RPIJM Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)

KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2013 - 2017

Bidang Cipta Karya

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2012

http://www.bappedalhokseumawe.web.id

Bappeda Kota Lhokseumawe
http://www.bappedalhokseumawe.web.idarieTypewritten textBAB I

Bappeda Kota Lhokseumawe, 2012 I-1

RPIJMPKD

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA LHOKSEUMAWE 2013-2017

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara merata diseluruh

wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai

dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah

satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan

pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan

terpadu dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Pendayagunaan sumber daya yang sinergis diharapkan mampu

mengoptimalisasikan pelaksanaan dan hasil pembangunan untuk mendukung

laju pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan derajat kesehatan,

peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, penciptaan lapangan kerja

dan penanggulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung

lingkungan serta pengembangan wilayah baik diperkotaan maupun perdesaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program

infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan sanitasi, air minum dan

lingkungan secara terpadu. Departemen Pekerjaan Umum khususnya Direktorat

Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Kota

Lhokseumawe, Provinsi Aceh untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan

program yang dimaksud khususnya Bidang PU/Cipta Karya melalui penyiapan

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai embrio

terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Dengan

adanya RPIJM tersebut, Kota Lhokseumawe dapat menggerakkan semua sumber

daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan daerah, mendorong dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta

mewujudkan lingkungan yang layak huni (liveable).

BAB


RPIJMPKD


RPIJM yang disusun perlu memperhatikan aspek kelayakan program dari

masing-masing kegiatan dan kelayakan spasialnya sesuai skenario

pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang yang ada, serta

kelayakan sosial dan lingkungannya. Disamping itu RPIJM yang disusun daerah

harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan kapasitas kelembagaan

dalam mendukung pelaksanaan program investasi yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kota

Lhokseumawe diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan

kebutuhan pembangunan Kota Lhokseumawe secara spesifik, sesuai dengan

karakteristik dan potensi Kota Lhokseumawe agar dapat mendorong

pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dapat dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RPIJM Kota Lhokseumawe bertitik tolak (mengacu) pada

peraturan perundangan maupun kebijakan yang berlaku pada saat RPIJM

disusun. Adapun acuan peraturan dan perundangan maupun kebijakan tersebut

sebagai berikut:

1.2.1 Peraturan Perundangan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Pemerintah Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;


RPIJMPKD


9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

10. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional;

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.2.2 Kebijakan dan Strategi

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

2. Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi

Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman, bahwa

pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara

berencana dan terpadu;

3. Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan (KNSP) Sistem Penyediaan Air Minum;

4. Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan (KNSP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

Anggaran 2008;

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nanggroe

Aceh Darussalam Nomor 11);

7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun

2007-2012;

8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan

Kecamatan Kota.


RPIJMPKD


1.3. Tujuan dan Pentingnya RPIJM

Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya

atau disingkat sebagai RPIJM Bidang PU/Cipta Karya merupakan dokumen

rencana kerjasama pembangunan infrastruktur (Infrastruktur Development Plan:

IDD ) di Kota Lhokseumawe yang bersifat lintas sektoral.

RPIJM Bidang PU/Cipta Karya merupakan dokumen teknis bidang

PU/Cipta Karya sebagai Considated Feasibility Study (CFS) yang berisi rencana

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya dengan

pendekatan keterpaduan dan pengembangan wilayah berkelanjutan.

Tujuan RPIJM adalah untuk mewujudkan kemandirian kota dalam

penyelenggaraan pembangunan yang layak huni, berkeadilan, berbudaya,

produktif dan berkelanjutan, menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang

lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

RPIJM menjadi penting artinya bagi pembangunan infrastruktur Kota

Lhokseumawe mengingat:

RPIJM Bidang PU/Cipta Karya merupakan penjabaran program investasi

infrastruktur Kota Lhokseumawe dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan Visi, Misi, Program Walikota

Terpilih. RPJMD Kota Lhokseumawe yang merupakan pedoman bagi

dinas/instansi dalam menyusun Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra-SKPD) dinas/instansi lingkup Kota Lhokseumawe;

RPIJM Bidang PU/Cipta Karya menjadi bahan masukan pada Pemerintah

Kota Lhokseumawe dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang bersifat tahunan. RKPD Kota Lhokseumawe merupakan

penjabaran dari RPJMD Kota Lhokseumawe dan rangkuman hasil

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) serta kebijakan

pembangunan kota yang disinkronkan dengan kebijakan nasional dan

provinsi;

Penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya merupakan Penguatan Peran

Pemerintah Kota dalam menetapkan berbagai kebijakan pembangunan

infrastruktur kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi


RPIJMPKD


pembangunan infrastruktur kota khususnya dibidang PU/Cipta Karya

(Perencanaan Partisipatif). Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil

keputusan secara mandiri tentang program-program infrastruktur bidang

PU/Cipta Karya yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan

prioritas permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Lhokseumawe,

sedangkan pemerintah pusat akan memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas

manajemen pembangunan daerah untuk mendorong terwujudnya

kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke

PU-an guna mendukung pembangunan permukiman perkotaan dan

perdesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, berproduktif dan

berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung pengembangan

wilayah;

Penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya merupakan dasar evaluasi

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perkotaan sebelumnya,

sehingga pembangunan infrastruktur selanjutnya menjadi lebih terpadu,

efektif dan efisien sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat luas;

Dalam penyusunan RPIJM selain memuat Rencana dan Program

Pembangunan juga menyiapkan Rencana Pembiayaan/Investasi secara

terintegrasi yang dapat dimobilisasi dari berbagai sumber pembiayaan terkait,

baik potensi daerah, Provinsi, maupun dunia usaha dan Pemerintah Pusat

melalui Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman bidang PU/Cipta

Karya;

RPIJM penting untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pembangunan di daerah.

RPIJM akan menjadi dokumen kelayakan dan kerjasama program dan

anggaran pembangunan bidang PU/Cipta Karya di daerah antara Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kota Lhokseumawe.

1.4. Mekanisme dan Framework Penyusunan RPIJM

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Pembangunan

Infrastruktur (bidang PU/Cipta Karya) 2013-2017 harus dapat disiapkan oleh


RPIJMPKD


Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan arahan RENSTRA Departemen PU

(Permen PU No. 51/PRT/M/005 tanggal 7 Maret 2005), melalui proses

partisipatif yang mengakomodasikan kebutuhan nyata masyarakat sesuai

dengan strategi dan arah pembangunan Kota yang telah ditetapkan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan karakteristik dan potensi

daerah masing-masing untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi

lokal, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam menyusun RPIJM, selain menyusun Rencana dan Program

Pembangunan juga harus disiapkan Rencana Pembiayaan/Investasi secara

terintegrasi yang dapat dimobilisasi dari berbagai sumber pembiayaan terkait

baik potensi daerah kota, provinsi, maupun dunia usaha dan pemerintah pusat

melalui Program Pembangunan Infrastruktur.

Mekanisme penyusunanan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya dilakukan

oleh Bappeda dan instansi lain yang terkait dengan membentuk Satgas RPIJM

Kota Lhokseumawe yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. Untuk dapat

melaksanakan penyiapan RPIJM diatas, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah

menyiapkan suatu jalur bantuan teknis yang didukung oleh program dan

sumber tenaga ahli yang sesuai untuk kebutuhan setiap sektor pembangunan

Pekerjaan Umum/Cipta Karya dan untuk mewujudkan rencana dan program

yang integratif berdasarkan Rencana Tata Ruang. Pada tingkat Pusat, dibentuk

Satgas RPIJM tingkat Pusat yang terdiri dari pejabat yang mewakili Direktorat

Bina Program, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Tata

Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Pengembangan Air Minum dan

Direktorat Pengembangan PLP. Satgas RPIJM tingkat Pusat tidak akan bekerja

secara langsung dengan memfasilitasi dan kemudian bekerjasama dengan Satgas

RPIJM Kota dan Kabupaten, tetapi akan bekerja melalui Satgas RPIJM Provinsi

yang ketua dan anggotanya terdiri atas pejabat yang mewakili instansi cerminan

Satgas RPIJM Pusat dan juga RPIJM Kota. Satgas RPIJM tingkat Provinsi dapat

dibentuk dengan SK Gubernur.

RPIJM ini merupakan produk daerah, dimana RPIJM merupakan

pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan khususnya di Kota


RPIJMPKD


Lhokseumawe. Sebagai tindak lanjutnya, penganggaran akan mengacu kepada

dokumen RPIJM. Hanya Kabupaten/Kota yang mempunyai RPIJM yang akan

mendapatkan prioritas APBN. Dengan demikian dokumen RPIJM harus dapat

diselesaikan pada tahun 2012 ini.

