

sebesar Rp. 135,09 milyard lebih untuk tahun 2005 tetap sebesar Rp. 135,09 milyar lebih

dan diperkirakan sampai dengan tahun 2011, Dana Perimbangan Kota Balikpapan yang

berasal dari Dana Alokasi Umum, diproyeksikan tidak akan mengalami kenaikan.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat fluktuatif setiap tahun karena alokasi

anggaran ini sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Untuk mendapatkan

gambaran yang lebih jelas penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2001

sebesar Rp. 12,97 milyard lebih dan dalam tahun 2002 menurun menjadi sebesar Rp. 618,08

juta kemudian pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 5,65 milyard

lebih sedangkan tahun 2004 tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), namun pada

tahun 2005 menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 2,11 milyard lebih.

Diperkirakan pada tahun 2006-2011, Dana Perimbangan Kota Balikpapan yang berasal dari

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dana Alokasi

Khusus (DAK) yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan diperkirakan sebesar

Rp. 5,00 milyar lebih pada tahun 2011.

e. Dana Perimbangan Propinsi

Perkembangan penerimaan Dana Perimbangan Propinsi selama kurun waktu lima tahun

berfluktuasi dari Rp.17,68 milyard lebih sampai dengan Rp.30,50 milyard pada tahun 2005

dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 19,92% pertahun. Sedangkan pada tahun 2001 tidak

ada penerimaan.

Dana Perimbangan Propinsi pada tahun 2011 diproyeksikan sebesar Rp. 47,59 milyard lebih

dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7,7% pertahun..

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan pos penerimaan yang belum dapat

diandalkan dibandingkan dengan pendapatan-pendapatan yang diuraikan terdahulu. Pos ini

hanya menyumbangkan sekitar 3,35% dari total penerimaan Pemerintah Kota Balikpapan.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

mengalami peningkatan walaupun sangat bervariasi dari tahun ke tahun khususnya dalam 3

(tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2001 dan 2002 yang sama sekali tidak ada

penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.



4. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah.

Asumsi yang mendasari perkiraan pertumbuhan sumber pendapatan Daerah meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah diasumsikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang

dicerminkan dari Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto.

b. Dana Perimbangan diasumsikan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat tentang

Dana Perimbangan, Jumlah Produksi Migas Indonesia, Fluktuasi harga minyak mentah

dunia termasuk dalam hal ini dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang energi

yang akan membangun Proyek Pipanisasi Gas dari Kota Bontang ke Pulau Jawa.

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah diasumsikan dipengaruhi oleh pertumbuhan

ekonomi. Selanjutnya mengenai arah dan kebijakan pengembangan potensi Pendapatan

Daerah dapat dilakukan degan cara :

Pendapatan Asli Daerah

1). Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan,

yang secara teknis bias dilakukan melalui :

- Pengkajian secara terus menerus Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk

disesuaikan dengan perkembangan Kota.

- Perbaikan sistim dan prosedur tehnis pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

- Peningkatan pemeriksanaan pembukuan wajib Pajak.

2). Pengembangan Investasi Daerah, dapat dilakukan dengan cara :

- Pemberian informasi yang seluas-luasnya tentang peluang usaha dan potensi

Daerah.

- Pembentukan lembaga yang khusus menangani pengembangan investasi Daerah

baik yang menyangkut promosi, pengembangan potensi Daerah maupun dibidang

perizinan investasi dalam satu atap.

- Pengembangan sistem informasi penanaman modal Daerah

- Pemberian insentif bagi para investor baik insentif fiskal maupun perizinan.

- Pembangunan infrastruktur Daerah yang mendukung kemudahan dalam rangka

penyediaan fasilitas yang diperlukan seperti jalan/jembatan, penyediaan air bersih,

listrik dan sebagainya.

- Pengembangan tata ruang/kawasan yang dapat mendorong kegiatan perekonomian

masyarakat yang berpotensi dalam peningkatan PAD

- Pengembangan terwujudnya suasana kota yang aman dan kondusif bagi

berkembangnya dunia usaha.

Dana Perimbangan .

1) Melaksanakan koordinasi secara terus menerus dengan Pemerintah Pusat dalam rangka untuk

meningkatkan dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kota Balikpapan.

2) Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun

melalui Asosiasi dalam rangka pengembangan potensi sumber dana perimbangan dari

Pemerintah Pusat untuk Daerah.

Lain-lain Pendapatan.

