Resume Tanya Jawab Pertemuan Ke-2 Mata Kuliah

Seminar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Presentasi Kelompok I:

1. Hari Setia Budi (07)

2. Nurrokhim Andayani (15)

3. Prisma Ari Ambara (17)

4. Stephanus Manovan Setyanta (23)

5. Taufik Affandi (25)

Pokok Bahasan : National-Current Issue: Overviu SAP Berbasis Akrual (PP 71

Th. 2010 Lampiran I)

Sub Pokok Bahasan :

1. Latar belakang perubahan SAP dari Cash Toward Accrual

Basis menjadi Accrual Basis (Amanat UU KN No.17/2003);

2. Tujuan dan kelebihan/manfaat penerapan basis akrual;

3. Pengaruh basis akrual terhadap pengakuan transaksi;

4. Pengaruh basis akrual terhadap laporan keuangan

pemerintah (dilihat dari komponen dan elemen laporan

keuangan).

Penanya I : Harianto Ghany Rahman

Pertanyaan : Berdasarkan pemaparan dari kelompok I mengenai tujuan dan

manfaat penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan

pemerintah, apa sajakah peluang (opportunity) yang dimiliki oleh

pemerintah?

Jawaban :

1. Dari kelompok I

Salah satu peluang yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia

dengan penerapan basis akrual adalah memberikan informasi

yang handal dan relevan kepada pihak eksternal contohnya

negara-negara calon kreditur. Best practise international saat ini

mengarah kepada penggunaan basis akuntansi akrual penuh

dalam pelaporan keuangan pemerintah, sehingga dengan turut

mengikuti tren yang sedang berkembang maka laporan

keuangan Pemerintah Indonesia menjadi mudah dipahami oleh

pembaca dari negara lain dan mengarah kepada pembuatan

laporan statistik keuangan yang akan dapat diperbandingkan

antar negara.

2. Tambahan dari Puput Waryanto

Penggunaan basis akrual selaras dengan tuntunan dari IMF

yang menerbitkan manual GFS. Dengan dibuatnya laporan

keuangan berbasis akrual penuh, pada akhirnya Pemerintah

Indonesia akan mampu membuat laporan keuangan GFS yang

memperlihatkan kemampuan Indonesia untuk melunasi utang-

utangnya dimasa mendatang dan menjadikan kondisi keuangan

Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara lain yang

menerapkan standar yang sama. Penerapan basis akrual juga

akan mampu memperlihatkan potensi keuangan yang

sebenarnya dari Pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya akan

meningkatkan kredibilitas kita salah satunya di depan para

calon debitur.

3. Tambahan dari Pak Akhmad Priharjanto

Pertanyaan dari saudara Ghany tambaknya ingin mengetahui

analisis apa yang dilakukan dalam pengambilan keputusan

penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Peluang sendiri terdiri dari peluang internal dan peluang

eksternal. Alat untuk melakukan analisis peluang terhadap

proses pengambilan keputusan pun sangat beragam mulai dari

analisis SWOT maupun analisis lainnya. Sebenarnya kajian-

kajian ini merupakan ruang lingkup pembahasan dari mata

kuliah manajemen strategi pemerintah. Setiap keputusan yang

akan diambil oleh pemerintah tentunya diambil dengan terlebih

dahulu dilakukan analisis. Akuntansi sendiri sebenarnya

merupakan alat (tools) dari manajemen dan bukan merupakan

suatu end product dari manajemen/pemerintah. Saat ini di luar

negeri sedang tren penggunaan basis akrual untuk pelaporan

keuangan pemerintah karena memberikan manfaat yang lebih

baik. Dengan menerapkan basis yang sama, Indonesia akan

lebih diakui oleh negara lain.

Indonesia memiliki peluang untuk diakui di kancah internasional

dan mendapatkan kepercayaan dari pihak asing terutama

dalam bentuk nyata seperti pinjaman dan bantuan program.

Kalau kita tetap menggunakan basis kas, Indonesia akan

ketinggalan. Sama seperti perubahan standar akuntansi di

sektor private. Dulu kiblat standar akuntansi sektor private

adalah GAAP, sekarang telah beralih ke IFRS. Hal tersebut

dikarenakan negara-negara lain telah berpindah ke IFRS. Bisa

dibayangkan seandainya di Indonesia masih menggunakan

GAAP, kita akan ditinggalkan investor.

GFS sendiri sebenarnya bukan merupakan standar akuntansi,

tetapi pola akuntansi yang digunakan oleh banyak negara.

Kalau kita bicara tentang statistik biasanya isinya adalah

perbandingan data. GFS bisa disusun atau dibandingkan

apabila negara satu dan negara yang lain melakukan cara yang

sama dalam pencatatan.

Penanya II : Obby Imsah Munthe

Pertanyaan : Alasan apa yang melatarbelakangi mundurnya proses penerapan

basis akrual penuh yang menurut amanat UU KN No. 17 tahun

2003 seharusnya dimulai pada tahun anggaran 2008? Dari latar

belakang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan

akuntansi dilakukan apabila kebijakan yang baru memberikan

informasi yang lebih baik. Informasi-informasi apakah yang

didapatkan dari penerapan basis akrual penuh yang dapat

mendukung pengambilan kebijakan pemerintah?

Jawaban :

1. Jawaban dari Kelompok I

Setidaknya ada dua faktor utama penyebab mundurnya

penerapan basis akrual penuh dalam pelaporan keuangan

pemerintah. Yang pertama adalah asas kehati-hatian yaitu

perlunya menyusun sebuah strategi yang matang dalam

pentahapan penerapan basis akrual sambil sekaligus

melakukan evaluasi perbaikan dan studi kelayakan waktu

penerapan basis akrual penuh. Penetapan batas waktu

penerapan basis akrual penuh yang menurut UU Keuangan

Negara adalah pada tahun anggaran 2008 merupakan bentuk

komitmen politik dari level tertinggi manajemen pemerintah

Indonesia. Namun batas waktu yang ditetapkan tersebut masih

harus diikuti dengan evaluasi setiap tahun apakah sudah layak

untuk piloting basis akrual mengingat pemerintah memiliki

kurang lebih 24 ribu satuan kerja. Jangan sampai penerapan

yang tergesa-gesa justru akan berujung kepada kegagalan

seperti halnya yang terjadi di Fiji dan Nepal sehingga manfaat

yang diharapkan akan didapat dari penerapan basis akrual

tersebut tidak tercapai. Selain itu mundurnya penerapan basis

akrual penuh menjadi pada tahun anggaran 2015 oleh

kelompok kami dirasakan sebagai wujud pemerintah untuk

mengurangi resistensi satker atas peralihan dari basis kas

menuju akrual ke basis akrual penuh. Penerapan secara

bertahap disertai dengan evaluasi kelayakan ini menjadi

penting agar tidak terjadi “reform fatigue” yaitu hilangnya sense

of urgent dan antusiasme dari para penyelenggara akuntanti

khususnya karena merasa lelah dengan perubahan-perubahan

yang terus menerus tanpa merasakan manfaatnya secara

langsung. Faktor kedua yang tidak kalah penting harus diakui

bahwa kapasitas yang dimiliki oleh para penyelenggara

akuntansi pemerintahan memang belum siap. Tentunya

kekurangan ini menjadi faktor penghambat dari penerapan

basis akrual penuh yang harus segera ditindaklanjuti oleh para

pemangku kepentingan.

2. Tambahan dari Pak Akhmad Priharjanto

Beliau memberi penekanan bahwa jumlah satker yang

mencapai 24 ribu itu merupakan pekerjaan rumah pemerintah

yang memerlukan kerja keras untuk dapat mengatasinya.

Merubah kebiasaan penggunaan basis akuntansi itu tidak

mudah apalagi basis akrual memang secara prinsip tidak

mudah dipahami dan cukup menantang untuk diterapkan.

Penanya III : Ricky Kunwi Prabowo

Pertanyaan : Saya tertarik dengan isi pasal 1 angka 8 (delapan) PP 71 tahun

2010 yang memberikan kelonggaran bagi pemerintah dalam

penggunaan basis akuntansi untuk pelaporan pelaksanaan

anggaran, apakah ini tidak menandakan kesiapan pemerintah yang

minim terkait rencana penerapan basis akrual dalam akuntansi

pemerintahan Indonesia? Lalu ketika melihat kinerja pengumpulan

laporan keuangan dalam pembuatan laporan konsolidasian

pemerintah pusat yang sering terlambat ketika masih memakai

basis akuntansi CTA, apakah masih relevan penggunaan basis

akrual penuh jika pada akhirnya pembuatan laporan itu sendiri

menjadi tidak tepat waktu (timely) meskipun isi dari laporan

keuangan itu sendiri masih handal (reliable)?

Jawaban :

1. Jawaban dari Kelompok I

Pada prinsipnya kita mengenal dua macam pelaporan

pemerintah. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan

anggaran yang sampai saat ini masih bebasis kas dan laporan

keuangan pemerintah yang menurut amanat PP 71 2010 harus

sudah berbasis akrual penuh pada tahun anggaran 2015 ini.

Kedua hal tersebut pada intinya merupakan dua hal yang

berbeda. Jika pasal 1 angka 8 memberikan ruang kepada

pemerintah untuk memilih basis akuntansi dalam penyusunan

anggaran yang saat ini memakai basis kas, tentunya

pemerintah mempunyai pertimbangan yang memadai. Namun

best practice di negara-negara kiblat penggunaan basis akrual

penuh dalam akuntansi pemerintahan juga telah mulai

menerapkan basis akrual dalam penyusunan anggaran

(APBN/D). Dimungkinkan dalam perjalanan waktunya,

pemerintah akan menerapkan basis yang sama dalam

penyusunan anggaran. Jadi keputusan pemerintah untuk baru

menetapkan basis akrual penuh dalam pelaporan keuangan

saja tentunya berlandaskan pemikiran masih bermanfaatnya

penganggaran berbasis kas. Terkait keterlambatan proses

pembuatan laporan keuangan berbasis akrual penuh yang

mungkin terjadi itu memang benar menjadi tantangan yang

harus dimulai dari komitmen politik pimpinan untuk dapat

mengatasinya.

2. Tambahan dari Pak Akhmad Priharjanto

Pertama, terkait kemungkinan informasi keuangan yang tidak

timely terkait penerapan basis akrual (yang dianggap lebih

reliable), beliau berpendapat bahwa timely dan reliable itu

adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Di posisi mana

kita akan berdiri sebagai suatu bangsa tentunya merupakan

kebijakan dari manajemen pemerintahan yang harus diambil

dengan analisis yang komprehensif. Apakah kita akan

mengorbankan sedikit keandalan agar laporan keuangan tepat

waktu? Ataukah menitikberatkan pada sisi keandalan informasi

dengan konsekuensi laporan keuangan sedikit mundur di buat?

Namun pada prinsipnya kita semua sepakat bahwa basis akrual

penuh dalam pelaporan keuangan pemerintah ini sangat besar

manfaatnya dan kita sepakat untuk mengarah ke sana.Kedua,

laporan keuangan yang dihasilkan oleh SAP merupakan

laporan keuangan untuk pengguna internal atau eksternal?

Dari situ kita dapat menyimpulkan akrual posisinya dimana dan

apa yang harus kita lakukan agar dapat memberikan manfaat

seperti yang kita inginkan.