1.5. Sistematika Pembahasan Dokumen RPIJM Kota Lhokseumawe

Sistematika Pembahasan Dokumen RPIJM Kota Lhokseumawe ini dibuat

berdasarkan Pedoman Penyusunan RPIJM Mengacu pada Surat Edaran Direktur

Jenderal Cipta Karya No. Pr.02.03-Dc/496 Tanggal 9 Desember 2005 tentang

Penyusunan RPIJM Bidang CK/PU Kab./Kota yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan secara rinci mengenai latar belakang penyusunan RPIJM

bidang PU/Cipta Karya, landasan hukum, tujuan dan pentingnya penyusunan

RPIJM dan mekanisme framework penyusunan RPIJM serta sistematika

dokumen RPIJM bidang PU/Cipta Karya Kota Lhokseumawe.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Berisikan gambaran umum dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe serta

penataan ruang wilayah dan struktur pengembangan wilayah yang berkaitan

dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Kota, meliputi

administratif, demografi, sosial budaya serta kondisi sarana dan prasarana

daerah.

BAB III : RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Berisikan pokok-pokok perencanaan strategis Kota Lhokseumawe yang

berkaitan dengan struktur pengembangan wilayah berdasarkan RTRW dan

struktur pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung kegiatan sosial

ekonomi dan lingkungan.


RPIJMPKD


BAB IV : RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR KOTA LHOKSEUMAWE

Pada Bab ini diuraikan tentang rencana program investasi infrastruktur Kota

Lhokseumawe yang meliputi; rencana pengembangan permukiman, rencana

investasi penataan bangunan dan lingkungan, rencana investasi sub-bidang air

limbah, rencana investasi sub-bidang persampahan, rencana investasi sub-

bidang drainase dan rencana investasi sub-bidang air minum.

BAB V : SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Berisikan mengenai dukungan daerah dalam menilai kelayakan rencana

investasi pada bidang infrastruktur ditinjau melalui dampak lingkungan,

pemantauan lingkungan, serta pengelolaan lingkungan, baik yang berupa

dampak fisik ataupun dampak sosial.

BAB VI : KEUANGAN DAN RENCANA PENINGKATAN PENDAPATAN

Pada bab ini menguraikan kondisi kemampuan daerah dalam hal pendanaan

serta pendapatan asli daerah untuk dapat diketahui seberapa besar kemampuan

daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan khususnya pada bidang

infrastruktur.

BAB VII : KELEMBAGAAN DAERAH DAN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Pada Bab ini diuraikan tentang kondisi struktur kelembagaan daerah Kota

Lhokseumawe serta rencana peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga

dapat mewujudkan sistem kelembagaan yang baik, efisien dan efektif yang

mampu mendorong peningkatan kinerja antar instansi terkait terhadap

pembangunan.

BAB VIII : RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI KOTA LHOKSEUMAWE

Berisikan tentang rencana kesepakatan (memorandum) program investasi bidang

PU/Cipta Karya Kota Lhokseumawe serta uraian matrik program serta

pembiayaan jangka menengah mulai tahun 2013 hingga tahun 2017.


RPIJMPKD



http://www.bappedalhokseumawe.web.idarieTypewritten textBAB II

Bappeda Kota Lhokseumawe, 2012 II-1

RPIJMPKD


GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH

KOTA LHOKSEUMAWE

2.1. Kondisi Umum

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di Provinsi Aceh yang berada

persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera, di antara Banda Aceh dan Medan,

sehingga kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat

penting bagi Aceh. Lhokseumawe ditetapkan statusnya menjadi pemerintah

kota berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001.

Sejarah

Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang

Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah

Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai. Lhokseumawe menjadi daerah

taklukan dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi Bestuur Van

Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe

tunduk di bawah Aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga

Wedana serta Asisten Residen atau Bupati.

Pada dasawarsa kedua abad ke-20 itu, di antara seluruh daratan Aceh,

salah satu pulau kecil luas sekitar 11 km yang dipisahkan Sungai Krueng Cunda

diisi bangunan-bangunan Pemerintah Umum, Militer dan Perhubungan Kereta

Api oleh Pemerintah Belanda. Pulau kecil dengan desa-desa Kampung Keude

Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mon Geudong,

Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteuen Bayi dan

Kampung Ujong Blang yang keseluruhannya baru berpenduduk 5.500 jiwa

BAB


RPIJMPKD


secara jamak disebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan

ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta

api dan kantor-kantor lembaga pemerintahan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintahan Negara Republik

Indonesia belum terbentuk sistemik sampai kecamatan ini. Pada mulanya

Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder Van Cunda. Penduduk didaratan

ini makin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh Blang Ara,

Matangkuli, Blang Jruen, Lhoksukon, Nisam, Cunda serta Pidie.

Pada tahun 1956 dengan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956,

terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkup daerah

Provinsi Sumatera Utara, di mana salah satu kabupaten diantaranya adalah Aceh

Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe.

Kemudian Pada Tahun 1964 dengan Keputusan Gubernur Daerah

Istimewa Aceh Nomor 34/G.A/1964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan

bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan

Kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah, berpeluang meningkatkan status Lhokseumawe

menjadi Kota Administratif, pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Peraturan

Daerah Nomor 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe

ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam

Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987. Dengan adanya hal

tersebut maka secara dejure dan de facto Lhokseumawe telah menjadi Kota

Administratif dengan luas wilayah 253,87 km yang meliputi 101 desa dan 6

kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti,

Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu dan

Kecamatan Blang Mangat.

Sejak tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe

menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU Nomor 2

Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang

ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup


RPIJMPKD


tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua dan

Kecamatan Blang Mangat.

2.1.1 Profil Geografi

Secara Geografis Kota Lhokseumawe berada pada posisi 04 54 05 18

Lintang Utara dan 96 20 97 21 Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka.

- Sebelah Barat dengan Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

- Sebelah Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,10 km, yang secara Administratif

Kota Lhokseumawe terbagi kedalam 4 Kecamatan dan 68 Gampong.

Kecamatan-kecamatan di Kota Lhokseumawe:

1. Kecamatan Banda Sakti

2. Kecamatan Muara Dua

3. Kecamatan Blang Mangat

4. Kecamatan Muara Satu

2.1.2 Profil Demografi

Kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan.

Dalam nilai universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan

sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk

tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta

mobilitasnya harus dikendalikan.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah

penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa, maka perlu

ditingkatkan upaya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi

sumber daya manusia serta upaya meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai

sektor yang mendorong perluasan lapangan kerja. Dengan usaha-usaha tersebut

diharapkan dapat tercipta manusia-manusia pembangunan yang tangguh,


RPIJMPKD


berbudi luhur, terampil, percaya diri dan bersemangat membangun dalam

berbagai lapangan kerja produktif.

2.1.2.1 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur Umur

Jumlah total penduduk pada wilayah Kota Lhokseumawe pada tahun

2009 berjumlah 159.239 jiwa, terjadi kenaikan sebesar 7% bila dibandingkan

dengan jumlah penduduk tahun 2010 yaitu berjumlah 171.163 jiwa. Penyebaran

penduduk pada tiap kecamatan belum merata, di mana jumlah penduduk

tertinggi berada pada Kecamatan Banda Sakti yaitu pada tahun 2009 berjumlah

71.749 jiwa dan pada tahun 2010 berjumlah 73.542 jiwa, sedangkan penduduk

terendah terdapat di Kecamatan Blang Mangat yaitu pada tahun 2009 berjumlah

18.869 jiwa dan pada tahun 2010 berjumlah 21.689 jiwa.

Struktur penduduk menurut jenis kelamin di wilayah Kota

Lhokseumawe pada tahun 2009 terdiri dari 79.254 jiwa laki-laki dan 79.985 jiwa

perempuan dan untuk tahun 2010 terdiri dari 85.436 jiwa laki-laki dan 85.727

jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

di Kota Lhokseumawe Tahun 2009 - 2010

Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total1 Blang Mangat 9,426 9,443 18,869 10,836 10,853 21,689 2 Muara Dua 18,466 18,666 37,132 21,929 22,280 44,209 3 Muara Satu 15,677 15,812 31,489 15,815 15,908 31,723 4 Banda Sakti 35,685 36,064 71,749 36,856 36,686 73,542

Total 79,254 79,985 159,239 85,436 85,727 171,163 Sumber : Lhokseumawe dalam Angka 2009-2010

No 20102009Tahun

Kecamatan

Selanjutnya struktur penduduk menurut kelompok umur di wilayah

Kota Lhokseumawe pada tahun 2010, di mana usia 0-4 tahun merupakan jumlah

penduduk terbanyak, yakni terdiri dari 9.502 jiwa laki-laki dan 9.018 jiwa

perempuan dan usia penduduk yang paling sedikit adalah usia di atas 75 tahun

yakni sebesar 419 jiwa laki-laki dan 799 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada tabel 2.2 berikut:


RPIJMPKD


Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Lhokseumawe Tahun 2010

Kelompok

Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah

2 3 4 5

0-4 9.502 9.018 18.5205-9 9.382 8.737 18.119

10-14 9.450 8.863 18.31315-19 8.689 8.673 17.36220-24 8.152 8.692 16.84425-29 7.789 8.369 16.15830-34 7.042 7.365 14.40735-39 5.983 6.519 12.50240-44 5.252 5.561 10.81345-49 4.630 4.656 9.28650-54 3.807 3.300 7.10755-59 2.549 1.940 4.48960-64 1.353 1.421 2.77465-69 864 1.026 1.89070-74 573 788 1.36175+ 419 799 1.218

Total 85.436 85.727 171.163

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2010

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2005-

2010 sebesar 2,11 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Muara Dua

adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota

Lhokseumawe yakni sebesar 4,52%. Sedangkan yang terendah di Kecamatan

Muara Satu yakni sebesar 0,63 persen. Laju pertumbuhan Kecamatan Blang

Mangat sebesar 3,54 persen dan Kecamatan Banda Sakti sebesar 1,03 persen.