Mengupayakan agar pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan ini dapat selalu

meningkat dari tahun ketahun. Atas dasar uraian tersebut, maka proyeksi peningkatan pendapatan

daerah dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Tahun 2007-2011, masing-masing

yaitu untuk PAD 10,08% pertahun, Dana Perimbangan sebesar 7,30% pertahun dan Lain-lain

Pendapatan sebesar 24,80% pertahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Kota Balikpapan Tahun 2007-2011

PROYEKSIJenis Penerimaan 2006

2007 2008 2009 210 2011 %/Tahun

Pendapatan Asli

Daerah87,18 96,56 106,95 118,48 131,25 145,42 10,06

Dana Perimbangan 721,19 773,00 828,54 888,08 951,90 1.020,30 11,06

Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah14,46 18,05 22,53 28,11 35,09 43,79 8,90

Jumlah 822,83 887,61 958,02 1.034,67 1.118,24 1.209,51 8,04

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan



Total Pendapatan Daerah dari tahun 2007- 2011 Diproyeksikan sebesar Rp. 5.20, Trilyun lebih

B. Arah Pengelolaan Belanja Daerah .

Berdasarkan Pasal 167 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengisyaratkan bahwa

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan

sistem jaminan sosial, dengan tetap mempertimbangkan analisis standar belanja, standar kerja,

tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah

membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi berbagai infrastruktur yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat termasuk mengalokasikan untuk keperluan pelayanan serta pembinaan

kemasyarakatan.

Belanja Pemerintah Kota Balikpapan dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan

selaras dengan tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. Selama lima tahun terakhir

Pemerintah Kota Balikpapan membelanjakan rata-rata sebesar Rp. 729,20 milyar lebih per tahun

dalam rangka pembangunan infrastruktur perkotaan maupun untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.

Sesuai dengan kemampuan Pendapatan Daerah, pada tahun 2001 belanja Pemerintah

Kota Balikpapan pada tahun yang sama adalah sebesar Rp. 346,33 milyard lebih dan meningkat

terus menjadi Rp. 687,59 milyard lebih pada tahun 2005 selanjutnya dalam tahun 2006 mengalami

peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.151,29 trilyun. Ini berarti terjadi peningkatan rata-rata 18,70 %

per tahun. Peningkatan belanja ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota

Balikpapan sejak tahun 2001 yang rata-rata mengalami peningkatan sebesar 20,85 % per tahun

untuk PAD dan 17,25 % per tahun untuk Dana Perimbangan.

Diproyeksikan belanja Pemerintah Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan

terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,00 % per tahun. Sehingga pada tahun 2011

pengeluaran untuk belanja Pemerintah Kota Balikpapan diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.

1.169,62 Milyard lebih. Apabila melihat total penerimaan Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan

pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 392,91 milyard lebih, sedangkan pengeluaran belanja pada

tahun yang sama sebesar Rp. 346,33 milyard lebih hal ini berarti terdapat surplus sebesar 11,85%

dari total penerimaan pada tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2002 mengalami defisit sebesar

2,85% dari total penerimaan, dan pada tahun 2003 surplus sebesar 7,60%, sedangkan pada tahun

2004 mengalami defisit lagi sebesar 4,28%, demikian pula dalam tahun 2005 terdapat defisit

sebesar 10,92%.

Untuk lebih jelasnya proyeksi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 2 : Proyeksi Rencana Anggaran Belanja (Belanja Langsung dan Beanja Tidak Langsung)

Kota Balikpapan Tahun 2007-2011.

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Balikpapan dan Bappeda Kota Balikpapan.

Total Belanja Daerah dari tahun 2007 - 2011 diproyeksikan sebesar Rp. 5,19,.Trilyun lebih.

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus dan

dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan dan pengeluaran Daerah. Sumber

penerimaan dari pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggatan (Silpa) Tahun Lalu, Transfer

dari Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Hasil Penjualan Asset Milik Daerah

yang dipisahkan, sedangkan pengeluaran dari pembiayaan ialah Transfer ke Dana Cadangan,

Peenyertaan Modal, Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Berjalan, Pembayaran Utang Pokok

yang Jatuh Tempo.

Realisasi Pembiayaan Penerimaan dari total penerimaan Daerah pada tahun 2001 mengalami

kenaikan sebesar 4,11 %, dan tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 19,67 %, pada tahun 2003

lebih rendah dibanding tahun 2002 yaitu sebesar 13,41 % tahun 2004 mengalami kenaikan lagi

menjadi sebesar 20,76 %, sedangkan tahun 2005 sebesar 13,32 %. Kalau komposisi Pembiayaan

Penerimaan dengan kondisi yang semacam ini berarti menunjukan bahwa dengan Sisa Lebih

PROYEKSI (dalam juta rupiah)

Jenis Belanja2006

(Rp.)2007

(Rp.)

2008

(Rp.)

2009

(Rp.)

2010

(Rp.)

2011

(Rp.)

