ROMBAK POSTUR APBN - jdih.bpk.go.id · paling jelek di muka bumi dan subsidi energi yang tidak...
Transcript of ROMBAK POSTUR APBN - jdih.bpk.go.id · paling jelek di muka bumi dan subsidi energi yang tidak...
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
ROMBAK POSTUR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN
bppk.depkeu.go.id
Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
2013 yang akan dilakukan Pemerintah dan DPR mulai pertengahan Mei ini harus dijadikan
momentum menciptakan postur APBN yang sehat, berkualitas, dan kredibel. Postur APBN
2013 sangat buruk dan tidak mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional yang
adil dan berkesinambungan (sustainable). Bahkan, dari total belanja negara yang mencapai
Rp1.657,9 triliun, sekitar Rp1.200 triliun atau 70% diantaranya habis untuk birokrasi dan
subsidi energi. “Alih-alih dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
yang berkualitas dan sustainable, dana APBN kita malah habis untuk membiayai birokrasi
paling jelek di muka bumi dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran,” kata pengamat
ekonomi Didik J Rachbini di Jakarta, Selasa (7/5).
Pemerintah berencana mengajukan revisi APBN 2013 kepada DPR pada pertengahan
Mei ini. Pengajuan revisi anggaran ini terkait dengan niat pemerintah menaikkan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan mengalokasikan anggaran untuk program
kompensasi BBM. Program kompensasi BBM diantarannya berbentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT)i atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Beasiswa Siswa
Miskin (BSM)ii, beras untuk rakyat miskin (raskin)iii dan Program Keluarga Harapan
(PKH)iv.
Berdasarkan Undang-Undang APBN 2013, Pemerintah berhak menaikkan harga BBM
bersubsidi tanpa persetujuan DPR. Namun, untuk anggaran kompensasi BBM, pemerintah
harus meminta persetujuan parlemen. Kesepakatan pemerintah dan DPR itu akan dituangkan
dalam Undang-Undang APBN-P 2013 bersama sejumlah perubahan asumsi makro, terutama
patokan harga minyak nasional (ICP) dan nilai tukar rupiah. Subsidi BBM 2013 antara lain
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
mengacu pada ICP US$100 per barel dan kurs Rp9.300 per dollar AS. Saat ini, ICP sekitar
US$115 per barel, sedangkan rupiah sudah di atas Rp9.500 per dollar AS.
Menurut Didik, revisi APBN 2013 jangan hanya dilakukan terhadap asumsi makro.
Jangan pula hanya menyangkut perubahan alokasi anggaran dalam porsi kecil dan tidak
signifikan. “APBN 2013 harus dirombak, posturnya harus dipermak,” kata Didik. Postur
APBN 2013, kata Didik, jauh dari ideal. Dari total belanja negara yang mencapai Rp1.657,9
triliun, sekitar Rp1.200 triliun atau 70% di antaranya habis untuk birokrasi dan subsidi energi.
“jika ditambah pembayaran utang luar negeri dan dalam negeri, jumlahnya sekitar Rp1.300
triliun,”ujar dia.
Didik mencontohkan, belanja birokrasi dalam APBN 2013 mencapai Rp400,3 triliun,
terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang. “dari sisi nominalnya, itu sama dengan
400% belanja Pemerintah Orde Baru, “ tutur dia. Disisi lain menurut dia, anggaran subsidi
dalam APBN 2013 juga sangat besar mencapai Rp316,1 triliun. Dari jumlah itu sebagian
besar untuk subsidi energi, terutama subsidi BBM. Adapun anggaran untuk pembayaran
utang luar negeri dan dalam negeri sekitar Rp150 triliun. Sedangkan transfer ke daerah
mencapai Rp513 triliun, yang Rp80-90 triliun diantaranya untuk membayar gaji dan belanja
barang birokrasi.
Didik menambahkan, sangat ironis jika sebagian dana APBN digunakan untuk
membiayai birokrasi yang bobrok. Buruknya birokrasi negeri ini antara lain tercermin pada
rendahnya daya saing dan tingginya biaya transaksi perizinan memulai usaha, sebagaimana
dilansir Bank Dunia dan World Economic Forum (WEF). Indonesia tahun lalu menempati
peringkat ke-129 dengan biaya transaksi perizinan memulai bisnis sebesar 17,9% terhadap
pendapatan per kapita, dibanding Singapura (peringkat ke-1, biaya 0,7%), Thailand
(peringkat ke-17, biaya 6,2%), dan Malaysia (peringkat ke-18, biaya 6,4%).
Sumber:
SuaraPembaharuan.com, 8 Mei 2013
investordaily.co.id, 8 Mei 2013
a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2013 Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (10) menyatakan bahwa:
(1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied
petroleum gas/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan liquefied gas for vehicle/LGV)
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus
sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).
(2) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar
Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh
miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
(8) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk
mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan
parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.
Pasal itu memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga
energi jika terjadi perubahan asumsi makro APBN. Walaupun Pemerintah dapat
menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR, namun anggaran untuk program
kompensasi BBM bagi masyarakat miskin harus mendapat persetujuan DPR.
b. Revisi APBN diatur dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa:
(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2013 dengan perkembangan dan/atau
perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah
dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013,
apabila terjadi:
a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan
dalam APBN Tahun Anggaran 2013;
b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit
organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau
d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan anggaran tahun berjalan.
(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk SAL yang
merupakan saldo kas di BLU yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2013 berakhir.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
i Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah
Tangga Sasaran (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT). ii Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin
berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah (TNP2K.go.id).
iii Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran (TNP2K.go.id)
iv Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan (Mari Kita Mengenal Program Keluarga Harapan, Departemen Sosial, 30 Juni 2007).