Revisi RENSTRA 2008
-
Upload
eka-budisatria -
Category
Documents
-
view
1.304 -
download
4
Transcript of Revisi RENSTRA 2008
RENSTRA RENSTRA (Rencana Strategik Bidang Kesehatan)
DINAS KESEHATANKOTA BUKITTINGGI
2006 - 2010
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Pembangunan kesehatan di Kota Bukittinggi telah dilaksanakan secara
berkesinambungan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah
kabupaten/kota maupun oleh masyarakat termasuk swasta. Pembangunan
kesehatan tersebut sejauh ini telah cukup berhasil meningkatkan derajat
kesehatan. Hal ini dibuktikan dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota
Bukittinggi pada tahun 2002 mencapai ranking 13 secara nasional. Namun
demikian ada beberepa permasalahan kesehatan yang mesti diwaspadai seperti
masalah kesehatan lingkungan / penanggulangan dampak sampah, gizi kurang
pada balita serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit menular &
tidak menular. Berhasil atau tidaknya pembangunan kesehatan yang
dilaksanakan di Kota Bukittinggi sangat ditentukan oleh perencanaan strategis
yang disusun oleh SKPD Dinas Kesehatan.
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menyusun Rencana Strategis yang mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota/kabupaten serta RENSTRA
Departemen Kesehatan. Dengan telah disusunnya RPJM Kota Bukittinggi 2006-
2010 dan RENSTRA Departemen Kesehatan 2005-2009, maka selanjutnya SKPD
Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menyusun RENSTRA 2006-2010 yang nantinya
dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
1.2 Maksud dan tujuan
RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan 2006-2010 adalah dokumen resmi
perencanaan pembangunan kesehatan Kota Bukittinggi untuk periode 5 tahun
yang bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap semua kegiatan
pembangunan kesehatan dalam wilayah Kota Bukittinggi baik yang dilakukan
oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Khusus bagi pemerintah RENSTRA SKPD ini merupakan tolak ukur untuk
melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas yang merupakan salah satu
sektor dari pemerintah daerah.
1.3. Landasan hukum
Landasan Idil RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi adalah
Pancasila dan UUD 45, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh
ketentuan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan
daerah. Ketentuan perundang undangan tersebut adalah :
1. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus
2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2006-2010
1.4 Hubungan RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
dengan dokumen perencanaan lainnya.
Penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan mengacu kepada RPJM dan
RPJP Kota Bukittinggi serta berpedoman kepada RENSTRA Depkes RI 2005-2010.
RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi selanjutnya dijadikan sebagai
pedoman dalam penyusunan rencana tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPJ) Dinas Kesehatan yang nantinya menjadi dasar utama penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi di sektor
kesehatan.
1.5. Sistematika penulisan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010 disusun
dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ
tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
danRPJM Daerah. Sistematika penulisan RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan ini
adalah sebagai berikut ;
Bab I PENDAHULUAN1.1 Latar belakang1.2 Maksud dan tujuan1.3 Landasan hokum1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan
lain1.5 Sistematika penulisan
Bab II TUGAS DAN FUNGSI 2.1 Struktur organisasi2.2 Susunan kepegawaian dan perlengkapan2.3 Tugas dan fungsi2.4 Hal lain yang dianggap penting
Bab III GAMBARAN UMUM KONDISI CAKUPAN WILAYAH KERJA4.1 Kondisi umum cakupan kerja saat ini4.2 Kondisi yang diinginkan
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN3.1 Visi dan misi3.2 Tujuan3.3 Strategi3.4 Kebijakan
Bab V PROGRAM DAN KEGIATAN 6.1 Program dan kegiatan 6.2 Program dan kegiatan lintas SKPD6.3 Program dan kegiatan kewilayahan
Bab VII PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
2.1 Struktur organisasi
Struktur organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ditetapkan
berdasarkan keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 05
April 2001 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
(Struktur organisasi terlampir)
2.2. Susunan kepegawaian dan perlengkapan
Jumlah tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
terhitung Mei 2006 adalah berjumlah 205 orang yang tersebar pada kantor Dinas
Kesehatan Kota Bukittinggi serta unit pelaksana teknis lainnya.
Tabel 2.1Distribusi tenaga di lingkungan DKK Bukittinggi menurut tingkat pendidikan pada
bulan Mei 2006
UNIT KERJA JUMLAH TENAGA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAHSD SLTP SLTA/D1 D3 S1 S2
DKK 1 18 19 26 4 68Pusk Mandiangin 1 13 7 1 22Pusk T. Sawah 16 6 3 25Pusk Tigo Baleh 11 8 4 23Pusk Gg Panjang 1 10 10 2 23Pusk Nilam Sari 10 7 1 1 19Pusk Gulai Bancah 9 2 2 13Laboratorium Air 1 2 2 5Gudang Farmasi 5 1 1 7Jumlah 1 2 93 62 42 5 205
Sedangkan tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota
Bukitinggi menurut jenis pendidikannya terdiri dari :
Dokter umum : 9 orang
Dokter gigi : 5 orang
Sarjana kesehatan masyarakat : 1 orang (S2), 13 orang (S1)
Apoteker : 3 orang
Bidan : 11 orang (D3), 37 orang (D1)
Perawat : 2 orang ( S1), 10 orang (D3), 21 orang (SPK)
Gizi : 7 orang (D3), 2 orang (SPAG)Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Sanitarian : 9 orang (D3), 5 orang (SPPH)
Asisten Apoteker : 7 orang (D3), 10 orang (SLTA)
Perawat gigi : 1 orang ( D3), 5 orang (SLTA/SPRG)
Rekam medis : 7 orang (D3)
Umum dan lainnya : 40 orang
Sarana kesehatan yang ada di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada pada
tabel berikut.
Tabel 2.2Sarana kesehatan di Kota Bukittinggi Tahun 2006
No Sarana Kesehatan Swasta Pemerintah Jumlah
1 Rumah sakit 2 3 5
2 Puskesmas 0 6 6
3 Pustu 0 14 14
4 Posyandu 0 118 118
5 Praktek dokter 111 0 111
6 Praktek bidan 80 0 80
7 Klinik bersalin 4 0 4
8 Klinik gigi 2 0 2
9 Apotek 28 0 28
10 Toko obat 30 0 30
11 Optikal 14 0 14
12 Laboratorium klinik 4 0 4
13 Laboratorium air 0 1 1
14 Fisioterapis 14 0 14
15 Tukang gigi 9 0 9
2.3. Tugas dan fungsi
Uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ditetapkan
berdasarkan keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 05
April 2001 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
Tugas
Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintah Kota Bukittinggi di dalam bidang kesehatan yang meliputi
perencanaan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan membimbing serta
mengawasi kegiatan-kegiatan para unsure pembantu pimpinan dan unsure
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
pelaksana serta memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah
dan tindakan yang perlu diambil dibidang kesehatan.
Fungsi
1. Pembinaan dan pembangunan dibidang kesehatan masyarakat
2. Pelayanan kesehatan
3. Pengawasan obat dan makanan
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terdiri dari :
KEPALA DINAS KESEHATAN
Tugas
Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibidang kesehatan meliputi
perencanaan, mengkoordinasikan, menggerakkan, dan membimbing serta
mengawasi kegiatan-kegiatan para unsur pelaksana serta memberikan saran dan
pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang
kesehatan.
BAGIAN TATA USAHA
Tugas
Melakukan urusan penyusunan rencana program, pegawai, keuangan, surat
menyurat, hubungan masyarakat dan protocol, penyusunan data statistik,
penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum, pembinaan, evaluasi serta
pembuatan laporan kerja Dinas Kesehatan.
Fungsi
a. Pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga,
penggandaan, hubungan masyarakat dan protokol serta urusan umum.
b. Pengelolaan urusan admnistrasi pegawai dan latihan kepegawaian
c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
d. Penyusunan rencana program, penyusunan data statistik, penyusunan
laporan kerja dinas serta penyebarluasan informasi kesehatan
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
Sub.Bag Perencanaan
Tugas
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Menyusun rencana, pengolahan data, penyebaran informasi kesehatan serta
penyusunan laporan
Sub Bag Keuangan
Tugas
Mengelola keuangan dan perbendaharaan
Sub Bag Umum
Tugas
Mengelola surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, kerumahtanggaan,
tugas-tugas umum dan mengolah data adminsitrasi kesehatan, pengelolaan
kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokoler.
SUBDIN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Tugas
Melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan penyehatan
lingkungan dan penyehatan tempat-tempat umum serta usaha peningkatan
kesehatan masyarakat.
Fungsi
a. Pengumpulan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan dan
pemeriksaan kegiatan penyehatan dan mengkoordinasikan usaha
peningkatan sarana kesehatan masyarakat.
b. Pengumpulan bahan pengelolaan data, pembinaan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap tempat pengelolaan makanan dan minuman
c. Pengumpulan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan,
pemeriksaan kualitas air dan lingkungan
d. Pengumpulan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan,
pemeriksaan penyehatan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan
kegiatan penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan.
Subdin Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
Seksi penyehatan tempat-tempat umum, makanan, minuman dan air
Tugas
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Mengumpulkan, pengelolaan data, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan
penyehatan tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan minuman serta air
bersih.
Seksi penyehatan lingkungan dan sanitasi
Tugas
Mengumpulkan bahan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman
SUBDIN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
Tugas
Menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan, pengamatan penyakit,
pencegahan, pemberantasan dan pengawasan terhadap penyakit menular.
Fungsi
a. Perencanaan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan
pengawasan terhadap penyakit menular langsung, immunisasi dan penyakit
yang bersumber dari binatang dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah
penyakit.
b. Evaluasi monitoring serta tindaklanjut pelaksanaan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit
c. Penyebarluasan informasi terhadap pencegahan dan pemberantasan penyakit
Subdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
Seksi pengamatan penyakit
Tugas
Mengumpulkan bahan rencana penelitian pengamatan dan tindakan
kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
Tugas
Melakukan perencanaan kegiatan mengumpulkan bahan monitoring dan evaluasi
serta tindaklanjut terhadap pelaksanaan kegiatan pemberantasan dan
pencegahan penyakit menular langsung, penyakit yang bersumber dari binatang
serta immunisasi dan insidentil puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu,
unit pelayanan kesehatan lain serta melaksanaan analisa hasil penelitian
penyakit dan penyebarluasan informasi cara pencegahan dan
pemberantasannya.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
SUBDIN KESEHATAN KELUARGA
Tugas :
Melakukan kegiatan peningkatan status gizi pada Ibu Maternal, Balita dan
Keluarga pada Unit Pelayanan Kesahatan termasuk Kelompok Institusi.
Fungsi:
a. Mengumpulkan bahan pengelola data, pembinaan, pengawasan dan
pemeriksaan kesehatan Ibu Maternal, balita dan Kelompok Institusi pada Unit
Pelayanan Kesehatan.
b. Pengumpulan bahan, pengelola data, pembinaan, pengawasan dan kelompok
Institusi melalui Unit Pelayanan Kesehatan.
c. Pengumpilan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan dan
pembinaan terhadap pelayanan Keluarga Berencana.
d. Penyebarluasan Informasi tentang Keluarga Berencana.
Sub Dinas Kesehatan keluarga terdiri dari :
Seksi kesehatan ibu dan anak
Tugas :
Mengumpulkan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan dan
pemeriksaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu maternal, balita serta keluarga
melalui unit pelayanan kesehatan serta peningkatan kerjasama lintas sektoral
dan program.
Seksi bina gizi masyarakat.
Tugas :
Mengumpulkan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan dan
pemeriksaan status gizi masyarakat.
Seksi kesehatan institusi
Tugas :
Mengumpulkan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan dan pelayanan
kesehatan Kelompok Institusi, pemantapan kerjasama Lintas Sektoral.
SUBDIN PELAYANAN KESEHATAN
Tugas :
Membina pengembangan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, usaha
kesehatan khusus di unit pelayanan kesehatan, pengelolaan farmasi dan
pengobatan tradisional serta meningkatkan dan mengembangkan peran serta
masyarakat / jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.
Fungsi :Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
a. Mengumpulkan bahan pengelolaan data pembinaan pengawasan
peningkatan kesehatan khusus serta peningkatan mutu pelayanan di unit
pelayanan kesehatan.
b. Penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan pada puskesmas-puskesmas
pembantu dan Rumah Sakit Pemerintah ( Obat Askes )
Sub dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
Seksi Pembinaan rumah sakit dan puskesmas
Tugas :
Mengumpulkan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan,
pengembangan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatandi Puskesmas dan
Rumah Sakit serta pengembangan Puskesmas ( Stratifikasi ).
Seksi Kesehatan Khusus
Tugas :
Mengumpulkan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan
usaha kesehatan khusus yang mencakup kesehatan olahraga, labor sederhana,
puskesmas,kesehatan jiwa, kesehatan mata serta kesehatan gigi dan mulut serta
pengawasan/perizinan usaha kesehatan dan pembinaan sekolah kesehatan.
Seksi Farmasi dan Pengobatan Tradisional
Tugas :
Mengumpulkan bahan pengelolaan data, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan
kegiatan farmasian dan peralatan kesehatan pada Puskesmas dan puskesmas
dan puskesmas pembantu serta penyusunan rencana kebutuhan obat obatan
dan peralatan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu, pengelolaan
kosmetika, narkotika dan obat tradisional.
Seksi PSM dan JPKM
Tugas :
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan LSM dalam
pembangunan kesehatan termasuk penyiapan perencanaan, pembinaan,
pengembangan potensi dan peranserta meningkatkan kemampuan penyuluhan
petugas. Pengembangan PJKM untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan
kesehatan yang lebih merata dan bermutu.
KELOMPOK FUNGSIONAL
Tugas :
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
Kelompok Fungsional terdiri dari :
1. Jabatan fungsional dokter
2. Jabatan fungsional dokter gigi Sudah berjalan
3. Jabatan fungsional perawat
4. Jabatan fungsional bidan
5. Jabatan fungsional perawat gigi
6. Jabatan fungsional gizi
7. Jabatan fungsional sanitarian
8. Jabatan fungsional laboratorium kesehatan
9. Jabatan fungsional apoteker
10.Jabatan fungsional asisten apoteker Sedang diusulkan
11.Jabatan fungsional administrator kesehatan
12.Jabatan fungsional penyuluh kesehatan
13.Jabatan fungsional epidemiologi
14.Jabatan fungsional rekam medis
Unit pelaksana teknis (UPT)
Tugas :
Melaksanakan sebagian tugas dibidang kesehatan pada unit pelaksana
teknisnya.
Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, terdiri dari :
1. Puskesmas Guguk Panjang
2. Puskesmas Tengah Sawah
3. Puskesmas Mandiangin
4. Puskesmas Tigo Baleh
5. Puskesmas Nilam Sari
6. Puskesmas Gulai Bancah
7. Laboratorium air
8. Gudang farmasi
2.4. Hal-hal lain
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Bukittinggi disamping mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana point 2.3 di
atas juga mempunyai Kewenangan yang diberikan Kepala Daerah berdasarkan
Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-292.2001 sebagai berikut :
1. Pengembangan system informasi kesehatan
2. Penetapan rencana strategis kesehatan
3. Penyusunan program kesehatan wilayah yang spesifik
4. Penyusunan rencana operasional kegiatan Dinas Kesehatan
5. Koordinasi penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD
( Puskesmas, Laboratorium, Akper dan Gudang Farmasi )
6. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah kota
7. Pengaturan dan pengorganisasian system pelayanan kesehatan
8. Penetapan struktur organisasi, susunan jabatan dan lain-lain dari Dinas
Kesehatan
9. Adaptasi terhadap pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
yang ditetapkan pemerintah
10.Pelaksanaan penilaian kinerja organisasi Dinas Kesehatan dan UPTD
11.Pemberian surat izin praktek tenaga kesehatan
12.Perhitungan dan penetapan kebutuhan pegawai/tenaga kesehatan
13.Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan
14.Rekrutmen pegawai kesehatan
15.Pengawasan dan pengendalian
16.Pengaturan tarif layanan kesehatan
17.Penyusunan anggaran
18.Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian JPKM
19.Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah kota
20.Implementasi system pembiayaan kesehatan melalui JPKM atau sisem lain
di kota
21.Perizinan dan sertifikasi sarana kesehatan
22.Perizinan dan sertifikasi obat dan alat kesehatan
23.Perizinan/bimbingan dan pengendalian pengobatan
24.Pengawasan penerapan standar bidang kesehatan
25.Perizinan dan sertifikasi sarana produksi
26.Penelitian dan pengembangan kesehatan
27.Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
28.Peningkatan kesehatan masyarakat
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
29.Pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan (limbah industri, air
tanah, dll)
30.Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat
NAPZA
31.Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan obat essensial
32.Penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidnag kesehatan
33.Pengembangan kerjasama lintas sektoral
34.Penyelenggaraan system kewaspadaan pangan dan gizi
35.Penyelenggaraan system informasi kesehatan
36.Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan dasar
37.Pemantauan system kewaspadaan pagan dan gizi
38.Menyelenggarakan pelayanan medis
39.Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
40.Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperaweatan
41.Menyelenggarakan pelayanan rujukan
42.Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
43.Menyelenggarakan admistrasi umum dan keuangan
44.Melaksanakan kegiatan manajemen pengadaan sarana dan prasarana
dalam menunjang kegiatan operasional
45.Mengelola kegiatan manajemen keuangan dalam menunjang kegiatan
operasional dan pemeliharaan puskesmas
46.Rekrutmen ketenagaan
47.Pengembangan ketenagaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
baik formal maupun informal
48.Peningkatan kesejahteraan ketenagaan
49.Perencanaan, pengorganisasin, monitoring, pengawasan dan evaluasi
ketenagaan
50.Peningkatan dan pengembangan puskesmas (pemeliharaan bangunan
lama dan pembagunan puskesmas baru)
51.Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan medis dan paramedis
52.Program operasional pemeliharaan puskesmas
53.Perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi
sarana dan prasarana puskesmas.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
BAB III
DATA KESEHATAN BUKITTINGGI
3.1 Umum
Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat pada
100.210 - 100,250 Bujur Timur dan 00.760 - 00.190 Lintang Barat. Memiliki luas
daerah sekitar 25,24 km2. Kota Bukittinggi dikenal sebagai "KOTA TRIARGA".