- Belanja Langsung 795,16 541,86 581,23 623,45 668,75 717,33

- Belanja Tidak Langsung 356,13 541,86 391,86 411,05 431,17 452,28

Jumlah 1.151,29 915,42 973,09 1.034,50 1.099,92 1.169,61



Perhitungan Anggatan (Silpa) yang semakin besar, maka akan mendukung kemampuan keuangan

yang juga kian sehat dan semakin terjaminnya likuiditas APBD Kota Balikpapan. Diperkirakan

sampai dengan tahun 2011 Pembiayaan Penerimaan akan tumbuh rata-rata sebesar - 13,22 % per

tahun.

Demikian pula dengan realisasi Pembiayaan Pengeluaran dari Belanja Daerah pada tahun

2001 sebesar 0,58%, dan pada tahun 2002 mengalami lonjakan yang cukup besar yaitu 16,35%,

dan kemudian tahun 2003 sebesar 22,73%, sedangkan tahun 2004 sebesar 15,81%, sementara itu

pada tahun 2005 sebesar - 84,15% dan tahun 2006 sebesar 99,01%. Diperkirakan sampai dengan

tahun 2011 Pembiayaan Pengeluaran akan tumbuh rata-rata sebesar 12,76% per tahun.

Untuk lebih jelasnya rincian pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Proyeksi Pembiayaan (Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran) Kota

Balikpapan Tahun 2007-2011

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Balikpapan dan Bappeda Kota Balikpapan

Total pembiayaan dari tahun 2007-2011 sebesar 671,77milyar lebih

D. Kebijakan Umum Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Penyusunan dokumen

perencanaan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi Pemerintah dan proses

partisipasi seluruh pelaku pembangunan yang difasilitasi melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan hasil pembahasan Musrenbang yang sudah dikompilasi dan final,

sebagaimana ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut diatas maka

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan implementasinya dalam

bentuk RKPD yang berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan dimana RKPD

mempunyai fungsi sebagai berikut :

Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD).

Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD).

Bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond

Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala

Daerah menggunakan acuan RKPD, KUA yang merupakan penjabaran lebih lanjut RKPD serta

PPAS sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) atau Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Berdasarkan PPAS tersebut, selanjutnya

Kepala SKPD menyusun RASK atau RKA-SKPD dengan memakai pendekatan prestasi kerja

yang akan dicapai. Kemudian RASK atau RKA-SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

Setelah ditetapkannya APBD Kota Balikpapan, maka hal-hal yang menyangkut

mengenai Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, berupa pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan akan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Sebagai kerangka kebijakan publik yang memuat Hak dan Kewajiban Pemerintah

Daerah yang merupakan bahan untuk penyusunan RAPBD Kota Balikpapan dilaksanakan

sesuai sistem dan mekanisme perencanaan yang berlaku yaitu perencanaan Partisipatif dan

Integrated, yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang tertuang di dalam RKPD, KUA dan

PPAS serta implementasinya ditindak-lanjuti dengan penyusunan RASK atau RKA-SKPD.

PROYEKSI (dalam juta rupiah)Jenis Pembiayaan 2006 2007

(Rp.)2008(Rp.)

2009(Rp.)

2010(Rp.)

2011(Rp.)

Pembiayaan Penerimaan 319,39 359,89 109,89 123,82 139,52 157,21

Pembiayaan Pengeluaran 29,54 33,94 38,98 43,42 48,36 53,86

Jumlah 289,85 325,95 70,90 80,40 91,16 103,35



APBD harus mampu mencerminkan aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam

perencanaan program dan kegiatan. Untuk itu maka dalam penyusunan anggaran sedapat

mungkin diupayakan mengacu kepada empat norma anggaran yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabel

Mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan anggaran harus aspiratif,

partisipatif, terbuka, akomodatif dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Disiplin Anggaran

Bahwa setiap pendapatan dan belanja yang direncanakan harus terukur secara rasional dan

pelaksanaannya berlandaskan sistem administrasi yang tertib dan taat azas.

3. Keadilan Anggaran

Pengalokasian belanja secara merata sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil

dan proporsional.

4. Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis

Mengandung makna bahwa dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin

untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

maksimal guna kepentingan masyarakat.



