RESUME ISU-ISU KONTEMPORER

OLEH:

ROHMAD ADI SIAMAN

KELAS DOUBLE DEGREE BPKP

MAGISTER EKONOMIKA PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2012

1

DAFTAR ISI

halaman

Resume I Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia 2

Resume II Perkembangan Terakhir dalam Bursa Efek Indonesia 4

Resume III Perpajakan Indonesia 6

Resume IV Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

8

Resume V Kecukupan dan Keberlangsungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10

Resume VI Tantangan Dan Peluang Reformasi Birokrasi Indonesia

12

Resume VII Pemanfaatan Pasar Modal Untuk Pembiayaan BUMN/BUMD 14

Resume VIII Korupsi Di Indonesia 16

2

RESUME I

Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia

Oleh : Dr. AAGN Ari Dwipayana, M.Si.

Pendahuluan

Paham Demokrasi telah menjadi semangat zaman (zeitgeist) sejak penghujung abad ke-20.

Kedatangan semangat demokrasi ini telah membawa perubahan di berbagai belahan dunia

termasuk Indonesia. Di sisi lain, walaupun sistem demokrasi diterima secara luas, namun

hal itu tidak menghilangkan keragaman dalam pemaknaan konsep demokrasi. Setiap negara

berupaya untuk merumuskan makna demokrasi. Namun secara teoritis, suatu

pemerintahan demokrasi bisa berjalan kokoh jika didukung pemerintahan yang efektif dan

sistem politik yang demokratis.

Sistem Kepartaian di Indonesia

Dalam praktek demokrasi, kehadiran partai politik adalah keharusan. Partai memiliki fungsi

rekruitmen, identitas politik, mobilisasi partisipasi politik sampai dengan mempromosikan

stabilitas politik. Di Indonesia, sejak 1999 sistem kepartaian semakin plural, bergeser dari

sistem kepartaian Hegemonik menjadi Multi Partai, yaitu jumlah partai politik yang

mengikuti pemilu lebih dari dua.

Delapan tahun terakhir, muncul trend ketidakpercayaan pada partai politik, ditandai dengan

tingkat kepercayaan yang rendah dalam lima tahun terakhir. Namun demikian rakyat tetap

memandang partai dalam pemilu tidak bisa ditiadakan. Yang harus ditiadakan adalah partai

yang kinerjanya buruk. Beberapa penelitian membuktikan ketidakpercayaan ini. Salah

satunya adalah penelitian pertama pada tahun 2011 mengenai distrust pada lembaga di

pemerintahan, menempatkan partai politik di posisi paling rendah tingkat kepercayaannya

dibanding TNI, Presiden, Polisi, Pengadilan dan DPR.

Perilaku distrust masyarakat kepada partai politik ini menurut teori tiga dimensi oleh

Wolinetz terjadi karena partai politik cenderung berorientasi pada vote seeking dan office

seeking dibanding policy seeking. Vote seeking membuat partai hanya hadir pada saat

momen-momen pemilihan. Sedangkan office seeking membuat perilaku partai lebih

pragmatis terutama dalam mengejar posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

3

Sistem Perwakilan di Indonesia

Indonesia menganut sistem perwakilan bikameralisme lunak, dimana terdapat lembaga DPR

dan DPD. Namun kehadiran DPD tidak sekuat DPR, karena DPD hanya berfungsi

memberikan masukan kepada DPR.

Lembaga DPR pun dituduh sebagai lembaga representasi yang bermasalah. Terdapat tarik

menarik antara keinginan masyarakat yang tertuang dalam aspirasi publik (artikulasi dan

agregasi kepentingan) dengan agenda parlemen yang melulu mengurusi legislasi, budgeting,

pengawasan dan rekruitmen. Permasalahan ini ditengarai karena sistem penyokong

representasi yang juga bermasalah. Mulai dari sistem rekruitmen politik, banyak partai

politik tidak melakukan kaderisasi, mereka melakukan rekruitmen calon pemimpin hanya

berdasar popularitas dan kapasitas finansial. Yang kedua, sistem pemilu yang membuat

pemebiayaan politik semakin mahal dan pemberlakuan sistem proporsional dengan suara

terbanyak yang membuat ikatan dengan partai melemah. Yang terakhir, adanya praktek

kartelisasi politik yaitu praktek rent seeking dalam memperoleh sumber pembiayaan politik

dan praktek pay back dalam relasi dengan sponsor/ investor politik.

Sistem Pemerintahan

Dari segi pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial. Sistem ini memiliki ciri

kepala pemerintahan (presiden) dipilih secara terpisah dengan pemilihan anggota parlemen.

