RINGKASAN EKSEKUTIF -...
Transcript of RINGKASAN EKSEKUTIF -...
INSPEKTORAT KOTA MALANG
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
RINGKASAN EKSEKUTIF
Akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban kinerja
suatu organisasi kepada pihak yang berwenang yang meminta
keterangan atau pertanggungjawaban, penyusunannya adalah
berpedoman pada Laporan Akuntabilitas Tahunan, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Inspektorat Kota Malang memiliki tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
maupun pembangunan, dimana tugasnya ditujukan agar Institusi
pengguna anggaran menggunakan dana anggaran sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun program Inspektorat Kota Malang, baik yang menyangkut
kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak
dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Malang yang
mengacu pada RPJM Pemerintah Kota Malang Tahun 2009-2013
sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun
anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program pembangunan daerah dalam Rencana Program
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang
INSPEKTORAT KOTA MALANG
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Tahun 2009-2013, Inspektorat Kota Malang menetapkan rencana
strategis Tahun 2009-2013 sebagai dasar acuan penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi
serta tujuan organisasi.
Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota
Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu
Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun
misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas
dan fungsi adalah misi keenam yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik
Yang Prima”. Berdasarkan misi kota tersebut maka melalui komitmen
seluruh personil, dirumuskan visi Inspektorat Kota Malang :
”TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KOTA
MALANG YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN
PUBLIK YANG PRIMA”.
Aparatur Pemerintah Kota Malang yang profesional bermakna
sosok aparatur baik secara institusi, individu maupun sistem yang
mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara
terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral
untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat.
Sedangkan pelayanan publik yang prima mencerminkan perwujudan
terlaksananya amanat yang diemban aparat pemerintah sebagai abdi
negara/masyarakat.
Untuk mewujudkan cita-cita atau visi tersebut, maka
ditentukan hal-hal yang diemban untuk dapat dilaksanakan dalam
suatu misi yaitu :
1. Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional.
2. Meningkatkan koordinasi pengawasan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur.
4. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.
5. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari
laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma
pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu
instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut,
berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang
telah disusun.
Inspektorat Kota Malang sebagai unsur pengawasan utama
berupaya mampu berperan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
dalam organisasi Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan
aturan, tertib program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan
pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013 Inspektorat Kota
Malang telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang
pengawasan antara lain menjalankan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dengan melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Malang,
melakukan rapat koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan dengan
APFP lain, melaksanakan Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Malang serta reviu kinerja dan reviu laporan keuangan
daerah yang bersifat administratif yang menunjang keberhasilan kinerja
Inspektorat di bidang pengawasan.
Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 4 sasaran dalam
Renstra Tahun 2009-2013. Terhadap sasaran-sasaran tersebut telah
dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan
pengukuran terhadap indikator yang ada, baik indikator sasaran itu sendiri
serta indikator input, output dan outcome yang ada dalam formulir PKK
dan PPS. Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran sebagai
berikut :
INSPEKTORAT KOTA MALANG
4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
NO SASARAN CAPAIAN KATEGORI
1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional
55,55% CUKUP BERHASIL
2. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi
34% KURANG BERHASIL
3. Tercapainya SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab
93,33% SANGAT BERHASIL
4 Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
100% SANGAT BERHASIL
Dari hasil capaian masing-masing Sasaran pada tahun 2013 dapat
digambarkan sebagai berikut :
`
Malang, Januari 2014
INSPEKTUR KOTA MALANG
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda
NIP. 19570809 198403 1 003
93,33%
34%
CAPAIAN
100%
55,55%
50
100
0 S1 S2 S3 S4
SASARAN
INSPEKTORAT KOTA MALANG
5
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN ..................................................................... 1
DAFTAR ISI ...................................................................................................... 5
BAB I: PENDAHULUAN ................................................................................... 6
A. Latar Belakang ................................................................................... 6
B. Dasar Hukum ..................................................................................... 7
C. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 9
D. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Malang..................................... 9
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ............................................... 10
BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 22
A. Perencanaan Strategis....................................................................... 22
B. Perjanjian Kinerja ............................................................................... 33
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 37
A. Capaian Kinerja ................................................................................... 37
B. Akuntabilitas Keuangan ..................................................................... 51
BAB IV: PENUTUP .......................................................................................... 56
LAMPIRAN-LAMPIRAN
INSPEKTORAT KOTA MALANG
6
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem
Akuntabilitas yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan INPRES Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yaitu suatu
kewajiban kepada Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan
strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi, dengan
demikian merupakan suatu kewajiban bagi para pembuat keputusan
untuk bertanggung jawab, karena akuntabilitas merupakan kunci untuk
memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik sesuai
dengan kepentingan masyarakat.
Adapun akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban
kinerja suatu organisasi kepada pihak yang berwenang yang meminta
keterangan atau pertanggungjawaban, penyusunannya adalah
berpedoman pada Laporan Akuntabilitas Tahunan, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
7
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Atas dasar ketentuan tersebut di atas, Inspektorat juga dituntut
untuk memberikan pertanggung jawaban kinerjanya, oleh karena itu
Akuntabilitas Inspektorat Kota Malang didasarkan selain pada kinerja
yang terukur juga pengelolaan keuangan yang efisien atau daya guna
dan efektif atau hasil guna, yang dalam pelaksanaannya bahwa
pengelolaan keuangan yang efisien yaitu dengan biaya pengeluaran
seminimal mungkin, namun mendapatkan hasil yang sebesar-
besarnya dan pengelolaan keuangan yang efektif artinya kegiatan
pembiayaan dengan metode yang tepat sesuai dengan skala
prioritasnya dan tujuan yang diidealkan tercapai.
Inspektorat Kota Malang yang tugas pokoknya adalah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan maupun pembangunan, dimana tugasnya ditujukan
agar Institusi pengguna anggaran menggunakan dana Anggaran sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun program Inspektorat Kota Malang, baik yang
menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan
yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah
tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota
Malang yang mengacu pada RPJM Pemerintah Kota Malang Tahun
2009-2013 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam
menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.
B. DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
INSPEKTORAT KOTA MALANG
8
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja
Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Pelaporan AKIP;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu,
Badan Kepegawaian Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
9
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Kota Malang
dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi Tahun Anggaran 2013 serta pengelolaan sumber
daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kota
Malang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang ditentukan.
Adapun tujuannya antara lain :
a. Mempertanggungjawabkan kinerja organisasi Inspektorat Kota
Malang Tahun Anggaran 2013.
b. Mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Inspektorat Kota Malang.
c. Sebagai input dan umpan balik (feed back) untuk meningkatkan
kinerja Inspektorat Kota Malang.
d. Sebagai bahan Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap
pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas
dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kota Malang.
D. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MALANG
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat
memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur
pelaporan/pertanggung jawaban atas tugas/kewajiban yang
dilaksanakan pada Inspektorat Kota Malang.
Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur.
b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Subbagian Penyusunan Program.
2. Subbagian Keuangan.
3. Subbagian Umum.
c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
INSPEKTORAT KOTA MALANG
10
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
d. Masing-masing Inspektur Wilayah membawahi 3 (tiga) seksi
meliputi :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
e. Kelompok jabatan Fungsional
E. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI :
Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012
tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota
Malang Pasal 2, maka Kedudukan :
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan
secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.