BAB VI

ARAH KEBIJAKAN UMUM

Bahwa salah satu dokumen yang dijadikan rujukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2006 – 2011 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2006–2026, yang didalam salah satu materinya juga memuat Arah Kebijakan Umum Pembangunan

dalam 20 tahun mendatang yang merupakan kebijakan dasar, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam

Arah Kebijakan Umum dalam RPJMD, oleh karena itu didalam uraian Arah Kebijakan Umum ini

akan disampaikan dulu Arah Kebijakan Umum Pembangunan dalam RPJPD yang diikuti dengan

uraian tentang Arah Kebijakan Umum RPJMD sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan Umum mengacu pada RPJP Kota Balikpapan Tahun 2006-2026, yaitu :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Beriman, sehat jasmani dan memiliki daya

saing dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ditunjukkan oleh :

a. Kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat yang ditandai dengan

meningkatnya Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Index Pembangunan Gender

(IPG), termasuk peranan perempuan dalam pembangunan serta tercapainya pertumbuhan

penduduk yang seimbang.

b. Kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat dari sisi keimanan dan ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandai dengan semakin meningkatnya kegiatan

keagamaan masyarakat, peranan lembaga keagamaan dan pemuka agama dalam

memberikan pembinaan kepada masyarakat serta semakin banyak terbangunnya sarana

kehidupan beragama, suasana Kota yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang

religius (Masyarakat Madani) serta tidak terjadinya konflik masyarakat berdasarkan

SARA.

c. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat dari sisi sehat jasmani ditandai dengan

semakin meningkatnya kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat dan Kota (Kota

Sehat), terpenuhinya pelayanan kesehatan berkualitas yang terjangkau untuk semua

kalangan masyarakat, tersedianya fasilitas dan sarana untuk masyarakat melakukan

olahraga, kesegaran jasmani dan rekreasi .

d. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat dari sisi penguasaan ilmu dan teknologi

yang ditandai dengan tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dasar, menengah

termasuk kejuruan dan pendidikan tinggi yang berkualitas baik nasional maupun

internasional, terjangkau untuk semua lapisan masyarakat serta semakin meningkatnya

cakupan masyarakat untuk dapat mengikuti jenis pendidikan pada semua tingkatan.

Tersedianya sarana yang berperanan penting kepada pendidikan masyarakat pada umumnya

yaitu perpustakaan umum dan museum Kota yang representatif.

e. Semakin menurunnya angka pengangguran yang ditandai dengan semakin meningkatnya

pendidikan dan ketrampilan masyarakat sehingga mampu bersaing untuk mengisi lapangan

kerja yang tersedia, disamping mampu untuk berusaha dan menciptakan lapangan kerja

sendiri (entrepreneurship).

f. Semakin menurunnya angka penduduk miskin yang ditandai dengan menurunnya jumlah

penduduk miskin dengan adanya berbagai program dalam rangka menurunkan jumlah

penduduk miskin tersebut.

2. Terwujudnya ketersediaan infrastuktur Kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan mendukung fungsi Kota di masa depan, ditunjukkan oleh:

a. Terbangunnya jaringan jalan yang menghubungkan wilayah Kota dengan wilayah

pengembangan baru sesuai dengan RTRW, peningkatan jalan, jalan-jalan alternatif yang

menghubungan keseluruh wilayah Kota serta sistem transportasi dan angkutan Kota yang

diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan dalam Kota.

b. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi baik darat, laut maupun

udara yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya maupun Kota

Balikpapan dengan Kota/Kabupaten di Propinsi Kalimantan dan Kota-Kota lainnya di

Indonesia.

c. Terbangunnya pelabuhan laut Balikpapan di Kelurahan Kariangau, baik pelabuhan

kontainer maupun pelabuhan cargo dan peningkatan Bandara Sepinggan baik dari sisi darat

berupa perluasan terminal, maupun dari sisi udara berupa perpanjangan landasan (run-way)

d. Terbangunnya permukiman yang tertata sesuai dengan RTRW maupun perencanaan Kota

lainnya, yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan serta meningkatnya jumlah

bangunan permukiman yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

e. Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang berkualitas baik bagi masyarakat yaitu untuk

keperluan rumah tangga, sosial dan usaha dengan melalui sistem sambungan langsung.



f. Tersedianya prasarana, sarana dan obyek wisata dengan memanfaatkn potensi wisata yang

ada seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata Kota.

g. Tersedianya regulasi RTRW yang mampu mengatur pengembangan Kota Balikpapan

kedepan, yang berwawasan lingkungan, diketahui oleh masyarakat, mengikat terhadap

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat disertai dengan

pemberian sanksi bagi fihak-fihak yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

3. Terwujudnya sumberdaya alam yang terkendali penggunannya, kondisi kota yang layak

huni dan berwawasan lingkungan, yang ditunjukkan oleh :

a. Tersedianya sumber informasi tentang sumberdaya alam Balikpapan baik yang terbaharui

(renewable) maupun yang tidak terbarukan (non renewable) serta adanya peraturan

(regulasi) yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam tersebut,

b. Terbangunnya Kota baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat dengan

memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan kota yang baik sehigga masyarakat

akan merasa nyaman di tinggal di Kota Balikpapan baik lingkungan fisik maupun

lingkungan sosial.

c. Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan baik yang dilaksanakan

oleh Pemerintah maupun masyarakat dengan pengaturan (regulasi) yang jelas baik dari oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota.