Presiden memiliki waktu memerintah yang tetap, yaitu lima tahun. Presiden sebagai

pemegang kekuasaan eksekutif tidak mempunyai hak membubarkan parlemen, namun

parlemen berhak memakzulkan presiden.

Banyak pihak beranggapan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multi

partai. Sistem presidensial biasanya cocok disandingkan dengan sistem dua partai seperti di

Amerika Serikat. Dan sistem multi partai biasanya cocok disandingkan dengan sistem

parlementer.

Anggapan yang menyatakan tidak kompatibelnya dua sistem tersebut diperkuat dengan

argumen bahwa karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan terpisah, ada

kemungkinan Presiden terpilih tidak mendapatkan dukungan mayoritas di Parlemen. Koalisi

politik yang terbentuk dalam sistem presidensialisme juga cenderung bersifat rapuh dan

mudah retak karena ketidakdisiplinan partai politik koalisi. Selain itu, untuk membangun

koalisi, Presiden cenderung bersikap lunak-akomodatif partai-partai koalisi pendukungnya,

dengan kosekuensi Presiden tidak leluasa mengambil keputusan sendiri.

4

RESUME II

Perkembangan Terakhir Bursa Efek Indonesia

Oleh: Prof. Dr. E. Tandelilin, M.B.A.

Aktivitas Perdagangan Modal

Bursa Efek Indonesia sebagai satu-satunya bursa efek yang ada di Indonesia mengalami

perkembangan yang menggembirakan. Hingga tanggal 29 Juni 2012 Jakarta Composite Index

tercatat pada angka 3.955,58. Volume perdagangan rata-rata harian mencapai Rp 4,2 Milyar

atau naik 155% dibanding pada tahun 2005. Frekuensi perdagangan rata-rata harian

mencapai 120,134 kali atau meningkat 628% dibanding tahun 2005. Dan kapitalisasi pasar

naik 366% dibanding tahun 2005 menjadi senilai Rp 3.729,9 Milyar.

Namun, komposisi investor yang bermain di pasar saham Indonesia masih belum ideal

karena didominasi oleh investor asing. Sampai bulan Mei 2012, komposisi investor adalah

57,75% investor asing dan 42,25% investor lokal. Masih mendominasinya investor asing di

satu sisi merupakan signal bahwa bursa efek di Indonesia masih menarik bagi dana asing.

Tapi di sisi lain, hal ini akan berdampak buruk jika mereka hanya melakukan investasi dalam

jangka pendek atau melakukan aksi profit taking, karena jika setiap saat mereka menarik

modal mereka, maka lantai bursa akan goyah. Fenomena ini sering disebut hot money.

Nilai kapitalisasi market terbesar di lantai bursa adalah saham pada industri keuangan,

begitu juga saham yang paling banyak diperdagangkan adalah industri yang sama. Akan

tetapi jika dilihat dari sisi perusahaan, Astra International Tbk. yang bergerak di industri

barang konsumen-lah yang memegang nilai kapitalisasi tertinggi dan nilai perdagangan

terbanyak.

Kinerja Keuangan Perusahaan yang Listed di Bursa

Jika dilihat dari data sejak tahun 2000, total laba bersih yang berhasil dicatatkan oleh total

perusahaan di bursa, mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada tahun itu masih

mengalami rugi bersih Rp 35,85 Triliun, maka pada tahun 2011 telah mencapai laba bersih

Rp 235,79 Triliun, atau naik 36,17% dari tahun sebelumnya. Laba terbesar disumbang oleh

Astra International Tbk. sebesar Rp 21,35 Triliun atau naik 48,60% dari tahun 2010. Namun

dari sisi industri, maka industri bidang pertambangan-lah yang mengalami perkembangan

laba yang paling signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 59,78%.

5

Aktivitas Perdagangan Obligasi

Seperti halnya perdagangan modal, sektor perdagangan obligasi juga mengalami

perkembangan yang cukup menggembirakan. Nilai obligasi perusahaan yang pada tahun

2003 baru mencapai Rp 45,465 Milyar meningkat lebih dari tiga kali lipat pada bulan Mei

2012 menjadi Rp 156,701 Milyar. Sementara nilai obligasi pemerintah mengalami

peningkatan dua kali lipat dari Rp 390,482 Milyar pada tahun 2003, menjadi Rp 780,275

Milyar pada Mei tahun 2012.

Jika dilihat dari sisi kepemilikan, obligasi perusahaan kebanyakan dimiliki oleh perusahaan

asuransi yang mencapai 26% kepemilikan dari total obligasi yang diperdagangkan.

Sementara pada obligasi pemerintah, kepemilikan didominasi oleh perusahaan perbankan

yang mencapai 39%. Dominasi oleh perbankan ini menjadi dilema karena seharusnya fungsi

bank adalah menjadi lembaga intermediaries antara pemilik tabungan dan pemohon kredit.

Tapi kenyataannya perbankan banyak menggunakan dana bukan untuk pinjaman debitur,

tapi untuk membeli obligasi pemerintah yang memiliki bunga cukup menarik dan resiko

yang minimal. Denda yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang terlalu banyak

membeli obligasi juga tidak terlalu efektif, karena bunga yang mereka dapat dari obligasi

pemerintah masih bisa menutupi biaya denda yang harus mereka tanggung.

Perbandingan Kinerja BEI Dengan Bursa di Negara Lain

Bursa Efek Indonesia memiliki nilai kapitalisasi pasar yang masih sangat kecil dibandingkan

dengan bursa efek dunia. Sebagai perbandingan, pada bulan Mei 2012 Tokyo Stock

Exchange telah mencapai nilai kapitalisasi pasar sebesar USD 3.225 Milyar, maka BEI baru

membukukan nilai USD 385 Milyar. Jika dibandingkan dengan total nilai kapitalisasi bursa se-

Asia Pasifik, TSE menyumbang 24,46% sedangkan BEI hanya 2,92% atau ketiga terbawah

diatas bursa Philipina dan Thailand.

Akan tetapi BEI patut berbangga karena jika ditilik dari perubahan indeks harga saham

gabungan sampai tanggal 29 Juni 2012, IDX mencapai perubahan tertinggi dibanding indeks

pada tahun 2005 yaitu sebesar 240,22%. Singapore Stock Exchange yang menyusul di

bawahnya hanya mengalami perubahan 91,67%. Dengan perubahan positif ini diharapkan

BEI mampu bersaing dengan bursa negara lain di waktu mendatang.

6

RESUME III

Perpajakan Indonesia

Oleh : Dr. Setiyono Miharjo, MBA

Pendahuluan

Pajak adalah pungutan yang harus dibayar oleh warga negara untuk menopang sebuah

pemerintahan. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung

kepada pembayarnya.

Pajak dipungut berdasarkan hukum pajak yang mendasarinya. Hukum pajak ini dibagi

menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan formal. Hukum pajak material adalah

ketentuan hukum pajak yang memuat objek pajak, subjek pajak, tarif, dan segala sesuatu

tentang timbulnya, besarnya, hapusnya utang pajak, dan pola hubungan hukum antara

pemerintah dan wajib pajak. Sedangkan hukum pajak formal adalah ketentuan atau hukum

pajak yang memuat cara-cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu

kenyataan.

Gambaran Pajak

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasar sifat pembedanya. Ada pajak

subyektif dan obyektif menurut sifatnya. Ada pajak langsung dan tidak langsung menurut

golongannya. Dan ada pajak pusat dan pajak daerah menurut pemungutnya.

Sama dengan hukum pajak, utang pajak juga dibedakan menjadi dua, yaitu utang pajak

ajaran material dan formal. Utang pajak ajaran material adalah timbulnya utang pajak

karena bunyi undang-undang yang berlaku. Sementara, utang pajak menurut ajaran formal

adalah timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

Lebih luas lagi, sistem pemungutan pajak di dunia dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu

Official Assessment System, Self assessment System dan Witholding System. Dan tata cara

pemungutannya juga dibagi menjadi tiga, yaitu sistem nyata, fiktif dan campuran.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat

dan menyumbang porsi yang cukup banyak dari total penerimaan pajak. Menurut pihak

yang dipungut pajak penghasilan (PPh) dibagi menjadi PPh pasal 21, 22, 23 dan 26. PPh

pasal 21 dan 26 dikenakan pada obyek pajak seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

sejenisnya. Yang membedakan keduanya adalah bahwa PPh pasal 21 untuk Wajib Pajak

Dalam Negeri, sementara PPh pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

7

Sementara itu, PPh pasal 22 memungut pajak berdasar objek pajak berupa Pembelian

barang Bendahara Pemerintah, impor barang , pembelian dari pedagang pengumpul,

pembelian barang oleh BUMN, penjualan hasil produksi tertentu oleh badan usaha tertentu,

dan penjualan hasil produksi PT Pertamina dan badan usaha lainnya di bidang bahan bakar

minyak. Dan terakhir, PPh pasal 23 dipungut pada objek pajak berupa Dividen, Bunga,

Royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, bunga simpanan

yg dibayarkan oleh koperasi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta serta imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diterima oleh

subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan.