Tugas Pokok :
Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58
Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat Kota Malang Pasal 3, maka Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Kota Malang adalah sebagai berikut :
(1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
inspektorat mempunyai fungsi :
INSPEKTORAT KOTA MALANG
11
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kerja (RENJA) di bidang pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi
bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan dan
aset;
c) pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
d) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan
berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah dan BUMD;
e) pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran
laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau
penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan
BUMD;
f) pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
g) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh aparatur
fungsional auditor;
h) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
i) pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) di Daerah;
j) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik
(SPP);
k) pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik
(SPP) di Daerah;
l) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan
pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas layanan;
m) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan;
INSPEKTORAT KOTA MALANG
12
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
n) pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan
kepustakaan serta kearsipan;
o) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
p) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan publik secara berkala melalui web site
Pemerintah Daerah;
q) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;
r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas
dan fungsinya.
Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai
berikut :
a. Inspektur
Inspektur mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat
terhadap unit kerja di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
b. Sekretariat
Sekretariat Inspektorat melaksanakan tugas pokok penyiapan bahan
koordinasi pengawasan dan pemberian pelayanan adminsitratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Sekretariat mempunyai fungsi :
1) pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja);
2) pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
INSPEKTORAT KOTA MALANG
13
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
4) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan,
dan kearsipan;
5) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan
kepustakaan;
6) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7) pengelolaan anggaran;
8) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
pegawai;
9) pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ)
keuangan;
10) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11) penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
program kerja pengawasan;
12) penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan
laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional
daerah;
13) penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional;
14) penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
15) pengelolaan dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
16) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
(SPM);
17) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
18) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
19) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);
INSPEKTORAT KOTA MALANG
14
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
20) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan;
21) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan publik secara berkala melalui web site
Pemerintah Daerah;
22) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;
23) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai
tugas dan fungsinya.
Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok
penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program
kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan
peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub
Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA);
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
d. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program
dan kegiatan;
e. penyiapan peraturan perundang-undangan;
f. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
INSPEKTORAT KOTA MALANG
15
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
g. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
h. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
i. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
j. penyusunan statistik hasil pengawasan;
k. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);
o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan publik secara berkala melalui web site
Pemerintah Daerah
p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan
anggaran dan administrasi keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian
Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
c. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ)
keuangan;
d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran
dan akhir tahun;
INSPEKTORAT KOTA MALANG
16
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji
pegawai;
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan
administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan
kepustakaan serta kearsipan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian
Umum mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
c. pelaksanan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan;
f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai
tugas dan fungsinya.
c. Inspektur Pembantu Wilayah
Inspektur Pembantu melaksanakan tugas pokok pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus
pengaduan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu
mempunyai fungsi :
1) pengusulan program pengawasan di wilayah;
2) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
INSPEKTORAT KOTA MALANG
17
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
3) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah;
4) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan;
5) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang
pengawasan;
6) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas,
fungsi dan wilayah kerjanya.
Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan
dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah, kecamatan
dan kelurahan serta BUMD.
Masing-masing Inspekur Pembantu Wilayah, membawahi 3 (tiga)
seksi meliputi :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Inspektur Pembantu pada wilayah masing-masing.
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan melaksanakan
tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah
dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang
pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi
Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
a) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan
INSPEKTORAT KOTA MALANG
18
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan
aset;
b) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan
tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan
aset;
c) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan
berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan tugas bidang
pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
d) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau
pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan
tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan bidang pembangunan,
perekonomian, pendapatan dan aset;
e) pelaksanaan monitoring pada penyelenggaraan tugas bidang
pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
f) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil
pemeriksaan;
g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu
sesuai tugas dan fungsinya.
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan melaksanakan
tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah
dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang
pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan,
ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi
kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta
aparatur.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
INSPEKTORAT KOTA MALANG
19
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
a) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan
pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan,
ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi
kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta
pengawasan terhadap aparatur;
b) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada
penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan
kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi
pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan
keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;
c) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan
berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan pemerintahan
umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman,
administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan
sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap
aparatur;
d) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan
dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, atau
penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan,
ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi
kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta
pengawasan terhadap aparatur;
e) pelaksanaan monitoring pada penyelenggaraan tugas bidang
pemerintahan;
f) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil
pemeriksaan;
g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu
sesuai tugas dan fungsinya.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
20
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap
penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan
rakyat.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
1) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan
tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
2) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada
penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan
kesejahteraan rakyat;
3) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan
berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan tugas bidang
kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
4) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau
pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau
penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan tugas
bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
5) pelaksanaan monitoring pada penyelenggaraan tugas bidang
kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
6) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil
pemeriksaan;
7) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu
sesuai tugas dan fungsinya.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
21
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I : PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
Bab IV : PENUTUP
Lampiran-lampiran
INSPEKTORAT KOTA MALANG
22
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana
kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah
Kota Malang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan
pembangunan.
A. PERENCANAAN STRATEGIS
1. Visi & Misi
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program pembangunan daerah dalam Rencana Program
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang
Tahun 2009-2013, Inspektorat Kota Malang menetapkan rencana
strategis Tahun 2009-2013 sebagai dasar acuan penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi
serta tujuan organisasi.
Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota
Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu
Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun
misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas
dan fungsi adalah misi keenam yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik
Yang Prima”. Berdasarkan misi kota tersebut maka melalui komitmen
seluruh personil, dirumuskan visi Inspektorat Kota Malang :
”TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KOTA
MALANG YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN
PUBLIK YANG PRIMA”.
Aparatur Pemerintah Kota Malang yang profesional bermakna
sosok aparatur baik secara institusi, individu maupun sistem yang
mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara
INSPEKTORAT KOTA MALANG
23
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral
untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat.
Sedangkan pelayanan publik yang prima mencerminkan perwujudan
terlaksananya amanat yang diemban aparat pemerintah sebagai abdi
negara/masyarakat.
Untuk mewujudkan cita-cita atau visi tersebut, maka
ditentukan hal-hal yang diemban untuk dapat dilaksanakan dalam
suatu misi yaitu :
1. Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional.
2. Meningkatkan koordinasi pengawasan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur.
4. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.
5. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan.
2. TUJUAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang
hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Malang adalah :
1. Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan profesional;
2. Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi;
3. Mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan
bertanggungjawab.
4. Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan.
3. SASARAN
Adapun hasil nyata atau sasaran yang akan dicapai
Inspektorat Kota Malang yaitu :
1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional;
2. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi;
INSPEKTORAT KOTA MALANG
24
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
3. Tercapainya SDM aparatur yang profesional dan
bertanggungjawab;
4. Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan.
4. STRATEGI
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang
secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Cara
pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci
keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kota
Malang yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program
dan Kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta
lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam
kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai
melalui APBD.
Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan
pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi
secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan
dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran
yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan .
Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari
faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali disebut faktor-faktor
kunci keberhasilan Inspektorat Kota Malang, yaitu :
1. adanya landasan hukum untuk pelaksanaan tugas;
2. adanya visi dan misi yang jelas;
3. adanya dukungan dari pimpinan;
4. tersedianya sarana dan prasarana kerja yang cukup;
5. koordinasi antar staf telah tercipta dengan baik;
INSPEKTORAT KOTA MALANG
25
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
6. adanya komitmen diantara seluruh staf Inspektorat Kota Malang
untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Malang.
Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil
pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan
strategis Inspektorat Kota Malang serta analisis lingkungan internal
dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan dalam merencanakan
strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (Strenght,
Weakness, Opportunity dan Threat), yang pada dasarnya dapat
dikelompokkan kedalam 4 kelompok strategi yaitu :
a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi
ancaman;
c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi
ancaman.
FAKTOR – FAKTOR INTERNAL
( S ) Strenght / Kekuatan ( W ) Weakness / Kelemahan
1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang
cukup tinggi dari seluruh staf untuk
melaksanakan visi dan misi
Inspektorat.
1. Skill SDM dibidang audit
masih lemah
2. Telah ada landasan hukum untuk
pelaksanaan tugas pemeriksaan dan
pengawasan.
2. Masih terbatasnya sarana
dan prasarana untuk
melaksanakan
pemeriksaan/pengawasan.
3. Dukungan dari Walikota Malang untuk
melaksanakan tugas pengawasan
dalam rangka law enforcement
(penegakan hukum)
3. Obyek yang diperiksa (obrik)
masih mempunyai
keterikatan organisatoris
sehingga secara psikologis
berpengaruh terhadap hasil
pemeriksaan.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
26
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL
( O ) Opportunity / Peluang ( T ) Threat / Ancaman
1. Adanya keinginan masyarakat
untuk mewujudkan penegakan
hukum.
1. Masih adanya praduga/pendapat
bahwa pemeriksaan Inspektorat
hanya bersifat formalitas.
2. Adanya keinginan top leader
untuk meningkatkan pengawasan.
2. Pemahaman masyarakat yang
berlebihan terhadap arti
transparansi sebagai akibat
adanya reformasi.
3. Adanya keinginan obrik untuk
meningkatkan kinerja aparat.
Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor internal dan eksternal
dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan kedalam
tabel sebagai berikut :
PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR
FAKTOR -
FAKTOR
INTER NAL
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG ANCAMAN
STRATEGI (SO) STRATEGI (ST)
K
E
K
U
A
T
A
N
1. Mendayagunakan personil dan semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf (S1 O1).
1. Mendayagunakan personil dengan maksimal dan memupuk semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat Kota Malang (S1 T1).
2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan dalam rangka law enforcement serta melaksanakan RPJMD Kota Malang (S2 O2)
2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan agar obrik yang diperiksa memahami tentang arti pentingnya law enforcement sehingga praduga bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya formalitas dapat ditepis (S2 T2).
INSPEKTORAT KOTA MALANG
27
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
K
E
K
U
A
T
A
N
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG ANCAMAN
STRATEGI (SO) STRATEGI (ST)
3. Menggunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (S3 O3).
3. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya reformasi (S3 T3).
STRATEGI (WO) STRATEGI (WT)
K
E
L
E
M
A
H
A
N
1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara melaksanakan, diseminasi/sosialisasi audit dan mengadakan referensi (W1 O1)
1. Mendayagunakan SDM yang ada untuk meningkatkan hasil pengawasan/pemeriksaan (W1 T1)
2. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana dengan cara menyamakan persepsi diantara seluruh staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijaksanaan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Kota Malang (W2O2)
2. Mendayagunakan terbatasnya sarana & prasarana untuk melaksanakan tugas sesuai arah kebijakan pemeriksaan/ pengawasan sehingga dapat mendorong obrik untuk meningkatkan kinerjanya (W2T2)
5. KEBIJAKAN
Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah
disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kota Malang dengan para
Inspektur Pembantu Wilayah sebagai pedoman, pegangan dan
petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kota Malang sehingga
sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tercapai.
Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2009 – 2013
perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang adalah sebanyak 7
(tujuh) kebijakan, sebagai berikut :
INSPEKTORAT KOTA MALANG
28
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Inspektorat Kota Malang dalam
menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri
a) Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap SKPD;
b) Meningkatkan ketertiban tindak lanjut hasil pemeriksaan
terhadap SKPD;
c) Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan APFP lain;
d) Meningkatkan pengawasan agar tercapai target PAD serta
pengawasan pelayanan publik sesuai prosedur;
e) Meningkatkan kualitas aparatur dan SDM pengawas;
f) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
g) Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan Inspektorat.
2) Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh
Inspektorat Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong dan
memfasilitasi kegiatan masyarakat :
Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di
lingkungan Pemerintahan Kota Malang.
6. Program
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Program
Inspektorat disesuaikan sebagai berikut :
a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,
INSPEKTORAT KOTA MALANG
29
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
b) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan,
c) Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan,
d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
7. Kegiatan :
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu
sesuai dengan kebijakan dan program yang telah disepakati.
Adapun kegiatan Inspektorat Kota Malang Tahun 2013 adalah
sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan, yang terdiri dari 15 (lima
belas) kegiatan yang merupakan kegiatan utama/pokok dari tupoksi
Inspektorat dan 13 (tiga belas) kegiatan yang merupakan
program/kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas pokok
Inspektorat, yaitu :
1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
b. Monitoring PAD
c. Monitoring Proyek-proyek
d. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan
Pengujian di Lingkungan Pemerintah Daerah
e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TLHP)
f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
INSPEKTORAT KOTA MALANG
30
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Evaluasi LAKIP
b. Review laporan keuangan daerah
c. Penyusunan laporan keuangan semesteran
d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
e. Review atas kinerja Instansi Pemerintah
f. Penyusunan RENSTRA SKPD
4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
b. Studi Banding Penerapan Jabatan Fungsional Auditor dan
Fungsional P2UPD
5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
g. Penyediaan Makanan dan Minuman
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
INSPEKTORAT KOTA MALANG
31
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
B. Rencana Kinerja
Rencana Kinerja Tahun 2013
Sebagaimana Renstra Inspektorat Kota Malang Tahun 2009-
2013, telah ditetapkan Sasaran sejumlah 4 (empat) sasaran, sebagai
berikut :
1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional;
2. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi;
3. Tercapainya SDM aparatur yang profesional dan
bertanggungjawab;
4. Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan.
Adapun indikator dan pencapaian targetnya adalah sebagai
berikut:
MISI I : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional
TUJUAN : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional
S a s a r a n Indikator Sasaran Target
1 2 3
1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional
1. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT
75
2. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan internal dan eksternal
10% dari 339 (305)
3. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota
0 temuan
4. % penurunan pengaduan masyarakat 10%
5. Jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan
75
6. Jumlah rapat koordinasi dengan APFP lain 49
(DD=41
DL = 8)
INSPEKTORAT KOTA MALANG
32
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
MISI II : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur
TUJUAN : Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi
S a s a r a n Indikator Sasaran
Rencana
tingkat
capaian
(Target)
1 2 3
2. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi
1. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan
100%
MISI III : Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur
TUJUAN : Mewujudkan SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab
S a s a r a n Indikator Sasaran Target
1 2 3
3. Tercapainya SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab
1. Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti diklat fungsional/ teknis
15 orang
2. Jumlah pelaksanaan diklat fungsional/teknis aparatur pengawasan
1 kali
3. Terlaksananya Studi Banding Penerapan Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD
1 kali
MISI IV : Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
TUJUAN : Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
S a s a r a n Indikator Sasaran Target
1 2 3
4. Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksana an
% ketersediaan sarana pendukung pengawasan dan administrasi kantor.