4. Terwujudnya.perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan potensi

kerakyatan dan pengembangan basis ekonomi Kota dimasa depan, ditunjukkan oleh :

a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita

pada tahun 2026 akan mencapai sekitar US $ 6.000 dengan tingkat pengangguran yang

rendah dan tidak ada lagi penduduk miskin di Kota Balikpapan.

b. Terbangunnya aktivitas ekonomi Kota yang berkeadilan dengan tetap mengembangkan

potensi ekonomi masyarakat seperti pertanian, perkebunan, peternakan , dan perikanan

serta sektor usaha kecil , menengah dan koperasi.

c. Terbangunnya struktur ekonomi Kota yang kokoh berlandaskan pada keunggulan

kompetitif wilayah Balikpapan khususnya untuk sektor Industri, Perdagangan dan Jasa

yang dikelola secara efisien dan berdaya saing global sebagai motor penggerak

perekonomian Kota Balikpapan pada masa yang akan datang.

5. Terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance),

ditunjukkan oleh :

a. Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, transparan,

partisipatif dan akuntabel yang dapat menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap seluruh

proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Legislatif dan Eksekutif).

b. Terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih (Clean Government)

yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintahan Daerah yang baik, bersih,

berwibawa dan bertanggungjawab serta profesional, yang mampu mendukung

pembangunan Daerah.

6. Terwujudnya penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi

masyarakat, ditunjukkan oleh :

a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan Hak Azasi Manusia yang bersumber pada

Pancasila dan UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta terlaksananya

aturan hukum yang diterbitkan di Daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan,

akomodatif dan aspiratif.

b. Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berdasarkan hukum dan penegakkan hukum

di Daerah.

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan Kota Balikpapan seperti yang

diinginkan dalam arah pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang Beriman, sehat jasmani dan, memiliki daya saing

dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Kemampuan sumber daya manusia Beriman, sehat jasmani dan, memiliki daya saing

dibidang ilmu Pengetahuan dan Tehnologi adalah merupakan kunci dari kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang

Beriman, sehat jasmani dan memiliki daya saing dibidang Ilmu dan Tehnologi, pembangunan



Kota Balikpapan dalam jangka panjang diarahkan untuk : a). Meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b). Meningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan

masyarakat; c). Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; d). Meningkatkan

kegiatan pemuda dan olahraga; e). Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan;

f). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan cakupan masyarakat masyarakat

dalam mengikuti setiap jenjang pendidikan serta membangun perpustakaan dan musium Kota

yang memadai; g). Menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kualitas angkatan kerja

dan melaksanakan sistem informasi ketenagakerjaan; h). Menurunkan angka kemiskinan; i).

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Mewujudkan tersedianya infrastuktur Kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan fungsi Kota di masa depan

Tersedianya infrastruktur kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

dan fungsi kota Balikpapan pada masa yang akan datang, akan menjamin tersedianya semua

kebutuhan masyarakat untuk kehidupan yang lebih sejahtera serta mendukung keberadaan kota

Balikpapan dalam melaksanakan fungsinya baik dalam konteks regional, nasional maupun

internasionaldan memiliki daya saingkehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

dasarnya. Untuk mewujudkan tersedianya infrastuktur Kota yang mampu untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dan fungsi Kota di masa depan maka pembangunan Kota dalam jangka

panjang diarahkan untuk : a). Mengembangkan prasarana jalan dan perhubungan

(transportasi); b). Mengembangkan penataan permukiman yang serasi dan menyediakan

perumahan yang layak huni dan terjangkau oleh masyarakat; c).Mengembangkan penyediaan

air bersih yang berkualitas dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara

berkelanjutan; d). Mengembangkan penyediaan sumber daya energi listrik yang

berkelanjutan; e). Mengembangkan penataan ruang mampu mengatur perkembangan Kota

Balikpapan kedepan; f). Mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan potensi Kota.

3. Mewujudkan sumber daya alam (SDA) yang lestari dan kondisi kota yang layak huni serta

berwawasan lingkungan.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan Kota dan

sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin

tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan dan kenyamanan bagi

kehidupan Kota. Lingkungan hidup Kota yang asri juga akan meningkatkan kualitas hidup

manusia sehingga setiap warga kota dapat menikmati suatu suasana lingkungan kota

yangnyaman untuk tempat hunian dan melaksanakan segala aktivitasnya. Karena itu untuk

mewujudkan sumber daya alam yang lestari dan kondisi kota yang layak huni serta berwawasan

lingkungan, pembangunan Kota Balikpapan dalam jangka panjang diarahkan melalui : a).

Integrasi dan harmonisasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

dengan sektor yang lain; b). Pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; c). Peningkatan kapasitas lembaga pengelola

lingkungan hidup; d). Peningkatan kesadaran masyarakat peduli pada lingkungan; e).

