Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan

RINGKASAN EKSEKUTIFTIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANPENGARuSuTAmAAN REDD+Satuan tugaS PerSiaPan Kelembagaan reDD+ inDoneSia

DOKUMEN TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DESEMBER 2013

1RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan

A.1. Latar BelakangPada COP 13 UNFCCC tahun 2007 di Bali, diadopsi kesepakatan Bali Action Plan yang

memberi pengakuan diperlukannya pendekatan kebijakan dan insentif positif dalam isu

penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan

hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan (REDD). Salah satu kesepakatan

pada COP 14 pada bulan Desember 2008 di Poznan adalah memberikan kedudukan sejajar

antara konservasi, pengelolaan hutan lestari, peningkatan stok karbon hutan dengan

deforestasi dan degradasi hutan dalam proses negosiasi. Secara operasional, Reducing

Emission from Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+) merupakan mekanisme

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) global dengan memberikan kompensasi

bagi negara-negara yang mampu mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan

dengan memberikan perhatian kepada konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan

peningkatan stok karbon.

REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun

2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang

memuat upaya pengurangan emisi GRK dari berbagai sektor. Dalam Rencana Aksi Nasional

tersebut, persentase terbesar penurunan emisi diproyeksikan berasal dari kegiatan berbasis

lahan yaitu pertanian, kehutanan dan lahan gambut. Hal ini menunjukkan pentingnya

kegiatan REDD+ dalam mencapai target penurunan emisi nasional.

Strategi Nasional REDD+ yang telah disusun memiliki lima pilar yang saling berkaitan,

yaitu (1) kelembagaan dan proses, (2) kerangka hukum dan peraturan, (3) pelaksanaan

program strategis, (4) perubahan paradigma dan budaya kerja, serta (5) pelibatan para

pihak. Secara keseluruhan, Strategi Nasional REDD+ ini menjadi acuan untuk memastikan

bahwa pelaksanaan REDD+ dapat mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan

di Indonesia. Selain itu, Strategi Nasional REDD+ ini diharapkan akan menjamin tercapainya

penurunan emisi gas rumah kaca nasional dari sektor kehutanan.

Pelaksanaan REDD+ tidak hanya terkait sektor kehutanan saja, tetapi juga berkaitan

dengan sektor pembangunan lainnya. Kebutuhan lahan untuk pertanian, perkebunan,

pertambangan, energi, dan permukiman diidentifikasi sebagai pemicu terjadinya

deforestasi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan dan koordinasi perencanaan lintas sektor

sangat penting dilakukan untuk ketercapaian kegiatan REDD+. Lebih jauh, pelaksanaan

REDD+ memiliki tantangan untuk menjaga agar kontribusi sektor kehutanan pada

pendapatan nasional, pendapatan asli daerah dan target pertumbuhan ekonomi tidak

terganggu.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan REDD+, perlu dikaji keterkaitan dan

implikasinya dengan pembangunan lainnya dan antar wilayah (regional). Oleh sebab

itu, kegiatan REDD+ sangat penting untuk diarusutamakan ke dalam perencanaan

pembangunan nasional sebagai upaya melakukan integrasi dan keterpaduan program

REDD+ dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

A.3. Tujuan dan SasaranTujuan Pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem perencanaan pembangunan adalah untuk mengintegrasikan dan menterpadukan program REDD+ sebagai unsur sektor kehutanan yang berbasis pengelolaan hutan lestari dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Sasaran dari kegiatan adalah:

1. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013,

2. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam RKP

Tahun 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019,

3. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam

pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) Tahun 2013,

4. Peningkatan kapasitas K/L dan pemerintah daerah untuk Pengarusutamaan REDD+

dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

A.2. Output/ KeluaranKeluaran atau output utama dari kegiatan Pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem

perencanaan pembangunan adalah:

1. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam dokumen perencanaan RKP 2013

2 RINGKASAN EKSEKUTIF CAPACITY BUILDING PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN


2. Buku pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam dokumen perencanaan RKP

Tahun 2014 dan RPJMN Tahun 2015-2019 dan sosialisasi ke K/L dan pemerintah

daerah

3. Buku pedoman Greening MP3EI dalam kerangka REDD+ dan sosialisasi ke K/L dan

pemerintah daerah

4. Rancangan dan Pelaksanaan Capacity Building dalam pelaksanaan Pengarusutamaan

REDD+ bagi K/L dan pemerintah daerah.