Julukan ini muncul karena kondisi geografis kota yang dikelilingi oleh 3 gunung
yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago. Kota ini terletak
pada ketinggian 909 - 941 m di atas permukaan laut.
Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan yang terbagi dalam 24 kelurahan.
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan kecamatan terluas (12,16 km2)
yang terdiri atas 9 kelurahan. Kecamatan Guguk Panjang (6,83 km2) terdiri atas 7
kelurahan. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Aur Birugo Tigo
Baleh yang memiliki luas 6,25 km2 dan terdiri atas 8 kelurahan.
Topografi Kota Bukittinggi berbukit dan berlembah, terbentang sebuah
lembah (canyon) yang khas dan diberi nama Ngarai Sianok. Ngarai ini
merupakan identitas geologis Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi memiliki iklim
pegunungan yang sejuk dengan temperatur udara berkisar antara 16,1o - 24,1o C,
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
kelembaban udara antara 82,0 - 90,8 % dan tekanan udara antara 22o - 25o serta
curah hujan rata-rata 136,4 mm/tahun.
Sesuai dengan data dari BPS Kota Bukittinggi, jumlah penduduk Kota
Bukittinggi pada tahun 2005 tercatat sebesar 101.276 jiwa, dengan tingkat
kepadatan 4.013 jiwa per km2 dan angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,94%
(jumlah penduduk tahun 2004 dilaporkan sebesar 100.333 jiwa).
Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi tidak merata, kepadatan penduduk
tertinggi adalah di daerah pusat perdagangan yaitu Kecamatan Guguk Panjang
dengan kepadatan penduduk 5.607 Jiwa/Km2. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
memiliki kepadatan penduduk 3.615 Jiwa/Km2. Kepadatan penduduk terendah
adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan kepadatan 3.322 Jiwa/Km2
Komposisi penduduk Kota Bukittinggi menurut kelompok umur,
menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 9,52%,
yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 64,63%, dan yang berusia tua (>
65 tahun) sebesar 25,85%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan
(Dependency Ratio) penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2005 sebesar 54,72).
Jumlah penduduk laki-laki relatif seimbang dibandingkan penduduk
perempuan, yaitu masing-masing sebesar 51.252 jiwa penduduk laki-laki dan
50.024 jiwa penduduk perempuan (rasio penduduk menurut jenis kelamin
sebesar 102,4).
Kondisi perekonomian Kota Bukittinggi pada tiga tahun terakhir relatif
stabil dan menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan. Pada tahun
2005 jumlah penduduk miskin (berdasarkan data Subdin Yankes) tercatat
sebesar 8165 jiwa atau 8,06% dari total penduduk. Peningkatan produktivitas
ekonomi Kota Bukittinggi didominasi dari sektor perdagangan dan wisata.
Peningkatan ekonomi telah mendorong berkembangnya taraf kehidupan
masyarakat secara makro. Meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan
peningkatan usaha kecil dan menengah disektor kerajinan dan industri kecil dan
mengalami kemudahan dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil-
hasil.
Kemampuan baca-tulis penduduk tercermin dari Angka Melek Huruf, yaitu
persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis
huruf latin atau huruf lainnya. Pada Tahun 2005 persentase penduduk yang
dapat membaca huruf latin sebesar 98,97%. Persentase penduduk yang buta
huruf pada perempuan, yaitu sebesar 1,75% lebih tinggi dibanding pada laki-laki
yang hanya sebesar 0,30%.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Pada tahun 2005, jumlah penduduk berusia 10 tahun keatas sebesar
80.024 jiwa. Jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum
pernah bersekolah sebesar 11.704 (14,63%). Sedangkan yang masih bersekolah
sebesar 67.308 orang (84,11%), terdiri atas 16.795 jiwa (20,99%) bersekolah di
SD/MI, sebesar 18.181 jiwa (22,72%) di SLTP/MTs, sebesar 24.320 jiwa (30,39%)
di SMU/SMK, dan 8.012 jiwa (10,01%) di Akademi/Universitas. Selebihnya,
sebesar 1012 jiwa sudah tidak bersekolah lagi.
3.2 Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskeskel) di Tarok Dipo
Keberadaan Puskeskel Tarok Dipo sangat mendukung sekali Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas Induk yang berada di wilayah kerjanya walaupun
kondisi Puskeskel ini masih belum berdiri sendiri tetapi masih bersatu dengan
kantor yang ada di sebelahnya. Kegiatan Puskeskel ini antara lain Pelayanan
Posyandu dan pengobatan masyarakat umum.
Diantara penyakit-penyakit yang sering ditangani di Puskeskel ini adalah:
a. ISPA (infeksi saluran pernafasan atas)
b. Rheumatik
c. Alergi kulit
Sedangkan dari segi jumlah pengunjung minimal tiap harinya 10 orang dan
maksimal 30 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel III.1 berikut ini
Tabel. III. 1Pelayanan Kesehatan yang Dilaksanakan
Oleh Puskeskel Tarok Dipo Kota Bukittinggi
No Jenis Sarana Tempat Jumlah Kunjungan/har
i
Alat yang dibutuhkan
1 Puskeskel Tarok Dipo
Bergabung dengan kegiatan masyarakat (Posyandu, KUD)
10 – 30 orang Motor dinas, KB Kit, Bidan Kit
Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2007
Sedangkan informasi primer yang didapatkan dari Puskeskel (Pusat
Kesehatan Kelurahan) diantaranya menyatakan:
a. penyusunan program-program kesehatan sampai kepada
pelaksanaannnya semuanya berasal dari atas (top-down commando),
dalam hal ini program kesehatan datang dari puskesmas dan puskeskel
sebagai operatornya,
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
b. keluhan-keluhan dari pihak puskeskel kepada Dinas Kesehatan ditanggapi
dengan melihat tingkat urgensinya,
c. cara penanggulangan sampah medis yang dilaksanakan agak berbahaya
karena hanya dibungkus dalam plastik kemudian diantar ke puskesmas
dengan frekuensi tiap satu kali dua bulan.
Dari hasil survey didapatkan juga bahwa keberadaan Puskeskel ini sangat
mendukung sekali berbagai program kesehatan yang ada di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota (DKK) Bukittinggi, namun diharapkan agar masing-masing
kelurahan yang ada di Bukittinggi (24 kelurahan) masing-masingnya harus
mempunyai 1 unit Puskeskel, sehingga akan sangat menunjang visi dan misi kota
Bukittinggi sebagai kota wisata berobat.
3.3 Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu)
Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) yang ada di wilayah kerja
DKK Bukittinggi berjumlah 14 buah yang tersebar di tiga kecamatan yang ada.
Pustu ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab sepenuhnya kepada
Puskesmas induknya.
Informasi yang didapatkan dari beberapa Pustu yang ada di kota Bukittinggi yang
diambil sebagai subjek survey diantaranya (Pustu Garegeh, Pustu Ujung Bukit
dan Pustu Pintu Kabun), didapatkan keterangan tambahan dari wawancara yang
dilakukan bahwa:
a. penyusunan program kesehatan dengan segala aspeknya semuanya turun
dari DKK Bukittinggi dan Pustu hanya sebagai operatornya,
b. keluhan yang sering disampaikan kepada Puskesmas Induk/Dinas
Kesehatan adalah peralatan medis yang rusak, kurang lancarnya distribusi
air PDAM/air bersih, dan permintaan alat-alat termasuk bahan habis pakai,
selanjutnya kurang informasi masalah kenaikan pangkat pegawai yang
bersangkutan,
c. issue-issue lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap pelayanan
kesehatan dewasa ini adalah: masalah sampah, polusi udara, dan air
tanah,
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
d. sedangkan sampah/limbah pustu diantaranya ada yang memiliki safety
box dan baru dikirim ke puskesmas induk tiap satu kali dua bulan dan ada
diantaranya yang tidak memiliki safety box,
e. ketenagaan di Pustu Garegeh ini contohnya hanya 1 orang (umumnya tiap
pustu), gedung milik STAIN Bukittinggi, instrumen tidak lengkap, jumlah
penduduk yang berada dalam wilayah kerjanya 1.500 jiwa dengan rata-
rata kunjungan per hari 8 – 10 orang dengan penyakit pengunjung antara
lain ISPA, gastritis dan rematik, sedangkan di dua pustu lainnya rata-rata
kunjungan per hari 7 – 11 orang dengan jenis penyakit ISPA, rematik dan
diare.
Tabel. III.2Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan
Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu)Di Kota Bukittinggi
No Nama Pustu Transparansi Responsif Desentralisasi
1 Pustu Nilam Sari (Garegeh)
Penyusunan program-program kesehatan sampai kepada pelaksanaannya semuanya berasal dari atas (top-down commando)
Keluhan-keluhan dari pihak puskeskel kepada Dinas Kesehatan ditanggapi dengan melihat tingkat urgensinya
Isu desentralisasi daerah, peningkatankualitas SDM di bidang kesehatan, promosi kesehatan lewat ”live TV”, leaflet dan radio, cara penanggulangan sampah medis yang dilaksanakan agak berbahaya karena hanya dibungkus dalam plastik kemudian diantar ke puskesmas dengan frekuensi tiap satu kali dua bulan
2 Pustu Pintu Kabun
Penyusunan program kesehatan dengan segala aspeknya semuanya turun dari DKK Bukittinggi dan Pustu hanya sebagai operatornya
Keluhan yang sering disampaikan kepada Puskesmas Induk/Dinas Kesehatan adalah peralatan medis yang rusak, kurang lancarnya distribusi air PDAM/air bersih, dan permintaan alat-alat termasuk bahan habis pakai, selanjutnya kurang
Issue-issue lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan dewasa ini adalah masalah sampah, polusi udara, dan air tanah. Sampah/limbah pustu diantaranya ada yang memiliki safety box dan baru dikirim ke puskesmas induk tiap satu kali dua bulan dan ada diantaranya yang
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
informasi masalah kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan
tidak memilki safety box. Ketenagaan di pustu umumnya hanya 1 orang (umumnya tiap pustu).
3 Pustu Ujung Bukit Penyusunan program kesehatan dengan segala aspeknya semuanya turun dari DKK Bukittinggi dan Pustu hanya sebagai operatornya
Keluhan yang sering disampaikan kepada Puskesmas Induk/Dinas Kesehatan adalah peralatan medis yang rusak, kurang lancarnya distribusi air PDAM/air bersih, dan permintaan alat-alat termasuk bahan habis pakai, selanjutnya kurang informasi masalah kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan
Issue-issue lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan dewasa ini adalah masalah sampah, polusi udara, dan air tanah. Sampah/limbah pustu diantaranya ada yang memiliki safety box dan baru dikirim ke puskesmas induk tiap satu kali dua bulan dan ada diantaranya yang tidak memilki safety box. Ketenagaan di pustu umumnya hanya 1 orang (umumnya tiap pustu).
3.4 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Puskesmas merupakan salah satu sarana kesehatan yang berada di
setiap kecamatan. Jumlah puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 6
unit. Jika di Bukittinggi memiliki 3 kecamatan, maka rata-rata satu kecamatan di
Kota Bukittinggi memiliki 2 puskesmas.
Tabel. III.3Pelayanan Kesehatan Yang DilaksanakanPusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Di Kota Bukittinggi
No Nama Puskesmas
Transparansi Responsif Desentralisasi
123456
Guguak PanjangTengah SawahTigo BalehMandianginNilam SariGulai Bancah
1. 1.Penentuan proses alokasi anggaran sektor kesehatan dan tender proyek dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
2.Sedangkan dalam hal penentuan alokasi anggaran bidang kesehatan oleh Pemda dan DPRD, penyusunan program kesehatan, penentuan biaya pelayanan kesehatan di puskesmas, tender
1.Keluhan yang berasal dari puskesmas, Dinas Kesehatan Kota cukup menampungnya.
2.Secara umum puskesmas-puskesmas tersebut mengusulkan penambahan dana alokasi umum untuk operasional dan penambahan tenaga profesional terutama dokter spesialis, laborant, rekam medis, administrasi, apoteker dan kesehatan lingkungan, ahli gizi dan kalau bisa di tiap
1.Sarana dan prasarana masih belum memadai seperti alat gigi/dental unit yang tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, besarnya biaya pemeliharaan alat medis, penambahan laboratorium klinik di tiap puskesmas.
2.Issue-issue lingkungan hidup yang urgen saat ini adalah masalah penanggulangan sampah, pencemaran air tanah, pencemaran air limbah/drainase yang tidak lancar.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
proyek dan promosi aparat puskesmas tidak pernah dilibatkan
2.
kelurahan yang ada di kota Bukittinggi terdapat puskesmas pembantu.
3.Aspek teknologi informasi, jaringan kerjasama/networking masih kurang dan lemahnya koordinasi antar lembaga di Bukittinggi.
3.Cara penanganan sampah dan limbah puskesmas diantaranya dilakukan untuk sampah non medis dibuang ke TPA dan sampah medis disimpan di dalam safety box dan dikirim ke unit DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota) untuk selanjutnya dibuang ke TPA sampah, namun ada juga yang membakarnya dengan menggunakan incenerator khusus, baru kemudian dibuang ke TPA melalui kendaraan sampah DKP.
Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2007
Pada Tabel.III.3 diatas terlihat hasil rekapitulasi pengisian kuesioner, dan
juga hasil wawancara lebih lanjut menyatakan bahwa:
a. penentuan proses alokasi anggaran sektor kesehatan dan tender
proyek seperti pengadaan obat dan alat medis, perawatan gedung,
pengadaan alat tulis kantor dan sebagainya dibawah koordinasi Dinas
Kesehatan Kota Bukittinggi,
b. dalam hal penentuan alokasi anggaran bidang kesehatan oleh pemda
dan DPRD, penyusunan program kesehatan, penentuan biaya
pelayanan kesehatan di puskesmas, tender proyek dan promosi aparat
puskesmas tidak pernah dilibatkan,
c. sedangkan keluhan-keluhan yang berasal dari puskesmas Dinas
Kesehatan Kota cukup menampungnya,
d. secara umum puskesmas-puskesmas tersebut mengusulkan
penambahan dana alokasi umum untuk operasional dan penambahan
tenaga dokter spesialis, laborant, rekam medis, administrasi, apoteker
dan kesehatan lingkungan, ahli gizi dan kalau bisa di tiap kelurahan
yang ada di kota Bukittinggi terdapt puskesmas pembantu,
e. sementara aspek teknologi informasi, jaringan kerjasama/networking
masih kurang dan lemahnya koordinasi antar lembaga di Bukittinggi,
f. aspek sarana dan prasarana masih belum memadai seperti alat
gigi/dental unit yang tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya,
besarnya biaya pemeliharaan alat medis, penambahan laboratorium
klinik di tiap puskesmas,
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
g. sementara itu issue-issue lingkungan hidup yang urgen saat ini adalah
masalah penanggulangan sampah, pencemaran air tanah, pencemaran
air limbah/drainase yang tidak lancar,
h. cara penanganan sampah dan limbah puskesmas diantaranya
dilakukan untuk sampah non medis dibuang ke TPA dan sampah medis
disimpan di dalam safety box dan dikirim ke unit DKP (Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota) untuk selanjutnya dibuang ke TPA
sampah, namun ada juga yang membakarnya dengan menggunakan
incenerator khusus, baru kemudian dibuang ke TPA melalui kendaraan
sampah DKP,
i. jumlah kunjungan/hari terbanyak terdapt pada puskesmas Gulai
Bancah yaitu 90 – 100 orang, sedangkan jumlah kunjungan terkecil
pada puskesmas Mandiangin yaitu maksimal 40 orang/hari.
Kebutuhan tenaga saat ini antara lain SKM, akper/perawat, sanitarian,
laborant, apoteker, petugas TU dan security/keamanan, sedangkan prasarana
yang dibutuhkan umumnya antara lain klinik sanitasi, klinik gizi, UGD,
laboratorium, dan perbaikan prasarana pendukung lainnya.
3.5 Rumah Sakit (Hospital)
Dalam menghadapi era desentralisasi dan era globalisasi yang
dampaknya terhadap pelayanan kesehatan sudah sangat terasa, maka rumah
sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan sudah harus menciptakan unggulan-
unggulannya dalam pelayanan agar mampu bersaing, apabila dewasa ini rumah
sakit tidak hanya dipandang sebagai usaha sosial semata, namun sudah sebagai
usaha bisnis yang bersifat sosio ekonomi.
Rumah sakit saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang
bermutu, karena semakin tingginya kesadaran masyarakat, namun mutu yang
baik tidak hanya diukur dari kemewahan fisilitas, kecanggihan teknologi dan
penampilan fisik semata, tetapi diukur dari efisiensi dan efektivitas yang
dirasakan oleh user/pelanggan. Guna mampu memberikan pelayanan yang
optimal rumah sakit harus mencari usaha untuk mampu membiayai diri sendiri
agar dapat mengimbangi pengeluaran biaya operasional rumah sakit, oleh
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
karena itu pihak manajemen rumah sakit perlu menggali semua potensi yang
dimiliki rumah sakit untuk uncertainty condition/mengantisipasi perkembangan
yang serba tidak menentu di masa mendatang.
Berikutnya data dan informasi survey yang didapatkan dari berbagai
rumah sakit yang ada di Bukittinggi baik milik pemerintah maupun swasta. Di
kota Bukittinggi terdapat tiga buah rumah sakit milik pemerintah (RSAM milik
Pemda Sumatera Barat dan RSUP P3SN milik Pemerintah Pusat c.q Depkes RI dan
RS TNI AD milik Dep. Pertahanan Keamanan), dan 3 buah milik swasta (RS Islam
Ibnu Sina milik Yarsi Sumatera Barat, RS Medina dan RS/Klinik Khusus THT
(Telinga Hidung Tenggorokan). Data RS tersebut dapat dilihat pada Tabel III.4
dibawah ini.
Tabel. III.4Pelayanan Kesehatan Yang DilaksanakanRumah Sakit-Rumah Sakit di Kota Bukittinggi
No. Jenis Sarana Pemilik Jumlah
1 RS Dr Achmad Muchtar (RSAM) Pemprov. Sumbar 1
2 RSSN (RS Stroke Nasional) Depkes Pusat 1
3 RS TNI AD Dephankam 1
4 RS Yarsi Ibnu Sina Swasta 1
5 RS Medina Swasta 1
6 RS/Klinik Khusus THT Swasta 1
Jumlah 6Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2007
Hasil survey dari masing-masing institusi jasa pelayanan kesehatan dapat kita
lihat pada Tabel III.5 dibawah ini.
Tabel. III.5Pelayanan Kesehatan yang Dilaksanakan
Rumah Sakit-Rumah Sakit di Kota Bukittinggi
No Nama Rumah Sakit
Transparansi Responsif Desentralisasi
1 RS Dr Achmad Muchtar
RSAM Bukittinggi tidak terlibat langsung dalam aspek proses penyusunan program kesehatan, proses penentuan alokasi anggaran sektor kesehatan dan tender proyek, namun pada tender proyek RSAM Bukittinggi punya panitia sendiri yang dikenal dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
1.Anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran, sehingga biaya operasional mengalami kekurangan.
2.SDM yang ada belum mencukupi seperti dokter umum/spesialis dan sub spesialis, perawat, tenaga kesehatan lainnya.
RSAM sebagai rumah sakit propinsi dan yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan adalah Dinas Kesehatan Prop. Sumatera Barat, baru kemudian Gubernur seterusnya pihak manajemen rumah sakit.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
3.Faktor yang tidak kalah pentingnya dalah insentif yang diterima oleh pegawai relatif rendah jika kita bandingkan dengan daerah/propinsi lain, seperti insentif dokter spesialis Kab. Bengkalis Prop. Riau diberikan Rp. 15 jutaan perbulan
2 RS Stroke Nasional
1.RSSN Bukittinggi terlibat langsung dalam aspek penyusunan program kesehatan dengan metode Button-up dari unit kerja masing-masing.2.Proses penentuan alokasi anggaran sektor kesehatan ditentukan oleh pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan cq. Ditjen Yanmedik.3.Alokasi anggaran ini ditentukan melalui Rapat Konsultasi Anggaran dengan Depkes dan tidak ada kaitannya dengan pemko Bukittinggi dan DPRD.4.Tender proyek RSSN Bukittinggi dilakukan sangat terbuka
1. SDM yang ada masih kurang terutama dalam bidang spesialis dan sub spesialis syaraf.2.Di RSSN ini untuk mencegah terjadinya praktek-praktek KKN dibentuklah sebuah tim SPI (Satuan Pengawasan Internal RS).
RS dengan Pusat Rujukan Stroke Nasional di Indonesia disamping sebagai RS Umum Pusat (UPT/Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yanmed Depkes Pusat).
3 RS TNI AD 1.Penentuan alokasi anggaran bidang kesehatan, penyusunan program kesehatan, tender proyek dan promosi aparat tidak pernah terlibat sama sekali2.Operasional RS ini sepenuhnya swadana dan sumber biaya dari pusat non APBN
Perihal ketenagaan di RS ini sangat kurang sekali karena tenaga medis (dokter umum dan ahli serta perawat) didatangkan dari RSAM, RSUP, maupun RS Yarsi yang ada di Bukittinggi
1.RS TNI AD adalah salah satu rumah sakit milik Departemen Pertahanan dan Keamanan RI yang langsung berada dibawah komando Detasemen Kesehatan Wilayah Militer II Kodam Bukit Barisan.2.Pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam RS ini adalah Detasemen Kesehatan Wilayah Militer II Kodam Bukit Barisan.
4 RSI Ibnu Sina
Penentuan alokasi anggaran bidang kesehatan, penyusunan program kesehatan, penentuan biaya pelayanan kesehatan, tender proyek dan promosi aparat ditentukan oleh yayasan dan manajemen.
1.Keluhan yang berasal dari pihak RS adalah izin RS yang harus diperbaharui secara periodik.2.Keluhan dari pihak masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh RS ini antara lain waiting time (waktu tunggu) yang relatif lama
1.Link atau kerjasama dengan pihak RS lain di kota Bukittinggi terjalin dengan baik.2.Issue lingkungan hidup yang dikemukakan adalah masalah penanganan sampah yang sangat mendesak untuk dicarikan solusi terbaik.
5 RS Medina 1.Program Pihak direksi 1.Sebagai
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
penyelenggaraan kesehatan yang ada di RS ini hampir sama dengan RS Islam Ibnu Sina yaitu sepenuhnya disusun secara internal dan tidak dipublikasikan, mulai dari penentuan alokasi anggaran sektor kesehatan dan tender proyek sepenuhnya dilakukan dengan manajemen internal dan yayasan RS yang bersangkutan.2.RS tidak pernah terlibat dengan pihak pemda maupun DPRD Kota Bukittinggi dalam penyusunan program kesehatan kota.
mengusulkan agar dipikirkan tentang pembentukan sebuah konsorsium rumah sakit se kota Bukittinggi untuk menjembatani berbagai aktivitas yang dilakukan rumah sakit-rumah sakit di kota Bukittingi.
konsekuensi logis dari operasional RS swasta adalah profit oriented bukan nirlaba dengan arti kata RS swasta cenderung mencari keuntungan yang sebesar-besarnya namun dibalik itu juga memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien sehingga pasien puas dan senang berobat ke rumah sakit yang bersangkutan.2.Selanjutnya issue kesehatan yang dikemukakan adalah adalah masalah penanggulangan HIV/AIDS yang dikatakan sebagai fenomena gunung es sehubungan dengan kota Bukittinggi sebagai kota wisata, dimana didalamnya kemungkinan ada yang disebut dengan ”wisata sex”.
Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2007
Keterangan lainnya yang dapat dituliskan disini dari hasil wawancara dengan
direksi menyatakan, bahwa diantara keluhan yang dirasakan pihak RSAM dewasa
ini antara lain:
(a) anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran,
sehingga biaya operasional mengalami kekurangan,
(b) SDM yang ada belum mencukupi seperti dokter umum/spesialis dan sub
spesialis, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dengan kondisi sekarang
jumlah pegawai RSAM lebih kurang 700 orang terdapat kekurangan pada
spesialis jantung tidak ada, spesialis urologi tidak ada, ahli anastesi saat
ini baru 1 orang, ahli radiolgi 1 orang, ahli kulit dan kelamin 1 orang, ahli
syaraf 1 orang, sedangkan ahli-ahli lainnya sudah cukup, disamping itu
RSAM juga kekurangan dengan tenaga pengelola keuangan (sarjana
akuntansi belum ada), sarana serta prasarana pendukung pelayanan
kesehatan,
(c) faktor yang tidak kalah pentingnya adalah insentif yang diterima oleh
pegawai relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah/propinsi lain
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
seperti insentif dokter di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau diberikan
sebesar Rp. 15 jutaan per bulan,
(d) kiranya perlu dipikirkan pembentukan Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi,
mengingat kota Bukittinggi adalah sebuah kota wisata yang sangat ramai
dikunjungi oleh berbagai turis mancanegara dan pembentukan sebuah
rumah sakit daerah kota Bukittinggi untuk mengantisipasi kondisi dimasa
yang akan datang,
(e) hubungan/link RSAM dengan instansi pelayanan kesehatan eksternal kota
Bukittinggi berjalan dengan baik seperti RSUP P3SN, RS Islam Ibnu Sina, RS
TNI AD, RS Medina.
Sedangkan pada RS Stroke Nasional (RSSN) adalah satu-satunya RS
dengan Pusat Rujukan Stroke Nasional di Indonesia disamping sebagai RS Umum
Pusat (UPT/Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yanmed Depkes Pusat). Keberadaan RS
ini sangat strategis sekali karena berada di persimpangan perdagangan, wisata
kuliner, dan dekat dengan segi tiga emas perkembangan Indonesia-Malaysia-
Singapore.
RSSN ini awalnya berasal dari RSUP Bukittinggi yang secara historis
berasal dari RS Immanuel yang dikelola oleh Yayasan Baptis Indonesia sejak
tahun 1978. Berdasarkan Surat Keputusan Menkes RI No.
365/Menkes/SK/VIII/1982 RSUP Bukittinggi merupakan RSU vertikal kelas C UPT
Vertikal Depkes. Kemudian tahun 2002 dengan adanya SK Menkes No.
21/Menkes/SK/I/2002 RSUP Bukittinggi ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan
Pengelolaan Stroke Nasional (P3SN), selanjutnya berdasarkan SK Menkes
No.105/Menkes/SK/IV/2005 ditingkatkan kelembagaannya menjadi Rumah Sakit
Stroke Nasional (RSSN).
Jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu total care khusus stroke dengan
unggulan pelayanan rehabilitasi stroke. Disamping itu jenis pelayanan lainnya
yang juga dilaksanakan guna mendukung pelayanan RS seperti penyakit dalam,
kebidanan, anak, perinatologi, mata dan jantung. Untung penunjang lainnya
meliputi elektromedis, farmasi, rehabilitasi medik, radiologi serta tindakan medik.
RSSN Bukittinggi terlibat langsung dalam aspek proses penyusunan
program kesehatan dengan metode Bottom-up dari unit kerja masing-masing,
sedangkan proses penentuan alokasi anggaran sektor kesehatan ditentukan
langsung oleh pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan RI cq. Ditjen Yanmedik.
Alokasi anggaran ini ditentukan melalui Rapat Konsultasi Anggaran dengan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Depkes dan tidak ada kaitannya dengan pemko Bukittinggi dan DPRD, tender
proyek (mencakup pengadaan obat dan alat medis, perawatan gedung,
pengadaan alat tulis kantor dan sebagainya), selanjutnya pada tender proyek
RSSN Bukittinggi dilakukan sangat terbuka. RSSN sebagai rumah sakit UPT Pusat
maka yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan adalah
Direktur RSSN, seterusnya pihak manajemen rumah sakit.
Pihak yang paling berpengaruh dalam semua proses pengambilan
keputusan adalah Direktur, kemudian pihak manajemen RSSN. Hubungan antara
RSSN dengan pihak DKK Bukittinggi hanya sebatas koordinasi. Dari segi keluhan
masyarakat terhadap pelayanan RSSN adalah:
a. tempat tidur kurang,
b. masalah pengadaan obat,
c. sistem pembayaran belum menerapkan satu pintu.
Di RSSN ini untuk mencegah terjadinya praktek-praktek KKN dibentuklah sebuah
tim SPI (Satuan Pengawasan Internal RS).
Selanjutnya pada RS TNI AD adalah salah satu rumah sakit milik
Departemen Pertahanan dan Keamanan RI yang langsung berada dibawah
komando Detasemen Kesehatan Wilayah Militer II Kodam Bukit Barisan.
Pelaksanaan operasional RS ini sepenuhnya swadana dan sumber biaya dari
pusat non APBN, dan alat-alat medis yang ada sekarang dibantu oleh pusat,
namun jika pihak RS akan menambah alat yang baru maka harus berusaha
secara swadana untuk memenuhinya sendiri. Sementara itu hubungan/link
antara RS TNI AD dengan Pemda dan DPRD dalam penentuan alokasi anggaran
bidang kesehatan, penyusunan program kesehatan, penentuan biaya pelayanan
kesehatan, tender proyek dan promosi aparat tidak pernah terlibat sama sekali.
Hasil temuan lainnya adalah:
a. pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam
RS ini adalah Detasemen Kesehatan Wilayah II Kodam Bukit Barisan,
b. perihal ketenagaan di RS ini sangat kurang sekali karena tenaga medis
(dokter umum dan ahli serta perawat) didatangkan dari RSAM, RSUP,
maupun RS Yarsi yang ada di Bukittinggi,
c. tentang program-program kesehatan yang dijalankan di RS ini
sepenuhnya datang dari atas (top-down commando),
d. link kerjasama yang baik telah dijalankan oleh RS ini baik dengan
RSAM, RSUP P3SN, RS Islam Ibnu Sina dan RS lainnya di Bukittinggi.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki
peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin dituntut yang
diakibatkan oleh perubahan-perubahan epidemiologi penyakit, perubahan
struktur demografi, perkembangan iptek, perubahan struktur ekonomi
masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih bermutu, ramah dan
sanggup memenuhi kebutuhan.
Tuntutan ini semakin bertambah berat dalam memasuki era globalisasi
yang sedang terjadi, dimana salah satu kondisi yang mau tidak mau harus
dihadapi rumah sakit adalah adanya liberalisasi jasa kesehatan. Pada saat itu
rumah sakit-rumah sakit yang ada tidak saja akan bersaing dengan rumah sakit
dari pemodal dalam negeri saja tetapi juga rumah sakit dengan PMA (modal
asing).
Disamping itu dengan adanya kebijakan pemerintah tentang otonomi
daerah dan diberlakukannya UU No.24/2003 tentang Praktek Kedokteran, sedikit
banyaknya akan berdampak kepada dunia kesehatan/kedokteran dan
kerumahsakitan. Dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi
kewenangan untuk mengelola sebagian assetnya termasuk pengelolaan
keuangan daerah masing-masing, bagi daerah yang kaya hal ini tentu tidak
menjadi masalah, tetapi bagi daerah yang kurang tentu akan menjadi masalah
tersendiri.
Pemerintah daerah akan berusaha maksimal untuk menggali sumber
daya yang ada termasuk investor lokal/asing untuk melakukan investasi di
daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan demikian
rumah sakit pemerintah yang selama ini menjadi mitra bisa saja berubah menjadi
pesaing karena telah berubah menjadi unit swakelola.
RS Islam Ibnu Sina Bukittinggi merupakan RS swasta tertua di Sumatera
Barat. Program penyelenggaraan kesehatan yang ada di RS ini sepenuhnya
disusun secara internal dan tidak dipublikasikan, mulai dari penentuan alokasi
anggaran sektor kesehatan dan tender proyek sepenuhnya dilakukan dengan
manajemen internal dan yayasan RS yang bersangkutan, hal lain yang dapat
ditampilkan sebagai data dan informasi survey adalah:
a. keluhan yang berasal dari pihak RS adalah izin RS yang harus
diperbaharui secara periodik,
b. keluhan dari pihak masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
oleh RS ini antara lain waiting time (waktu tunggu) yang relatif lama Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
terutama rujukan dokter spesialis, karena sebagian besar dari dokter
tersebut adalah dokter pemerintah (PNS) yang bertugas di RSAM
maupun RSSN,
c. kendala utama yang dihadapi RS ini adalah kurangnya dokter spesialis
atau subspesialis,
d. pihak direksi juga mengharapkan agar kota Bukittinggi memiliki RSUD
kota nantinya,
e. link atau kerjasama dengan pihak RS lain di kota Bukittinggi terjalin
dengan baik, namun disarankan agar kota Bukittinggi melalui pemda
dan jajarannya agar dapat membuat sebuah program pengembangan
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terutama peralatan medis,
penguasaan TI (Teknologi Informasi) yang masih rendah, jalinan
kerjasama/networking yang masih lemah dalam hal koordinasi antar
lembaga dengan pemda Bukittinggi,
f. sedangkan issue lingkungan hidup yang dikemukakan adalah masalah
penanganan sampah yang sangat mendesak untuk dicarikan solusi
terbaik,
g. RS ini telah memilki incenerator khusus untuk penanggulangan
sampah medis.
RS Medina memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap akses
pelayanan kesehatan yang ada di Bukittinggi, dengan adanya RS ini masyarakat
yang akan datang berobat ke Bukittinggi dapat memilih RS mana yang akan
mereka masuki. Program penyelenggaraan kesehatan yang ada di RS ini hampir
sama dengan RS Islam Ibnu Sina yaitu sepenuhnya disusun secara internal dan
tidak dipublikasikan, mulai dari penentuan alokasi anggaran kesehatan dan
tender proyek sepenuhnya dilakukan dengan manajemen internal dan yayasan
RS yang bersangkutan, demikian juga halnya dengan penyusunan program
kesehatan kota Bukittinggi, pihak RS tidak pernah terlibat dengan pihak pemda
maupun DPRD Kota Bukittinggi, sedangkan informasi lain yang dapat ditampilkan
adalah:
a. badan atau orang yang paling berpengaruh pada pengambilan
keputusan di RS ini adalah internal RS dan manajemen/direksi,
b. pihak direksi mengusulkan agar dipikirkan tentang pembentukan
sebuah konsorsium rumah sakit se kota Bukittinggi untuk
menjembatani berbagai aktifitas yang dilakukan rumah sakit-rumah Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
sakit di kota Bukittinggi ini, sehingga akan terjalin sinergisme kegiatan
pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat,
c. sebagai konsekuensi logis dari operasional RS swasta adalah profit
oriented bukan nirlaba, dengan arti kata bahwa RS swasta cenderung
mencari keuntungan yang sebesarnya namun dibalik itu juga
memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien sehingga pasien
puas dan senang berobat ke rumah sakit yang bersangkutan,
d. selanjutnya issue kesehatan yang dikemukakan adalah masalah
penanggulangan HIV/AIDS yang dikatakan sebagai fenomena gunung
es sehubungan dengan kota Bukittinggi sebagai kota wisata, dimana
didalamnya kemungkinan ada yang disebut dengan ”wisata sex”,
e. persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah kurangnya tenaga
spesialis ataupun subspesialis.
3.6 Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (DKK) sebagai regulator program
kesehatan di kota Bukittinggi sangat menentukan sekali kesuksesan berbagai
program kesehatan yang diprogramkan terutama ditentukan manajemen
kesehatan dengan tersedianya data dan informasi, dukungan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Salah satu unsur utama manajemen kesehatan
adalah informasi kesehatan berupa hasil pengumpulan dan pengolahan data
yang merupakan masukan bagi pengambil keputusan di bidang kesehatan.
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan
sebuah indikator, yaitu indikator Indonesia Sehat dan Indikator Kinerja dari
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, indikator ini telah
diluncurkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan yang terdiri:
1. Indikator Derajat Kesehatan yang terdiri dari mortalitas, morbiditas,
dan status gizi,
2. Indikator hasil antara seperti kesehatan lingkungan, perilaku hidup,
akses dan mutu pelayanan kesehatan,
3. Indikator proses dan masukan seperti pelayanan kesehatan, sumber
daya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor terkait.
Dari hasil pengisian kuesioner didapatkan data-data sebagai berikut:
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Tabel. III.6Regulator Kesehatan Yang Dilakukan
Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
No. Unit Kerja Transparansi Responsif Desentralisasi1 Dinas
Kesehatan Kota Bukittinggi
1.Penentuan biaya pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai unit pelaksana teknis DKK Bukittinggi diusullkan dari DKK dan dievaluasi 1x2 tahun atau 1x3 tahun.2.Tender proyek dituangkan dalam Perda Kota Bukittinggi dan didukung dengan persetujuan tenaga teknis.
