Revisi ke 07 -...

79
NOMOR : SP DIPA- 055.01.1.017312/2015 TAHUN ANGGARAN 2015 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:2716-0020-3914-0030 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. A. Dasar Hukum: Revisi ke 07 Tanggal : 28 Oktober 2015 1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi 4. Kode/Nama Satker B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: : (055) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (01) : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (01) : DKI JAKARTA : (017312) KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS 01 PELAYANAN UMUM 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : Sebesar 1.076.800.356.000 ( SATU TRILIUN TUJUH PULUH ENAM MILIAR DELAPAN RATUS JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH ) Rp. Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : : Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang Terlampir Rp. Rp. - Hibah Dalam Negeri Langsung D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 C. Sumber Dana Berasal Dari : Rp. Rp. Rp. 632.912.101.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Hibah Luar Negeri Langsung 404.360.101.000 0 2. PNBP 5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri 1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS - Hibah Dalam Negeri Rp. Rp. 423.409.322.000 Rp. 20.478.933.000 20.478.933.000 19.049.221.000 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. Rp. 1. KPPN JAKARTA II 627.075.135.000 (019) Rp. 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH 449.725.221.000 (140) E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. ASKOLANI JAKARTA, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NIP. 196606111992021001 ttd.

Transcript of Revisi ke 07 -...

Page 1: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : SP DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKANDS:2716-0020-3914-0030

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

A. Dasar Hukum:Revisi ke 07

Tanggal : 28 Oktober 2015

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (055) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(01): KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(01): DKI JAKARTA

: (017312) KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

01 PELAYANAN UMUM01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 1.076.800.356.000 ( SATU TRILIUN TUJUH PULUH ENAM MILIAR DELAPAN RATUS JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

632.912.101.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

404.360.101.000

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.423.409.322.000

Rp.

20.478.933.000

20.478.933.000

19.049.221.000

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN JAKARTA II 627.075.135.000(019) Rp.2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH 449.725.221.000(140)E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

ASKOLANI

JAKARTA, 14 November 2014A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.

Page 2: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN

Satker (017312) KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS:

DS:2716-0020-3914-0030

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas Rp. 701.785.147.000

01.2911 Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan Rp. 8.140.000.000

01.2912 Pembinaan dan Pelayanan Hukum Rp. 1.500.000.000

01.2913 Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana Rp. 49.850.161.000

01.2914 Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian Rp. 6.293.062.000

01.2915 Pelayanan Umum dan Keuangan Rp. 232.128.541.000

01.2916 Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Rp. 9.360.300.000

01.2917 Pembinaan Perencana dan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan Rp. 391.013.083.000

01.2918 Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Rp. 3.500.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas Rp. 40.000.000.000

02.2919 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional Rp. 40.000.000.000

03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas Rp. 5.000.000.000

03.2920 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum Rp. 3.000.000.000

03.2921 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan Rp. 2.000.000.000

06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional Rp. 330.015.209.000

06.2922 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Rp. 2.670.000.000

06.2923 Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan Rp. 3.772.803.000

06.2924 Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan Rp. 1.620.000.000

06.2925 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara Rp. 2.750.000.000

06.2926 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Rp. 4.700.000.000

06.2927 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Rp. 10.300.000.000

06.2928 Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Rp. 2.670.000.000

06.2929 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp. 3.700.000.000

06.2930 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp. 2.558.000.000

06.2931 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN Rp. 2.258.000.000

06.2932 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Rp. 4.894.248.000

06.2933 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp. 3.450.000.000

06.2934 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Rp. 3.140.000.000

06.2935 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan Rp. 5.000.000.000

06.2936 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Rp. 6.306.055.000

06.2937 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Rp. 23.716.766.000

06.2938 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisa Moneter Rp. 3.274.000.000

06.2939 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup Rp. 6.021.043.000

1Halaman dari 2

Page 3: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN

Satker (017312) KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS:

DS:2716-0020-3914-0030

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

06.2940 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah Rp. 5.307.570.000

06.2941 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian Rp. 3.720.000.000

06.2942 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp. 4.350.000.000

06.2943 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan Rp. 3.250.000.000

06.2944 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral Rp. 1.816.844.000

06.2945 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral Rp. 4.190.309.000

06.2947 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi Rp. 21.835.536.000

06.2948 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Rp. 65.396.615.000

06.2949 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah Rp. 10.554.719.000

06.2950 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Rp. 2.750.000.000

06.2951 Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Rp. 2.666.059.000

06.2952 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro Rp. 2.650.000.000

06.2953 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan Rp. 4.350.000.000

06.2954 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Rp. 8.650.000.000

06.2955 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan Rp. 6.430.951.000

06.2956 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan Rp. 1.950.000.000

06.2957 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi Rp. 5.479.600.000

06.2958 Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Rp. 2.370.000.000

06.2959 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Rp. 3.120.000.000

06.2960 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan Rp. 4.510.000.000

06.2961 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Rp. 2.950.000.000

06.2962 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi Rp. 33.411.000.000

06.5233 Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Rp. 4.113.985.000

06.5246 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Rp. 31.391.106.000

2Halaman dari 2

Page 4: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

1

Sub Fungsi

Fungsi 1.076.800.356.000PELAYANAN UMUM01

1.076.800.356.00001.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTAURUSAN LUAR NEGERI

055.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

01 Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Manajemen Kelembagaan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok danFungsi Kementerian Ppn/Bappenas

Hasil (Outcome)

701.785.147.000Program2

01 Persentase (%) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Ppn/Bappenas Melalui PenataanKelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (Mencakup Semua Bidang diBawah Sesmen dan Inspektorat)

IKU Program

02 Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Kementerian Ppn/Bappenas

03 Persentase (%) Jumlah Aparatur Perencana Pusat dan Daerah yang Mengikuti Diklat Perencana

04 Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Kelembagaan Dalam Mendukung Pelaksanaan TugasPokok dan Fungsi Kementerian Ppn/Bappenas (Lakip, Renstra, Renja, Dipa, AdministrasiKepegawaian: Kenaikan Pangkat, Pensiun, Dll)

05 Persentase (%) Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional(Baik Melalui Eplanning, Emonev, Intranet, Website)

06 Tersedianya Sistem Penegakan Disiplin yang Efektif

07 Persentase (%) Pelanggaran Disiplin Mendapatkan Sanksi

08 Persentase (%) Pejabat Telah Menandatangani dan Melaksanakan Pakta Integritas

09 Persentase (%) Pejabat yang Telah Melaporkan Lhkpn

10 Persentase (%) Pengadaan Menggunakan Eprocurement

11 Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan (Organisasi dan Tata Kerja) yangProporsional, Efektif, Efisien)

12 Persentase (%) Sop Utama Telah Tersusun Sesuai Dengan Proses Bisnis yang LebihSederhana

13 Tersedianya Sistem Rekrutmen yang Transparan

14 Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Terukur

15 Tersedianya Sistem Promosi dan Mutasi yang Terbuka dan Transparan

16 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi

17 Tersedianya Sistem Penegakan Kode Etik yang Efektif, Disertai Penerapan Reward AndPunishment

18 Tersusunnya Rencana Penerapan Egovernment yang Konkrit dan Terukur

19 Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis Tik

Page 5: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

20 Persentase (%) Penerapan Sakip (Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian,Dll)

IKU Program

21 Opini Bpk Atas Lk K/L

2911 Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan 8.140.000.000

001 Persentase (%) Penyelesaian Kegiatan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, KetatausahaanPimpinan

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Jumlah Lembaga yang Menjadi Objek Kehumasan (Pemerintah MaupunMasyarakat)

003 Ketepatan Waktu Penyelesaian Dalam Mendukung Pelayanan Kehumasan,Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan

004 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, danKetatausahaan Pimpinan

Kegiatan

2911.001 Dokumen hasil pelaksanaan kehumasan, keprotokolan/ persidangan, dan ketatausahaanpimpinan

8.140.000.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

2912 Pembinaan dan Pelayanan Hukum 1.500.000.000

001 Persentase (%) Penyelesaian Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangundangan, BantuanHukum, Serta Pengembangan dan Informasi Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundangundangan, BantuanHukum, Serta Pengembangan dan Informasi Hukum

003 Ketepatan Waktu Penyelesaian Dalam Mendukung Pelayanan Penyusunan PeraturanPerundangundangan, Bantuan Hukum, Serta Pengembangan dan Informasi Hukum

Kegiatan

2912.001 Dokumen pelaksanaan pelayanan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, bantuanhukum, serta pengembangan dan informasi hukum

1.500.000.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

2913 Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana 49.850.161.000

001 Persentase (%) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Ppn/Bappenas Melalui PenataanKelembagaan dan Ketatalaksanaan

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Jumlah Kontrak Kinerja Tahunan Unit Kerja Eselon I dan II KementerianPpn/Bappenas

003 Persentase (%) Kesesuaian Kegiatan Unitunit Kerja Eselon I dan II Dengan Tupoksinya

004 Persentase (%) Kesesuaian Rka Kementerian Ppn/Bappenas Dengan Pagu Indikatif Pemerintah

005 Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

006 Ratarata Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan dan Anggaran

007 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Di Bidang Perencanaan, Kelembagaan, danKetatalaksanaan:

Kegiatan

Page 6: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 3IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

008 Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan (Organisasi dan Tata Kerja) yangProporsional, Efektif, Efisien)

Indikator Kinerja Kegiatan

009 Persentase (%) Sop Utama Telah Tersusun Sesuai Dengan Proses Bisnis yang LebihSederhana

010 Persentase (%) Penerapan Sakip (Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian,Dll)

2913.001 Dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, organisasi, dan tata laksana 49.850.161.0005,00 DokumenKeluaran (Output)

2914 Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian 6.293.062.000

001 Persentase (%) Pencapaian Target Perencanaan Sdm dan MutasiIndikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Pencapaian Target Pengembangan Sdm

003 Persentase (%) Pencapaian Target Hasil Pengelolaan Jabatan Fungsional

004 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sdm

005 Persentase (%) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Ppn/Bappenas Melalui PenataanManajemen Sumber Daya Manusia

006 Tersedianya Sistem Penegakan Disiplin yang Efektif

007 Persentase (%) Pelanggaran Disiplin Mendapatkan Sanksi

008 Persentase (%) Pejabat Telah Menandatangani dan Melaksanakan Pakta Integritas

009 Persentase (%) Pejabat yang Telah Melaporkan Lhkpn

010 Tersedianya Sistem Rekrutmen yang Transparan

011 Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Terukur

012 Tersedianya Sistem Promosi dan Mutasi yang Terbuka dan Transparan

013 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi

014 Tersedianya Sistem Penegakan Kode Etik yang Efektif, Disertai Penerapan Reward AndPunishment

015 Persentase (%) Penerapan Sakip (Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian,Dll)

Kegiatan

2914.001 Dokumen pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian 6.293.062.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

2915 Pelayanan Umum dan Keuangan 232.128.541.000

001 Tingkat Kepuasan Internal Terhadap Pelayanan UmumIndikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Penyelesaian Kegiatan Pengelolaan Perlengkapan dan Tata Usaha, UrusanDalam, Verifikasi Anggaran, dan Administrasi Keuangan

003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Perlengkapan dan Tata Usaha, Urusan

Kegiatan

Page 7: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 4IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Dalam, Verifikasi Anggaran, dan Administrasi Keuangan

004 Ketepatan Waktu Penyelesaian Dalam Mendukung Pelayanan Pengelolaan Perlengkapan danTata Usaha, Urusan Dalam, Verifikasi Anggaran, dan Administrasi Keuangan

Indikator Kinerja Kegiatan

005 Persentase (%) Pengadaan Menggunakan Eprocurement

006 Opini Bpk Atas Lk K/L

2915.001 Dokumen pelaksanaan pelayanan umum yang mencakup: pengelolaan perlengkapan dan tatausaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan

28.531.895.0005,00 DokumenKeluaran (Output)

2915.994 Layanan Perkantoran 203.596.646.00012,00 BULANLAYANAN

2916 Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional 9.360.300.000

001 Persentase (%) Tingkat Kemapanan Prasarana Ti (Diukur Dari Kapasitas dan Ketersediaan)Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Tingkat Implementasi Aplikasi Sesuai Dengan Kebutuhan (Pengembangan danEvaluasi)

003 Persentase (%) Tingkat Ketersediaan dan Penyajian Data dan Informasi (KualitasData/Informasi yang Tersedia dan Penyajian)

004 Persentase (%) Tingkat Ketersediaan Bahan Kepustakaan dan Berfungsinya Kearsipan(Tersedianya Bahan Pustaka dan Pedoman Kearsipan)

005 Tersusunnya Rencana Penerapan Egovernment yang Konkrit dan Terukur

006 Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis Tik

Kegiatan

2916.001 Dokumen pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional 9.360.300.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

2917 Pembinaan Perencana dan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan 391.013.083.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Hasil Kajian Diklat dan Jfp yang Digunakan Dalam PerumusanKebijakan Diklat dan Jfp

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Target Hasil Seleksi yang Tercapai

003 Persentase (%) Peserta Diklat yang Telah Diseleksi Sesuai Dengan Tupoksi

004 Persentase (%) Target Penempatan yang Tercapai

005 Persentase (%) Jumlah Peserta yang Dimonitor Berhasil Dalam Menyelesaikan Studi

006 Persentase (%) Kegiatan Akreditasi dan Penilaian yang Dilaksanakan

007 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencana dan Penyelenggaraan DiklatPerencanaan

Kegiatan

2917.001 Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan perencana dan penyelenggaraan diklat perencana 370.517.778.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2917.002 Orang Terlatih Dalam Diklat Substantif 4.652.500.000400,00 Orang

Page 8: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 5IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

2917.004 Orang Terlatih Dalam Bahasa Jepang 1.304.330.000115,00 orang

2917.005 Orang Terlatih Dalam Bahasa Inggris 2.749.198.000131,00 orang

2917.006 Orang Terlatih Perencana Pertama 5.714.750.000200,00 orang

2917.007 Orang Terlatih Perencana Muda 4.175.150.000200,00 orang

2917.008 Orang Terlatih Perencana Madya 1.442.565.00090,00 ORANG

2917.013 Orang Terlatih Perencana Utama 456.812.00013,00 ORANG

2918 Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan 3.500.000.000

001 Persentase (%) Hasil Telaahan yang Dimanfaatkan Oleh Pimpinan Kementerian Ppn/Bappenasdan Unit Kerja Lainnya, Serta Pihakpihak Lain yang Memiliki Keterkaitan Isu

Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan

2918.001 Dokumen hasil telaahan sesuai bidangnya 3.500.000.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

055.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

01 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Ppn/BappenasHasil (Outcome)

40.000.000.000Program

01 Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Ppn/BappenasIKU Program

02 Terlaksananya Pembangunan Gedung Baru Bappenas

2919 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional 40.000.000.000

001 Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Ppn/BappenasIndikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan

2919.001 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai 40.000.000.0004,00 LaporanKeluaran (Output)

055.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

01 Meningkatnya Efektivitas Spip di Kementerian Ppn/ BappenasHasil (Outcome)

5.000.000.000Program

01 Tingkat Efektivitas Spip di Kementerian Ppn/ BappenasIKU Program

02 Tingkat Kepuasan Internal Di Bidang Pengawasan

03 Jumlah Lhp yang Disampaikan Ke Menteri Negara Ppn/Kepala Bappenas

04 Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi

05 Tersedia dan Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal yang Efektif

06 Persentase (%) Temuan yang Ditindaklanjuti

07 Opini Bpk Atas Lk K/L

08 Persentase (%) Unit Pelayanan Publik yang Menerapkan Manajemen Pengaduan yang Efektif

09 Persentase (%) Penerapan Sakip (Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian,Dll)

Page 9: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 6IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

2920 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum 3.000.000.000

001 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan KonsultasiIndikator Kinerja Kegiatan

002 Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi

003 Tersedia dan Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal yang Efektif

004 Persentase (%) Temuan yang Ditindaklanjuti

005 Opini Bpk Atas Lk K/L

006 Persentase (%) Unit Pelayanan Publik yang Menerapkan Manajemen Pengaduan yang Efektif

007 Ketepatan Waktu Penyelesaian Lhp

008 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Di Bidang Administrasi Umum

Kegiatan

2920.001 Laporan hasil Pengawasan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 3.000.000.0003,00 LaporanKeluaran (Output)

2921 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan 2.000.000.000

001 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan KonsultasiIndikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Penerapan Sakip (Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian,Dll)

003 Ketepatan Waktu Penyelesaian Lhp

004 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Di Bidang Kinerja Kelembagaan

Kegiatan

2921.001 Laporan hasil pengawasan di bidang kinerja kelembagaan 2.000.000.0004,00 LaporanKeluaran (Output)

055.01.06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional

01 Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup SumberDaya Manusia dan Kebudayaan

Hasil (Outcome)

02 Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Politik,Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

03 Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait LingkupKemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

04 Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Ekonomi

05 Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup

06 Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Saranadan Prasarana

07 Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait LingkupPengembangan Regional dan Otonomi Daerah

08 Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional

330.015.209.000Program

Page 10: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 7IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

09 Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Pembangunan NasionalHasil (Outcome)

01 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber DayaManusia dan Kebudayaan Dengan Rpjpn

IKU Program

02 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber DayaManusia dan Kebudayaan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

03 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber DayaManusia dan Kebudayaan Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

04 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Memiliki Sasarandan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

05 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Manusiadan Kebudayaan Dengan Rpjmn

06 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber DayaManusia dan Kebudayaan Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

07 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

08 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupSumber Daya Manusia dan Kebudayaan yang Dipantau

09 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia danKebudayaan

10 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia danKebudayaan Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

11 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan KebudayaanDengan Rkp dan Pagu Indikatif

12 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik, Hukum,Pertahanan, dan Keamanan Dengan Rpjpn

13 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik, Hukum,Pertahanan, dan Keamanan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

14 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik, Hukum,Pertahanan, dan Keamanan Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

15 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

16 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Politik, Hukum,Pertahanan, dan Keamanan Dengan Rpjmn

17 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Politik, Hukum,Pertahanan, dan Keamanan Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

Page 11: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 8IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

18 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

IKU Program

19 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPolitik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yang Dipantau

20 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, danKeamanan

21 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan,dan Keamanan Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

22 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, danKeamanan Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

23 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kemiskinan,Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Rpjpn

24 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kemiskinan,Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

25 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kemiskinan,Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

26 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil MenengahMemiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

27 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kemiskinan,Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Rpjmn

28 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kemiskinan,Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

29 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UsahaKecil Menengah

30 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupKemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah yang Dipantau

31 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, danUsaha Kecil Menengah

32 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Kemiskinan,Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Target/Sasaran Dalam RancanganRpjmn

33 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UsahaKecil Menengah Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

Page 12: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 9IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

34 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Ekonomi DenganRpjpn

IKU Program

35 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Ekonomi DenganVisi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

36 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Ekonomi DenganLingkup Lainnya Dalam Rpjmn

37 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Ekonomi Memiliki Sasaran dan Indikator yang TerukurSesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

38 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Rpjmn

39 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Ekonomi DenganLingkup Lainnya Dalam Rkp

40 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Ekonomi

41 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupEkonomi yang Dipantau

42 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Ekonomi

43 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Ekonomi DenganTarget/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

44 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

45 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup Dengan Rpjpn

46 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

47 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

48 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Memiliki Sasarandan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

49 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup Dengan Rpjmn

50 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

51 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

52 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Dipantau

Page 13: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 10IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

53 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup

IKU Program

54 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

55 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupDengan Rkp dan Pagu Indikatif

56 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sarana danPrasarana Dengan Rpjpn

57 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sarana danPrasarana Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

58 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sarana danPrasarana Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

59 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

60 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sarana dan PrasaranaDengan Rpjmn

61 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sarana danPrasarana Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

62 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana

63 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupSarana dan Prasarana yang Dipantau

64 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana

65 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Sarana dan PrasaranaDengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

66 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Dengan Rkp danPagu Indikatif

67 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup PengembanganRegional dan Otonomi Daerah Dengan Rpjpn

68 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup PengembanganRegional dan Otonomi Daerah Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

69 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup PengembanganRegional dan Otonomi Daerah Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

70 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Memiliki

Page 14: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 11IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Sasaran dan Indikator yang Terukur

71 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pengembangan Regionaldan Otonomi Daerah Dengan Rpjmn

IKU Program

72 Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup PengembanganRegional dan Otonomi Daerah Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

73 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan OtonomiDaerah

74 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPengembangan Regional dan Otonomi Daerah yang Dapat Dipantau

75 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pengembangan Regional danOtonomi Daerah

76 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Pengembangan Regionaldan Otonomi Daerah Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

77 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan OtonomiDaerah Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

78 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan NasionalDalam Rancangan Rpjmn Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

79 Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional Dalam Rancangan Rpjmn MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

80 Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional Dalam Rancangan Rkp MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

81 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan NasionalDalam Rancangan Rkp Dengan Pendanaan Dalam Rpjmn

82 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional

83 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pendanaan Pembangunan

84 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPendanaan Pembangunan yang Dipantau

85 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pendanaan Pembangunan

86 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Koordinasi Pelaksanaan RencanaPendanaan Pembangunan

87 Persentase (%) Kesesuaian Struktur Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan LimaTahunan /Rpjmn (Kebijakan Prioritas) Dengan Standar/Pedoman yang Ditetapkan

Page 15: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 12IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

88 Persentase (%) Hasil Evaluasi Pembangunan Terhadap Rancangan Dokumen PembangunanLima Tahunan (Rpjmn) Sesuai Rencana

IKU Program

89 Persentase (%) Hasil Evaluasi Pembangunan Terhadap Rancangan Dokumen PembangunanTahunan (Rkp) Sesuai Rencana

90 Persentase (%) Pemantauan Atas Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Dalam Rkp Sesuai DenganRencana

91 Persentase (%) Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Dalam Rkp Dengan Rencana

92 Persentase (%) Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Dalam Rpjmn Dengan Rencana

93 Persentase (%) Kesesuaian Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Program Prioritas Tertentu(Tematik) Dibandingkan Dengan Rencana

94 Persentase (%) Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional (BukuPedoman Rpjmn, Renstra K/L, Renja K/L, Manual Pengukuran Kinerja, Indikator KinerjaPembangunan Nasional, Manual Pelaksanaan Monev)

95 Persentase (%) Kesesuaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Pencapaian PrioritasNasional Dikaitkan Dengan Transfer Pusatdaerah

96 Persentase (%) Intensitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Ke Dalam ProsesPerencanaan dan Penganggaran

97 Persentase (%) Koordinasi Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan KinerjaPembangunan Nasional Sesuai Rencana

2922 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan 2.670.000.000

001 % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pendidikan dengan visi, misi, danprogram Presiden terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan RPJMN terkait lingkup pendidikan memiliki sasaran dan indikator yang terukursesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

003 % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pendidikan dengan RPJMN

004 Rancangan RKP terkait lingkup pendidikan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuaikebijakan/pedoman yang ditetapkan

005 Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pendidikan:

006 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencanapembangunan nasional terkait lingkup pendidikan:

007 % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pendidikan yangdipantau:

008 Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkuppendidikan secara berkala sesuai yang direncanakan

009 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana

Kegiatan

Page 16: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 13IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pendidikan

010 Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajianterkait lingkup pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan

011 % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pendidikan dengan target/sasaran dalamrancangan RPJMN

012 % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pendidikan dengan RKP dan pagu indikatif

013 Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuksubstansi rencana dan pembiayaannya/rupiah murni dan PHLN) terkait lingkup pendidikan

2922.002 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pendidikan 2.670.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2923 Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan 3.772.803.000

001 Jumlah dokumen usulan rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RPJMNIndikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RPJMN memilikisasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

003 Jumlah dokumen usulan rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalamrancangan RKP

004 Persentase (%) usulan rencana alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RPJMN yangdijabarkan dalam rancangan RKP

005 Persentase (%) rancangan RKP bidang alokasi pendanaan pembangunan memiliki sasaran danindikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

006 Persentase (%) ketepatan waktu penyelesaian rancangan kebijakan alokasi pendanaanpembangunan nasional (pagu indikatif)

007 Persentase (%) ketepatan waktu penyelesaian laporan pemantauan (pasca Perpres rincianAPBN) atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional

008 Jumlah laporan pemantauan atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional

009 Persentase (%) ketepatan waktu penyelesaian laporan evaluasi atas pengelolaan alokasipendanaan pembangunan nasional

010 Jumlah laporan evaluasi atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional

011 Persentase (%) ketepatan waktu penyelesaian laporan koordinasi pengelolaan alokasipendanaan pembangunan nasional

012 Jumlah laporan koordinasi pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional

013 Tersusunnya rancangan rencana penarikan PHLN dalam rangka penyusunan pagu indikatifRAPBN yang tepat waktu

Kegiatan

2923.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang alokasi pendanaan pembangunan 3.772.803.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

Page 17: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 14IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

2924 Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas danFungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan

1.620.000.000

001 Tersusunnya Kebijakan Pembangunan Peraturan PerundangundanganIndikator Kinerja Kegiatan

002 Tersedianya Model Analisa Peraturan Perundangundangan (Mapp)

003 Tersusunnya Peta Peraturan Perundangundangan yang Diindikasikan Bermasalah AtauBerpotensi Bermasalah Terhadap Pencapaian Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional

004 Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan PeraturanPerundangundangan

005 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tindak Pembangunan PeraturanPerundangundangan

006 Tersusunnya Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan PeraturanPerundangundangan

007 Tersedianya Informasi Pembangunan Peraturan Perundangundangan

Kegiatan

2924.001 Dokumen hasil analisis peraturan perundang-undangan 1.620.000.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

2925 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara 2.750.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Aparatur NegaraDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Aparatur Negara Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Aparatur Negara DenganRpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Aparatur Negara Memiliki Sasaran dan Indikator yang TerukurSesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup AparaturNegara:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Aparatur Negara:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupAparatur Negara yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Aparatur Negara Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Aparatur Negara

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Aparatur Negara

Kegiatan

Page 18: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 15IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Aparatur Negara DenganTarget/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

Indikator Kinerja Kegiatan

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Aparatur Negara Dengan Rkp dan PaguIndikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup AparaturNegara

2925.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara 2.750.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2926 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika 4.700.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi,dan Informatika Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Memiliki Sasarandan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi,dan Informatika Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Memiliki Sasaran danIndikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Energi,Telekomunikasi, dan Informatika:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Mitra Kerja Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun BerjalanTerkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, danInformatika

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, danInformatika Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan InformatikaDengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Energi,

Kegiatan

Page 19: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 16IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Telekomunikasi, dan Informatika

2926.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, daninformatika

4.700.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2927 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10.300.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Kebijakan Rencana Pembangunan Di Daerah TerhadapUndangundang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Terhadap Rancangan Dokumen LimaTahunan (Rpjmn)

003 Persentase (%) Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Terhadap Rancangan Dokumen Tahunan(Rkp)

004 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KinerjaPembangunan Daerah

005 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi TematikPembangunan Daerah Dengan Rpjmn

006 Persentase (%) Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Pelaksanaan KebijakanPrioritas Pembangunan Dalam Rpjmn/Rkp (Evaluasi Tematik)

007 Persentase (%) Daerah yang Memiliki Dokumen Pedoman Evaluasi Kinerja PembangunanDaerah

008 Jumlah Dokumen Evaluasi Di Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi

Kegiatan

2927.001 Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah 10.300.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2928 Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral 2.670.000.000

001 Persentase (%) Hasil Evaluasi Pembangunan Sektoral Terhadap Rancangan Dokumen LimaTahunan (Rpjmn)

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Terhadap Rancangan DokumenTahunan (Rkp)

003 Persentase (%) Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Pembangunan Sektoral DalamRkp Sesuai Rencana

004 Persentase (%) Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Terhadap Pelaksanaan KebijakanPrioritas Pembangunan Dalam Rpjmn/Rkp (Evaluasi Tematik)

005 Persentase (%) Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Pencapaian Rpjmn (Midterm danFinal Term)

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KinerjaPembangunan Sektoral

007 Jumlah Dokumen Pedoman Evaluasi Pembangunan Sektoral

Kegiatan

Page 20: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 17IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

2928.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang evaluasi kinerja pembangunansektoral

2.670.000.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2929 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia 3.700.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Hukum dan Hak AsasiManusia Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia Memiliki Sasaran danIndikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Hukum dan Hak AsasiManusia Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Hukum danHak Asasi Manusia:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupHukum dan Hak Asasi Manusia yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Hukum dan Hak AsasiManusia Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia DenganRkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Hukum danHak Asasi Manusia

Kegiatan

2929.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasimanusia

3.700.000.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2930 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.558.000.000

001 % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup industri, IPTEK, Pariwisata danEkonomi Kreatif dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan RPJMN terkait lingkup industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki

Kegiatan

Page 21: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 18IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

003 % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkupindustri, IPTEK, Pariwisata dan EkonomiKreatif dengan RPJMN

Indikator Kinerja Kegiatan

004 Rancangan RKP terkait lingkup industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memilikisasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

005 Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

006 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencanapembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

007 % program atau kegiatan prioritas nasional mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalanterkait lingkup industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipantau:

008 Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkupindustri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai yang direncanakan

009 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkupindustri, IPTEK, Pariwisata dan EkonomiKreatif

010 Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajianterkait lingkup industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

011 %kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkupindustri, IPTEK, Pariwisata dan EkonomiKreatif dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN

012 % kesesuaian Renja KL terkait lingkupindustri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif denganRKP dan pagu indikatif

013 Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuksubstansi rencana dan pembiayaannya/rupiah murni dan PHLN) terkait lingkup industri, IPTEK,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2930.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN 2.558.000.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2931 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 2.258.000.000

001 % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup jasa keuangan dan badan usaha miliknegara dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan RPJMN terkait lingkup jasa keuangan dan badan usaha milik negara memilikisasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

003 % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup jasa keuangan dan badan usaha miliknegara dengan RPJMN

004 Rancangan RKP terkait lingkup jasa keuangan dan badan usaha milik negara memiliki sasarandan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

Kegiatan

Page 22: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 19IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

005 Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan danbadan usaha milik negara:

Indikator Kinerja Kegiatan

006 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencanapembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan dan badan usaha milik negara:

007 % program atau kegiatan prioritas nasional dari mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahunberjalan terkait lingkup jasa keuangan dan badan usaha milik negara yang dipantau:

008 Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkupjasa keuangan dan badan usaha milik negara secara berkala sesuai yang direncanakan

009 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup jasa keuangan dan badan usaha miliknegara

010 Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajianterkait lingkup jasa keuangan dan badan usaha milik negara

011 %kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkupjasa keuangan dan badan usaha milik negaradengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN

012 % kesesuaian Renja KL terkait lingkupjasa keuangan dan badan usaha milik negara denganRKP dan pagu indikatif

013 Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuksubstansi rencana dan pembiayaannya/rupiah murni dan PHLN) terkait lingkup jasa keuangandan badan usaha milik negara

2931.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan dan analisismoneter

2.258.000.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2932 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal 4.894.248.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kawasan Khusus danDaerah Tertinggal Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Memiliki Sasarandan Indikator yang Terukur

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kawasan Khusus danDaerah Tertinggal Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Memiliki Sasaran danIndikator yang Terukur

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup KawasanKhusus dan Daerah Tertinggal:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup

Kegiatan

Page 23: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 20IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

Indikator Kinerja Kegiatan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan DaerahTertinggal

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Kawasan Khusus danDaerah Tertinggal Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah TertinggalDengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup KawasanKhusus dan Daerah Tertinggal

2932.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kawasan khusus dandaerah tertinggal

4.894.248.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2933 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 3.450.000.000

001 % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, danolahraga dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan RPJMN terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga memilikisasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

003 % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, danolahraga dengan RPJMN

004 Rancangan RKP terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga memiliki sasarandan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

005 Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama,kebudayaan, pemuda, dan olahraga: -RPJMN -RKP

006 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencanapembangunan nasional terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga:- RPJMN -RKP

007 % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkupagama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga yang dipantau: -RPJMN -RKP

008 Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkupagama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga secara berkala sesuai yang direncanakan

009 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana

Kegiatan

Page 24: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 21IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, danolahraga

010 Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajianterkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga

Indikator Kinerja Kegiatan

011 % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahragadengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN

012 % kesesuaian Renja KL terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga denganRKP dan pagu indikatif

013 Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuksubstansi rencana dan pembiayaannya/rupiah murni dan PHLN) terkait lingkup agama,kebudayaan, pemuda, dan olahraga

2933.002 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama, kebudayaan,pemuda dan olahraga

3.450.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2934 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 3.140.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kehutanan danKonservasi Sumber Daya Air Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kehutanan dan KonservasiSumber Daya Air Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Memiliki Sasarandan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kehutanan danKonservasi Sumber Daya Air:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupKehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Secara Berkala Sesuai yangDirencanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi SumberDaya Air

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Kegiatan

Page 25: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 22IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Kehutanan dan KonservasiSumber Daya Air Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

Indikator Kinerja Kegiatan

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber DayaAir Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Kehutanandan Konservasi Sumber Daya Air

2934.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kehutanan dan konservasisumber daya air

3.140.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2935 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan 5.000.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kelautan dan PerikananDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kelautan dan PerikananDengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kelautan danPerikanan:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupKelautan dan Perikanan yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Kelautan dan Perikanan Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Kelautan dan Perikanan

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Kelautan dan PerikananDengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan Dengan Rkp danPagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Kelautan dan

Kegiatan

Page 26: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 23IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Perikanan

2935.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan 5.000.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2936 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, danPerlindungan Anak

6.306.055.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dengan Visi, Misi, dan Program PresidenTerpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, danPerlindungan Anak Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedomanyang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan PerlindunganAnak Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupKependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Secara BerkalaSesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Kependudukan, PemberdayaanPerempuan, dan Perlindungan Anak

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dengan Target/Sasaran Dalam RancanganRpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Kependudukan, PemberdayaanPerempuan, dan Perlindungan Anak Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup

Kegiatan

Page 27: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 24IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

2936.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan,pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

6.306.055.0004,00 DokumenKeluaran (Output)

2937 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 23.716.766.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kesehatan dan GiziMasyarakat Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Memiliki Sasaran danIndikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kesehatan dan GiziMasyarakat Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kesehatan danGizi Masyarakat:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupKesehatan dan Gizi Masyarakat yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Kesehatan dan GiziMasyarakat Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat DenganRkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Kesehatandan Gizi Masyarakat

Kegiatan

2937.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizimasyarakat

23.716.766.0005,00 DokumenKeluaran (Output)

2938 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisa Moneter 3.274.000.000

001 % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup keuangan negaradan analisa moneterdengan visi, misi, dan program Presiden terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan

Page 28: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 25IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

002 Rancangan RPJMN terkait lingkup keuangan negara dan analisa moneter memiliki sasaran danindikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

Indikator Kinerja Kegiatan

003 % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup keuangan negaradan analisa moneterdengan RPJMN

004 Rancangan RKP terkait lingkup keuangan negara dan analisa moneter memiliki sasaran danindikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan

005 Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup keuangan Negaradan analisa moneter:

006 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencanapembangunan nasional terkait lingkup keuangan Negara dan analisa moneter:

007 % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup keuangannegaradan analisa moneter yang dipantau:

008 Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkupkeuangan negara dan analisa moneter secara berkala sesuai yang direncanakan

009 % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup keuangan Negara dan analisa moneter

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Keuangan Negara

011 %kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkupkeuangan negara dan analisa moneterdengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN

012 % kesesuaian Renja KL terkait lingkupkeuangan negara dan analisa moneter dengan RKP danpagu indikatif

013 Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuksubstansi rencana dan pembiayaannya/rupiah murni dan PHLN) terkait lingkup keuangannegara dan analisa moneter

2938.002 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup keuangan Negara dananalisa moneter

3.274.000.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2939 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup 6.021.043.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Lingkungan HidupDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Lingkungan Hidup Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Lingkungan Hidup DenganRpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Lingkungan Hidup Memiliki Sasaran dan Indikator yang TerukurSesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

Kegiatan

Page 29: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 26IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup LingkunganHidup:

Indikator Kinerja Kegiatan

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Lingkungan Hidup:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Mitra Kerja Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun BerjalanTerkait Lingkup Lingkungan Hidup yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Lingkungan Hidup Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Lingkungan Hidup

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Lingkungan Hidup

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Lingkungan Hidup DenganTarget/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Lingkungan Hidup Dengan Rkp dan PaguIndikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup LingkunganHidup

2939.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup lingkungan hidup 6.021.043.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2940 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah 5.307.570.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Otonomi DaerahDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Otonomi Daerah Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Otonomi Daerah DenganRpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Otonomi Daerah Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup OtonomiDaerah:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupOtonomi Daerah yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Otonomi Daerah Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

Kegiatan

Page 30: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 27IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Otonomi Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Otonomi Daerah

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Otonomi Daerah DenganTarget/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Otonomi Daerah Dengan Rkp dan PaguIndikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup OtonomiDaerah

2940.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup otonomi daerah 5.307.570.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2941 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian 3.720.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pangan dan PertanianDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai) Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pangan dan PertanianDengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pangan danPertanian:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPangan dan Pertanian yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Pangan dan Pertanian Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Pangan dan Pertanian

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Pangan dan PertanianDengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian Dengan Rkp dan

Kegiatan

Page 31: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 28IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Pangan danPertanian

Indikator Kinerja Kegiatan

2941.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pangan dan pertanian 3.720.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2942 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha KecilMenengah

4.350.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup PemberdayaanKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahMemiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasidan Usaha Kecil Menengah Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup PemberdayaanKoperasi dan Usaha Kecil Menengah:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha KecilMenengah:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Secara Berkala Sesuai yangDirencanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan UsahaKecil Menengah

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasidan Usaha Kecil Menengah Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha KecilMenengah Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup

Kegiatan

Page 32: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 29IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2942.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasidan usaha kecil menengah

4.350.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2943 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan 3.250.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup PenanggulanganKemiskinan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup PenanggulanganKemiskinan Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait LingkupPenanggulangan Kemiskinan:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPenanggulangan Kemiskinan yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Penanggulangan Kemiskinan Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup PenanggulanganKemiskinan Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan Dengan Rkpdan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait LingkupPenanggulangan Kemiskinan

Kegiatan

2943.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangankemiskinan

3.250.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2944 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral 1.816.844.000

001 Tersusunnya Naskah Rencana Pendanaan Luar Negeri Bilateral Jangka MenengahIndikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan

Page 33: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 30IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

002 Persentase (%) Kesesuaian Prioritas Kerjasama Pendanaan Bilateral Dengan MitraPembangunan (Donor/Kreditor) dan Prioritas Rpjmn

Indikator Kinerja Kegiatan

003 Persentase (%) Kesesuaian Kegiatan Dalam Naskah Rencana Pendanaan Luar Negeri BilateralJangka Menengah Dengan Rencana Pendanaan Jangka Menengah

004 Tersusunnya Daftar Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Bilateral Periode Tahunan

005 Persentase (%) Kesesuaian Daftar Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Bilateral Periode TahunanDengan Rencana Pendanaan Tahunan

006 Persentase (%) Rencana Kegiatan yang Mendapatkan Komitmen Pendanaan Bilateral TerhadapDaftar Kegiatan yang Disiapkan/Diusulkan

007 Tersusunnya Rancangan Kebijakan Rencana Pendanaan Luar Negeri Bilateral

008 Tersusunnya Laporan Pemantauan Atas Pengelolaan Rencana Pendanaan Luar Negeri Bilateral

009 Tersusunnya Laporan Evaluasi Atas Pengelolaan Rencana/Evaluasi Kebijakan/KajianPendanaan Luar Negeri Bilateral

010 Tersusunnya Laporan Koordinasi Pengelolaan Rencana Pendanaan Luar Negeri Bilateral

2944.001 Dokumen rencana pembangunan nasional bidang pendanaan luar negeri bilateral 1.816.844.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2945 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral 4.190.309.000

001 Tersusunnya Naskah Rancangan Rencana Pendanaan Luar Negeri Multilateral JangkaMenengah

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Kesesuaian Prioritas Kerjasama Pendanaan Multilateral Dengan MitraPembangunan (Donor/Kreditor) dan Prioritas Rpjmn

003 Persentase (%) Kesesuaian Kegiatan Dalam Naskah Rancangan Rencana Pendanaan LuarNegeri Multilateral Jangka Menengah Dengan Rencana Pendanaan Jangka Menengah

004 Tersusunnya Daftar Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Multilateral Periode Tahunan

005 Persentase (%) Kesesuaian Daftar Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Multilateral PeriodeTahunan Dengan Rencana Pendanaan Tahunan

006 Persentase (%) Rencana Kegiatan yang Mendapatkan Komitmen Pendanaan MultilateralTerhadap Daftar Kegiatan yang Disiapkan/Diusulkan

007 Tersusunnya Rancangan Kebijakan Rencana Pendanaan Luar Negeri Multilateral

008 Tersusunnya Laporan Pemantauan Atas Pengelolaan Rencana Pendanaan Luar NegeriMultilateral

009 Tersusunnya Laporan Evaluasi Atas Pengelolaan Rencana/Evaluasi Kebijakan/KajianPendanaan Luar Negeri Multilateral

010 Tersusunnya Laporan Koordinasi Pengelolaan Rencana Pendanaan Luar Negeri Multilateral

Kegiatan

Page 34: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 31IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

011 Tersusunnya Laporan Menghadiri Sidang/Forum Internasional Di Dalam dan Luar NegeriIndikator Kinerja Kegiatan

012 Tingkat permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri multilateral yangterkait dengan pendanaan pembangunan yang ditindaklanjuti

2945.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang pendanaan luar negeri multilateral 4.190.309.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2947 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi 21.835.536.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengairan dan IrigasiDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pengairan dan IrigasiDengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pengairan danIrigasi:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPengairan dan Irigasi yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Pengairan dan Irigasi Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Pengairan dan Irigasi

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Pengairan dan IrigasiDengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi Dengan Rkp danPagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Pengairan danIrigasi

Kegiatan

2947.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengairan dan irigasi 21.835.536.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2948 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Kerja Sama Pemerintah danSwasta

65.396.615.000Kegiatan

Page 35: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 32IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup PengembanganKerjasama Pemerintah dan Swasta Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rencana Pembangunan Infrastuktur Melalui Kps (Ppp Book) Memiliki Sasaran danIndikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup PengembanganKerjasama Pemerintah dan Swasta Dengan Rpjmn

004 Persentase (%) Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pengembangan Kerjasama Pemerintah danSwasta Sesuai Rencana Pembangunan Infrastruktur Melalui Kps (Ppp Book)

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup PengembanganKerjasama Pemerintah dan Swasta:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Kerjasama Pemerintah danSwasta:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Secara Berkala Sesuai yangDirencanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pengembangan KerjasamaPemerintah dan Swasta

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Pengembangan KerjasamaPemerintah dan Swasta Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Pengembangan Kerjasama Pemerintahdan Swasta Dengan Rencana Pembangunan Infrastruktur Melalui Kps (Ppp Book)

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Terkait LingkupPengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

2948.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasamapemerintah dan swasta

65.396.615.0004,00 DokumenKeluaran (Output)

2949 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah 10.554.719.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengembangan WilayahDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur

Kegiatan

Page 36: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 33IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pengembangan WilayahDengan Rpjmn

Indikator Kinerja Kegiatan

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup PengembanganWilayah:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPengembangan Wilayah yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Pengembangan Wilayah Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Pengembangan Wilayah

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Pengembangan WilayahDengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah Dengan Rkp danPagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait LingkupPengembangan Wilayah

2949.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan wilayah 10.554.719.0004,00 DokumenKeluaran (Output)

2950 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama EkonomiInternasional

2.750.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi,dan Kerjasama Ekonomi Internasional Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama EkonomiInternasional Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yangDitetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi,dan Kerjasama Ekonomi Internasional Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi InternasionalMemiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Perdagangan,

Kegiatan

Page 37: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 34IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan KerjasamaEkonomi Internasional:

Indikator Kinerja Kegiatan

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Prioritas Nasional Mitra Kerja Dalam Rkp dan RpjmnTahun Berjalan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasionalyang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Secara Berkala Sesuaiyang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, danKerjasama Ekonomi Internasional

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, danKerjasama Ekonomi Internasional Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan KerjasamaEkonomi Internasional Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Perdagangan,Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional

2950.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perdagangan, investasi,dan kerjasama ekonomi internasional

2.750.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2951 Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan PendanaanPembangunan

2.666.059.000

001 Tersusunnya Rancangan Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan PembangunanNasional

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Perencanaan dan Pengembangan PendanaanPembangunan Dengan Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional

003 Rancangan Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Memiliki Sasaran danTarget

004 Tersusunnya Rancangan Rencana Pendanaan Jangka Menengah

005 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rencana Pendanaan Jangka MenengahDengan Rpjmn

006 Tersusunnya Rancangan Rencana Pendanaan Tahunan

Kegiatan

Page 38: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 35IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

007 Tersusunnya Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan yang Tepat WaktuIndikator Kinerja Kegiatan

008 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pemantauan Atas PelaksanaanPerencanaan Pendanaan Pembangunan Nasional Serta Pengembangannya

009 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pendanaan PembangunanNasional Serta Pengembangannya

010 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Evaluasi Atas Pelaksanaan/EvaluasiKebijakan/Kajian Perencanaan Pendanaan Pembangunan Nasional Serta Pengembangannya

011 Jumlah Laporan Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan Pendanaan Pembangunan NasionalSerta Pengembangannya

012 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Koordinasi Pengelolaan PerencanaanPendanaan Pembangunan Nasional

013 Jumlah Laporan Koordinasi Pengelolaan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Nasional

014 Jumlah laporan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri

015 Tersusunnya rancangan laporan kinerja hasil pemantauan pinjaman luar negeri yang tepatwaktu

2951.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang perencanaan dan pengembanganpendanaan pembangunan

2.666.059.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2952 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro 2.650.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Perencanaan MakroDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Perencanaan Makro Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Perencanaan MakroDengan Rpjmn yang Sesuai Atau Mencerminkan Kondisi yang Akan Dihadapi

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Perencanaan Makro Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup PerencanaanMakro yang Berkualitas:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Perencanaan Makro:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Mitra Kerja yangDipantau

008 Jumlah Laporan Pemantauan yang Berkualitas Atas Pelaksanaan Rencana PembangunanNasional Terkait Lingkup Perencanaan Makro Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kegiatan

Page 39: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 36IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Perencanaan Makro

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi yang Berkualitas Pelaksanaan Rencana Pembangunan/EvaluasiKebijakan/Kajian Terkait Lingkup Perencanaan Makro

Indikator Kinerja Kegiatan

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Mitra Kerja Dengan Target/Sasaran DalamRancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Mitra Kerja Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Mitra Kerja

2952.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perencanaan makro 2.650.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2953 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan 4.350.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Perkotaan danPerdesaan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Perkotaan dan PerdesaanDengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Perkotaan danPerdesaan:

Kegiatan

2953.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan perdesaan 4.350.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2954 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 8.650.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Perlindungan danKesejahteraan Masyarakat Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Perlindungan danKesejahteraan Masyarakat Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Memiliki Sasarandan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Perlindungandan Kesejahteraan Masyarakat:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat:

Kegiatan

Page 40: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 37IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Mitra Kerja Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun BerjalanTerkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Dipantau:

Indikator Kinerja Kegiatan

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkala Sesuai yangDirencanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Perlindungan dan KesejahteraanMasyarakat

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Perlindungan danKesejahteraan Masyarakat Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Perlindungan dan KesejahteraanMasyarakat Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Perlindungandan Kesejahteraan Masyarakat

2954.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dankesejahteraan masyarakat

8.650.000.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2955 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan 6.430.951.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Permukiman danPerumahan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Permukiman danPerumahan Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Permukimandan Perumahan:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPermukiman dan Perumahan yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Permukiman dan Perumahan Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

Kegiatan

Page 41: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 38IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan

Indikator Kinerja Kegiatan

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Permukiman dan Perumahan

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Permukiman danPerumahan Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan Dengan Rkpdan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Permukimandan Perumahan

2955.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup permukiman danperumahan

6.430.951.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

2956 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan 1.950.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pertahanan danKeamanan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pertahanan danKeamanan Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pertahanandan Keamanan:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Mitra Kerja Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun BerjalanTerkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Pertahanan dan Keamanan Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Pertahanan dan KeamananDengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

Kegiatan

Page 42: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 39IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan Dengan Rkpdan Pagu Indikatif

Indikator Kinerja Kegiatan

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Pertahanandan Keamanan

2956.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan 1.950.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2957 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi 5.479.600.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik dan KomunikasiDengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Politik dan KomunikasiDengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi Memiliki Sasaran dan Indikator yangTerukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Politik danKomunikasi:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupPolitik dan Komunikasi yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Politik dan Komunikasi Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Politik dan Komunikasi

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Politik dan KomunikasiDengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi Dengan Rkp danPagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Politik danKomunikasi

Kegiatan

2957.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi 5.479.600.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

Page 43: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 40IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

2958 Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan 2.370.000.000

001 Persentase (%) Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Nasional(Buku Pedoman Rpjmn, Renstra K/L, Renja K/L, Manual Pengukuran Kinerja, Indikator KinerjaPembangunan Nasional, Manual Pelaksanaan Monev)

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase (%) Kesesuaian Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan DenganStandar/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Koordinasi Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan KinerjaPembangunan Nasional Sesuai Rencana

004 Persentase (%) Intensitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Ke Dalam ProsesPerencanaan dan Penganggaran

005 Persentase (%) Pemantauan Ketepatan Indikator Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan (Rpjmndan Rkp) Sesuai Dengan Rencana

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Pelaporan Kegiatan Pengembangan Kebijakan Dalam BidangSistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan

007 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja PembangunanSesuai Dengan Rencana

Kegiatan

2958.001 Kebijakan dalam bidang sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan 2.370.000.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

2959 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 3.120.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Energi,Mineral, dan Pertambangan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Energi,Mineral, dan Pertambangan Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Sumber DayaEnergi, Mineral, dan Pertambangan:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, danPertambangan:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Mitra Kerja Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun BerjalanTerkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Secara Berkala Sesuai yangDirencanakan

Kegiatan

Page 44: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 41IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, danPertambangan

Indikator Kinerja Kegiatan

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Energi,Mineral, dan Pertambangan Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, danPertambangan Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Sumber DayaEnergi, Mineral, dan Pertambangan

2959.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi,mineral, dan pertambangan

3.120.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2960 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan 4.510.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Tata Ruang danPertanahan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Tata Ruang danPertanahan Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan Memiliki Sasaran dan Indikatoryang Terukur

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Tata Ruangdan Pertanahan:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Mitra Kerja Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun BerjalanTerkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Tata Ruang dan Pertanahan Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan

Kegiatan

Page 45: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 42IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan Dengan Rkpdan Pagu Indikatif

Indikator Kinerja Kegiatan

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Tata Ruangdan Pertanahan

2960.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tata ruang dan pertanahan 4.510.000.0004,00 DokumenKeluaran (Output)

2961 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan KesempatanKerja

2.950.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Tenaga Kerja danPengembangan Kesempatan Kerja Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan KerjaMemiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Tenaga Kerja danPengembangan Kesempatan Kerja Dengan Rpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja MemilikiSasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Tenaga Kerjadan Pengembangan Kesempatan Kerja:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan PengembanganKesempatan Kerja:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupTenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Secara Berkala Sesuai yangDirencanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan PengembanganKesempatan Kerja

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Tenaga Kerja danPengembangan Kesempatan Kerja Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan PengembanganKesempatan Kerja Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

Kegiatan

Page 46: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 43IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Tenaga Kerjadan Pengembangan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan

2961.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja danpengembangan kesempatan kerja

2.950.000.0002,00 DokumenKeluaran (Output)

2962 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi 33.411.000.000

001 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Transportasi DenganVisi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Transportasi Memiliki Sasaran dan Indikator yang TerukurSesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

003 Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Transportasi DenganRpjmn

004 Rancangan Rkp Terkait Lingkup Transportasi Memiliki Sasaran dan Indikator yang TerukurSesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

005 Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Transportasi:

006 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas PelaksanaanRencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Transportasi:

007 Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait LingkupTransportasi yang Dipantau:

008 Jumlah Laporan Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional TerkaitLingkup Transportasi Secara Berkala Sesuai yang Direncanakan

009 Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Transportasi

010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/KajianTerkait Lingkup Transportasi

011 Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Transportasi DenganTarget/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

012 Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Transportasi Dengan Rkp dan PaguIndikatif

013 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (TermasukSubstansi Rencana dan Pembiayaannya/Rupiah Murni dan Phln) Terkait Lingkup Transportasi

Kegiatan

2962.001 Dokumen kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka administrasi pengelolaan limbah B3 33.411.000.0003,00 DokumenKeluaran (Output)

5233 Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional 4.113.985.000

001 Tersusunnya Laporan Kajian Pelaksanaan Kerjasama InternasionalIndikator Kinerja Kegiatan

002 Tersusunnya Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Global

Kegiatan

Page 47: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 44IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Slamet Seno Adji, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tuhu Wagiono, S.Sos

Titin Gantini, SH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

003 Tersusunnya Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan danTriangular

Indikator Kinerja Kegiatan

004 Tersusunnya Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Kawasan

005 Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Global

006 Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Kawasan

007 Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan danTriangular

008 Terselenggaranya pelatihan tematik dalam rangka KSST/ Piloting KSST

009 Tersusunnya laporan menghadiri sidang/forum internasional insidentil di dalam dan luar negeridalam Kerjasama Pembangunan Global

010 Tersusunnya laporan menghadiri sidang/forum internasional insidentil di dalam dan luar negeridalam Kerjasama Pembangunan Kawasan

011 Tersusunnya laporan menghadiri sidang/forum internasional insidentil di dalam dan luar negeridalam Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular

5233.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang kerjasama pembangunaninternasional

4.113.985.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

5246 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang 31.391.106.000

001 RPJMN dan RKP Terkait Lintas Bidang Memiliki Tujuan, Target, dan Sasaran yang Jelas danTerukur

Indikator Kinerja Kegiatan

002 % Kesesuaian Rancangan Renja K/L Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan RKP TerkaitLintas Bidang

003 Pendapat Stakeholders Tentang Proses Penyusunan RPJMN Terkait Lintas Bidang

004 Pendapat Stakeholders Tentang Proses Penyusunan RKP Terkait Lintas Bidang

005 Pendapat Stakeholders Tentang Dokumen RKP yang Telah Ditetapkan

006 % Ketetapan Kebijakan Terkait Isu Lintas Bidang yang Dikaji

007 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Di Daerah

Kegiatan

5246.001 Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang 31.391.106.0001,00 DokumenKeluaran (Output)

Dr. Ir. IMRON BULKIN, MRPNIP 195706041986101001

JAKARTA, 14 November 2014SEKRETARIS UTAMA

ttd.

Page 48: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IB.SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 1IB.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

1. Anggaran Tahun 2015

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.076.800.356.000

632.912.101.000

0

423.409.322.000

0

20.478.933.000

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

32.023.658

325.151

1.523.938

0

0

0

20.478.933.000

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.064.377.000

400.295.724.000

0

19.049.221.000

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 SDRASIANDEVELOPMENTBANK- 4.319,84

2USD 36.287.4752264-INO(SF) 2.903,00

IDR10742601 36.287.475,00

12 USDINTERNATIONALBANKFORR 63,93 189.466

USD7669-ID 63,93

3IDR 799.16810785701 799.168,00

13 SDR 430,59 439.100

2USD 3.347.000304,00

3IDR 270.00010789501 3.617.000,00

14 USDINTERNATIONALBANKFORR 17.366,26

USD8010-ID 17.366,26

3IDR 217.078.23310818801 217.078.233,00

15 USDINTERNATIONALBANKFORR 323,62 779.778

USD8027-ID 323,62

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Page 49: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IB.SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 2IB.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

1. Anggaran Tahun 2015

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.076.800.356.000

632.912.101.000

0

423.409.322.000

0

20.478.933.000

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

32.023.658

325.151

1.523.938

0

0

0

20.478.933.000

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.064.377.000

400.295.724.000

0

19.049.221.000

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3IDR 2.995.20910837101 2.995.209,00

16 USDASIANDEVELOPMENTBANK- 902,80

2USD 11.285.0002817-INO 902,80

IDR10846401 11.285.000,00

17 4.450.378JPYJAPANINTERNATIONALCOO 309.908,69

2USD 29.015.700IP-535 2.323,66

3IDR 30.04421572601 29.045.744,00

18 JPYJAPANINTERNATIONALCOO 41.291,65

2USD 3.870.000IP-546 309,60

IDR21600201 3.870.000,00

19 JPYJAPANINTERNATIONALCOO 29.341,61

2USD 2.750.000IP-547 220,00

IDR21601901 2.750.000,00

110 JPYJAPANINTERNATIONALCOO 25.929,01

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Page 50: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IB.SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 3IB.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

1. Anggaran Tahun 2015

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.076.800.356.000

632.912.101.000

0

423.409.322.000

0

20.478.933.000

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

32.023.658

325.151

1.523.938

0

0

0

20.478.933.000

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.064.377.000

400.295.724.000

0

19.049.221.000

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2USD 2.430.159IP-551 73,85

IDR21616401 2.430.159,00

111 JPYJAPANINTERNATIONALCOO 507.221,37 22.532.860

2USD 3.061.260IP-568 7.210,57

3IDR 87.070.85321680201 90.132.113,00

112 JPYJAPANINTERNATIONALCOO 39.332,22

2USD 4.070.000IP-564 325,60

IDR21681901 4.070.000,00

213 EURIEDERAUFBAU, GERMANY 256,57

2USD 3.600.000288,00

IDR2GBRDBNZ 3.600.000,00

214 USDUNITEDNATIONSDEVELOPM 53,14

USD43640 53,14

IDR70733301 664.248,00

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Page 51: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IB.SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 4IB.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

1. Anggaran Tahun 2015

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.076.800.356.000

632.912.101.000

0

423.409.322.000

0

20.478.933.000

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

32.023.658

325.151

1.523.938

0

0

0

20.478.933.000

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.064.377.000

400.295.724.000

0

19.049.221.000

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 664.248

215 USDUNITEDNATIONSDEVELOPM 144,77

USD00049773 144,77

IDR70810201 1.809.600,00

5 1.809.600

216 USDADBGROUP 244,73

USDJFPR9132-INO 244,73

3IDR 3.059.13070994001 3.059.130,00

217 USDUNITEDNATIONSDEVELOPM 107,13

USDGA.31.12.2009 107,13

IDR71003301 1.339.105,00

5 1.339.105

218 USDUNITEDNATIONSDEVELOPM 28,18

USD57787 28,18

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Page 52: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IB.SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 5IB.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

1. Anggaran Tahun 2015

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.076.800.356.000

632.912.101.000

0

423.409.322.000

0

20.478.933.000

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

32.023.658

325.151

1.523.938

0

0

0

20.478.933.000

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.064.377.000

400.295.724.000

0

19.049.221.000

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDR71055701 352.289,00

5 352.289

219 USDINTERNATIONALBANKFORR 151,21

2USD 1.890.091TF-097331 151,21

IDR71186401 1.890.091,00

220 USDUNITEDNATIONSPOPULATI 196,88

USDIDN8 196,88

IDR71509501 2.461.055,00

5 2.461.055

221 USDUNITEDNATIONSCHILDREN 676,71

USDGA.14.02.2011 676,71

IDR71539501 8.458.900,00

5 8.458.900

222 USDUNITEDNATIONSDEVELOPM 311,50

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Page 53: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

IB.SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (017312):

Halaman : 6IB.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

1. Anggaran Tahun 2015

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.076.800.356.000

632.912.101.000

0

423.409.322.000

0

20.478.933.000

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

32.023.658

325.151

1.523.938

0

0

0

20.478.933.000

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.064.377.000

400.295.724.000

0

19.049.221.000

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

USD00077954 311,50

IDR73531901 3.893.736,00

5 3.893.736

223 USDINTERNATIONALFUNDFORA 120,00

USD20000001 120,00

IDR74846401 1.500.000,00

5 1.500.000

224 USDINTERNATIONALBANKFORR 840,00

2USD 10.500.000TF016825 840,00

IDR75185701 10.500.000,00

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Page 54: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

017312 KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS 145.022.087 867.128.686 64.649.583 - - 1.076.800.356

055.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas 145.022.087 533.565.278 23.197.782 - - 701.785.147

2911 Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan - 8.140.000 - - - 8.140.000

2911.001 Dokumen hasil pelaksanaan kehumasan, keprotokolan/ persidangan, danketatausahaan pimpinan

- 8.140.000 - - - 8.140.000 01 51.

-- 8.140.000- 0198.140.000 -RM01

2912 Pembinaan dan Pelayanan Hukum - 1.500.000 - - - 1.500.000

2912.001 Dokumen pelaksanaan pelayanan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan,bantuan hukum, serta pengembangan dan informasi hukum

- 1.500.000 - - - 1.500.000 01 51.

-- 1.500.000- 0191.500.000 -RM01

2913 Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana - 49.800.161 50.000 - - 49.850.161

2913.001 Dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, organisasi, dan tata laksana - 49.800.161 50.000 - - 49.850.161 01 51.

-50.000 49.850.161- 01949.800.161 -RM01

2914 Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian - 6.193.062 100.000 - - 6.293.062

2914.001 Dokumen pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian - 6.193.062 100.000 - - 6.293.062 01 51.

Page 55: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

-100.000 6.293.062- 0196.193.062 -RM01

2915 Pelayanan Umum dan Keuangan 145.022.087 86.987.414 119.040 - - 232.128.541

2915.001 Dokumen pelaksanaan pelayanan umum yang mencakup: pengelolaan perlengkapandan tata usaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan

- 28.412.855 119.040 - - 28.531.895 01 51.

-119.040 28.531.895- 01928.412.855 -RM01

2915.994 Layanan Perkantoran 145.022.087 58.574.559 - - - 203.596.646 01 51.

-- 203.596.646145.022.087 01958.574.559 -RM01

2916 Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional - 6.943.308 2.416.992 - - 9.360.300

2916.001 Dokumen pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional - 6.943.308 2.416.992 - - 9.360.300 01 51.

-2.416.992 9.360.300- 0196.943.308 -RM01

2917 Pembinaan Perencana dan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan - 370.501.333 20.511.750 - - 391.013.083

2917.001 Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan perencana dan penyelenggaraan diklatperencana

- 350.006.028 20.511.750 - - 370.517.778 01 51.

-191.750 27.773.755- 01927.582.005 -RM01

- PL16.800.000 2157260129.015.700- 14012.215.700 -PLN02

- PL- 216802013.061.260- 1403.061.260 -PLN02

Page 56: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

- RK- 10818801217.078.233- 140217.078.233 -PLN02

- RK- 2157260130.044- 14030.044 -PLN02

- RK- 2168020187.070.853- 14087.070.853 -PLN02

-- 2157260121.756- 01921.756 -RMP03

-- 216802012.037.555- 0192.037.555 -RMP03

-3.520.000 215726014.428.622- 140908.622 -RMP03

2917.002 Orang Terlatih Dalam Diklat Substantif - 4.652.500 - - - 4.652.500 01 51.

-- 216802014.652.500- 0194.652.500 -RMP03

2917.004 Orang Terlatih Dalam Bahasa Jepang - 1.304.330 - - - 1.304.330 01 51.

-- 216802011.304.330- 0191.304.330 -RMP03

2917.005 Orang Terlatih Dalam Bahasa Inggris - 2.749.198 - - - 2.749.198 01 51.

-- 216802012.749.198- 0192.749.198 -RMP03

2917.006 Orang Terlatih Perencana Pertama - 5.714.750 - - - 5.714.750 01 51.

-- 216802015.714.750- 0195.714.750 -RMP03

Page 57: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

2917.007 Orang Terlatih Perencana Muda - 4.175.150 - - - 4.175.150 01 51.

-- 216802014.175.150- 0194.175.150 -RMP03

2917.008 Orang Terlatih Perencana Madya - 1.442.565 - - - 1.442.565 01 51.

-- 216802011.442.565- 0191.442.565 -RMP03

2917.013 Orang Terlatih Perencana Utama - 456.812 - - - 456.812 01 51.

-- 21680201456.812- 019456.812 -RMP03

2918 Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan - 3.500.000 - - - 3.500.000

2918.001 Dokumen hasil telaahan sesuai bidangnya - 3.500.000 - - - 3.500.000 01 51.

-- 3.500.000- 0193.500.000 -RM01

055.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas - 1.767.220 38.232.780 - - 40.000.000

2919 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum danOperasional

- 1.767.220 38.232.780 - - 40.000.000

2919.001 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai - 1.767.220 38.232.780 - - 40.000.000 01 51.

-38.232.780 40.000.000- 0191.767.220 -RM01

055.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas - 5.000.000 - - - 5.000.000

Page 58: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 5II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

2920 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum - 3.000.000 - - - 3.000.000

2920.001 Laporan hasil Pengawasan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan - 3.000.000 - - - 3.000.000 01 51.

-- 3.000.000- 0193.000.000 -RM01

2921 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan - 2.000.000 - - - 2.000.000

2921.001 Laporan hasil pengawasan di bidang kinerja kelembagaan - 2.000.000 - - - 2.000.000 01 51.

-- 2.000.000- 0192.000.000 -RM01

055.01.06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional - 326.796.188 3.219.021 - - 330.015.209

2922 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan - 2.670.000 - - - 2.670.000

2922.002 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pendidikan - 2.670.000 - - - 2.670.000 01 51.

-- 2.670.000- 0192.670.000 -RM01

2923 Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan - 3.651.261 121.542 - - 3.772.803

2923.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang alokasi pendanaanpembangunan

- 3.651.261 121.542 - - 3.772.803 01 51.

-121.542 3.772.803- 0193.651.261 -RM01

2924 Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan PelaksanaanTugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan

- 1.620.000 - - - 1.620.000

Page 59: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 6II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

2924.001 Dokumen hasil analisis peraturan perundang-undangan - 1.620.000 - - - 1.620.000 01 51.

-- 1.620.000- 0191.620.000 -RM01

2925 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara - 2.750.000 - - - 2.750.000

2925.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara - 2.750.000 - - - 2.750.000 01 51.

-- 2.750.000- 0192.750.000 -RM01

2926 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, danInformatika

- 4.637.000 63.000 - - 4.700.000

2926.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi,telekomunikasi, dan informatika

- 4.637.000 63.000 - - 4.700.000 01 51.

-63.000 4.700.000- 0194.637.000 -RM01

2927 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah - 10.300.000 - - - 10.300.000

2927.001 Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah - 10.300.000 - - - 10.300.000 01 51.

-- 10.300.000- 01910.300.000 -RM01

2928 Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral - 2.670.000 - - - 2.670.000

2928.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang evaluasi kinerjapembangunan sektoral

- 2.670.000 - - - 2.670.000 01 51.

Page 60: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 7II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

-- 2.670.000- 0192.670.000 -RM01

2929 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia - 3.664.515 35.485 - - 3.700.000

2929.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hakasasi manusia

- 3.664.515 35.485 - - 3.700.000 01 51.

-35.485 3.700.000- 0193.664.515 -RM01

2930 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Iptek, Pariwisata danEkonomi Kreatif

- 2.408.000 150.000 - - 2.558.000

2930.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK,dan BUMN

- 2.408.000 150.000 - - 2.558.000 01 51.

-150.000 2.558.000- 0192.408.000 -RM01

2931 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN - 2.258.000 - - - 2.258.000

2931.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan dananalisis moneter

- 2.258.000 - - - 2.258.000 01 51.

-- 2.258.000- 0192.258.000 -RM01

2932 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah - 4.894.248 - - - 4.894.248

2932.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kawasan khususdan daerah tertinggal

- 4.894.248 - - - 4.894.248 01 51.

-- 4.230.000- 0194.230.000 -RM01

Page 61: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 8II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

- -- 70733301664.248- 140664.248 -HLL11

2933 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda danOlahraga

- 3.450.000 - - - 3.450.000

2933.002 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama,kebudayaan, pemuda dan olahraga

- 3.450.000 - - - 3.450.000 01 51.

-- 3.450.000- 0193.450.000 -RM01

2934 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi SumberDaya Air

- 3.140.000 - - - 3.140.000

2934.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kehutanan dankonservasi sumber daya air

- 3.140.000 - - - 3.140.000 01 51.

-- 3.140.000- 0193.140.000 -RM01

2935 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan - 5.000.000 - - - 5.000.000

2935.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan danperikanan

- 5.000.000 - - - 5.000.000 01 51.

-- 5.000.000- 0195.000.000 -RM01

2936 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan, PemberdayaanPerempuan, dan Perlindungan Anak

- 6.306.055 - - - 6.306.055

2936.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan,pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

- 6.306.055 - - - 6.306.055 01 51.

Page 62: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 9II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

-- 3.845.000- 0193.845.000 -RM01

- -- 715095012.461.055- 1402.461.055 -HLL11

2937 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat - 23.714.187 2.579 - - 23.716.766

2937.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizimasyarakat

- 23.714.187 2.579 - - 23.716.766 01 51.

-- 8.305.000- 0198.305.000 -RM01

- RK2.579 709940013.059.130- 1403.056.551 -HLN09

- -- 715395018.458.900- 1408.458.900 -HLL11

- -- 735319013.893.736- 1403.893.736 -HLL11

2938 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisa - 3.274.000 - - - 3.274.000

2938.002 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup keuangan Negaradan analisa moneter

- 3.274.000 - - - 3.274.000 01 51.

-- 3.274.000- 0193.274.000 -RM01

2939 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup - 5.984.478 36.565 - - 6.021.043

2939.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup lingkungan hidup - 5.984.478 36.565 - - 6.021.043 01 51.

-- 4.681.938- 0194.681.938 -RM01

Page 63: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 10II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

- -36.565 710033011.339.105- 1401.302.540 -HLL11

2940 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah - 5.307.570 - - - 5.307.570

2940.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup otonomi daerah - 5.307.570 - - - 5.307.570 01 51.

-- 4.955.281- 0194.955.281 -RM01

- -- 71055701352.289- 140352.289 -HLL11

2941 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian - 3.720.000 - - - 3.720.000

2941.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pangan danpertanian

- 3.720.000 - - - 3.720.000 01 51.

-- 3.720.000- 0193.720.000 -RM01

2942 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan UsahaKecil Menengah

- 4.350.000 - - - 4.350.000

2942.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaankoperasi dan usaha kecil menengah

- 4.350.000 - - - 4.350.000 01 51.

-- 4.350.000- 0194.350.000 -RM01

2943 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan - 3.250.000 - - - 3.250.000

2943.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangankemiskinan

- 3.250.000 - - - 3.250.000 01 51.

Page 64: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 11II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

-- 3.250.000- 0193.250.000 -RM01

2944 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral - 1.758.494 58.350 - - 1.816.844

2944.001 Dokumen rencana pembangunan nasional bidang pendanaan luar negeri bilateral - 1.758.494 58.350 - - 1.816.844 01 51.

-58.350 1.816.844- 0191.758.494 -RM01

2945 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral - 4.116.659 73.650 - - 4.190.309

2945.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang pendanaan luar negerimultilateral

- 4.116.659 73.650 - - 4.190.309 01 51.

-- 2.690.309- 0192.690.309 -RM01

- -73.650 748464011.500.000- 1401.426.350 -HLL11

2947 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi - 21.835.536 - - - 21.835.536

2947.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengairan danirigasi

- 21.835.536 - - - 21.835.536 01 51.

-- 3.965.656- 0193.965.656 -RM01

- PL- 107895013.347.000- 1403.347.000 -PLN02

- PL- 216002013.870.000- 1403.870.000 -PLN02

- PL- 216019012.750.000- 1402.750.000 -PLN02

Page 65: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 12II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

- PL- 216164012.430.159- 1402.430.159 -PLN02

- RK- 10785701799.168- 140799.168 -PLN02

- RK- 10789501270.000- 140270.000 -PLN02

- RK- 108371012.995.209- 1402.995.209 -PLN02

-- 10785701189.466- 140189.466 -RMP03

-- 10789501439.100- 140439.100 -RMP03

-- 10837101779.778- 140779.778 -RMP03

2948 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Kerja SamaPemerintah dan Swasta

- 65.396.615 - - - 65.396.615

2948.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangankerjasama pemerintah dan swasta

- 65.396.615 - - - 65.396.615 01 51.

-- 29.109.140- 01929.109.140 -RM01

- PL- 1074260136.287.475- 14036.287.475 -PLN02

2949 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah - 10.554.719 - - - 10.554.719

2949.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembanganwilayah

- 10.554.719 - - - 10.554.719 01 51.

Page 66: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 13II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

-- 6.484.719- 0196.484.719 -RM01

- PL- 216819014.070.000- 1404.070.000 -PLN02

2950 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan KerjaSama Ekonomi Internasional

- 2.559.600 190.400 - - 2.750.000

2950.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perdagangan,investasi, dan kerjasama ekonomi internasional

- 2.559.600 190.400 - - 2.750.000 01 51.

-190.400 2.750.000- 0192.559.600 -RM01

2951 Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan PendanaanPembangunan

- 2.438.539 227.520 - - 2.666.059

2951.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang perencanaan danpengembangan pendanaan pembangunan

- 2.438.539 227.520 - - 2.666.059 01 51.

-227.520 2.666.059- 0192.438.539 -RM01

2952 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro - 2.650.000 - - - 2.650.000

2952.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perencanaanmakro

- 2.650.000 - - - 2.650.000 01 51.

-- 2.650.000- 0192.650.000 -RM01

2953 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan - 4.350.000 - - - 4.350.000

2953.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan - 4.350.000 - - - 4.350.000 01 51.

Page 67: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 14II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

perdesaan

-- 4.350.000- 0194.350.000 -RM01

2954 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perlindungan dan KesejahteraanMasyarakat

- 6.467.770 2.182.230 - - 8.650.000

2954.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dankesejahteraan masyarakat

- 6.467.770 2.182.230 - - 8.650.000 01 51.

-2.182.230 8.650.000- 0196.467.770 -RM01

2955 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan - 6.416.951 14.000 - - 6.430.951

2955.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup permukiman danperumahan

- 6.416.951 14.000 - - 6.430.951 01 51.

-14.000 4.540.860- 0194.526.860 -RM01

- PL- 711864011.890.091- 1401.890.091 -HLN09

2956 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan - 1.950.000 - - - 1.950.000

2956.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dankeamanan

- 1.950.000 - - - 1.950.000 01 51.

-- 1.950.000- 0191.950.000 -RM01

2957 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi - 5.460.900 18.700 - - 5.479.600

Page 68: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 15II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

2957.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dankomunikasi

- 5.460.900 18.700 - - 5.479.600 01 51.

-18.700 3.670.000- 0193.651.300 -RM01

- -- 708102011.809.600- 1401.809.600 -HLL11

2958 Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi KinerjaPembangunan

- 2.355.000 15.000 - - 2.370.000

2958.001 Kebijakan dalam bidang sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan - 2.355.000 15.000 - - 2.370.000 01 51.

-15.000 2.370.000- 0192.355.000 -RM01

2959 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, danPertambangan

- 3.120.000 - - - 3.120.000

2959.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber dayaenergi, mineral, dan pertambangan

- 3.120.000 - - - 3.120.000 01 51.

-- 3.120.000- 0193.120.000 -RM01

2960 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan - 4.510.000 - - - 4.510.000

2960.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tata ruang danpertanahan

- 4.510.000 - - - 4.510.000 01 51.

-- 4.510.000- 0194.510.000 -RM01

2961 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan - 2.950.000 - - - 2.950.000

Page 69: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 16II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

Kesempatan Kerja

2961.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja danpengembangan kesempatan kerja

- 2.950.000 - - - 2.950.000 01 51.

-- 2.950.000- 0192.950.000 -RM01

2962 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi - 33.411.000 - - - 33.411.000

2962.001 Dokumen kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka administrasi pengelolaanlimbah B3

- 33.411.000 - - - 33.411.000 01 51.

-- 8.026.000- 0198.026.000 -RM01

- PL- 1084640111.285.000- 14011.285.000 -PLN02

- PL- 2GBRDBNZ3.600.000- 1403.600.000 -HLN09

- PL- 7518570110.500.000- 14010.500.000 -HLN09

5233 Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional - 4.113.985 - - - 4.113.985

5233.001 Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang kerjasama pembangunaninternasional

- 4.113.985 - - - 4.113.985 01 51.

-- 4.113.985- 0194.113.985 -RM01

5246 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang - 31.361.106 30.000 - - 31.391.106

Page 70: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (017312): Halaman : 17II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (055)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DKI JAKARTA

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030

5246.001 Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang - 31.361.106 30.000 - - 31.391.106 01 51.

-30.000 31.391.106- 01931.361.106 -RM01

JUMLAH 145.022.087 867.128.686 64.649.583 - - 1.076.800.356

SEKRETARIS UTAMA

Dr. Ir. IMRON BULKIN, MRP

ttd.

NIP 195706041986101001

JAKARTA, 14 November 2014

Page 71: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

(01)

Unit Organisasi

(017312)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(01)

Kode/Nama Satker

(055)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

1Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

0173121. KANTOR MENTERI NEGARA PPN /BAPPENAS

119.847.81963.608.61044.733.904 172.966.212112.607.784 1.076.800.35619.369.273 110.858.324 122.351.86064.566.70630.723.379 134.270.74780.895.738RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 11.155.545 145.022.08711.155.545 11.155.545 11.155.545 11.155.545 22.311.090 11.155.545 11.155.545 11.155.545 11.155.545 11.155.545 11.155.547

52 BELANJA BARANG 7.960.194 867.128.68617.650.865 31.061.563 50.627.048 49.763.646 55.375.269 96.128.011 93.532.292 101.405.964 103.482.535 115.855.452 144.285.847

53 BELANJA MODAL 253.534 64.649.5831.916.969 2.516.796 2.784.113 2.689.419 3.209.379 5.324.228 6.170.487 7.286.310 7.713.780 7.259.750 17.524.818

055.01.01.2911 Pelayanan Kehumasan,Keprotokolan/Persidangan, danKetatausahaan Pimpinan

166.056 1.369.9621.089.946973.544954.008879.934904.354520.960468.864446.072291.41274.888 8.140.000

52 BELANJA BARANG 74.888 8.140.000166.056 291.412 446.072 468.864 520.960 904.354 879.934 954.008 973.544 1.089.946 1.369.962

055.01.01.2912 Pembinaan dan Pelayanan Hukum 30.600 252.450200.850179.400175.800162.150166.65096.00086.40082.20053.70013.800 1.500.000

52 BELANJA BARANG 13.800 1.500.00030.600 53.700 82.200 86.400 96.000 166.650 162.150 175.800 179.400 200.850 252.450

055.01.01.2913 Penyusunan Perencanaan, AnalisisOrganisasi, dan Tata Laksana

1.015.923 8.381.3686.668.2426.006.0995.836.5795.383.3975.532.7983.187.2102.868.4892.729.0491.782.846458.161 49.850.161

52 BELANJA BARANG 458.161 49.800.1611.015.923 1.782.846 2.729.049 2.868.489 3.187.210 5.532.798 5.383.397 5.836.579 5.956.099 6.668.242 8.381.368

53 BELANJA MODAL 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0

055.01.01.2914 Penyusunan Kebijakan dan PelayananKepegawaian

126.338 1.042.293829.251740.690825.827669.470688.049396.356356.720339.380221.71256.976 6.293.062

52 BELANJA BARANG 56.976 6.193.062126.338 221.712 339.380 356.720 396.356 688.049 669.470 725.827 740.690 829.251 1.042.293

53 BELANJA MODAL 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0

055.01.01.2915 Pelayanan Umum dan Keuangan 12.933.778 25.829.26722.817.13521.570.00121.363.94520.570.70520.830.09627.884.46216.171.03215.927.26414.274.53911.956.317 232.128.541

51 BELANJA PEGAWAI 11.155.545 145.022.08711.155.545 11.155.545 11.155.545 11.155.545 22.311.090 11.155.545 11.155.545 11.155.545 11.155.545 11.155.545 11.155.547

52 BELANJA BARANG 800.284 86.987.4141.774.543 3.114.149 4.766.910 5.010.475 5.567.194 9.664.302 9.403.339 10.194.925 10.403.695 11.647.615 14.639.983

53 BELANJA MODAL 488 119.0403.690 4.845 4.809 5.012 6.178 10.249 11.821 13.475 10.761 13.975 33.737

Page 72: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

(01)

Unit Organisasi

(017312)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(01)

Kode/Nama Satker

(055)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

2Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

055.01.01.2916 Pengelolaan Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Nasional

154.570 1.286.734978.6642.868.116860.959791.979807.305466.014417.490397.339265.54265.588 9.360.300

52 BELANJA BARANG 63.878 6.943.308141.643 248.570 380.493 399.935 444.372 771.402 750.572 813.756 830.420 929.709 1.168.558

53 BELANJA MODAL 1.710 2.416.99212.927 16.972 16.846 17.555 21.642 35.903 41.407 47.203 2.037.696 48.955 118.176

055.01.01.2917 Pembinaan Perencana danPenyelenggaraan Diklat Perencanaan

8.194.091 66.834.60152.018.20746.166.22145.744.68642.088.01142.928.76024.776.64522.130.32222.540.05314.098.7763.492.710 391.013.083

52 BELANJA BARANG 3.408.612 370.501.3337.558.227 13.263.948 21.711.378 21.266.777 23.712.085 41.162.698 40.051.194 43.422.756 44.311.959 49.610.128 61.021.571

53 BELANJA MODAL 84.098 20.511.750635.864 834.828 828.675 863.545 1.064.560 1.766.062 2.036.817 2.321.930 1.854.262 2.408.079 5.813.030

055.01.01.2918 Dukungan Penyusunan PerencanaanKebijakan Pembangunan

71.400 589.050468.650418.600410.200378.350388.850224.000201.600191.800125.30032.200 3.500.000

52 BELANJA BARANG 32.200 3.500.00071.400 125.300 191.800 201.600 224.000 388.850 378.350 410.200 418.600 468.650 589.050

055.01.02.2919 Peningkatan Kualitas Sarana danPrasarana Pendukung Pelayanan Umumdan Operasional

1.221.267 11.132.5964.725.1593.667.6034.535.0693.987.5513.488.1802.097.3831.711.3921.641.4481.619.340173.012 40.000.000

52 BELANJA BARANG 16.258 1.767.22036.051 63.266 96.844 101.792 113.102 196.338 191.036 207.118 211.360 236.631 297.424

53 BELANJA MODAL 156.754 38.232.7801.185.216 1.556.074 1.544.604 1.609.600 1.984.281 3.291.842 3.796.515 4.327.951 3.456.243 4.488.528 10.835.172

055.01.03.2920 Pembinaan dan Pengawasan BidangAdministrasi Umum

61.200 504.900401.700358.800351.600324.300333.300192.000172.800164.400107.40027.600 3.000.000

52 BELANJA BARANG 27.600 3.000.00061.200 107.400 164.400 172.800 192.000 333.300 324.300 351.600 358.800 401.700 504.900

055.01.03.2921 Pembinaan dan Pengawasan BidangKinerja Kelembagaan

40.800 336.600267.800239.200234.400216.200222.200128.000115.200109.60071.60018.400 2.000.000

52 BELANJA BARANG 18.400 2.000.00040.800 71.600 109.600 115.200 128.000 222.200 216.200 234.400 239.200 267.800 336.600

055.01.06.2922 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Pendidikan

54.468 449.361357.513319.332312.924288.627296.637170.880153.792146.31695.58624.564 2.670.000

52 BELANJA BARANG 24.564 2.670.00054.468 95.586 146.316 153.792 170.880 296.637 288.627 312.924 319.332 357.513 449.361

055.01.06.2923 Perencanaan Pembangunan BidangAlokasi Pendanaan Pembangunan

78.254 648.951503.173447.678441.687406.770416.120239.989215.430204.999135.66234.090 3.772.803

Page 73: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

(01)

Unit Organisasi

(017312)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(01)

Kode/Nama Satker

(055)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

3Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

52 BELANJA BARANG 33.592 3.651.26174.486 130.715 200.089 210.313 233.681 405.655 394.701 427.928 436.691 488.904 614.506

53 BELANJA MODAL 498 121.5423.768 4.947 4.910 5.117 6.308 10.465 12.069 13.759 10.987 14.269 34.445

055.01.06.2924 Analisis Peraturan Perundang-Undanganyang Berkaitan Dengan PelaksanaanTugas dan Fungsi di BidangPerencanaan Pembangunan

33.048 272.646216.918193.752189.864175.122179.982103.68093.31288.77657.99614.904 1.620.000

52 BELANJA BARANG 14.904 1.620.00033.048 57.996 88.776 93.312 103.680 179.982 175.122 189.864 193.752 216.918 272.646

055.01.06.2925 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Aparatur Negara

56.100 462.825368.225328.900322.300297.275305.525176.000158.400150.70098.45025.300 2.750.000

52 BELANJA BARANG 25.300 2.750.00056.100 98.450 150.700 158.400 176.000 305.525 297.275 322.300 328.900 368.225 462.825

055.01.06.2926 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Energi, Telekomunikasi, danInformatika

96.548 798.262628.290560.280550.588507.516520.595300.038269.743256.653168.56942.918 4.700.000

52 BELANJA BARANG 42.660 4.637.00094.595 166.005 254.108 267.091 296.768 515.171 501.260 543.456 554.585 620.894 780.407

53 BELANJA MODAL 258 63.0001.953 2.564 2.545 2.652 3.270 5.424 6.256 7.132 5.695 7.396 17.855

055.01.06.2927 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 210.120 1.733.4901.379.1701.231.8801.207.1601.113.4301.144.330659.200593.280564.440368.74094.760 10.300.000

52 BELANJA BARANG 94.760 10.300.000210.120 368.740 564.440 593.280 659.200 1.144.330 1.113.430 1.207.160 1.231.880 1.379.170 1.733.490

055.01.06.2928 Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral 54.468 449.361357.513319.332312.924288.627296.637170.880153.792146.31695.58624.564 2.670.000

52 BELANJA BARANG 24.564 2.670.00054.468 95.586 146.316 153.792 170.880 296.637 288.627 312.924 319.332 357.513 449.361

055.01.06.2929 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia

74.756 616.737490.679438.276429.481396.134407.128234.529246.561200.815131.19033.714 3.700.000

52 BELANJA BARANG 33.714 3.664.51574.756 131.190 200.815 211.076 234.529 407.128 396.134 429.481 438.276 490.679 616.737

53 BELANJA MODAL 0 35.4850 0 0 35.485 0 0 0 0 0 0 0

055.01.06.2930 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Industri, Iptek, Pariwisata danEkonomi Kreatif

49.123 405.266322.431287.997432.218260.305267.529154.112138.701131.95886.20622.154 2.558.000

Page 74: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

(01)

Unit Organisasi

(017312)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(01)

Kode/Nama Satker

(055)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

4Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

52 BELANJA BARANG 22.154 2.408.00049.123 86.206 131.958 138.701 154.112 267.529 260.305 282.218 287.997 322.431 405.266

53 BELANJA MODAL 0 150.0000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0

055.01.06.2931 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Jasa Keuangan dan BUMN

46.063 380.021302.346270.057264.638244.090250.864144.512130.061123.73880.83620.774 2.258.000

52 BELANJA BARANG 20.774 2.258.00046.063 80.836 123.738 130.061 144.512 250.864 244.090 264.638 270.057 302.346 380.021

055.01.06.2932 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Kawasan Khusus dan DaerahTertinggal

99.843 823.701655.340585.352573.606529.068543.751313.232281.909268.205175.21445.027 4.894.248

52 BELANJA BARANG 45.027 4.894.24899.843 175.214 268.205 281.909 313.232 543.751 529.068 573.606 585.352 655.340 823.701

055.01.06.2933 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Agama, Kebudayaan, Pemudadan Olahraga

70.380 580.635461.955412.620404.340372.945383.295220.800198.720189.060123.51031.740 3.450.000

52 BELANJA BARANG 31.740 3.450.00070.380 123.510 189.060 198.720 220.800 383.295 372.945 404.340 412.620 461.955 580.635

055.01.06.2934 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Kehutanan dan KonservasiSumber Daya Air

64.056 528.462420.446375.544368.008339.434348.854200.960180.864172.072112.41228.888 3.140.000

52 BELANJA BARANG 28.888 3.140.00064.056 112.412 172.072 180.864 200.960 348.854 339.434 368.008 375.544 420.446 528.462

055.01.06.2935 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Kelautan dan Perikanan

102.000 841.500669.500598.000586.000540.500555.500320.000288.000274.000179.00046.000 5.000.000

52 BELANJA BARANG 46.000 5.000.000102.000 179.000 274.000 288.000 320.000 555.500 540.500 586.000 598.000 669.500 841.500

055.01.06.2936 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Kependudukan, PemberdayaanPerempuan, dan Perlindungan Anak

128.644 1.061.306844.381754.204739.070681.685700.603403.588363.229345.572225.75758.016 6.306.055

52 BELANJA BARANG 58.016 6.306.055128.644 225.757 345.572 363.229 403.588 700.603 681.685 739.070 754.204 844.381 1.061.306

055.01.06.2937 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat

483.769 3.991.0973.175.3302.836.2172.781.8822.563.5042.634.6461.517.7081.365.9371.299.537848.968218.171 23.716.766

52 BELANJA BARANG 218.171 23.714.187483.769 848.968 1.299.537 1.365.937 1.517.708 2.634.646 2.563.504 2.779.303 2.836.217 3.175.330 3.991.097

Page 75: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

(01)

Unit Organisasi

(017312)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(01)

Kode/Nama Satker

(055)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

5Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

53 BELANJA MODAL 0 2.5790 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0

055.01.06.2938 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Keuangan Negara dan AnalisaMoneter

66.790 551.015438.389391.570383.713353.919363.741209.536188.582179.415117.20930.121 3.274.000

52 BELANJA BARANG 30.121 3.274.00066.790 117.209 179.415 188.582 209.536 363.741 353.919 383.713 391.570 438.389 551.015

055.01.06.2939 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Lingkungan Hidup

122.083 1.007.187801.322715.744701.381646.922664.876383.007381.271327.949214.24455.057 6.021.043

52 BELANJA BARANG 55.057 5.984.478122.083 214.244 327.949 344.706 383.007 664.876 646.922 701.381 715.744 801.322 1.007.187

53 BELANJA MODAL 0 36.5650 0 0 36.565 0 0 0 0 0 0 0

055.01.06.2940 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Otonomi Daerah

108.274 893.265710.684634.785622.047573.748589.671339.684305.716290.855190.01148.830 5.307.570

52 BELANJA BARANG 48.830 5.307.570108.274 190.011 290.855 305.716 339.684 589.671 573.748 622.047 634.785 710.684 893.265

055.01.06.2941 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Pangan dan Pertanian

75.888 626.076498.108444.912435.984402.132413.292238.080214.272203.856133.17634.224 3.720.000

52 BELANJA BARANG 34.224 3.720.00075.888 133.176 203.856 214.272 238.080 413.292 402.132 435.984 444.912 498.108 626.076

055.01.06.2942 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Pemberdayaan Koperasi danUsaha Kecil Menengah

88.740 732.105582.465520.260509.820470.235483.285278.400250.560238.380155.73040.020 4.350.000

52 BELANJA BARANG 40.020 4.350.00088.740 155.730 238.380 250.560 278.400 483.285 470.235 509.820 520.260 582.465 732.105

055.01.06.2943 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Penanggulangan Kemiskinan

66.300 546.975435.175388.700380.900351.325361.075208.000187.200178.100116.35029.900 3.250.000

52 BELANJA BARANG 29.900 3.250.00066.300 116.350 178.100 187.200 208.000 361.075 351.325 380.900 388.700 435.175 546.975

055.01.06.2944 Perencanaan Pembangunan BidangPendanaan Luar Negeri Bilateral

35.873 295.956235.462210.316206.095190.093195.369112.544101.289154.71562.95416.178 1.816.844

52 BELANJA BARANG 16.178 1.758.49435.873 62.954 96.365 101.289 112.544 195.369 190.093 206.095 210.316 235.462 295.956

53 BELANJA MODAL 0 58.3500 0 58.350 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 76: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

(01)

Unit Organisasi

(017312)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(01)

Kode/Nama Satker

(055)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

6Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

055.01.06.2945 Perencanaan Pembangunan BidangPendanaan Luar Negeri Multilateral

83.980 692.834551.221566.002482.472445.011457.361263.466237.120225.593147.37637.873 4.190.309

52 BELANJA BARANG 37.873 4.116.65983.980 147.376 225.593 237.120 263.466 457.361 445.011 482.472 492.352 551.221 692.834

53 BELANJA MODAL 0 73.6500 0 0 0 0 0 0 0 73.650 0 0

055.01.06.2947 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Pengairan dan Irigasi

445.445 3.674.9222.923.7782.611.5302.559.1252.360.4212.425.9281.397.4741.257.7271.196.587781.712200.887 21.835.536

52 BELANJA BARANG 200.887 21.835.536445.445 781.712 1.196.587 1.257.727 1.397.474 2.425.928 2.360.421 2.559.125 2.611.530 2.923.778 3.674.922

055.01.06.2948 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Pengembangan Kerja SamaPemerintah dan Swasta

1.334.091 11.006.2508.756.6077.821.4357.664.4837.069.3747.265.5644.185.3833.766.8453.583.7352.341.199601.649 65.396.615

52 BELANJA BARANG 601.649 65.396.6151.334.091 2.341.199 3.583.735 3.766.845 4.185.383 7.265.564 7.069.374 7.664.483 7.821.435 8.756.607 11.006.250

055.01.06.2949 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Pengembangan Wilayah

215.316 1.776.3601.413.2771.262.3441.237.0131.140.9651.172.629675.502607.952578.399377.85997.103 10.554.719

52 BELANJA BARANG 97.103 10.554.719215.316 377.859 578.399 607.952 675.502 1.172.629 1.140.965 1.237.013 1.262.344 1.413.277 1.776.360

055.01.06.2950 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Perdagangan, Investasi, danKerja Sama Ekonomi Internasional

58.118 484.740365.084323.340321.538295.600300.765173.696155.449147.95899.38324.329 2.750.000

52 BELANJA BARANG 23.548 2.559.60052.216 91.634 140.266 147.433 163.814 284.372 276.693 299.985 306.128 342.730 430.781

53 BELANJA MODAL 781 190.4005.902 7.749 7.692 8.016 9.882 16.393 18.907 21.553 17.212 22.354 53.959

055.01.06.2951 Perencanaan Pembangunan BidangPerencanaan dan PengembanganPendanaan Pembangunan

49.746 410.406326.520291.649285.797263.606270.922156.066140.460361.15287.30022.435 2.666.059

52 BELANJA BARANG 22.435 2.438.53949.746 87.300 133.632 140.460 156.066 270.922 263.606 285.797 291.649 326.520 410.406

53 BELANJA MODAL 0 227.5200 0 227.520 0 0 0 0 0 0 0 0

055.01.06.2952 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Perencanaan Makro

54.060 445.995354.835316.940310.580286.465294.415169.600152.640145.22094.87024.380 2.650.000

52 BELANJA BARANG 24.380 2.650.00054.060 94.870 145.220 152.640 169.600 294.415 286.465 310.580 316.940 354.835 445.995

Page 77: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

(01)

Unit Organisasi

(017312)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(01)

Kode/Nama Satker

(055)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

7Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

055.01.06.2953 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Perkotaan dan Perdesaan

88.740 732.105582.465520.260509.820470.235483.285278.400250.560238.380155.73040.020 4.350.000

52 BELANJA BARANG 40.020 4.350.00088.740 155.730 238.380 250.560 278.400 483.285 470.235 509.820 520.260 582.465 732.105

055.01.06.2954 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Perlindungan dan KesejahteraanMasyarakat

199.592 1.706.9701.122.228970.8191.005.051915.861906.459527.195464.416442.596320.36368.450 8.650.000

52 BELANJA BARANG 59.503 6.467.770131.943 231.546 354.434 372.544 413.937 718.569 699.166 758.023 773.545 866.034 1.088.526

53 BELANJA MODAL 8.947 2.182.23067.649 88.817 88.162 91.872 113.258 187.890 216.695 247.028 197.274 256.194 618.444

055.01.06.2955 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Permukiman dan Perumahan

92.348 761.871606.147541.412530.548489.354502.934289.719274.7472.052.141248.08341.647 6.430.951

52 BELANJA BARANG 41.647 6.416.95192.348 248.083 2.052.141 260.747 289.719 502.934 489.354 530.548 541.412 606.147 761.871

53 BELANJA MODAL 0 14.0000 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0

055.01.06.2956 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Pertahanan dan Keamanan

39.780 328.185261.105233.220228.540210.795216.645124.800112.320106.86069.81017.940 1.950.000

52 BELANJA BARANG 17.940 1.950.00039.780 69.810 106.860 112.320 124.800 216.645 210.795 228.540 233.220 261.105 328.185

055.01.06.2957 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Politik dan Komunikasi

111.402 919.069731.216653.124658.717590.323606.706349.498314.548299.257195.50050.240 5.479.600

52 BELANJA BARANG 50.240 5.460.900111.402 195.500 299.257 314.548 349.498 606.706 590.323 640.017 653.124 731.216 919.069

53 BELANJA MODAL 0 18.7000 0 0 0 0 0 0 18.700 0 0 0

055.01.06.2958 Pengembangan Kebijakan dalam BidangSistem dan Pelaporan Evaluasi KinerjaPembangunan

48.042 396.345315.335281.658291.006254.576261.641150.720135.648129.05484.30921.666 2.370.000

52 BELANJA BARANG 21.666 2.355.00048.042 84.309 129.054 135.648 150.720 261.641 254.576 276.006 281.658 315.335 396.345

53 BELANJA MODAL 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0

055.01.06.2959 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Sumber Daya Energi, Mineral,dan Pertambangan

63.648 525.096417.768373.152365.664337.272346.632199.680179.712170.976111.69628.704 3.120.000

Page 78: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

(01)

Unit Organisasi

(017312)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(01)

Kode/Nama Satker

(055)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

8Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2716-0020-3914-0030NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015

52 BELANJA BARANG 28.704 3.120.00063.648 111.696 170.976 179.712 199.680 346.632 337.272 365.664 373.152 417.768 525.096

055.01.06.2960 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Tata Ruang dan Pertanahan

92.004 759.033603.889539.396528.572487.531501.061288.640259.776247.148161.45841.492 4.510.000

52 BELANJA BARANG 41.492 4.510.00092.004 161.458 247.148 259.776 288.640 501.061 487.531 528.572 539.396 603.889 759.033

055.01.06.2961 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Tenaga Kerja danPengembangan Kesempatan Kerja

60.180 496.485395.005352.820345.740318.895327.745188.800169.920161.660105.61027.140 2.950.000

52 BELANJA BARANG 27.140 2.950.00060.180 105.610 161.660 169.920 188.800 327.745 318.895 345.740 352.820 395.005 496.485

055.01.06.2962 Perencanaan Pembangunan TerkaitLingkup Transportasi

681.584 5.623.0714.473.7333.995.9563.915.7693.611.7293.711.9622.138.3041.924.4741.830.9231.196.114307.381 33.411.000

52 BELANJA BARANG 307.381 33.411.000681.584 1.196.114 1.830.923 1.924.474 2.138.304 3.711.962 3.611.729 3.915.769 3.995.956 4.473.733 5.623.071

055.01.06.5233 Perencanaan Pembangunan BidangKerja Sama Pembangunan Internasional

83.925 692.382550.863492.033482.159444.722457.064263.295236.966225.446147.28137.849 4.113.985

52 BELANJA BARANG 37.849 4.113.98583.925 147.281 225.446 236.966 263.295 457.064 444.722 482.159 492.033 550.863 692.382

055.01.06.5246 Perencanaan Pembangunan NasionalLintas Bidang

639.767 5.278.0724.199.2523.750.7883.675.5223.420.1363.484.2192.007.1111.806.4001.718.5891.122.728288.522 31.391.106

52 BELANJA BARANG 288.522 31.361.106639.767 1.122.728 1.718.589 1.806.400 2.007.111 3.484.219 3.390.136 3.675.522 3.750.788 4.199.252 5.278.072

53 BELANJA MODAL 0 30.0000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

46.94746.94746.947 47.17246.947 563.58946.947 46.947 46.94746.94746.947 46.94746.947PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (423141) 46.947 563.58946.947 46.947 46.947 46.947 46.947 46.947 46.947 46.947 46.947 46.947 47.172

Dr. Ir. IMRON BULKIN, MRPNIP 195706041986101001

JAKARTA, 14 November 2014SEKRETARIS UTAMA

ttd.

Page 79: Revisi ke 07 - ppid.bappenas.go.idppid.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2013/08/DIPA_Tahun_2015.pdf · 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[017312]

[01]

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

: KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS:

[055]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2015DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 055.01.1.017312/2015DS:2716-0020-3914-0030

Halaman : IV. 1

JAKARTA, 14 November 2014

ttd.

SEKRETARIS UTAMA

Dr. Ir. IMRON BULKIN, MRPNIP 195706041986101001