RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA BANDUNG … · 2020. 4. 28. ·...
Transcript of RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA BANDUNG … · 2020. 4. 28. ·...
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
1
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2019
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Ringkasan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kota Bandung Tahun 2019.
RLPPD ini disusun untuk memenuhi amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 serta
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk
menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)
kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
I. GAMBARAN UMUM DAERAH
Luas wilayah Kota Bandung 16.729,65 Ha. Luas tersebut didasarkan pada
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bandung.
Luas tersebut merupakan perubahan terakhir dari luasan sebelumnya, yaitu
1.922 Ha (tahun 1906 – 1917), 2.871 Ha (tahun 1917 – 1942), 5.413 Ha (tahun 1942
– 1940), dan 8.098 Ha (tahun 1949 – 1987). Luas keseluruhan Kota Bandung
16.729,65 Ha yang terbagi dalam wilayah administratif 30 Kecamatan, 151
Kelurahan, 1.589 Rukun Warga (RW), dan 9.920 Rukun Tetangga (RT) dengan
jumlah penduduk Kota Bandung per Desember 2019 adalah sebanyak 2.480.464
jiwa yang terdiri dari 1.246.951 laki-laki dan 1.233.513 perempuan.
II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
A. Visi dan Misi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2018-2023, visi Kota Bandung adalah “Terwujudnya Kota
Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis” yang bermakna
“Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia,
infrastruktur, dan layanan publik lainnya yang akan menghadirkan kenyamanan
dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam
berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
2
meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir
pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang
mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar
dalam bermasyarakat”.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis internal dan eksternal, rumusan Misi yang ditetapkan adalah
sebagai berikut:
1. Membangun Masyarakat Yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya
Saing;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan
Bersih ;
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang,
Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang
Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan; dan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan
Terintegrasi.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
Pada penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan
Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan short term outcome untuk
strategi dan intermediate term outcome untuk arah kebijakan dan menjadi dasar
bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat
kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah
direncanakan.
Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah
kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang
dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke
waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan
strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah
kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang
difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan.
Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan
sebagai berikut:
a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang
menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
3
b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada
pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.
Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala
daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara
langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka
dianggap strategis.
C. Prioritas Pembangunan Daerah
Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus
dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang
disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan
arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah
kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda
strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau
target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai
sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah
dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun
periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:
1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masayarakat;
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS;
4. Peningkatan perekonomian kota;
5. Tata kelola pemerintahan;
6. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang;
7. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan; dan
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan.
Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi
Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu
strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran
strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan
daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan
pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
4
III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan desentralisasi
menyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan
Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang
dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.
Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren
senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
Capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 sebagai berikut:
1. Urusan Pendidikan
Penanganan urusan pendidikan pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian urusan pendidikan untuk indikator Tingkat partisipasi warga
negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD sebesar 50,46%;
b. Pencapaian indikator Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah
diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini,
kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan
anak usia dini sebesar 53,83 %;
c. Pencapaian indikator Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Terakreditasi sebesar 46,89%;
d. Pencapaian indikator Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak
buta aksara) sebesar 100 %;
e. Pencapaian indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sebesar 100 %;
f. Pencapaian indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama sebesar 100 % ;
g. Pencapaian Indikator Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,00 %;
h. Pencapaian Indikator Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar
0,00 %;
i. Pencapaian indikator Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat
pendidik sebesar 91,07 %;
j. Pencapaian indikator Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah
pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan
sertifikat pendidik sebesar 95,25 %;
k. Pencapaian indikator Persentase SD dan SMP Terakreditasi sebesar
97,86%;
l. Pencapaian indikator Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 100 %;
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
5
m. Pencapaian indikator Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 100 %;
n. Pencapaian indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
sebesar 100 %;
o. Pencapaian indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-8 tahun yang
belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan sebesar 100 % .
2. Urusan Kesehatan
Penanganan urusan kesehatan pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk
sebesar 0,22 %;
b. Pencapaian indikator Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang
terakreditasi sebesar 91,33 %;
c. Pencapaian indikator Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk
sebesar 0,60 %;
d. Pencapaian indikator Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil sebesar 96,05 %;
e. Pencapaian indikator Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan
persalinan sebesar 99,42 %;
f. Pencapaian indikator Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sebesar 97,98 %;
g. Pencapaian indikator Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai
standar sebesar 99,77 %;
h. Pencapaian indikator Persentase anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 35,15 %;
i. Pencapaian indikator Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar sebesar 13,29 %;
j. Pencapaian indikator Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 76,12 %;
k. Pencapaian indikator Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 16,16 %;
l. Pencapaian indikator Persentase penderita DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 62,85 %;
m. Pencapaian indikator Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 86,61 %;
n. Pencapaian indikator Persentase orang terduga TBC mendapatkan
pelayanan TBC sesuai standar sebesar 100 %;
o. Pencapaian indikator Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebesar 100 %;
p. Pencapaian indikator Persentase Desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) sebesar 100 %;
q. Pencapaian indikator Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg
mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan sebesar 100 %;
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
6
r. Pencapaian indikator Persentase penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD sebesar 100 %;
s. Pencapaian indikator Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
sebesar 0,07 %.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penanganan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2019
telah mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Panjang jalan Kota dalam kondisi baik sebesar
93,89 %;
b. Pencapaian indikator Persentase Panjang Jalan Kota yang di rehabilitasi /
direkonstruksi sebesar 93,89 %;
c. Pencapaian indikator Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota
sebesar 80,89 %;
d. Pencapaian indikator Rasio luas kawasan permukiman pada pantai rawan
abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman
pantai di WS Kewenangan Kota Tidak Ada Capaian dikarenakan Daerah
Kota Bandung tidak memiliki kawasan permukiman pantai rawan abrasi;
e. Pencapaian indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota
sebesar 80,74 %;
f. Pencapaian indikator Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik sebesar 66,38 %;
g. Pencapaian indikator Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang
memiliki sertifikat kompetensi sebesar 43,48 %;
h. Pencapaian indikator Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 94,72 %;
i. Pencapaian indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih sebesar 100 %;
j. Pencapaian indikator Kawasan Kumuh sebesar 4.29 %;
k. Pencapaian indikator Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah sebesar
12,21 %.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Penanganan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun
2019 telah mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi
korban bencana kota sebesar 100 %;
b. Pencapaian indikator Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota sebesar 100 %;
c. Pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10
ha di kab/ kota yang ditangani sebesar 43,77 %;
d. Pencapaian indikator Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak
Layak Huni) sebesar 1,64 %;
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
7
e. Pencapaian indikator Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 100 %;
f. Pencapaian Rumah layak huni sebesar 98,36 %.
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Penanganan indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase Gangguan Trantibum yang dapat
diselesaikan sebesar 100 %;
b. Pencapaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
sebesar 100 %;
c. Pencapaian indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
informasi rawan bencana sebanyak 1.589 orang;
d. Pencapaian indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 1.589 orang;
e. Pencapaian indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 1.589 orang;
f. Pencapaian indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 123 orang;
g. Pencapaian indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana sebesar 98,16 %;
h. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 15 menit;
i. Pencapaian indikator Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS
sebesar 10,49%.
6. Urusan Sosial
Penanganan urusan sosial pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar) anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100 %;
b. Pencapaian indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kota sebesar 100 %;
c. Pencapaian indikator Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal
sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang
Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng
sebesar 0,04 %;
d. Pencapaian indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan
keluarga sebesar 100 %;
e. Pencapaian Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau
relawan sosial yang disediakan sebesar 0,83 % .
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
8
7. Urusan Tenaga Kerja
Penanganan urusan tenaga kerja pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang
mengacu ke rencana tenaga kerja sebesar 1,81;
b. Pencapaian indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
sebesar 33,17 %;
c. Pencapaian indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sebesar
23.876,83%;
d. Pencapaian indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola
kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar
peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 62,91 %;
e. Pencapaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam
dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah
Kota sebesar 45,55 %;
f. Pencapaian indikator Persentase perselisihan hubungan industrial yang
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan
Industrial sebesar 58,46 %;
g. Pencapaian indikator Persentase instruktur bersertifikat kompetensi
sebesar 13,64 %;
h. Pencapaian indikator Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki
perizinan sebesar 75,63 %.
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanganan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada
tahun 2019 telah mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada
belanja langsung APBD sebesar 6,96 %;
b. Pencapaian indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
instansi terkait Kota sebesar 0,18 %;
c. Pencapaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk
TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 12,40 %;
d. Pencapaian indikator Persentase korban kekerasan perempuan yang
terlayani sebesar 100 %;
e. Pencapaian indikator Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar
69,43 %.
9. Urusan Pangan
Penanganan urusan pangan pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya
cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) sebesar 44,11%;
b. Pencapaian indikator tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana
pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yakni tidak ada.
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
9
10. Urusan Pertanahan
Penanganan urusan pertanahan pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan
peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin
lokasi yang diterbitkan sebesar 100%;
b. Pencapaian indikator Persentase penetapan tanah untuk pembangunan
fasilitas umum sebesar 100 %;
c. Pencapaian indikator Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka
penanaman modal sebesar 100 %;
d. Pencapaian indikator Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang
siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee yakni tidak ada;
e. Pencapaian indikator Luas lahan bersertifikat sebesar 20,41 %;
f. Pencapaian indikator Tersedianya tanah untuk masyarakat sebesar 100 %;
g. Pencapaian indikator Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan
melalui mediasi sebesar 53,85 %.
11. Urusan Lingkungan Hidup
Penanganan urusan lingkungan hidup pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota
Bandung sebesar 45,52 %;
b. Pencapaian indikator terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kota
sebesar 97,98 %;
c. Pencapaian indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kota sebesar 59,66 %.
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Penanganan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun
2019 telah mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang
Mempunyai Akte Kelahiran sebesar 91,05 %;
b. Pencapaian indikator Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas
yang mempunyai KTP Elektronik sebesar 96,04 %.