100%
INSPEKTORAT KOTA MALANG
33
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Standar Penilaian Kinerja
Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat
Kota Malang Tahun 2013, maka ditetapkan standar pencapaian kinerja
sebagaimana Sasaran yang ingin dicapai mengacu pada kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2013, sebagai berikut :
85 keatas : Sangat Berhasil
70 X < 85 : Berhasil
55 X < 70 : Cukup Berhasil
X < 55 : Kurang Berhasil
B. PERJANJIAN KINERJA
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Rencana
kerja yang telah diperjanjikan antara Inspektur Kota Malang dengan
Walikota Malang pada Tahun 2013, sebagai berikut :
VISI : TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MALANG
YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG
PRIMA
MISI I : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan profesional
TUJUAN : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan profesional
S a s a r a n Indikator Sasaran Target Program/
Kegiatan
Anggaran
1 2 3 4 5
1. Tercapainya
pengawasan
yang berkualitas
dan profesional
1. Jumlah SKPD yang
diperiksa berdasarkan PKPT
75 Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan
Pengawasan Internal
secara Berkala
418.764.250
Monitoring PAD 18.901.800
Monitoring Proyek-
Proyek
53.575.500
INSPEKTORAT KOTA MALANG
34
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
2. Penurunan jumlah temuan
pemeriksaan internal dan
eksternal
10% dari
339 (305)
3. Persentase penurunan
kasus pelanggaran hukum
oleh aparat Pemerintah Kota
0 temuan
Penanganan Kasus
pengaduan/pemeriksana
an khusus dan pengujian
di lingkungan pemerintah
daerah
20.417.100
4. % penurunan pengaduan
masyarakat
10%
5. Jumlah SKPD yang
menindaklanjuti temuan
pengawasan
75 Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
(TLHP)
68.926.950
6. Jumlah rapat koordinasi
dengan APFP lain 49
(DD=41
LD=9)
Koordinasi Pengawasan
Yang Lebih
Komprehensif
218.514.350
Jumlah Anggaran :
Program
1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp. 796.791.250
MISI II : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur
TUJUAN : Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja
tinggi
S a s a r a n Indikator Sasaran
Rencana tingkat capaian (Target)
Program/ Kegiatan
Anggaran
1 2 3 (4) (5)
2. Terwujudnya
pemerintah yang
akuntabel dan
berkinerja tinggi
1. Prosentase SKPD menyusun
LAKIP sesuai dengan
ketentuan
100% Program
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Evaluasi LAKIP
28.872.900
Review laporan
keuangan daerah
35.784.950
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
4.426.200
INSPEKTORAT KOTA MALANG
35
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
4.752.900
Review atas kinerja
Instansi Pemerintah
16.224.750
Jumlah Anggaran :
Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Rp. 124.883.700
MISI III : Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur
TUJUAN : Mewujudkan SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab
S a s a r a n Indikator Sasaran Target Program/
Kegiatan
Anggaran
1 2 3 (4) (5)
3. Tercapainya SDM
aparatur yang
professional dan
bertanggungjawab
1. Jumlah tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
mengikuti diklat fungsional/
teknis
15 orang Program :
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2. Terlaksananya diklat
teknis/fungsional bagi
aparatur pengawasan
1 kali Pelatihan
pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawas an
91.343.000
3. Terlaksananya studi
banding penerapan jabatan
fungsional auditor dan
fungsional P2UPD
1 kali Pelatihan
pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawas an
63.650.000
Jumlah Anggaran :
Program : Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
154.993.000
MISI IV : Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan
TUJUAN : Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan
S a s a r a n Indikator Sasaran Target Program/
Kegiatan
Anggaran
1 2 3 (4) (5)
4. Terciptanya
profesionalitas,
efisiensi dan
efektivitas
ketatalaksana an
% ketersediaan sarana
pendukung pengawasan dan
administrasi kantor.
100%
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber
Daya Air dan Listrik
14.400.000
INSPEKTORAT KOTA MALANG
36
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor
29.880.200
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
35.100.000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
24.577.200
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
33.501.900
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
89.571.000
Penyediaan Makanan dan
Minuman
3.217.500
Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
2.250.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
14.350.000
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
301.325.600
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
303.880.400
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
74.162.000
Jumlah Anggaran :
Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Rp. 233.847.800
Rp.695.968.000
INSPEKTORAT KOTA MALANG
37
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari
laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma
pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu
instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut,
berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang
telah disusun.
.
A. Capaian Kinerja
Inspektorat Kota Malang sebagai unsur pengawasan utama
berupaya mampu berperan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
dalam organisasi Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan
aturan, tertib program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan
pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013 Inspektorat Kota
Malang telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang
pengawasan antara lain menjalankan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dengan melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang,
melakukan rapat koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan dengan
APFP lain, melaksanakan Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Malang serta reviu kinerja dan reviu laporan keuangan
daerah yang bersifat administratif yang menunjang keberhasilan kinerja
Inspektorat di bidang pengawasan.
Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 4 sasaran dalam
Renstra Tahun 2009-2013. Terhadap sasaran-sasaran tersebut telah
dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan
pengukuran terhadap indikator yang ada, baik indikator sasaran itu sendiri
serta indikator input, output dan outcome yang ada dalam formulir PKK
INSPEKTORAT KOTA MALANG
38
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
dan PPS. Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran sebagai
berikut :
NO SASARAN CAPAIAN KATAGORI
1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional
55,55% CUKUP BERHASIL
2. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi
34% KURANG BERHASIL
3. Tercapainya SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab
93,33% SANGAT BERHASIL
4 Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
100% SANGAT BERHASIL
Dari hasil capaian masing-masing Sasaran pada tahun 2013 dapat
digambarakan sebagai berikut :
Dari tabel pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran I :
Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional.
93,33%
34%
CAPAIAN
100%
55,55%
50
100
0 S1 S2 S3 S4
SASARAN
INSPEKTORAT KOTA MALANG
39
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian sasaran I ini adalah :
1. Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan
Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain
dengan rencana tingkat capaian atau target sebanyak 49 kegiatan,
sedangkan capaian kinerja sebanyak 49 kegiatan atau tercapai
sebesar 100%;
2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT dengan rencana
tingkat capaian atau target yaitu 75 SKPD, sedangkan capaian
kinerja sebanyak 75 SKPD atau tercapai sebesar 100%
3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi dengan target belum ada,
sedangkan capaian kinerja belum ada atau tercapai sebesar 100%;
4. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal,
dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10% dari 339 (305
temuan), sedangkan capaian kinerja sebanyak 473 temuan
Itemuan pemeriksaan internal sebanyak 385 sedangkan eksternal
sebanyak 98) atau tercapai sebesar 0%
5. Persentase penurunan pengaduan masyarakat dengan rencana
tingkat capaian atau target yaitu 10% (4 pengaduan), sedangkan
capaian kinerja sebanyak 2 pengaduan atau tercapai sebesar 0%
(2-2/4 x 100%)
6. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu dengan
rencana tingkat capaian atau target yaitu 56 LHP dari 75 obrik
(75%), sedangkan capaian kinerja sebanyak 39 LHP dari 59 LHP
dari 75 obrik atau tercapai sebesar 78,66%.
7. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain,
dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 49 kegiatan,
(DD=41,LD=8) sedangkan capaian kinerja sebanyak 49 kegiatan
(DD=41, LD=8) atau tercapai sebesar 100%.
8. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, dengan rencana
tingkat capaian atau target yaitu 90 temuan dari 98 temuan (92%),
INSPEKTORAT KOTA MALANG
40
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
sedangkan capaian kinerja sebanyak 87 temuan telah
ditindaklanjuti dari 98 temuan (89%) atau tercapai sebesar 0%.
9. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat
Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus) dengan rencana tingkat
capaian atau target yaitu 0 kasus, sedangkan capaian kinerja
sebanyak 0 kasus atau tercapai sebesar 100%.
- Hambatan/ kendala :
- Masih adanya pelanggaran ataupun kesalahan berulang terhadap
pelaksanaan anggaran yang disebabkan kurangnya pemahaman
obrik terhadap ketentuan atau peraturan yang berlaku
- Masih adanya tindaklanjut hasil pemeriksaan yang belum
terselesaikan sampai akhir tahun
- Belum diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada setiap SKPD
Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil :
- Dilaksanakannya pembinaan melalui konsultasi langsung maupun
pemeriksaan reguler
- Mengadakan rapat pemutakhiran data
- Sosialisasi penerapan SPIP dan pembagian buku pedoman aturan
implementasi SPIP pada seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran
Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian
sasaran I ini adalah sebagai berikut :
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dengan jumlah
Rp. 418.764.250 dan realisasi sebesar Rp. 415.252.250 atau
99,16%
b. Monitoring PAD dengan jumlah Rp. 18.901.800 dan realisasi
INSPEKTORAT KOTA MALANG
41
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
sebesar Rp. 17.817.800 atau 99%
c. Monitoring proyek-proyek dengan jumlah Rp.53.575.500 dan
realisasi sebesar Rp 43.630.500 atau 81,43%
d. Penanganan Kasus pengaduan/pemeriksanaan khusus dan
pengujian di lingkungan pemerintah daerah dengan jumlah
Rp.20.417.100 dan realisasi sebesar Rp 14.152.100 atau 69,31%
e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TLHP) dengan jumlah
Rp68.926.950 dan realisasi sebesar Rp 51.449.450 atau 74,64%
f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan jumlah
Rp 216.205.250 dan realisasi sebesar Rp. 152.999.914 atau
70,76%
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Keluaran dari kegiatan Pengawasan internal secara berkala
adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan terprogram
setiap tahun, terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang
terkait dengan pelaksanaan kinerja/kegiatan SKPD apakah sudah
sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya PP
Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, maka
jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) dan merupakan target pelaksanaan
kegiatan ini adalah sebanyak 75 SKPD. Sedangkan hasil dari
kegiatan ini adalah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dengan target pada tahun 2013 adalah sebanyak 75 LHP, yang
terealisasi sebanyak 70 LHP (93,33%). Realisasi ini tidak dapat
mencapai 100% disebabkan pada tahun 2013 Aparat Pengawas
Fungsional Pemerintah (APFP) lain diantaranya BPK-RI dan BPKP
Perwakilan Propinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan di
Lingkungan Pemerintah Kota Malang, untuk keperluan tersebut
APFP lain melakukan joint audit dengan Inspektorat Kota Malang.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
42
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Hal tersebut mengakibatkan tertundanya PKPT sehingga penerbitan
LHP juga tidak terealisai 100%. Adapun untuk mengatasi hal
tersebut, di masa mendatang apabila terdapat joint audit dengan
APFP lain, akan dilakukan pembagian tugas di antara SDM aparat
pemeriksa yang ada agar baik joint audit dan PKPT dapat berjalan
sesuai dengan rencana.
Selama kurun waktu Tahun 2013 Inspektorat Kota Malang
telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
untuk 75 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari hasil
pemeriksaan terhadap 75 SKPD, baru 70 LHP yang dapat
diterbitkan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 385
temuan dengan sejumlah 394 rekomendasi yang telah dilaporkan
kepada Walikota. Adapun dari 394 rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti sebanyak 344 rekomendasi atau 87,30%.
Sebagaimana kegiatan di atas, pengukuran kinerja pada kegiatan ini
Inspektorat Kota Malang masih memfokuskan pada pengukuran
output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact masih
dalam proses pengukuran.
2. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan
Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah
Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus merupakan
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan
perkara/kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Malang, namun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pedoman Disiplin Pegawai, maka penanganan kasus pelanggaran
disiplin dilaksanakan oleh SKPD masing-masing.
3. Koordinasi pengawasan yang sinergis dan harmonis dengan
APFP lain
Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat
koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota
INSPEKTORAT KOTA MALANG
43
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Malang dengan APFP lain, di mana untuk tahun 2013 ditentukan
target sebanyak 49 kali rapat koordinasi pengawasan (rakorwas)
dan terealisasi 49 kali rakorwas (100%). Namun apabila melihat
pada target pada RENSTRA Inspektorat 2009-2013 untuk tahun
kelima yang ditentukan 40 kali rakorwas, maka capaian tahun 2013
terhadap rencana tahun kelima dalam RENSTRA adalah 100%.
Keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan tidak terlepas
dengan saling koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Malang maupun Inspektorat Propinsi Jawa Timur;
Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur dan Perwakilan BPK RI di
Surabaya serta Irjen Departemen. Demikian pula dengan temuan
hasil pemeriksaan dengan APFP lain dimaksud, maka Inspektorat
Kota Malang pada Tahun 2013 telah melaksanakan Rapat
Koordinasi Tindak Lanjut agar Satuan Kerja terkait segera
menyelesaikan tindak lanjut. Inspektorat Kota Malang pada tahun
2013 telah mengikuti rapat koordinasi terkait Program/Kegiatan
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan di Pusat yang harus dilaksanakan
di Daerah kabupaten/Kota dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah
(APFP) lain.
Keberhasilan ini disebabkan :
a) Adanya hubungan koordinasi yang telah terjalin dengan baik
antara Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain.
b) Adanya dukungan Atasan terhadap penyelenggaraan Rakorwas.
Hambatan / kendala :
- Regulasi perundangan dari pemerintah pusat yang sering
berubah mempersulit dalam pelaksanaan pengawasan serta
masih adanya temuan pemeriksaan APFP lain yang belum
terselesaikan.
Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil :
INSPEKTORAT KOTA MALANG
44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Meningkatkan peran koordinasi pengawasan dan melakukan
koordinasi penyelesaian temuan pengawasan APFP lain;
4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Keluaran Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
merupakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan temuan
hasil pemeriksaan Tahun 2013, di mana rapat tersebut diikuti oleh
semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai
obyek pemeriksaan yaitu 75 SKPD. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini sesuai dengan indikator sasaran/kinerja yaitu agar
SKPD secara keseluruhan dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan
pemutakhiran data tindak lanjut ini pada akhir tahun anggaran
seluruh temuan sudah selesai ditindaklanjuti. Target dari hasil
kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan
pemeriksaan yaitu 75 SKPD (100%), dan terealisasi 70 SKPD
(93,33%).