A.4. Pelaksanaan Kegiatan

No Output Waktu Selesai

1. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2013 Mei 2012

Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 Mei 2013

2. Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam RKP dan RPJMN 2015-2019 Desember 2012

3. Pedoman Greening MP3EI Dalam Kerangka REDD+ Desember 2012

4. Pelaksanaan Capacity Building Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam Sistem Perencanaan dan Greening MP3EI Bidang REDD+

Juni 2013

B. Ringkasan Hasil Kegiatan Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+

ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Output 1 Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2013 dan RKP 2014

A. Pengarusutamaan REDD+ Ke Dalam RKP 2013 Proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP Tahun 2013 dilakukan secara paralel dengan

proses penyusunan RKP Tahun 2013 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Proses pengarusutamaan diawali dengan identifikasi kegiatan prioritas Stranas REDD+

untuk tahun 2013 yang dihasilkan oleh Tim Kerja Strategi Nasional. Kegiatan prioritas Stranas

REDD+ tersebut kemudian disandingkan dengan program/kegiatan prioritas/indikator

kinerja pada rancangan RKP 2013 sebagaimana turunan dari dokumen RPJMN 2010-

2014. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP Tahun 2013 difokuskan pada persandingan

kegiatan prioritas Stranas REDD+ dengan program/kegiatan prioritas/indikator kinerja

pada Kementerian Kehutanan dimana isu mengenai REDD+ sebagian besar terkait dengan

RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN4

kementerian tersebut. Sementara itu, persandingan antara kegiatan prioritas Stranas REDD+

dengan program/kegiatan prioritas/indikator kinerja pada kementerian lainnya tetap

dilakukan namun tidak menjadi fokus pengarusutamaan pada RKP Tahun 2013 ini.

Serangkaian diskusi secara informal maupun formal dilakukan oleh Tim Kerja Pengarustamaan

REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan baik dalam lingkup internal Kementerian

PPN/Bappenas maupun dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian/Lembaga lainnya

dan Pemerintah Provinsi yang menjadi Provinsi Prioritas REDD+. Diskusi formal antara Tim

Kerja dengan Kementerian Kehutanan antara lain dilakukan melalui Pertemuan Tiga Pihak

(Trilateral Meeting) RKP Tahun 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2012 oleh

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas. Pertemuan tersebut

merupakan salah satu pertemuan dari rangkaian penyusunan RKP Tahun 2013 yang

diamanatkan oleh peraturan perundangan. Pada pertemuan tersebut, Kementerian PPN/

Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan menyepakati program dan

kegiatan prioritas pada rancangan RKP Tahun 2013 beserta indikator kinerja, target, dan

alokasi pagu indikatif untuk masing-masing kegiatan pada lingkup Kementerian Kehutanan.

Sebagaimana kegiatan prioritas Stranas REDD+ untuk tahun 2013, penyelesaian tata batas

kawasan hutan dan percepatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi

kegiatan prioritas nasional pada RKP Tahun 2013. Melanjutkan inisiatif baru Kementerian

Kehutanan pada RKP Tahun 2012, maka target penyelesaian tata batas kawasan hutan pada

RKP Tahun 2013 meningkat menjadi 19.000 km pada tahun 2013 dari hanya sepanjang 6.000

km pada dokumen RPJMN Tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun

2010-2014. Selain tata batas, operasionalisasi KPH juga dipercepat dengan target sebesar 30

unit KPH pada tahun 2013.

Diskusi mengenai kegiatan prioritas Stranas REDD+ dengan Pemerintah Provinsi dilakukan

pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) RKP Tahun 2013

yang diselenggarakan pada bulan April Tahun 2012. Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan diwakili oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi

Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas yang terlibat erat selama proses tersebut.

Pada Pra-musrenbangnas, sebagai kegiatan awal rangkaian Musrenbang, Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi menyepakati isu strategis

beserta kegiatan prioritas, target dan alokasi dekonsentrasi indikatif untuk seluruh kegiatan

kehutanan tahun 2013, termasuk kegiatan-kegiatan yang relevan dengan isu REDD+.

Pembahasan tersebut tidak hanya dengan pemerintah provinsi sembilan provinsi prioritas

REDD+, tetapi untuk seluruh provinsi. Pada Pasca-musrenbang, Kementerian PPN/Bappenas

dan Kementerian Kehutanan menyepakati hasil akhir dari pembahasan selama rangkaian

proses Musrenbangnas.


Sebagai hasil dari rangkaian proses penyusunan RKP Tahun 2013, kegiatan-kegiatan dalam

lingkup REDD+ telah terintegrasi ke dalam narasi Buku II RKP Tahun 2013 Bab X, Bidang

SDALH yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2013.

B. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 Proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 dilaksanakan paralel dengan

penyusunan RKP 2014 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses

pengarusutamaan pada RKP 2014 mengikuti proses pengarustamaan yang telah

dilaksanakan dalam penyusunan RKP 2013 serta pedoman pengarusutamaan REDD+ yang

telah disusun oleh Tim Kerja. RKP Tahun 2014 merupakan RKP tahun terakhir dari periode

RPJMN 2010-2014 sehingga fokus proses pengarusutamaannya pada pencapaian target

prioritas pembangunan nasional, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,

dan alokasi pagu indikatif pendanaan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang mendukung REDD+

pada RKP 2014 diutamakan pada kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan pada: 1) Buku I RKP

2014 Prioritas Nasional 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana yang memberikan

penekanan pada pengukuhan kawasan hutan, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan,

rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian kebakaran hutan, serta pengembangan

SDM Kehutanan; dan 2) kegiatan yang termasuk di dalam RAN GRK yaitu pada Buku II Bab I

Lintas Bidang Perubahan Iklim RKP 2014.

Pembahasan pada kegiatan-kegiatan yang tercantum di atas dilakukan melalui Pertemuan

Tiga Pihak (Trilateral Meeting) RKP 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 April 2013


oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air. Pada pertemuan tersebut,

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Keuangan

menyepakati program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKP Tahun 2014 beserta

indikator kinerja, target, dan alokasi pagu indikatifnya pada lingkup Kementerian Kehutanan.

Pada Prioritas Nasional 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, target tata batas

kawasan hutan (batas dalam dan batas fungsi) disepakati menjadi 13.000 km untuk tahun

2014. Target ini lebih rendah dari hasil inisiatif baru yang seharusnya sepanjang 20.000 km.

Kesepakatan ini didasarkan pada pertimbangan penurunan Pagu Indikatif Kementerian

Kehutanan sebagaimana tercantum pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan

Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kerja Pemerintah Tahun

2014. Usulan penambahan dana untuk menyelesaikan kekurangan target sebesar 7.000 km

sudah diusulkan melalui Mekanisme Inisiatif Baru. Target pada rehabilitasi hutan dan lahan

kritis di DAS Prioritas disepakati seluas 271.362 ha dengan ketersediaan pagu indikatif yang

ada. Target ini juga lebih rendah dari yang seharusnya diselesaikan yaitu 840.000 ha. Seluas

570.000 ha belum mendapatkan alokasi pada Pagu Indikatif sehingga sasaran strategis

seluas 2,5 juta ha (Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014) tidak bisa tercapai. Usulan

penambahan dana untuk menyelesaikan target tersebut telah diusulkan melalui Mekanisme

Inisiatif Baru. Sementara itu, beroperasinya KPH tetap sesuai dengan target pada RPJMN

2010-2014 dan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 yaitu sebesar 30 unit KPH.

Pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut dengan Pemerintah Provinsi dilakukan

pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) RKP 2014 yang

diselenggarakan pada bulan April Tahun 2013. Pada Pra-musrenbangnas, Kementerian PPN/

Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi menyepakati isu strategis,

kegiatan prioritas, target dan alokasi dekonsentrasi indikatifnya. Sementara itu, kegiatan yang

mendukung REDD+ pada RKP 2014 di luar sektor kehutanan diutamakan pada kegiatan-

kegiatan yang tercantum pada RAN-GRK, terutama yang menyangkut sektor pertanian dan

sektor pertambangan. Pembahasan mengenai target dan alokasi pagu untuk kegiatan-

kegiatan yang tercantum pada RAN-GRK dilakukan pada mekanisme yang sama di Trilateral

Meeting.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 telah diselesaikan dan diterbitkan melalui


Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung REDD+ pada RKP 2014 tercakup pada Buku I RKP 2014

pada Prioritas Nasional 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Buku II Bab I, Lintas

Bidang Perubahan Iklim (didalamnya memuat RAN-GRK), serta Buku II Bab X, Bidang Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Output 2 Buku Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 dan RPJMN 2015-2019

F Strategi Nasional REDD+ dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dijabarkan

sebagai berikut: (i) menurunkan emisi GRK yang berasal dari sektor pengguna lahan dan

perubahannya serta kehutanan (Land Use, Land Use Change, and Forestry/LULUCF); (ii)

meningkatkan simpanan karbon; (iii) meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan

(iv) meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan. Kerangka program REDD+

terdiri dari lima pilar strategis yang saling terkait satu sama lain, namun memiliki sasaran

secara keseluruhan mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik di seluruh

sektor berbasis lahan.

