(REVISI II) - e-renggar.kemkes.go.id · pelaksanaan dan rencana pembangunan dan pasal 31 tentang...
Transcript of (REVISI II) - e-renggar.kemkes.go.id · pelaksanaan dan rencana pembangunan dan pasal 31 tentang...
(REVISI II)
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI................................................................................................................ ii
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN BBPK
MAKASSAR TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) BALAI BESAR
PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) MAKASSAR TAHUN 2015-2019 ............ vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG .................................................................... 1
B. KONDISI UMUM, ISU STRATEGI ............................................. 2
C. MAKSUD DAN TUJUAN RAK BBPK MAKASSAR ................. 6
D. LANDASAN HUKUM RAK BBPK MAKASSAR ...................... 6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ......................................... 8
A. TUJUAN ......................................................................................... 8
B. SASARAN STRATEGIS ............................................................... 10
BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN STRATEGI ............................................... 11
A. TUGAS DAN FUNGSI .................................................................. 11
B. STRATEGI ..................................................................................... 12
BAB IV TARGET KINERJA KEGIATAN .................................................... 14
BAB V PENUTUP ............................................................................................ 18
LAMPIRAN
1
RENCANA AKSI KEGIATAN
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) MAKASSAR
TAHUN 2015 – 2019
REVISI II
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan, terutama pada pasal 30 mengamanatkan Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan dan rencana pembangunan dan pasal 31 tentang perencanaan pembangunan
didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan yang ingin dicapai pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai
dengan undang-undang yang ada antara lain untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Aksi Kegiatan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Aksi Kegiatan
Indoenesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat melalui derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial
dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015 – 2019 adalah : (1)
meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian
penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan
SJSN Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; (6)
serta meningkatkan responsitivitas sistem kesehatan.
Aksi Kegiatan Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1)
pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam
pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)
penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan
kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan,
menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3)
Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit
serta kendali mutu dan kendali biaya.
Rencana Aksi Kegiatan dan kegiatan Balai Besar Pelatihan Kesehatan BBPK
Makassar diharapkan dapat memberikan panduan dalam melaksanakan rencana yang
telah disusun berdasarkan skala prioritas baik ditinjau dari aspek waktu maupun
kebutuhan atau kepentingan, disamping merupakan alat kontrol dalam perencanaan
maupun pelaksanaan kegiatan.
B. KONDISI UMUM, ISU STRATEGIS
1. Kondisi Umum
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2361/Menkes/PER XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
di Bidang Pelatihan Kesehatan, bahwa Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK)
Makassar adalah merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian kesehatan
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan
3
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) dengan
tugas pokok adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber
daya manusia kesehatan dan masyarakat dengan bermitra sebanyak 8 (delapan) provinsi
yang ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan hasil kesepakatan BBPK/ Bapelkes
ditambah 2 (dua) provinsi yaitu Papua dan Papua Barat dengan alasan geografis.
Dalam pelaksanaan tupoksi sebagai unit diklat bidang kesehatan mempunyai
andil dalam meningkatkan SDM kesehatan yang ada di KTI melalui pendidikan dan
pelatihan, namun kenyataan yang dihadapi yaitu masih tingginya angka kematian bayi,
angka kematian ibu masih adanya gizi buruk. Hal ini sangat erat kaitannya dengan
kualitas, pemerataan dan keterjangkuan pelayanan kesehatan yang masih rendah.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka selaku UPT Pusat Kementraian Kesehatan
dengan bermitra pada 9 privinsi KTI (Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku
Utara, dan Papua Barat) pada penyelenggaraaan bidang diklat kesehatan belum
memberikan andil yang optimal walaupun telah terjalin kemitraan dalam
penyelenggaraan diklat bidang kesehatan.
2. Isu Strategis
Dewasa ini dihadapi permasalahan kurangnya kompetensi aparatur kesehatan
dalam mengemban tugas dan tanggung jawab serta fungsinya dalam penyelenggaraan
pembangunan dan pelayanan kesehatan.
Dalam upaya meningkatkan, kompetensi dan profesionalisme aparatur
kesehatan, pendidikan dan pelatihan mempunyai peran yang strategis. Mengingat
aparatur kesehatan bekerja disemua lini dari pusat sampai daerah secara lintas sektor,
maka pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan perlu mendapatkan perhatian dari
semua pemangku kepentingan. Agar pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan yang
4
diselenggarakan di berbagai kementerian dan lembaga dapat dilaksanakan secara
sinergis, dengan kualitas yang terstandar.
Dengan memperhatikan masalah kurang memadainya mutu tenaga kesehatan
lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan, merupakan tantangan yang perlu dijawab
dengan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan. Apalagi perlunya peningkatan mutu
tenaga kesehatan agar mempunyai daya saing yang tinggi untuk memenuhi permintaan
tenaga kesehatan dari luar negeri. Namun keterbatasan biaya, sumber daya manusia
pendidikan dan pelatihan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan menjadi penghambat
dalam menjawab tantangan belum memadainya mutu tenaga kesehatan ini.
Selama beberapa dekade, seluruh aparatur baik aparatur kesehatan maupun
aparatur non kesehatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari masing-masing
Kementerian dan Lembaga serta TNI/Polri. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan
kepada aparatur kesehatan meliputi pendidikan dan pelatihan prajabatan/pratugas,
kepemimpinan maupun teknis dan fungsional. Kurangnya koordinasi dan sinergisme,
mengakibatkaan beragamnyaa kompetensi yang dimiliki aparatur kesehatan pada tugas
dan fungsi sejenis.
Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, terjadi perubahan dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Berbagai urusan dilimpahkan
kewenangannya dari Pemerintah kepada pemerintah daerah. Berbagai pendidikan dan
pelatihan diselenggarakan oleh Badan Diklat Daerah. Kementerian Kesehatan telah
berkoordinasi dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Badan Diklat
Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur daerah yang
bertugas di bidang kesehatan. Namun koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan.
Demikian pula diperlukan kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antar institusi
terkait tersebut.
5
Dampak lainnya dari desentralisasi, di beberapa daerah pengangkatan ke dalam
jabatan struktural belum sepenuhnya memperhatikan kommpetensi yang diperlukan, serta
belum ada dan diterapkannya sistem pengembangan karir.
Tantangan kedepan yang dihadapi oleh aparatur kesehatan yang akan
mempengaruh diklat-diklat yang akan diselenggarakan antara lain :
1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya harus diikuti oleh
peningkatan kompetensi aparatur kesehatan agar dapat berkinerja seoptimal
mungkin.
2. Globalisasi yang akan mempengaruhi migrasi tenaga kesehatan baik dari dalam ke
luar negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri.
Didasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan pada hasil
evaluasi diri BBPK Makassar, maka di dapatkan 4 (empat) isu strategis utama sebagai
berikut:
1. Pengembangan Sumber Daya Diklat Aparatur dan Tenaga Kesehatan tidak
berdasarkan evidence based.
2. Pelayanan belum berorientasi terhadap kepuasan pelanggan, hal ini antara lain
disebabkan belum dilaksanakannya secara konsisten Standar Prosedure Operasional
di hampir setiap pelayanan yang ada di BBPK Makassar.
3. Pengendalian mutu Pelatihan Kesehatan melalui standarisasi, akreditasi, sertifikasi
dan evaluasi, serta akreditasi institusi diklat belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai
kaidah/ pedoman yang ada.
4. Sistem Informasi Diklat belum optimal sebagai dasar perencanaan pengembangan
SDM kesehatan.
5. Kerjasama lintas sektor dan lintas program tentang kediklatan belum optimal.
6
C. MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA AKSI KEGIATAN BBPK MAKASSAR
Rencana Aksi Kegiatan BBPK Makassar tahun 2015-2019 merupakan rencana
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan untuk jangka waktu lima tahun
ke depan, hal ini ditetapkan dengan maksud agar dapat memberikan arah dan acuan
BBPK Makassar dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta upaya
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BBPK Makassar dalam rangka
mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
D. LANDASAN HUKUM RENCANA AKSI KEGIATAN BBPK MAKASSAR
Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini adalah :
1. Landasan Idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 45
3. Landasan Operasional yang terdiri dari :
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan.
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 – 2025.
c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
7
h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/MENKES/SK/V/2003 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.
i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2361/Menkes/PER XI/2011 tentang
Tata Kerja dan Susunan Organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar.
8
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
BBPK MAKASSAR
A. TUJUAN
Dalam menentukan tujuan dan sasaran strategis tidak luput dari visi, misi, dan
tujuan Kementerian Kesehatan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik
Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi adalah melalui 7 misi
pembangunan yaitu :
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hokum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
9
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA
yang ingin diwujudkan pada kabinet kerja yakni :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hokum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dalam upaya untuk mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia,
Kementerian Kesehatan berada pada Misi ke-4 “Mewujudkan kualitas hhidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera” dan Misi ke-5 “Mewujudkan bangsa yang
berdaya saing”. Selain itu Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan
berkontribusi dalam tercapainyaa seluruh Nawa Cita terutama pada nawa cita ke-5
“Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan.
10
Tujuan BBPK Makassar merujuk kepada tujuan Kementerian Kesehatan dan
Badan PPSDM Kesehatan serta tugas dan fungsi BBPK Makassar. Untuk itu, tujuan
BBPK Makassar adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas diklat aparatur SDM
Kesehatan dan Masyarakat dalam mendukung peningkatan status kesehatan
masyarakat.
B. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya mutu aparatur melalui pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan,
fungsional, penjenjangan, dan prajabatan
2. Meningkatnya mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan pelatihan bidang
kesehatan
3. Meningkatnya mutu diklat melalui pelaksanaan pengembangan diklat kesehatan
4. Meningkatnya mutu diklat melalui pelaksanaan pengendalian mutu kesehatan
5. Meningkatnya mutu diklat melalui pelayanan informasi dan teknologi kesehatan
6. Meningkatnya mutu diklat melalui pengembangan sumber daya kesehatan
7. Meningkatnya Dukungan Manajemen Diklat dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya melalui Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Perkantoran
11
BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN STRATEGI
BBPK MAKASSAR
A. TUGAS DAN FUNGSI BBPK MAKASSAR
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 22
November 2011 Nomor 2361/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan, maka BBPK Makassar
adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Badan (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan. BBPK
Makassar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta
pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat, BBPK Makassar
secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat) Tenaga Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBPK Makassar menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan dan masyarakat;
b. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan dan masyarakat;
d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem
informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
12
e. Penyiapan pengembangan kemitraan;
f. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
B. STRATEGI
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjawab isu strategis BBPK
Makassar sampai dengan tahun 2019, ditempuh strategi sebagai berikut :
1. Penguatan perencanaan kebutuhan sumber daya diklat aparatur dan tenaga
kesehatan. Perencanaan kebutuhan sumber daya diklat yang diperlukan untuk
mendukung kelancaran penyelenggaraan diklat di BBPK Makassar, merupakan
suatu rangkaian kegiatan yang strategis dan sebagai kunci awal keberhasilan
pencapaian tujuan penyelenggaraan diklat yang bermutu yang nantinya akan
menghasilkan luaran diklat yang bermutu pula. Penguatan perencanaan kebutuhan
sumber daya diklat dilakukan dengan memantapkan metode perencanaannya,
peningkatan kemampuan perencana pengelola Aksi Kegiatan diklat serta
mengupayakan data dan informasi terkait yang akurat pula.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang senantiasa berorientasi pada kebutuhan/
kepuasan pelanggan. Pelayanan belum berorientasi terhadap kepuasan pelanggan,
hal ini antara lain disebabkan belum dilaksanakannya secara konsisten standar
operasional prosedur (SOP) di hampir setiap pelayanan yang ada di BBPK
Makassar, untuk itulah maka sangat diharapkan kiranya penerapan SOP maupun
standar pelayanan minimal menjadi suatu kewajiban bagi semua unsur yang ada di
BBPK Makassar, dan juga hendaknya komitmen mutu menjadi salah satu
komitmen institusi.
3. Mengembangkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam bidang
kediklatan.
13
4. Menyelenggarakan advokasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
kesehatan dan masyarakat
5. Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem
informasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat
6. Pengendalian mutu Pelatihan Kesehatan melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat hendaknya dilaksanakan sesuai Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan yang dituangkan
dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 725/SK/X/2003 dan Standar
Operasional Prosedure yang ada di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar.
7. Peningkatan kompetensi SDM pengelola diklat
Untuk menjalankan hal tersebut diatas, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar,
senantiasa berpedoman pada kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang disusun
Badan PPSDM Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
14
BAB IV
TARGET KINERJA KEGIATAN
Target kinerja kegiatan sebagai penilaian dari pencapaian akhir yang
diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019, dan sasaran
kinerja kegiatan dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir
pada tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung kinerja yang
ingin dicapai yaitu :
1. Pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan
prajabatan bagi aparatur kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya mutu aparatur melalui
pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan, fungsional, penjenjangan, dan prajabatan.
Indikator pencapaian sasaran adalah :
a. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis sebanyak 8494
orang.
b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti jabatan fungsional sebanyak 2388
orang.
c. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti penjenjangan sebanyak 150
orang.
d. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti prajabatan sebanyak 965 orang.
2. Pelaksanaan Pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya mutu tenaga kesehatan melalui
pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah
jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional sebanyak
200 orang.
15
3. Pelaksanaan pengembangan Diklat Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya mutu diklat melalui pelaksanaan
pengembangan diklat kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah :
a. Jumlah dokumen hasil kajian kebutuhan pelatihan (TNA) sebanyak 5
kegiatan
b. Jumlah kurikulum pelatihan yang dikembangkan sebanyak 5 dokumen
c. Jumlah modul pelatihan yang disusun Jumlah modul pelatihan yang disusun
sebanyak 5 dokumen
d. Jumlah kegiatan kemitraan sebanyak 5 kegiatan
4. Pelaksanaan pengendalian mutu diklat
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya mutu diklat melalui pelaksanaan
pengendalian mutu diklat kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah :
a. Jumlah pelatihan yang terakreditasi sebanyak 125 pelatihan
b. Jumlah pelatihan yang dievaluasi (Evaluasi Pasca Pelatihan) sebanyak 100
pelatihan
c. Jumlah dokumen pengendalian mutu pelatihan sebanyak 150 dokumen
d. Jumlah dokumen pengendalian mutu institusi sebanyak 7 dokumen
16
5. Pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya mutu diklat melalui pelayanan
informasi dan teknologi kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah :
a. Jumlah media informasi IPTEK berbasis Website sebanyak 1 sistem
b. Jumlah media informasi IPTEK berbasis Buletin sebanyak 2 dokumen
6. Pengembangan sumber daya kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya mutu diklat melalui
pengembangan sumber daya kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah :
a. Jumlah SDM pengelola diklat yang dikembangkan kapasitasnya melalui
diklat adalah semua pegawai tiap tahunnya
b. Jumlah SDM yang dikembangkan kapasitasnya melalui pendidikan formal
sebanyak 20 orang
c. Jumlah sarana dan prasarana penunjang diklat yang dikembangkan sebanyak
1 unit
7. Pelaksanaan manajemen keuangan dan perkantoran
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya Dukungan Manajemen Diklat dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya melalui Pelaksanaan Manajemen Keuangan
dan Perkantoran. Indikator pencapaian sasaran adalah :
a. Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebanyak 12 bulan tiap tahunnya
b. Jumlah penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
sebanyak 12 bulan tiap tahunnya
c. Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sebanyak 1 Laporan tiap tahunnya
d. Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun sebanyak 5 dokumen
e. Jumlah peralatan dan fasilitas sebanyak 1.011 unit
17
f. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun 1 unit
g. Jumlah Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara sebanyak 5
dokumen
h. Jumlah laporan Pengelolaan PNBP Jumlah laporan Pengelolaan PNBP
sebanyak 5 dokumen
18
BAB V
PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar Tahun
2015-2019 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilain
upaya Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar dalam kurun waktu lima tahun ke
depan. Dengan demikian, tiap bagian/bidang di BBPK Makassar mempunyai target kinerja
yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan Tahun 2017 dan pada akhir
periode 5 tahun (Tahun 2019).
Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar Tahun
2015-2019 akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Apabila ada perubahan
organisasi dan tata kerja di lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
LAMPIRAN :
MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN(BBPK) MAKASSAR TAHUN 2015-2019
NO. PROGRAM
KEEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
CARA
PERHITUNGAN
BASELINE
2014
TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1. Pelaksanaan pelatihan
teknis, jabatan
fungsional,
penjenjangan, dan
prajabatan bagi aparatur
kesehatan
Meningkatnya mutu
aparatur melalui
pelaksanaan
pelatihan teknis,
jabatan, fungsional,
penjenjangan, dan
prajabatan
a. Jumlah aparatur
kesehatan yang
mengikuti
pelatihan teknis
Berdasarkan jumlah
aparatur kesehatan
yang mengikuti
pelatihan teknis
240 730 1955 2944 2815
3000
b. Jumlah aparatur
kesehatan yang
mengikuti jabatan
fungsional
Berdasarkan jumlah
aparatur kesehatan
yang mengikuti
jabatan fungsional
360 318 480 390 600 600
c. Jumlah aparatur
kesehatan yang
mengikuti
penjenjangan
Berdasarkan jumlah
aparatur kesehatan
yang mengikuti
penjenjangan
0 30 30 0 0 0
d. Jumlah aparatur
kesehatan yang
mengikuti
prajabatan
Berdasarkan jumlah
aparatur kesehatan
yang mengikuti
prajabatan
160 582 30 120 133 100
2. Pelaksanaan Pelatihan
bidang kesehatan bagi
tenaga kesehatan
Meningkatnya mutu
tenaga kesehatan
melalui pelaksanaan
pelatihan bidang
kesehatan
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti pelatihan
teknis fungsional
Berdasarkan jumlah
tenaga kesehatan
yang mengikuti
pelatihan teknis
fungsional
20 40 40
40 40 40
3. Pelaksanaan
pengembangan Diklat
Kesehatan
Meningkatnya mutu
diklat melalui
pelaksanaan
pengembangan diklat
kesehatan
a. Jumlah dokumen
hasil kajian
kebutuhan
pelatihan (TNA)
Berdasarkan jumlah
dokumen hasil
kajian kebutuhan
pelatihan (TNA)
1 1 1 1 1 1
b. Jumlah kurikulum
pelatihan yang
dikembangkan
Berdasarkan jumlah
kurikulum pelatihan
yang dikembangkan
1 1 1 1 1 1
c. Jumlah modul
pelatihan yang
disusun
Berdasarkan jumlah
modul pelatihan
yang disusun
1 1 1 1 1 1
d. Jumlah kegiatan
kemitraan
Berdasarkan jumlah
kegiatan kemitraan
1 1 1 1 1 1
4. Pelaksanaan
pengendalian mutu
diklat
Meningkatnya mutu
diklat melalui
pelaksanaan
pengendalian mutu
diklat kesehatan
a. Jumlah pelatihan
yang terakreditasi
Berdasarkan jumlah
pelatihan yang
terakreditasi
8 25 25 25 25 25
b. Jumlah pelatihan
yang dievaluasi
(Evaluasi Pasca
Pelatihan)
Berdasarkan jumlah
pelatihan yang
dievaluasi (Evaluasi
Pasca Pelatihan)
1 2 2 2 2 2
c. Jumlah dokumen
pengendalian mutu
pelatihan
Berdasarkan jumlah
dokumen
pengendalian mutu
pelatihan
8 30 30 30 30 30
d. Jumlah dokumen
pengendalian mutu
institusi
Berdasarkan jumlah
dokumen
pengendalian mutu
institusi
2 1 2 1 2 1
5. Pelayanan informasi
ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan
Meningkatnya mutu
diklat melalui
pelayanan informasi
dan teknologi
kesehatan
a. Jumlah media
informasi IPTEK
berbasis Website
Berdasarkan jumlah
media informasi
IPTEK berbasis
Website
1 1 1
1 1 1
b. Jumlah media
informasi IPTEK
berbasis Buletin
Berdasarkan jumlah
media informasi
IPTEK berbasis
Buletin
2 2 2 2 2 2
6. Pengembangan sumber
daya kesehatan
Meningkatnya mutu
diklat melalui
pengembangan
sumber daya
kesehatan
a. Jumlah SDM
pengelola diklat
yang
dikembangkan
kapasitasnya
melalui diklat
Berdasarkan jumlah
SDM pengelola
diklat yang
dikembangkan
kapasitasnya
melalui diklat
72 69 79 80 80 80
b. Jumlah SDM yang
dikembangkan
kapasitasnya
melalui
pendidikan formal
Berdasarkan jumlah
SDM yang
dikembangkan
kapasitasnya
melalui pendidikan
formal
7 4 4 4 4 4
c. Jumlah sarana dan
prasarana
penunjang diklat
yang
dikembangkan
Berdasarkan jumlah
sarana dan
prasarana
penunjang diklat
yang
dikembangkan
0 0 1 2 172 0
7. Pelaksanaan
manajemen keuangan
dan perkantoran
Meningkatnya
Dukungan
Manajemen Diklat
dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya
melalui Pelaksanaan
Manajemen
Keuangan dan
Perkantoran
a. Jumlah
Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
Berdasarkan jumlah
Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
1 1 1 1 1 1
b. Jumlah
penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran
Berdasarkan jumlah
penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran
12 12 12
12 12 12
c. Jumlah Laporan
Kinerja yang
disusun
Berdasarkan jumlah
Laporan Kinerja
yang disusun
1 1 1 1 1 1
d. Jumlah dokumen
Rencana Kerja
yang tersusun
Berdasarkan jumlah
dokumen Rencana
Kerja yang tersusun
1 1 1 1 1 1
e. Jumlah peralatan
dan fasilitas
perkantoran/penun
jang diklat
Berdasarkan jumlah
peralatan dan
fasilitas
perkantoran/penunj
ang diklat
105 151 200 105 156 230
f. Jumlah sarana dan
prasarana yang
dibangun
Berdasarkan jumlah
sarana dan
prasarana yang
dibangun
0 0 1 0 1 0
g. Jumlah Laporan
Manajemen
Keuangan dan
Kekayaan Negara
Berdasarkan jumlah
Laporan
Manajemen
Keuangan dan
Kekayaan Negara
1 1 1 1 1 1
h. Jumlah laporan
Pengelolaan PNBP
Berdasarkan jumlah
laporan
Pengelolaan PNBP
1 1 1 1 1 1