Adapun data-data hasil temuan baik oleh Inspektorat Kota
Malang maupun APFP lain adalah sebagai berikut :
1. BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur
a. Management Letter Hasil Verifikasi Pengelolaan DAK
Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Air Minum Pada
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2012, terdapat
3 temuan serta 3 rekomendasi dan semuanya telah
terselesaikan.
b. Laporan Kegiatan Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
Atas Penugasan Audit Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan Kota Malang
Tahun Anggaran 2012, terdapat 9 temuan serta 20
rekomendasi dan telah diselesaikan sebanyak 19
INSPEKTORAT KOTA MALANG
45
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
rekomendasi, sedangkan 1 rekomendasi masih dalam
proses penyelesaian.
c. Laporan Hasil Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi
Pengelolaan Bantuan Sosial Dirjen Pendidikan Menengah
Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Kota
Malang, terdapat 5 temuan serta 5 rekomendasi dimana
kesemuanya masih dalam proses penyelesaian.
d. Laporan Hasil Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi
Pengelolaan Bantuan Sosial Dirjen Pendidikan Dasar
Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Kota
Malang, terdapat 2 temuan serta 2 rekomendasi dimana
kesemuanya masih dalam proses penyelesaian.
e. Laporan Hasil Audit Kinerja atas Bantuan Operasional
Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang, terdapat
6 temuan serta 9 rekomendasi dimana kesemuanya telah
terselesaikan.
2. BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah Tahun Anggaran 2012, terdapat 14 temuan
serta 24 rekomendasi dimana semua telah selesai
ditindaklanjuti
b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2012, terdapat 11
temuan serta 25 rekomendasi dimana semua telah selesai
ditindaklanjuti
3. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Berakirnya
Masa Jabatan Walikota Malang Tahun 2013, dimana terdapat
22 temuan serta 22 rekomendasi yang kesemuanya masih
dalam proses penyelesaian
INSPEKTORAT KOTA MALANG
46
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
4. INSPEKTORAT KOTA MALANG
Sebanyak 385 temuan dan 394 rekomendasi, dimana 344
rekomendasi telah diselesaikan, 18 rekomendasi masih dalam
proses penyelesaian, dan 32 rekomendasi belum
ditindaklanjuti.
Dengan rapat pemutakhiran tindak lanjut akan menggugah
timbulnya tanggung jawab setiap Satuan Kerja untuk membenahi
kesalahan yang dilakukannya, yang untuk selanjutnya tidak diulang
lagi pada kesalahan yang sama. Pembenahan yang dilakukan oleh
Satuan Kerja adalah untuk menindak lanjuti penekanan tugas dari
Walikota Malang, dengan demikian mendorong timbulnya
kedisiplinan, sehingga ketertiban pelaksanaan tugas satuan kerja di
lingkungan Pemerintah Kota Malang terlaksana dengan tertib.
MISI II : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur
TUJUAN : Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja
tinggi
Sasaran:
Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
a. Evaluasi LAKIP dengan Anggaran Rp. 28.872.900, dengan
realisasi Rp. 28.872.900 atau 100%
b. Review laporan keuangan daerah dengan Anggaran Rp.
35.784.950 dengan realisasi Rp. 35.499.950 atau 99,20%
c. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan Anggaran
Rp. 4.426.200 dengan realisasi Rp 4.426.200 atau 100%
d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan Anggaran
Rp 4.752.900 dengan realisasi Rp 4.752.900 atau 100%
INSPEKTORAT KOTA MALANG
47
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
e. Review atas kinerja Instansi Pemerintah dengan Anggaran
Rp 16.224.750 dengan realisasi Rp 15.654.750 atau 96,48%
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian sasaran ini adalah :
- Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan,
di mana pada tahun 2013 ditargetkan tercapai 100% yaitu 41
SKPD, dapat terealisasi 34% atau 14 SKPD.
Hambatan/Kendala :
- Pelaksana penyusunan LAKIP kurang memahami ketentuan
tentang format penyusunan LAKIP yang benar.
Langkah antisipatif yang akan diambil :
Akan diberikan pembinaan dan rekomendasi terhadap SKPD
dalam pelaksanaan Evaluasi LAKIP.
Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai bagian tak terpisahkan dengan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tercermin dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.
Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah LAKIP SKPD yang
dievaluasi, di mana dari 41 LAKIP SKPD yang ditargetkan untuk
dievaluasi tercapai 100%. Sejalan dengan maksud dari
pelaksanaan evaluasi LAKIP itu sendiri yaitu dalam rangka
peningkatan manajemen pemerintahan dan pertanggungjawaban
kinerja pemerintah, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah persentase (%) jumlah SKPD menyusun LAKIP sesuai
ketentuan, di mana tahun 2013 ditargetkan 100% (41 SKPD)
terealisasi 34% (14 SKPD). Penyusunan LAKIP di SKPD masih
ada yang belum memahami ketentuan tentang perubahan
pedoman penyusunan LAKIP yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
INSPEKTORAT KOTA MALANG
48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan
Akuntabiltas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Adapun langkah untuk mengatasi kondisi tersebut, dalam
pelaksanaan evaluasi LAKIP itu sendiri, Inspektorat melalui
petugas evaluator memberikan pembinaan/arahan dan
rekomendasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam
LAKIP SKPD untuk ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya.
Kegiatan Review Laporan Keuangan Daerah merupakan
prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan
analitik yang dijadikan dasar memadai bagi Inspektorat untuk
memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak
ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan
keuangan daerah, agar laporan keuangan tersebut disajikan
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai
dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Tujuan dari kegiatan review ini adalah memberikan keyakinan
terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Keluaran dari kegiatan ini adalah review terhadap Laporan
Keuangan Daerah (1 laporan) dan Laporan Keuangan SKPD (24
laporan), di mana dari target yang ada telah terealisasi 100%.
Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Review (LHR) dengan
target 1 LHR untuk Laporan Keuangan Daerah dan 24 LHR untuk
Laporan Keuangan SKPD dan telah teralisasi 100%.
Sasaran :
Tercapainya SDM aparatur yang profesional dan
bertanggungjawab.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
49
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian sasaran ini adalah :
- Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti
diklat fungsional/ teknis dengan rencana 15 orang dan realisasi
12 orang, dan capaian 80%.
- Terlaksananya diklat fungsional/teknis bagi aparatur
pengawasan dan telah terealisasi atau tercapai 100%
- Terlaksananya studi banding penerapan jabatan fungsional
auditor dan fungsional P2UPD dan telah terealisasi atau
tercapai 100%
Hambatan/Kendala :
- Pelaksanaan diklat teknis/fungsional masih harus berkoordinasi
dan menunggu rekomendasi Badan Kepegawaian, karena
diklat merupakan Tupoksi Badan Kepegawaian Daerah.
- Frekuensi pelatihan belum maksimal karena kuota peserta
pelatihan yang terbatas
- pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) masih sebatas
pembinaan bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
Langkah antisipatif yang diambil :
a. Untuk meningkatkan wawasan SDM Aparatur, Inspektorat
berusaha memenuhi undangan atau mengirim peserta
bimbingan teknis dan workshop yang dilaksanakan
Departemen Teknis ataupun APFP lain secara periodik
(bergantian).
b. Perlu dilaksanakannya PKS dengan frekuensi yang berimbang
antara JFA dan P2UPD
Sasaran :
Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan.
INSPEKTORAT KOTA MALANG
50
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian sasaran ini adalah :
- % ketersediaan sarana pendukung pengawasan dan
administrasi kantor, dan telah tercapai 100%.
Keberhasilan ini disebabkan :
a) Adanya dukungan anggaran yang memadai sehingga
pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
dapat terpenuhi.
b) Adanya dukungan Atasan/Pimpinan serta kerjasama segenap
SDM yang ada terhadap penyelenggaraan kegiatan yang
dilaksanakan.
Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
upaya pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan :
1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
INSPEKTORAT KOTA MALANG
51
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Apabila dibandingkan dengan Capain kinerja Tahun 2012 adalah sebagai
berikut
INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI REALISASI
2012 2013
1. Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain
53 (DD 41 LD 12)
49 (DD 41 LD 8)
100% 100%
2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT
43 75
3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi
Belum ada Belum ada
4. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal
339 473
5. Persentase penurunan pengaduan masyarakat
0 0
pengaduan pengaduan
6. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus)
0 kasus 0 kasus
7. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan
22/41 x 100 %
14/41 x 100 %
54% 34%
8. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah
54% 34%
9. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu
15 dari 43 59 dari 75
35% 78,66%
10. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT
43 75
11. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain
53 49
100% 100%
12. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
61/73 87/98
84% 89%
B. Akuntabilitas Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Malang Tahun
2013, seluruhnya dianggarkan dan dibiayai oleh APBD Kota Malang
Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 2.006.483.750,00 (dua milyar enam
juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh
INSPEKTORAT KOTA MALANG
52
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
rupiah). Dana yang dianggarkan tersebut realisasinya digunakan untuk
mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsi (TUPOKSI) Inspektorat yang telah ditetapkan tahun 2013.
Anggaran keuangan yang dibuat oleh Inspektorat Kota Malang
telah didasarkan pada Rencana Strategik Inspektorat Kota Malang
Tahun 2009-2013 dan telah disusun secara realistis dengan
memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran.
Pada Tahun 2013 Inspektorat Kota Malang memiliki kegiatan-kegiatan
yang telah diakomodasikan pembiayaannya dalam anggaran keuangan
yang diajukan dalam APBD Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2012 tentang APBD
Tahun Anggaran 2013.
Dalam pengelolaan keuangannya telah menggunakan rasio
kehematan, efisiensi, efektifitas pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan
pembiayaan kegiatannya telah dilandasi dan disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Sebagai pengguna anggaran Inspektorat Kota Malang telah
mempertanggungjawabkan dana yang digunakan dengan cara
membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan
bukti-bukti yang sah. SPJ berikut lampirannya telah disampaikan
kepada Walikota Malang paling lambat tanggal 10 tiap bulannya melalui
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Seluruh
kegiatan Inspektorat Kota Malang telah dilaksanakan dengan mentaati
ketentuan peraturan per Undang-Undangan termasuk pengelolaan
keuangannya telah sesuai dengan ketentuan :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
INSPEKTORAT KOTA MALANG
53
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011.
b. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas di
Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2013.
Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dengan
jumlah Rp. 418.764.250 dan realisasi sebesar Rp. 415.252.250
atau 99,16%
b. Monitoring PAD dengan jumlah Rp. 18.901.800 dan realisasi
sebesar Rp. 17.817.800 atau 94,26%
c. Monitoring proyek-proyek dengan jumlah Rp.53.575.500 dan
realisasi sebesar Rp 43.630.500 atau 81,43%
d. Penanganan Kasus pengaduan/pemeriksanaan khusus dan
pengujian di lingkungan pemerintah daerah dengan jumlah
Rp.20.417.100 dan realisasi sebesar Rp 14.152.100 atau
69,31%
e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TLHP) dengan jumlah
Rp68.926.950 dan realisasi sebesar Rp 51.449.450 atau
74,64%
f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan
jumlah Rp 216.205.650 dan realisasi sebesar Rp. 152.999.914
atau 70,76%
2. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
a. Evaluasi LAKIP dengan Anggaran Rp. 28.872.900, dengan
realisasi Rp. 28.872.900 atau 100%
INSPEKTORAT KOTA MALANG
54
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
b. Review laporan keuangan daerah dengan Anggaran Rp.
35.784.950 dengan realisasi Rp. 35.449.950 atau 99,06%
c. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan Anggaran
Rp. 4.426.200 dengan realisasi Rp 4.426.200 atau 100%
d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan Anggaran
Rp 4.752.900 dengan realisasi Rp 4.752.900 atau 100%
e. Review atas kinerja Instansi Pemerintah dengan Anggaran
Rp 16.224.750 dengan realisasi Rp 15.654.750 atau 96,48%
3. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan, dengan kegiatan
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan dengan Anggaran Rp. 91.343.000 dengan
realisasi Rp 42.333.500 atau 46,34%
b. Studi banding penerapan jabatan fungsional auditor dan
fungsional P2UPD dengan Anggaran Rp. 63.650.000 dengan
realisasi Rp 55.950.000 atau 87,90%
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
kegiatan :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dengan anggaran sebesar Rp. 14.400.000 dengan realisasi Rp.
11.324.972 atau 78,64%
b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.600.000 dengan
realisasi Rp. 3.448.000 atau 95,77%
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran
sebesar Rp. 35.100.000 dengan realisasi Rp. 35.100.000 atau
100%
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar
Rp. 29.880.200 dengan realisasi Rp. 29.508.200 atau 98,95%
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar
Rp. 24.577.200 dengan realisasi Rp. 24.577.200 atau 100%
INSPEKTORAT KOTA MALANG
55
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
anggaran sebesar Rp. 33.501.900 dengan realisasi Rp.
33.501.900 atau 100%
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan
anggaran sebesar Rp.89.571.000 dengan realisasi Rp.
88.110.400 atau 98,36%
h. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar
Rp.3.217.500 dengan realisasi Rp. 3.217.500 atau 100%
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan :
a. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan anggaran
sebesar Rp. 303.880.400 dengan realisasi Rp. 295.047.300
atau 97,09%
b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
dengan anggaran sebesar Rp.2.250.000 dengan realisasi Rp.
562.500 atau 25%
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan
anggaran sebesar Rp.14.350.000 dengan realisasi Rp.
13.486.300 atau 93,98%
d. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran
sebesar Rp.301.325.600 dengan realisasi Rp. 299.935.600
atau 99,53%
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dengan anggaran sebesar Rp.74.162.000 dengan realisasi Rp.
68.096.978 atau 91,82%
INSPEKTORAT KOTA MALANG
56
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
BAB IV
P E N U T U P
Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya berkaitan dengan
pencapaian kinerja Inspektorat Kota Malang pada tahun 2013, maka
dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat sebagai unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dapat
melaksanakan tugas pokoknya melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Beberapa kegiatan
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan telah
dilakukan pada tahun 2013 diantaranya pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala, pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut
hasil pemeriksaan, pelaksanaan koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif, pelaksanaan evaluasi LAKIP dan evaluasi Laporan
Keuangan Daerah, yang secara umum telah dilaksanakan.
Namun apabila dilihat dari data-data hasil capaian kinerja
sasaran yang tercantum dalam form capaian kinerja sasaran terkait
indikator kinerja utama dari Inspektorat, maka belum semua sasaran
tercapai dengan baik. Terdapat beberapa sasaran/capaian kinerja
yang masih belum tercapai yaitu sasaran I yaitu ”Tercapainya
pengawasan yang berkualitas dan profesional” yang masih tercapai
55,55%. Sasaran terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan
berkinerja tinggi tercapai 34%. Hal ini disebabkan karena penyusunan
LAKIP oleh SKPD belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Untuk
Sasaran Tercapainya SDM aparatur yang professional dan
bertanggungjawab tercapai 93,33% dan Sasaran Terciptanya
profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan tercapai
100%
INSPEKTORAT KOTA MALANG
57
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Kota Malang.