Sementara konsentrasi penduduk lebih banyak berada di Kecamatan Banda Sakti

sebagai pusat Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan sekaligus masih

merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Penduduk di

Kecamatan ini mencapai 73.542 jiwa (42,96 %) dari total penduduk

Lhokseumawe, disusul oleh Kecamatan Muara Dua, penduduknya adalah

44.209 jiwa (25,82%) dan Kecamatan Muara Satu Jumlah penduduk 31.723 jiwa


RPIJMPKD


(18,53%). Sementara penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Blang

Mangat, yaitu hanya 21.689 jiwa (12,67 %)

2.1.2.3 Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kota

Lhokseumawe untuk tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, terlihat bahwa

Kecamatan Banda Sakti yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang

tinggi, yakni sebesar 121,08 untuk tingkat SD/MI dan 154,25 untuk tingkat

SMP/MTs. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011/2012

Kota Lhokseumawe

Jlh Murid Usia7 - 12 Tahun

Jlh Pdd Usia7 - 12 Tahun

APS Jlh Murid Usia13 - 15 Tahun

Jlh Pdd Usia13 - 15 Tahun

APS

1 Banda Sakti 9,484 8,806 121.08 3,600 4,196 154,25

2 Muara Dua 4,121 5,867 76.68 1,799 2,992 100,33

3 Blang Mangat 2,308 2,745 97.16 1,144 1,361 133,83

4 Muara Satu 3,726 4,524 96.73 1,842 2,272 145,98

SD/MI SMP/MTs

KecamatanNo

Sumber: Disdikpora Kota Lhokseumawe, 2012

2.1.3 Profil Ekonomi

Kota Lhokseumawe selain sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan

perekonomian juga termasuk pusat perdagangan. Banyak perusahaan barang

dan jasa yang melakukan aktifitas kegiatannya di Kota Lhokseumawe. Selain

perusahaan besar, pedagang usaha menengah dan kecil yang berskala mikro

tampak mewarnai kehidupan perekonomian di sektor perdagangan yang marak

berkembang disebagian besar masyarakat Kota Lhokseumawe.

Secara kuantitas mungkin perkembangan tersebut tidak merupakan

masalah, tetapi dari segi kualitas masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan

melalui penciptaan usaha yang kondusif dalam memanfaatkan setiap peluang

yang ada bagi para pengusaha untuk mampu bersaing dan meningkatkan


RPIJMPKD


produksinya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya

yang tersedia, terutama sumber daya lokal.

2.1.3.1 Struktur Ekonomi

A. Dengan Minyak dan Gas

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe jika memasukkan komponen

minyak bumi dan gas pada tahun 2010 paling besar didominasi oleh kelompok

sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air

bersih, serta sektor konstruksi. Kelompok ini menyumbang sebesar 57,76 persen

dari total PDRB Kota Lhokseumawe.

Besarnya sumbangan sektor sekunder disebabkan oleh sektor industri

pengolahan yang memberikan sumbangan mencapai 49,92 persen pada tahun

2010. Besarnya sumbangan sektor tersebut terutama disumbangkan oleh

industri pengolahan gas alam, meskipun dalam kurun waktu 2007-2010 sektor

ini cenderung menurun yang diakibatkan semakin berkurangnya produksi gas

alam cair.

Kelompok tersier yang terdiri dari empat sektor merupakan penyumbang

kedua terbesar komponen PDRB Kota Lhokseumawe. Kelompok ini

menyumbangkan 37,33 persen dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Nilai ini

terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007-2010. Sektor yang

paling dominan dalam kelompok tersier yaitu dari sektor perdagangan, hotel

dan restoran yang mencapai angka sebesar 26,77 persen.

Sementara itu, sektor-sektor pada kelompok primer yang terdiri dari

sektor pertanian dan pertambangan penggalian pada tahun 2010 hanya

memberikan kontribusi sebesar 4,91 persen yang sebesar 4,74 persen berasal dari

pertanian dan sisanya 0,17 persen berasal dari sektor pertambangan dan

penggalian.

Secara umum struktur ekonomi Kota Lhokseumawe dengan

memasukkan unsur migas masih di dominasi oleh sektor-sektor pada kelompok

sekunder selama periode 2007-2010, walaupun mempunyai kecenderungan

menurun setiap tahunnya pada periode 2007-2010.


RPIJMPKD


Dari tabel 2.4 terlihat bahwa sejak tahun 2007 ada kecenderungan

sumbangan kegiatan tersier terhadap PDRB terus meningkat sehingga

menempati urutan kedua setelah sumbangan sektor sekunder yang cenderung

terus menurun. Untuk lebih jelasnya tentang struktur perekonomian dengan

minyak dan gas tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Struktur Perekonomian dengan Minyak & Gas Tahun 2007-2010 (persen)

Sektor 2007 2008 2009* 2010**1 2 3 4 5

Primer 4,67 4,57 4,77 4,911. Pertanian 4,52 4,43 4,61 4,742. Pertambangan & Penggalian 0,15 0,15 0,16 0,17

Sekunder 71,28 67,14 62,48 57,763. Industri Pengolahan 67,32 62 55,84 49,924. Listrik, Gas & Air Bersih 0,05 0,06 0,07 0,095. Konstruksi 3,9 5,08 6,58 7,75

Tersier 24,05 28,29 32,75 37.336. Perdagangan, Hotel & Restoran 16,79 20,3 23,45 26,777. Pengangkutan & Komunikasi 3,76 4,27 5,09 6,098. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 0,81 0,98 1,26 1,489. Jasa-jasa 2,69 2,74 2,95 2,98

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 *Angka Diperbaiki **Angka Sementara Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2011 B. Tanpa Minyak dan Gas

Peranan sektor minyak dan gas semakin menurun setiap tahunnya

sebagaimana penjelasan sebelumnya. Tetapi, hal ini disertai dengan peningkatan

peran sektor pada kelompok tersier seperti yang dapat kita lihat pada Tabel 2.5

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe dengan tidak memasukkan unsur

minyak dan gas pada perhitungan PDRB tahun 2010 didominasi oleh kelompok

tersier sebesar 72,50 persen dan 52,00 persen disumbangkan oleh sektor

perdagangan, hotel dan restoran.


RPIJMPKD


Tabel 2.5 Struktur Perekonomian Tanpa Minyak dan Gas Tahun 2007-2010 (persen)

Sektor 2007 2008 2009* 2010**

1 2 3 4 5

Primer 13,80 11,69 10,52 9,531. Pertanian 13,37 11,32 10,17 9,202. Pertambangan & Penggalian 0,43 0,37 0,34 0,33

Sekunder 15,12 16,01 17,27 17,973. Industri Pengolahan 3,45 2,88 2,61 2,744. Listrik, Gas & Air Bersih 0,14 0,14 0,15 0,175. Konstruksi 11,53 12,98 14,51 15,06

Tersier 71,08 72,30 72,21 72,50

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 49,62 51,88 51,71 52,007. Pengangkutan & Komunikasi 11,11 10,92 11,23 11,848. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 2,39 2,51 2,78 2,889. Jasa-jasa 7,96 6,99 6,50 5,79

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 *Angka Diperbaiki **Angka Sementara Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2011

Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar

dari total PDRB tanpa migas. Sektor ini terus meningkat dari tahun ke tahun,

sama halnya dengan sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan & komunikasi

serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang juga semakin

meningkat dalam kurun waktu 2007-2010.

Kelompok primer berada pada posisi kedua terbesar peranannya dalam

pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2010 kelompok primer

ini memberikan kontribusi sebesar 9,53 persen. Namun, kontribusi yang

diberikan cenderung menurun setiap tahunnya. Misalnya saja pada tahun 2007

kontribusi kelompok ini mencapai angka 13,80 persen.