Penegakan hukum di bidang lingkungan secara konsisten.

4. Mewujudkan perekonomian yang berorientasi pengembangan potensi ekonomi reakyatan

dan pengembangan basis ekonomi Kota dimasa depan.

Membangun sistem ekonomi yang memungkinkan potensi ekonomi kerakyatan dapat

berkembang memang perlu dilakukan karena ekonomi yang berbasis kepada ekonomi

kerakyatan ini telah terbukti rakyat mampu bertahan ditengah krisis yang menimpa negara pada

akhir tahun 90 an yan lalu, disamping mengembangkan basis ekonomi Kota Balikpapan dalam

rangka mempersiapkan peranan Kota Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa

dimasa depan. Karena Kota Balikpapan khususnya dan Propinsi Kaimantan Timur pada

umumnya tidak dapat menggantungkan diri kepada menyak dan gas bumi dan sumber daya

mineral lainnya karena pada suatu saat sumber daya tersebut akan habis. Keduanya harus

disinergikan dalam suatu tatanan yang serasi dan bersinergi agar benar-benar diwujudkan demi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkankan perekonomian yang

berorientasi pada pengembangan potensi ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan

pengembangan basis ekonomi Kota Balikpapan dimasa yang akan datang maka pembangunan

Kota Balikpapan dalam jangka panjang diarahkan untuk : a) Pengembangan potensi ekonomi

yang berbasis kepada masyarakat yaitu : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan

kelautan serta usaha kecil menengah dan koperasi; b) Pengembangan basis ekonomi

Balikpapan dimasa depan khususnya untuk Industri, Perdagangan dan Jasa serta pariwisata;

c). Pengembangan Investasi dan Dunia Usaha.

5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance)

Membangun sistem pemerintahan modern yang bebas KKN dan mampu memberikan

pelayanan publik dengan baik, serta menerapkan azas penyelenggaraan tata pemerintahan yang



baik seperti partisipasi, transparansi/keterbukaan dan akuntabilitas dari mulai Pemerintahan di

tingkat Kota sampai kepada unit pelayanan masyarakat terendah merupakan tuntutan peraturan

perundang-undangan dan masyarakat yang tidak bisa ditunda lagi. Hal ini tidak hanya

dilakukan dengan memperbaiki sistem dan prosedure penyelenggaraan pemerintahan yang

sedang berjalan tetapi juga menyiapkan aparatur pemerintahan Daerah agar mampu

melaksanakannya. Untuk mewujudkan pnyelenggaraan tata pemerintahan yang baik,

pembangunan Kota Balikpapan jangka panjang diarahkan untuk : a) Penataan kelembagaan

pemerintahan daerah; b) Pengembangan sistem informasi manajemen tata kelola kota; c)

Peningkatan kualitas kemitraan antardaerah dan/atau luar negeri; d) Peningkatan kapasitas

pemerintah Kota Balikpapan; e). Pengembangan Partispasi masyarakat dalam pembuatan

kebijakan publik; f). Pembinaan dan Pengawasan.

6. Mewujudkan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum serta rasa

aman bagi masyarakat.

Mewujudkan penegakkan hukum yang menjamin kedilan dan kepstian hukum bagi masyaraat

diarahkan agar masyarakat benar-benar terlindungi dan memperoleh keadilan dimuka hukum

dengan membangun suatu sistem regulasi daerah yang dapat menjamin keadilan dan kepastian

hukum bagi masyarakat yang dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan

yang memenuhi syarat-syarat antara lain : produk hukum daerah yang berkeadilan;

penegakan hukum yang konsisten dan efektif ;lembaga hukum yang independen, akuntabel dan

transparan serta ; partisipasi, tanggung jawab dan kesadaran warga kota yang tinggi terhadap

hukum Dilaksanakan melalui : a) Pembaruan Peraturan Daerah; b) Penegakan Peraturan

Daerah secara konsisten; c) Pengembangan kode etik penegak hukum Daerah; dan d).

Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum.

b. Arah Kebijakan Strategis merupakan penjabaran secara operasional dari Visi dan Misi

Kepala Daerah periode Tahun 2006-2011.

Mengacu kepada tujuan pembangunan jangka panjang adalah mewujudkan kehidupan

masyarakat dan kota yang madani, maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap

pembangunan berikutnya menuju masyakat adil dan makmur dalam wadah NKRI berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, maka pembangunan Kota Balikpapan diarahkan pada keseimbangan

yang harmonis antara pembangunan fisik dengan pembangunan moralitas dan spiritualitas warga

untuk mewujudkan Balikpapan yang maju dan modern namun tetap menjunjung tinggi norma-

norma agama dan budi pekerti yang luhur.

Sebagai tolok ukur tercapainya masyarakat dan Kota Balikpapan yang madani, maju, adil dan

mandiri, maka pembangunan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang diarahkan pada pencapaian

sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan penduduk rentan agar tidak menjadi miskin,

yang ditandai dengan :

Meningkatnya Bantuan Pendidikan

Terlaksananya Bantuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Gakin termasuk bagi

Anak Yatim Piatu/Anak Tidak Mampu di Panti Asuhan dan Orang Jompo di Panti Jompo.

Semakin Meningkatnya Penduduk Miskin yang Terampil dan Memiliki Modal Usaha.

Terlaksananya Program Kegiatan di Sektor Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pertanian

Berteknologi, Jasa Informal dan Pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya

bagi keluarga miskin.

2. Menjadikan agar warga Balikpapan mampu menjadi tuan dirumah sendiri, yang

ditandai dengan :

Meningkatnya Cakupan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditunjukan dengan semakin

meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Meningkatnya kegiatan Politeknik Balikpapan

Meningkatnya Kualitas Perguruan Tinggi Swasta

Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan masyarakat

Semakin Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Semakin Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Seni dan Budaya Daerah

Semakin Meningkatnya Keahlian Tenaga Kerja dan Pembinaan Ketenagakerjaan di Daerah

Meningkatnya kegiatan Kehidupan Beragama dikalangan Masyarakat

Terpenuhinya Kehidupan Kemasyarakatan yang terbina dengan baik

Terpenuhinya Kesejahteraan Sosial masyarakat.

3. Terbangunnya prasarana kota dan terciptanya iklim investasi yang kondusif, yang

ditandai dengan :

Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih untuk Masyarakat sebesar 70%



Meningkatnya Penyediaan Tenaga Listrik

Semakin meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Tertib Lalu Lintas dan Membaiknya Moda Transportasi Kota

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Meningkatnya Iklim Usaha/Investasi

Meningkatnya Pembinaan UMKM dan Koperasi

Terlaksananya Pengembangan Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS)

Terlaksananya Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK)

Meningkatnya Pembukaan Pusat Pertumbuhan Baru

Meningkatnya Tertib Penggunaan Ruang dengan Penyediaan Ruang yang memadai

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

4. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan suasana kota yang sejuk dan asri, yang

ditandai dengan :

Semakin Meningkatnya upaya Pengendalian Lingkungan Hidup

Semakin Meningkatnya upaya Rehabilitasi Hutan, Tanah dan Air

Terlaksananya Pengelolaan Teluk dan Pesisir

Meningkatnya Pengawasan IMB dan AMDAL

Meningkatnya Pengembangan Wisata

Semakin Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Kota secara profesional

5. Terlaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pengawasan yang ketat

dan terbuka, yang ditandai dengan :

Terlaksananya Perbaikan Sistem dan Prosedur Kerja Kearah Profesionalisme

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kota yang sesuai dengan kebutuhan

perkembangan Kota

Meningkatnya Penegakan Hukum dan Penindakan Terhadap Aparatur Pemerintahan Yang

Bersalah

Meningkatnya Profesionalitas Aparatur

Semakin baiknya Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang Lebih Terbuka serta Mudah

Diakses oleh Masyarakat

6. Terciptanya keluarga sakinah dan meningkatnya kesejahteraan keluarga sebagai sendi

utama kota, yang ditandai dengan :

Meningkatnya Peran Publik Perempuan dan Kesetaraan Gender

Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah tangga

Meningkatnya Penertiban dan Pemberantasan Pornografi, Pornoaksi dan Trafficking

Meningkatnya Pembinaan Akhlak Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian yang Islami/

Bermoral melalui pembinaan yang terintegrasi, terprogram dan kontinyu.

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan Kota Balikpapan seperti yang

diinginkan dalam arah pembangunan jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut

maka arah pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Menurunkan angka penduduk miskin dan penduduk rentan agar tidak menjadi miskin lagi,

diarahkan melalui : 1). Optimalisasi sistem KTP Miskin; 2). Optimalisasi program

penangulangan kemiskinan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis; 3). Pemberian

keterampilan dasar; 4). Penyediaan modal kerja; 5). Pengembangan khusus untuk sektor

ekonomi kerakyatan : nelayan (perikanan), peternakan, pertanian berteknologi, sektor informal

dan usaha kecil dan mikro

b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam bidang Iptek, punya jiwa

entrepreneur serta memiliki keimanan, ketaqwaan serta budi pekerti yang tinggi, diarahkan

melalui 1). Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa antara lain

melalui optimalisasi fungsi rumah-rumah ibadah sebagai sarana pembelajaran/pembinaan

ummat termasuk pembangunan Islamic Center; 2). Meningkatkan derajat dan pelayanan

kesehatan masyarakat melalui sistim asuransi kesehatan bagi warga kota; 3). Mengendalikan

jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 4). Meningkatkan kegiatan pemuda dan olahraga; 5).

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan cakupan masyarakat masyarakat

dalam mengikuti setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan 20% dari dana APBD serta

membangun perpustakaan kota; 6). Menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kualitas

angkatan kerja dan melaksanakan sistem informasi ketenagakerjaan; 7). Meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat.

c. Membangun sarana dan prasarana kota serta menciptakan iklim investasi yang kondusif,

diarahkan melalui : 1). Penyediaan air bersih dan listrik yang memadai; 2). Rehabilitasi dan

pembangunan jalan dan jembatan; 3). Perbaikan moda transportasi kota; 4). Menjamin

kepastian hukum dan penyederhanaan perizinan; 5). Memperbaiki/mengembangkan iklim

usaha investasi; 6). Pengembangan Usaha Menengah Kecil Mikro dan Koperasi melalui



pendayagunaan Klinik Bisnis, UKM Center, Bank Perkreditan Rakyat dan fasilitas penjaminan

kredit; 7). Melanjutkan pembangunan Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS); 8).

Melanjutkan pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK); 9). Pembukaan pusat

pertumbuhan baru; 10). Penyediaan ruang Kota yang memadai.

d. Memelihara kelestarian lingkungan hidup dan suasana kota yang sejuk dan asri, diarahkan

melalui 1). Melanjutkan pelestarian Hutan Lindung (Sungai Wain dan DAS Manggar), Hutan

Kota, Teluk Balikpapan dan kawasan-kawasan konservasi lainnya; 2). Melanjutkan

pembangunan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kebun Raya Balikpapan;

3). Mengembangkan penataan permukiman yang serasi dengan daya dukung lingkungan

melalui pengetatan IMB dan AMDAL sesuai Tata Ruang; 4). Peningkatan Pengelolaan

kebersihan dan keindahan kota; 5). Mengembangkan wisata bahari dan lingkungan serta

wisata belanja..

e. Melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pengawasan

ketat dan terbuka, diarahkkan melalui : 1). Melaksanakan azas-azas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik antara lain : transparansi dan akuntabilitas; 2). Melaksanakan

penegakan hukum; 3). Mengembangkan system reward and punishment yaitu pemberian

penghargaan bagi aparat yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi yang melanggar

disiplin; 4). Mengembangkan sistem informasi manajeman perkotaan termasuk penggunaan

sistem tender elektronik dan pos pengaduan KK; 5). Pengembangan Kapasitas Manajemen

Pemerintahan termasuk penguatan SDM Aparatur.

f. Membina keluarga sakinah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai sendi utama

kota, diarahkan melalui : 1). Meningkatkan peran publik perempuan dalam pembangunan dan

kesetaraan gender; 2). Meningkatkan pembinaan kesejahteraan keluarga termasuk menekan

angka kekerasan dalam rumah tangga; 3). Mencegah pengaruh budaya pornografi, pornoaksi

dan kekerasan (traficking); 4). Melindungi keluarga dari pengaruh lingkungan sosial yang

tidak sehat seperti bahaya minuman keras, perjudian. Narkoba dan HIV/AIDS



BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Program Pembangunan Daerah (Terlampir)

B. Rencana Kerja (Terlampir)

C. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Non Pegawai, serta Pengadaan Barang dan Jasa

yang dilaksanakan oleh Masing-masing SKPD (Terlampir)



BAB VIII

P E N U T U P

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2006-2011 merupakan penjabaran dari RPJM Nasional,

RPJMD Propinsi Kalimantan Timur dan Rancangan RPJP Kota Balikpapan Tahun 2006-2026, dan

sebagai implementasi dari penjabarannya setiap tahun diwujudkan dalam bentuk RKPD. Dalam proses

penyusunan RPJMD ini terdapat program-program transisi yang merupakan pembulatan dari Rencana

Strategis (Renstra) Kota Balikpapan Tahun 2001-2006, oleh sebab itu untuk mengakomodasikan

program dimaksud sudah dialokasikan dalam RKPD Tahun 2007.

RPJMD ini selain berisi mengenai kebijakan dan program strategis juga memuat proyeksi

Belanja Langsung khususnya Belanja Pegawai Non Gaji serta Belanja Barang dan Jasa lainnya,

sehingga dapat tercermin rencana investasi Pemerintah dalam tahun 2006-2001, yang bersumber dari

Lintas Biaya (APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota).

Balikpapan, 14 Desember 2006

WALIKOTA BALIKPAPAN

t t d

H. IMDAAD HAMID, SE.

RPJM

Documents

Transcript of RPJM