Strategi Nasional REDD+ perlu dirinci pada tataran teknis ke dalam dokumen Rencana

Aksi Nasional REDD+ (RAN REDD+) untuk diadopsi ke dalam rencana pembangunan

nasional untuk memastikan ketersediaan anggaran pemerintah guna memperbaiki kinerja

pembangunan berbasis sumberdaya hutan dan lahan gambut. Pada tingkat daerah, sesuai

dengan amanat pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang RAN

GRK, tiap-tiap Provinsi diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah GRK (RAD

GRK) dengan berpedoman pada RAN GRK dan prioritas pembangunan daerahnya masing-

masing. Khusus untuk REDD+, Stranas REDD+ dan RAD GRK dituangkan menjadi Strategi

dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) REDD+ di tingkat provinsi untuk kemudian diadopsi ke

dalam perencanaan pembangunan daerah. Keseluruhan proses ini dikenal dengan istilah

pengarusutamaan REDD+.

F Tujuan pengarusutamaan REDD+ adalah mengintegrasikan prinsip, strategi dan pilar Stranas

REDD+, yang dijabarkan dalam RAN-REDD+, ke dalam sistem perencanaan pembangunan,

baik di pusat maupun di daerah, untuk dilaksanakan secara harmonis dengan kegiatan

pembangunan lainnya.

F Sasaran pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem perencanaan pembangunan adalah

pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dari implementasi program

dan kegiatan pada seluruh sektor pembangunan berbasis lahan.


Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ini disusun untuk memberikan panduan bagi Pemerintah

dan Pemerintah Daerah dalam mengadopsi Stratnas REDD+ yang telah dijabarkan menjadi

RAN REDD+ dan/atau SRAP REDD+ dalam penyusunan kebijakan, strategi, program dan

kegiatan pembangunan sebagai bagian dari RAN/RAD GRK. Mengingat konteks dan ruang

lingkupnya yang mengedepankan cara-cara baru dalam mengelola hutan dan lahan gambut

secara terpadu dan lintas sektor, maka program dan implementasi sistem perencanaan

pembangunan semestinya diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja

pembangunan nasional dan daerah. Seluruh aktivitas REDD+ terfokus pada perbaikan kinerja

sektor berbasis lahan, terutama kehutanan dan lahan gambut, termasuk pengendalian

dampak negatif terhadap perubahan luas kawasan hutan tetap, keanekaragaman hayati dan

penghidupan masyarakat lokal akibat konversi dan kawasan hutan menjadi areal penggunaan

lain (APL) seperti perkebunan, pertanian, tambang dan infrastruktur pembangunan lainnya.

Isi pedoman Pengarusutamaan REDD+ mencakup: 1) Pendahuluan, 2) Ruang Lingkup

Pengarusutamaan, 3) Langkah-langkah pengarusutamaan, 4) Instrumen Kebijakan

pengarusutamaan REDD+, dan 5) Pemantauan dan Evaluasi.

Output 3 Buku Pedoman Greening MP3Ei Bidang REDD+ F MP3EI adalah bagian dari Pembangunan Nasional, dengan pembangunan berkelanjutan

sebagai salah satu prinsip dasar MP3EI. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan

MP3EI, dibutuhkan beberapa prasyarat keberhasilan, yaitu peran pemerintah dan dunia

usaha, reformasi kebijakan keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas

antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi, serta jaminan sosial dan

penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan


Nasional, kunci keberhasilan integrasi MP3EI dalam perencanaan pembangunan berada

pada tahapan proses perencanaan pembangunan, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu

(1) penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, (2) penyiapan rancangan rencana

kerja, (3) musyawarah perencanaan pembangunan dan (4) penyusunan rancangan akhir

rencana pembangunan.

Untuk mendukung upaya reduksi emisi GRK dalam MP3EI, maka MP3EI harus

mempertimbangkan RAN GRK yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah melalui

Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011. Melalui Keppres No 19 tahun 2010, Keppres No 25

tahun 2011 tentang Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, implementasi REDD+ di

Indonesia dapat menjadi langkah utama integrasi MP3EI dengan RAN GRK sebagai upaya

pembangunan rendah karbon. Untuk itu dibutuhkan adanya pedoman Greening MP3EI

bidang REDD+ atau pedoman pelaksanaan MP3EI yang mempertimbangkan implementasi

REDD+. Hal ini diperlukan agar percepatan dan perluasan ekonomi yang menjadi tujuan

MP3EI tetap mempertimbangkan aspek pembangunan rendah karbon, khususnya pada

sektor kehutanan dan lahan gambut.