Sektor yang dominan pada kelompok primer adalah sektor pertanian

dimana pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 9,20 persen. Sementara

itu sumbangsih sektor pertambangan dan penggalian tidak menyumbang lebih

dari setengah persen sejak periode 2007-2010.


RPIJMPKD


Yang berada di posisi ketiga adalah kelompok sekunder yang terdiri dari

sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih serta sektor konstruksi.

Kelompok sekunder ini lebih didominasi oleh sektor konstruksi yang

memberikan kontribusi sebesar 15,06 persen pada tahun 2010. Sektor konstruksi

juga menunjukkan kecenderungan meningkat peranannya setiap tahun.

Sementara itu sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar

2,74 persen pada tahun 2010. Sedangkan sektor listrik dan air bersih

kontribusinya masih sangat kecil baru mencapai 0,17 persen terhadap

pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe tahun 2010. Sektor ini juga merupakan

sektor yang paling kecil kontribusinya. Untuk lebih jelas tentang peranan

sektoral PDRB dengan Migas dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Grafik 2.1 Peranan Sektoral PDRB dengan Migas Tahun 2010 (persen)

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2011


RPIJMPKD


Sementara ini peranan sektoral PDRB tanpa Migas dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut

Grafik 2.2 Peranan Sektoral PDRB tanpa Migas Tahun 2010 (persen)

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2011

2.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe sangat dipengaruhi oleh

pertumbuhan sektor industri, terutama industri minyak dan gas. Selama kurun

waktu 2007 hingga 2010, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan

yang menurun seiring dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri

pengolahan di Kota Lhokseumawe yang didominasi industri gas alam cair oleh

PT. Arun N.G.L. Untuk lebih jelasnya tentang laju pertumbuhan sektor ekonomi

Kota Lhokseumawe tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:


RPIJMPKD


Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Tahun 2007-2010 (persen)

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010*

1 2 3 4 5

1. Pertanian (2,39) 1.23 1.54 2.22 2. Pertambangan & Penggalian 4,35 2.81 3.29 5.26 3. a. Industri Pengolahan (16,37) (12.56) (15.08) (17.19)3. b. Industri Pengolahan (Tanpa Migas) 2,12 4.05 2.35 2.29 4. Listrik, Gas & Air Bersih 38,20 7,13 10,76 12,265. Konstruksi 7,31 6,64 4,29 4,416. Perdagangan, Hotel & Restoran 21,28 9,41 7,94 8,077. Pengangkutan & Komunikasi 13,03 3,96 4,58 5,028. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 17,03 5,43 5,51 8,759. Jasa-jasa 3,01 3,05 3,51 2,85

PDRB dengan Migas (7,81) (5,69) (6,57) (6,45)PDRB tanpa Migas 12,11 6,38 5,66 5,93

*Angka Sementara Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2010

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2010 sebesar 5,93

persen yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2000.

Pertumbuhan PDRB tersebut tanpa memasukkan unsur minyak dan gas.

Sedangkan dengan memasukkan unsur minyak dan gas, pertumbuhan ekonomi

Kota Lhokseumawe masih minus yaitu minus 6,45 persen.

Tanpa penghitungan dengan minyak dan gas, secara sektoral di tahun

2010 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dan pertumbuhan

tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor listrik dan air bersih sebesar

12,26 persen; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 8,75

persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,07 persen; pertambangan dan

penggalian 5,26 persen; pengangkutan dan komunikasi 5,02 persen; konstruksi

4,41 persen; jasa-jasa 2,85 persen; industri pengolahan 2,29 persen; serta sektor

pertanian tumbuh terkecil yaitu sekitar 2,22 persen. Sedangkan pertumbuhan

industri pengolahan dengan memperhitungkan minyak dan gas pada tahun 2010

minus 17,19 persen.


RPIJMPKD


Jika dilihat, pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe periode 2006-

2009, pertumbuhan dengan minyak dan gas mengalami pertumbuhan negatif

setiap tahunnya. Sementara itu pertumbuhan tanpa memasukkan komponen

minyak dan gas, setiap tahun mengalami pertumbuhan yang positif.

Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor Tahun 2010 (persen)

Keterangan: 1. Sektor Pertanian 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 3a. Sektor Industri Pengolahan (dengan minyak dan gas) 3b. SektorIndustriPengolahan (tanpa minyak dan gas) 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum 5. Sektor Bangunan/Konstruksi 6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Sektor Jasa-jasa

2,22

5,26

(17,19)

2,29

12,26

4,41

8,07

5,02

8,75

2,85

(20,00)

(15,00)

(10,00)

(5,00)

-

5,00

10,00

15,00

01 02 03a 03b 04 05 06 07 08 09Persen

Growth without oil and gas = 5.93% Growth with oil and gas = -6,45 %


RPIJMPKD


2.1.3.3 Pendapatan Per Kapita

A. Dengan Minyak dan Gas

Pendapatan per kapita Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari PDRB

dengan minyak dan gas mempunyai nilai yang cukup besar, baik atas dasar

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2010 tercatat

pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 58,78 juta rupiah dan

atas dasar harga konstan sebesar 22,43 juta rupiah.

Grafik 2.4 Pendapatan Regional Perkapita dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007 2010 (juta rupiah).

Pendapatan per kapita senilai tersebut di atas bukanlah langsung berarti

pendapatan perkapita riil masyarakat Kota Lhokseumawe setiap tahunnya,

melainkan hanya jumlah PDRB Kota Lhokseumawe dibagi dengan jumlah

penduduk setiap tahunnya.

B. Tanpa Minyak dan Gas

Pendapatan per kapita Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari PDRB

tanpa minyak dan gas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik atas

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00 56,29

28,85

58,94

26,66

58,01

24,41

58,78

22,43

Millions

2007

2008

2009

2010

Pendapatan Regional Per Kapita Harga Berlaku

Pendapatan Regional PerKapita Harga Konstan 2000


RPIJMPKD


Berdasarkan harga berlaku pendapatan perkapita tahun 2007 tercatat

sebesar 19,05 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 23,06 juta rupiah pada

tahun 2008. Tahun 2009 meningkat menjadi 26,3 juta rupiah dan pada tahun

2010 naik lagi menjadi 30,26 juta rupiah. Secara rata-rata terjadi laju

pertumbuhan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,7 persen

setiap tahunnya pada periode 2007-2010.

Sedangkan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan 2000 juga

mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan

sebesar 3,94 persen pada periode 2007-2010. Pada tahun 2007 pendapatan

perkapita atas dasar harga konstan 2000 tercatat sebesar 10,85 juta rupiah,

kemudian meningkat menjadi 11,32 juta pada 2008, kembali meningkatmencapai

nilai 11,7 juta rupiah tahun 2009, dan naik menjadi 12,2 pada 2010.

Tren pendapatan perkapita dari PDRB tanpa minyak dan gas dapat

dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

Grafik 2.5 Pendapatan Regional Perkapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007 2010 (juta rupiah).

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

19,05

10,85

23,06

11,32

26,31

11,72

30,26

12,19

Millions

2007

2008

2009

2010

Pendapatan Regional Per Kapita Harga Berlaku

Pendapatan Regional PerKapita Harga Konstan 2000


RPIJMPKD


2.1.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung untuk mengetahui

total produksi barang dan jasa suatu daerah pada periode tertentu. Yang

dimaksud dengan produksi adalah aktivitas ekonomi menggunakan sumber

daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. PDRB merupakan

neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi dengan

berdasar pada konsep, definisi, klasifikasi dan cara perhitungan yang telah

disepakati secara internasional. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

Perubahan PDRB dari waktu ke waktu terjadi karena dua hal, yaitu

terjadinya perubahan harga barang dan jasa atau karena terjadinya perubahan

volume. Penggunaan harga yang berlaku pada periode yang telah lalu

menghasilkan PDRB atas harga konstan. PDRB atas harga konstan disebut

sebagai PDRB volume atau PDRB real. Dalam publikasi ini selain disajikan

PDRB atas harga berlaku yang bisa menggambarkan pergeseran struktur

ekonomi, juga disajikan PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2000 yang bisa

menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam perhitungan PDRB, yaitu

pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Pendekatan produksi menghitung nilai tambah sumbangan tiap sektor

produksi terhadap total output dengan cara mengurangkan output dengan

barang dan jasa yang dibeli dari unit produksi lain dan habis digunakan untuk

menghasilkan output tersebut (dinamakan konsumsi antara). Hasil

penghitungan tersebut adalah nilai tambah. Nilai tambah dapat dinyatakan

dalam nilai bruto dan netto tergantung apakah sudah dikurangi dengan

penyusutan barang modal.