Kewajiban Perpajakan

Kewajiban pertama bagi orang atau badan yang terkena kewajiban membayar pajak adalah

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP inilah yang menjadi identitas Wajib Pajak

dalam sistem administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Karena semua orang belum tentu menjadi Wajib Pajak,

maka NPWP juga tidak wajib dimiliki semua orang, karena yang wajib mempunyai NPWP

hanyalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (contoh: akuntan,

dokter, notaris, pengacara) dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) selama satu tahun dan semua badan usaha.

Setelah memiliki NPWP, Wajib Pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

dan SPT masa bulanan bagi mereka yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Sedangkan Pengusaha tertentu wajib membuat pencatatan atau pembukuan,

memperlihatkan dan atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan serta kewajiban

lainnya terkait dengan pemeriksaan pajak. KHusus bagi WPOP yang tidak menjalankan

usaha atau pekerjaan bebas, maka mereka hanya melaporkan SPT Tahunan.

8

RESUME IV

Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan

dan Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Oleh : Dr. Ertambang Nahartyo, M.Sc.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang dinyatakan dalam

bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yang dilengkapi dengan judul,

nomor, dan tanggal efektif. SAP dilengkapi dengan Rerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintah, yaitu konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. Jenis Standar

Akuntansi Pemerintah ada dua, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju

akrual.

Rerangka Konseptual memiliki tujuan merumuskan konsep SAP dan acuan dalam masalah

akuntansi. Dalam lingkungan pemerintah anggaran mempunyai fungsi : menyatakan

kebijakan public, target fiscal, landasan pengendalian, penilaian kinerja pemerintah, dan

pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang diwujudkan laporan

keuangan.

Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan berbagai informasi kondisi keuangan

pemerintah. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah anggapan yang diterima

sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan,

yang terdiri dari kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam

satuan keungan. Laporan Keuangan memiliki karakteristik kualitatif yaitu: relevan, andal,

dapat dibandingkan dan dipahami.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Cash Towards Accrual dan Accrual memiliki

perbedaan dalam hal : penyusunan asset tetap, etentitas pelaporan, peranan laporan

keungan, laporan keuangan pokok, basis akuntansi, unsur laporan keuangan, pengakuan

unsure laporan keuangan, pengukuran unsure laporan keuangan.

Dalam Akuntansi Pendapatan terdapat perbedaan antara basis kas dan basis akrual yaitu

dalam hal definisi pendapatan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, perlakuan

akuntansi dan pengungkapan.

9

Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum yang meliputi tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi bangunan.Dapat disebut asset tetap

apabila memenuhi criteria : masa manfaat lebih dari 1 tahun, biaya perolehan dapat diukur,

tidak untuk dijual, dan memiliki daya guna.

Aset tetap dapat diukur dari biaya perolehan yang terdiri dari harga beli termasuk bea

impor. Perolehan asset tetap yang berasal dari pembelian akan dicatat 2 kali yaitu dalam

bentuk basis akrual dan basis kas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Jika aset tetap diperoleh secara gabungan,

biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan

dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar

masing-masing aset yang bersangkutan dan aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran

atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya akan diukur

berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang

dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang

ditransfer/diserahkan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat

atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus

ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Sedangkan penyusutan dalam pemeliharaan asset tetap adalah nilai asset tetap yang

disusutkan selama masa manfaat asset. Metode yang digunakan antara lain : metode garis

lurus, saldo menurun ganda dan unit produksi. Aset tetap dikeluarkan dari neraca ketika

asset secara permanen tidak digunakan atau tidak bermanfaat.

Hal-hal khusus dalam asset tetap adalah penilaian awal asset tetap, konstruksi dalam

pengerjaan, penilaian kembali asset tetap.

Hal yang harus diungkapkan tentang jenis asset tetap dalam laporan keuangan adalah dasar

penilaian, rekonsiliasi jumlah tercatat, informasi penyusutan, eksistensi dan batasan hak

milik, kebijakan akuntansi, jumlah pengeluaran, dan jumlah komitmen.

10

RESUME V

Kecukupan dan Keberlangsungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Oleh : Dr. Akhmad Makhfatih

Pendahuluan

Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pertama kali dibuat pada tahun

1957 dengan dikeluarkannya UU No.11 dan 12 tahun 1957. Kedua undang-undang ini masih

dipengaruhi oleh undang-undang buatan penjajah Belanda. Kemudian pada masa reformasi,

terbentuklah UU No.18 tahun 1997 yang kemudian diganti dengan UU No.34 tahun 2000.

UU No.34 tahun 2000 ini salah satunya mengakomodasi adanya sistem otonomi daerah

yang mulai diberlakukan di Pemerintah Daerah. Terakhir, UU No.34 tahun 2000 diganti

dengan UU No.28 tahun 2009 yang akan dibahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

Pajak dan Retribusi di Propinsi dan Kabupaten

Menurut UU No.28 tahun 2009, Pajak yang berhak dipungut oleh Pemerintah Provinsi

antara lain Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang akan mulai dipungut

pada tahun 2014. Sedangkan retribusi yang berhak dipungut Pemerintah Provinsi meliputi

11 macam retribusi dan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum,

Retribusi Jasa Khusus dan Retribusi Perijinan Khusus.

Sementara itu, pajak yang berhak dipungut oleh Pemerintah Kabupaten meliputi Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan terakhir Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan Perkotaan yang akan mulai dipungut oleh Kabupaten pada tahun 2014. Dan

Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten meliputi 27 macam retribusi, yang

dikelompokkan menjadi tiga jenis, seperti pada retribusi provinsi.

Kecukupan Pajak dan Retribusi Daerah

Meskipun UU No.28 tahun 2009 telah memberikan macam pajak dan retribusi daerah yang

lebih banyak dan pengawasan atas pungutan yang lebih longgar (dari represif ke preventif),

namun besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) jika dibandingkan total APBD

masih sangat kecil. APBD masih terlalu bergantung pada Dana Perimbangan yang diperoleh

dari Pemerintah Pusat. Bahkan berdasarkan data yang ada, rata-rata Pendapatan Asli

11

Daerah (unsur utamanya adalah PDRD) yang pada masa sebelum otonomi daerah (1998-

2000) mencapai 10,2%, justru turun ke angka 8,1% pada masa setelah otonomi daerah

(2001-2003). Data terakhir tahun 2009, rata-rata proporsi PAD atas APBD di Provinsi hanya

mencapai 44% sedangkan pada Kabupaten hanya 7%.

Penyebab rendahnya PDRD ini adalah anggapan bahwa PDRD bukan pilihan terbaik bagi

Pengambil Keputusan di daerah. Pengembangan potensi PDRD membutuhkan waktu yang

lama, bahkan lebih lama dari satu periode jabatan seorang Kepala Daerah (lima tahun).

Selain itu, porsi PAD yang besar justru menjadi faktor pengurang dalam formula DAU.

Sehingga pada daerah dengan PAD besar, mereka justru akan memperoleh DAU yang lebih

sedikit.

Selanjutnya, Perda mengenai PDRD cenderung hanya mengikuti undang-undang yang ada di

atasnya. Tidak ada inisiatif untuk memasukkan unsur kearifan lokal sebagai salah satu daya

tarik. Belum lagi banyaknya PDRD yang disusun dengan sistem dan prosedur yang terlalu

general dan tida praktis. Terakhir, SDM dalam bidang pemungutan pajak di daerah masih

tidak memadai.

Upaya Peningkatan PDRD

Secara garis besar, ada dua pendekatan untuk meningkatkan PDRD, yaitu melalui kebijakan

dan melalui administrasi. Melalui kebijakan, Pemerintah Daerah hendaknya lebih kreatif

menentukan objek dan tarif retribusi. Sebagai contoh, tarif dari pajak dan retribusi tidak

harus selalu menggunakan tarif maksimum yang ditetapkan UU No.28 tahun 2009.

Pemerintah Daerah bisa menetapkan tarif yang lebih rendah, sehingga menarik para

investor. Meskipun dalam jangka pendek PDRD akan turun, namun dalam jangka panjang

dengan semakin banyaknya investor yang masuk, PDRD akan naik secara bertahap.

Sementara melalui administrasi, Pemerintah Daerah dapat menyusun Perda dengan sistem

dan prosedur yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Contohnya teknik pemungutan

dibuat pada masa panen, sehingga tidak memberatkan objek pajak.

12

RESUME VI

Tantangan Dan Peluang Reformasi Birokrasi Indonesia

Oleh : Erry Riyana Hardjapamekas

Pendahuluan

Dari berbagai angka indikator korupsi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi, Indonesia

masih tergolong negara dengan tingkat korupsi yang akut. Dari hasil Survei Integritas Sektor

Publik oleh KPK, Indonesia memperoleh skor 6,31 pada tahun 2011 (lebih besar lebih baik).

Sementara Bribery Index mencapai 7,1 (lebih sedikit lebih baik), dan Human Development

Index yang dikeluarkan UN hanya mencapai 0,6 tahun 2010. Bahkan Survei oleh PERC

menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di antara 16 negara di Asia Pasifik.

Dari pemetaan korupsi di Indonesia, ada enam sektor yang riskan terjadinya korupsi. Enam

sektor tersebut adalah penerimaan pajak, penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa,

belanja sosial, pungutan daerah, dan DAU/DAK/Dekonsentrasi. Dari enam sektor tadi, akan

semakin tinggi kemungkinan terjadinya korupsi jika ditopang oleh pilar korupsi, yaitu

pengusaha hitam, penguasa korup dan didukung oleh stakeholder masing-masing.

Korupsi menurut jenisnya dibagi menjadi dua yaitu, korupsi konvensional dan korupsi state

capture. Jenis korupsi kedua akan sering terjadi jika didukung oleh modus korupsi yang rapi,

yang biasanya dibedakan menjadi mafia peradilan, mafia pajak, mafia SDA, mafia politik.

Dengan begitu banyaknya mafia yang ada di Indonesia, tidak heran jika penelitian di Kompas

menyebut bahwa tantangan terbesar republik ini adalah penanganan korupsi, mengungguli

permasalahan lain seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan terorisme.

Lebih Dalam Tentang Korupsi di Indonesia dan Dunia

Berdasar rilis dari Transparency International Indonesia masuk peringkat 110 dalam hal

Corruption Perception Index, di bawah Singapura, Malaysia bahkan India. Sebagai

perbandingan, jika di Singapura untuk membuat perijinan usaha hanya dibutuhkan waktu

empat hari, maka di Indonesia membutuhkan waktu 155 hari. Tapi di sisi lain Indonesia

memiliki pertumbuhan CPI yang paling signifikan. Hal ini menandakan meskipun masih

tergolong negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, namun ada usaha dari pemerintah

untuk memberantas korupsi.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang terkepung oleh korupsi. Inggris sebagai negara

yang telah maju juga masih memberikan perhatian yang serius terhadap korupsi. Buktinya

13

melalui UK Bribery Act yang disahkan tahun 2010, Pemerintah Inggris lebih memperluas lagi

batasan korupsi, untuk mencegah korupsi bentuk baru seiring semakin canggihnya para

koruptor dalam mencari celah. Tak hanya Inggris, Amerika dan Kanada juga memperbarui

perundangan anti korupsinya dengan masing-masing menerbitkan US Foreign Corrupt

Practices Act dan Canada Corruption of Foreign Public Officials.

Mengapa Reformasi Birokrasi?

Tidak mau ketinggalan dengan negara lain dalam memberantas korupsi, Indonesia melalui

program Reformasi Birokrasi berusaha memberantas korupsi dengan mencegah dari

pangkal korupsi, yaitu birokrasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Garis besar

Reformasi Birokrasi di Indonesia meliputi pembenahan tata pemerintahan pada

Kementerian Keuangan, Lembaga Pengawas Keuangan, Lembaga Peradilan dan Polisi. Selain

itu terdapat juga kewajiban membuat Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara, adanya

dokumen Pakta Intergritas, dan pengembangan Whistle Blower System.

Kerangka pikir Reformasi Birokrasi adalah untuk menghasilkan outcomes berupa

peningkatan efisiensi atau optimalisasi anggaran, peningkatan mutu pelayanan publik,

peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan kapasitas. Dan dari empat

outcomes tadi diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Saran prioritas dari Tim Independen Reformasi Birokrasi agar outcomes yang telah

dicanangkan dapat tercapai meliputi Reform the reformer, Reform Leaders Academy,

Pembekuan sementara penerimaan CPNS 2011, Pencanangan Gerakan RBN,

Kontekstualisasi dan penajaman relevansi Grand Design dengan RPJM 2010-2014 dan

sinkronisasi penyediaan anggaran dengan program reformasi sektoral.

14

RESUME VII

Pemanfaatan Pasar Modal Untuk Pembiayaan BUMD/BUMD

Oleh : Dr. Suad Husnan, M.B.A.

Pendahuluan

Pasar Modal sebagai salah satu sarana untuk memperjual-belikan modal menerbitkan dua

instrumen keuangan utama yaitu obligasi dan saham. Obligasi merupakan surat tanda

hutang yang diterbitkan oleh lembaga yang diizinkan (pemerintah pusat, pemerintah daerah

dan korporasi). Sedangkan saham merupakan bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).

Pasar Modal bebas digunakan oleh semua institusi yang ada termasuk BUMN dan BUMD.

BUMN/BUMD yang menerbitkan obligasi contohnya adalah Bank DKI, Jasa Marga, Adhi

Karya, Bank BRI dan Bank BTN. Nilai obligasi terbesar yang telah dikeluarkan oleh BUMN/

BUMD adalah obligasi Bank BTN yang mencapai nilai Rp 5.450 Milyar. Ada juga

BUMN/BUMD yang telah menerbitkan saham seperti Bank BRI, Adhi Karya, Jasa Marga dan

Bank Jatim.

Penerbitan Obligasi oleh BUMN/BUMD

Sejak tahun 2003, Obligasi mulai dilirik oleh BUMN/BUMD. Beberapa BUMN/BUMD

dibidang konstruksi seperti Adhi Karya, Pembangunan Perumahan, Wijaya Karya, Waskita

Karya mulai menerbitkan surat obligasi dengan alasan untuk mendukung peningkatan

operasi perusahaan yang membutuhkan modal kerja yang bersifat permanen maupun

investasi pada aset tetap. Selain itu, optimisme perbaikan kondisi makro ekonomi yang

memperkirakan bahwa pertumbuhan penjualan pada tahun 2003 akan double digits

dibanding tahun 2002 juga menjadi magnet penarik bagi BUMN tersebut untuk berani

mengeluarkan olbigasi meskipun suku bunga bank lebih rendah dibanding suku bunga

obligasi.

Surat obligasi yang diterbitkan BUMN jumlahnya bervariasi, tetapi memiliki nilai minimal Rp

100 Miliar. Sebagai contoh Waskita yang menerbitkan obligasi I pada tahun 2003 dengan

tingkat bunga (coupon rate) tetap 14% untuk jangka waktu 3 tahun dan 14,25% untuk

jangka waktu 5 tahun, dan lunas pada tahun 2008. Sementara Adhi Karya pada Juni 2003

menerbitkan Obligasi II sebesar Rp 200 Miliar dengan jangka waktu 5 tahun, membayarkan

bunga tetap sebesar 14,5% per tahun dan disusul bulan Juli 2004 menerbitkan Obligasi III

15

sebesar Rp 200 Miliar, dengan jatuh tempo 3 tahun, tingkat bunga (coupopn rate) tetap

sebesar 13,25% per tahun.

Penerbitan Obligasi oleh BUMN/BUMD

Selain obligasi, instrumen pasar modal berupa saham juga diminati oleh BUMN dan BUMD.

Sebagai contoh, Jasa Marga pada tahun Oktober 2007 menerbitkan saham pertama kali

ditandai dengan melakukan Initial Public Offering (IPO) atas 2.040 juta lembar saham ke

publik dan karyawan serta manajemen, dengan harga IPO Rp 1.700 dan nilai nominal Rp 500

per lembar saham.

Instrumen saham menjadi pilihan bagi Jasa Marga dengan tiga alasan utama. Alasan

pertama adalah fakta bahwa Jasa Marga sampai dengan akhir tahun 2006 memiliki jumlah

hutang yang cukup besar. Hutang tersebut meliputi hutang obligasi sebesar Rp 3.705 Miliar,

hutang bank sebesar Rp 2.638 Miliar, sementara total ekuitas hanya mencapai Rp 2.385

Miliar. Alasan kedua adalah bahwa Jasa Marga sebagai emiten obligasi harus memelihara

rasio-rasio keuangan obligasi antara lain DER (Debt to Equity Ratio) yang tidak boleh lebih

dari 5 kali dan ICR (Interest Coverage Ratio) yang minimal harus mencapai 1,75 kali. Alasan

terakhir, Jasa Marga sebagai BUMN yang membangun infrastruktur jalan tol masih

membutuhkan suntikan dana segar sebagai modal kerja. Sebagai gambaran, untuk

membangun satu kilometer jalan tol, Jasa Marga membutuhkan investasi sebanyak Rp 60

Milyar sampai dengan Rp 100 Milyar.

Setelah melakukan pendaftaran di lantai bursa, secara resmi Jasa Marga berubah status

menjadi PT (Persero) Tbk. Dan seperti Persero pada umumnya maka terjadilah perubahan

susunan pemilik, dimana Pemerintah Indonesia yang semula memiliki 100% saham,

sekarang hanya memiliki 70% saham dan sisanya dimiliki oleh manajemen dan karyawan

2,87%, dan publik 27,13%.

16

RESUME VIII

Korupsi di Indonesia : Perspektif Struktural

Oleh : DR. Revrisond Baswir, MBA

Pendahuluan

Korupsi dalam pengertiannya paling tidak mengandung dua unsur yaitu penyalahgunaan

kekuasaan dan pengutamaan kepentingan pribadi. Namun pengertian tersebut belum bisa

secara jelas menggambarkan korupsi karena dua standar penilaian yang berbeda yaitu

norma hukum secara formal dan norma umum yang berlaku di masyarakat. Sehingga ada

celah dimana suatu perbuatan yang dikategorikan korupsi secara hukum belum tentu

tindakan korupsi di mata masyarakat, ataupun sebaliknya. Karena komplikasi dari

pendefinisian korupsi, kita akan dipaksa untuk memahami korupsi sebagai fenomena

dinamis yang hanya dapat dipahami secara utuh jika dilihat dalam konteks struktural

kejadiannya.

Korupsi dan Kekuasaan

Smith (1990) menuliskan bahwa Furnivall pernah mengatakan Indonesia di masa kolonial

sama sekali bebas dari korupsi. Selanjutnya dikatakan bahwa endemi korupsi di Indonesia

terjadi ketika Indonesia diduduki oleh Jepang. Tapi pendapat itu dibantah oleh Smith dalam

bukunya, yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan

Hindia Belanda. Gaji rendah yang diterima pegawai, baik Belanda maupun pribumi

membuat mereka sangat mudah tergoda menerima imbalan dari organisasi pribumi yang

lemah. Hanya saja waktu itu modus operandi yang digunakan belum dikenal sehingga

mendapat tempat di masyarakat dan dianggap legal.

Korupsi tersebut semakin menyebar setelah terjadi peralihan kekuasaan ke tangan gubernur

jenderal Belanda. Penyebabnya adalah perubahan metode pembayaran untuk aristokrat

pribumi dari sistem upeti ke sistem gaji yang lebih kecil jumlahnya, sehingga membuat

mereka menggunakan cara lain untuk mendapat penghasilan yang lebih besar.

Perluasan pengertian korupsi terjadi setelah kemerdekaan, dimana setiap penggunaan

kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai korupsi. Semenjak itu, dapat

dipetik pelajaran bahwa korupsi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku kekuasaan dan

sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat.

17

Korupsi dan Keuangan Publik

Keuangan publik yang cenderung sentralistis menjadi salah satu pemicu korupsi. Upaya

untuk mengurangi sentralitas ini dimulai dengan terbitnya UU No.22 dan 25 tahun 1999

tentang otonomi daerah, meskipun masih dianggap sebagai isapan jempol belaka. Terbukti

bila dilakukan rekapitulasi total dana yang dikelola, Pemerintah Pusat masih mengelola 95%

dari total dana yang ada, sementara Pemerintah Daerah baik provinsi dan kabupaten hanya

mengelola 5%-nya saja.

Salah satu contoh besar penyimpangan dana pemerintah adalah penyaluran dan

penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Hasil pemeriksaan BPK menyatakan

bahwa dari total dana BLBI sebesar Rp 144 Triliun telah terjadi penyimpangan sebesar Rp

138 Triliun atau 96%.

Contoh lain, adalah keanehan jumlah kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN. Pada

tahun 1997 diketahui bahwa nilai total aset BUMN sebesar Rp 450 Triliun, atau naik empat

kali lipat dari tahun 1988 yang hanya mencapai Rp 127 Triliun. Namun keuntungan BUMN

hanya naik dari Rp 5,2 Triliun tahun 1988 menjadi Rp 6,5 Triliun pada tahun 1997. Adanya

penjarahan permanen dan munculnya dana-dana non bujeter di seluruh instansi

pemerintah diduga menjadi penyebabnya.

Penanggulangan Korupsi

Dari uraian di atas dapat disaksikan betapa rentannya fenomena korupsi dari perspektif

sruktural. Karena itulah sebuah pemerintahan yang dipilih dan memerintah secara

demokratis pun akan sangat mudah terjerembab ke dalam pelukan korupsi.

Berhubungan dengan itu, perlu segera dilaksanakan beberapa strategi penanggulangan

korupsi di Indonesia, yaitu : pertama, penyerahan sebagian sumber pendapatan Pemerintah

Pusat ke Pemerintah Daerah. Kedua, penghapusan segala bentuk dana non bujeter dan non

neraca. Ketiga, pemisahan pengelolaan BUMN dari keterlibatan langsung aparat

pemerintahan. Keempat, penyerahan sebagian aset negara untuk dikelola swadaya oleh

masyarakat. Dan kelima, pembukaan peluang bagi kelompok masyarakat untuk turut

mengelola sebagian belanja daerah.