Malang, Januari 2014
INSPEKTUR KOTA MALANG
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda
NIP. 19570809 198403 1 003
INSPEKTORAT KOTA MALANG
58
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
RENCANA KINERJA
TAHUN 2013
Instansi : INSPEKTORAT KOTA MALANG
MISI I : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional
TUJUAN : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional
S a s a r a n Indikator Sasaran
Rencana tingkat
capaian
(Target)
1 2 3
1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional
1. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT
75
2. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan internal dan eksternal
10 % dari 339 (305 temuan)
3. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota
0 temuan
4. % penurunan pengaduan masyarakat
105 (4 kasus)
5. Jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan
75
MISI II : Meningkatkan koordinasi pengawasan
TUJUAN : Mewujudkan fungsi pemeriksaan yang sinergis dan harmonis dengan APFP lain
S a s a r a n Indikator Sasaran
Rencana tingkat
capaian
(Target)
1 2 3
2. Terciptanya koordinasi pengawasan yang sinergis dan harmonis dengan APFP lain.
1. Jumlah rapat koordinasi dengan APFP lain
49 (DD=41,LD=8)
INSPEKTORAT KOTA MALANG
59
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2013
MISI II : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur
TUJUAN : Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi
Instansi : INSPEKTORAT KOTA MALANG
VISI : TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MALANG YANG
PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
MISI I : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional
TUJUAN : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI TARGET
1 2 3 4 1
Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional
Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain
49 (DD=41,LD=8)
Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT 75
Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi
Belum ada
Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal
10% dari 339 temuan (305)
Persentase penurunan pengaduan masyarakat 10 % (4 kasus)
Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu 100% (75 obrik)
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain 49
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 90/98x100% = 92%
Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus)
0 temuan
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA/KUNCI
TARGET
1 2 3 4 2 Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan
berkinerja tinggi
Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan
41/41 x 100 % = 100%
INSPEKTORAT KOTA MALANG
60
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
MISI III : Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur
TUJUAN : Mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan bertanggungjawab
MISI IV : Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan
TUJUAN : Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA/KUNCI
TARGET
1 2 3 4 4 Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksana an
% ketersediaan sarana pendukung
pengawasan dan administrasi kantor.
100%
Malang, Januari 2014
INSPEKTUR KOTA MALANG
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda
NIP. 19570809 198403 1 003
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA/KUNCI
TARGET
1 2 3 4 3 Tercapainya SDM aparatur yang professional dan
bertanggungjawab
Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah
100%
INSPEKTORAT KOTA MALANG
61
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2013
Instansi : INSPEKTORAT KOTA MALANG
VISI : TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MALANG YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
MISI I : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional
TUJUAN : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA/KUNCI
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1
Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional
Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain
49 49 (DD 41 LD 8)
100%
Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT
75 75 100%
Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi
Belum ada
Belum ada
100%
Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal
10% dari 339 (305 temuan)
473 temuan (Internal =385
0%
Eksternal =98)
Persentase penurunan pengaduan masyarakat
10% 2 pengaduan 2-2/4 X 100%
(4 pengaduan) 0%
Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu
75% (56 LHP dari 75 obrik)
59 LHP dari 75 obrik
78,66%
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain
49 49 100%
Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
90/98 x 100% =92%
87/98 x 100% =89%
0%
Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus)
0 kasus 0 100%
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 1 TAHUN 2013 : Rp. 796.791.250 JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 1 TAHUN 2013 : Rp. 695.302.014
MISI II : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur TUJUAN : Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA/KUNCI
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 2 Terwujudnya
pemerintah yang
akuntabel dan
berkinerja tinggi
Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan
41/41 x 100 % = 100%
14/41 x 100 % 34%
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 2 TAHUN 2013: Rp. 124.883.700
INSPEKTORAT KOTA MALANG
62
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 2 TAHUN 2013 : Rp. 124.028.700
MISI III : Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur
TUJUAN : Mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan
bertanggungjawab
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA/KUNCI
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 3 Tercapainya SDM
aparatur yang
professional dan
bertanggungjawab
Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah
100% 34% 34%
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 3 TAHUN 2013 : Rp. 154.993.000 JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 3 TAHUN 2013: Rp 55.950.000
MISI IV : Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan TUJUAN : Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA/KUNCI
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 4 Terciptanya
profesionalitas,
efisiensi dan efektivitas
ketatalaksana an
% ketersediaan sarana pendukung
pengawasan dan administrasi kantor.
100% 100% 100%
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 4 TAHUN 2013 : Rp. 929.815.800 JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 4 TAHUN 2013 : Rp. 905.976.850
Malang, Januari 2014
INSPEKTUR KOTA MALANG
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda
NIP. 19570809 198403 1 003
LAKIP INSPEKTORAT KOTA MALANG TAHUN 2013
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2013
Instansi : INSPEKTORAT KOTA MALANG
MISI I : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional
TUJUAN : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional
S a s a r a n Indikator Sasaran
Rencana tingkat
capaian
(Target)
Realisasi
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Keterangan
1 2 3 4 5 6
1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional
1. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT
75 75 100%
2. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan internal dan eksternal
10% dari 339 (305 temuan)
473 temuan 0%
3. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota
0 kasus 0 kasus 100%) Th 2008 = 9 Th. 2009 =15 Th. 2010 = 10 Th. 2011 = 10 Th. 2012 = 0 Th. 2013=0
4. % penurunan pengaduan masyarakat
10% (4 kasus) 2 kasus 0% (2-2/4 x 100%) Th 2008 = 2 Th 2009 = 6 Th 2010 = 1 Th. 2011 = 2 Th. 2012 = 2 Th. 2013 = 2
5. Jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan
75 70 93,33%
2. Terciptanya koordinasi pengawasan yang sinergis dan harmonis dengan APFP lain.
1. Jumlah rapat koordinasi dengan APFP lain
49 49 100%
64
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
MISI II : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur
TUJUAN : Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi
S a s a r a n Indikator Sasaran
Rencana tingkat
capaian
(Target)
Realisasi
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Keterangan
1 2 3 4 5 6
3. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi
1. Prosentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan
41 SKPD (100%) 14 SKPD / 41 SKPD
x 100%
34%
MISI III : Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur
TUJUAN : Mewujudkan SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab
S a s a r a n Indikator Sasaran
Rencana tingkat
capaian
(Target)
Realisasi
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Keterangan
1 2 3 4 5 6
4. Tercapainya SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab
1. Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti diklat fungsional/ teknis
2. Terlaksananya diklat teknis/fungsional bagi aparatur pengawasan
3. Terlaksananya studi banding jabatan fungsional auditor dan fungsional P2UPD
15 orang
1 kali
1 kali
12 orang
1 kali
1 kali
80 %
100 %
100 %
-
65
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
MISI V : Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
TUJUAN : Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
S a s a r a n Indikator Sasaran
Rencana tingkat
capaian
(Target)
Realisasi
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Keterangan
1 2 3 4 5 6
5. Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
% ketersediaan sarana pendukung pengawasan dan administrasi kantor.
100% 100% 100%
Malang, Januari 2014
INSPEKTUR KOTA MALANG
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda
NIP. 19570809 198403 1 003