Sektor produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9

lapangan usaha (sektor) yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,

2. Pertambangan dan Penggalian,

3. Industri Pengolahan,

4. Listrik, Gas dan Air Bersih,


RPIJMPKD


5. Bangunan/Kontruksi,

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran,

7. Pengangkutan dan Komunikasi,

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,

9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Pendekatan pengeluaran menghitung PDRB dengan menjumlahkan

seluruh permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga

nirlaba, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB),

perubahan stok dan ekspor neto.

Pendekatan pendapatan menghitung PDRB sebagai penjumlahan dari

balas jasa faktor produksi (kompensasi pekerja, sewa, penyusutan, bunga dan

keuntungan) dalam wilayah. Hal ini menunjukkan dua hal dalam perekonomian

suatu daerah. Pertama, menunjukkan pembagian PDRB menurut berbagai

pendapatan seperti balas jasa tenaga kerja, keuntungan serta balas jasa barang

modal lainnya, dan pajak produksi setalah dikurangi subsidi. Kedua, membantu

menjelaskan perbedaan antara PDRB dengan pendapatan yang dapat digunakan.

PDRB mencakup:

1. Semua barang dan jasa yang penghasilannya mendapatkan kompensasi.

2. Produksi yang ilegal dan tersembunyi.

3. Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

4. Jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan lembaga nirlaba.

5. Jasa sewa rumah yang dihuni oleh unit rumah tangga sendiri.

6. Jasa rumah tangga dan perseorangan untuk konsumsi sendiri oleh pekerja

rumah tangga yang dibayar.

PDRB tidak mencakup:

1. Produksi jasa perseorangan dan rumah tangga untuk digunakan sendiri yang

dihasilkan oleh anggota rumah tangga yang tidak dibayar.

2. Aktivitas sosial, budaya serta sukarela dari lembaga nirlaba atau pemerintah

yang tidak dibayar.

3. Dekorasi, perbaikan besar dan kecil barang tahan lama dan rumah yang

dilakukan sendiri oleh rumah tangga.


RPIJMPKD


2.1.3.5 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

Beberapa manfaat statistik pendapatan untuk level regional adalah:

1. PDRB nominal (harga berlaku) menunjukkan kemampuan sumber daya

ekonomi suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB menunjukkan semakin

besar kekuatan ekonomi wilayah tersebut;

2. Distribusi PDRB nominal (harga berlaku) menurut sektor menunjukkan

struktur perekonomian dan menunjukkan peranan masing-masing sektor

dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin besar peranan suatu sektor

menunjukkan basis perekonomian dalam wilayah tersebut;

3. PDRB riil (harga konstan) dapat digunakan untuk menunjukkan laju

pertumbuhan ekonomi atau sektor ekonomi dari periode ke periode;

4. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan penggunaan produk

barang dan jasa menurut konsumsi, investasi, dan perdagangan luar wilayah;

5. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan besarnya peranan

kelembagaan dalam menggunakan hasil produksi barang dan jasa.

PDRB penggunaan atas harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan

konsumsi, investasi dan perdagangan regional.

2.1.4 Profil Sosial dan Budaya

Upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada: Pertama,

perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan,

infrastruktur dasar dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha.

Kedua, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang bersifat

pemberdayaan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin menjadi penting

karena akan menempatkan mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek

berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan posisi tawar

masyarakat miskin, diperlukan berbagai upaya pemberdayaan agar masyarakat

miskin lebih berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan terhadap

masyarakat miskin dari beban (liabilities) menjadi potensi (assets). Berbagai


RPIJMPKD


proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut di atas perlu

didukung oleh perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan

ekonomi yang pro-poor termasuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat miskin antara

lain sebagai berikut: Pertama, rendahnya kemampuan daya beli dan kesadaran

masyarakat akan pangan dengan gizi yang layak yang merupakan persoalan

utama bagi masyarakat miskin. Kedua, terbatasnya akses atas kebutuhan dasar

terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selama ini kelompok

masyarakat miskin dihadapkan pada masalah tingginya biaya pendidikan, oleh

karena itu telah menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Hal ini masih

terjadi terutama pada jenjang pendidikan menengah, karena alasan anak harus

membantu orang tua mencari nafkah. Kelompok masyarakat miskin juga

dihadapkan pada mahalnya biaya pengobatan dan perawatan, jauhnya tempat

pelayanan kesehatan, dan rendahnya jaminan kesehatan. Ketiga, masih

minimnya penanganan dibidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat perorangan,

keluarga maupun kelompok masyarakat.

Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, khususnya fakir miskin dan

PMKS, diperlukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar secara

mandiri dan dapat mengakses sistem pelayanan sosial dasar, penyandang cacat,

anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA, gelandangan dan wanita

rawan sosial ekonomi. Kelima, belum adanya rasa aman terhadap masyarakat

yang tertimpa bencana, serta terjaminnya ketersediaan bantuan dan relokasi

korban dalam situasi darurat sehingga dapat mengurangi penderitaan

masyarakat yang terkena bencana.

Fenomena ini merupakan realitas yang harus mendapat perhatian serius

dalam program pembangunan tahun 2013-2017. Pembangunan diselenggarakan

secara holistik yang memiliki keterkaitan (linkages) dengan kegiatan sektoral

melalui pendekatan multiplayer effect dengan membuat skala prioritas dari

kegiatan yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan.

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja

untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya


RPIJMPKD


posisi tawar masyarakat dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang

merugikan disamping itu juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang

sangat rendah, tanpa sistem kontrak atau tidak adanya kepastian perlindungan

hukum terhadap pekerja informal tersebut.

Kantong-kantong kemiskinan pada umumnya terdapat pada zona pesisir

dan desa-desa terpencil dengan sumber mata pencaharian sebagai nelayan dan

petani tradisional dengan upah dan pendapatan yang relatif kecil. Oleh karena

itu perlu paradigma baru dalam memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai

potensi yang dapat dikembangkan dalam proses percepatan pembangunan serta

mengurangi ketimpangan pembangunan. Potensi tersebut adalah pemanfaatan

pengembangan kawasan-kawasan secara optimal sebagai pusat-pusat

pertumbuhan (growth center) melalui pembentukan pengelompokan pemukiman

baru sebagai daerah pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perluasan

kesempatan berusaha.

2.1.4.1 Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang,

laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan di antaranya, kemiskinan absolut

adalah situasi di mana penduduk tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan

pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif

adalah situasi ataupun kondisi dimana penduduk miskin terjadi karena

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh

lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan,

dan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan

disebabkan dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak

menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih

lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. (Suyanto,

1995:59).


RPIJMPKD


Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang pelik dan

multidimensional. Ianya merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan

dan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Setiap upaya

penanggulangan masalah kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan

sampai ke akar masalah, tak ada jalan pintas untuk menanggulangi masalah

kemiskinan ini.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,

pemerintah sangat memerlukan data jumlah penduduk terutama jumlah rumah

tangga miskin yang akan digunakan sebagai tolok ukur penyusunan kebijakan

sampai pada tingkat yang paling kecil. Dengan berpedoman pada data jumlah

penduduk miskin, pemerintah akan berusaha mengatasi dan mengurangi

ketertinggalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 telah menetapkan tujuh Misi

Pembangunan Jangka Menengah, salah satunya adalah mendorong

pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan meliputi perdagangan, jasa,

dan industri guna memperluas kesempatan kerja dan peningkatan daya beli

masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut kebijakan umum yang ditempuh di

antaranya yaitu dengan meningkatkan kemandirian petani dalam berusaha dan

peningkatan kapasitas kelembagaan petani, serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

Di Kota Lhokseumawe jumlah penduduk miskin pada tahun 2009

berjumlah 22.530 jiwa, terjadi penurunan sebesar 3,3% bila dibandingkan pada

tahun 2010 berjumlah 21.770 jiwa. Sedangkan persentase jumlah penduduk

miskin terhadap jumlah total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2009

sebesar 14,00 % dan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah total

penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 sebesar 12,00 %, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:


RPIJMPKD


Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2010

No Tahun Jumlah PendudukJumlah Penduduk

Miskin (jiwa)Persentase

(%)

1 2009 159,238 22,530 14,00 %

2 2010 171,163 21,770 12,00 %

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe

2.1.4.2 Jumlah Tenaga kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam

kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh

karenanya, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan

kesempatan kerja dan lapangan usaha, dengan harapan penduduk dapat

memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Tenaga kerja di Kota

Lhokseumawe pada tahun 2009 berjumlah 53.808 jiwa mengalami kenaikan

sebesar 8.7% dibandingkan tenaga kerja tahun 2010 yang berjumlah 58.478 jiwa.

