DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-05/PP.5/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/PP.5/2007

TENTANG TATA TERTIB PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban dan kelancaran Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bertugas mendidik dan melatih pegawai untuk lebih meningkatkan cakrawala pandang, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental yang baik serta disiplin yang tinggi perlu adanya suatu tata tertib;

b. bahwa disiplin dan tata tertib yang baik dan tumbuh dari

kesadaran pribadi, akan menciptakan sikap, pola pikir dan perilaku yang memiliki semangat pengabdian, jujur, bertanggung jawab, profesionalisme dan integritas pribadi yang tinggi;

c. bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan tata tertib pada

tahun 2007, terdapat beberapa ketentuan yang belum secara tegas diatur dalam tata tertib;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Nomor KEP-33/PP.5/2007 Tentang Tata Tertib Pendidikan dan Pelatihan pada Pusdiklat Bea dan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;

Keputusan Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Nomor : KEP-05/PP.5/2008 Tanggal : 6 Februari 2008

-2-

5. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 304/KMK.05/1978 tanggal 15 Agustus 1978 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/2001 tanggal 9 Mei 2001;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 137/KMK.01/2001

tanggal 21 Maret 2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;

7. Keputusan Direktur Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

KEP-67/BC/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Pembagian dan Pemakaian Pakaian Dinas Seragam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah diubah terakhir dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2005 tanggal 27 Oktober 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/PP.5/2007 TENTANG TATA TERTIB PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Nomor KEP-33/PP.5/2007 tentang Tata Tertib Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 38 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: (1) Siswa dilarang bermalam di luar asrama.

(2) Siswa dilarang keluar asrama kecuali waktu pesiar/izin bermalam. (3) Siswa dapat diberikan izin keluar "Luar Biasa" oleh Kapusdiklat / Kepala Bidang

Penyelenggaraan dalam hal : a. Istri melahirkan b. Anak atau Siswa sendiri melaksanakan pernikahan c. Orang-tua, mertua, saudara kandung, istri/suami, ipar, anak sakit keras atau meninggal

dunia. d. Alasan lain yang sifatnya darurat/mendesak.

(4) Siswa dapat diberikan izin keluar ”Biasa” oleh Kepala Subbidang pada Bidang

Penyelenggaraan atau Pejabat yang ditunjuk untuk keperluan-keperluan lain.

(5) Izin keluar ”Luar Biasa” di luar jam kerja, dapat diberikan oleh Pejabat Pusdiklat yang bertempat tinggal terdekat dengan asrama yang selanjutnya meneruskannya kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan.

Keputusan Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Nomor : KEP-05/PP.5/2008 Tanggal : 6 Februari 2008

-3- 2. Pasal 47 ayat (2), (3) dan ayat (4), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

(2) Jenis pelanggaran ringan terdiri dari: a. Melanggar tata tertib perilaku dan berpenampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal

15 dan 16; b. Melanggar tata tertib apel siswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17; c. Melanggar tata tertib pembelajaran dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal

22, 26 selain butir c, d, dan e; d. Melanggar tata tertib ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, 28 selain ayat (6); e. Melanggar tata tertib asrama sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33 selain ayat (1)

butir f,g,h,j,k,l dan m, 34, 35, 36, 38 selain ayat (1) dan (2) serta pasal 39 f. Melanggar tata tertib makan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan 44 g. Melanggar tata tertib penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 selain

ayat (2)

(3) Jenis pelanggaran sedang terdiri dari: a. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari dua kali b. Melanggar tata tertib pembelajaran dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26

butir c, d dan e c. Melanggar tata tertib ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 6 d. Melanggar tata tertib asrama sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) butir g, h

dan m, serta pasal 38 ayat 2 e. Melanggar tata tertib penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat

(2)

(4) Jenis pelanggaran berat terdiri dari : a. Melakukan pelanggaran sedang lebih dari satu kali b. Melanggar tata tertib asrama sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 butir f, j, k ,l

dan pasal 38 ayat 1 c. Melawan atasan

3. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini

Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 6 Februari 2008 KEPALA PUSAT, Ttd. ENDANG TATA NIP. 060044462