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2019
telah mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase pengentasan desa tertinggal yakni tidak
ada;
b. Pencapaian indikator Persentase peningkatan status desa mandiri yakni
tidak ada;
c. Pencapaian indikator PKK Aktif sebesar 100 %;
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
10
d. Pencapaian indikator Posyandu Aktif sebesar 100 %.
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penanganan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada
tahun 2019 telah mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator TFR (Angka Kelahiran Total) sebesar 1,89 %;
b. Pencapaian indikator Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age
Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) sebesar 6,10 %;
c. Pencapaian indikator Persentase pemakaian kontrasepsi Modern ) (Modern
Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) sebesar 75,58 %;
d. Pencapaian indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmet need) sebesar 13,56 % .
15. Urusan Perhubungan
Penanganan urusan perhubungan pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Rasio konektivitas Kota sebesar 84,60 %;
b. Pencapaian indikator Kinerja lalulintas Kota sebesar 68,00 %.
16. Urusan Komunikasi dan Informatika
Penanganan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2019 telah
mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
sebesar 100 %;
b. Pencapaian indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan
secara online dan terintegrasi sebesar 27, 27 %;
c. Pencapaian indikator Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
terkait implementasi e-government sebanyak 12 Peraturan;
d. Pencapaian indikator Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi
kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika
sebesar 9,09 %.
17. Urusan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Penanganan urusan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah pada tahun
2019 telah mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Meningkatnya Koperasi yang berkualitas sebesar
17,08 %;
b. Pencapaian indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi
wirasausaha sebesar 20.13 %;
c. Pencapaian indikator Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan
dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha sebesar
4,95%;
d. Pencapaian indikator koperasi aktif sebesar 29,05 %.
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
11
18. Urusan Penanaman Modal
Penanganan urusan penanaman modal pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator investasi di Kota Bandung tahun 2019 menurun
sebanyak 66,94 % dibandingkan dengan jumlah investasi tahun 2018.
Investasi tahun 2019 sebesar Rp. 4.642.234.310.138 sedangkan pada
tahun 2018 sebesar Rp. 14.043.084.002.779.
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Penanganan urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2019 telah
mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi
mandiri sebesar 0,72 %;
b. Pencapaian indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 90,17 %;
c. Pencapaian indikator peningkatan prestasi olahraga sebanyak 2 emas pada
cabang olahraga judo dan polo air, 5 perak pada cabang olahraga renang,
softball, bulutangkis, pencak silat, wushu dan 13 perunggu pada cabang
olahraga judo, renang, softball, squash, taekwondo, baseball, bola voli, bola
basket, balap sepeda soft tenis dalam ajang nasional dan internasional;
d. Pencapaian indikator Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki
kompetensi di satuan2 pendidikan sebesar 10,54 %.
20. Urusan Statistik
Penanganan urusan statistik pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebesar 100 %;
b. Pencapaian indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sebesar 100 %.
21. Urusan Persandian
Penanganan urusan persandian pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar
100 %.
22. Urusan Kebudayaan
Penanganan urusan kebudayaan pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator terlestarikannya cagar budaya sebesar 100 %;
b. Pencapaian indikator penyelenggaraan festival seni & budaya sebanayak
277 kali festival dan pentas seni.
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
12
23. Urusan Perpustakaan
Penanganan urusan perpustakaan pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator nilai budaya baca di kota bandung belum
dilaksanakan maka dari itu capaian masih tidak ada;
b. Pencapaian indikator persentasi naskah kuno dan koleksi budaya etnis
nusantara yang dikelola dan dilestarikan yakni tidak ada naskah kuno yang
disimpan atau terdata pada perpsutakaan daerah;
c. Pencapaian indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
sebesar 34,63 %.
24. Urusan Kearsipan
Penanganan urusan kearsipan pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban
nasional (Ps40 dan 59 UU 43/2009) belum dilaksanakan maka dari itu
capaian masih tidak ada;
b. Pencapaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai
bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat belum dilaksanakan maka dari itu capaian masih
tidak ada.
B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
Capaian kinerja pelaksanaan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 sebagai berikut:
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
Penanganan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2019 telah
mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator jumlah total produksi perikanan (tangkap dan
budidaya yang ada di Kota Bandung sebanyal 829.620 Kg;
b. Pencapaian indikator persentase tempat pelelangan ikan yang operasional
di kota bandung tidak ada tempat pelelangan ikan.
2. Urusan Pariwisata
Penanganan urusan pariwisata pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan
mancanegara per kebangsaan sebesar 113,14 % ;
b. Pencapaian indikator tingkat hunian akomodasi sebesar 68,10 %;
c. Pencapaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga
berlaku sebesar 4,98 %;
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
13
d. Pencapaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar
30,28 %.
3. Urusan Pertanian
Penanganan urusan pertanian pada tahun 2019 telah mencatatkan beberapa
capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun sebesar
68,08 %;
b. Pencapaian indikator Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB harga
berlaku sebesar 0,11 %;
c. Pencapaian indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus
penyakit menular yakni tidak ada kejadian/kasus penyakit hewan
menular.
4. Urusan Perdagangan
Penanganan urusan perdagangan pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga
berlaku sebesar 26,39 %;
b. Pencapaian indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai
dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan) sebesar 100 %;
c. Pencapaian indikator Persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 52,01 %;
d. Pencapaian indikator Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan
perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 23,88 %.
5. Urusan Perindustrian
Penanganan urusan perindustrian pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Pertambahan jumlah Industri kecil dan Menengah
sebesar 0,35 %;
b. Pencapaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan
industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN
(Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam
RPIP (Rencana Pembangunan Industri Kota) sebesar 30 %;
c. Pencapaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi terkait sebesar 100 %;
d. Pencapaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah
yang dikeluarkan yakni tidak ada;
e. Pencapaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota yakni tidak ada.
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
14
6. Urusan Transmigrasi
Penanganan urusan transmigrasi pada tahun 2019 telah mencatatkan
beberapa capaian sebagai berikut :
a. Pencapaian indikator Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang
difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya yakni tidak ada
transmigran.
C. Prioritas Urusan Penunjang Pemerintahan
1. Perencanaan Pembangunan
a. Perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen :
1) Perencanaan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025;
2) Perencanaan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-203;
3) Perencanaan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 029
Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bandung Tahun 2019.
b. Program perencanaan pembangunan daerah, kegiatan yang dilaksanakan
meliputi Musrenbang Kota, KU APBD dan PPAS APBD Tahun 2019 dan
Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019;
c. Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2019 telah memiliki 253 Sistem
Informasi Manajemen;
d. Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Kota
Bandung dalam tahun 2019 sebanyak 113 penghargaan.
D. Prioritas Urusan Pemerintahan Umum
1. Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan
pembinaan politik daerah sebanyak 41 Kegiatan;
2. Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan Lembaga
Sosial Mayarakat, Ormas, dan OKP sebanyak 2 Kegiatan.
IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019
Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 oleh Pemerintah
Kota Bandung adalah sebagai berikut :
Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional
Prioritas pembangunan daerah merupakan fokus penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk sebesar sasaran
pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas nasional adalah penjabaran
visi, misi, dan program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih yang telah
dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting
lainnya. Strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah dirumuskan secara
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
15
teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis
pembangunan daerah serta mempedomani prioritas nasional. Berikut merupakan
acuan prioritas nasional yang dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas
daerah.
5 (Lima) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019
Adapun 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional yang dipaparkan dalam
prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:
1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan
dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan
Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif
Lainnya;
4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya
Air; dan
5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan
Prioritas Pembangunan Nasional
NO PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN
KOTA BANDUNG TAHUN 2019
1 Prioritas Nasional Pembangunan
Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar
Penanggulangan Kemiskinan
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat
2 Prioritas Nasional Pengurangan
Kesenjangan Antarwilayah
melalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman
Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Kota
3 Prioritas Nasional Peningkatan
Nilai Tambah Ekonomi dan
Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri,
Pariwisata dan Jasa Produktif
Lainnya
Pengembangan Pariwisata
berbasis budaya
Peningkatan pendapatan asli
daerah dan pembiayaan pembangunan non konvensional
Peningkatan Kesempatan Kerja
dan Daya Beli Masyarakat
4 Prioritas Nasional Pemantapan
Ketahanan Energi, Pangan dan
Sumber Daya Air
-
5 Prioritas Nasional Stabilitas
Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
Peningkatan Stabilitas Sosial
Politik
V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pada Tahun 2019 Kota Bandung menerima Tugas Pembantuan dari
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tugas pembantuan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia melaksanakan Program Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja Dan PKK dilaksanakan melalui kegiatan padat karya
infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri.
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
16
VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Tugas Umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota
Bandung Tahun 2019 adalah :
A. Kerjasama Antar Daerah
Sepanjang Tahun 2019 kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan
antar daerah, meliputi:
a. 18 Kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan 13 Perjanjian
Kerjasama di Bidang Pengembangan Jejaring Kota Kreatif, Pendidikan dan
Pelatihan, Kebudayaan dan Pariwisata, Promosi dan Pengembangan Industri,
Perdagangan dan Investasi, Kebersihan dan Pertamanan, serta bidang lainnya
sesuai dengan kebutuhan dengan 18 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi
Jawa Barat dan di luar wilayah Kota Bandung;
b. 42 Kesepakatan Bersama yang ditindak lanjuti dengan 37 Perjanjian
Kerjasama yang masih aktif sampai dengan tahun 2019 di Bidang Bidang
Pengembangan Jejaring Kota Kreatif, Pendidikan dan Pelatihan, Kebudayaan
dan Pariwisata, Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan
Investasi, Kebersihan dan Pertamanan, penataan lintas daerah, jaringan
lintas perkotaan serta bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan 18
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dan di luar wilayah Kota
Bandung;
c. Total 60 Kesepakatan Bersama dan 50 Perjanjian Kerjasama sampai dengan
tahun 2019 dengan ruang lingkup Pengembangan infrastruktur perkotaan,
yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air,
khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir, Penataan
Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan
Pertanian/Ketahanan Pangan; Permukiman, Perumahan dan Sanitasi;
Transportasi dan Perhubungan;Pengembangan ekonomi kreatif;Pendidikan;
Kesehatan;Kebudayaan dan Pariwisata; Promosi dan Pengembangan Industri,
Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrologian; dan bidang lain sesuai
dengan kebutuhan daerah.
B. Kerjasama Derah dengan Pihak Ketiga
Sepanjang Tahun 2019 kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak
ketiga, meliputi:
a. 9 Kesepakatan Bersama dengan Perguruan Tinggi Swasta dan 3 Kesepakatan
bersama dengan perguruan tinggi negeri di wilayah Kota Bandung perihal
Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. 2 Kesepakatan bersama di bidang kesehatan dengan 2 rumah sakit di wilayah
Kota Bandung perihal Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat;
c. 2 Kesepakatan bersama dengan PT. Inilah Digital Media perihal Sinergitas
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah Melalui
Situs www.littlebandung.id dan PT. DOCTA INDONESIA perihal Sinergitas
Pelayanan Kesehatan Melalui Aplikasi Sehat-Link / Health Care Sinergity
Through Sehat-Link Application.
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
17
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf (g) Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban
menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah. Koordinasi
yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain dengan Badan Intelijen Negara
(BIN) Kantor Perwakilan Jawa Barat, Komando Distrik Militer 0618/BS Kota
Bandung, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung,
Pengadilan Negeri Kota Bandung, Pengadilan Agama Kota Bandung, Kantor
Kementerian Agama Kota Bandung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Bandung. Wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah
meliputi: bidang ketenteraman dan ketertiban umum; bidang perekonomian;
bidang sosial; bidang hukum; dan bidang keagamaan.
D. Pembinaan Batas Wilayah
Kegiatan Pemerintah Kota Bandung dalam pembinaan batas wilayah adalah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perluasan
Batas Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
Pelaksanaan pelacakan batas wilayah ini dilakukan dengan koordinasi antara
Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk
mengidentifikasi batas-batas wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung,
dimana terdapat permasalahan beberapa patok batas wilayah yang bergeser,
rusak, dan hilang. Untuk meminimalisasi permasalahan tersebut, secara
bertahap dilakukan penegasan batas wilayah, dengan menegaskan titik koordinat
masing-masing patok batas wilayah, sehingga kedepannya walaupun bergeser
secara koordinat dapat dipertanggungjawabkan.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana adalah dengan meningkatkan kapasitasnya melalui sosialisasi, edukasi
dan simulasi bencana khususnya bagi warga yang berada di daerah rawan
bencana. Adapun untuk menurunkan tingkat kerugian yang disebabkan oleh
bencana dan tingkat kerentanan daerah terhadap bencana, yaitu dengan adanya
program pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil riset yang dilakukan
sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana pun dapat berjalan lebih
sistematis, terarah, dan menyeluruh untuk wilayah Kota Bandung. Selain itu, hal
lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem peringatan dini bencana
untuk menyebarluaskan informasi peringatan secara menyeluruh di setiap
wilayah yang berisiko. Sistem peringatan dini bencana yang ada di Kota Bandung
masih perlu diperkuat. Perkuatan sistem peringatan dini bencana diarahkan pada
luasan area penyebaran arahan atau informasi peringatan di tingkat masyarakat.
Pembangunan sarana prasarana sistem peringatan dini bencana menjadi fokus
pengembangan sistem. Pembangunan sarana prasarana diprioritaskan dengan
memanfaatkan sumber daya yang telah ada di daerah. Pemerintah Kota Bandung
harus mendukung upaya pembangunan sistem peringatan dini untuk bencana-
bencana prioritas di seluruh wilayah Kota Bandung. Dengan adanya sistem
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
18
peringatan dini, pemerintah dan masyarakat Kota Bandung dapat mengetahui
tanda-tanda akan terjadi bencana. Selain itu, masyarakat juga mengetahui tanda-
tanda yang digunakan oleh pemerintah untuk memerintahkan masyarakat untuk
melakukan evakuasi secara jelas dan terarah.
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
Pemerintah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah Kota
Bandung tidak diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tiga isu utama yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kota Bandung dalam
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu:
1. Penyelesaian penegakan Perda dan Perwal. Masih banyaknya pelanggaran
perda perwal yang terjadi di Kota Bandung serta berulangnya pelanggaran
membutuhkan strategi dari Satpol PP Kota Bandung terutama yang mampu
memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan
preventif juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin dan
intensif kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan Perwal yang
mengandung sanksi.
2. Penanganan gangguan tibum tranmas. Sebagai kota besar, Kota Bandung
memiliki potensi gangguan atau konflik sosial, ekonomi, dan budaya, dari
permasalahan tingkat kota sampai ke lingkup terkecil di dalam masyarakat,
yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kota Bandung sebagai OPD yang
mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari negara.