F Tujuan Greening MP3EI Bidang REDD+ adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan

sebagai prinsip dasar MP3EI melalui pembangunan rendah karbon dalam percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dengan mengintegrasikan implementasi

REDD+ sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

F Tujuan penyusunan Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ adalah memberikan pedoman

integrasi prinsip, kriteria dan indikator implementasi REDD+ yang meliputi aspek lingkungan,

sosial dan ekonomi ke dalam kegiatan MP3EI yang akan dituangkan dalam perencanaan

pembangunan baik di tingkat nasional dan daerah.

Ruang lingkup Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ terdiri dari: (1) Konsep dasar greening,

yang berlandaskan pada salah satu prinsip dasar MP3EI yaitu pembangunan berkelanjutan,

(2) Prinsip, kriteria dan indikator greening yang dikembangkan dari tiga pilar pembangunan

berkelanjutan, yaitu meliputi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, (3) Mekanisme greening

yaitu merupakan proses yang terdiri dari tahapan Greening MP3EI bidang REDD+.

Isi Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ meliputi (1) Pendahuluan, (2) Prinsip dan

pendekatan greening MP3EI, (3) Integrasi pedoman greening ke dalam MP3EI, (4) Tahapan

pelaksanaan greening kegiatan MP3EI bidang REDD+, (5) Dokumentasi, publikasi dan

penjaminan kualitas greening MP3EI (6) Penutup.


Output 4 Rancangan dan Pelaksanaan Capacity Building Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Redd+ Bagi K/L Dan Pemda

F Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan pada

Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ telah menyusun dua pedoman yaitu: 1) Pedoman

Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan 2) Pedoman

Greening MP3EI Bidang REDD+. Keduanya merupakan pedoman bagi penyusunan program

dan kegiatan pada tingkat nasional dan daerah untuk mencapai pembangunan rendah

karbon dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengadopsi kedua pedoman

tersebut, diperlukan proses penguatan kapasitas para perencana pembangunan di berbagai

sektor pembangunan, khususnya sektor yang terkait dengan kehhutanan dan lahan gambut

baik di Kementerian/Lembaga maupun di daerah.

Tujuan penguatan kapasitas perencana adalah :

1. Agar rencana pembangunan daerah berorientasi pada penurunan emisi karbon dari

deforestasi, degradasi hutan, dengan tetap memperhatikan keanekaraaman hayati,

peningkatan stok karbon dan pelaksanaan prinsip sustainable forest management.

2. Agar rencana pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

F Capacity Building Pengarusutamaan REDD+ ke dalam perencanaan pembangunan dan

Greening MP3EI bidang REDD+ bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perencana dan

pengguna Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Pedoman Greening MP3EI bidang REDD+, baik individu, organisasi maupun

sistem yang terkait agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip

dasar perencanaan pembangunan, melalui pembangunan rendah karbon dalam percepatan

dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dengan mengintegrasikan implementasi

REDD+ ke dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan MP3EI. Capacity

Building Pengarusutamaan REDD+ dan Greening MP3EI bidang REDD+ meliputi penguatan

pemahaman dan peningkatan kemampuan perencana di sektor berbasis lahan, serta para

pihak terkait, di 11 provinsi prioritas implementasi REDD+.

F Capacity Building telah dilakukan di 11 Provinsi Mitra Kerja Satgas REDD+, yaitu Provinsi

Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Proses Capacity Building

didahului dengan brainstorming dan FGD dengan sasaran untuk menguatkan pemahaman

peserta mengenai isu Perubahan Iklim dan REDD+ dalam konteks sistem perencanaan

pembangunan, serta peran REDD+ dalam perbaikan tata kelola kehutanan (forestry

governance). Proses dilanjutkan dengan diskusi mendalam, baik secara kelompok atau


pleno, untuk membahas: (1) proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RPJMD/RKPD tingkat

Provinsi; (2) Greening MP3EI sesuai dengan arah MP3EI pada provinsi yang bersangkutan.

Diskusi mendalam dilakukan dengan mengikuti alur pikir yang dituangkan dalam Pedoman

Pengarusutamaan REDD+ dan Greening MP3EI dengan mengacu pada dokumen-dokumen

perencanaan yang telah ada (RPJMD/RKPD), RAD GRK dan/atau SRAP REDD+.

Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan

Documents

Transcript of Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan