1

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN KAWASAN MALIOBORO

( Sebuah Kajian Umpan Balik Kebijakan Publik ) Oleh : Topohudoyo

Latar Belakang Masalah Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tingkat kebutuhan masyarakat

juga semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan manusia disatu sisi menyebabkan

semakin tingginya mobilitas manusia sebagai konsekuensi logis dari adanya

peningkatan kebutuhan. Mobilitas penduduk yang tinggi menjadikan semakin komplek

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik dari sisi personal maupun social. Bahkan

tingkat mobilitas yang begitu tinggi berpengaruh pula pada kualitas lingkungan hidup

terutama pada pusat-pusat aktivitas.

Malioboro merupakan salah satu kawasan yang mempunyai beban berat dalam

menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Selain sebagai pusat aktivitas

perekonomian masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, Malioboro juga merupakan

kawasan yang syarat dengan berbagai atribut social budaya maupun sejarah

perjuangan beserta dengan berbagai bangunan sejarah. Atribut-atribut tersebut oleh

masyarakat diharapkan untuk dilestarikan agar masyarakat tidak kehilangan jejak

sejarah Yogyakarta.

Malioboro telah menjadi Ikon bagi Yogyakarta, sehingga segala bentuk kebijakan

dalam melakukan penataan terhadap kawasan ini perlu tetap memperhatikan tetap

lestarinya berbagai atribut yang menjadi ikon bagi Yogyakarta tersebut. Persoalan yang

muncul kemudian ketika dilakukan penataan adalah lebih disebabkan oleh adanya

benturan kepentingan yang berkaitan dengan berbagai atribut tersebut. Namun mau

tidak mau kalau kita ingin Malioboro tetap menjadi ikon Yogyakarta yang mempunyai

daya tarik dan pesona dari segala aspeknya tersebut, maka perlu dilakukan penataan

yang komprehensip dan mampu mengakomodir semua kepentingan tersebut.

Mengingat beban Malioboro sudah demikian berat dan kondisinya sudah tidak

nyaman lagi bagi aktivitas masyarakat, maka pemerintah Propinsi bersama dengan

pemerintah Kota merencanakan untuk menata kawasan Malioboro. Penataan tersebut

dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga kelestarian Malioboro, namun dalam

kondisi lingkungan yang nyaman serta aman bagi semua aktivitas masyarakat

pengguna/ pengunjung Malioboro.

2

Pemerintah provinsi dan kota Yogyakarta yang mempunyai tanggung jawab baik

fisik maupun moral terhadap penyediaan fasilitas umum (publik) demi terbukanya

peluang masyarakat untuk mengembangkan diri dan usahanya dalam upaya

meningkatkan kualitas hidup (kesejahteraan) dan sekaligus memberikan rasa aman dan

nyaman masyarakat secara keseluruhan pada akhirnya harus melakukan penataan dan

penertiban suatu kawasan termasuk Malioboro.

Namun demikian dalam upaya melakukan penataan suatu kawasan padat

aktivitas hampir pasti terjadi benturan benturan kepentingan yang bermuara pada aksi-

aksi protes mulai dari yang lunak (polemik) di media massa sampai aksi demontrasi

(unjuk rasa). Demikian halnya dengan rencana pemerintah Provinsi dan pemerintah

Kota Yogyakarta yang berencana melakukan penataan kawasan Malioboro ternyata

menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat baik yang pro maupun kontra.

Mengingat begitu pentingnya arti Malioboro (kawasan) bagi masyarakat

Yogyakarta, baik sebagai symbol social maupun pusat kreativitas dan aktivitas seni

budaya dan ekonomi, telah menumbuhkan sensitifitas yang amat tinggi pada

masyarakat, sehingga begitu mendengar akan dilakukan penataan kawasan ini,

masyarakat cepat bereaksi memberikan tanggapan dengan segala argumentasi dan

kepentingan masing-masing. Polemik tentang Malioboropun pada akhirnya muncul dan

banyak dimuat di suratkabar (media massa), khususnya terbitan Yogyakarta.

Untuk ikut memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam melakukan

penataan Kawasan Malioboro demi terwujudnya kawasan yang indah, nyaman, aman

dan tertib serta tetap terjaga kelestarian budaya dan utuhnya peninggalan sejarah

kawasan ini, maka kami (BPPI Wil. IV Yogyakarta) mencoba untuk melakukan kajian

terhadap Polemik yang muncul akibat adanya rencana atau keinginan pemerintah

(Provinsi, Kota) untuk melakukan penataan (revitalisasi) kawasan Mlioboro.

Permasalahan Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap rencana penataan Malioboro? Tujuan dan Manfaat

1. Mengetahui aspirasi dan sikap masyarakat terhadap rencana penataan

Malioboro

2. Sebagai masukan pada pengambil kebijakan penataan malioboro, dalam hal ini

adalah Pemerintah Propinsi dan Kota Yogyakarta.

3

Metode Penelitian

- Penelitian ini bersifat deskriptip dengan metode Conten Analisys, dimana konten

analisis merupakan metode penelitian yang menekankan pada elemen-elemen

pesan (Krippendorff, 1991). Metode ini termasuk metode dalam penelitian

komunikasi untuk menarik kesimpulan dari suatu proses komunikasi dengan

mengkarakterisasikan isi pesan secara obyektif dan sistematik. Dalam kaitan itu,

Rakhmat (1986) juga mengemukakan, analisis isi merupakan teknik penelitian

untuk memperoleh gambaran isi pesan komunikasi massa yang obyektif,

sistematik dan relevan secara sosiologis. Uraian dalam analisis boleh saja

menggunakan prosedur-prosedur kuantitatif maupun kualitatif. Sementara

Barelson menyebutkan bahwa analisis isi sebagai teknik penulisan untuk

memaparkan isi yang dinyatakan (manifest) secara obyektif, sistematik dan

kuantitatif (dalam Siregar, 1986).

- Data diambil dari SKH Kedaulatan Rakyat Periode Bulan April dan Mei

- Pengkodingan dilakukan terhadap semua berita yang berkaitan dengan

penataan Malioboro.

- Pengolahan data dilakukan dengan program SPSS dan penyajiannya dalam

bentuk tabular/grafik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini semua berita yang berkaitan dengan penataan

Kawasan Malioboro Yogyakarta yang dimuat dalam suratkabar harian Kedaulatan

Rakyat. Seluruh data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya disebut item.

Sampel dalam penelitian ini adalah sampel populasi, artinya semua berita yang

yang masuk sebagai populasi yaitu pemberitaan yang menyangkut masalah penataan

kawasan Malioboro Yogyakarta yang telah dipublikasikan oleh harian Kedaulatan

Rakyat.

Katagorisasi : Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dimana dilakukan dengan

metode Analisis Isi, maka katagorisasi merupakan hal pokok yang harus dilakukan.

4

Untuk itu penulis menggunakan beberapa katagori sebagai bahan untuk melakukan

analisis terhadap respon masyarakat terhadap rencana Penataan Kawasan Malioboro

ini. Katagori Sumber berita/informasi dalam penelitian ini kami tempatkan sebagai

katagori/unsur utama untuk melakukan analisis dengan pertimbangan sumber

merupakan ujud atau representasi masyarakat yang sekaligus merupakan wakil

komunitasnya. Meski dalam penempatan susunan katagorisasi katagori ini tidak

ditempatkan pada urutan pertama, hal tersebut hanya masalah teknis semata. Adapun

katagorisasi yang kami gunakan selengkapnya adalah :

I. Bentuk Tulisan :

1. Headline : Adalah berita-berita yang judulnya ditulis dengan huruf lebih besar

dibanding dengan judul-judul yang lain.

2. Berita Biasa : Adalah semua tulisan dalam media yang tidak diberi penekanan

tertentu (misalnya huruf lebih besar dari yang lain) atau dalam bentuk kolom

tertentu.

3. Tajuk Rencana : Adalah tulisan yang diberi judul Tajuk Rencana (Kedaulatan

Rakyat), berupa ulasan dari redaksi terhadap sesuatu persoalan yang dianggap

penting.

4. Artikel : Tulisan yang mencantumkan nama penulisnya dibawah judul,

biasanya menyoroti suatu permasalahan tertentu, atau berupa ide.

4. Pojok : Adalah tulisan yang ditempatkan pada kolom/rubrik pojok dan

biasanya ada tulisan pojok KR dll.

5. Pikiran Pembaca : Tulisan yang diletakkan dalam rubrik pikiran pembaca atau

surat pembaca atau nama lain, biasanya memuat pendapat atau usulan atau

saran atau informasi terhadap suatu persoalan tertentu.

6. Kolom/Features : Berita dalam kolom tertentu yang ditulis dengan runtut

terhadap suatu persoalan atau masalah tertentu (yang tidak masuk dalam 6

katagori di atas).

7. Karikatur : Suatu informasi berbentuk gambar kartun (biasanya), yang berupa

sindiran terhadap suatu masalah, kondisi, peristiwa atau kebijakan.

II. Jenis Informasi :

1. Informasi Peristiwa/Isu

2. Informasi Kebijakan

5

3. Respon Kebijakan

4. Respon Peristiwa/Isu

III. Sikap/ Respon :

1. Mendukung : Suatu sikap memihak menyetujui/menerima dengan

menyangatkan atau mempertegas terhadap peristiwa atau kebijakan yang ada.

2. Menolak : Suatu sikap memihak, menolak atau menentang peristiwa atau

keadaan atau kebijakan yang ada.

3. Netral : Suatu sikap yang tidak memihak terhadap salah satu pendapat

IV. Sumber Informasi/Berita

1. Pemerintah/Eksekutip : Yang termasuk dalam katagori ini Pejabat-pejabat

pemerintah baik daerah maupun pusat termasuk dalam katagori ini adalah

pegawai pemerintah yang bicara atas nama instansinya atau lembaganya.

2. DPR/Legislatip : Yang termasuk dalam katagori ini adalah anggota legislatip

(DPR/MPR) baik pusat maupun daerah.

3. Pakar/Ilmuwan : Orang-orang yang oleh masyarakat luas sudah dikenal

kepakarannya atau keahliannya dalam suatu bidang tertentu masuk dalam

katagori ini.

4. LSM/ORMAS : Orang yang bicara mengatasnamakan partai yang diikuti masuk

dalam katagori ini.

5. ORPOL / Parpol : Orang yang bicara mengatasnamakan partai yang diikuti

masuk dalam katagori ini.

6. PERS : Pojok dan Tajuk masuk dalam katagori ini, juga berita hasil reportase

wartawan masuk katagori ini.

7. Mahasiswa : Intitusi kemahasiswaan, wadah-wadah perjuangan mahasiswa

dsb contoh : FKI, BEM, HMI, GMNI, FMPR dsb

8. Masyarakat Awam : Berita-berita yang tidak masuk dalam 7 (tujuh) katagori di

atas masuk dalam katagori ini.

9. Pengguna Malioboro : Yang termasuk dalam katagori ini adalah Pemilik Toko,

Tukang parkir, Pedagang, PKL, Tukang becak, Buruh Gendong, Kusir dokar

yang sehari-harinya bekerja atau beroperasi di kawasan Malioboro.

V. Sasaran Sikap /Berita/Tulisan

6

1. Pemerintah/Eksekutip : Yang termasuk dalam katagori ini Pejabat-pejabat

pemerintah baik daerah maupun pusat termasuk dalam katagori ini adalah

badan-badan usaha milik negara, Dinas-dinas pemerintahan dan Departemen,

2. DPR/Legislatip : Yang termasuk dalam katagori ini adalah anggota legislatip

(DPR/MPR) baik pusat maupun daerah.