3. Pelayanan Perlindungan Masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Satuan Polisi Pamong Praja
untuk juga menyelenggarakan perlindungan masyarakat selain penegakan
perda dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
Penyelenggaraan perlindungan masyarakat ini oleh Satpol PP Kota Bandung
dilaksanakan melalui pembinaan potensi masyarakat di antaranya dengan
pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta
sosialisasi intensif tentang pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan
lingkungan melalui siskamling sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap
penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
VII. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN 2019
1. Bidang Urusan Pendidikan
NO JENIS PELAYANAN DASAR TARGET REALISASI KET.
1 Pendidikan anak usia dini 100% 100% Tercapai
2 Pendidikan dasar 100% 100% Tercapai
3 Pendidikan kesetaraan 100% 100% Tercapai
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
19
2. Bidang Urusan Kesehatan
NO JENIS PELAYANAN DASAR TARGET REALISASI KET
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100.00 96.05
Belum
sesuai
target
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100.00 99.42
Belum
sesuai
target
3. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir 100.00 97.98
Belum
sesuai
target
4. Pelayanan Kesehatan Balita 100.00 99.77
Belum
sesuai
target
5. pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar 100.00 35.15
Belum
sesuai
target
6. pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100.00 13.29
Belum
sesuai
target
7. pelayanan kesehatan pada usia
lanjut 100.00 76.12
Belum
sesuai
target
8. pelayanan kesehatan penderita
hipertensi; 100.00 16.16
Belum
sesuai
target
9. pelayanan kesehatan penderita
diabetes melitus; 100.00 62.85
Belum
sesuai
target
10.
pelayanan kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat; 100.00 86.61
Belum
sesuai
target
11. pelayanan kesehatan orang dengan
tuberkulosis; 100.00 100.00 Tercapai
12.
pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh
manusia (human immunodeficiency
virus)
100.00 100.00 Tercapai
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
NO JENIS PELAYANAN DASAR TARGET REALISASI KET
1 Pemenuhan Kebutuhan Pokok air
minum sehari-hari 100.00 74.06 %
Belum
sesuai
target
2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan
air limbah Domestik 100.00 74.06 %
Belum
sesuai
target
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
20
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
NO JENIS PELAYANAN DASAR TARGET REALISASI KET
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
yang layak huni bagi korban bencana 100.00 100.00 Tercapai
2.
Fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah
Daerah
100.00 100.00 Tercapai
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
NO JENIS PELAYANAN DASAR TARGET REALISASI KET
1. Pelayanan Ketentraman dan
Ketertiban Umum 100.00 100.00 Tercapai
Sumber : Bidang PPHD dan Trantibum Duklog Satpol PP Kota Bandung
Selama Tahun 2019 penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum,
Penegakan Perda dan Perkada berlangsung Kondusif, tidak ada Warga Negara yang
memberikan laporan terkena dampak Penyelenggaraan Trantibum yang dilakukan
oleh Satpol PP.
Sub Urusan Bencana
NO JENIS PELAYANAN
DASAR
TARGET
CAPAIAN
(%)
REALISASI
CAPAIAN
(%)
KETERANGAN
1 Pelayanan Informasi
Rawan Bencana
100% 32.2 %
- Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
NA NA
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana
64.5% 1.589
orang/6.077
orang dikali
100%
2 Pelayanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
100% 29.40%
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
75%
- Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)
75%
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi
26.45 % 1.589
org/6.007 org
dikali 100%
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
26.45 % 1.589
org/6.007 org
dikali 100%
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
26.45 % 1.589
org/6.007 org
dikali 100%
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
21
NO JENIS PELAYANAN
DASAR
TARGET
CAPAIAN
(%)
REALISASI
CAPAIAN
(%)
KETERANGAN
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
26.45 % 1.589
org/6.007 org
dikali 100%
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
100% 50%
- Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas
-
- Respon cepat darurat bencana
-
- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
100% 123 org/123
org dikali (x)
100%
- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
100% 2050 org/2050
org dikali (x)
100%
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan mengukur Jumlah Warga Negara
yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dapat dijelaskan capaian
kinerja layanan adalah 32.2 % yaitu untuk:
a) Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana adalah kegiatan yang
dilaksanakan dilokasi rawan bencana untuk jenis kejadian banjir di
wilayah Astana Anyar, Cicendo, Arcamanik, Rancasari, Cinambo, Ujung
berung melibatkan 1.589 orang dari jumlah keseluruhan 4.382 orang
yang berada di kawasan bencana;
b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana adalah kegiatan yang
sama dilaksanakan dilokasi rawan bencana untuk jenis kejadian longsor
di wilayah Cidadap, Batununggal, Cibeunying Kidul, Cibiru, Ujung
Berung dan Sukajadi melibatkan 1.589 orang dari jumlah keseluruhan
1.695 orang yang berada di kawasan bencana
c) Mutu layanan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) belum
dilaksanakan.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan
mengukur Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh capaian kinerja yaitu sebesar
29.40% yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:
a) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan
kemajuan dokumen sekitar 75%;
b) Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)
c) Pelatihan pencegahan dan mitigasi dilakukan dengan capaian kinerja
26,45% dari hasil pelatihan untuk 1.589 org dari 6.007 orang yang berada
dikawasan rawan bencana.
d) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 26.45 % 1.589 org dari 6.007
orang yang berada dikawasan rawan bencana
e) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan
terhadap bencana 26.45 % 1.589 org dari 6.007 orang yang berada
dikawasan rawan bencana.
f) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
26.45 % dari 6.007 orang yang berada dikawasan rawan bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan mengukur
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana dengan capaian kinerja 50% yang dapat kami jelaskan sebagai
berikut:
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
22
a) Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis
prioritas tidak ada hasil karena tidak ada kejadian untuk kasus KLB
Zoonosis;
b) Respon cepat darurat bencana tidak ada hasil karena tidak ada kejadian
untuk untuk dijadikan penetapan status darurat bencana;
c) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 100% dari hasil
perhitungan tentang jumlah 123 orang dibagi 123 orang dikali 100%;
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dihitung berdasarkan Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dibagi perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 2.050 orang dibagi 2.050 dikali 100%.
Sub Urusan Kebakaran
NO JENIS PELAYANAN
DASAR
TARGET
CAPAIAN
(%)
REALISASI
CAPAIAN
(%)
KETERANGAN
1. Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Kebakaran
100% 98%
- Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
94% 255
kejadian/272
kejadian dikali
100%
- Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah
4% 12
kejadian/272
kejadian dikali
100%
- Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah
381 kali
1. Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kota
Bandung Pada Tahun 2019 secara jenis pelayanan dasar adalah 100 %
(Seratus Persen) dan secara mutu pelayanan adalah 98 % (Sembilan Puluh
Delapan persen).
2. Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi
membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 381 (tiga
ratus delapan puluh satu) kali terdiri dari:
evakuasi sarang tawon 190 (seratus Sembilan puluh) kali;
penanganan pohon tumbang 12 (dua belas) kali;
penanganan kecelakaan lalu lintas 9 (sembilan) kali;
penanganan percobaan bunuh diri 0 (nol) kali;
evakuasi korban terjatuh di sumur 13 (tiga belas) kali;
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
23
evakuasi korban hanyut 0 (nol) kali.
Evakuasi kucing terjebak 50 (lima puluh) kali
Evakuasi ular masuk rumah 50 (lima puluh) kali
Evakuasi kera masuk rumah 5 (lima) kali
Evakuasi musang masuk rumah 5 (lima) kali
Evakuasi biawak masuk rumah 2 (dua) kali
Evakuasi kukang masuk rumah 1 (satu) kali
Evakuasi bunglon masuk rumah 1 (satu) kali
Penanganan anak terjepit 2 (dua) kali
Penanganan anak tertancap pagar 1 (satu) kali
Penanganan jari terjepit cincin 15 (lima belas) kali
Penanganan dan pencarian orang tenggelam (SAR) 5 (lima) kali
Penanganan orang tersengat listrik 1 (satu) kali
Evakuasi orang terjebak reruntuhan bangunan 1 (satu) kali
Evakuasi jenazah 1 (satu) kali
Evakuasi anak terjebak dalam rumah 1 (satu) kali
Penanganan korban banjir 1 (satu) kali
Evakuasi korban longsor 4 (empat) kali
Penanganan kabel putus 1 (satu) kali
Penanganan oli tumpah 2 (dua) kali
Penanganan gerbang terkunci 2 (dua) kali
Penanganan drone tersangkut 4 (empat) kali
Penanganan kanopi rumah ambruk 2 (dua) kali
3. Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan adalah 138 (seratus tiga
puluh delapan) orang, terdapat 13 (tiga belas) orang meninggal dunia, serta
125 (seratus dua puluh lima ) orang mengalami luka bakar dan luka fisik
lainnya.
4. Jumlah aset yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.822.833.534.400,-
(delapan ratus dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima
ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
6. Bidang Urusan Sosial
NO JENIS PELAYANAN DASAR TARGET REALISASI KET
1. Rehabilitasi sosial dasar
penyandang disabilitas telantar
di luar Panti
100.00 100.00 Jumlah warna negara penyandang disabilitas terlantar yang dijangkau dan memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebanyak 2.261 orang.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
Telantar Di Luar Panti
100.00 100.00 Jumlah anak terlantar yang dijangkau dan memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebanyak 398 orang.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut
Usia Telantar Di Luar Panti
100.00 100.00 Jumlah lanjut usia terlantar yang dijangkau dan memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebanyak 564 orang.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna
Sosial Khususnya Gelandangan
Dan Pengemis Di Luar Panti
100.00 100.00 Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang dijangkau dan memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebanyak
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
24
NO JENIS PELAYANAN DASAR TARGET REALISASI KET
445 orang.
5. Perlindungan dan Jaminan
Sosial Pada Saat Dan Setelah
Tanggap Darurat Bencana Bagi
Korban Bencana
100.00 100.00 Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh dan perlindungan jaminan sosial sebanyak 2.366 orang.
VIII. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah.
Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan
kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama
terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU
jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dengan kata lain IKU digunakan sebagai
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota
Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Bandung
dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung
Nomor : 640/Kep.497-Bag.ORPAD/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023.
Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota
Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan
reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis
yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bandung tahun
2019 menunjukan hasil sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019
NO INDIKATOR SASARAN
SATUAN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Harapan Lama Sekolah
Tahun 14,00 14,19 101,36%
2 Angka Kelulusan Persentase 100 100 100%
3 Umur Harapan Hidup
Tahun 73,90 74,14 100,32%
4
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”
Persentase 60 40 66,67%
5 Nilai Evaluasi AKIP Kota
Predikat A BB 97,49%
6 Nilai LPPD Kota Predikat Sangat Tinggi Sangat Tinggi 100%
7 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Predikat WTP WTP 100%
8 Level Kematangan Smart City Kota Bandung
Tingkat Integrative Integrative 100%
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
25
NO INDIKATOR
SASARAN SATUAN
2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
9 PDRB Per kapita Juta Rp 70,73 78,81 111,42%
10 Indeks Daya Saing Pariwisata
Poin 3,39 3,41 100,59%
11 Pengeluaran Per Kapita
Ribu Rupiah/
org/Tahun 16,370 17,254 105,40%
12 Angka Kemiskinan Persen 3,83 3,38 111,75%
13 Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen 8,39 8,16 102,74%
14 Persentase RTH Persen 12,4 12,22 98,55%
15
Lama Genangan
yang Tertangani Pada Titik Genangan
Menit 100 63,3 136,70%
16 Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan
Aspek 11 11 100%
17 Persentase Luasan Kawasan Kumuh
% 4,55 4,28 105,93%
18 Cakupan Layanan Air Bersih
% 79 80,24 101,57%
19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Poin 35,35 45,22 127,92%
20 Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota
% 98 97,99 99,99%
21
Presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiyai dari TJSL
% 71,43 100 140,00%
22
Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta
% 33,33 0 0,00%
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada :
A. MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya
Saing. Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan
budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya
pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.
1. Harapan Lama Sekolah, sebesar 101,36 %
2. Persentase Angka Kelulusan, sebesar 100 %
3. Umur Harapan Hidup, sebesar 100,32 %
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
26
B. MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan
Bersih. Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang
berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk
mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.
1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”, sebesar 66,67 %
2. Point Nilai evaluasi AKIP Kota, sebesar Predikat BB
3. Predikat Nilai LPPD Kota, Sebesar Predikat ST
4. Predikat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, sebesar Predikat WTP
5. Level Kematangan Smart City Kota Bandung, Sebesar Tingkat Integrative
C. MISI 3 : Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan. Kota
Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang
merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga
kerja dan UMKM lokal.
1. PDRB Per kapita, sebesar 111,42 %
2. Indeks Daya Saing Pariwisata, sebesar 100,59 %
3. Pengeluaran Per Kapita, sebesar 105,40 %
4. Persentase Angka Kemiskinan, sebesar 111,75 %
5. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka , Sebesar 102,74 %
D. MISI 4 : Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang,
Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang
Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Pemerintah Kota Bandung mendorong
pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan
mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan,
melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
1. Persentase RTH, sebesar 98,55 %
2. Lama Genangan yang Tertangani Pada Titik Genangan, sebesar 136,70 %
3. Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan, sebesar 100%
4. Persentase Luasan Kawasan Kumuh, sebesar 105,93 %.
5. Persentase Cakupan Layanan Air Bersih, sebesar 101,57 %
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebesar 127,92 %
7. Persentase Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota, sebesar 99,99 %
E. MISI 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan
Terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan
pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan
melibatkan masyarakat dan swasta.
1. Presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiyai dari
TJSL, sebesar 140 %
2. Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian
dibiayai dari swasta, sebesar 0,00%
Grafik
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
27
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung Tahun
2019
Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kota
Bandung. Itu telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-
program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan
janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandung.
Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kota Bandung 2018-2023, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
54.54%
22.73%
22.73%
MelampauiTarget
Sesuai Target
BelumMencapaiTarget
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
28
IX. PENUTUP
Pada akhir penyampaian RLPPD ini, perkenankan kami atas nama Pemerintah
Kota Bandung mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan
aktif mengisi pembangunan kota di berbagai sektor pembangunan, dengan
produktivitas dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi kota bandung yaitu
“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis”.
Pemerintah Kota Bandung menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan
sampai saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan
menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh, hal ini bukan dikarenakan
kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat, namun dikarenakan
keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan
hati, melalui penyampaian Ringkasan LPPD ini kami mohon maaf atas kekurangan,
dan kepada semua pihak diharapkan memberikan kritik, saran dan masukan yang
konstruktif guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bandung pada
tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan
bimbingan lahir dan batin kepada kita semua untuk terus membangun kota tercinta
ini.
Bandung, 27 April 2020
WALI KOTA BANDUNG
H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP