RINGKASAN EKSEKUTIF - Barenlitbang Official...

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG

KOTA MALANG (BWP MALANG TIMUR LAUT) 1

A. Latar Belakang Perkembangan kota tidak hanya terjadi pada kota-kota

metropolitan saja, namun telah mencapai kota-kota menengah dan bahkan kota-kota kecil yang berstatus kota kecamatan. Dalam konteks pengembangan wilayah di Indonesia, peranan kota-kota kecil tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat potensinya sebagai salah satu kompenen dalam mendukung terjalinnya interaksi antara pusat pengembangan wilayah dengan daerah hinterlandnya. Dengan demikian maka penataan kota tidak hanya mencakup kota besar sebagai pusat pengembangan saja, tetapi juga kota-kota kecil tersebut maka proses interaksi antar komponen-komponen dalam sistem pengembangan wilayah tersebut akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor dominan yang membawa banyak perubahan pada kondisi internal kota, karena tingginya jumlah penduduk akan berpengaruh pada semakin terbatasnya lahan kota yang berbanding terbalik dengan semakin tingginya kebutuhan akan fasilitas dan utilitas kota, terutama kebutuhan perumahan. Hal ini tampak pada perkembangan wilayah kota yang mempunyai potensi besar cenderung akan berkembang cepat, sebaliknya perkembangan wilayah kota yang potensinya kurang akan berkembang relatif lambat. Disamping itu, perkembangan kota dapat menuju ke arah yang lebih baik, tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada menurunya tingkat kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya perencanaan tata ruang yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, diharapkan dapat mencapai suatu keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dari seluruh kegiatan yang terdapat di wilayah perencanaan, dengan tetap memperhatikan faktor daya dukung lingkungan dan fungsi lingkungan.

Kota Malang merupakan Kota yang memiliki posisi cukup strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat. Hal tersebut diharapkan mampu menarik wilayah sekitarnya dalam pemerataan pembangunan. Berdasarkan RTRWN Kota Malang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Malang terdiri dari lima kecamatan dan terbagi menjadi enam BWP meliputi BWP Malang Tengah, BWP Malang Utara, BWP Malang Barat, BWP Malang Timur, BWP Malang Timur Laut dan BWP Malang Timur Laut. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Kota Malang juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan jasa serta kegiatan industri.

Dalam struktur ruang, BWP Malang Timur Laut mempunyai fungsi primer terminal, industri besar, menengah, dan kecil, perdagangan dan jasa, pendidikan dan sarana olah raga. Sedangkan fungsi sekunder BWP Malang Timur Laut adalah permukiman, sarana olahraga,

RINGKASAN EKSEKUTIF



perkantoran, pendidikan dan fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota maka disusunlah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) BWP Malang Timur Laut sebagai arahan dan pedoman dalam pengembangan wilayah Malang Timur Laut. Tujuan Penyusunan Laporan RDTR

Adapun tujuan dari penyusunan RDTR BWP Malang Timur Laut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengaturan pemanfaatan ruang zona lindung dan zona budidaya;

2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkualitas; 3. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan adanya

peraturan zonasi.

B. Batas Adminitrasi BWP Malang Timur Laut BWP Malang Timur Laut (Kecamatan Blimbing) merupakan salah

satu diantara 5 kecamatan di Kota Malang yang terletak disebelah Timur Laut Kota Malang dengan luas 1.776,65 Ha dengan Batas-batas administrasi sebagai berikut :

Utara : Kec. Karangploso(Kab. Malang) Timur : Kec. Pakis (Kab. Malang) Barat : Kec. Kedungkandang Selatan : Kec. Lowokwaru

RINGKASAN EKSEKUTIF



Peta 1 Batas Adminitrasi BWP Malang Timur Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF



Isu Strategis A. Potensi

Potensi yang dimiliki BWP Malang Timur Laut antara lain adalah :

Perumahan oleh pengembang menyebar pada beberapa wilayah baik rumah sederhana maupun rumah mewah.

Sebagai kawasan yang perkembangan perumahannya tergolong pesat sehingga aktifitas perekonomiannya juga tumbuh cepat.

Terdapat potensi perdagangan dan jasa disepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan S. Parman, Jalan Laksamana Adi Sucipto, Jalan S.P. Sudarmo, dan lain sebagainya.

Terdapat perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum di antaranya kantor kelurahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Telekomunikasi.

Memiliki potensi perhotelan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan S. Parman di BWP Malang Timur Laut.

Terdapat industri skala sedang hingga besar serta adanya industri kripik tempe Sanan yang dapat menjadi objek wisata pendukung di Kota Malang dan Terdapat industri rotan di Kelurahan Balaejosari.

Terdapar sarana transportasi atau terminal tipe A yang terletak di Jalan Raden Intan Kelurahan Arjosari.

Terdapat Zona Air Minum Prima di Perumahan Pondok Blimbing Indah serta Terdapat penyediaan air siap minum di area kantor Kelurahan Purwontoro.

B. Masalah

Di BWP Malang Timur Laut juga memiliki beberapa permasalahan penataan ruang yang antara lain adalah sebagai berikut :

Perumahan berkembang dalam skala cukup besar tetapi kurang terintegrasi antar satu dengan yang lainnya.

Perumahan padat berupa perkampungan di BWP Malang TImur Laut dapat menimbulkan bencana kebakaran. Hal ini dikarenakan kepadatan bangunan yang sangat tinggi dan tidak ada jarak antar bangunan.

Meningkatkannya aksesibilitas yang mengakibatkan perkembangan perdagangan dan jasa. Hal ini menyebabkan diperlukan pengendalian terhadap intensitas bangunan, lahan parkir, dan kemacetan.

Diperlukan penataan kawasan industri khususnya industri tempe Sanan sebagai potensi wisata pendukung Kota Malang.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Adanya kemacetan di pertigaan Jalan Borobudur- Jalan Ahmad Yani

Ruang Terbuka Hijau di BWP Malang Timur Laut belum memenuhi kriteria RTH perkotaan sehingga perlu pengembangan RTH yang lain.

Terdapat beberapa kawasan yang menjadi titik genangan air pada musim hujan.

C. Urgensi

Berikut merupakan urgensi pengembangan yang terdapat di BWP Malang Timur Laut antara lain:

1. Pengembangan dan pengendalian perdagangan dan jasa tunggal maupun deret di sepanjang Jalan Ahmad Yani, dan Jalan S.Parman.

2. Penataan perumahan kampung padat. 3. Penyediaan RTH dengan memanfaatkan tanah aset pemerintah

kota yang tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan RTH sebesar 30% dari luas wilayah BWP Malang Timur Laut.

IV. Rencana Detail Tata Ruang BWP Malang Timur Laut A. Tujuan Penataan BWP

Tujuan penataan ruang BWP Malang Timur Laut adalah “Mewujudkan BWP Malang Timur Laut sebagai pusat industri dan perdagangan dan jasa yang ditunjang dengan perumahan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka prinsip penataan ruang BWP Malang Timur Laut meliputi:

a. Tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan;

b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sektor industri; c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan

jasa; d. Tersedianya RTH yang memadai sebagai penciri wilayah Malang

Timur Laut; Terkendalinya pertumbuhan wilayah melalui peraturan zonasi.

B. Pembagian Sub BWP dan Blok

Berikut penjelasan mengenai dasar pertimbangan pembagian SBWP Malang Timur Laut adalah sebagai berikut:

A. SBWP I SBWP I meliputi sebagian Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan

Blimbing, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Arjosari, Kelurahan Balearjosari dengan luas wilayah seluas 983,45 Ha.

RINGKASAN EKSEKUTIF



fungsi SBWP I adalah sebagai zona perumahan, zona industri, dan zona perdagangan dan jasa.

Batas adminitrasi SBWP I yaitu sebelah utara batas administrasi (Kecamatan Singosari); sebelah selatan anak sungai Bango; sebelah barat Sungai Bango dan batas administrasi (Kecamatan Pakis); sebelah timur batas administrasi (Kecamatan Lowokwaru). SBWP I terdiri atas 10 blok yaitu blok I-A sampai blok I-J.

B. SBWP II SBWP II meliputi sebagian Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan

Purwantoro, dan sebagian Kelurahan Bunulrejo dengan luas wilayah seluas 452,26 Ha. Fungsi SBWP II adalah sebagai zona perdagangan dan jasa serta zona perumahan.

Batas administrasi SBWP II yaitu sebelah utara anak sungai Bango; sebelah selatan anak sungai Bango; sebelah barat sungai Bango dan sebelah timur Jalan Letjen Sutoyo dan batas administrasi ( Kecamatan Klojen). SBWP II terdiri atas 4 blok yaitu blok II-A sampai blok II-D.

C. SBWP III SBWP III meliputi sebagian Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan

Ksatrian, Kelurahan Polehan dan Kelurahan Jodipan dengan luas wilayah seluas 340,29 Ha. fungsi SBWP III adalah zona peruntukkan khusus dan zona perumahan.

Batas administrasi SBWP III yaitu sebelah utara anak sungai Bango; sebelah selatan Jalan Zainal Zakse; sebelah barat Sungai Bango; sebelah timur Jalan Panglima Sudirman-Jalan Gatot Subroto.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Peta 2 Pembagian Sub BWP dan Blok Pada BWP Timur Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF



C. Rencana Pola Ruang 1. Rencana Zona Lindung

a) Zona Perlindungan Setempat 1) Sub Zona Sempadan Sungai

a. Sempadan Sungai Bango, Sungai Brantas berdasarkan kedalaman sungainya lebih dari 3-20 meter dan berada di dalam kawasan perkotaan; rencana garis sempadan sungainya (GSS) adalah 15 meter dari tepi sungai dan Sempadan Kali Sari, Kali Mewek, Kali Sumpil dan Kali Kajar berdasarkan kedalaman sungainya kurang dari 2 meter dan berada di dalam kawasan perkotaan; rencana garis sempadan sungainya (GSS) adalah 10 meter dari tepi sungai. Total sempadan sungai seluas 230,51 Ha.

b. Pada seluruh area sempadan sungai ini harus dikendalikan secara ketat agar meminimalisir perubahan zona lindung sempadan sungai menjadi zona budidaya yang menggunakan bangunan.

2) Sub Zona Sempadan SUTT Sub zona sempadan sepanjang SUTT ditetapkan 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik sepanjang SUTT meliputi SBWP I.

3) Sub Zona Sempadan Rek Kereta Api Garis sempadan Rel Kereta Api pada BWP Malang Timur Laut ditetapkan sebesar 23 meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya, dengan luas rencana sempadan sebesar 26 Ha.

b) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1) Sub Zona RTH Pekarangan

a. Sub Zona RTH Pekarangan Rumah Sub zona RTH pekarangan rumah tersebar di seluruh pekarangan rumah pada BWP Malang Timur Laut dan luas total pekarangan rumah sebesar 152,03 Ha.

Gambar 1 Zona Perumahan di BWP Malang Timur Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF



b. Sub Zona RTH Pekarangan Perkantoran Sub zona RTH pekarangan perkantoran yang ada di BWP Malang Timur Laut yaitu kantor Dinas Pertanian, Balai Diklat Keuangan Malang, Pengadilan Negeri, Dinas Perhubungan, Kantor Kementerian Kehutanan Bromo-Tengger-Semeru, Kantor Direktoran Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Agama, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang dan Kantor Kecamatan Blimbing, Kantor Kelurahan, polsekta masing-masing kelurahan dan kantor swasta dengan rencana pekarangan perkantoran seluas 3,1 Ha

Gambar 2 Sub Zona RTH Pekarangan Perkantoran

c. Sub Zona RTH Pekarangan Perdagangan dan jasa

Sub zona RTH pekarangan perdagangan dan jasa meliputi halaman Mall, plaza, pertokoan, ruko dan tempat usaha seluas 5,3 Ha yang tersebar di seluruh SBWP

Gambar 3 Sub Zona RTH Pekarangan Perdagangan dan jasa

d. Sub Zona RTH Pekarangan Sarana Pelayanan Umum

Sub zona RTH pekarangan sarana pelayanan umum lainnya seluas 38,77 hektar yang tersebar di seluruh SBWP

2) Sub Zona RTH Taman Sub Zona RTH Taman yang terdapat di BWP Malang Timur Laut seluas 0,194 Ha yang meliputi Taman Kota di Kelurahan Arjosari.

RINGKASAN EKSEKUTIF



3) Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan a. Sub Zona RTH Median Jalan

Sub zona RTH Jalur Hijau Jalan berupa pulau jalan dan median jalan berada di Jalan Borobudur, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raden Intan, Jalan Simpang Panji Suroso, Jalan Perumahan Pondok Blimbing Indah, Jalan Perumahan Araya dengan luas 0,823 Ha.

Gambar 4 Sub Zona RTH Median Jalan di BWP Malang Timur Laut

b. Sub Zona RTH Jalur Jalan

Rencana RTH jalur jalan di BWP Malang Timur Laut sebesar

13,975 Ha. pengembangan ruang terbuka hijau di jalur jalan

utama lebih mempunyai fungsi estetika.

Gambar 5 Sub Zona RTH Jalur Jalan di BWP Malang Timur Laut

4) Rencana Sub Zona RTH Fungsi Tertentu

a. Sub Zona RTH Sempadan Sungai

Sub zona RTH sempadan sungai meliputi sempadan sungai

Brantas, sungai Bango dan RTH sempadan anak sungai Bango

dengan luas 230,51 Ha. Sungai besar melintasi SBWP I, SBWP II

dan SBWP III.

RINGKASAN EKSEKUTIF



b. Sub Zona RTH SUTT

Sub zona sempadan sepanjang SUTT ditetapkan 20 (dua puluh)

meter pada setiap sisi tiang listrik sepanjang SUTT meliputi

SBWP I yaitu pada blok I.A, blok I.B, blok I.E, blok I.F, blok I.G

dan blok I.H. luas sub zona RTH SUTT di BWP Malang Timur

Laut sebesar 33 Ha.

c. Sub Zona RTH Sempadan Rel Kereta Api

Jalur kereta api yang terdapat di BWP Malang Timur Laut

terletak pada SBWP I (blok I-A, blok I-B, blok I-F, blok I-I),

SBWP II (blok II-A dan blok II-B), dan SBWP III (blok III-

C).

d. Sub Zona RTH Pemakaman

Rencana Sub zona RTH pemakaman pada BWP Malang Timur Laut seluas 21,15 Ha yang tersebar di seluruh SBWP dan yang memiliki sub zona RTH Pemakaman terbesar yaitu SBWP III blok III-D.

c) Zona Cagar Budaya Zona cagar budaya yang terdapat pada BWP Malang Timur Laut ialah: a. Situs Polowijen, lokasi sekitar makam pada Sub BWP I blok I-

B, jenis situs adalah : sebuah watugong; b. Situs Polowijen, pada Sub BWP I blok I-B, jenis situs adalah :

sisa struktur bangunan permukiman kuno, sumber air, sejumlah arca, fragmen, keramik dam gerabah;

c. Zona Industri, lokasi sekitar stasiun Blimbing atau pada Sub BWP I blok I-F. Jenis cagar budayanya yaitu : pergudangan, pabrik (BPM) dan Barokah, Inplasement Kereta Api dan Trem Uap;

d. Rumas Sakit (Panti Nirmala). Arahan rencana kawasan cagar budaya adalah perlindungan

dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada.

d) Zona Rawan Bencana Berikut merupakan sub zona rawan bencana yang terdapat di BWP Malang Timur Laut: a. Pemukiman padat SBWP I (Blok I-G, dan Blok I-H), SBWP II

(Blok II-D), dan SBWP III (Blok III-C dan Blok III-D); b. Zona perdagangan dan jasa, meliputi: pasar tradisional, pusat

perbelanjaan dan kantor; c. Zona industri yang dekat dengan permukiman padat seperti

di Jalan Tenaga, industri tempe di Jalan Sanan (Blok II-D).

RINGKASAN EKSEKUTIF



Arahan rencana kawasan rawan bencana meliputi : a. Penataan intensitas bangunan pada seluruh wilayah BWP

Malang Timur Laut; b. Penempatan hidran pada SBWP I (Blok I-G, dan Blok I-H),

SBWP II (Blok II-D), dan SBWP III (Blok III-C dan Blok III-D); c. Penyediaan ruang evakuasi berupa kantor desa dan lapangan

pada masing-masing kelurahan. Upaya penanggulangan pada kawasan ini antara lain:

Penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran,

Penyediaan jalan yang memadai (dapat dimasuki kendaraan pemadam, dilewati petugas pemadam) sebagai jalur mitigasi bencana,

Penataan kabel listrik, bahan bakar rumah tangga dan lainnya yang rawan terbakar, bila memungkinkan menggunakan system jaringan bawah tanah untuk menghindari terjadi konsleting.

2. Rencana Zona Budidaya a) Zona Perumahan 1) Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi

Sub zona rumah kepadatan tinggi terdapat di SBWP I yaitu Kelurahan Arjosari tepatnya pada blok I-D, dan Kelurahan Blimbing tepatnya pada blok I-H dan Blok I-I, SBWP II yaitu Kelurahan Bunulrejo pada blok II-D, serta SBWP III yaitu rumah-rumah kampung padat yang terletak di sekitar sungai Brantas di Kelurahan Jodipan pada blok III-C, Kelurahan Polehan pada blok III-D. Rencana pengembangan sub zona rumah kepadatan tinggi adalah penyediaan fasilitas umum dan sarana dan prasarana, Pengendalian intensitas bangunan untuk mengantisipasi tingginya kepadatan bangunan, Penyediaan jaringan utilitas yang memadai sesuai kebutuhan terutama terkait dengan sanitasi lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2) Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang Rencana pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang meliputi : 1. Pengembangan rumah tunggal dengan fungsi tempat

tinggal yang terdapat di SBWP I blok I-C, blok I-F, blok I-J. 2. Pengembangan rumah tunggal dengan fungsi rumah

tinggal dan rumah kos terdapat di SBWP I pada blok I-D, blok I-H dan I-I.

RINGKASAN EKSEKUTIF



3. Perbaikan kualitas lingkungan di SBWP III tepatnya pada blok III-C dan III-D;

4. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap SBWP.

3) Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah Rencana pengembangan sub zona rumah kepadatan rendah meliputi: 1. Pengembangan rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal

yang terdapat di SBWP I pada blok I-A, blok I-C, blok I-E, blok I-H, blok I-I dan blok I-J;

2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap SBWP. b) Zona Perdagangan dan jasa 1. Sub Zona Perdagangan dan jasa Tunggal

Rencana Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa tunggal di BWP Malang Timur Laut meliputi: (1) Rencana pengembangan zona perdagangan dan jasa berupa

Pasar tradisional, sebagai berikut : Pasar Blimbing diarahkan menjadi Pasar modern, Pasar Bunul dan Pasar Kebalen diarahkan menjadi pasar lingkungan;

(2) Rencana pemenuhan kebutuhan zona perdagangan dan jasa, meliputi: Mengarahkan pendistribusian secara merata zona perdagangan dan jasa pada pendistribusian di daerah pinggiran; dan Mendorong pengembangan zona perdagangan berupa warung oleh masyarakat secara swadaya;

(3) Rencana pengembangan zona perdagangan dan jasa berupa Pusat Perbelanjaan sebagai berikut : Keberadaan pasar swalayan atau plaza seperti Plaza Araya pengembangannya dibatasi;

(4) Pengembangan pusat perbelanjaan di Sub BWP blok I-E, blok I-F, blok I-J.

(5) Mempertahankan dan pengembangan perdagangan barang campuran (showroom mobil-motor, biro perjalanan, dan lain sebagainya) berkembang secara linier pada Sub BWP I blok I-A, blok I-B, blok I-F, blok I-G, Sub BWP II blok II-A, blok II-B.

(6) Pengembangan toko dan warung di tiap blok pada masing-masing SBWP.

2. Sub Zona Perdagangan dan jasa deret

Arahan rencana pengembangan perdagangan dan jasa deret meliputi:

RINGKASAN EKSEKUTIF



a. Rencana pengembangan zona perdagangan dan jasa berupa toko modern.

b. Pengembangan zona perdagangan dan jasa untuk toko modern, ruko, diarahkan pada SBWP I (blok I-I, dan blok I-J), SBWP II (blok II-C dan blok II-D), serta SBWP III (blok III-B, dan blok III-D).

c) Zona Perkantoran 1. Sub Zona Perkantoran Pemerintah

Pengembangan sub zona perkantoran pemerintah di BWP Malang Timur Laut yaitu: a. Pengembangan kondisi eksisting sub zona perkantoran

pemerintah yang telah ada; b. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan sub zona

perkantoran pemerintah; c. Kawasan perkantoran dapat dilakukan dengan

menggabungkan fungsi lain seperti perdagangan dan tempat tinggal didalamnya.

2. Sub Zona Perkantoran Swasta Adapun perkantoran swasta di BWP Malang Timur Laut meliputi: Perkantoran BUMN meliputi : Kantor Pajak Kecamatan

Blimbing, Kantor Telkom, Kantor Taspen, kantor pos; Perkantoran swasta meliputi : Bank BRI, Bank BCA, Bank

Mandiri, Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Bukopin, Bank Lippo, Bank Antar Daerah, Konsultan, dan kantor partai.

Rencana pengembangan zona perkantoran meliputi: a. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan sub zona

perkantoran swasta; b. Pengembangan perkantoran swasta dapat berkembang di

dalam sub zona perdagangan deret. d) Zona Industri 1. Sub Zona Industri Kecil

Rencana pengembangan industri kecil di BWP Malang Timur Laut meliputi: a. Penetapan dan pengembangan sub zona industri kecil kripik

tempe di Jalan Sanan, sebagai oleh-oleh khas Kota Malang; b. Pengembangan sentral industri kecil rotan di blok I-A, blok I-

C; c. Zona industri yang ada di BWP Malang Timur Laut

dikembangkan serta dipertahankan keberadaannya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF



2. Sub Zona Aneka Industri Rencana pengembangan sub zona aneka industri meliputi: a. Pengembangan zona industri dan pergudangan di Kelurahan

Blimbing – Kelurahan Pandanwangi dan pembatasan wilayah pengembangan dengan buffer zone pada blok I-I, blok II-A;

b. Penyediaan instalasi pengolah limbah cair pada zona industri;

c. Penyediaan buffer zone di sekitar zona industri sebagai pencegahan terhadap perluasan zona industri;

d. Semua kegiatan industri dan pergudangan harus mempunyai ijin lingkungan;

e. Keberadaan sawah irigasi yang berada disekitar kawasan industri sebagai lahan yang harus dilindungi keberadaannya.

e) Zona Sarana Pelayanan Umum 1. Sub Zona Pendidikan

Rencana pengembangan Sub Zona Pendidikan sebagaimana meliputi : Rencana peruntukan sub zona pendidikan Pra Sekolah di

BWP Malang Timur Laut pada Sub BWP I blok I-J dan tetap mempertahankan yang ada serta mengembangkan sarana pendidikan;

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Sub Zona Transportasi

Rencana pengembangan sub zona sarana umum transportasi (SPU-2) di BWP Malang Timur Laut meliputi: a. Terminal Tipe A di Kelurahan Arjosari berupa Peningkatan

dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana terminal tepatnya di blok I-D;

b. Rencana Pengembangan Sub unit terminal di Jalan Hamid Rusdi (Pasar Bunul), Jalan Raya Karanglo dan Jalan A. Yani (Kelurahan Polowijen);

c. Rencana pengembangan sub zona sarana umum transportasi (SPU-2) berupa halte dikembangkan pada pusat perbelanjaan Mall di Jalan Raden Panji Suroso SBWP I blok I-E, didepan terminal arjosari Jalan Raya Raden Intan SBWP I blok I-D.

3. Sub Zona Kesehatan Rencana pengembangan sub zona kesehatan meliputi : a. Peningkatan pelayanan pada sub zona kesehatan yang sudah; b. Pengembangan sub zona kesehatan dengan arahan berupa

lokasi praktek dokter bersama yang terintegrasi dengan apotik ini ditujukan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara terpadu;

RINGKASAN EKSEKUTIF



c. Pengembangan sub zona kesehatan pada daerah yang belum terlayani meliputi blok II-A, Blok II-B, blok II-C, dan blok III-C;

d. Rencana pengembangan sub zona kesehatan dikembangkan pada daerah yang belum terdapat sub zona kesehatan berdasarkan radius pelayanan, untuk lebih jelasnya lihat peta berikut.

4. Sub Zona Olahraga Sub zona olahraga di BWP Malang Timur Laut berupa lapangan sepakbola yang terletak di Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Arjosari, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Kesatrian, Kelurahan Jodipan. Rencana pengembangannya tetap mempertahankan yang ada serta penambahan pada SBWP I blok I-F dan blok I-I.

5. Sub Zona Peribadatan Adapun sub zona peribadatan yang terdapat di BWP Malang Timur Laut meliputi: a. Masjid dan musholla tersebar secara merata di seluruh

wilayah dengan jumlah Masjid sebanyak 95 unit, dan musholla sebanyak 292 unit;

b. Gereja yang terdapat di Malang Timur Laut sebanyak 20 unit yaitu terdapat di kelurahan Bunulrejo; kelurahan Blimbing; kelurahan Polehan; kelurahan Purwantoro; kelurahan Kesatrian; dan kelurahan Jodipan. Gereja terbanyak terdapat di Kelurahan Bunulrejo yaitu sebanyak 5 unit;

c. Pura ada 1 unit yaitu di Kelurahan Polehan, untuk vihara hanya terdapat 1 unit di Kelurahan Polehan.

Rencana pengembangan Sub Zona peribadatan di BWP Malang Timur Laut meliputi mempertahankan dan meningkatkan sub zona peribadatan yang telah ada di seluruh wilayah perencanaan.

f) Zona Peruntukkan Lainnya 1. Sub Zona Pertanian

Rencana Sub Zona pertanian meliputi : a. Mempertahankan Sub Zona pertanian di SBWP I (blok I-A,

blok I-B, blok I-C, blok I-D, blok I-E, blok I-F, blok I-I dan blok I-J) dan SBWP II (blok II-D) dari pengkonversian lahan menjadi permukiman, perdagangan, industri dan fasilitas lainnya sebagai prioritas terakhir;

b. Pengembangan kawasan terbangun diarahkan pada lahan-lahan tegalan atau lahan pertanian non-teknis, lahan yang kurang subur dengan topografi yang relatif datar;

RINGKASAN EKSEKUTIF



c. Pengoptimalan lahan yang ada untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian;

d. Mempertahankan dan perbaikan jaringan irigasi yang ada dari ancaman kerusakan-kerusakan akibat pengembangan fisik kota.

2. Sub Zona Pariwisata Rencana Sub Zona pariwisata meliputi : a. Rencana penanganan wisata sejarah meliputi: memelihara,

mengkonservasi dan preservasi; b. Mempertahankan dan pengembangan sentra industri kripik

tempe pada Sub BWP II blok II-C. c. Rencana penanganan wisata belanja oleh-oleh meliputi

promosi, pameran, reklame dan iklan. G) Zona Peruntukkan Khusus

Zona peruntukkan khusus sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1). Sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) di BWP Malang Timur Laut terletak di SBWP III blok III-B, blok III-C, dan blok III-D. Rencana pengembangan Sub Zona pertahanan dan keamanan (KH-1) yaitu mempertahankan zona yang ada.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Peta 3 Rencana Pola Ruang BWP Malang Timur Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF



D. Rencana Jaringan Prasarana 1. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

a) Sistem Jaringan Jalan 1) Jaringan Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer di BWP Malang Timur Laut meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Raden Intan, Jalan R. Panji Suroso, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Tumenggung Suryo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gatot Subroto.

2) Jaringan Jalan Kolektor Primer Jalan Kolektor primer di BWP Malang Timur Laut meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Borobudur.

3) Jaringan Jalan Arteri Sekunder a. Jaringan Jalan Arteri Sekunder-I

Jaringan jalan arteri sekunder-I menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder-I. rencana jalan arteri sekunder-I di BWP Malang Timur Laut adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Urip Sumoharjo.

b. Jaringan Jalan Arteri Sekunder-II Jaringan jalan arteri sekunder-II menghubungkan antar kawasan sekunder-I. Rencana jalan arteri sekunder-II di BWP Malang Timur Laut adalah Jalan Laksamana Adi Sucipto, Jalan Letjen Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Sulfat.

c. Jaringan Jalan Arteri Sekunder-III Jaringan jalan arteri sekunder-III menghubungkan antara kawasan sekunder-I dan kawasan sekunder-II. Rencana jalan arteri sekunder-III di BWP Malang Timur Laut adalah pengembangan jalan arteri sekunder-III meliputi Jalan Raden Intan, Jalan Raden Panji Suroso, Jalan Laksamana Adi Sucipto, dan Jalan Simpang L. A Sucipto.

4) Jaringan Jalan Lokal Sekunder Jalan lokal sekunder di BWP Malang Timur Laut meliputi Jalan Teluk Cendrawasih, Jalan Raya Indragiri, Jalan Barito, Jalan Musi, Jalan Amandit, Jalan Leksi Utara, Jalan Bango, Jalan Mayang, Jalan Amprong, Jalan Surak, Jalan Lesti, Jalan Sebuku, Jalan Simpang Sulfat Selatan, Jalan Widas, Jalan Sebuku Gang XIX, Jalan Sebuku II, Jalan Grindulu, Jalan Warinoi, Jalan Memberamo, Jalan Sultan Hadiwijaya, Jalan Raden Patah, Jalan Sisimanganraja, Jalan Sunan Gunung Jati, Jalan Hamid Rusdi III, Jalan Tuntang, Jalan Hamid Rusdi Gang 2B, Jalan Asrama Yon Bekang,

RINGKASAN EKSEKUTIF



Jalan Simpang Hamid Rusdi, Jalan Kaveleri Dalam, Jalan Indraprasta, Jalan MArsose, Jalan Narotama Barat, Jalan Narotama dan Jalan Werkudoro.

5) Jaringan Jalan Lingkungan Rencana jalan lingkungan di BWP Malang Timur Laut meliputi Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Jalan Teluk Etna, Jalan Teluk Simpang Panji Suroso, Jalan Teluk Mandar, Jalan Teluk Parigi, Jalan Teluk Penanjung, Jalan Teluk Bone, Jalan Teluk Weda, Jalan Teluk Langsa, Jalan Teluk Aru, Jalan Teluk Kumai, Jalan Teluk Tomini, Teluk Gorontalo, Teluk Semangka, Teluk Banyubiru, Teluk Kendari, Teluk Pacitan, Teluk Manado, Jalan Karangloh Indah, Jalan Griya Sejahtera, Jalan Bhakti, Jalan Satria Barat, Jalan Setia, Jalan Satria, Jalan Payaman, Jalan Brawijaya, Jalan Pahlawan, Jalan Candi Jago, Jalan Candi Kalasan, Jalan Candi Waringin Lawang, Jalan andi Kidal, Jalan Tenaga, Jalan Tenaga Utara, Jalan Karya Timur, Jalan Tenaga Baru, Jalan Tenaga Selatan, Jalan Tenaga Selatan, Jalan Asahan, Jalan Simpang Asahan, Jalan Waikambas, Jalan Melawi, Jalan Arut, Jalan Riam, Jalan Tulang Bawang, Jalan Kapuas, Jalan Opak, Jalan Progo, Jalan Tembesi, Jalan Mesuji, Jalan Serayu , Jalan Amprong, Jalan Lekso, Jalan Lahor, Jalan Metro, Jalan Sampian, Jalan Bedadung, Jalan Kunto, Jalan Setail, Jalan Mayang, Jalan Bondoyudho, Jalan Grindulu, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Narotama, Jalan Untung Suropati Utara, Jalan Untung Suropati Selatan, Jalan Ronggolawe, Jalan Kavelari Dalam, Jalan Ontoseno, Jalan di Perum Blimbing Indah, Jalan Perum Plaosan Permai, Jalan Pandanwangi, Jalan Batubara, Jalan Terusan Batubara, Jalan di Perum Titan Asri, Jalan di Perum Sufat Indah, Jalan di Perum Puskopad V Brawijaya, Jalan di Sulfat Rivera Residence, Jalan di Perum Bumi Meranti Wangi, Jalan di Perum Taman Sulfat, Jalan di Perum Pandanwangi Park, Jalan di Perum Pondok Mulia, Jalan di Perum Kenongo Raya, Jalan di Perum Graha Pandanwangi, Jalan di Perum Graha Pelita Asri, Jalan , Batu Amaril, Jalan di Sulfat Garden, Jalan di Pandanwangi Royal Park, Jalan di Perum Nirwana Sulfat, Jalan Ikan Mas, Jalan Cakalang, Jalan Sumpil, Jalan Polowijen, Jalan Sembilang, Jalan di Perum Blimbing Indah, Jalan Bajang Ratu, Jalan Ciwulan, Jalan Citandui, Jalan Ciujung, Jalan Cipunegara, Jalan Bengawan Solo, Jalan Ciwulan, Jalan

RINGKASAN EKSEKUTIF



Citandui, Jalan Sanan, Jalan Cibuni, Jalan Ciwulan, Jalan Cikaso, Jalan Cimanuk, Jalan Cisadea, Jalan Cidanau, Jalan Cimandiri, Jalan Ciliwung, Jalan Cidurian, Jalan Cimandur, Jalan Phospat, Jalan Bauksit, Jalan Marmer, Jalan Silikat, Jalan Natrium, Jalan Alumunium, Jalan Nikel, Jalan Platina, Jalan Timah, Jalan Perak, Jalan Besi, Jalan Tembaga, Jalan Alpaka, Jalan Emas, Jalan Kripton, Jalan Baja, Jalan Magnesium, Jalan Ikan Sepat, Jalan Ikan Nila, Jalan Ikan Nila, Jalan Ikan Belida, Jalan Plaosan Barat, Jalan Sidomulyo, Jalan Kemirahan, Jalan Ikan Piranha, Jalan Pulosari, Jalan Perum Araya, Jalan Plaosan Timur. Rencana Jaringan Jalan dan Sarana Jalan

Pengembangan jalan baru yang menghubungkan antara blok zona perumahan

Pengembangan angkutan umum dan area pangakalan kendaraan pada daerah yang belum terlayani jalur angkutan umum

Rencana halte yang di alokasikan pada tempat-tempat strategis, yaitu : pasar, terminal, sub unit terminal, perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Rencana pengembangan halte meliputi Sub BWP I blok I-E, blok I-F, blok I-G, Sub BWP II blok II-A, blok II-B, Sub BWP III blok III-A, dan blok III-B

Pengembangan parkir off street pada kawasan pendidikan serta perdagangan dan jasa.

Jalan L.A Sucipto, Jalan A. Yani, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Terusan Sulfat, Jalan Ciliwung, Jalan Ksatrian; dan

Pengembangan jalur sepeda (bike line) melalui pemberian tanda khusus, menyatu dengan jaringan jalan yang sudah ada dan tidak diberi pembatas khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Peta 4 Rencana Jaringan Jalan BWP Malang Timur Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF



2. Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Jaringan energy/kelistrikan di terdapat di BWP Malang Timur Laut, meliputi: Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi ;

Kelurahan Balearjosari, kelurahan Polowijen, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Blimbing;

Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di sepanjang Jalan A Yani, Jalan Panji Suroso, Jalan R Intan, Jalan S Parman, jalan Letjen Sutoyo, jalan Sunandar Priyosudarmo, Jalan Tumenggung Suryo;

Jaringan Saluran udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah penduduk;

Terdapat Unit layanan Transmisi Gardu Iistrik Blimbing, di Jalan A Yani Gardu listrik unit transmisi di Kelurahan Blimbing di Jalan A Yani, yang melayani kebutuhan listrik masyarakat di Kecamatan Blimbing;

Tiang listrik yang berada di sepanjang jalan Kecamatan Blimbing tingginya 10 meter, dengan jarak dari masing-masing tiang listrik yaitu 12 hingga 20 meter;

Sebagian besar wilayah perencanaan telah terlayani jaringan listrik tegangan rendah (SUTR). Penempatan listrik di wilayah Kecamatan Blimbing sudah teratur;

Kabel-kabel listrik dalam keadaan baik. Kabel listrik yang terdapat di wilayah Kecamatan Blimbing merupakan kabel yang menggantung pada tiang-tiang listrik. Untuk saat ini kabel serta tiang-tiang listrik yang terdapat di Kecamatan Blimbing masih aman dan sesuai dengan keadaan di Kecamatan Blimbing. Rencana Jaringan energy/kelistrikan di terdapat di BWP

Malang Timur Laut, meliputi: Sempadan jaringan listrik tegangan tiggi (SUTT) 20 meter. Direncanakan jaringan listrik yang tertanam dibawah tanah

untuk menghindari gangguan akibat adanya pohon-pohon maupun gangguan angin.

Rencana pengembangan jaringan listrik di area perumahan baru terutama pada Sub BWP I blok I-A, blok I-C, blok I-F, blok I-I, dan blok I-J.

Pengembangan penerangan jalan umum terutama padan perumahan baru.

RINGKASAN EKSEKUTIF



3. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Menara Telekomunikasi di wilayah BWP Malang timur laut

memiliki jumlah 46 menara telekomunikasi. Lokasi menara tower telekomunikasi di BWP Malang Timur laut yaitu :

a. Kelurahan Arjosari 5 menara telekomunikasi b. Kelurahan Purwodadi 1 menara telekomunikasi c. Kelurahan Blimbing 3 menara telekomunikasi d. Kelurahan Polowijen 4 menara telekomunikasi e. Kelurahan Purwantoro 10 menara telekomunikasi g. Kelurahan Pandanwangi 10 menara telekomunikasi h. Kelurahan Bunulrejo 3 menara telekomunikasi i. Kelurahan Kesatrian 2 menara telekomunikasi j. Kelurahan Polehan 8 menara telekomunikasi

Rencana system jaringan telekomunikasi di BWP Malang Timur Laut meliputi:

1) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon meliputi :

a. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang ada sudah melayani seluruh BWP Malang Timur Laut; dan

b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I.

2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel meliputi : a. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu

Base Transfer Station (BTS) yang ada sebanyak 46 (lima puluh delapan) unit yang tersebar di tiap Sub BWP; dan

b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I.

3) Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari PLN.

4. Rencana Sistem Jaringan Air Minum Pengembangan jaringan air PDAM di daerah permukiman

baru, di Sub BWP I. Menjaga keseimbangan volume air tanah di wilayah

perencanaan. Upaya menjaga keseimbangan volume air tanah dengan pembuatan sumur – sumur resapan. Sumur resapan ini terdiri dari sumur resapan individual dan sumur resapan perkotaan kolektif.

Pengembangan sumur resapan terutama pada permukiman padat serta perumahan baru

RINGKASAN EKSEKUTIF



5. Rencana Sistem Jaringan Drainase BWP Malang Timur Laut memiliki 3 klasifikasi yakni drainase primer, drainase sekunder dan drainase tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Jaringan Drainase Primer Jaringan drainase primer terdiri dari saluran drainase primer yang berupa sungai, yaitu Sungai Bango dan Sungai Brantas.

Gambar 6 Kondisi Jaringan Drainase Primer di BWP Malang Timur

Laut

2. Jaringan Drainase Sekunder Jaringan drainase sekunder meliputi saluran Jalan Ahmad Yani, Jalan Raden Intan, Jalan R. Panji Suroso, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Tumenggung Suryo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Borobudur, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Laksamana Adi Sucipto, Jalan Letjen Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Sulfat, Jalan Raden Intan, dan Jalan Simpang L. A Sucipto.

3. Jaringan Drainase Tersier Jaringan drainase tersier di BWP Malang Timur Laut berupa saluran yang terdapat di tiap-tiap perumahan.

Gambar 7 Kondisi Jaringan Drainase Tersier di BWP Malang Timur

Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF



Tabel 1 Kapasitas dan Dimensi Drainase di BWP Malang Timur Laut

NAMA JALAN

PANJANG SALURAN

(m)

JENIS SALURAN

SLOPE SALURAN

DIMENSI

Lebar Bawah

Saluran (m)

Lebar Atas

Saluran (m)

Tinggi Saluran

(m)

1 Jalan Urip Sumoharjo

243,36 Sekunder 0,009 0,5 - 0,75

2 Jalan Letjen Sutoyo

631,45 Sekunder 0,01 2 - 2

3 Jalan Letjen Sutoyo

418,83 Sekunder 0,004 0,6 - 0,6

4 Jalan Panglima Sudirman

472,09 Sekunder 0,009 0,8 - 0,6


814,30 Sekunder 0,003 0,8 - 0,7


194,03 Sekunder 0,015 0,8 - 0,7

7 Jalan Panji Suroso Kanan B

116,21 Sekunder 0,027 0,3 0,8 0,7

8 Jalan Panji Suroso Kanan A

371,95 Sekunder 0,005 0,3 0,8 0,8

9 Jalan Griya Asri Pandanwangi

1467,58 Sekunder 0,022 2,6 2,6 2,65

10 Jalan Sisimanganraja- Hamid Rusdi 3

390,26 Sekunder 0,031 0,73 1,08 1,13

11 Jalan Letjen Sutoyo A Kanan

452,25 Sekunder 0,022 0,55 0,55 0,66

12 Jalan Letjen Sutoyo B Kanan

339,55 Sekunder 0,029 0,6 0,6 0,6

13 Jalan Ahmad Yani – Borobudur

1116,49 Sekunder 0,013 0,8 0,8 0,8

14 Jalan Letjen Sutoyo Mawar

778,98 Sekunder 0,018 0,55 0,55 0,56

15 Jalan S. Parman Kanan

259,40 Sekunder 0,008 1 1 1,25

16 Jalan Panji Suroso Kiri

140,78 Sekunder 0,014 0,45 0,7 0,55

17 Purwodadi 849,43 Sekunder 0,016 0,45 0,8 0,6

18 Jalan Teluk Mandar

2463,67 Sekunder 0,014 1,3 1,3 0,5

19 Jalan Blimbing Indah Megah ki

1724,50 Sekunder 0,020 1 1 1

20 Jalan Blimbing megah ka

1724,50 Sekunder 0,020 1 1 1

21 Jalan Blimbing indah ki

1497,65 Sekunder 0,017 1 1 1

22 Jalan Blimbing 1549,54 Sekunder 0,016 1 1 1

RINGKASAN EKSEKUTIF



NAMA JALAN

PANJANG SALURAN

(m)

JENIS SALURAN

SLOPE SALURAN

DIMENSI

Lebar Bawah

Saluran (m)

Lebar Atas

Saluran (m)

Tinggi Saluran

(m)

indah ka

23 Jalan simpang panji suroso ki

974,39 Sekunder 0,010 0,8 0,8 1

24 Jalan Raden Intan kanan

976,38 Sekunder 0,011 0,95 0,95 1

25 Jalan raden intan kiri

1265,11 Sekunder 0,013 0,8 0,8 1,3

26 Jalan ahmad yani kanan

411,93 Sekunder 0,024 1,45 1,45 1,2

27 Jalan balearjosari 552,61 Sekunder 0,009 0,6 0,8 0,65

28 Jalan Riverside 1344,93 Sekunder 0,015 2 2 1

29 Jalan S.P Sudarmo A kiri

179,16 Sekunder 0,011 0,3 0,8 0,65

30 Jalan S.P Sudarmo A kiri

179,16 Sekunder 0,011 0,35 0,85 0,8

31 Jalan S.P Sudarmo B kanan

2243,28 Sekunder 0,012 0,4 0,9 0,65

32 Jalan S.P Sudarmo B kanan

2178,02 Sekunder 0,012 0,3 0,8 0,65

Sumber : Rencana Induk Sistem Drainase Kota Malang, 2013 Rencana sisitem jaringan drainase di BWP Malang Timur Laut meliputi: Perbaikan / normalisasi jaringan yang telah ada secara

berkala; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang

limbah non cair di saluran air yang dapat mempengaruhi kapasitas saluran;

Peningkatan saluran drainase pada jalan – jalan utama dari drainase terbuka menjadi drainase tertutup untuk mengurangi resiko limbah non cair;

Pembatasan pengembangan penggunaan lahan pada daerah – daerah yang difungsikan sebagai daerah resapan untuk mengurangi resiko terjadinya banjir;

Peningkatan kondisi dan kapasitas saluran drainase yang sudah ada;

Pembangunan Saluran Drainase yang Baru.

RINGKASAN EKSEKUTIF



6. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya A. Rencana Sistem Persampahan a) Arahan penanganan sistem persampahan 1. Ditempatkan di tepi trotoar pada setiap jarak 25-50 meter. 2. Kriterianya kapasitas 60 liter; dirancang estetis, mudah

dibersihkan, dilengkapi tutup, warna menarik dan tidak mudah hilang.

3. Menyeragamkan kapasitas, model yang fungsional, estetis dan mudah pembersihannya, bahan yang tidak mudah korosi, warna yang menyolok dan mudah dikenali serta ditempatkan pada tepi luar trotoar.

4. Setiap ruko wajib menyediakan tempat sampah individu, berupa bin plastik dengan volume 120 liter yang memakai tutup. Bin plastik yang disediakan untuk 2 jenis sampah yaitu sampah basah dan sampah kering dengan warna bin yang disediakan untuk sampah kering adalah biru dan warna kuning untuk sampah basah.

5. Pemilihan sampah harus dilakukan oleh setiap rumah, pemilik/pegawai ruko.

6. Setiap hari sampah diambil petugas sampah dengan gerobak sampah pada jam-jam tertentu, untuk selanjutnya dibuang ke TPS terdekat.

7. Sampah dari jalan disapu oleh tenaga penyapu jalan dari Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota dan dikumpulkan menuju TPS terdekat yang kemudian akan diangkut ke TPA.

8. Setiap pembangunan baru, harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah yang diletakkan sedemikian rupa untuk peningkatan kualitas lingkungan.

9. Pengelolaan sampah di kawasan perencanaan, yang sebagian besar direncanakan merupakan kawasan permukiman mengacu pada Tata Cata Pengelolaan Sampah di Permukiman (SK SNI-T-12-1991-03), Tata cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan (SK SNI-T-13-1990-F) terutama mengenai persyaratan hukum dan persyaratan teknis operasionalnya. Tata cara pengelolaan sampah perkotaan yang direncanakan pada kawasan perencanaan meliputi kegiatan: Pewadahan sampah : merupakan tahap awal dalam

pengelolaan sampah, sampah dari sumber timbulan dimasukkan dalam wadah untuk memudahkan pengumpulan sampah dan meminimalkan kontak langsung sampah dengan lingkungan di sekitarnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Pengumpulan sampah : pengumpulan sampah dari sumber timbulan sampai transfer depo atau lokasi pembuangan sampah sementara (TPS).

Pengangkutan sampah : pengangkutan sampah dari tranfer depo/TPS ke lokasi pengolahan sampah atau pembuangan akhir.

Pengolahan sampah : tempat dimana sampah diolah sehingga mengurangi dampak terhadap lingkungan yang dapat dilakukan dengan berbagi cara.

10. Beberapa arahan rencana pengelolaan sampah di BWP Malang Timur Laut adalah : Pembuangan Terbuka (Open Dumping) Cara ini merupakan cara yang paling sederhana yaitu dengan

membuang begitu saja sampah yang telah dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan.

Saniter (Sanitary Landfill) Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan dampak yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah dengan memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5 – 5 m dan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 15 – 30 cm.

Pembakaran (Incineration) Pembakaran merupakan salah satu cara pemusnahan sampah dengan cara mengurangi volume maupun berat sampah melalui proses pembakaran.

Pembuatan Kompos (Composting) Pembuatan kompos merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk.

Pemanfaatan Ulang (Recycling) Pemanfaatan ulang adalah cara pengolahan sampah anorganik agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Rencana Pengembangan system persampahan di BWP Malang

Timur Laut adalah sebagai berikut: Pengembangan sistem persampahan berupa TPS meliputi Sub

BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III. Pengelolaan sampah di BWP Malang Timur Laut meliputi

pengelolaan sampah (bank sampah) pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan pemanfaatan sampah daur ulang untuk kerajinan.

RINGKASAN EKSEKUTIF



B. Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Di BWP Malang Timur Laut rawan terhadap bencana kebakaran. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencna meliputi: a. Penanganannya rawan bencana berupa penataan pada daerah

rawan bencana kebakaran terutama pada permukiman padat serta zona industri yang meliputi Kelurahan Blimbing, Kelurahan Jodipan, Kelurahan Polehan.

b. Penanganan rawan bencana kebakaran berupa penyediaan hidran kebakaran pada sub zona rumah kepadatan tinggi.

c. Penyediaan jalan yang memadai (dapat dimasuki kendaraan pemadam, dilewati petugas pemadam) sebagai jalur mitigasi bencana,

d. Penataan kabel listrik, bahan bakar rumah tangga dan lainnya yang rawan terbakar, bila memungkinkan menggunakan system jaringan bawah tanah untuk menghindari terjadi konsleting. Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan

jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana meliputi: 1. Rencana rute evakuasi bencana meliputi: a. Jalan Letjen Sunandar Priyo Sudarmo – Jalan L.A Sucipto-

Jalan A. Yani b. Jalan Krisno – Jalan Punto Dewo – Jalan Muharto - Jalan

Zaenal Zakse c. Jalan Juanda – Jalan Jenderal Gatot Subroto. 2. Rencana tempat evakuasi korban bencana alam diarahkan

untuk menempati fasilitas umum yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan olah raga.

D. Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan Sub BWP yang dapat menunjang tujuan penataan ruang BWP Malang Timur Laut. Berdasarkan hasil perhitungan, kawasan yang diprioritaskan penanganannya terdapat di Sub BWP I yang berfungsi sebagai Pusat pemerintahan, perdagangan dan industri. a. Kebutuhan penanganan Sub BWP I meliputi:

1) Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL;

2) Penataan intensitas bangunan; 3) Penyediaan RTH koridor jalan; 4) Pengembangan perabot jalan (street furniture); 5) Pengaturan sistem perparkiran; dan 6) Penataan sistem drainase.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Peta 5 Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya

RINGKASAN EKSEKUTIF



E. KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 1. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG DI BWP

MALANG TIMUR LAUT a) Perwujudan Rencana Zona Lindung di BWP Malang

Timur Laut Perwujudan rencana zona lindung di BWP Malang Timur Laut meliputi: 1) Mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona

perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi. 2) Mengoptimalkan dan memelihara RTH untuk

peningkatan kualitas lingkungan. 3) Memelihara benda cagar budaya. 4) Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana

alam. b) Perwujudan Zona Budidaya di BWP Malang Timur Laut

Perwujudan rencana zona budidaya di BWP Malang Timur Laut meliputi : 1) Pengembangan zona perumahan sebagai dampak

perkembangan BWP Malang Timur Laut. 2) Zona perdagangan dan jasa sebagai dampak

perkembangan BWP Malang Timur Laut. 3) Zona perkantoran berupa penyediaan prasarana

pendukung sub zona perkantoran pemerintah. 4) Zona industri meliputi berupa penyediaan prasarana

pendukung sub zona aneka industri. 5) Pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk

mengoptimalkan fungsi BWP Malang Timur Laut 6) Pengembangan zona peruntukan lainnya untuk

mengoptimalkan fungsi BWP Malang Timur Laut. 2. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN

PRASARANA DI BWP MALANG TIMUR LAUT Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana di BWP Malang Timur Laut meliputi : a. Penetapan sistem jaringan pergerakan. b. Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan. c. Penetapan sistem jaringan telekomunikasi. d. Penetapan sistem jaringan air minum. e. Penetapan sistem jaringan drainase. f. Penetapan sistem jaringan air limbah. g. Penetapan sistem jaringan prasarana lainnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF



F. PERATURAN ZONASI Pada dasarnya peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR. Peraturan zonasi berfungsi sebagai :

a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di

dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;

c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan

dan penetapan lokasi investasi. Peraturan zonasi bermanfaat untuk :

a. Menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;

b. Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan

c. Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona. Selanjutnya Materi Peraturan Zonasi dapat dibagi menjadi dua

kelompok yakni materi wajib dan pilihan. Materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi. Materi wajib adalah materi yang harus dimuat dalam peraturan zonasi. Sedangkan materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

1. MATERI WAJIB a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. Ketentuan teknis zonasi terdiri atas :

RINGKASAN EKSEKUTIF



Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk

pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

2) Pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;

3) Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

RINGKASAN EKSEKUTIF



b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi : 1) KDB Maksimum

KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.

2) KLB Maksimum KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.

3) Ketinggian Bangunan Maksimum 4) KDH Minimal

KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

Beberapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam intensitas pemanfaatan ruang, antara lain meliputi : 1) Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum 2) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum 3) Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum 4) Kepadatan Penduduk Maksimal. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mendetailkan lebih lanjut intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota, atau juga bisa berisi sama dengan intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota. Intensitas pemanfaatan ruang yang terdapat dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL.

c. Ketentuan Tata Bangunan Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas : 1) GSB minimal yang ditetapkan dengan

mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;

RINGKASAN EKSEKUTIF



2) Tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana;

3) Jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan

4) Tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota. Tata bangunan yang terdapat dalam ketentuan tata bangunan dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL.

d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

e. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan terdiri atas : 1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang

merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain transfer of development rights (TDR) dan air right development yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL.

2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan

RINGKASAN EKSEKUTIF



rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan.

3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

2. MATERI PILIHAN a. Ketentuan Tambahan

Ketentuan tambahan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar.

b. Ketentuan Khusus Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini. Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi : 1) Zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP); 2) Zona cagar budaya atau adat; 3) Zona rawan bencana; 4) Zona pertahanan keamanan (Hankam); 5) Zona pusat penelitian; 6) Zona pengembangan nuklir;

RINGKASAN EKSEKUTIF



7) Zona Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);

8) Zona gardu induk listrik; 9) Zona sumber air baku; dan 10) Zona BTS. Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona-zona khusus di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Standar Teknis Standar teknis adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Standar teknis yang digunakan dalam penyusunan RDTR mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Lingkungan dan/atau standar lain. Tujuan standar teknis adalah memberikan kemudahan dalam menerapkan ketentuan teknis yang diberlakukan di setiap zona.

d. Ketentuan Pengaturan Zonasi

Ketentuan pengaturan zonasi adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar. Ketentuan pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.

RINGKASAN EKSEKUTIF - Barenlitbang Official...

Documents

Transcript of RINGKASAN EKSEKUTIF - Barenlitbang Official...