Namun bila dilihat dari persentase jumlah tenaga kerja terhadap total jumlah

penduduk pada tahun 2009 sebesar 33,8% dan persentase jumlah tenaga kerja

terhadap total jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 34,0 %. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2010

No Tahun Jumlah PendudukJumlah Tenaga

Kerja (jiwa)Persentase

(%)

1 2009 159,238 53,808 33.8%

2 2010 171,163 58,478 34,0%



RPIJMPKD


2.1.4.3 Jumlah Pengangguran

Masalah pengangguran umumnya lebih banyak dicirikan oleh daerah

perkotaan sebagai efek dari industrialisasi. Pengangguran terjadi sebagai akibat

dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga

kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah

pekerja yang tidak diperdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan

akibat tidak langsung dari penawaran (supply) tenaga kerja di pasar tenaga kerja

melebihi permintaan (demand) untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

Di Kota Lhokseumawe tingkat pengangguran pada tahun 2009 berjumlah

8.228 jiwa mengalami penurunan sebesar 4.6% dibandingkan tahun 2010 yaitu

berjumlah 7.848 jiwa. Sedangkan persentase jumlah pengangguran terhadap

jumlah penduduk Kota Lhokseumawe terhadap jumlah total penduduk Kota

Lhokseumawe pada tahun 2009 sebesar 5,2% dan pada tahun 2010 persentase

jumlah pengangguran terhadap jumlah total penduduk sebesar 4,0 %. Untuk

lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Pengangguran Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2010

No Tahun Jumlah Penduduk

Jumlah Pengangguran

(jiwa)

Persentase (%)

1 2009 159.238 8.228 5,2%

2 2010 171.163 7.848 4,0 %


2.2. Kondisi Prasaran Bidang PU/Cipta Karya

2.2.1 Sub Bidang Air Minum

Sistem penyediaan air minum di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten

Aceh Utara dikelola oleh operator yang sama yaitu PDAM Tirta Mon Pase

dengan sistem IPA lengkap. Pada sistem IPA lengkap terdapat sumber air baku,

sistem transmisi, pengolahan lengkap, dan distribusi yang sebagian besar sudah

dibuat dengan system zona pada pelayanannya. Sumber air baku yang


RPIJMPKD


digunakan berasal dari air permukaan yaitu sungai Krueng Pase dengan

kapasitas debit 100 lt/detik, Kreung Mane kapasitas debit 200-300 lt/detik, dan

Krueng Keureutau kapasitas debit 100-300 lt/detik.

Total produksi air minum yang dikelola PDAM Tirta Mon Pase pada saat

ini adalah sebesar 305 lt/detik yang berasal dari 8 IPA dan 1 sumur bor yang

masih beroperasi.

IPA Krueng Pase dengan konstruksi beton yang dibangun tahun 2003

memiliki kapasitas terpasang 100 lt/detik dan total produksi 95 lt/detik yang

beroperasi selama 18 jam sehari. Pendistribusian dari IPA Krueng Pase melayani

kota Lhokseumawe. Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2010 sekitar

171.163 jiwa, sedangkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Mon Pase untuk tahun

2010 sejumlah 6.746 pelanggan. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di

Kota Lhokseumawe dan jumlah penduduk yang mengakses air bersih pada

PDAM, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa air bersih yang

didistribusikan ke Kota Lhokseumawe sangat kecil, belum lagi tingginya angka

kebocoran air seluruhnya diperkirakan mencapai 45 %.

Selain IPA Krueng Pase, PDAM Tirta Mon Pase juga menyediakan air

bersih di Kota Lhokseumawe dengan sumur bor di Simpang Keramat dengan

kapasitas terpasang 65 lt/detik dan total produksi 30 lt/detik yang beroperasi

selama 22 jam sehari.

Air permukaan (sungai) dapat dimanfaatkan sebagai air baku melalui

pengolahan. Mengenai jenis dan tingkat pengolahannya dibutuhkan masih

diperlukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu sumber air tanah yang berasal

dari air tanah umum terdapat secara merata di seluruh penjuru kota. Namun

perlu diingat bahwa air tanah ini kurang baik dijadikan sebagai sumber air baku,

karena sebagian sumbersumber air tanah yang ada telah terintrusi air laut dan

berwarna kekuningkuningan.

Berdasarkan standar air bersih dan target kebutuhan tersebut dapat

diketahui rencana kebutuhan air bersih di Kota Lhokseumawe tahun 2011 yaitu

sebesar 46.067.550 liter/hari atau 460,68 liter/detik, dengan jumlah sambungan

sebanyak 49.139 sambungan. Pelayanan sambungan ini terdiri dari kebutuhan


RPIJMPKD


domestik dan non domestik yang meliputi kebutuahan untuk rumah tangga,

kebutuhan sosial, kebutuahan komersial, institusi dan lain-lain.

Sementara itu kebutuhan untuk saluran umum (kran umum) 10 % dari

kebutuhan rumah tangga yaitu sebesar 46,07 liter/detik, kebutuhan fasilitas

(perkantoran, komersial, umum dan sosial) sebesar 20 % dari kebutuhan rumah

tangga yaitu sebasar 92,14 liter/detik, dan kebutuhan industri 20 % dari

kebutuhan rumah tangga yaitu sebesar 92,14 liter/detik. Tingkat kebocoran

keseluruhannya diasumsikan sekitar 20% dari total pemakai yakni 20 % x (460,68

+ 46,07 + 92,14 + 92,14 liter/detik) dengan jumlah 138,21 liter/detik. Total

kebutuhan air bersih keseluruhannya adalah 829,24 lt/dt. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini.

Table 2.10 Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mon Pase

di Kota Lhokseumawe Tahun 2010

No Kategori Pelanggan Jumlah Pelanggan

1 Rumah Tangga 6.1572 Badan Sosial/Rumah Sakit 363 Fasilitas Umum 94 Toko, Industri dan Perusahaan 4685 Instansi Pemerintah 76

JUMLAH 6.746

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2010

Sementara banyaknya air minum yang disalurkan ke pelanggan setiap

bulan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:


RPIJMPKD


Table 2.11 Banyaknya Air Minum yang Disalurkan ke Pelanggan Setiap Bulan

di Kota Lhokseumawe 2010

No Bulan Operasi Air Minum yang Disalurkan (M3)

1 Januari 135.8922 Februari 118.9883 Maret 104.9524 April 128.9945 Mei 124.2726 Juni 132.9947 Juli 129.3768 Agustus 131.7499 September 126.335

10 Oktober 140.54411 November 78.19512 Desember 146.210

JUMLAH 1.498.501

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2010

Untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dimasa yang akan

datang, perlu ditingkatakan ruang lingkup atau jangkauan pelayanannya yaitu

berupa penambahan langganan dan jaringan di wilayah yang belum terjangkau

oleh sistem distribusi.

Rencana program sistem penyediaan air bersih Kota Lhokseumawe

diuraikan sebagai berikut:

a. Pengoperasian dan pengoptimalan kapasitas instalasi pengolahan air bersih,

guna didistribusikan ke wilayah perkotaan dengan target awal 40%

penduduk dilayani.

b. Pembangunan reservoir distribusi.

c. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi.

d. Pendistribusian pelayanan berupa sambungan rumah maupun kran umum.

e. Pembuatan sarana kran umum bagi kawasan pemukiman yang padat dan

berpenghasilan rendah.

f. Peyuluhan pada masyarakat, mengenai arti pentingnya air bersih berkaitan

dengan sistem yang mungkin diterapkan.


RPIJMPKD


g. Penelitian lebih lanjut tentang keberadaan sumber-sumber air potensial bagi

air baku.

h. Peningkatan pelayanan ke penduduk hingga melebihi 80%, dengan

menekan angka bocoran sampai dibawah 20%.

i. Perlindungan secara ketat daerah resapan air bagi kelestarian kontinuitas air

tanah.

Sementara mulai tahun 2011 Kota Lhokseumawe telah memiliki PDAM

sendiri yang bernama Ie Beusare Rata, namun sampai saat ini belum lagi

beroperasi, karena masih dalam tahap pembicaraan atau negosiasi mengenai

asset dengan PDAM Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara.

2.2.2 Sub Bidang Sampah

Sampah yang dihasilkan di Kota Lhokseumawe terdiri dari sampah yang

berasal dari domestik dan non domestik. Sampah yang berasal dari domestik

ditampung ditempat penampungan sementara yang berupa bak-bak sampah

yang selanjutunya diangkut oleh truk sampah (dump truck) menuju ke tempat

pembuangan akhir yang berada di Alue Lim dengan sistem open dumping.

Dengan standar besaran jumlah sampah yang ditimbulkan oleh rumah tangga

(domestik) sebesar 1,5 liter/hari, maka dapat diperoleh jumlah produksi sampah

domestik Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2026 yaitu sebesar 345.172

liter/hari. Jumlah sampah non-domestik adalah 40% dari sampah domestik,

yaitu sebesar 138.070 liter/hari. Total produksi sampah ini keluruhannya adalah

sebesar 483.242 liter/hari.

