REVIEW JURNAL

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH

SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI BAGI INVESTOR

A. Konten

Dalam jurnalnya, Diana Wiyanti menerangkan bahwa: Kehidupan

sosial ekonomi Islam, termasuk investasi tidak dapat dilepaskan dari

prinsip-prinsip syariah. Di pasar modal syariah, aktivitas mengejar harta

kekayaan senantiasa dibarengi dengan mengingat Allah SWT. Penelitian ini

mengkaji konsep investasi menurut hukum Islam, sehingga dapat diketahui

perbedaan antara investasi dan spekulasi menurut syariah. Serta diketahui

pula bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan

yuridis normatif, analisisnya bersifat kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dalam investasi syariah unsur kemaslahatan dunia dan

akhirat mempunyai prioritas yang utama, sehingga investasi bertujuan

jangka panjang. Sementara spekulasi bertujuan hanya untuk mencari untung

dalam jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan orang lain serta

sering kali menggunakan cara-cara yang melanggar aturan yang berlaku.

Hukum Islam sangat mendorong aktivitas investasi di pasar modal syariah.

Hal ini didukung oleh konsep dasar hukum Islam dalam Al Quran, hadis,

fikih dan pendapat para ulama.

Secara analisis Diana juga memberikan ulasan cukup komprehensif

terkait pelanggaran syariah dalam transaksi di pasar modal konvensional

menjadi salah satu penyebab timbulnya krisis. Hal ini lah salah satu faktor

yang menjadi barometer bahwa Syariah Islam yang mengatur hubungan

antar sesama manusia dan lingkungannya dalam konsep muamalah layak

dijadikan solusi.

Dalam penelitiannya tersebut, Diana berangkat dari 3 (tiga) rumusan

masalah: Pertama, bagaimanakah konsep investasi menurut hukum Islam?

1

Kedua, apakah perbedaan antara investasi dan spekulasi menurut syariah?

Ketiga, bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pasar modal

syariah?

Diana memberikan pendekatan psikologis untuk mendasari upayanya

yang persuasif untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem perekonomian

pasar modal dan investasi. Dalam tulisannya, Diana memberikan alasan:

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam

menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun

nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, tentu

juga sudah diatur oleh Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Untuk memberikan gambaran komprehensif dari jurnal Diana,

reviewer akan mencoba menerapkan hipotesa Diana ke dalam analisa

hukum Covered Warrant. Ia diasumsikan dengan konsep jual beli sistem

urbun (bai` urbun). Ba`i urbun adalah transaksi jual beli dimana pihak

pembeli menyerahkan sebagian dari harga untuk dijadikan uang muka

(panjar kepada penjual), jikalau jual beli diteruskan maka uang muka

dihitung dan menjadi bagian dari harga.Akan tetapi, apabila dibatalkan

maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.1

Unsur-unsur pembentuk ba’i urbundi atas dapat dimengerti alasan

mendasar adanya uang muka merupakan bentuk serta upaya untuk

memperkuat ikatan akad (transaksi jual beli) perihal objek yang akan

ditransaksikan agar tidak di jual pada orang lain, hal ini dikarenakan

transaksi ini tidak dilakukan secara langsung (penyerahan barang dan harga

tidak langsung melainkan ada tenggang waktu bagi pembeli untuk

melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi jual beli ini).

Jadi, bisa dipahami sampai kenapa adanya uang muka, yakni untuk

menjaga akad jual beli, perihal masa atau waktu tunggu serta

memperkuatnya sehingga si penjual tidak akan menjual barang tersebut dan

sebagai langkah kongkrit untuk menjaga serta memperkuat akad tersebut

1 Ibnu Rusyd, Bidayat Al-Mujtahid, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, tt., hlm. 779

2

adalah dengan adanya jaminan, yakni jika akad batal maka penjual

diperbolehkan untuk mengambil uang muka tersebut.

Dari sini dapat ditemukan konsep ba’i urbun itu sendiri adalah bentuk

kesepakatan untuk tetap menjaga berlangsungnya akad jual beli (perihal

masa tunggu). Sedangkan untuk mencari subtansi Covered Warrant dapat

diraba dari pemahaman tentang pengertian Covered Warrant yaitu efek

yang memberikan manfaat kepada pemilik atau pemegang yang berupa hak

untuk membeli atau menjual terhadap asset yang menjadi Underlying Asset

di mana harga dan waktu telah ditentukan terlebih dahulu.

Walaupun dalam praktek dilantai bursa perihal penggunaan covered

warrant tidak terlepas dari segi spekulasi tetapi dengan melihat dari fungsi

hedging sendiri yakni memberi “manfaat berupa alat mengurangi resiko

atapun mengganti resiko kerugian yang diakibatkan ketidak stabilan harga

dipasar” maka kiranya jika kita gunakan untuk hal-hal yang baik demi

kemaslahatan serta tidak memiliki menjadikannya sebagai alat spekulasi.

Secara kaidah fiqih kemaslahatan (maslahatul mursalah) hal ini dapat

membuka kebolehan secara syariah, hal ini berpijak pada tujuan hukum

syara` yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.

Covered warrant dapat dikategorikan atas kesepakatan bersama. Sebab

dalam ba’i urbun terjadi saling kerelaan pada masing-masing pihak tanpa

ada paksaan sama sekali. Oleh karena itu, sudah tepat pemaknaan dari

Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 berikut ini jika diterapkan dalam

syariatisasi sistem ekonomi pasar modal:

ر� �ع�س� �م� ال �ك �ر�يد� ب ر� و�ال� ي �س� �ي �م� ال �ك �ه� ب �ر�يد� الل يArtinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

kesukaran bagimu.”B. Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dilakukan untuk

mencari data secara teliti dan lengkap tentang karakteristik suatu keadaan

atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori mengenai pasar

3

modal syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisdis normatif,

yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder

dan analisisnya bersifat kualitatif.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik

studi dokumen dan studi kepustakaan (library research). Teknik ini

dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa: 1. bahan hukum primer:

a) Al-Quran dan Hadis; b) Fatwa DSN-MUI; c) Peraturan perundang-

undang yang relevan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal. 2. bahan hukum sekunder: a) hasil karya ilmiah para sarjana tentang

ekonomi syariah; b) hasil-hasil penelitian tentang ekonomi syariah dan pasar

modal syariah.

Idealnya, penelitian yang berbasis perspektif hukum Islam tidak harus

library research, karena pada akhirnya akan terjun ke lapangan dan melihat

langsung praktik perekonomian agar dapat dinilai apakah sesuai syariat

Islam atau tidak. Oleh karena itu, Diana perlu melengkapi metode

penelitiannya dengan jenis field research, yaitu penulis langsung ke

lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas.

Sumber data yang dapat digunakan adalah sumber-sumber yang

memberikan data langsung dari tangan pertama. Data ini berupa kata-kata

dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sementara

Adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari

sumber pertama, sifat dari sumber ini tidak langsung atau menjadi

pelengkap saja

C. Analisis

Diana tidak menyebutkan metode analisis yang dipakai untuk

memberikan konfirmabilitas penelitiannya. Dan dalam pembahasannya,

Diana menerangkan bahwa para pelaku investasi (investor) dalam dunia

pasar modal secara garis besarterbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tipikal

yang berani mengambil risiko (risk taker) dan mereka yang tidak berani

4

mengambil risiko (nonrisk taker). Risk taker terbagi lagi menjadi 3 (tiga)

bagian, yaitu: 1. mereka yang berani mengambil risiko tinggidengan

harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi (high risk high return); 2.

merekayang cukup berani mengambil risiko yang moderat dengan imbal

hasil yang juga moderat (medium risk medium return); 3. mereka yang

hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan

imbal hasil yang juga relatif rendah (low risk low return).

Berbicara tentang konfirmasi Diana yang mengaitkan risiko, maka

analisa selanjutnya akan membawa kepada para agen yang telah ditunjuk

oleh Pemerintah pada market sukuk, misalnya, apabila tidak memenuhi

target yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka hak penjualan sukuk agen

tersebut akan dilimpahkan kepada agen lainnya. Resiko tidak terpenuhinya

target yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah tidak diikutkannya bank

atau perusahaan efek tersebut sebagai agen penjual sukuk pada Sukuk

Negara Ritel berikutnya yang diterbitkan oleh Pemerintah. Untuk menjalin

komunikasi antar agen terkait dengan jumlah penjualan sukuk dapat

diketahui melalui perkembangan di bursa efek.

Berangkat dari prinsip mashlahah, maka ada 3 (tiga) macam resiko

untuk dihindari:

1. Risiko gagal bayar (default risk) adalah risiko yang terjadi pada

first way out.

2. Risiko pasar (market risk) adalah resiko kerugian yang terjadi pada

portfolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan

variabel pasar berupa bunga dan nilai tukar.11

3. Risiko likuiditas (liquidity risk) adalah risiko yang antara lain

disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi

kewajibanya pada saat jatuh tempo.

Untuk hal yang bersifat syariatisasi ekonomi, Diana cukup fatal

dengan tidak menyebutkan 3 resiko paling rentang di atas.

5

Untuk dasar hukum, Diana hanya menyebutkan Al-Quran dan Hadits.

Namun tidak memberikan keterangan lain seperti kaidah fiqih dan ushul

fiqh, semisal: “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kaidah ini cukup penting,

bukan saja karena ia adalah kaidah fiqih, namun memberikan dasar paling

fundamental dari sebuah sistem perekonomian dan upaya memberikan

dasar-dasar syariat terhadap pasar modal.

Diana tidak pula membahas lebih banyak tentang akad. Kejelasan

akad dalam praktek muamalah merupakan prinsip, karena akan menentukan

sah atau tidaknya secara syari’ah. Demikian halnya dalam asuransi, akad

antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Akad-nya dapat berupa jual

beli (tabduli) atau tolong menolong (takafuli). Akad yang diterapkan dalam

asuransi syari’ah, misalnya, secara umum menggunakan dua akad yang

dikombinasikan dalam produk yang diterapkan. Pertama, akad tabarru’

merupakan pemberian dan derma, dana santunan/premi dari peserta

asuransi yang tidak dapat dikembalikan kepada peserta. Kedua, akad tijarah

yang juga dikombinasikan dari beberapa akad seperti akad wakalah bil

ujrah, mudharabah,mudharabah musytarakah.

Suatu transaksi, ketika mengandung resiko, maka harus diterangkan

pula persengketaan yang akan membelitnya, seperti klaim. Klaim dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuntutan. Klaim adalah

pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk

mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan

perjanjian atau akad yang telah dibuat.

Selain memberikan ulasan tentang klaim/persengketaan, dijelaskan

pula apa dan siapa badang yang mengawasi transaksi/investasi/sistem pasar

modal tersebut.

6