RINGKASAN EKSEKUTIF - ekon.go.id · financial close untuk keperluan pendanaan proyek pembangunan...

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Tahun 2017

memiliki program utama yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

dengan Sasaran Strategis, pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro

dan Keuangan, Kemenko Perekonomian tahun 2017 mengacu pada 3 Sasaran Strategis

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Makro dan Keuangan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sasaran

Strategis pertama yaitu Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang

ekonomi makro dan keuangan, yang diukur dengan Presentase rekomendasi kebijakan di

bidang ekonomi makro dan keuangan. Sasaran strategis kedua yaitu Mewujudkan

pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan, yang

diukur dengan Presentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang

ekonomi makro dan keuangan. Sasaran Strategis ketiga yaitu Mewujudkan perluasan

akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang diukur dengan Tercapainya

target penyaluran kredit berpenjamin atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). ). Hasil Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko Perekonomian tahun 2017 dijabarkan pada

Tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi2017

Terwujudnya koordinasidan sinkronisasikebijakan di bidangekonomi makro dankeuangan.

Persentase rekomendasikebijakan di bidangekonomi makro dankeuangan.

100% 140%

Terwujudnyapengendalianpelaksanaan kebijakandi bidang ekonomimakro dan keuangan.

Persentase rekomendasipelaksanaan kebijakandi bidang ekonomimakro dan keuangan.

100% 160%

Terwujudnya perluasanakses pembiayaan bagiUsaha Mikro dan Kecil(UMK).

Tercapainya targetpenyaluran kreditberpenjaminan KreditUsaha Rakyat (KUR).

Rp. 106,6Triliun

Rp. 96,7 Triliun(90,7%)

Capaian output Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

Tahun 2017 antara lain (1) Rekomendasi kebijakan terkait dengan pengenaan Pajak

Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau

dianggap sebagai penghasilan diharapkan dapat memperluas basis pajak dan peningkatan

iii

penerimaan perpajakan; (2) Rekomendasi kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem

administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan nilai competitiveness Indonesia

dalam kancah persaingan ekonomi regional dan global dan meningkatkan

keberlangsungan sistem penerimaan negara; (3) Rekomendasi kebijakan terkait dengan

perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak

bagi hasil gross split diharapkan kegiatan eksplorasi migas di Indonesia semakin

bergairah; (4) Asesmen Indikator Ekonomi Makro secara Periodik yang berupa paparan,

laporan mingguan analisis perekonomian terkini sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

(5) Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Nasional tahun 2017 sebagai pedoman

pelaksanaan program pengendalian inflasi; (6) Rekomendasi kebijakan: Nota

Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Percepatan Pinjaman Daerah dalam

rangka Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk mempercepat proses pengajuan

pinjaman daerah dan penyederhanaan persyaratan pemberian pinjaman daerah; (7)

Rekomendasi Kebijakan: Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah; (8) Rekomendasi

kebijakan: Penyelesaian Draft PP BUMD sebagai upaya pengelolaan BUMD yang lebih

baik dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; (9) Rekomendasi

terkait kebijakan Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing

UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; (10)

Rekomendasi Kebijakan Penetapan plafon penyaluran KUR masing-masing penyalur

sebesar Rp.106,7 Triliun dan target penyaluran sektor produksi sebesar 40% sebagai

sarana meningkatnya produktivitas barang dan jasa di sektor produksi khususnya sektor

pertanian,mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi industri; (11) Penandatanganan

Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI)

dengan Women World Bank tentang Tecnical Assistence dan Capacity Building sebagai

upaya dalam pencapaian target indeks keuangan inklusif 75% pada tahun 2019; (12)

Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan BUMN agar mitra BUMN dapat segera mencapai

financial close untuk keperluan pendanaan proyek pembangunan dengan memegang

prinsip ke hati – hatian; (13) Rekomendasi Kebijakan Penguatan Struktur Permodalan

BUMN sebagai upaya meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan meningkatkan daya

ungkit (leveraging) BUMN dalam memperoleh sumber pendanaan eksternal.

Adapun capaian output Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di

Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2017 antara lain (1) Rekomendasi

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal

Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu yang bertujuan

untuk meningkatkan investasi di Indonesia; (2) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan

iv

Kebijakan Pengenaan Cukai Pada Industri Hasil Tembakau yang bertujuan untuk

menciptakan persaingan usaha yang sehat antar produsen rokok; (3) Rekomendasi terkait

dengan pengendalian dana perimbangan dalam upaya untuk menciptakan pemerataan

pertumbuhan ekonomi; (4) Rekomendasi Pengendalian terkait Penguatan Dasar Hukum

Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang bertujuan sebagai pedoman bagi tingkat

pusat dan tingkat daerah dalam pengendalian inflasi; (5) Rekomendasi Mekanisme dan

Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota yang bertujuan agar seluruh kegiatan koordinasi

pengendalian inflasi, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah dapat lebih terarah,

terkoordinasi dan tercipta sinergi untuk mendukung terciptanya inflasi rendah dan stabil

di tingkat daerah serta tercapainya sasaran Inflasi Nasional; (6) Rekomendasi Tugas dan

Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

diharapkan Instansi/lembaga yang terlibat didalamnya dapat memahami tugas dan

kewenangannya dalam koordinasi pengendalian inflasi nasional; (7) Rekomendasi

Kebijakan terkait Pengembangan KIK DIRE di Daerah melalui Pemberian Insentif

Penurunan Tarif BPHTB sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah sebagai landasan

hukum dalam menerbitkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah terkait pemberian

insentif BPHTB untuk DIRE semula 5% menjadi 1%; (8) Rekomendasi Kebijakan Sistem Resi

Gudang dan Pusat Logistik Berikat sebagai upaya meningkatkan Peran Bank Domestik

dalam pembiayaan pembangunan komoditas tertentu; (9) Rekomendasi Kebijakan terkait

Percepatan Pemberdayaan Sertipikasi Hak Atas Tanah, sebagai sarana untuk meningkatkan

Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan

dan Pembudi daya Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (10)

Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat terkait Penyusunan

Pedoman Teknis Forum Pengawasan KUR sebagai upaya meningkatkan efektifitas

pengawasan pelaksanaan program KUR; (11) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Penyaluran KUR melalui Monitoring dan Evaluasi Kepada Penyalur yang NPL di

atas 5% sebagai upaya meningkatkan prinsip kehati-hatian bagi bank penyalur; (12)

Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran KUR melalui Monitoring

dan Evaluasi Penyaluran KUR yang Belum Mencapai Sektor Produksi di Bawah 40% agar

meningkatkan produktivitas barang dan jasa di produksi khususnya sektor pertanian; (13)

Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penyertaan dan Penatausahaan Modal

Negara diharapkan dapat menyukseskan program holding BUMN; (14) Rekomendasi

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman Komersial Luar Negeri diharapkan dapat

membuat proses bisnis BUMN dalam mencari pendanaan eksternal untuk pendanaan

proyek pembangunan menjadi lebih efisien.

v

Output perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yaitu

tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)sebesar

Rp96,7 Triliun (90,6% dari target Rp106,6 Triliun yang ditetapkan pada awal tahun).

Untuk mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan telah dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,

pengendalian pelaksanaan kebijakan; dan pelaporan yang mencakup 5 (lima) unit kegiatan

Eselon II, yaitu : Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal; Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter

dan Neraca Pembayaran; Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah

dan Sektor Riil; Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan Koordinasi

Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2017, ada beberapa kelemahan

yang masih harus diperbaiki pada Kedeputian Ekonomi Makro dan Keuangan yaitu (1)

Kurangnya Sumber Daya Manusia dan perlengkapan kerja yang kurang memadai

termasuk ruang kerja dan ruang rapat; serta (2) masih lemahnya koordinasi antar

kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian.

Jakarta, Januari 2017Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan,

ISKANDAR SIMORANGKIR

vii

Posisi indikator-indikator kinerja utama keuangan inklusif berdasarkan data supply side

Akses per 1.000 km persegi Sept 2016 Sept 2017 Perubahan

Jumlah kantor layanan bank 16 16 0%

Jumlah mesin ATM 54 55 1%

Jumlah agen Layanan Keuangan Digital 58 100 72%

Jumlah agen Laku Pandai 84 224 255%

Penggunaan per 1.000 penduduk dewasa

Jumlah rekening tabungan di bank 1.030 1.257 22%

Jumlah uang elektronik yang terdaftar di agen LKD 7 76%

Jumlah rekening kredit perbankan 219 224 2%

Penggunaan kredit UMKM

Jumlah rekening kredit UMKM setiap 1.000 penduduk

dewasa70 74 6%

Rasio kredit UMKM terhadap total kredit 19,68% 19,74% 0%

Sertifikasi tanah

Jumlah bidang tanah yang disertifikasi melalui Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (Jan-Okt 2017)1.658.544

Kualitas

Jumlah pengaduan layanan keuangan (Juni 2017) 1.757.622 2.889.113 64%

Jumlah pengaduan yang terselesaikan (Juni 2017) 1.682.372 2.558.373 52%

Persentase pengaduan yang terselesaikan (Juni 2017) 96% 89% 7%

Indeks literasi keuangan 21,84%

(2013)

29,66%

(2016)7.82%

viii

Perkembangan keuangan inklusif sejak terbitnya Perpres No.82/20161

Aspek Kekuatan Tantangan

Akses Peningkatan akses terjadi pada

jumlah agen bank yang meningkat

lebih dari dua kali lipat.

Durasi layanan keuangan meningkat

karena agen bank memberikan

pelayanan 67 jam per minggu.

Lokasi 85% agen bank hanya

berjarak 15 menit dari kantor bank.

Tiap agen hanya melayani satu

bank.

Penggunaan Jumlah rekening dana pihak ketiga

meningkat 22%.

Jumlah rekening Basic Savings

Account di agen Laku Pandai

meningkat sebanyak 9,8 juta

rekening.

Jumlah rekening kredit UMKM

meningkat sebanyak 1,1 juta

rekening.

Hanya 28% dari agen yang

menawarkan layanan membuka

rekening.

Sulitnya calon nasabah uang

elektronik terdaftar di lembaga non

bank untuk membuka rekening

(harus datang ke kantor).

Rata-rata jumlah transaksi per hari

di agen adalah 4 transaksi.

Cash in dan cash out di lembaga

non bank harus melalui agen

berbadan hukum.

Gerbang Pembayaran Nasional baru

dimulai sehingga interoperabilitas

dan interkoneksi layanan keuangan

belum optimal.

Kualitas Jumlah pengaduan masyarakat

terhadap layanan keuangan yang

terselesaikan meningkat sebesar 52%.

Indeks literasi keuangan meningkat

sebesar 7,8% dari tahun 2013 ke

tahun 2016.

Rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap keberadaan dan layanan

agen bank.

Hanya 50% agen bank yang

mempromosikan produk dan jasa

keuangan yang dapat dilayaninya.

1 Berdasarkan Statistik Sistem Keuangan Indonesia bulan Desember 2017 oleh Bank Indonesia, LaporanTriwulanan OJK: Laporan Triwulan III – 2017, Agent Network Accelerator Survey: Indonesia Country Report2017 oleh Microsave dan Helix Institute

ix

Sementara itu, sejumlah keluaran dari aktivitas-aktivitas terkait keuangan inklusif sebagai

berikut:

Peluncuran desa percontohan untuk Desa Pandai di Kudus oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional3 dan Tim Percepatan Keuangan Akses Keuangan Daerah pada April 2017. Desa Pandaibertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa.

Jumlah bidang tanah yang telah disertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapmencapai 1,658,544 bidang pada periode 1 Januari s/d 27 Oktober 2017.

Peningkatan jumlah polis asuransi mikro sebesar 9,1% dari triwulan II/2016 ke triwulanII/2017.

Agen Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai telah menjangkau 34 provinsi dan 531kota/kabupaten sebagai upaya perluasan akses keuangan secara utuh bagi masyarakat unbankeddan underbanked.

Bansos Non-Tunai telah disalurkan ke 5.9 juta keluarga Program Keluarga Harapan dan BantuanPangan Non-Tunai telah disalurkan ke 1.2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hinggaOktober 2017.

Penyelesaian pengaduan konsumen terhadap layanan keuangan yang dilaporkan oleh pelakuusaha jasa keuangan kepada BI dan OJK di semester I/2017 mencapai 84,23%. Jumlahpengaduan terselesaikan meningkat sebanyak 52% dari 1.682.372 aduan di semester I/2016menjadi 2,558,373 aduan di semester II/2017.

Peluncuran Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) oleh OJK pada 27 April 2017 gunamemperluas akses kredit dan mengurangi risiko kredit bermasalah.

Jumlah Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang sudah onair mencapai 141 BTS hingga Oktober 2017 sehingga memungkinkan akses terhadap layanankeuangan digital di wilayah-wilayah tersebut.

xi

DAFTAR ISI

HalamanKata Pengantar ............................................................................................................. iRingkasan Eksekutif ......................................................................................................... iiDaftar Isi............................................................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................A. Latar Belakang ................................................................................... 1B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ............................................. 3C. Aspek Strategis .................................................................................... 5D. Isu Strategis .......................................................................................... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................A. Rencana Strategis ............................................................................... 11B. Rencana Kerja 2015 ........................................................................ 14C. Perjanjian Kinerja ............................................................................... 15D. Pengukuran Kinerja ............................................................................. 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................A. Pendekatan ANalisis Capaian Kinerja ............................................... 21B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi .................................................. 22C. Analisis Capaian Kinerja dari Waktu ke Waktu .............................. 72D. Realisasi Anggaran .............................................................................. 77

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 79

LAMPIRAN :1. Perjanjian Kinerja2. Kegiatan Asdep ....

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian global Tahun 2017 perlahan mengalami perbaikan, hal ini cukup

memberikan hal positif bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun

2017 mencapai 5,07% (YoY) secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 yang

diikuti dengan penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi tahun

2017 meningkat dibanding Tahun 2016 (5,03%). Peningkatan ini ditopang oleh Konsumsi

Rumah Tangga dan Investasi (PMTB) yang mulai meningkat atau secara sektoral, pertumbuhan

ini ditopang oleh beberapa sektor antara lain: informasi dan telekomunikasi, jasa lainnya, serta

transportasi dan pergudangan. Secara spasial, Pulau Jawa masih memberikan kontribusi

terbesar, diikuti Sumatera dan Kalimantan. Pertumbuhan ini masih cukup tinggi ditengah

ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 merupakan yang

tertinggi selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Selain pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tingkat inflasi dapat terus terjaga

pada level pada level 3,6% (YoY) sepanjang Tahun 2017 dan berada dalam kisaran sasaran

(4±1%, YoY) atau masih dibawah asumsi makro APBNP 2017. Pengendalian inflasi terus

didorong oleh penguatan koordinasi Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah

serta melanjutkan catatan keberhasilan mempertahankan realisasi inflasi tahun 2015 dan tahun

2016 yang masing-masing mencapai 3,35% (yoy) dan 3,02% (yoy). Adapun dari sisi regional,

secara tahunan inflasi di seluruh daerah hingga akhir tahun 2017 juga terjaga di dalam rentang

sasaran inflasi nasional.

Dalam hal arah kebijakan, sejalan dengan program Nawacita yang diusung oleh

pemerintah, sedikitnya terdapat tiga hal strategis yang berkaitan dengan Unit Organisasi Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan-Kementerian Koordinator bidang

Perekonomian (Kedeputian I), yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sebagaimana dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas Kedeputian I mendapat peran dalam mengawal

tercapainya program pemerintah Tahun 2017, yaitu: menjaga pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan investasi, serta menjaga daya beli dan upaya mengurangi kemiskinan baik


2

melalui program yang telah ditatapkan maupun paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan

pemerintah melalui kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Tabel 1. Indikator Makro Utama

Uraian 2015 2016 2017

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,8 5,02 5,07

Inflasi (%) 3,4 3,0 3,6

Pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,07 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2016

sebesar 5,02 persen, hal ini dikarenakan oleh pertumbuhan seluruh komponen. Ekspor Barang

dan Jasa merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,09 persen,

diikuti oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 6,91 persen, dan Komponen PMTB sebesar 6,15 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan melakukan beberapa upaya dalam

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain memberikan rekomendasi terkait

fasilitas perpajakan, melakukan koordinasi tax allowance, serta memberikan rekomendasi di

bidang ekonomi daerah dan sektor riil.

Selain itu upaya menjaga laju inflasi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan telah melakukan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2017

sebagai pedoman pelaksanaan program pengendalian inflasi dan melakukan upaya penguatan

dasar hukum, mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian

Inflasi Daerah. Tahun 2017, Inflasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016

namun masih dibawah target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4,3%. Dalam hal perluasan

akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan telah mengkoordinasikan kredit berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar

Rp96,7 Triliun (90,6% dari target Rp107 Triliun).

Dalam upaya mengantisipasi tuntutan output yang direncanakan pada tahun 2017,

Kedeputian I telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) 2017 dengan

memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan

tugas dan fungsi. Renja yang ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan

unit organisasi dan sekaligus menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja. Hasil evaluasi atas

kinerja Deputi I tergambar pada Laporan Kinerja (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Makro dan Keuangan.


3

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicantumkan

bahwa Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan unsur pelaksana

tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Bidang Ekonomi Makro dan

Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan secara struktural membantu

pekerjaan dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan

tugas pokoknya adalah “Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan”. dan menjalankan fungsinya untuk:

1. Melakukan koordinasi, dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang ekonomi makro dan keuangan;

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang

ekonomi makro dan keuangan;

3. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan

keuangan; dan

4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Makro dan Keuangan membawahi 5 (lima) lima unit Eselon II yang terdiri dari:

1. Asisten Deputi Fiskal;

2. Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran;

3. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil;

4. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

5. Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, unit organisasi Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari : satu pejabat eselon I, empat pejabat eselon II, sebelas pejabat

eselon III, dua puluh pejabat eselon IV, dan sepuluh pelaksana. Meskipun belum seluruh bagan

organisasi terisi dengan pegawai organik, sumberdaya yang ada berupaya memenuhi

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan optimal serta dengan merekrut pegawai tidak

tetap dengan jumlah tiga puluh tiga orang.