1. Kebutuhan sarana dan tenaga untuk pelayanan, obat-obat dan peralatan yang tidak lengkap.2.Keluhan masyarakat terhadap DKK adalah rendahnya mutu pelayanan yang diberikan petugas kepada masyarakat terutama yang mengeluh kalau ada pelayanan yang mereka rasa tidak ramah dan sikap petugas yang tidak disiplin atau lambat melayani.
1.Penambahan tenaga profesional sangat diperlukan sekali terutama asisten apoteker, sanitarian, ahli teknologi informasi (TI).2.Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah penambahan pustu-pustu.3.Issue lingkungan hidup dewasa ini yang dominan adalah dampak dari pengelolaan sampah di kota Bukittinggi, khusus untuk DKK sampah tersebut dibakar dengan incenerator khusus.4. Persoalan utama bidang kesehatan di kota Bukittinggi adalah gaji dan insentif tenaga kesehatan serta partisipasi masyarakat.5.Mutu pelayanan kesehatan perlu kiranya pembenahan SDM sehingga akan menghasilkan proses yang bagus dan akhirnya dapat memetik keuntungan finansial, sehingga mutu SDM tersebut dapat ditingkatkan.
Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2007
Setelah dilakukan pengisian kuesioner, hal-hal yang perlu dijelaskan dengan
melakukan wawancara lebih lanjut didapatkan hal-hal berikut ini:
a. dalam hal penentuan biya pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai
unit pelaksana teknis DKK Bukittinggi diusulkan dari DKK dan dievaluasi
1x2 tahun atau 1x3 tahun dan tender proyek pengadaan obat dan alat
medis, perawatan gedung, pengadaan alat tulis kantor dan sebagainya
dituangkan dalam Perda Kota Bukittinggi dan didukung dengan
persetujuan tenaga teknis,
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
b. pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam penentuan alokasi anggaran
adalah Bappeda Kota Bukittinggi kemudian DPRD,
c. penentuan biaya pelayanan kesehatan ditentukan oleh DPRD, sedangkan
tender proyek oleh procurement unit dan promosi aparat ditetapkan oleh
bagian kepegawaian pemda,
d. keluhan-keluhan yang diterima DKK dari puskesmas antara lain
kebutuhan sarana dan tenaga pelayanan, obat-obat dan peralatan yang
tidak lengkap,
e. sedangkan keluhan masyarakat terhadap DKK adalah rendahnya mutu
pelayanan yang diberikan petugas kepada masyarakat terutama yang
mengeluh kalau ada pelayanan yang mereka rasa tidak ramah dan sikap
petugas yang tiak disiplin atau lambat melayani,
f. praktek KKN dalam hal pengadaan obat dan penyusunan program
kesehatan di DKK Bukittinggi sangat sedikit dan dalam hal pengangkatan
pegawai sedikit,
g. penambahan tenaga profesional sangat diperlukan sekali terutama
asisten apoteker, sanitarian, ahli teknologi informasi (TI),
h. sedangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah penambahan
pustu-pustu,
i. issue lingkungan hidup dewasa ini yang dominan adalah dampak dari
pengelolaan sampah di kota Bukittinggi, khusus untuk DKK sampah
tersebut dibakar dengan incenerator khusus,
j. persoalan utama bidang kesehatan di kota Bukittinggi adalah gaji dan
insentif tenaga kesehatan serta partisipasi masyarakat,
k. untuk mutu pelayanan kesehatan perlu kiranya pembenahan SDM
sehingga akan menghasilkan proses yang bagus dan akhirnya dapat
memetik keuntungan finansial, sehingga mutu SDM tersebut dapat
ditingkatkan,
l. komitmen walikota dengan berbagai direktur RS.
3.7 Informasi Bersumber dari Masyarakat
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Informasi primer yang didapatkan surveyor dari masyarakat yang
diwawancarai menyatakan bahwa program pelayanan kesehatan yang telah
dijalankan pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit yang ada di Bukittinggi dan
Dinas Kesehatan Kota dengan jajarannya sudah cukup baik, disamping itu
mereka mengharapkan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh Stake
holder diantaranya:
a. harus mempertimbangkan tenaga kerja dalam pelayanan kesehatan yang
sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan,
b. harus dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat banyak,
c. membuka diri untuk menerima kritikan-kritikan yang berasal dari
masyarakat sebagai user pelayanan kesehatan,
d. sarana dan prasarana yang sudah mulai memerlukan peremajaan atau
penggantian dengan alat yang baru,
e. dalam memberikan surat rujukan kesehatan, diminta kepada pihak
puskesmas dan rumah sakit untuk segera memberikan rujukan reveral
dengan melihat kondisi yang telah dialami oleh si pasien, karena
kebanyakan dari pasien yang segera membutuhkan rujukan langsung
tetapi masih ditanggulangi dahulu dengan obat yang tersedia dimana
pasien tersebut berkunjung (RS atau puskesmas).
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. III.7Pelayanan Kesehayan Yang Dilaksanakan
Penyedia Pelayanan Kesehatan di Kota Bukittinggi
No Harapan Masyarakat %
1
23
4
Mempertimbangkan tenaga kerja dalam pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkanMempertimbangkan kebutuhan masyarakat banyakMembuka diri untuk menerima kritikan yang berasal dari masyarakat sebagai user pelayanan kesehatanSarana dan prasarana yang sudah mulai memerlukan peremajaan atau penggantian dengan alat yang baru
23
1420
28
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
5 Dalam memberikan surat rujukan kesehatan, diminta kepada pihak puskesmas dan rumah sakit untuk segera memberikan rujukan reveral melihat kondisi yang telah dialami oleh si pasien
15
Jumlah 100Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2007
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi
Visi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2006-2010 adalah :
Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan
potensi-potensi unggulan daerah (jasa dan perdagangan,
kepariwisataan, pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang
dijiwai oleh agama dan adat, syarak mangato adaik mamakai
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Sedangkan visi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi adalah :
Visi : Terwujudnya masyarakat Kota Bukittinggi yang mandiri untuk
hidup sehat.
4.2 Misi
Misi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2006-2010 adalah :
Misi : 1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradat
berdasarkan iman dan taqwa
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang
profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance)
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
yang mendukung potensi unggulan kota
4. Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB)
kota
5. Meningakatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah yang
luas, nyata, bertanggungjawab dan tercapainya tujuan
pemberian otonomi daerah tersebut berupa kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Sedangkan Misi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi adalah :
Misi : 1. Meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan
2. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan
akuntabel
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap
kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya kesehatan melalui
peningkatan pendidikan dan pelatihan
4.3.Tujuan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Tujuan yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi SKPD Dinas
Kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil
guna dan berdaya guna dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Tujuan tersebut dapat tercapai melalui pembinaan, pengembangan dan
pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang terdiri
dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang didukung oleh sistem informasi
kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta hukum kesehatan.
Fungsi-fungsi administrasi kesehatan .
Secara khusus maka tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai
oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi lima tahun kedepan adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melaluii
peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan syara’ dan
adat dalam rangka memelihara, meningkatkan dan melindungi
kesehatannya.
2. Mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap segenap
masyarakat
4. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan
yang pengelolaannya dilaksanakan secara professional sesuai dengan
kebutuhan pembangunan kesehatan
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembanguan kesehatan
5.4 Sasaran
1. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat (individu, keluarga dan
kelompok) dibidang kesehatan melalui upaya promosi kesehatan
2. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat
3. Terwujudnya lingkungan yang sehat dtingkat keluarga, kelompok, institusi,
tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, sarana air bersih,
jamban, saluran pembuangan air limbah dan badan air.
4. Meningkatnya mutu pelayanan oleh tenaga kesehatan terhadap individu,
keluarga, kelompok dan institusi
5. Tersedianya tenaga kesehatan yang professional dan handal serta sarana
prasarana kesehatan yang memadai
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
6. Terselenggaranya manajemen kesehatan yang dinamis dalam
pembangunan kesehatan
Agar pembangunan kesehatan di Kota Bukittinggi dapat diselenggarakan
dengan berhasilguna, maka indikator yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan
Kota Bukittinggi pada akhir 2010 adalah mengacu kepada Indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi :
5.5 Strategi
1. Meningkatkan keterpaduan lintas program dan lintas sector dalam
pemberdayaan kesehatan masyarakat
2. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan dan menggalang sumberdaya kesehatan dan memfokuskan
kepada program prioritas
5. Mewujudkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good
governance)
5.6 Kebijakan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
1. Meningkatkan promosi kesehatan
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas lingkungan
4. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
5. Meningkatkan status kesehatan dan gizi keluarga
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana kesehatan
7. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
8. Memantapkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
BAB 5
PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1 Program
1 Pengadaan dan pengembangan media promosi kesehatan
2 Pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat serta pembiayaan dan jaminan kesehatan
3 Peningkatan promosi kesehatan kepada masyarakat
4 Pengawasan kualitas air5 Penyehatan lingkungan perumahan dan pemukiman
6 Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum
7 Penyehatan makanan dan minuman
8 Pembinaan kota sehat9 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
10 Melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan
11 Memberikan dukungan manajemen/administrasi dan operasional puskesmas
12 Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
13 Peningkatan Imunisasi
14 Penemuan dan tata laksana penderita
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
15 Peningkatan surveilans epidemiologi
16 Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi
17 Peningkatan pendidikan kesehatan keluarga dan gizi
18 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium, Kurang Vitamin A, Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya dan kelainan kesehatan ibu dan anak
19 Peningkatan surveilan kesehatan keluarga dan gizi
20 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar kesehatan dan gizi
21 Perencanaan dan monitoring evaluasi tenaga kesehatan
22 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan
23 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
24 Peningkatan ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
25 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
26 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas
27 Pembinaan dan pengembangan obat tradisional
28 Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan bahan berbahaya29 Perizinan sarana dan tenaga kesehatan
30 Pengkajian dan penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan
31 Peningkatan sistem informasi kesehatan
32 Penelitian kesehatan
33 Pengembangan kesehatan
5.2 Kegiatan
1. Administrasi Rutin
2. Pembangunan
1 Pengadaan media penyuluhan2 Penggandaan CD film kesehatan3 Penyuluhan kelompok potensial4 Evaluasi program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
5 Penyuluhan melalui radio6 Pemutaran film kesehatan7 Pembuatan spanduk kesehatan8 Cetak blanko dan poster9 Penyiaran radio spot
10 Pelaksanaan promkes di televisi11 Pertemuan pembahasan dan penggandaan profil UKBM
12 Latihan pembinaan dan pemahaman krida Saka Bakti Husada
13 Pembinaan teknis posyandu14 Evaluasi program rehabilitasi bersumber daya masyarakat
15 Kontak kader/jambore kesehatan16 Pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda17 Sosialisasi JPKM pada dunia usaha18 Sosialisasi UU jaminan sosial nasional ( JSN )19 Pengambilan sampel air bersih, badan air dan limbah
20 Inspeksi sanitasi sarana air bersih21 Kaporitisasi sarana air bersih22 Sosialisasi peningkatan kualitas air bersih23 Pemeriksaan sanitasi lingkungan perumahan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
24 Penyuluhan kesehatan lingkungan25 Pengawasan institusi26 Pengawasan & pengendalian dampak sampah27 Pengawasan rumah makan28 Pengawasan hotel29 Pelatihan higiene dan sanitasi hotel30 Pengawasan tempat-tempat umum lainnya31 Penyuluhan keamanan pangan32 Pengambilan sampel pangan33 Pembinaan IRT34 Sosialisasi kota sehat35 Pertemuan LP/LS tentang kota sehat36 Pembentukan kelurahan binaan37 P3K dalam rangka PAM lebaran38 Pelaksanaan Manajemen QA Kesehatan di RS dan Puskesmas
39 Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Keliling
40 Pemantapan kesehatan jiwa41 Pertemuan pembinaan program olah raga42 Pemantapan program kesehatan indera43 Pemantapan penanggulangan kasus stroke44 Pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan LAPAS kelas IIA Bukittinggi45 Pemeriksaan kesehatan pegawai DKP46 Pertemuan evaluasi laporan SP2TP dan analisa 10 penyakit terbanyak47 Penilaian puskesmas berprestasi48 Pertemuan evaluasi program sie puskesmas dan pembahasan penilaian hasil kinerja
puskesmas
49 Pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan Yankes50 Pemantapan manajemen dan SP2TP bagi puskesmas51 Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta matra52 Pembinaan dan pemantauan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko53 Pengadaan bahan dan peralatan penunjang penanggulangan faktor resiko54 Pengadaan dan pemeliharaan sarana logistik55 Pembinaan terhadap tenaga imunisasi56 Pengadaan bahan dan peralatan penunjang57 Penelitian, penjaringan dan pengobatan penderita penyakit menular dan tidak menular58 Pembinaan SDM pengelola pencegahan penyakit
59 Penanggulangan wabah
60 Pembinaan petugas dalam kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan KLB
61 Penanggulangan KLB
62 Surveilans kasus dan vektor
63 Peningkatan jejaring dan kemitraan dalam pencatatan dan pemberantasan penyakit
64 Peningkatan upaya sosialisasi dan advokasi
65 Peningkatan SDM, LS dan LP terkait (Pokjanal DBD )66 Pengembangan materi KIE kesehatan keluarga dan gizi67 Penyebarluasan materi pendidikan kesehatan keluarga dan gizi melalui pendidikan formal,
non formal dan isntitusi masyarakat
68 Penyelenggaraan promosi kesehatan keluarga dan gizi secara berkelanjutan69 Penyelenggaran pelatihan teknis dan manajemen kesehatan keluarga dan gizi70 Pembinaan dan peningkatan kemampuan petugas dalam program kesehatan keluarga dan
gizi
71 Penyusunan kerangka kebijakan dan startegi pendidikan kesehatan keluarga dan gizi72 Penyusunan juklak, juknis kesehatan keluarga dan gizi73 Pemantauan dan promosi pertumbuhan74
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Intervensi gizi meliputi pemberian makanan tambahan, suplementasi obat program dan fortifikasi bahan makanan75 Penatalaksanaan kasus kelainan gizi dan tumbuh kembang anak
76 Pendampingan dan kunjungan rumah77 Pengembangan teknologi pencegahan penanggulangan masalah gizi
78 Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB
79 Peningkatan SKPG dan kesehatan institusi secara lintas sektoral
80 Pemantauan dan evaluasi program kesehatan keluarga dan gizi
81 Pengembangan jejaring informasi kesehatan keluarga dan gizi
82 Fasilitasi upaya pemberdayaan keluarga83 Fasilitasi revitalisasi posyandu84 Pengembangan jejaring informasi kesehatan keluarga dan gizi85 Advokasi program gizi86 Penyusunan masterplan kebutuhan dan pengembangan SDM kesehatan87 Monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan88 Pengelolaan data dasar pegawai89 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 90 Peningkatan SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan formal dan pelatihan91 Pelaksanaan pelatihan teknis dan administrasi program kesehatan92 Penyusunan dan sosialisasi sistem diklat93 Pengembangan model unit diklat/Tim Diklat Kesehatan Kota Bukittinggi94 Pelatihan PHBS95 Pelatihan promkes96 Pelatihan TOT petugas pembina di puskesmas97 Pelatihan program perkesmas98 Pelatihan amdal A99 Pelatihan amdal B
100 Pelatihan/magang bidang kesehatan lingkungan101 Pengadaan dan rehabilitasi fisik dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
102 Pengadaan bahan operasional dinas kesehatan, puskesmas, pustu dan UPT lainnya
103 Pengadaan obat-obatan104 Pengadaan peralatan kesehatan (medis) untuk penunjang pelayanan kesehatan dasar105 Pengadaan bahan habis pakai untuk penunjang pelayanan kesehatan dasar106 Pembahasan standar terapi di puskesmas dan pustu
107 Pertemuan penggunaan obat secara rasional (POSR)
108 Pembinaan pelayanan kefarmasian dan alkes di Puskesmas dan pustu109 Pertemuan pembinaan kosalkes bagi pengelola kosalkes swasta110 Pembinaan pengelolaan obat bagi pengelola obat di apotek swasta111 Pemantauan distribusi kefarmasian dan bahan berbahaya di sarana yankes swasta112 Sosialisasi pengembangan batra dan batantra113 Pendataan batra & batantra di Kota Bukittinggi114 Pelatihan kader batantra115 Monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan obat tradisional116 Penyuluhan tentang pemanfaatan TOGA bagi masyarakat
117 Sosialisasi pencegahan penanggulangan NAPZA bagi guru BP/konseling118 Sosialisasi toksisitas dan efek samping bahan berbahaya ke sekolah-sekolah119 Pelatihan pencegahan penyalahgunaan NAPZA bagi remaja
120 Pembinaan perizinan ke RS Bersalin dan Balai Pengobatan
121 Pembinaan perizinan ke optikal12 Pembinaan perizinan ke tukang gigi
123 Pembinaan perizinan ke pengobatan tradisional124 Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan125 Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah126 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kota Bukittinggi Sehat127 Pengkajian SOTK Dinas Kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
128 Penyusunan dan pengkajian perda yang berhubungan dengan kesehatan
129 Pengembangkan sistem informasi manajemen perencanaan, keuangan dan perlengkapanKepegawaian dan cakupan program kesehatan
130 Pengumpulan,pengolahan & penyajian data kesehatan131 Pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan (Surkesda, Survey PHBS, survey cepat,dll)
132 Desiminasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan
133 Pengembangan program inovatif bidang kesehatan
BAB 5
PENUTUP
Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan
Kota Bukittinggi Tahun 2006-2010 ini dapat digunakan untuk melakukan
penilaian/monitoring program pembangunan sektor kesehatan di Kota
Bukittinggi. Untuk mencapai visi “ Terwujudnya masyarakat Kota Bukittinggi
yang sehat dan mandiri “ telah ditetapkan misi, strategi dan kebijakan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kota Bukittinggi.
Keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan
kesehatan di Kota Bukittinggi sangat tergantung kepada komitmen serta
kesungguhan para penyelenggaranya dalam melaksanakan program dan
kegiatan-kegiatan dalam pembangunan kesehatan.
Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2006-2010 ini disusun semoga
dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan
pembangunan kesehatan di Kota Bukittinggi.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010
Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2006-2010