Saat ini sarana persampahan yang terdapat di Kota Lhokseumawe masih

jauh dari cukup untuk melayani produksi sampah Kota Lhokseumawe. Kondisi

pelayanan sarana persampahan yang ada hampir sepenuhnya digunakan untuk

melayani produksi sampah di kawasan pusat kota saja. Untuk lebih jelasnya

mengenai sarana persampahan dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:


RPIJMPKD


Tabel 2.12 Sarana dan Prasarana Sampah di Kota Lhokseumawe

No Kecamatan Sarana dan Prasarana Vol / Unit

Jumlah TPS/Drum 2.250Jumlah TPS/Bak 29Jumlah TPS/Gerobak Sampah 8Jumlah TPS/Container 13Mobil Kijang Pick Up 5Truck 8Jumlah TPS/Drum 950Jumlah TPS/Bak 11Jumlah TPS/Gerobak Sampah 2Jumlah TPS/Container 1Truck 3Jumlah TPS/Drum 250Jumlah TPS/Bak 5Jumlah TPS/Gerobak Sampah 2Jumlah TPS/Container 1Truck 3Jumlah TPS/Drum 250Jumlah TPS/Bak 4Jumlah TPS/Gerobak Sampah 2Jumlah TPS/Container 1Truck 3

Sumber : BLHK Kota Lhokseumawe, 2010

Blang Mangat

2

3

4

Banda Sakti1

Muara Satu

Muara Dua

Selanjutnya berbagai sarana lainnya dalam persampahan dapat dilihat

pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13 Sarana Lainnya Dalam Persampahan

No Sarana dan Prasarana Ket1 Tempat Pengolahan Akhir

- Lokasi Desa Alue Lim- Sistem yang digunakan Open dumping- Jarak Dari Kota, Luas dan Status TPA Jarak 20 Km dari Pusat

Kota, Luas 8 ha, dan Status Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dikelola oleh BLHK Kota Lhokseumawe

- Volume sampah yang masuk ke TPA 202 m3/hari

- Alat Berat 2 Unit (Beco dan Buldozer) Dalam Kondisi Baik2 Fasilitas Pendukung

- Ketersediaan instalasi pengolahan air lindi (leachate) 1 Unit

- Sumur Pantau 3 UnitSumber : BLHK Kota Lhokseumawe, 2010


RPIJMPKD


Permasalahan dibidang sampah antara lain adalah minimnya sistem

perencanaan persampahan termasuk database persampahan. Database ini

tentunya sangat berguna bagi pemerintah dalam upaya melakukan forecasting

terhadap permasalahan sampah. Kemudian sarana dan prasarana sampah

belum mampu menjawab kebutuhan akan pelayanan persampahan yang baik.

Lokasi TPA misalnya, bila masih menggunakan model pengelolaan sampah

hanya dengan menggunakan metode open dumping saja, maka dalam waktu yang

tidak begitu lama, pemerintah harus mencari lokasi baru atau melakukan

perluasan lokasi TPA. Artinya life time penggoperasian TPA tidak begitu lama.

Permasalahan selanjutnya terdapat beberapa wilayah di Kota Lhokseumawe

yang belum terjangkau oleh layanan persampahan. Keterbatasan kemampuan

pemerintah dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada semua

anggota masyarakat membuat masalah persampahan menjadi tidak tuntas

ditangani. Artinya pelayanan ini masih bersifat parsial. Kemudian permasalahan

juga dikarenakan masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat

dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut.

Kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan persampahan

umumnya.

2.2.3 Sub Bidang Air Limbah

Pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan di

perkotaan dan perdesaan Kota Lhokseumawe belum begitu mendapatkan

perhatian dan prioritas. Penanganan masalah limbah masih terbatas pada tahap

konsep penanganan dan belum diwujudkan ke dalam pembangunan fisik. Selain

itu, pengelolaan limbah manusia secara sistematik belum dilakukan. Penanganan

limbah pada tingkat rumah tangga dilayani melalui jamban dengan tangki

septik, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki jamban menggunakan tempat

pembuangan limbah tradisionil seperti sungai, saluran drainase kota, dan lain-

lain.

Perkembangan jumlah penduduk berakibat meningkatnya kebutuhan

permukiman baru sehingga mendorong adanya penciptaan permukiman-

permukiman baru maupun bertambah padatnya permukiman yang sudah ada.


RPIJMPKD


Hal yang tidak bisa dihindari adanya peningkatan jumlah limbah cair yang

dihasilkan pada lingkungan permukiman tersebut. Limbah cair rumah tangga

pada permukiman apabila tidak ditangani dengan cukup baik, akan

berpengaruh terhadap kualitas lingkungan diantaranya penurunan kualitas air

badan air dan air tanah, penurunan tingkat kesuburan tanah, maupun

penurunan tingkat estetika suatu wilayah.

Ketika jumlah penduduk masih sedikit, maka daya dukung lingkungan

masih mampu melalukan pembersihan sendiri (self purification), namun dengan

bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan debit limbah cair yang

dihasilkan maka diperlukan metode pengelolaan sehingga yang terbuang pada

lingkungan diharapkan sudah memenuhi syarat.

Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menangani masalah

Limbah Cair adalah, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kota

Lhokseumawe dan Dinas Pekerjaan Umum. Sesuai dengan hasil survei

kesehatan lingkungan maka di wilayah Kota Lhokseumawe dapat kita ketahui

bahwa ada 31.415 jamban dengan berbagai jenis jamban dan juga terdapat 26.377

unit SPAL. Secara umum semua fasilitas jamban dan SPAL dibangun secara

swadaya oleh masyarakat sendiri.

Pemerintah Kota telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang

berhubungan dengan pengelolaan limbah ini. Dari data Badan Kebersihan dan

Lingkungan Hidup bahwa Kota Lhokseumawe telah memiliki Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit. Pemerintah pun telah

memiliki 2 unit mobil penyedot dan pengangkut tinja. Volume lumpur tinja yang

dibuang ke ILPT ini berkisar 8 m3/hari.

Masyarakat mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan tingkat

kesadaran akan kesehatan lingkungan dan kemampuan finansialnya masing-

masing. Masyarakat yang telah mampu, umumnya telah memiliki fasilitas

penanganan limbah cair dengan baik. Namun masyarakat yang belum memiliki

kemampuan finansial, penyediaan sarana ini menjadi sulit bagi mereka.

Sehingga dapat kita katakan dengan kondisi masyarakat dengan berbagai latar

belakang yang dimilikinya, penanganan limbah ini belum maksimal. Hal ini


RPIJMPKD


terlihat dari data kesehatan lingkungan bahwa 36.119 rumah yang disurvei,

hanya 14.201 rumah yang memiliki SPAL. Bahkan dari total 14.201 SPAL

tersebut, 53,84 % SPAL berada dalam kondisi memadai, sedangkan sisanya

sebesar 46,16 % berada dalam kondisi tidak memadai.

Untuk penangganan air limbah ini ada beberapa permasalahan yang

dijumpai, diantaranya adalah masih ada pandangan dari masyarakat yang

beranggapan bahwa pengelolaan limbah ini tidak begitu mendesak atau tidak

menjadi fokus utama bagi mereka. Masyarakat masih menggunakan cara yang

tidak sehat yaitu dengan memanfaatkan badan sungai atau saluran drainase

untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pengelolaan limbah cair ini.

Kemudian untuk wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang

tinggi dan juga ketersediaan lahan yang tidak begitu luas bagi penyediaan SPAL,

tentunya sistem SPAL berskala rumah tangga lebih sulit diterapkan karena

keterbatasan lahan yang dimiliki.

Target pengelolaan air limbah diarahkan melalui upaya-upaya intensif

baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun peningkatan kesadaran

masyarakat mengenai pentingnya kondisi sanitasi lingkungan yang baik, dalam

hal ini perlu dilanjutkan terus dengan memperhatikan kegiatan penyuluhan

secara intensif serta menggunakan cara yang sesuai dengan lingkungan

setempat. Untuk lebih jelasnya tentang Rencana Pelayanan Air limbah di Kota

Lhokseumawe dapat di lihat pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.14 Rencana Pelayanan Air Limbah Kota Lhokseumawe

Target Pelayanan Air Limbah (m3) No Kecamatan

2012 2017 2022 2027 1 Blang Mangat 14.958 15.528 16.119 16.732

2 Banda Sakti 59.254 61.509 63.851 66.281

3 Muara Dua 30.270 31.423 32.619 33.860

4 Muara Satu 26.916 27.941 29.004 30.108

TOTAL 131.398 136.401 141.593 146.981

Sumber: Hasil Analisis (RPIJM Kota Lhokseumawe 2009-2013)


RPIJMPKD


2.2.4 Sub Bidang Drainase

Secara umum, sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian

bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan

air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara

optimal.

Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain),

saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran

induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di sepanjang

sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, jembatan air

(aquaduct), pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa.

Dalam rangka pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan

peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Lhokseumawe, penanganan

drainase merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapatkan penanganan.

Karena gangguan dan kerugian akan masalah banjir dan genangan telah

mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat,

kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

Pembangunan rencana sistem drainase saat ini antara lain belum

memadainya jaringan drainase baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sistem

drainase eksisting baru mencakup sebagian kecil dari daerah pelayanan dan

sebagian besar berada di daerah pusat-pusat kegiatan saja. Dapat dikatakan

banyak terdapat fungsi saluran drainase yang masih digunakan bersama-sama

dengan sistem penyaluran air limbah baik domestik maupun industri (sistem

tercampur) sehingga terjadi penurunan kapasitas aliran pada saat musim hujan.

Rencana pengembangan prasarana drainase disesuaikan dengan tingkat

perkembangan kawasan terbangun dan prasarana jalannya serta terintegrasi

dengan pengendalian banjir dan program perbaikan jalan.

Perencanaan sistem drainase di Kota Lhokseumawe meliputi pembuatan

sistem saluran primer, sekunder, dan tersier (kawasan permukiman), rehabilitasi

saluran yang kondisinya buruk, pemasangan pompa dan pemasangan pintu-

pintu air. Saluran drainase primer mengikuti jalan utama (arteri primer, arteri

sekunder dan kolektor primer), sedangkan saluran drainase sekunder mengikuti


RPIJMPKD


jalan kolektor sekunder dan jalan lokal, sementara saluran drainase tersier

mengikuti jalan lingkungan permukiman penduduk.

Sementara itu, untuk kondisi drainase di Kota Lhokseumawe saat ini

khususnya di Kecamatan Banda Sakti yang merupakan pusat perkantoran dan

perdagangan hampir semua drainase rampung dikerjakan pada tahun 2011.

2.2.5 Sub Bidang Tata Bangunan Lingkungan

Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan

untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau

melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip

pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara

optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,

serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung

dan lingkungan.

Lahan terbangun di Kota Lhokseumawe untuk permukiman seluas

10.877 ha, perdagangan dan jasa 49,36 ha, industri besar 923,76 ha, pendidikan

0,60 ha dan perkantoran 14,35 ha.

Bangunan di Kota Lhokseumawe meliputi permukiman dan perumahan,

sarana kesehatan, pendidikan umum, pendidikan agama, dan peribadatan.

Untuk sarana kesehatan yang tersedia di Kota Lhokseumawe terdiri dari 5

Puskesmas, 12 Puskesmas Pembantu, 32 Polindes, 85 praktik dokter, 9 praktik

dokter gigi dan 77 toko obat. Sarana pendidikan umum yang ada di Kota

Lhokseumawe sampai dengan tahun 2007, terdiri dari Taman Kanak-kanak 25

unit (swasta 24 unit), Sekolah Dasar sebanyak 59 unit, SLTP 15 unit serta

SMU/SMK sebanyak 13 unit, Akademi/Perguruan Tinggi 10 unit. Sarana

pendidikan agama yang ada 8 unit Madrasah Ibtidaiyah (5 negeri dan 3 swasta),

6 unit Madrasah Aliyah (1 negeri dan 5 swasta). Di Kota Lhokseumawe memiliki

26 unit Pondok Pasantren dan 189 unit Balai Pengajian. Sarana peribadatan yang

dimiliki Kota Lhokseumawe adalah 180 unit, yang terdiri 42 unit mesjid, 70 unit

meunasah, 70 unit mushalla, 2 unit gereja dan 1 unit vihara. Secara umum


RPIJMPKD


kondisi bangunan fasilitas umum Kota Lhokseumawe dalam keadaan baik dan

terawat.

Kawasan permukiman di Kota Lhokseumawe tersebar diseluruh

kecamatan dengan persebaran kepadatan penduduk berbeda-beda untuk setiap

kecamatan. Tingkat kepadatan persebaran dan persebaran rumah tangga

penduduk mempengaruhi tingkat kepadatan permukiman penduduk.

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Lhokseumawe termasuk dalam klasifikasi

kawasan perkotaan sedang dengan jumlah penduduk tahun 2010 adalah 171.163

jiwa. Pengembangan perumahan diarahkan ke pinggiran kota yaitu wilayah-

wilayah yang masih memiliki banyak lahan kosong dan merupakan lahan tidak

produktif. Di pusat kota tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan

kawasan perumahan dikarenakan sudah terbatasnya lahan karena memiliki

kepadatan penduduk tinggi dan permukiman padat serta daerah pusat kota

sudah banyak digunakan untuk untuk pembangunan fasilitas pelayanan umum

dan pusat pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kota Lhokseumawe adanya

kawasan perlindungan setempat yang kebanyakan berupa kawasan penyangga

dalam bentuk sempadan pantai seluas 24,90 ha. Selain sempadan pantai juga

terdapat sempadan sungai dengan luas 109,79 ha dan kawasan sekitar

danau/waduk dengan luas 26,59 ha.

2.2.6 Sub Bidang Pengembangan Permukiman

Luas wilayah Lhokseumawe 18.106 ha telah dimanfaatkan untuk

berbagai keperluan atau kebutuhan oleh 171,163 jiwa penduduk. Dilihat dari tata

guna pemanfaatan lahan (wilayah) yang ada, peruntukan untuk kebutuhan

pemukiman sangat menonjol, yaitu sekitar 10.887 ha atau sekitar 60,12 % dari

luas wilayah seluruhnya, berarti terjadi peningkatan dari tahun 2004 dimana

lahan yang digunakan untuk pemukiman hanya 8.491 Ha (47 %). Untuk lebih

jelasnya tentang luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk menurut

Kecamatan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut.


RPIJMPKD


Tabel 2.15 Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk

menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe

No. Kecamatan Penduduk Luas Wilayah (Km2) Kepadatan

1.

2.

3.

4.

Banda Sakti

Muara Satu

Muara Dua

Blang Mangat

73.543

31.723

44.209

21.689

11,24

55,90

57,80

56,12

6543

567

765

386

Jumlah 171,163 181,08 945

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, Tahun 2010

Dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi untuk

pemukiman menimbulkan permasalahan menjadi begitu kompleks.

Permasalahan yang timbul antara lain adalah, persampahan, genangan banjir,

kurangnya luasan ruang terbuka hijau, termasuk penanganan masalah

kebakaran, telah mencuat sebagai hal yang sangat memerlukan penanganan

yang sungguh-sungguh. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tata

ruang Kota Lhokseumawe, telah menciptakan wajah kota yang semakin

semberaut. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) sehingga terjadinya sinkronisasi terhadap pelaksanaaan

dan pengawasan pelaksanaan tata ruang yang ada.

Catatan terakhir di empat Kecamatan menunjukkan 2.390 unit rumah

warga mengalami kerusakan, dimana sekitar 603 unit rumah yang rusak total

dan 380 unit yang rusak berat, disamping rumah yang rusak ringan sebanyak

1.409 unit.

Kewenangan pemukiman dan perumahan diarahkan kepada

peningkatan sarana air bersih, penataan kawasan pemukiman yang indah dan

nyaman, perkembangan perumahan bagi keluarga yang kurang mampu dan

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keserasian pemukiman.


http://www.bappedalhokseumawe.web.idarieTypewritten textBAB III

Bappeda Kota Lhokseumawe, 2012 III-1

RPIJMPKD


RENCANA PEMBANGUNAN KOTA

3.1. Strategi Pengembangan Kota Lhokseumawe

3.1.1 Fungsi dan Peran Kota Lhokseumawe Berdasarkan Rencana Penataan

Tata Ruang (RTRW)

Sistem Perkotaan

Struktur Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe dibentuk oleh:

Sistem perkotaan, yang terdiri dari pusat kota dan sub-sub pusat dengan

fungsinya masing-masing dalam lingkup pengembangan wilayah.

Sistem jaringan prasarana wilayah yang mengaitkan secara fungsional dan

spasial antar kota-kota yang akan dikembangkan.

Pengembangan sistem perkotaan di Kota Lhokseumawe didasarkan pada

kriteria:

Meningkatkan pemerataan kawasan terbangun di wilayah Kota

Lhokseumawe;

Pengurangan beban pusat kota dengan mendistribusikan fungsi kegiatan di

Kecamatan Banda Sakti ke wilayah lainnya;

Meningkatkan akses antar wilayah dengan penyediaan sarana dan prasarana

transportasi;

Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor, terutama sektor

ekonomi dalam rangka merubah orientasi sektor basis dari industri

RPIJM Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017

Documents

Transcript of RPIJM Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017