4

Bagan 1Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan

Bagan 2

Latar Belakang Pendidikan Pegawai

11%

53%

21%

13% 2%

S3 = 5 Orang

S2 = 25 Orang

S1 = 10 Orang

D3 = 6 Orang

SMA = 1 Orang

Jumlah = 47 orang PNS

DEPUTIBIDANG KOORDINASI EKONOMI

MAKRO DAN KEUANGAN

Asisten DeputiFiskal

Asisten DeputiMoneter dan Neraca

Pembayaran

Asisten DeputiPengembangan EkonomiDaerah dan Sektor Riil

Asisten DeputiPasar Modal dan

Lembaga Keuangan

Asisten DeputiBadan Usaha Milik

Negara

BidangPenerimaan

Negara

BidangProgram danTata Kelola

BidangPengeluaran

Negaradan Pembiayaan

BidangMoneter

BidangNeraca

Pembayaran

BidangPengembangan

Ekonomi Daerah

BidangSektor Riil

BidangPasar Modal dan

LembagaKeuangan Bukan

BidangPerbankan

BidangBUMN Industri

BidangBUMN Usaha Jasa

Kelompok JabatanFungsional


5

Dengan keterbatasan dukungan sumberdaya, peralatan dan ruang yang ada, unit

organisasi juga berupaya memaksimalkan penggunaannya. Meskipun terdapat keterbatasan

ruang, kegiatan rapat dan pembahasan koordinasi, sinkronisasi, maupun pengendalian

kebijakan diutamakan dilakukan di dalam Lingkungan Kantor Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, adapun rapat-rapat di luar kantor dilakukan apabila ruang dan tempat rapat

yang tersedia sudah benar-benar tidak memungkinkan lagi (penuh terpakai oleh jadwal rapat

unit kerja lainnya).

Dengan keterbatasan dukungan sumberdaya, peralatan dan ruang yang ada, unit

organisasi juga berupaya memaksimalkan penggunaannya. Meskipun terdapat keterbatasan

ruang, kegiatan rapat dan pembahasan koordinasi, sinkronisasi, maupun pengendalian

kebijakan diutamakan dilakukan di dalam Lingkungan Kantor Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, adapun rapat-rapat di luar kantor dilakukan apabila ruang dan tempat rapat

yang tersedia sudah benar-benar tidak memungkinkan lagi (penuh terpakai oleh jadwal rapat

unit kerja lainnya).

C. ASPEK STRATEGIS

Dalam rangka mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Makro dan Keuangan menuangkannya kedalam Perjanjian Kinerja dengan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian sebagai bentuk tanggung jawab keberhasilan maupun kegagalan dalam

pencapaian target kinerja.

Sasaran strategis yang ingin dicapai melalui perencanaan strategis di Bidang Ekonomi

Makro dan Keuangan adalah :

1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan

keuangan.

2. Mewujudkan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan

keuangan.

3. Mewujudkan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan

Keuangan dalam mewujudkan sasaran stategis di atas dituangkan dalam :

1. Presentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

2. Presentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro

dan keuangan.

3. Tercapainya target penyaluran kredit berpenjamin atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).


6

Adapun peran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dalam rangka

berkontribusi memenuhi harapan stakeholder adalah:

1. Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Ekonomi

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi koordinasi pengendalian inflasi ditempuh oleh

dua tim yaitu Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) yang menangani isu inflasi

sektoral dan Kelompok Kerja Nasional Tim pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID)

yang menjadi pembina dari TPID serta menangani isu-isu inflasi yang terjadi di daerah.

Pada tahun 2017 Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim

Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Dengan telah diterbitkannya Keppres tersebut maka

tim pengendalian inflasi yang sebelumnya terdiri dari TPI, Pokjanas TPID, dan TPID dilebur

menjadi Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi

Pusat (TPIP), TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota. TPIP diketuai Menko Perekonomian

dengan Wakil I Gubernur Bank Indonesia, Wakil II Menteri Keuangan, dan Wakil III

Menteri Dalam Negeri serta beranggotakan sembilan pimpinan Kementerian/Lembaga,

yaitu: Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM,

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan

Umum Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet dan Kapolri. Dalam pelaksanaan tugasnya,

TPIP dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja) yang diatur dalam Kepmenko No.

148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim

Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Adapun anggota sekretariat dan pokja terdiri dari:

1) Sekretariat, diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan,

Kemenko Perekonomian dengan wakil Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

dan anggota lima Pejabat Eselon II dan III K/L anggota TPIP.

2) Pokja Pusat, diketuai oleh Kepala BKF dengan wakil Kepala Departemen DKEM, BI dan

beranggotakan 30 Pejabat Eselon I, II, dan III K/L anggota TPIP.

3) Pokja Daerah, diketuai oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dengan

wakil Kepala Departemen DKEM - BI dan beranggotakan sembilan Pejabat Eselon I, II,

dan III K/L anggota TPIP.

Pembentukan TPID diatur lebih lanjut dalam Kepmendagri Nomor 500-8135 Tahun 2017,

adapun Struktur TPID sesuai dengan Keppres terdiri dari:

1) TPID Provinsi di ketuai Gubernur dengan Sekda sebagai pelaksana harian. Wakil ketua

adalah Kepala KPW BI dan anggota dari kepala dinas terkait.

2) TPID Kabupaten/Kota di ketuai Walikota/Bupati dengan Sekda sebagai pelaksana

harian. Wakil ketua adalah Pejabat KPW BI dan anggota dari kepala dinas terkait.


7

Mekanisme dan tata kerja TPIN diatur dalam Permenko No. 10 Tahun 2017 tentang

Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Prov/Kab/Kota. Dimana didalamnya diatur forum-

forum koordinasi, evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan kepada TPID, penyusunan

laporan dan SOP.

Hingga akhir tahun 2017 telah terbentuk 527 TPID yang terdiri dari 34 TPID Provinsi dan

397 TPID Kabupaten/Kota. Penguatan kelembagaan diperlukan guna mendukung

perkembangan jumlah TPID yang cukup signifikan melalui penguatan kapasitas serta

koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kebijakan di tingkat pusat. Di tingkat

pusat penguatan koordinasi diperlukan untuk mencapai sasaran inflasi yang telah

ditetapkan (target 2017 3,5±1%).

2. Dalam Rangka Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Deputi I

mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga teknis terkait pelaksanaan evaluasi

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 stdtd PP No. 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas

Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau

di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance). Fasilitas dalam upaya memberikan

kemudahan dan fasilitas bagi investor dalam memperluas cakupan komoditas dan

jangkauan pengembangan wilayah, pemerataan pertumbuhan antara daerah jawa dan

di luar Jawa, serta penyerapan tenaga kerja. Evaluasi juga ditujukan untuk

mengeluarkan atau membatalkan pemberian fasilitas pada komoditi yang tidak perlu

lagi diproteksi.

Tax Holiday merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam

rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta mengatasi permasalahan

struktural perekonomian. Tax Holiday merupakan fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan Badan. Pemberian Fasilitas ini diharapkan dapat mendorong penanaman

modal asing dan penanaman modal dalam negeri di industri yang memiliki keterkaitan

yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, serta memperkenalkan

teknologi baru yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Upaya ini

sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah untuk menjaga iklim investasi dunia usaha

ditengah langkah-langkah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil dalam upaya menjaga pertumbuhan

ekonomi dilakukan dengan pendekatan secara sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral

dimaksudkan untuk mengetahui key driver dari pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan

pendekatan spasial untuk mengetahui karakteristik antardaerah maupun kawasan.


8

Asessment dan update perkembangan dan permasalahan terkait ekonomi daerah dan sektor

riil secara berkala ditujukan sebagai referensi pimpinan di Kemenko Perekonomian.

Pemantauan (Surveilance) pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil dilakukan

melalui laporan analisis sektoral dan analisis spasial dan Pengembangan Model Proyeksi

Pertumbuhan Ekonomi (Top Down dan Bottom Up).

Pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil juga dilakukan melalui pengembangan

skema pembiayaan yang inovatif, yaitu : Sistem Pembiayaan Pusat Logistik Berikat (PLB)

- Sistem Resi Gudang (SRG); Pengembangan Kontrakm Investasi Kolektif Dana Investasi

Real Estate (KIK DIRE) melalui pemberian insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB); Pengembangan Skema Pembiayaan Gotong Royong (Kombinasi

Surat Utang Perpetual dengan KIK DIRE/Dinfra); Pengembangan Obligasi Daerah;

Pinjaman Daerah, Pemberdayaan Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT); dan penyelesaian

dan penyempurnaan peraturan dan perundangan yang terkait dengan Hubungan Keuangan

Pusat dan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD).

Upaya untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang dijalankan oleh usaha mikro,

kecil, dan menengah, dilakukan melalui rekomendasi kepada Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) untuk memberi arahan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

KUR Sektoral kepada 11 (sebelas) Menteri dan 2 (dua) Kepala Badan (Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM,

Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan

Informatika, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta Badan Ekonomi Kreatif.

Selaku Sekretaris Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), Deputi I

mengkoordinasikan proses pemberian persetujuan PKLN dan menyampaikan

rekomendasi persetujuan kepada Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan PKLN (Menko

Perekonomian). Rekomendasi ditujukan atas perusahaan-perusahaan Swasta yang

mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Tahun 2017 rekomendasi persetujuan

terutama ditujukan untuk investor yang menanamkan investasinya di sektor kelistrikan

guna mendukung program pemerintah dalam menyediakan listrik 35.000 MW dimana


9

produknya dijual dan disalurkan kepada masyarakat melalui PT. PLN (Persero) dalam

skema Independent Power Producer (IPP).

3. Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan dan Mengurangi Kemiskinan

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah

menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan Presiden Nomor 82

tahun 2016 diterbitkan sebagai dasar penetapan SNKI. Strategi ini dimaksudkan sebagai

pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu. Implementasi

SNKI yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase

jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga

keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019. Dewan

Nasional Keuangan Inklusif diketuai oleh Presiden dan diketuai secara harian oleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas Dewan Nasional dibantu oleh

Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari 7 (tujuh) Pokja, yaitu: Pokja Edukasi Keuangan;

Pokja Hak Properti Masyarakat; Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; Pokja Perlindungan

Konsumen; Pokja Kebijakan dan regulasi; dan Pokja Infrastruktur Teknologi Informasi

Keuangan. Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat ditetapkan melalui

Keputusan Ketua Harian Dewan Nasional Nomor 93 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja

dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang ditetapkan tanggal 20

Juli 2017. Sedangkan mekanisme dan tata kerja Dewan Nasional diatur dalam Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2017 tentang Mekanisme

dan Tata Kerja DNKI yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2017.

D. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setidaknya terdapat isu strategis yang

menjadi bagian dari koordinasi Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan tambahan

lapangan pekerjaan yang cukup bagi angkatan kerja baru yang pada akhirnya akan

mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan. Selain itu tugas yang tidak kalah

pentingnya adalah menjaga dan mengendalikan inflasi tetap rendah guna menjaga tingkat

daya beli masyarakat.


10

Kedua, menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar

optimal dalam memberikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, perlu

dijaga agar penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan tetap tumbuh tinggi namun

dengan tetap menjaga keberlangsungan sektor riil dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Ketiga, mendorong peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam

kontribusi pembangunan di Indonesia dengan melalui penguatan modal BUMN melalui

program penyertaan modal negara dan memfasilitasi BUMN agar mendapatkan sumber dana

yang murah dan jangka panjang sesuai dengan karakteristik pembiyaan infratruktur yang

memang membutuhkan pembiyaan dalam jangka panjang

Keempat, koordinasi dalam meningkatkan arus investasi dengan jalan menjaga iklim

investasi tetap kondusif dan memberikan relaksasi fiskal guna lebih meningkatkan daya saing

investasi.

Kelima, mendorong tumbuhnya UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan

ekonomi Indonesia dengan jalan memberikan dukungan kemudahan akses pembiyaan UMKM

dengan proses yang mudah, cepat dan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Keenam, melakukan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah sehingga salah

satu agenda pembangunan yang tercantum dalam nawacita yakni membangun dari pinggiran

dapat terealisasi dengan baik.


11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tersebut

dalam Rencana Strategis Kementerian serta kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang

akan dihadapi lima tahun kedepan merupakan dasar pertimbangan dalam perumusan Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan dalam mengupayakan terwujudnya sasaran kementerian dan tujuan kementerian di

bidang ekonomi dengan optimal.

A.1 VISI

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan di bidang

ekonomi makro dan keuangan yang efektif dan berkelanjutan”.

Visi unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan disusun untuk

mendukung Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu “Terwujudnya

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan

berkelanjutan”. Visi tersebut merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin

dicapai unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dalam

rangka mewujudkan sasaran program/kegiatan rencana strategis maupun rencana kerja

dalam memberikan dukungan terhadap tujuan kementerian.

Visi Kedeputian tersebut mempunyai makna bahwa koordinasi dan sinkronisasi di bidang

koordinasi ekonomi makro dan keuangan merupakan proses menyatukan pemikiran,

hingga tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan unit organisasi Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Sementara itu pengendalian merupakan bagian

proses koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh setiap pusat

pertanggungjawaban untuk mewujudkan tujuan unit organisasi sesuai rencana yang

dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan berkelanjutan.

Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan

manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di

bidang ekonomi makro dan keuangan.

Efisien memberikan arti menjelaskan bahwakegiatan koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian dilakukan dengan menggunakaan sumber daya secara cermat, akurat

dan optimal serta mengacu kepada kebutuhan organisasi.


12

Transparan dan akuntabel berarti adanya kewajiban pelaporan hasil koordinasi,

sinkronisasi dan pengendalian kepada pihak terkait yang dapat dipertanggung-

jawabkan dengan berlandaskan keterbukaan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus

menerus dan proaktif agar pelaksanaan pembangunan ekonomi dan keuangan yang

dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi makro dan keuangan dapat bersinergi

sehingga pembangunan ekonomi berkesinambungan.

A.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka dibutuhkan tindakan nyata yang

diwujudkan sebagai Misi unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan, yaitu: “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan

keuangan”.

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan dalam mengupayakan/memastikan terlaksananya Misi

Kementerian, yaitu: “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”, yang diwujudkan

melalui koordinasi dan sinkronisasi kinerja lintas sektor di bidang ekonomi makro dan

keuangan. Untuk mencapai kinerja lintas sektor tersebut dengan optimal, maka dibutuhkan

usaha untuk menyatukan pemikiran dan tindakan dari setiap unit organisasi di

Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan.

Sementara pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan

untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian

kinerja sejak dini, sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di

bidang ekonomi makro dan keuangan dapat berjalan dengan optimal, transparan dan

akuntabel. Misi juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam

pelayanan, dukungan manajemen, dan tugas teknis lain untuk mewujudkan tujuan

organisasi kepada unit-unit dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

A.3 TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka tujuan unit organisasi Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan adalah “Terwujudnya kebijakan di Bidang Ekonomi Makro

dan Keuangan yang inklusif dan berkelanjutan melalui koordinasi & sinkronisasi kebijakan

di bidang ekonomi makro dan keuangan, pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang


13

ekonomi makro dan keuangan, perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil

(UMK)”. Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila pelaksanaan kebijakan/program

sektor/lintas sektor di bidang ekonomi makro dan keuangan mempunyai komitmen yang

tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi

kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang ekonomi makro dan

keuangan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dapat diwujudkan, sehingga

pada akhirnya sasaran pembangunan di bidang ekonomi makro dan keuangan yang efektif

dan berkelanjutan dapat tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target

sasaran ekonomi makro dan keuangan, antara lain difokuskan pada target terwujudnya

koordinasi, sinkronisasi kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan serta perluasan

akses pembiayaan bagi UMK. Tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Makro dan Keuangan ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (periode 2015-

2019) dan merupakan bagian integral dari tujuan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian sebagaimana dapat dilihat pada peta strategi (strategy map) yang disusun

dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan yang

dihadapi organisasi kedepan.

Bedasarkan tujuan strategis diatas, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menetapkan Rencana Kerja Tahunan

unit organisaasi yang berisi sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, dan target yang

harus dicapai. Pada pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2017, target tersebut

dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja (Renja) yang ditetapkan untuk setiap

indikator kinerja.

Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam perencanaan kinerja Tahun 2017 adalah:

1. Pertama, Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro

dan Keuangan;

2. Kedua, Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro

dan Keuangan; dan

3. Ketiga, Terwujudnya Perluasaan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pencerminan tingkat capaian Sasaran Strategis

adalah :

1. Pertama, Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

dengan Target 100% (diwujudkan dalam bentuk 10 rekomendasi kebijakan).


14

2. Kedua, Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi

Makro dan Keuangan dengan Target 100% (diwujudkan dalam bentuk 10 rekomendasi

pengendalian pelaksanaan kebijakan) dan

3. Ketiga, Tercapainya Target Penyaluran Kredit Berpenjamin atau Kredit Usaha Rakyat

(KUR).

Rencana Kinerja merupakan penjabaran Rencana Strategis Unit Organisasi Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2015-2019 yang merupakan

perencanaan jangka menengah organisasi yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil

yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan

untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Deputi tersebut mengacu pada Renstra Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015-2019.

B. RENCANA KERJA 2017

Dengan berpedoman pada Renstra dan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja

(Renja), unit organisasi Deputi I telah menyusun Renja Tahun 2017 yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai

sasaran hasil sesuai dengan program induk yang didukung. Renja dirinci menurut indikator

keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, pagu

indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta pelaksanaannya.

Pagu awal anggaran Tahun 2017 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan adalah sebesar Rp.12.300.000.000,- Pada Bulan Mei Tahun 2017 mendapat

tambahan dana yang berasal dari BA BUN untuk menunjang kegiatan Program Prioritas Sistem

Nasional Keuangan Inklusif sebesar Rp.8.000.000.000,- sehingga pagu anggaran keseluruhan

bertambah menjadi sebesar Rp.20.300.000.000. Namun dalam pelaksanaannya kemudian

penghematan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- dan Rp.650.000.000,- sehingga pagu

anggaran 2017 menjadi sebesar Rp.17.650.000.000,-

Untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran pendukung lainnya yang berkaitan dengan

isu strategis, pada tahun 2017 unit organisasi Deputi I melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan:

1. Kegiatan Kebijakan Bidang Fiskal.

2. Kegiatan Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran.


15

3. Kegiatan Kebijakan Bid. Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill.

4. Kegiatan Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Program Kebijakan

Perluasan Akses Pembiayaan Bagi UMK melalui Skema Penyaluran Kredit Berpenjaminan

dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

5. Kegiatan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Negara.

6. Dan Program Prioritas Sistem Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan melakukan penandatangan perjanjian kinerja

dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini tentu saja didukung dengan

perjanjian kinerja yang disusun dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana

berdasarkan tugas dan fungsinya.

Kontrak Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan

langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dengan

target yang telah ditetapkan. IKU yang bersifat cascade dari atasan, indikator dalam kontrak

kinerja individu tertuang dalam laporan kinerja bulanan pegawai.

Penetapan Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah

untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi tugas;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pencapaian sasaran strategis unit organisasi Deputi I diukur dengan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dimana penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan

yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan


16

target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama

tingkat eselon I.

Rencana Kinerja Tahun 2017 Deputi I sebagaimana yang telah dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2Perjanjian Kinerja Kedeputian I

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017

Terwujudnya koordinasi dansinkronisasi kebijakan di bidangekonomi makro dan keuangan.

Persentase rekomendasikebijakan di bidang ekonomimakro dan keuangan.

100%(10 Rekomendasi)

Terwujudnya pengendalianpelaksanaan kebijakan di bidangekonomi makro dan keuangan.

Persentase rekomendasipelaksanaan kebijakan di bidangekonomi makro dan keuangan.

100%(10 Rekomendasi)

Terwujudnya perluasan aksespembiayaan bagi Usaha Mikrodan Kecil (UMK).

Tercapainya target penyalurankredit berpenjaminan KreditUsaha Rakyat (KUR).

Rp. 106,6 Triliun

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian I Tahun 2017 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2017

dengan realisasinya. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian

penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan

membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU.

Formula penghitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

Capaian IKU(kinerja) = Realisasi × 100%Target

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 3Indeks Capaian IKU

Hijau Kuning Merah

100 ≤ X ≤ 120(memenuhi ekspektasi)

80 ≤ X < 100(belum memenuhi

ekspektasi)

X < 80%(tidak memenuhi

ekspektasi)


17

Prinsip pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi I adalah sebagai berikut :

1. Unit Organisasi Deputi I merupakan bagian integral dari Organisasi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Deputi I menjabarkan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dalam Sasaran Program yang menghasilkan output rekomendasi

kebijakan yang diharapkan memiliki dampak luas.

3. Rekomendasi menjadi indikator kinerja Deputi bila: Menko Perekonomian

mendisposisikan agar rekomendasi diteruskan kepada Presiden, Wakil Presiden,

Menteri, Kepala Lembaga terkait dan atau Sidang Kabinet; Menko Perekonomian

mendisposisikan agar rekomendasi diteruskan menjadi produk Perundangan-

undangan, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri; dan/atau Hasil koordinasi

Deputi ditindaklanjuti oleh pejabat setingkat diinstansi terkait.

Tabel 4Perhitungan Manual IKU Kedeputian I

Manual PerhitunganIKU 1

Definisi

:

:

Peresentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro danKeuangan

Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidangekonomi makro dan keuangan dengan Kementerian/Lembaga yangmenghasilkan rekomendasi yang dikoordinasi dan disinkronisasioleh deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Satuan : %Teknik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang

ekonomi makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target,rekomendasi yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh deputiBidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

RealisasiX 100 %

Target

Sifat Data IKU : MaksimisasiSumber Data : Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran,

Keasdepan Pengembangan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, KeasdepanPasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan Badan UsahaMilik Negara

Periode Data IKU : Semesteran


18


Definisi

:

:

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaankebijakan di bidang ekonomi makro dan keuanganImplementasi fungsi pengendalian di bidang ekonomi makro dankeuangan oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkanrekomendasi dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan

Satuan %Teknik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang

ekonomi makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target,rekomendasi dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan

RealisasiX 100 %

Target

Sifat Data IKU : MaksimisasiSumber Data : Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran,

Keasdepan Pengembangan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, KeasdepanPasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan Badan UsahaMilik Negara



Definisi

:

:

Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit UsahaRakyat/KUR

Implementasi Penyaluran Pagu Kredit Berpenjaminan KUR

Satuan : %

Teknik Menghitung : Realisasi Penyaluran dibagi Pagu

Penyaluran X 100%Pagu

Sifat Data IKU : Maximisasi

Sumber Data : Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan


E PENAJAMAN RENCANA STRATEGIS

Pada Tahun 2017, seiring dengan perkembangan peran Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dalam koordinasi perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan bidang

perekonomian, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017


19

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, telah

dilakukan penajaman atas Rencana Strategis Kemenko Perekonomian Tahun 2015 – 2019, yang

sebelumnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 11 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian Tahun 2015-2019.

Penajaman atas Renstra dimaksud dilakukan dengan keterlibatan seluruh unit kerja Eselon

I, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih

relevan dengan hasil yang akan dicapai. Proses penajaman rencana strategis menghasilkan draft

revisi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 dan juga

Renstra Kedeputian, namun demikian, dokumen dimaksud masih perlu mendapatkan

penetapan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelum dapat digunakan dalam

penetapan indikator kinerja.

Perubahan Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

meliputi:

1. Pertumbuhan Investasi melalui: jumlah permohonan izin penanaman modal yang

mengajukan insentif fiskal; menjaga refocusing anggaran prioritas infrastruktur;

pembiayaan infrastruktur oleh BUMN.

2. Stabilitas Harga Pangan melalui: realisasi inflasi kelompok VF 4% dan realisasi inflasi

kelompok AP 4,3%.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill yang Optimal melalui: persentase

pertumbuhan ekonomi spasial dan tingkat pertumbuhan PMTB Nasional.

4. Stabilitas Sektor Keuangan melalui: persentase realisasi KUR dan persentase inklusi

keuangan.


20

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan


21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENDEKATAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selama tahun 2017, pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan yang dilakukan oleh Deputi I telah

menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan, baik berupa rancangan peraturan

perundang-undangan, maupun keputusan strategis lainnya, serta peraturan teknis

Kementerian/Lembaga. Target berupa hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan ini pada tahun 2017 ditetapkan sebagai

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kedeputian I, dengan target-target yang telah

diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam penyajian analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahun 2017 ini, hasil

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi makro dan

keuangan tersebut, berupa rekomendasi kebijakan, diklasifikasikan untuk mendukung

outcome/impact yang diharapkan sesuai dengan 4 Sasaran Strategis yang dirumuskan

dalam Penajaman Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan, yang meliputi: Pertumbuhan Investasi, Stabilitas Inflasi Kelompok Harga Pangan

Bergejolak dan Kelompok Harga Pangan yang diatur Pemerintah, Stabilitas Sektor Keuangan,

serta Mendoong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill yang Optimal.

Bagan 3

Penajaman Rencana Strategis

SS Penajaman Renstra

SS.1Pertumbuhan

Investasi

SS.2 Stabilitas inflasikelompok harga

pangan bergejolakdan kelompok

Harga yang diaturPemerintah

SS.3 StabilitasSektor Keuangan

SS.4Mendorong

PertumbuhanEkonomi Daerah dan

Sektor RIil yangoptimal

JumlahPeraturan terkait

PertumbuhanInvestasi

(KeputusanStrategis Baru)

Jumlah Peraturanterkait Stabilitasinflasi kelompok

harga pangan(Keputusan

Strategis Baru)

Jumlah Peraturanterkait StabilitasSektor Keuangan

(KeputusanStrategis Baru)

Jumlah Peraturanterkait PertumbuhanEkonomi Daerah dan

Sektor RIil yangoptimal (Keputusan

Strategis Baru)

PK SS.1Terwujudnya

koordinasi dansinkronisasikebijakan di

bidang ekonomimakro dankeuangan

Perjanjian Kinerja 2017


22

JumlahPeraturan terkait

PertumbuhanInvestasi

(KeputusanStrategis Revisi)

Jumlah Peraturanterkait Stabilitasinflasi kelompok

harga pangan(Keputusan

Strategis Revisi)

Jumlah Peraturanterkait daya saingStabilitas Sektor

Keuangan(Keputusan

Strategis Revisi)

Jumlah Peraturanterkait PertumbuhanEkonomi Daerah dan

Sektor RIil yangoptimal (Keputusan

Strategis Revisi)

PK SS.2Terwujudnyapengendalianpelaksanaankebijakan di

bidang ekonomimakro dankeuangan

JumlahPeraturan terkaitperluasan akses

pembiayaan bagiUsaha Mikrodan Kecil ygmendukung

SS. 1

Jumlah Peraturanterkait perluasanakses pembiayaanbagi Usaha Mikro

dan Kecil ygmendukung SS. 2


dan Kecil ygmendukung

SS. 3


dan Kecil ygmendukung

SS. 3

PK. SS.3Terwujudnya

perluasan aksespembiayaan bagiUsaha Mikro dan

Kecil (UMK).

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Makro dan Keuangan Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

(rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam

Penetapan Kinerja Kedeputian I Tahun 2017. Tingkat capaian kinerja Kedeputian I Tahun

2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5Capaian Kinerja Kedeputian I

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dankeuangan

Indikator KinerjaTarget Realisasi Kinerja

Persentase rekomendasi kebijakan dibidang ekonomi makro dan keuangan

100% 140% 140%

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dankeuangan

Indikator KinerjaTarget Realisasi Kinerja

Persentase rekomendasi pelaksanaankebijakan di bidang ekonomi makro dankeuangan

100% 160% 160%


23

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).Indikator Kinerja

Target Realisasi Kinerja

Tercapainya target penyaluran kreditberpenjaminan Kredit Usaha Rakyat(KUR).

Rp. 106,6Triliun

Rp. 96,7Triliun

90,7%

Rata-Rata Capaian Kinerja 130,23%

Presentase rencana realisasi untuk Sasaran Strategis 1 dan 2 masing-masing adalah 100%,

sedangkan Sasaran Strategis ketiga adalah tercapainya realisasi KUR sebesar Rp106,6 triliun.

Berdasarkan realisasi, capaian indikator pertama adalah 140% dan indikator kedua 160%,

sedangkan indikator ketiga adalah 90,7%. Dengan demikian capaian rata-rata atas indikator

kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 130,23% merupakan rata-rata penjumlahan dari

masing-masing indikator kinerja dibagi tiga. Dengan demikian status kinerja Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan untuk sasaran strategis 1, 2 dan 3 berwarna hijau,

sebagaimana telah dijabarkan pada tabel di atas.

B.1 Pertumbuhan Investasi (Sasaran Strategis 1)

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik,

hal ini ditunjukkan dengan tren positif perkembangan investasi di Indonesia pada

kuartal pertama dan kedua pada tahun 2017. Dari tahun ke tahun perkembangan

investasi di Indonesia tak lepas dari peranan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk

dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang dirasakan masih kurang jika

hanya dari modal dalam negeri. Mengingat pentingnya PMA, pemerintah telah

berupaya untuk dapat menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan

modalnya di Indonesia, melalui paket-paket kebijakan ekonomi yang mendorong

kenaikan investasi. Melalui paket kebijakan tersebut, pemerintah mengupayakan

reformasi birokrasi dan menerbitkan peraturan yang memberi kemudahan perijinan

investasi.

Hal tersebut diatas menuntut Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mempercepat

dan memberi kemudahan bagi investasi. Melalui rapat sinkronisasi, koordinasi dan

fasilitasi, Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menghasilkan

rekomendasi kebijakan yang memiliki dampak/outcome pada tingkat: jumlah

permohonan izin dan penanaman modal yang mengajukan insentif fiskal, menjaga dan


24

refocusing anggaran prioritas infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur oleh

BUMN.

Capaian Kinerja Indikator Utama

Dalam upaya mendukung Sasaran Strategis Pertumbuhan Investasi, Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan melaksanakan rapat-rapat sinkronisasi,

koordinasi dan pengendalian kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2017 serta

menghasilkan rekomendasi yang memiliki dampak/outcome yang luas bagi

stakeholder.

SS1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro

dan Keuangan.

Telah dihasilkan 11 rekomendasi kebijakan dalam bentuk Peraturan/Keputusan

Strategis Baru, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan

atau Dianggap Sebagai Penghasilan tanggal 11 September 2017.

Bahwa setelah program pengampunan pajak berakhir perlu diikuti dengan

penegakan hukum di bidang perpajakan. Penegakan hukum tersebut dilakukan

terhadap Wajib Pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak namun

tidak memenuhi ketentuan pengungkapan harta dan/atau pengalihan dan

investasi harta ke dalam wilayah NKRI, dan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti

program pengampunan pajak dalam hal Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

menemukan data dan/atau informasi terkait harta yang tidak atau kurang

dilaporkan dalam SPT PPh. Atas harta yang belum diungkap dalam surat

pernyataan terkait dengan program pengampunan pajak, tidak atau kurang

dilaporkan dalam SPT PPh, Harta Bersih tambahan yang tidak dialihkan ke dalam

wilayah NKRI, dan Harta Bersih tambahan yang dialihkan ke luar wilayah NKRI,

akan diperlakukan atau dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/ atau informasi

tersebut dan akan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan serta ditambah sanksi

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum tersebut perlu untuk dibentuk

peraturan yang penyusunannya memerlukan koordinasi dan sinkronisasi oleh


25

Kemenko Perekonomian dengan memperhatikan substansi dan lintas sektor yang

terkait.

Capaian Kinerja Outcome/Dampak Kebijakan

Penerapan penegakan hukum kepada seluruh Wajib Pajak yang tidak mengikuti

program pengampunan pajak dalam hal DJP menemukan data dan/atau informasi

terkait harta yang tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh, maupun terhadap

Wajib Pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak namun tidak

memenuhi ketentuan pengungkapan harta dan/atau pengalihan dan investasi

harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan

demikian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 lebih lanjut akan

memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian berupa perluasan basis

pajak dan peningkatan penerimaan perpajakan.

2. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Sekretaris Negara No.S-261/

M.EKON/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Rancangan Peraturan

Presiden tentang Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan.

Bahwa peran penerimaan perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) sangatlah besar. Pada APBN Tahun 2017 penerimaan perpajakan

mencapai 85,6% dari total pendapatan negara sementara target kontribusi

penerimaan pajak pada APBN 2018 adalah sebesar 85,42% dari total pendapatan

negara. Besarnya peran penerimaan pajak tersebut saat ini dihadapi dengan kondisi

coretax sistem DJP yang belum terintegrasi dan hanya terbatas untuk fungsi

pencatatan. Sistem masih menggunakan teknologi tahun 2002 sehingga tidak dapat

dijalankan pada infrastruktur baru dan semakin berkurang jumlahnya karena

banyak server yang mengalami kerusakan. Selain itu pemungutan pajak dalam

waktu mendatang pun akan dihadapkan pada peningkatan beban data yang

dikelola dan adanya perubahan-perubahan konsep bisnis seperti digital economy,

serta adanya komitmen Indonesia untuk bergabung dengan Automatic Exchange of

Information-AEoI (Pertukaran Informasi Secara Otomatis). Berkenaan dengan hal-

hal tersebut, dibutuhkan sistem administrasi perpajakan baru yang berkelas dunia

dan sudah teruji dalam waktu segera.


Penerbitan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembaharuan Sistem

Administrasi Perpajakan. Melalui penerbitan R-Perpres tersebut diharapkan dapat

segera dilaksanakan pengadaan sistem administrasi perpajakan baru dengan

tujuan antara lain memperkuat posisi Indonesia terhadap persaingan global dengan


26

hadirnya suatu sistem administrasi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel

serta peningkatan kepercayaan publik, nilai competitiveness Indonesia dapat

meningkat dalam kancah persaingan ekonomi regional dan global, dan

keberlangsungan sistem penerimaan negara dalam rangka mendukung

pembiayaan pembangunan perekonomian demi terwujudnya kemandirian

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pada awal 2017, Pemerintah menerbitkan kebijakan baru terkait kegiatan pada

hulu migas, yaitu kontrak bagi hasil migas dengan skema gross split latar belakang

munculnya kebijakan tersebut antara lain:

1) Produksi dan cadangan migas Indonesia yang semakin menurun drastis.

2) Nilai impor minyak yang tinggi, karena produksi migas Indonesia tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3) Kegiatan eksplorasi migas di Indonesia menurun, yang berimbas pada

penurunan produksi migas.

4) Kompetitor (negara lain) semakin atraktif dalam memberikan insentif di sektor

hulu migas.

5) Kebijakan sebelumnya (cost recovery) sering menimbulkan dispute antara

Pemerintah dengan KKKS.

6) Biaya cost recovery yang ditanggung Pemerintah semakin membengkak.

7) Secara garis besar bahwa perubahan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan produksi migas Indonesia dan meminimalkan beban pemerintah

melalui cost recovery. Namun ketika awal peluncurannya, kebijakan tersebut

belum berhasil meningkatkan minat investor untuk bereksplorasi di kegiatan

hulu migas Indonesia. Hal ini dikarenakan investor menunggu kepastian

mengenai aturan hukum di bidang perpajakannya. Atas dasar tersebut,

kemudian pemerintah menyusun aturan perpajakan kontrak bagi hasil migas

skema gross split, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.


Dengan adanya aturan yang jelas mengenai Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, diharapkan kegiatan

eksplorasi migas di Indonesia semakin bergairah. Mengurangi dispute antara

Pemerintah dengan KKKS sebagaimana yang sering terjadi pada regime PSC


27

sebelumnya (Cost Recovery). Meminimalkan beban cost recovery yang ditanggung

oleh Pemerintah, karena dalam skema Gross Split, seluruh biaya eksplorasi dan

eksploitasi menjadi tanggung jawab KKKS tanpa dapat dikembalikan (reimburse)

kepada Pemerintah.

4. Surat Menko Perekonomian No:S-63/M.EKON/03/2017 perihal Pinjaman

Komersial Luar Negeri (PKLN) PT Bhumi Jati Power (BJP) (Base Loan), tanggal 23

Maret 2017.

5. Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Tim PKLN No:S-104/M.EKON/05/2017

perihal Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) PT Shenhua Guohua Lion Power

Indonesia, tanggal 10 Mei 2017.


Komersial Luar Negeri (PKLN) PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), tanggal 10

Nov 2017.


Komersial Luar Negeri (PKLN) PT Jasa Marga (Persero), tanggal 20 November

2017.

Sejalan dengan peran BUMN sebagai agent of development, BUMN mendapatkan

penugasan dari Pemerintah untuk menjalankan program prioritas seperti

pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan amanat penugasan tersebut

BUMN melaksanakannya secara mandiri maupun bersama mitra dari swasta.

Pinjaman komersial luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber

pembiayaan dalam pelaksanaan penugasan tersebut. Sesuai dengan Keppres

39/1991 Tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN),

Menko Perekonomian selaku Ketua Tim PKLN berwenang memberikan persetujuan

PKLN BUMN maupun mitra BUMN yang digunakan dalam rangka proyek

pembangunan.


Surat persetujuan PKLN diberikan setelah melalui proses assesment terkait

kelayakan proyek pembangunan, kemampuan membayar dan mitigasi risiko.

Persetujuan PKLN dapat menambah penerapan prinsip kehati-hatian dalam

perolehan PKLN. Dengan adanya persetujuan PKLN, diharapkan BUMN maupun

mitra BUMN dapat segera mencapai financial close untuk keperluan pendanaan

proyek pembangunan.


28

8. PP Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik

Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana

Multigriya Finansial.


Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia.


Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi

Infrastruktur.


Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api

Indonesia.

Salah satu tujuan pembinaan dan pengembangan BUMN adalah meningkatkan

peran BUMN dalam pembangunan untuk pelayanan publik. Guna mendukung hal

tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan penambahan

penyertaan modal negara (PMN) dari APBN dalam rangka memperkuat struktur

permodalan BUMN. Peningkatan struktur permodalan akan diikuti oleh kapasitas

usaha sehingga peran agent of development BUMN dapat dijalankan lebih baik.


1) Meningkatnya kapasitas usaha BUMN sehingga dapat lebih berpartisipasi

dalam kegiatan pembangunan.

2) Meningkatkan kemampuan daya ungkit (leveraging) BUMN dalam

memperoleh sumber pendanaan eksternal.

SS2. Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan

Keuangan.

Telah dihasilkan 7 rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam bentuk

Peraturan/Keputusan Strategis Revisi, antara lain:

1. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah

Tertentu (revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016).

Bahwa ketentuan mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di

bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak


29

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau

di Daerah-daerah Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-

bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Berdasarkan Pasal 6

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa ketentuan

pemberian fasilitas dievaluasi dalam jangka waktu 2 tahun sejak Peraturan

Pemerintah diundangkan. Adapaun evaluasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan

oleh Menko Perekonomian.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dan untuk lebih mendorong berkembangnya

sektor usaha dalam rangka lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

memberikan kepastian hukum guna perbaikan iklim usaha yang lebih kondusif

bagi kegiatan penanaman modal langsung di bidang-bidang usaha tertentu dan/

atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala

nasional, serta untuk pemerataan dan percepatan pembangunan bagi bidang-

bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, perlu mengganti

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan

untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-

daerah Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha

Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.


Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan terciptanya

peningkatan jumlah investasi di Indonesia dan peningkatan daya saing dalam

negeri melalui perbaikan regulasi, termasuk perbaikan dalam penentuan bidang

usaha yang dapat diberikan fasilitas sesuai dengan roadmap pengembangan

industri dan/atau sektor usaha lainnya dalam skala nasional, perbaikan penetapan

kriteria/persyaratan pengajuan permohonan fasilitas, maupun perbaikan prosedur

penyelesaian permohonan fasilitas yang lebih efektif dan efisien.

2. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Cukai Pada Industri

Hasil Tembakau.

Industri hasil tembakau (rokok) memiliki peranan yang signifikan dalam

menggerakkan roda ekonomi nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja

maupun kontribusi terhadap penerimaan negara. Mengingat luasnya keterkaitan


30

industri rokok, perumusan kebijakan industri tembakau setidaknya dihadapkan

pada 3 (tiga) aspek penting, yaitu aspek penerimaan negara, aspek kesehatan, dan

aspek industri (dunia usaha).

Ditinjau dari sisi penerimaan negara, struktur tarif cukai terdiri dari 12 lapisan

berdasarkan PMK No.147/PMK.010/2016 stdtd. PMK No.179/PMK.011/2012.

Berdasarkan struktur tersebut, pengenaan tarif cukai pada jenis Sigaret Kretek

Mesin (SKM) di golongan 2B dan rokok mesin SPM di golongan 2A dan 2B

dikenakan tarif cukai yang lebih rendah dibandingkan Sigaret Kretek Tangan (SKT)

di golongan IA.


Penentuan tarif cukai yang didasarkan pada jenis rokok dan jumlah produksi

diharapkan tidak menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menghindari

pengenaan cukai dengan tarif tinggi melalui pembatasan jumlah produksi yang

jauh berbeda dengan kemampuan produksi sebenarnya. Hal tersebut perlu untuk

dipertimbangkan dalam rangka memastikan persaingan usaha yang sehat, yaitu

bahwa pengenaan tarif cukai dengan tarif lebih rendah hanya dikenakan bagi

perusahaan skala kecil yang memiliki kemampuan produksi rokok dengan jumlah

sebenarnya sesuai golongan tersebut. Adapun pertimbangan lainnya yaitu terkait

dengan produktivitas pada industri rokok, yang mana produksi dengan 1 mesin

pada industri rokok SKM dan SPM berbanding lurus dengan 4.500 orang pada

industri rokok SKT.

3. Draft Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan

Presiden Nomor 123 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Dana Alokasi Khusus Fisik.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan desentralisasi fiskal adalah

dengan mengalokasikan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di dalam APBN.

Dalam struktur Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdapat unsur dana

perimbangan, dana perimbangan ditujukkan untuk mengurangi kesenjangan

antara pusat dan daerah. Dana perimbangan terbagi ke dalam Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan

Dana Bagi Hasil dengan pembagian porsi yang wajar antara pusat dan daerah.

Kebijakan Dana Alokasi Umum dalam rangka meminimumkan ketimpangan fiskal

antardaerah, sekaligus memeratakan kemampuan fiskal antar daerah agar setiap

daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan

pembangunan dan pelayanan publik. Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik


31

berperan sebagai komponen belanja negara yang mengarahkan belanja daerahagar

selaras dengan prioritas nasional.

Dalam rangka pedoman penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Keasdepan fiskal

turut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan

Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tentang Petunjuk Teknis Tentang

Dana Alokasi Khusus Fisik.


Rekomendasi terkait pengendalian dana perimbangan diharapkan dapat

mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah sehingga terjadi pemerataaan

pembangunan nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) terbagi dalam 3 jenis

yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi, semua ini dalam rangka

mendukung program prioritas nasional. Diharapkan dengan adanya petunjuk

teknis tentang DAK fisik dapat menjadi pedoman penyaluran DAK Fisik.

4. Jawaban Pemerintah atas Proses Judicial Review PP 72/2016 tentang Perubahan

atas PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara

pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Pemerintah telah menerbitkan PP 72/2016 tentang Perubahan atas PP 44/2005

tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan

Perseroan Terbatas. PP tersebut diterbitkan untuk menyempurnakan sumber

penyertaan dan proses penatausahaan modal negara pada BUMN. Dalam

perkembangannya, sebagian masyarakat menafsirkan bahwa PP 72/2016

bertentangan dengan UU BUMN dan UU Keuangan Negara sehingga mengajukan

gugatan (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 14 Maret 2017.

Salah satu critical point dalam pokok permohonan gugatan adalah ketentuan

terkait pembentukan holding yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Negara

yang berasal dari kekayaan Negara berupa saham milik Negara pada BUMN atau

Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme

APBN. Saham milik negara pada BUMN yang dijadikan penyertaan modal negara

pada BUMN lain akan mengakibatkan BUMN tersebut menjadi anak perusahaan

BUMN. Penggugat memiliki anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadi privatisasi

terselubung bagi BUMN yang telah berubah menjadi anak BUMN dimana

penjualan sahamnya hanya dilakukan melalui RUPS tanpa melalui persetujuan

DPR. Proses judicial review di MA tidak dilakukan melalui persidangan sehingga

jawaban tertulis dari penggugat maupun tergugat menjadi pertimbangan utama

hakim dalam memutus perkara. Pada intinya Pemerintah menjelaskan bahwa


32

penjualan dan/atau privatisasi anak BUMN tersebut tetap memerlukan persetujuan

DPR karena negara memiliki saham dwiwarna.


Jawaban Pemerintah atas proses judicial review telah berhasil meyakinkan hakim

bahwa PP 72/2016 telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku. MA akhirnya

memutuskan untuk menolak gugatan melalui Putusan MA Nomor 21 P/HUM/

2017 tanggal 8 Juni 2017. Dengan ditolaknya proses judicial review PP 72/2016

diharapkan dapat mengakhiri penafsiran yang berbeda di masyarakat. Keberadaan

PP 72/2016 merupakan suatu kebutuhan terutama untuk menyukseskan program

holding BUMN.

5. Kajian Harmonisasi Pengaturan Utang Luar Negeri Swasta.

6. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan kepada Direktur

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko No:S-73D.I.M.EKON/03/2017

tanggal 21 Maret 2017 perihal Masukan Rancangan Perpres tentang PKLN.

7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerimaan Utang Luar Negeri dalam

rangka Proyek Pembangunan.

Kebutuhan pendanaan pembangunan proyek prioritas seperti infrastruktur

diperkirakan mencapai Rp.5.519,4 T selama periode 2015-2019 dimana BUMN

diharapkan memberikan kontribusi sebesar Rp.1.066,2 T. Dengan kebutuhan dana

yang besar, tidak dimungkinkan jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari

internal perusahaan. Pendanaan dari eksternal seperti pinjaman komersial luar

negeri merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang memungkinkan dilihat

dari tawaran term and condition yang lebih kompetitif dan keterbatasan likuiditas

perbankan dalam negeri. Kebijakan PKLN sebagaimana diatur dalam Keppres

59/1972 dan Keppres 39/1991 dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan

terkini dalam berbagai hal sehingga memerlukan perubahan. Kemenko

Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia saat ini sedang

menyusun rancangan peraturan presiden untuk menyempurnakan pengaturan

terkait pinjaman komersial luar negeri.


Penyempurnaan pengaturan terkait pinjaman komersial luar negeri diharapkan

dapat membuat proses bisnis BUMN dalam mencari pendanaan eksternal untuk

pendanaan proyek pembangunan menjadi lebih efisien. Selain itu, penyempurnaan

juga diperlukan agar prinsip kehati-hatian menjadi perhatian utama untuk

memitigasi risiko yang timbul.


33

B.2 Stabilitasi Kelompok Harga Pangan (Sasaran Strategis 2)

Pemerintah besama Bank Indonesia berkomitmen mengembangan Pusat Informasi

Harga Pangan Strategi (PIHPS) Nasional yang diresmikan pada hari Senin, 12 Juni

2017 untuk menjaga inflasi 2017. Peresmian dilakukan oleh Gubernur BI, Menteri

Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan, serta

dihadiri unsur Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas

TPID). Pada tahap awal, data dalam PIHPS Nasional mencakup data harga di pasar

tradisional untuk 10 komoditas pangan dengan 21 varian yang cukup dominan

dikonsumsi masyarakat dan merupakan komoditas yang menjadi sumber inflasi

pangan.

PIHPS Nasional menyediakan informasi harga komoditas pangan strategis secara

harian di 164 pasar tradisional di 82 kota di seluruh Indonesia. Pengembangan PIHPS

Nasional ditujukan untuk memberikan akses informasi harga pangan terkini bagi

masyarakat sekaligus mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. PIHPS

Nasional diharapkan dapat menjaga inflasi 2017 yang terkendali di kisaran 4 persen

plus minus 1 persen. Untuk dapat menjaga Stabilitasi Kelompok Harga Pangan

tersebut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan melaksanakan

fungsi koordinasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan menetapkan kebijakan

yang diarahkan untuk menekan realisasi laju inflasi kelompok VF di kisaran 4%, dan

realisasi inflasi kelompok AF di kisaran 4,3%.


Dalam upaya mendukung Sasaran Strategis Stabilitasi Kelompok Harga Pangan, Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan melaksanakan rapat-rapat

sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan selama tahun 2017 dan telah


stakeholder.


dan Keuangan.



1. Paparan Kondisi Perekonomian Terkini (Dibaharui setiap bulan).

2. Laporan Mingguan surveillance data makro dan artikel isu perekonomian terkini.

3. Analisis atas Indikator Ekonomi Makro: PDB, Neraca Perdagangan, Neraca

Pembayaran, dan Inflasi.


34

Dalam rangka mendukung koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang

ekonomi, pemahaman komprehensif atas kondisi ekonomi terkini maupun outlook

ke depan saat diperlukan. Pemahaman komprehensif tersebut dipenuhi melalui

proses asesmen atas data perekonomian baik makro maupun mikro yang dilakukan

secara berkala.


Hasil asesmen yang dilakukan menjadi bahan masukan bagi pimpinan untuk

memahami kondisi perekonomian terkini. Diharapkan pemahaman atas kondisi

perekonomian terkini dapat mendukung proses pengambilan keputusan serta

sebagai dasara dalam penetapan kebijakan di bidang ekonomi.

4. Arahan presiden terkait pengendalian inflasi baik nasional maupun daerah.

5. Masukan dari daerah terkait kebijakan Pemerintah pusat yang berdampak kepada

inflasi di daerah.

6. Kesepakatan-kesepatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam

upaya pengendalian inflasi nasional.

7. Rakornas Pengendalian Inflasi atau yang sebelumnya disebut dengan Rakornas.

TPID yang merupakan forum tertinggi dalam koordinasi pengendalian inflasi akan

tetap dilaksanakan sebagai bentuk penegasan komitmen Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia untuk mendukung pengendalian inflasi.

Kegiatan yang diinisiasi bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri diselenggarakan pada 27

Juli 2017 di Jakarta dibuka dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik

Indonesia didampingi Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, para

Menteri/Pejabat setingkat Menteri (Menko Maritim, Mendagri, Menkeu, Mentan,

Menteri PUPR, Menteri ESDM, Menhub, Mensesneg, Menteri Ketenagakerjaan,

Meneg BUMN, Menteri PPN, Setkab, Kapolri, Panglima TNI).

Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan penegasan Pemerintah

akan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran inflasi nasional, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan

ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam kegiatan

tersebut, secara tegas Presiden memberikan arahan kepada seluruh pihak.


Arahan-arahan Presiden RI serta kesepatan yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti

oleh baik di tingkat pusat (Kementerian teknis) maupun daerah. Arahan Presiden

dan kesepakatan di tingkat pusat disampaikan oleh Kemenko Perekonomian kepada


35

seluruh intansi terkait untuk menjadi pedoman pelaksanaan program

pengendalian inflasi. Sedangkan arahan Presiden dan kesepakatan yang ditujukan

untuk daerah akan ditindaklanjuti dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah TPID.


Keuangan.



1. Keppres No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

Kegiatan koordinasi pengendalian inflasi diinisiasi sejak tahun 2005 dan terus

berlanjut sampai saat ini oleh dua tim yaitu Tim Pemantauan dan Pengendalian

Inflasi (TPI) yang menangani isu inflasi sektoral dan Kelompok Kerja Nasional Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) yang menjadi pembina dari TPID serta

menangani isu-isu inflasi yang terjadi di daerah. Meskipun kedua tim tersebut

saling berkaitan, namun belum terdapat landasan hukum dan mekanisme

kerjasama yang baku antara TPI dan Pokjanas TPID. Selama ini dasar hukum

pembentukan TPI adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan dan

diperbaharui setiap tahun. Sedangkan Dasar hukum pembentukan Pokjanas TPID

hanya tertuang dalam MoU antara Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan BI

yang berakhir pada April 2017.

Penguatan kelembagaan melalui landasan hukum yang kuat diperlukan guna

mendukung penguatan kapasitas serta koordinasi dalam rangka sinkronisasi

program dan kebijakan di tingkat pusat untuk mencapai sasaran inflasi yang telah

ditetapkan. Selain itu, dasar hukum yang lebih kuat juga dibutuhkan untuk

mendukung kinerja TPID yang hingga akhir 2017 telah mencapai 527 TPID (34

Provinsi dan 493 Kab/Kota) atau 97,23% dari 524 daerah otonom.

High Level Meeting (tingkat Menteri) TPI-Pokjanas TPID tanggal 25 Januari 2017

juga telah mengamanatkan penguatan dasar hukum koordinasi pengendalian

Inflasi menjadi salah satu program kerja TPI dan Pokjanas TPID. Menindaklanjuti

amanat tersebut, Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran (Asdep MNP)

menginisiasi dan mengkoordinasi serangkaian rapat teknis dengan melibatkan

segenap instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,

Kementerian PPN/Bappenas dan BI

Pada tanggal 8 September 2017 ditetapkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017

tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Koordinasi pengendalian inflasi


36

nasional yang sebelumnya terdiri dari Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

(TPI), Pokjanas TPID, dan TPID dilebur menjadi Tim Pengendalian Inflasi Nasional

(TPIN) yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), TPID Provinsi dan

TPID Kabupaten/ Kota.


Dengan telah diterbitkannya Keppres 23/2017 tentang TPIN sebagai dasar hukum

baru koordinasi pengendalian inflasi nasional, maka diharapkan semua pihak, baik

itu di tingkat pusat (pimpinan kementerian/lembaga) dan tingkat daerah

(gubernur/bupati/walikota) semakin peduli dengan pentingnya pencapaian

sasaran inflasi dan menjadikan inflasi sebagai salah satu landasan/pertimbangan

penyusunan kebijakan/program/ kegiatan sektoral dan regional.

Selain itu, TPID Provinsi juga nantinya diharapkan dapat berperan lebih intensif

dalam melakukan pembinaan TPID Kabupaten/Kota di wilayahnya. Pembinaan

yang diharapkan bisa terwujud dalam hal: mendorong pembentukan/penyesuaian

keanggotaan TPID sesuai dengan Keppres TPIN; mendorong kerjasama antar TPID

kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi.

2. Permenko Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata

Kerja TPIP, TPID Prov/Kab/Kota.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23

Tahun 2017 tentang TPIN, selanjutnya adalah serangkaian kegiatan dalam rangka

penyusunan ketentuan/landasan mekanisme dan tata kerja TPIP, TPID Provinsi dan

TPID Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 10 November 2017, ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi

Pusat nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian

Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian

Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota.


Dengan diterbitkannya Permenko No. 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata

Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID/Kab/Kota, diharapkan seluruh kegiatan

koordinasi pengendalian inflasi, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah

dapat lebih terarah, terkoordinasi dan tercipta sinergi untuk mendukung

terciptanya inflasi rendah dan stabil di tingkat daerah serta tercapainya sasaran

Inflasi Nasional.


37

3. Kepmenko No. 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja

dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Dalam rangka menindaklanjuti amanat pasal 3 ayat 5 Keppres No. 23 Tahun 2013

tentang TPIN, selanjutnya dilakukan serangkaian kegiatan dalam rangka

penyusunan landasan penyusunan tugas dan keanggotaan Sekretariat, kelompok

kerja (Pokja) Pusat dan Pokja Daerah.

Pada tanggal 23 Oktober 2017, ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat nomor 148 tahun 2017

tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian

Inflasi Pusat.


Diharapkan dengan telah diterbitkannya Kepmenko Perekonomian No. 148 Tahun

2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim

Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), maka Instansi/lembaga yang terlibat didalamnya

dapat memahami tugas dan kewenangannya dalam koordinasi pengendalian inflasi

nasional. Selain itu, unit eselon I dan anggota yang menjadi bagian dari Sekretariat,

Pokja Pusat dan Pokja Daerah semakin peduli dengan pentingnya pencapaian

sasaran inflasi dan menjadikan inflasi sebagai salah satu landasan/pertimbangan

penyusunan kebijakan/program/kegiatan sektoral.

B.3 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill (Sasaran Strategis 3)

Sepanjang Tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,07% (YoY), meningkat dari

Tahun 2016 sebesar 5,03% yang ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi

(PMTB). Secara sektoral, pertumbuhan ini ditopang oleh beberapa sektor antara lain:

informasi dan telekomunikasi, jasa lainnya, serta transportasi dan pergudangan. Secara

spasial, Pulau Jawa masih memberikan kontribusi terbesar, diikuti Sumatera dan

Kalimantan. Pertumbuhan ini masih cukup tinggi ditengah ketidakpastian

perekonomian global. Untuk mendorong pertumbuhan lebih terdapat beberapa

tantangan yang perlu dihadapi yaitu: Pertama mengoptimalkan pertumbuhan sektor

manufaktur yang berorientasi ekspor. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi di

luar Pulau Jawa melalui diversifikasi ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah dan sektor rill yang optimal, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan telah melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan


38

bidang perekonomian dengan menetapkan kebijakan persentase pertumbuhan

ekonomi spasial dan tingkat pertumbuhan PMBT Nasional.


Dalam upaya mendorong Sasaran Strategis Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sektor

Rill yang Optimal, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan melalui

rapat-rapat sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan yang dilakukan

selama tahun 2017 telah menghasilkan rekomendasi yang memiliki dampak/outcome

yang luas bagi stakeholder.


dan Keuangan.



1. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Percepatan Pinjaman Daerah dalam

rangka Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang semakin tinggi

dan masih relatif terbatasnya kapasitas APBD dalam membiayai infrastruktur

sehingga perlu adanya sumber pembiayaan inovatif bagi Pemda. Arahan Bapak

Presiden RI pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota

Seluruh Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2017 untuk mendukung inovasi

pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dengan mengoptimalkan

pembiayaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses pengajuan/persetujuan/pencairan

pemberian pinjaman melibatkan: Kementerian Dalam Negeri, PT. SMI serta

Kementerian Keuangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1) Proses pengajuan pinjaman daerah kepada PT. SMI selama ini dilakukan secara

berurutan sehingga membutuhkan proses yang panjang dan waktu cukup lama

(dalam beberapa kasus memakan waktu 6 s/d 1 tahun).

2) Belum ada mekanisme formal debotlenecking dalam hal terjadi hambatan/

permasalahan pemberian pinjaman daerah.


Kementerian/Lembaga terkait sepakat untuk mempercepat proses pengajuan

pinjaman daerah dan penyederhanaan persyaratan pemberian pinjaman daerah,

tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.


39

1) Percepatan penerbitan kelengkapan persyaratan Pinjaman Daerah yang harus

dipenuhi Pemda yaitu : “Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri”

(Kemendagri), “Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan” (PT. SMI), diterbitkan

paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan

benar.

2) Adanya Pembagian tugas yang jelas antara Kemenko Bidang Perekonomian,

Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta PT SMI (Persero) dalam percepatan

pelaksanaan Pinjaman Daerah.

3) Dalam Nota Kesepahaman dan PKS ini, peran Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian adalah koordinasi, sinkronisasi dan proses debottlenecking

apabila terjadi hambatan atau permasalahan dalam percepatan pinjaman

daerah, antara lain dalam hal penerbitan Surat Pertimbangan Menteri Dalam

Negeri dan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan melebih 40 hari.

4) Nota Kesepahaman dibuat secara umum dan terbuka. Percepatan pemberian

pinjaman ditujukan tidak hanya untuk Pinjaman Daerah yang disalurkan

melalui lembaga yang diberikan penugasan oleh Pemerintah (PT. SMI), akan

tetapi juga lembaga lainnya.

5) Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama yang telah dirumuskan saat ini

menjelaskan teknis pelaksanaan Percepatan Pinjaman Daerah yang melibatkan

PT. SMI sesuai dengan PMK No.174/2016. Kedepan, dengan draft Nota

Kesepahaman ini, apabila diperlukan, lembaga lain seperti BPD (Bank

Pembangunan Daerah) dapat juga dilibatkan (tentunya dengan PKS tersendiri).

Penandatanganan pinjaman daerah kepada Pemda Kabupaten Halmahera Selatan

dengan jumlah maksimal pinjaman sebesar Rp.150,6 miliar dan Pemda Kabupaten

Tabanan dengan jumlah maksimal pinjaman sebesar Rp.201 milyar. Proses inisiasi

pinjaman daerah kepada PT. SMI (Persero) yang dilakukan oleh Pemkab Halmahera

Selatan telah sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK 174/2016 dan

yang telah disepakati oleh para pihak dalam upaya percepatan pinjaman daerah

yaitu 40 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

2. Rancangan Peraturan Pemerintah Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pendapatan per kapita Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami

kenaikan hampir dua kali lipat, dari USD 1938 tahun 2007 menjadi USD 3605

tahun 2016. Kenaikan ini didorong oleh seluruh sumber pertumbuhan ekonomi,

terutama konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Potensi


40

untuk kenaikan pendapatan perkapita yang lebih besar ada pada investasi. Selama

periode 2007-2011, investasi (PMTB) tumbuh sebesar 8 persen, yang selanjutnya

menurun menjadi 5 persen di periode 2012-2016. Perlambatan investasi selain

disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan menurunnya

harga komoditi ekspor sumber daya alam, juga terhambat oleh beberapa

permasalahan di dalam negeri.

Permasalahan investasi di dalam negeri yang sering disampaikan oleh para

pengusaha antara lain ketersediaan infrastruktur, seperti: jalan, tenaga listrik, dan

pelabuhan. Selain itu juga ketidakpastian hukum dan hambatan birokrasi juga

menjadi salah satu pendorong rendahnya tingkat investasi di Indonesia. Pada

pemerintahan periode 2015-2019, penyelesaian ketiga masalah ini menjadi

prioritas melalui kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan kebijakan

paket deregulasi sejak tahun 2015.

Untuk menyelesaikan hambatan invetasi dan mendorong pemerintah daerah dalam

mengembangkan pembangunan daerah. Maka pemerintah pusat perlu membuat

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan

investasi di Daerah. Pedoman yang dimaksud berbentuk Peraturan Pemerintah.


1) Pertumbuhan Investasi di daerah semakin meningkat.

2) Memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam memberikan insentif

dan kemudahan yang implementatif.

3. Penyelesaian Draft PP Badan Usaha Milik Daerah.

Adanya amanat dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

khususnya pada pasal 331-343 yang mengamanatkan daerah untuk dapat

mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan kebutuhan daerah,

yang mana diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah pada umumnya. Dalam pasal 343 ayat 2 UU 23 tahun 2014

disebutkan bahwa untuk pengaturan lebih lanjut terkait pengelolaan BUMD akan

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pembahasan terkait RPP BUMD sudah dimulai dari awal tahun 2016. Kementerian/

lembaga yang terlibat dalam pembahasan tahun tersebut yaitu Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan

HAM. Dari hasil pembahasan tersebut, masih belum ditemukan kesepakatan dalam

hal, yaitu:

1) Presentase minimal saham Pemerintah Daerah pada BUMD.


41

2) Banyak Pemda yang memiliki saham <51% pada BUMD.

3) Penugasan langsung Pemerintah kepada BUMD.


Pengelolaan BUMD yang lebih baik dan berdampak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah, melalui:

a. Penugasan Pemerintah kepada BUMD

1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/

Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung

perekonomian daerah dan menyelanggarakan fungsi kemanfaatan umum

tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

2) Penugasan untuk kemanfaatan umum tertentu dapat bersifat kewajiban

pelayanan publik/public service obligation (PSO) atau non kewajiban

pelayanan publik (non PSO).

3) Penugasan kepada BUMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah

b. Ketentuan peralihan terhadap Perusahaan Daerah yang Saham Pemerintah

dibawah 51%.

1) Terhadap Perusahaan Daerah yang telah ada dan kepemilikan saham

Pemerintah Daerah dibawah 51% dan akan dijadikan BUMD, maka

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan sahamnya menjadi paling sedikit

51%.

2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak meningkatkan kepemilikan saham

pada Perusahaan Daerah yang kepemilikan sahamnya kurang dari 51%,

maka Perusahaan Daerah tersebut bukan merupakan BUMD.


Keuangan.



1. Peraturan Presiden terkait Pembentukan dan Pengelolaan Dana Investasi Real Estate

dalam Skema KIK melalui Pemberian Insentif Penurunan Tarif BPHTB.

Pemerintah telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI yang salah satunya

berisi “Fasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan

(BPHTB) untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estat (DIRE)”. Adapun pokok-pokok


42

kebijakan Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif BPHTB selama

beberapa tahun melalui:

1) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat dalam Skema

Kontrak Investasi Kolektif Tertentu, yang mengatur pemberian fasilitas Pajak

Penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal 5%

kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE.

2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah yang antara lain

mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah

dan bangunan yang menjadi aset DIRE yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam mendukung implementasi PKE V dan XI, Pemerintah Pusat menerbitkan PP

Nomor 40 tahun 2016 tentang PPh atas Pengalihan Real Estat dalam Skema KIK.

Hingga saat ini, dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menurunkan BPHTB dari

maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE

belum terimplementasikan di dalam peraturan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah disebutkan tariff BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan diatur

lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah. Pada umumnya, Pemerintah Daerah di

dalam Perda menetapkan tarif BPHTB sebesar 5%. Untuk mengubah ketetapan

tersebut Pemerintah Daerah memerlukan pedoman dari pemerintah yang dapat

dijadikan landasan hukum.


Pedoman untuk Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum dalam menerbitkan

peraturan daerah/peraturan kepala daerah terkait pemberian insentif BPHTB

untuk DIRE semula 5% menjadi 1%.

2. Skema pembiayaan alternatif SRG-PLB (commodity financing).

Sebagai landasan melakukan skema pembiayaan alternatif melalui perpaduan

skema SRG dan PLB guna mendorong peran Bank Domestik dalam

mengembangkan SRG dan PLB untuk membantu petani dan importir.


1. Meningkatkan Peran Bank Domestik dalam pembiayaan pembangunan

komoditas tertentu.

2. Bank Domestik dapat menawarkan term and conditions yang menarik bagi

importir dan petani.

3. Nilai komoditas yang berada di gudang dapat menjadi jaminan kredit pada

importir.


43

4. Monitoring atas nilai barang yang menjadi underlying dari SRG, yang menjadi

concern dari Bank domestik dapat dilakukan melalui sistem electronic seal (e-

seal) pada PLB.

3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha

Mikro Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Sebagai landasan melakukan kerjasama dan mendukung Pemberdayaan Hak Atas

Tanah Masyarakat bagi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi daya

Ikan dan

Untuk meningkatkan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Usaha Mikro

dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi daya Ikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


1. Koordinasi penyiapan pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat

bagi usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan;

2. Sosialisasi pelaksanaan program pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi

usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan;

3. Pelaksanaan program pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi usaha

mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan;

4. Kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat meliputi prasertipikasi,

sertipikasi dan pasca sertipikasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing;

5. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi

usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan; dan

6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah

masyarakat bagi usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

B.4 Stabilitas Sektor Keuangan (Sasaran Strategis 4)

Secara sederhana, perekonomian dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor

keuangan dan sektor riil. Sektor keuangan terdiri dari Lembaga keuangan bank dan

Lembaga keuangan bukan bank. Perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank

yaitu pertama, lembaga keuangan bank merupakan lembaga dengan kegiatan

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada

masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan


44

lainnya, sedangkan lembaga keuangan bukan bank kegiatannya difokuskan pada salah

satu kegiatan keuangan saja, misalnya perusahaan leasing menyalurkan dana dalam

bentuk barang modal kepada penyewa. Kedua, lembaga keuangan bank dapat secara

langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan

deposito berjangka, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat secara

langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan

deposito berjangka. Ketiga, lembaga keuangan bank dapat menciptakan uang giral,

sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat menciptakan uang giral.

Sementara sektor riil mengacu pada sektor yang memproduksi barang dan jasa non-

keuangan melalui pemanfaatan faktor produksi. Sektor riil tidak dapat berjalan dengan

baik tanpa adanya sektor keuangan. Dalam kegiatan produksi suatu barang, sektor riil

membutuhkan tambahan modal yang bisa didapat dari sektor keuangan. Pelaku di

sektor riil yaitu perusahaan, rumah tangga dan pemerintah (yang dapat berperan

sebagai produsen dan konsumen).

Dalam rangka menciptakan Stabilitas Sektor Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan telah melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan

pengendalian kebijakan bidang perekonomian dengan menetapkan kebijakan

persentase realisasi KUR dan persentase inklusi keuangan.


Dalam upaya mendorong Sasaran Strategis Stabilitas Sektor Keuangan, Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan melaksanakan rapat-rapat sinkronisasi,

koordinasi dan pengendalian kebijakan yang telah dilakukan selama tahun 2017 dan


stakeholder.


dan Keuangan.



1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2017.

Pedoman Pelaksanaan KUR yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam

mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2017, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM


45

telah menetapkan target penyaluran KUR di sektor produksi sebesar minimal 40%

dari total penyaluran. Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah

dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor

UMKM.

KUR disalurkan pada beberapa sektor yaitu pertanian, perikanan, perdagangan,

industri pengolahan, dan juga kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Manfaat

Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha

seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Dalam rangka

memperbesar penerima manfaat KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

memperluas kriteria calon penerima KUR yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah;

calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri; calon pekerja

magang di luar negeri; anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang

berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia; tenaga kerja

indonesia yang purna bekerja di luar negeri; pekerja yang terkena pemutusan

hubungan kerja; usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan

negara lain, Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan

Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.


1) Meningkatkan dan memperluas penyaluran kepada usaha produktif.

2) Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM.

3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Surat Kebijakan Komite Nomor S-24/D.I.M.EKON/2/2017 tentang Plafon

Penyaluran KUR.

Penyaluran KUR tahun 2016 mencapai Rp.94,4 triliun dari target Rp.100 triliun

dengan rasio NPL sebesar 0,37 %. KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar

yaitu sebesar Rp.65,6 triliun (69,5%), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp.28,6

triliun (30,3%), dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp.177 miliar (0,2%). Komposisi

penyaluran berdasarkan sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor

perdagangan yang mencapai 66%, sektor pertanian dan perkebunan porsinya

sebesar 17%. Hal ini menunjukan bahwa penyaluran di sektor produksi masih

relatif rendah sehingga kurang berdampak terhadap peningkatan produksi barang

dan jasa. Dalam rangka meningkatkan penyaluran KUR di sektor Produksi pada

tahun 2017, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM telah menetapkan target

penyaluran KUR di sektor produksi sebesar minimal 40% dari total penyaluran.


46

Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung

kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM.


1) Tercapainya penyaluran KUR pada sektor Produksi sebesar 40%.

2) Meningkatnya produktivitas barang dan jasa di sektor produksi khususnya

sektor pertanian.

3) Mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi industri.

3. MoU antara Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan dengan Women’s World Bank

pada tanggal 8 Maret 2017.

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan,

pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Peraturan

Presiden Nomor 82 tahun 2016 telah diterbitkan sebagai dasar penetapan Strategi

Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan

instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu.

Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang terpadu diperlukan untuk

mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang

memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75%

(tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan SNKI maka dibentuk Dewan Nasional Keuangan

Inklusif yang diketuai oleh Presiden dan secara harian diketuai oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian. Dewan Nasional bertugas melakukan

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI; mengarahkan langkah-langkah dan

kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Dewan Nasional dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat.

Kelompok kerja keuangan inklusif terdiri dari 7 (tujuh) Pokja yang meliputi: Pokja

Edukasi Keuangan; Pokja Hak Properti Masyarakat; Pokja Fasilitas Intermediasi dan

Saluran Distribusi Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah;

Pokja Perlindungan Konsumen; Pokja Kebijakan dan regulasi; dan Pokja Infrastruktur

Teknologi informasi keuangan. Tugas dan kedudukan Sekretariat secara

administratif berada pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan

secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.


47

Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat dapat melakukan kerjasama dengan

lembaga lain baik lembaga nasional maupun internasional. Sekretariat telah

melakukan kerjasama dengan Women World Banking, salah satu lembaga nirlaba

yang mengabdikan diri kepada perempuan berpenghasilan rendah untuk

mengakses alat dan sumber keuangan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan

kesejahteraan.

Adapun kerjasama yang disepakati adalah: Pemetaan semua kegiatan dan program

terkait keuangan oleh pemerintah Indonesia, sektor swasta dan mitra internasional;

Mengembangkan cetak biru dan/atau peta jalan untuk mencapai inklusi keuangan

75% pada tahun 2019; Memperkuat indikator dan target yang terkait dengan

segmen sasaran utama yang diidentifikasi dalam Strategi Nasional Keuangan

Inklusif, Membantu pengembangan kerangka Monitoring dan Evaluasi untuk

pencapaian indikator dan target yang disepakati; dan Memberikan panduan

tentang pendirian Kantor Sekretariat terkait dengan struktur, peran dan tanggung

jawab dan prosedur operasi standar.


1) Rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan

hambatan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif terkait.

2) Kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan Strategi Nasional

Keuangan Inklusif.

3) Tercapainya target indeks keuangan inklusif tahun 2019 sebesar 75%.

4. Nota Dinas Deputi Kepada Menko Perekonomian Nomor No. 217/D.I.M.EKON/

11/2017 Laporan Rapat Tingkat Eselon I Anggota Komite Nasional Keuangan

Syariah (KNKS) dan Pelaksanaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2017 di

Surabaya, 8-10 November 2017.

Pengembangan ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan arah Presiden yang

menjadi quick wins program pemerintah yang dilakasanakan oleh Kementerian/

Lembaga (1) pembentukan Bank BUMN Syariah berskala besar, dengan mekanisme

holding/merger/ suntikan modal. (2) penetapan paket kebijakan ekonomi terkait

industri halal (dengan salah satunya terkait mekanisme kebijakan pembiayaan

industri halal); (3) reformasi zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui

penetapan Perpres mengenai pemotongan langsung gaji PNS untuk zakat, dan

peningkatan peranan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk

mendukung pembangunan; serta (4) optimalisasi sektor wakaf melalui : 1)

pembentukan Lembaga Keuangan Wakaf Ventura (LKWV), 2) penyaluran wakaf


48

tunai kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS); dan 3) program wakaf

linked Sukuk Negara.

Selain itu pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

melaksanakan kegiatan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2017 di Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 8-10 November 2017. Beberapa

notable points yang diusulkan pada Rapat Anggota KNKS pada acara ISEF tersebut

meliputi:

1) Pembentukan LKWV, meskipun pembentukan LKWV masih memiliki berbagai

permasalahan baik dari segi administratif maupun komitmen permodalan,

diperlukan penelaahan secara lebih lanjut mengenai implikasi keberadaan

LKWV (sekiranya telah dibentuk) terhadap existing Lembaga Keuangan Syariah

yang telah beroperasi disertai potensi sinergitas diantaranya. Selain itu,

diperlukan pendampingan untuk debitur pembiayaan wakaf tunai baik melalui

LKMS dan LKWV.

2) KNKS dapat berpartisipasi aktif ditingkat internasional salah satunya melalui

tindaklanjut usulan kerjasama dari Benin dan Suriname dalam rangka

pengembangan Bank Syariah yang terdapat pada dua negara dimaksud. Selain

itu juga dalam ranah internasional, Indonesia harus konsisten mengupayakan

World Islamic Investment Bank (WIIB) untuk dapat berkantor pusat di Jakarta

mengingat potensi multiplier effect skala ekonomi yang positif bagi Indonesia

sekiranya hal dimaksud dapat untuk terlaksana.

3) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diperlukan penyelesaian

dan dukungan terhadap : 1) persoalan hukum dan kelembagaan BPJPH; 2)

sistem informasi untuk proses sertifikasi dan standardisasi produk halal, serta

3) penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan industri

halal di Indonesia.

4) Sukuk diperlukan optimalisasi peran sukuk sebagai alternatif sumber

pembangunan dan pembiayaan infrastruktur. Mengenai wakaf linked sukuk,

Kemenkeu dan BI akan bekerjasama untuk memperkuat struktur,

pengembangan usulan model, dan penetapan proyek yang akan dibiayai oleh

wakaf linked sukuk negara dimaksud beserta rencana arus kasnya. Namun

demikian, akan ada pengecualian terhadap usulan Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) berkontrak akad sosial dan tanpa kupon.


49

Pengembangan strategi nasional ekonomi dan keuangan syariah memerlukan

adanya komitmen dan political will dari Pemerintah untuk menyusun regulasi

yang diperlukan, disertai penguatan kelembagaan didalamnya. KNKS dapat

berperan aktif dalam mengintegrasikan program-program terkait ekonomi dan

keuangan syariah yang sudah berjalan dari K/L dalam rangka mendorong realisasi

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Strategi nasional

ekonomi dan keuangan syariah perlu dilengkapi dengan timeline agenda kerja

yang jelas, disertai penetapan target tahunan yang terukur, konkrit, dan achievable.

Selain itu, pengembangan instrumen sektor keuangan syariah untuk dapat

senantiasa diselaraskan dengan pengembangan sektor riil

Selain itu perlu diadakan gerakan nasional keuangan syariah untuk memperkuat

peran KNKS berupa dukungan paket kebijakan ekonomi dan mainstreaming

ekonomi dan keuangan syariah dalam program pemerintah. Selain itu, diperlukan

penguatan kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS),

Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS), LKMS, serta peningkatan

mobilisasi dan penyaluran ZISWAF untuk mendukung pertumbuhan

perekonomian dan pengentasan kemiskinan.


1) Meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap

perekonomian nasional.

2) Meningkatkan indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019.


Keuangan.



1. Surat Deputi Nomor: S-19/D.M.EKON/04/2017 perihal Penyampaian Laporan

Forum Koordinasi Pengawasan KUR dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro

dan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Komite

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membentuk Forum

Pengawasan KUR. Forum Pengawasan beranggotakan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (selaku koordinator), Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian,


50

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian

Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa

Keuangan.

Forum Pengawasan dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya

dan/atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

Forum Pengawasan menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib

penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.

Forum Koordinasi Pengawasan KUR menjadi salah satu elemen terpenting dalam

upaya pemerintah untuk memperbaiki skema dan pengelolaan kredit program di

Indonesia, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan rekomendasi Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengolaan KUR, Menteri Keuangan yang

merupakan anggota dari Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui

Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Direktorat Sistem Informasi dan

Transformasi Perbendaharaan telah membangun SIKP secara bertahap.


1) Meningkatkan efektifitas pengawasan pelaksanaan program KUR.

2) Tercapainya ketepatan sasaran subsidi bunga bagi penerima KUR.

2. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran KUR melalui

Monitoring dan Evaluasi Kepada Penyalur yang NPL di atas 5%.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR

yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/

NPL atau Non Performing Financing/NPF), jumlah debitur yang menerima KUR,

dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi. Komite Kebijakan Pembiayaan

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan penyaluran KUR

dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non

Performing Loan/NPL) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara

berturut-turut.

Berdasarkan Permenko Nomor 8 Tahun 2015, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan teguran tertulis kepada

Penyalur KUR yang NPLnya melebihi 5%. Apabila teguran tertulis tersebut tidak

ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan kepesertaan Penyalur

KUR. Penghentian penyaluran KUR disampaikan secara tertulis kepada Penyalur

KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Komite Kebijakan


51

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan

persetujuan kembali kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang

dihentikan dalam hal tingkat.

Kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) penyalur KUR telah

menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.


Dengan adanya rekomendasi pelaksananaan pembiayaan kredit usaha rakyat

tersebut dapat digunakan sebagai pedoman oleh bank penyalur untuk mencapai

dan menetapkan:

1) Tingkat nonperforming loan (NPL) bank penyalur yang rendah.

2) Meningkatkan prinsip kehati-hatian bagi bank penyalur.

3. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran KUR melalui

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR yang Belum Mencapai Sektor Produksi di

Bawah 40%.

Perkembangan kinerja KUR dari tahun ke tahun, semula porsi penyaluran KUR

untuk sektor non produksi cukup besar. Pada tahun 2016, capaian KUR sektor

produksi (tanpa jasa-jasa) mencapai 22%, dan jika ditambahkan dengan sektor

jasa- jasa menjadi 33%. Atas dasar capaian tahun 2016 tersebut, pada awal tahun

2017 Komite Kebijakan telah menetapkan target penyaluran KUR untuk sektor

produksi minimum mencapai 40%. Target tersebut merupakan salah satu upaya

pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri

pada sektor UMKM.

Pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, untuk

mengakomodir kebijakan Komite Kebijakan yang mewajibkan setiap Penyalur KUR

untuk lebih memprioritaskan penyaluran KUR di sektor produksi. Sektor produksi

yang dimaksud dalam penyaluran KUR adalah sektor pertanian, perikanan, industri

pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi. Jasa produksi terdiri dari: sektor

penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi-

pergudangan dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate-usaha persewaan-jasa

perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13), sektor jasa kesehatan

dan kegiatan sosial (sektor 14), sektor jasa kemasyarakatan- sosial budaya-

hiburan-perorangan lainnya (sektor 15). Berdasarkan hal tersebut, komite

kebijakan perlu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran pada sektor

produksi kepada bank penyalur yang masih rendah penyalurannnya.


52


Monitoring dan evaluasi penyaluran KUR sektor produksi tersebut digunakan bank

penyalur sebagai alat ukur penyaluran pagu kredit KUR.

1) Tercapainya penyaluran KUR pada sektor Produksi sebesar 40%.

2) Meningkatnya produktivitas barang dan jasa di produksi khususnya sektor

pertanian.

3) Mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi industri.

4. Nota Dinas Deputi Kepada Menko Perekonomian Nomor No. 146/D.I.M.EKON/

08/2017 Laporan Pembahasan Persiapan Jakarta sebagai Kantor Pusat Mega

Islamic Bank /World Islamic Investment Bank.

Dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Pemerintah

berencana untuk menjadikan Jakarta sebagai Mega Islamic Banking I World Islamic

Investment Banking. Islamic Development Bank (IDB) telah mengidentifikasi

bahwa terdapat : 1) keterbatasan sumber pendanaan dalam pembiayaan

infrastruktur pada negara-negara anggota OKI, dan 2) gap atas permintaan dan

penawaran untuk sukuk global yang dapat diperdagangkan. Hal-hal dimaksud

menekankan akan perlunya pembentukan Bank Investasi Infrastruktur berbasiskan

Islam yang dapat disebut sebagai Mega Islamic Bank (MIB) atau World Islamic

Investment Bank (WIIB).

IDB kemudian meminta kesediaan pihak Indonesia untuk menjadi anchor investor

dimaksud dengan lokasi kantor pusat di Jakarta, dan pihak Indonesia menyatakan

kesanggupannya disertai kesediaan penyetoran modal sebesar USD 300 juta. Pada

akhirnya Turki tertarik untuk ikut bergabung dalam pendirian MIB/WIIB dengan

pengajuan lokasi Turki sebagai kantor pusat MIB/WIIB dimaksud; IDB menunjuk

Deloitte sebagai konsultan dalam proses pembentukan MIB/WIIB. Berdasarkan

trilateral meeting antara Indonesia, Turki, dan IDB, disepakati bahwa pembentukan

MIB /WIIB dengan 1 kantor pusat dipandang akan lebih kuat dan efisien.


1) Meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap

perekonomian nasional.

2) Meningkatkan indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019.

5. Surat Nomor S-04/D.I.M.EKON/01/2017 Perihal Evaluasi Pelaksanaan KUR

Skema IJP kepada Bank Sulselbar.


Skema IJP kepada Bank Kaltim.


53


Skema IJP kepada Bank Lampung.


Skema IJP kepada Bank Bengkulu.


Skema IJP kepada Bank Sumselbabel.


Skema IJP kepada Bank Jambi.


Skema IJP kepada Bank Papua.


Skema IJP kepada Bank Maluku.


Skema IJP kepada Bank Sulut.


Skema IJP kepada Bank Kalsel.


Skema IJP kepada Bank Jatim.


Skema IJP kepada BTN.


Skema IJP kepada Bank Bukopin.


Skema IJP kepada Bank Jabar Banten.


Skema IJP kepada Bank Syariah Mandiri.


Skema IJP kepada Bank Sumbar.


Skema IJP kepada Bank Sulteng.


Skema IJP kepada Bank Sumut.


Skema IJP kepada Bank Aceh.


54


Skema IJP kepada Bank DKI.


Skema IJP kepada BRI.


Skema IJP kepada Bank Sultra.


Skema IJP kepada Bank Kalbar.

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM memiliki tugas untuk memonitoring

pelaksanaan penyaluran KUR baik skema subsidi maupun skema imbal jasa

penjaminan (IJP). KUR skema IJP dilaksanakan pemerintah pada periode tahun

2007 sd 2014 sehingga masih terdapat outstanding penyaluran yang tersisa hingga

tahun 2017. Dengan demikian pemerintah masih membayar premi IJP kepada

perusahaan penjamin KUR skema IJP dengan menggunakan anggaran di tahun

2017.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR

yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing

Loan/NPL atau Non Performing Financing/NPF), jumlah debitur yang menerima

KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi. Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan teguran

tertulis kepada penyalur KUR yang NPLnya melebihi 5%. Pada periode tahun 2017

Komite Kebijakan telah menyampaian surat evaluasi pelaksanaan skema KUR IJP

kepada 23 penyalur yang NPLnya melebihi 5 %. Langkah tersebut untuk

mendorong bank penyalur agar dapat menyusun strategi untuk menekan tingginya

NPL tersebut.


1) Rendahnya tingkat NPL bank Penyalur.

2) Meningkatkan prinsip kehati-hatian-bagi bank penyalur.


55

PROGRAM PRIORITAS DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMIA MAKRO DAN

KEUANGAN

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung

kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah. Pada tahun 2017, “Tercapainya Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Sebesar Rp106,6 triliun” menjadi salah satu target IKU Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran

sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.96,7 triliun (90,7%). Jumlah tersebut

dicapai dalam dua belas bulan penyaluran KUR oleh 27 Bank dan 3 Lembaga Keuangan

Bukan Bank. Bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI dengan

penyaluran mencapai Rp.65 triliun. Penyaluran berdasarkan wilayah masih didominasi

oleh Pulau Jawa dengan penyaluran tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, diikuti oleh Jawa

Timur dan Jawa Barat.

Capaian output/kinerja 95% pada Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai capaian

yang sangat baik. Capaian kinerja ini merupakan hasil koordinasi dan sinergi yang baik

dengan para pemangku kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan bank pelaksana,

perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik

Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi dan Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Output

yang dihasilkan berdampak positif khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan

pengurangan kemiskinan. Sesuai dengan laporan penyaluran KUR, jumlah debitur yang

menerima KUR pada Tahun 2016 mencapai 4.066.066 UMKM.

Pada Tahun 2016, KUR disalurkan pada beberapa sektor yaitu pertanian, perikanan,

perdagangan, industri pengolahan, dan juga kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha

seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Dalam rangka

memperbesar penerima manfaat KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

memperluas kriteria calon penerima KUR yaitu calon pekerja magang di luar negeri,

anggota keluarga karyawan berpenghasilan tetap/TKI dan pekerja yang kena PHK.

Sesuai hasil evaluasi program KUR tahun sebelumnya, diperlukan suatu aplikasi untuk

mendorong ketepatan sasaran KUR. Oleh karena itu, Komite Kebijakan Pembiayaan dan

Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang merupakan suatu sistem


56

aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan KUR. Berdasarkan

rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengolaan KUR, Menteri Keuangan

yang merupakan anggota dari Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui

Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi

Perbendaharaan membangun SIKP secara bertahap. Pelaksanaan SIKP merupakan

amanat dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2015 jo.

No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR pasal 7 yang menyatakan bahwa

seluruh penyaluran KUR mengacu pada basis data yang tercantum dalam SIKP. Tujuan

SIKP adalah mewujudkan basis data UMKM yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan

bagi Bank untuk menyalurkan KUR secara efektif. SIKP juga didorong untuk dapat

menjadi alat pemercepat proses pembayaran tagihan subsidi KUR.

Beberapa perbaikan regulasi untuk pelaksanaan KUR Tahun 2016 yaitu:

1) Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015

tentang Pedoman pelaksanaan KUR, diundangkan 14 Januari 2016.

2) Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016

3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

4) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 105 Tahun 2016 tentang

Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

5) Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No:S-49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal

4 Mei 2016 tentang Kajian Subsidi Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen

Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan relaksasi

kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor penyaluran, kriteria penerima KUR, dan

jenis penyaluran KUR, beberapa Regulasi terkait Relaksasi KUR antara lain:


Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No: S-68/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal

31 Mei 2016 tentang Relaksasi Aturan SIKP kepada Dirjen Perbendaharaan

Kementerian Keuangan.


Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No:S-48/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal


57

4 Mei 2016 tentang Rekomendasi Kinerja dan Kesehatan PT. PNM (Persero) kepada

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK.

3) Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi UMKM No: S-340/M.EKON/11/2016 tanggal 24 November 2016

tentang Perubahan Alokasi Plafon KUR 2016.

Selain menghasilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) rekomendasi program Kredit Usaha

Rakyat selama periode tahun 2017 yang mendukung kinerja unit organisasi, antara lain:

1. Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan UMKM melalui Laporan Realisasi Penyaluran

KUR pada Tahun 2017 mencapai 96,7 Triliun (90,7%) dengan Target 106,6 Triliun

dan Penyaluran di Sektor Produksi Mencapai sebesar 43,1 % dari Target 40% pada

Tahun 2017

Latar Belakang:

Pada tahun 2017, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM telah menetapkan

target penyaluran KUR di sektor produksi sebesar minimal 40% dari total penyaluran.

Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung

kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM. Sampai

dengan 31 Desember 2017, penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, kelautan

dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, jasa-jasa) mencapai sebesar Rp.40,9

triliun (42,3%). Sedangkan penyaluran KUR di sektor perdagangan mencapai sebesar

Rp.55,8 triliun (57,7%). Dibandingkan dengan kinerja tahun 2016, penyaluran KUR

di sektor produksi sampai dengan 31 Desember 2017 meningkat sebesar 9% (yoy).

Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.96,7 triliun

(90,7% dari target tahun 2017 sebesar Rp.106,6 triliun) dengan jumlah debitur

sebanyak 4 juta dan baki debet sebesar Rp.75 triliun. Jumlah realisasi tersebut

meningkat sebesar 2,4% dari posisi Desember 2016. Penyaluran terbesar adalah

untuk KUR Mikro sebesar Rp.65,2 triliun (67,4% penyaluran) dengan debitur 3,8

juta dan tingkat NPL 0,3%. Penyaluran untuk KUR Ritel/Kecil sebesar Rp.31,2 triliun

(32,3% penyaluran) dengan debitur 217.175 dan tingkat NPL 0,2%. Sedangkan

penyaluran untuk KUR Penempatan TKI sebesar Rp 329,6 miliar (0,3% penyaluran)

dengan jumlah debitur 22.663 dan tingkat NPL 1,08%.

Penyaluran KUR menurut sebaran wilayah selama tahun 2017 menunjukkan bahwa

Provinsi Jawa Tengah masih memiliki penyaluran tertinggi yaitu sebesar Rp.16,9

triliun, selanjutnya Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.16,3 triliun, dan Provinsi Jawa

Barat sebesar Rp.12,4 triliun. Sedangkan untuk luar Jawa, penyaluran KUR tertinggi


58

di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.5,8 triliun dan Provinsi Sumatera Utara

sebesar Rp.4,3 triliun. Sebaran tersebut, sejalan dengan jumlah populasi penduduk

termasuk populasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerah.

Output/Hasil koordinasi:

Nota Dinas Deputi kepada Sesmenko tentang Konsep Surat dan Ringkasan Eksekutif

Laporan Pelaksanaan Penyaluran KUR Semster I kepada Presiden RI.

Outcome/Dampak yang diharapkan:




2. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Program Sinergi Aksi Pembiayaan UMKM

Sektor Produksi

Latar Belakang:

Perekonomian Indonesia dalam 16 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan dari

angka 3,64% pada tahun 2001 ke angka 5,01% pada tahun 2016. Namun demikian,

Indeks gini rasio di Indonesia pada periode yang sama mengalami peningkatan dari

angka 0,33 pada tahun 2001 ke angka 0,39 pada tahun 2016 (data Badan Pusat

Statistik). Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan tingkat kesenjangan

didalam masyarakat meskipun kondisi perekonomian cenderung membaik.

Kemiskinan sebagian besar berada pada sektor pertanian dan perikanan (sektor

produksi), sehingga diperlukan dukungan pembiayaan yang komprehensif pada

sektor dimaksud untuk menurunkan tingkat ketimpangan dalam rangka terciptanya

pembangunan inklusif di masyarakat.

Pelaksanaan Rencana piloting sinergi program pembiayaan bagi UMK pada klaster

produksi terpadu untuk tahap awal ditetapkan di Provinsi Jawa Tengah yang

merupakan provinsi dengan realisasi penyaluran KUR terbesar nasional dengan

capaian Rp.16,9 Triliun, serta mempunyai potensi pertanian, perikanan, dan

peternakan yang cukup besar. Pelaksanaan Rencana piloting tersebut merupakan

suatu program yang penting dan strategis untuk dapat meningkatkan UMK yang

belum layak dan belum bankable melalui skema pembiayaan, pembinaan, dan

pendampingan yang khusus dalam rangka peningkatan skala usaha.


Surat Deputi No: S-77/D.I.M.EKON/04/2017 berkaitan dengan Matriks Program Sinergi

Aksi untuk Ekonomi Rakyat kepada Direksi Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Jasindo.


59

Outcome/ Dampak yang diharapkan:

1) Meningkatkan dan memperluas penyaluran kepada usaha produktif,

2) Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan

3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

3. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Perubahan Permenko Nomor 8, 9 dan 13 Tahun

2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Latar Belakang:





dari total penyaluran. Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam

mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM.

KUR disalurkan pada beberapa sektor yaitu pertanian, perikanan, perdagangan,

industri pengolahan, dan juga kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Manfaat

Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh

sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Dalam rangka memperbesar

penerima manfaat KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memperluas

kriteria calon penerima KUR yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah; calon tenaga

kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri; calon pekerja magang di luar

negeri; anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau

bekerja sebagai tenaga kerja indonesia; tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di

luar negeri; pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; usaha mikro, kecil,

dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain, Kelompok Usaha seperti

Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan

(Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.


Nota Dinas Deputi kepada Sesmenko No: ND-199/D.I.M.EKON/11/2017 perihal Konsep

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR


1) Meningkatkan dan memperluas penyaluran kepada usaha produktif




60

4. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rencana Alokasi Plafon Penyaluran KUR 2017

bagi Penyalur KUR sebesar Rp. 106,7 Triliun.





dari total penyaluran. Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam

mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM.

Dalam rangka meningkatkan penyaluran KUR disektor Produksi Pada tahun 2017,

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM telah menetapkan target penyaluran KUR

penyaluran sebesar Rp.110 triliun. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah

mengirimkan surat tentang Rencana Penyaluran (RTP) KUR kepada seluruh Penyalur

KUR. Penyalur KUR kemudian menyampaiakan RTP kepada Komite Kebijakan dan

Otoritas Jasa keuang untuk ditindak lanjuti. Total rekapitulasi usulan RTP KUR Tahun

2017 dari Penyalur adalah sebesar Rp.106,7 triliun.


Surat Kebijakan Komite No: S-24/D.I.M.EKON/2/2017 tentang Plafon Penyaluran

KUR.


1) Tercapainya penyaluran KUR sesuai dengan target yang ditetapkan Komite

Kebijakan


3) Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan.


5. Rekomendasi Pelaksanaan Host to Host dengan Sistem Informasi Kredit Program

(SIKP) bagi Penyalur KUR.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, telah

dilakukan beberapa perbaikan. Perbaikan tersebut diantaranya akan berdampak

pada Skema KUR dengan susunan basis data UMKM melalui Sistem Informasi Kredit

Program (SIKP) sebagai sarana dalam memastikan ketepatan sasaran penyaluran

KUR. Penguatan peran Kementerian Teknis serta Pemerintah Daerah dalam

penyusunan basis data UMKM sebagai calon debitur KUR.

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) menjadi salah satu elemen terpenting dalam

upaya pemerintah untuk memperbaiki skema dan pengelolaan kredit program di


61

Indonesia, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan rekomendasi Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengolaan KUR, Menteri Keuangan yang merupakan

anggota dari Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui Direktorat Sistem

Manajemen Investasi dan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi

Perbendaharaan telah membangun SIKP secara bertahap. Pelaksanaan SIKP

merupakan amanat dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No:8

Tahun 2015 jo. No:13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR pasal 7 yang

menyatakan bahwa seluruh penyaluran KUR mengacu pada basis data yang

tercantum dalam SIKP.


Pada tahap awal, pada tanggal 1 Juli 2015 telah berhasil di hosting SIKP KUR Mikro

Release 1.0 alamat http://sikp.kemenkeu.go.id.


Melalui rilis tahap pertama tersebut, SIKP telah berfungsi sebagai alat verifikasi

tagihan subsidi bunga KUR. Penyalur KUR dapat melakukan koneksi host to host

dengan SIKP untuk mempercepat pembayaran subsidi.

Pemerintah daerah dapat meng-upload calon debitur KUR yang potensial. Hal ini

sangat penting karena, pemerintah daerah yang paling mengetahui usaha sektor hulu

di daerahnya yang bisa menjadi calon debitur KUR potensial. Selain itu adalah

kesiapan integrasi data dengan SIKP. Saat ini baru 3 bank BUMN yang lolos host to

host. Masih ada beberapa bank yang tidak lolos host to host karena data nya tidak

real time. Host to host sangat penting karena proses upload manual banyak

mengalami kesalahan.

2. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Latar belakang

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah

telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Peraturan Presiden Nomor 82

tahun 2016 telah diterbitkan sebagai dasar penetapan Strategi Nasional Keuangan

Inklusif (SNKI). Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-

masing secara bersama dan terpadu. Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase


62

jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga

keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan SNKI maka dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif

yang diketuai oleh Presiden dan secara harian diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian. Dewan Nasional bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan SNKI; mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian

permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan SNKI. Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kelompok

Kerja (Pokja) dan Sekretariat. Kelompok kerja keuangan inklusif terdiri dari 7 (tujuh)

Pokja yang meliputi: Pokja Edukasi Keuangan; Pokja Hak Properti Masyarakat; Pokja Fasilitas

Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor

Pemerintah; Pokja Perlindungan Konsumen; Pokja Kebijakan dan regulasi; dan Pokja

Infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan.

Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat ditetapkan melalui Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Nomor

93 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan

Inklusif yang ditetapkan tanggal 20 Juli 2017. Sedangkan mekanisme dan tata kerja

Dewan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan

Inklusif yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2017. Tugas dan kedudukan Sekretariat

secara administratif berada pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun tugas Sekretariat meliputi:

1) Menetapkan target dan indikator keuangan inklusif yang disepakati oleh seluruh

pokja yang dituangkan dalam surat keputusan Sekretariat Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian/Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

selaku Ketua Sekretariat.

2) Menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan.

3) Melakukan monitoring capaian target tahunan keuangan inklusif yang telah

ditetapkan.

4) Melakukan koordinasi dengan Pokja.

5) Melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Strategi Nasional Keuangan

Inklusif;

6) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian.

7) Melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.


63

Capaian Tingkat Keuangan Inklusif

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2016, tingkat

keuangan inklusif Indonesia adalah 67,8%. Artinya, 127.876.427 penduduk dewasa di

Indonesia menggunakan produk dan jasa keuangan dari institusi-institusi keuangan yang

berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016. Untuk mencapai

tingkat inklusi keuangan 75% pada tahun 2019, Indonesia perlu menjangkau 20.202.523

tambahan penduduk dewasa terlayani institusi keuangan formal dari tahun 2017-2019.

Untuk mengetahui perkembangan mutakhir dari tingkat keuangan inklusif Indonesia,

Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif merekomendasikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan agar:

1) Menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2018.

2) Menambah pertanyaan tentang kepemilikan rekening tabungan dan uang elektronik

terdaftar ke dalam kuesioner yang ada sehingga data tentang keuangan inklusif

menurut definisi Global Findex dapat tersedia dan dianalisis.

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Capaian Target Tingkat Keuangan Inklusif

Untuk mempercepat inklusi keuangan, Sekretariat DNKI merekomendasikan beberapa

strategi percepatan, yaitu:

1) Menciptakan inovasi dalam layanan keuangan yang dapat menjangkau seluruh

masyarakat. Inovasi tersebut berupa:

a) Penggunaan data biometrik dan E-KTP/Nomor Induk Kependudukan untuk

pembukaan rekening tabungan/uang elektronik, pengajuan kredit, dan verifikasi

transaksi.

b) Mempermudah proses pembukaan rekening uang elektronik melalui bank dan

telko dengan menerapkan E-KYC (tatap muka tidak langsung, pemanfaatan

informasi nomor seluler teregistrasi, pemanfaatan data NIK).

2) Memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan Telko dan lembaga selain

bank.

a) Bekerja sama dengan lembaga selain bank (Pos Indonesia, Telkom) untuk

memperluas jangkauan layanan keuangan dan mengizinkan lembaga-lembaga

tersebut menggunakan agen/retailernya untuk menyediakan layanan keuangan.

b) Memfasilitasi perluasan layanan keuangan melalui pelaku Fintech.

3) Mendorong penguatan peran koperasi simpan pinjam (KSP dan Credit Union)

khususnya di pedesaan untuk memperluas jangkauan layanannya.


64

a) Memperkuat tata kelola KSP/Credit Union sehingga mampu memperluas

keanggotaan dan memperluas jangkauan produk simpanan bagi non anggota.

b) Memperkuat pengawasan KSP/Credit Union sehingga menjamin keamanan

layanan keuangan di KSP/Credit Union bagi masyarakat yang menggunakannya.

4) Mempercepat pengembangan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan.

a) Layanan keuangan (tabungan dan uang elektronik) yang interoperasi dan

interkoneksi.

b) Perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, dan informasi.

c) Perluasan pemanfaatan transaksi keuangan nontunai ke layanan publik dan

layanan kebutuhan dasar (sekolah, rumah sakit dan klinik, pasar tradisional, dan

lain-lain).

5) Peningkatan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat.

a) Kampanye nasional untuk mendorong masyarakat membuka rekening tabungan

atau uang elektronik.

b) Kampanye wajib membuka rekening bagi kelompok sasaran tertentu.

6) Percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan kredit

ke lembaga keuangan formal.

a) Percepatan sertifikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

b) Sertifikasi aset-aset produktif masyarakat, terutama aset pertanian.


65

Peluncuran Desa Pandai

OJK Kantor Regional 3 bersama TPAKD Kudus, 19 pelaku Industri Jasa Keuangan, dan PT Telkom

meresmikan Desa Karangbener, Kudus sebagai percontohan Desa Pandai pada 3 April 2017.

Desa Pandai merupakan program untuk peningkatan literasi keuangan masyarakat pedesaan.

Sertifikasi Tanah PTSL

Pemerintah telah menganggarkan biaya sertifikasi tanah melalui PTSL sebesar 2,8 trilyun rupiah

(1,4 trilyun rupiah dalam APBN dan 1,4 trilyun tambahan dalam APBNP).

Penerbitan Surat Edaran OJK No.9/SEOJK.05/2017

16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50

Tw 2 - 2016 Tw 2 - 2017

17,58

19,17

Jumlah Polis Asuransi Mikro(dalam juta)

Dampak yang diharapkan:

1. Meningkatnya kebiasaan menabung di bank sejak usia sekolah, melalui EdukasiSimPel dan Program Pandai Menabung.

2. Meningkatnya kemampuan mengelola keuangan para remaja dan pemudamelalui Edukasi Pengelolaan Keuangan bagi Komunitas Remaja Desa /KarangTaruna.

3. Bertambahnya UMKM yang bankable melalui pendampingan UMKM oleh tenagaprofesional dalam pengelolaan keuangan.

Dampak hingga 27 Oktober 2017:

1. Sebanyak 1.658.544 bidang tanah telahdisertifikasi.

2. Sebanyak 1.228.338 bidang tanah sedangdiukur.

3. Sebanyak 256.168 bidang dalam tahappemberkasan.

1658544

1228338

256168

Tersertifikasi Tahappengukuran

Tahappemberkasan


66

Surat Edaran OJK tersebut mengatur tentang produk dan saluran pemasaran produk asuransi

mikro pada bulan

Penyaluran Bansos Non Tunai ke 5.9

juta keluarga (PKH) dan Bantuan

Pangan Non Tunai kepada 1.2 juta

keluarga

Presiden meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai di Cibubur pada 23 Februari 2017.

Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran

Bantuan Sosial Secara Non Tunai tanggal 17 Juli 2017.

Penyelesaian Pengaduan Konsumen Jasa Keuangan mencapai 84,23%

OJK dan BI secara kontinyu mengupayakan seluruh pelaku usaha yang berada di bawah

pengawasannya untuk dapat menyelesaikan pengaduan konsumen melalui mekanisme Internal

98%

2%Bansos Non Tunai 2017

Sudah menerima Belum menerima

Dampak:

Peningkatan jumlah pemegang polis asuransimikro sebanyak 9,1% atau 1,6 juta polis dariTriwulan 2/2016 ke Triwulan 2/2017.

Hingga Oktober 2017, capaian dari penyaluran bantuan sosial non tunai dengan kartu komboadalah:

Penyaluran Bansos Non Tunai ke 5,9 juta KPM, dari target 6 juta.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ke 1,2 juta KPM, dari target 1,4 juta (APBN2017).

95%

5%

Bantuan Pangan Non Tunai 2017

Sudah menerima Belum menerima


67

Dispute Resolution secara optimal. OJK dan BI juga mengoptimalkan pengawasan melalui

SIPEDULI dan BICARA.

Peluncuran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

oleh OJK

OJK meluncurkan SLIK (Sistem Layanan informasi

keuangan) pada 27 April 2017 sebagai perluasan dari

SID untuk memperluas akses kredit & menurunkan

risiko kredit bermasalah.

SLIK telah dijalankan secara paralel dengan SID selama

tahun 2017 dan ditargetkan beroperasi penuh pada 1

Januari 2018.

Sejumlah 141 BTS yang dibangun

pada tahun 2017 sudah on air

84.23%

15.77%

Penyelesaian Pengaduan diKuartal II/2017

Terselesaikan Belum terselesaikan

Dampak:1. Jumlah pengaduan konsumen meningkat dari

1.757.622 di semester I/2016 menjadi2.889.113 di semester I/2017 atau meningkat64%.

2. Jumlah pengaduan yang diselesaikan disemester I/2017 sebanyak 1.545.440 atau84,23% dari jumlah pengaduan.

0

2000

4000

16262142

Pelapor wajib SLIK

Aktual 2017 Proyeksi 2018

Dampak: Pelaporan tentang data debitur lebih lengkap,

akurat, dan terkini. Dua Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

(LPIP) telah beroperasi. Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi

pelapor wajib SLIK diproyeksikan meningkat dari1.626 di tahun 2017 menjadi 2.142 di tahun 2018,atau meningkat 32%.


68

Kominfo melalui BP3TI sudah membangun 139 Base Tranceiver Station (BTS) dari target

sebanyak 300 BTS untuk area blank spot di pulau terluar, terdepan, dan tertinggal pada tahun

2017. Stasiun-stasiun tersebut sudah on air dengan default jaringan 2G, meskipun sebagian

stasiun menggunakan jaringan 3G atau 4G.

Jumlah dan Sebaran Agen Bank

Hingga bulan Juni 2017, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) sebanyak 160.524

agen dan jumlah agen Laku Pandai sebanyak 368.214 agen.

Dibandingkan Juni 2016, jumlah agen LKD meningkat 58% sedangkan jumlah agen Laku

Pandai meningkat 255%.

Jumlah agen LKD per 1.000 km persegi tertinggi di Jawa, yaitu 687 agen sedangkan jumlah

agen LKD per 1.000 km persegi terendah di Maluku-Papua, yaitu 10 agen.

Jumlah agen Laku Pandai per 1.000 km persegi tertinggi di Jawa, yaitu 1.881 agen

sedangkan jumlah agen Laku Pandai per 1.000 km persegi terendah di Maluku-Papua, yaitu

16 agen.

PERAN AGEN BANKDALAM KEUANGAN INKLUSIF

300

625

139249

0100200300400500600700

2017 2016-2019

Pembangunan Base Transceiver Station di 3T

Target

Realisasi

Dampak:Masyarakat di desa-desa terdepan, terluar, dan tertinggal yang terjangkau oleh jaringan2G di BTS yang sudah on air dapat menikmati layanan voice call dan text message.


69

Representasi Pasar

Berdasarkan penelitian Microsave, ada tiga bank yang aktif melaksanakan program agen

bank, yaitu BRI, BNI, dan BTPN. BRI adalah bank yang paling aktif, yaitu memiliki representasi

pasar sebesar 51%.

Transaksi di Agen Bank

Jumlah transaksi per hari di agen bank relatif masih rendah, yaitu 4 transaksi. Angka ini lebih

rendah dibandingkan dengan praktik yang sama di negara-negara lain yang diteliti oleh

Microsave.

Jumlah transaksi di agen yang terbanyak terjadi di Jabodetabek, yaitu 10 transaksi. Transaksi

di perkotaan sebanyak 3 transaksi dan di pedesaan sebanyak 5 transaksi.

51%

10%

29%8% 2%

BRI BNI BTPN True money Lainnya

687

69 77126

18 10

Sebaran agen LKD per 1.000 km2

1881

149 94205

23 16

Sebaran agen Laku Pandai per1.000 km2


70

Layanan keuangan di agen sangat beragam sehingga memudahkan masyarakat melakukan

transaksi keuangan tanpa harus ke kantor bank.

Hanya 28% agen melakukan transaksi membuka rekening tabungan. Transaksi terbanyak

adalah Over the Counter Money Transfer (OTC), yaitu sebesar 79%.

Penjangkauan Masyarakat

Agen bank telah memperpanjang waktu layanan perbankan bagi nasabah hampir dua kali

lipat. Jika kantor bank melayani nasabah selama 35 jam per minggu, agen bank melayani

masyarakat 67 jam per minggu.

Namun demikian, sebagian besar agen bank baru melayani masyarakat yang tidak terlalu

jauh dari kantor bank. Rata-rata jarak tempuh agen bank menuju kantor cabang terdekat

adalah 10 menit. Sebanyak 85% agen mengatakan bahwa jarak tempuh menuju bank adalah

15 menit.


71

*Data di bagian lampiran diperoleh dan/atau diolah dari berbagai sumber di antaranya:

Statistik Sistem Keuangan Indonesia bulan Desember 2017 oleh Bank Indonesia

Laporan Triwulanan OJK: Laporan Triwulan III – 2017

Siaran Pers Bank Indonesia

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan

Agent Network Accelerator Survey: Indonesia Country Report 2017 oleh Microsave dan Helix

Institute

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara

Kelompok Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif


72

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU

Setelah mengetahui capaian kinerja tahun 2017 berdasarkan perbandingan realisasi dan target,

maka agar kondisi tersebut dapat menjadi “pijakan” kinerja tahun-tahun mendatang, perlu

dilihat atau dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada sub bahasan ini, pola

membandingkan capaian kinerja adalah terhadap capaian tahun lalu, capaian beberapa tahun

kebelakang, dan keterkaitan dengan Standar Nasional unit kerja pendukung (Kedeputian I),

serta tindak lanjut hasil Evaluasi Laporan Kinerja 2017 oleh APIP (Aparat Pemeriksa Instansi

Pemerintah) Inspektorat Kemenko Bidang Perekonomian.

Tabel 6Pengukuran Capaian Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Tahun 2014

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Target Realisasi % Program/Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi %

Meningkatnyaefektivitaskoordinasidansinkronisasikebijakanfiskal danmoneter.

Tersusunnyaperaturanyangmenunjangpelaksanaankebijakanfiskal danmoneter.

5Peraturan

5Peraturan

100%

KoordinasiKebijakanBidangPerekonomian

Rp.10,5milyar

Rp.8.930.633.624

85,05%

Per 31Desember2014

Terkendalinyainflasi IHKyang lebihrendah dariinflasinasional.

50% 56,1% 112,2%

TercapainyatargetpenyaluranKredit UsahaRakyat tahun2014.

Rp. 37Triliun

Rp. 37Triliun

100%

Sumber : Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kedeputian I Tahun 2014.


73

Tabel 7Capaian Indikator Kinerja Utama

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2015

SS Indikator Kinerja Target2015

Realisasis/d

Desember2015

Kinerja Keterangan

(a) (b) (c) (d) (e)=(d) (f)

Terwujudnyakoordinasi dan

sinkronisasikebijakan di

bidang ekonomimakro dankeuangan.

Presentaserekomendasikebijakan di


80% 100% 100%

Terwujudnyapengendalianpelaksanaankebijakan di


Presentaserekomendasipelaksanaankebijakan di


80% 100% 100%

Terwujudnyaperluasan akses

pembiayaan bagiUsaha Mikro dan

Kecil (UMK).

Tercapainya targetpenyaluran Kredit

berpenjamin(Kredit UsahaRakyat/KUR).

Rp. 20Triliun)

Rp. 22,75Triliun 113,75%

Catatan : Realisasi Januari - Desember 2015

Tabel 8Capaiam Indikator Kinerja Utama

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2016


Realisasis/d

Desember2016

Kinerja Keterangan

(a) (b) (c) (d) (e)=(d/c) (f)




Presentaserekomendasikebijakan di


80% 100% 125%

1.

Rekomendasi terhadap penyusunan revisi PP Nomor 18Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untukPenanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentudan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) -(Paket Kebijakan VII : Mendorong Industri Padat Karya)

2.

Rekomendasi terhadap penyusunan RPP Perlakuan PajakPenghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dariPemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu (Paket KebijakanVII: Mendorong Industri Padat Karya)

3. Tersusunnya Basis Data Perekonomian (PANDURATA)yang Terbaharui secara Periodik

4. Tersusunnya Model Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi danLeading Economic Indicator

5. Rekomendasi Kebijakan terkait Pemberdayaan PascaSertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)


74

6.

Surat Menko Perekonomian kepada Menteri DalamNegeri perihal Permohonan Penerbitan Surat Edarankepada Pemda Kabupaten/Kota, sebagai dasarpengurangan BPHTB

7.

Peraturan Presiden No.82 tentangStrategi NasionalKeuangan Inklusif. Dokumen Strategi NasionalKeuangan Inklusif dipaparkan dihadapan QueenMaxima dalam kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016s/d 1 September 2016

8.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang PerekonomianNomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Koordinator Bidang PerekonomianNomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman PelaksanaanKredit Usaha Rakyat

9.

Tersusunnya Arahan Komite Privatisasi PerusahaanPerseroan (Persero) atas Program Tahunan Privatisasi(PTP) Tahun 2016 melalui Keputusan Komite Privatisasidalam rapat sirkuler Nomor: Rakor. 29.01.2016 tanggal29 Januari 2016

10.

Tersusunnya Arahan Komite Privatisasi PerusahaanPerseroan (Persero) atas Privatisasi diluar PTP Tahun2016 melalui surat Menko Perekonomian selaku KetuaKomite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)Nomor: S-178/M.EKON/07/2016 tanggal 15 Juli 2016



Presentaserekomendasipelaksanaankebijakan di


80% 100% 125%

1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas TaxAllowance

2. Rekomendasi tentang fasilitas Bea Masuk DitanggungPemerintah

3.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)TPID tahun 2016 dan Penyampaian rekomendasi hasilRakornas oleh Menko Perekonomian kepadaMenteri/Pimpinan lembaga

4. Penyusunan Rekomendasi Penguatan Dasar HukumKoordinasi Pengendalian Inflasi Nasional

5. Buku Kumpulan Peraturan Terkait Ease of DoingBusiness (EoDB)

6.Surat Deputi I Kepada Sekretaris Majelis Wali AmanatICCTF Terkait Tanggapan dan Persetujuan KegiatanICCTF

7.

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selakuKetua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-110/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoralkepada 11 Menteri dan 2 Kepala Badan

8.

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selakuKetua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomorS-112/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016tentang Fokus Penyaluran KUR kepada GubernurProvinsi Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat,Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan,Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, danPapua Barat; Kementerian Keuangan; KementerianKoperasi dan UKM; dan 19 Direksi Bank Pelaksana KUR

9. Pemberian Persetujuan PKLN PT PLN

10.

Masukan terhadap Permintaan Paraf MenkoPerekonomian pada Rancangan Reraturan Pemerintah(RPP) Penyertaan Modal Negara (PMN) padaBUMN/Institusi dibawah Kementerian Keuangan



Kecil (UMK).



Rp. 100Triliun)

Rp. 95Triliun 95%

1. Tahun 2016 Pemerintah telah memutuskan penyaluranKUR sebesar Rp. 100 Triliun

2. Kinerja target penyaluran KUR adalah 95%



75

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja UtamaDeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2017


Realisasis/d

Desember2017

Kinerja Keterangan

(a) (b) (c) (d) (e)=(d/c) (f)




Presentaserekomendasi

kebijakan di bidangekonomi makrodan keuangan.

100% 100% 100%

1.

Rekomendasi Kebijakan terkait Pengenaan PajakPenghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa HartaBersih Yang Diperlakukan atau Dianggap SebagaiPenghasilan yang ditetapkan melalui PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 2017, tanggal 11September 2017.

2.

Rekomendasi Kebijakan sebagai masukan terhadapRancangan Peraturan Presiden tentang PembaharuanSistem Administrasi Perpajakan yang disampaikankepada Kementerian Sekretariat Negara.

3.

Rekomendasi Kebijakan terkait Perlakuan PerpajakanPada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiDengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang ditetapkanmelalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017.

4. Rekomendasi Assesmen Perekonomian Makro danPelaporan Indikator Makro Ekonomi.

5. Rekomendasi hasil Rapat Koordinasi NasionalPengendalian Inflasi Tahun 2017.

6.

Rekomendasi Kebijakan terkait Koordinasi PercepatanPinjaman Daerah dalam rangka PembangunanInfrastruktur Daerah dan PKS tentang Pelaksanaan NotaKesepahaman Koordinasi Percepatan Pinjaman Daerahdalam rangka Pembangunan Infrastruktur Daerah.

7. Rekomendasi Kebijakan terkait Pemberian Insentif danKemudahan Investasi di Daerah

8. Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Draft PP terkaitBUMD

9. Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan UMKM.

10. Rekomendasi Kebijakan Penetapan Plafon Penyalurandan target Penyaluran Sektor Produksi sebesar 40%.

11.Rekomendasi Kebijakan Kerjasama antara DeputiEkonomi Makro dan Keuangan dengan Women WorldBank tentang Tecnical Assistence dan Capacity Building.

12. Rekomendasi Tindaklanjut Pengembangan Ekonomi danKeuangan Syariah di Indonesia.

13. Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan BUMN.

14. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Struktur PermodalanBUMN.



Presentaserekomendasipelaksanaan

kebijakan di bidangekonomi makrodan keuangan.

100% 100% 100%

1.

Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakansebagai masukan terhadap Rancangan PeraturanPemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untukPenanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentudan/atau di Daerah-daerah Tertentu (revisi PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2016).

2. Rekomendasi Pengendalian terkait KebijakanPengelolaan Dana Perimbangan.

3. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakanterkait proyeksi realisasi APBNP 2017.

4.Rekomendasi terkait Dasar Hukum Tim PengendalianInflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID).

5. Rekomendasi terkait Mekanisme dan Tatakerja TPIP,TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota


76

6. Rekomendasi terkait Tugas dan Keanggotaan SekretariatTPIP, Pokja Pusat dan Pokja Daerah.

7.Rekomendasi Kebijakan terkait pengembangan KIKDIRE di Daerah melalui Pemberian Insentif PenurunanTarif BPHTB.

8. Rekomendasi Kebijakan terkait Sistem Resi GudangPusat Logistik Berikat.

9. Rekomendasi Kebijakan terkait PercepatanPemberdayaan Sertipikasi Hak Atas Tanah Masyarakat.

10. Rekomendasi Penyusunan Pedoman Teknis ForumPengawasan KUR.

11.Rekomendasi Pengendalian. Pelaksanaan KebijakanPenyaluran KUR melalui teguran kepada penyalur yangNPL diatas 5%.

12. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan PenyaluranKUR melalui Monev Penyaluran KUR.

13. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan KebijakanPenyertaan dan Penatausahaan Modal Negara.

14.Rekomendasi Pengembangan Ekonomi dan KeuanganSyariah melalui Pendirian Mega Islamic Bank diIndonesia.

15. Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan KUR Skema ImbalJasa Penjamin.

16. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan KebijakanPKLN.



Kecil (UMK).



Rp.106,6

Triliun)

Rp. 96,7Triliun 90,7%

1.Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan UMKM melaluiLaporan Realisasi Penyaluran KUR pada tahun 2017mencapai 96,7 Triliun (90,7%).

2.Rekomendasi Penyusunan Rencana Alokasi PlafonPenyaluran KUR 2017 bagi Penyalur KUR sebesar Rp.106,6 Triliun.

3. Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan UMKM terkaitPenyusunan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

4.. Rekomendasi Kebijakan Penetapan Plafon Penyalurandan target Penyaluran Sektor Produksi sebesar 40%.


Target rekomendasi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja 2017) Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan menghasilkan:

1. Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang

Ekonomi Makro Keuangan sebanyak 14 (empat belas) atau 140%, lebih tinggi dibanding

capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 100%.

2. Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Ekonomi Makro dan Keuangan sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi atau 160%, sasaran

strategis kedua ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 100%.

3. Capaian sasaran strategis ke-3 (tiga): Terwujudnya Perluasan Akses Pembiayaan bagi Usaha

Mikro dan Kecil (UMK), penyaluran kredit berpenjamin KUR yang direncanakan memberikan

dampak luas bagi masyarakat melalui pagu kredit sebesar Rp.106,6 Triliun terealisasi sampai

akhir tahun sebesar Rp.96,7 Triliun atau 90,7%. Meskipun secara persentase lebih rendah

dibanding tahun sebelumnya, tetapi secara absolut merupakan capaian yang tinggi dibanding

tahun sebelumnya.


77

D. REALISASI ANGGARAN

Pagu awal anggaran Tahun 2017 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

adalah sebesar Rp.12.300.000.000,- dan pada Bulan Mei Tahun 2017 mendapat tambahan

dana yang berasal dari BA BUN untuk menunjang kegiatan Program Prioritas Sistem Nasional

Keuangan Inklusif sebesar Rp.8.000.000.000,- sehingga pagu anggaran keseluruhan

bertambah menjadi sebesar Rp.20.300.000.000,- namun kemudian terjadi pemotongan dan

penghematan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- dan Rp.650.000.000,- sehingga pagu

anggaran 2017 menjadi hanya sebesar Rp.17.650.000.000,-.

Adapun realisasi pada akhir tahun sebesar Rp.17.437.206.822,- atau 98,79%, maka

penyerapan aktual lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 95%, sehingga Selisih Lebih Antar

Perhitungan Anggaran (SILPA) hanya sebesar Rp.212.793.178,- atau 1,21%.

Tabel 10Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2017

No. Kegiatan PaguRealisasi

Anggaran %

1 Kebijakan Bidang Fiskal 2.253.695.000 2.213.572.584 98,22%

2 Kebijakan Bidang MoneterNeraca Pembayaran

2.500.000.000 2,476,913,915 99,08%

3Kebijakan Bidang PengembanganEkonomi Daerah dan Sektor Riil

1.622.660.000 1.613.594.854 99,44%

4 Kebijakan Bidang Pasar Modaldan Lembaga Keuangan

9.650.985.000 9.535.037.686 98,80%

5 Kebijakan Bidang Badan UsahaMilik Negara

1.622.660.000 1.598.087.783 98,71%

Total Realisasi 17.650.000.000 17.437.206.822 98,79%

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016 maka terjadi kenaikan yang signifikan

dalam realisasi anggaran tahun 2017 pada unit organisasi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro

dan Keuangan, hal ini menggambarkan kinerja serta kemampuan unit-unit eselon II

memaksimalkan kegiatan-kegiatan dan programnya. Sebagai perbandingan penyerapan

anggaran tahun 2016 mencapai Rp.33.533.870.544,- (85,06%) dari pagu anggaran sebesar

Rp.39.422.000.000,-

Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2017

dalam kerangka biaya per sasaran yang dicapai ditunjukkan dalam tabel 13 sebagai berikut:


78

Tabel 11

Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran (cost per outcome)

SasaranProgram

Jenis Kegiatan Sasaran Kegiatan Pagu Realisasi %

Terwujudnyakoordinasi dansinkronisasi dibidang ekonomimakro dankeuangan

Terwujudnyapengendalianpelaksanaankebijakan dibidang ekonomimakro dankeuangan

Terwujudnyaperluasan aksespembiayaanbagi UMKM

Rekomendasihasilkoordinasi,sinkronisasidan sosialisasi

Terwujudnya rekomendasikebijakan yang terkaitdengan bidang ekonomimakro dan keuangan 11.692.920.000 11.585.277.872 99,08%

RekomendasiPengendalianKebijakan

Terwujudnya rekomendasipengendalian pelaksanaanterkait dengan bidangekonomi makro dankeuangan

9.232.045.000 9.112.196.530 98,70%

RekomendasiKebijakanPembiayaanUsaha Mikrodan Kecil

Terwujudnya rekomendasiKebijakan Pembiayaan UsahaMikro dan Kecil

1.530.850.000 1.511.158.274 98,71%

Layanandukunganadmnistrasikegiatan dantata kelola

Terwujudnya layanandukungan administrasikegiatan dan tata kelolaterkait dengan bidangekonomi makro dankeuangan

350.900.000 343.406.898 97,86%


79

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Deputi Bidang Kordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan

dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

disusun dan disampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban

kegiatan utama Kedeputian I yang dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dalam rangka

perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang lebih baik, terukur, dan terarah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2017 mencapai 5,07% (YoY) secara kumulatif

yang diikuti dengan penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi

tahun 2017 meningkat dari Tahun 2016 sebesar 5,03% hal ini ditopang oleh Konsumsi Rumah

Tangga dan Investasi yang mulai meningkat atau secara sektoral. Pertumbuhan ini masih cukup

tinggi ditengah ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2017

merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Selain pertumbuhan ekonomi

yang terus meningkat, tingkat inflasi dapat terus terjaga pada level pada level 3,6% (YoY)

sepanjang Tahun 2017 dan berada dalam kisaran sasaran (4±1%, YoY) atau masih dibawah

asumsi makro APBNP 2017.

Capaian kinerja Deputi I pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun

sebelumnya dan melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hal itu ditunjukkan

dengan capaian indikator Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan mencapai 140%; Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

yang mencapai 160%; dan Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Perluasan Akses Pembiayaan bagi

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mencapai 90,7% atau Rp.96,6 Triliun dari target yang ditetapkan

sebesar Rp.106,6 Triliun pada tahun 2107. Masih banyak tantangan yang harus diwujudkan

dimasa mendatang yang harus segera disikapi dengan bentuk kerja nyata yang positif dan

transparan.

Melalui laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang tranparan

kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kegiatan utama

Kedeputian I, sehingga dapat menjadi umpan balik terhadap peningkatan kinerja keasdepan dan

kedeputian khususnya, serta berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam

merumuskan kebijakan pada masa yang akan datang.


80

LAMPIRAN


81

Seminar Pemerataan Ekonomi: Mendorong Terciptanya Inklusi keuangan Melalui PemanfaatanSistem Digital. Dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Keynote Speecholeh Ketua Dewan Komisioner OJK.

Launching Infografis Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945-2017 di Grand Indonesia olehMenteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Mantan Wakil Presiden Boediono danMantan Gubernur BI Adrianus Mooy.


82

Diskusi Publik “Mendorong Reformasi Pangan dalam rangka Menjamin Ketersediaan Pangandan Keterjangkauan Harga bagi Masyarakat, serta Mengurangi Kesenjangan Kesejahteraan” diSemarang 31 Maret 2017.

Narasumber High Level Meeting TPID Provinsi Jambi.


83


84


85

RINGKASAN EKSEKUTIF - ekon.go.id · financial close untuk keperluan pendanaan proyek pembangunan...

Documents

Transcript of RINGKASAN EKSEKUTIF - ekon.go.id · financial close untuk keperluan pendanaan proyek pembangunan...