3. Pakar/Ilmuwan : Orang-orang yang oleh masyarakat luas sudah dikenal

kepakarannya atau keahliannya dalam suatu bidang tertentu

4. LSM/ORMAS : Organisasi kemasyarakatan, misalnya YLKI, PMI, LBH, MKGR,

BKOW dsb

5. ORPOL/Parpol : PDI, Golkar, PAN, PBB, PPP, dsb, termasuk didalamnya

adalah satuan-satuan tugasnya misalnya Bemper, GPK dsb

6. PERS : Lembaga Penerbitan/Penyiaran, Wartawan/asosiasi wartawan dan

redaktur media masuk dalam katagori ini.

7. Mahasiswa : Intitusi kemahasiswaan, wadah-wadah perjuangan mahasiswa

dsb contoh : FKI, BEM, HMI, GMNI, FMPR dsb

8. Masyarakat Umum : Yang tidak masuk dalam 7 katagori/kelompok di atas

masuk dalam katagori ini.

Latarbelakang Teoritik

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang

direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga

internasional, nasional, atau lokal, yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan,

program, atau proyek, yang secara tersurat atau tersirat dimaksudkan untuk terciptanya

kehidupan warga masyarakat ke arah yang lebih baik atau lebih sejahtera daripada

sebelum adanya pembangunan tersebut. Dalam perspektif seperti ini, sebuah program

pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah program untuk mengubah secara

terencana kebudayaan dari masyarakat yang dibangun (lihat Suparlan, 1997).

Karena pembangunan pada dasarnya dimaksudkan untuk melakukan perubahan

kebudayaan masyarakat, maka pendekatan yang perlu diperhatikan dan digunakan

7

untuk melihat bagaimana respons masyarakat terhadap proyek pembangunan dimaksud

di antaranya yang penting adalah pendekatan kebudayaan.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pendekatan kebudayaan itu diterapkan guna

dapat terealisasikannya pembangunan, dalam hal ini pembangunan penataan kawasan

Malioboro perlu lebih dahulu dipahami makna dari kebudayaan dimaksud. Kebudayaan

adalah keseluruhan pengetahuan dan keyakinan masyarakat (pemilik kebudayaan) yang

digunakan sebagai landasan pedoman untuk mempersepsi, memperlakukan, dan

mengambil keputusan sesuai dengan lingkungan atau tantangan yang dihadapi

(Suparlan, 1996). Pengetahuan dan keyakinan inti yang menjadi dan dijadikan pedoman

itu disebutnya sebagai nilai-nilai budaya. Inti dari nilai-nilai budaya itu, adalah

pandangan hidup (worldview) dan etos. Pada gilirannya, worldview dan etos tersebut

mendasari terhadap orientasi nilai yang dianutnya.

Kalau realitas sosial11 dipersepsi berdasarkan atas kerangka orientasi nilai yang

diikuti adalah negatif, maka cara merespons terhadap realitas itu juga akan cenderung

negatif. Dalam konteks penataan Malioboro, realitas itu menyangkut pada dua hal

sekaligus yaitu penataan (revitalisasi) dalam satu segi, dan Malioboro dalam segi yang

lain.

Jika pembangunan disepakati sebagai suatu rencana perbaikan kualitas

terhadap sesuatu (kawasan Maioboro) dan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan

rakyat (berdampak kepada kemajuan dan perbaikan ekonomi rakyat) tetapi andaikan di

dalam praktiknya rencana seperti itu diragukan bahkan ditolak, maka meragukan atau

menolak di sini, bisa jadi bukan karena Penataan-nya itu sendiri (segi ontologis)

melainkan segi epistemologis (kebijakan, motivasi) atau metodologis (prosedur, proses)

dari bentuk-bentuk revitalisasi tersebut. Ini artinya, pembangunan dalam konteks

masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pandangan atau kesan masyarakat terhadap

model-model pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah, yaitu bercorak top

down dan pengabaian terhadap potensi dan kepentingan rakyat untuk bisa terlibat ke

dalamnya. Adanya kepentingan sejumlah pihak termasuk adanya free-riders seperti

oknum pejabat, pengusaha, dan elite politik untuk mengambil keuntungan di balik

proyek pembangunan, semakin menjauhkan dan sekaligus melahirkan perasaan masa

bodoh rakyat, termasuk kecurigaan-kecurigaan terhadap motivasi di balik pembangunan

itu sendiri. Dengan kata lain, jika kemudian lahir penguatan rakyat untuk melakukan

penolakan terhadap pembangunan, bisa jadi bukan karena mereka tidak menganggap

penting terhadap jenis pembangunan atau proyek pembangunan dimaksud, tetapi

8

karena pandangan dan persepsi yang cenderung negatif terhadap motif dan solah-

tingkah oknum-oknum yang mencari untung di balik proyek.

Penataan kawasan Malioboro merupakan kegiatan pembangunan yang sangat

strategis bagi perkembangan DIY secara keseluruhan. Malioboro merupakan Ikon bagi

Yogyakarta, pengunjung yang datang ke Yogyakarta yang terbersit dalam pikirannya

pertama kali pasti Malioboro. Sejak lama Malioboro memang telah dikenal sebagai pusat

aktivitas masyarakat dari berbagai kalangan, baik ekonomi, seni budaya maupun

kegiatan/aktivitas wisata

Nilai trategis dari dari penataan Kawasan Malioboro, kegunaannya terkait

dengan kebutuhan-kebutuhan dasar pengguna Malioboro (masyarakat yang terkena

imbas penataan) dalam satu segi, dan kebutuhan masyarakat Yogyakarta secara

keseluruhan dalam percaturan nasional dan dunia pada segi yang lain. Namun karena

kawasan Malioboro syarat dengan nilai sejarah dan budaya serta pusat perekonomian

Yogyakarta, mempunyai keterkaitan erat tidak saja dengan persoalan teknis penataan

dan keekonomiannya, tetapi juga mempunyai kaitan erat dengan masalah lingkungan,

sosial-budaya dan politik, maka dibutuhkan persiapan yang lebih matang, bahkan perlu

secara khusus mengkaji dari sisi tanggapan masyarakat.

Ketika kita sepakat melihat perlunya perubahan paradigmatic dalam

perencanaan pembangunan, maka kajian terutama kajian sosial budaya, bukan saja

relevan tetapi juga mendasar. Masalahnya, dalam konteks masyarakat, rencana

penataan Malioboro akan menghadirkan makna-makna menurut tingkat-tingkat

pengetahuan, persepsi, dan ekspektasi termasuk kekhawatiran masyarakat.

Pemaknaan atau penafsiran yang berbeda-beda itu, dalam hal-hal tertentu menjelaskan

bahwa sebetulnya pengetahuan rakyat terhadap penataan Malioboro, bisa jadi -- lebih

tertuju pada penataannya itu sendiri yaitu bahwa antara kebutuhan, manfaat, dan resiko

yang terjadi, dianggap tidak seimbang. Rersiko yang disebabkan adanya penataan

Malioboro menyangkut aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya dinilai cukup besar,

sehimngga kebijakan penataan kawasan ini perlu diambil langkah-langkah

komprehensip dan antisipatif terhadap berbagai persoalan yang kemungkinan timbul.

Langkah Pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang membuka kran aspirasi

dan partisipasi masyarakat untuk ikut memikirkan baagaimana baiknya bentuk dan

prosedur penataan kawasan malioboro nantinya merupakan langkah maju yang

pemerintah dan bukti adanya perubahan mindset pemerintah. Perubahan dari model

pembangunan yang top-down ke model pembangunan yang buttom up. Perubahan

9

mindset demikian ini tentu saja patut disambut baik. Langkah tersebut yakni dengan

melemparg\kan berbagai alternatif bentuk penataan Malioboro ke depan, dan hasilnya

cukup menggembirakan, terbukti berbagai tanggapan (respon) masyarakat bermunculan

di media massa.

10

HASIL KAJIAN / PENELITIAN A. Contoh Beberapa Berita ( ringkasan )

Berbicara soal Malioboro, tampaknya tidak akan pernah usai, berbagai aktivitas

masyarakat banyak tertumpu di kawasan ini, mulai dari aktivitas ekonomi (belanja),

wisata, seni dan budaya sampai aktivitas politik banyak tertumpu di kawasan ini.

Akibatnya berbagai persoalan sosial juga sering muncul, entah soal pedagang kaki lima

(PKL) yang dinilai sering bikin ulah maupun masalah parkir kendaraan yang

mengganggu lalulintas dan keindahan kota hingga warung angkringan yang memarkir

gerobaknya di sembarang tempat. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang sering

muncul tersebut, serta sebagai antisipasi perkembangan ke depan, Pemkot Yogyakarta

dan Pemprov DIY berniat untuk menata kawasan ini agar lebih nyaman, di antaranya

menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian (kawasan untuk pejalan kaki).

Guna mendukung wacana penataan tersebut telah diadakan kerjabakti massal

bertajuk Nikmatnya Malioboro Bersih, yang dipimpin Wakil Walikota Yogyakarta Syukri

Fadholi (27/3) dimana hal itu telah mendapat sambutan antusias dari berbagai

masyarakat, baik dari musisi dan seniman seperti grup musik Shaggy Dog, Esnanas

serta Kornchong Chase. Adapun tujuan dari kerjabakti massal ini adalah salah satu cara

untuk menanamkan kecintaan pada Malioboro. Untuk melakukan penataan kawasan ini,

diperlukan 2 hal yakni menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dengan menegakan

aturan hukum. Karena dari kebersihan saja sebenarnya tidak cukup, mengingat

penataan kawasan Malioboro sebagai ikon wisata juga perlu keindahan. Hal tersebut

juga didukung oleh Ketua Panitia, Oddi Dipta Manggala , agar event yang diadakan

selama 4 minggu berturut-turut (20/3-10/4) dapat menanamkan budaya dan merubah

perilaku masyarakat agar menjaga kebersihan kawasan Malioboro dan menggugah

serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Malioboro. Lain lagi dengan

Bedjes Santosa, Project Leader, dia mengajak semua komunitas yang terlibat dalam

kegiatan menciptakan budaya bersih di Yogyakarta pada umumnya dan Malioboro pada

khususnya untuk bergabung.

Sementara berkait dengan pengembangan kawasan Malioboro yang juga akan

dilengkapi basement tempat parkir dan diharapkan mampu menampung sekitar 2000

kendaraan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X (30/3) mengungkapkan, karena masalah

yang selama ini muncul di Malioboro adalah soal parkir, kemungkinan akan

11

dikembangkan kawasan Malioro dengan membuat basement atau tempat parkir

sepanjang Malioboro, yaitu dari ujung stasiun Tugu hingga Alun-alun Utara, atau

alternatif pilihan lain. Alternatif itu adalah Malioboro akan dicoba sebagai kawasan

Pedestian, setiap orang yang masuk Malioboro agar berjalan kaki, tidak boleh naik

kendaraan. Dengan alternative diatas berarti harus ada tempat parkir yang memadai.

Hal senada juga dibenarkan Walikota Yogya Herry Zudianto, hanya saja untuk

menjadikan pendestrian, masih diperlukan teknik tatakota dan anggaran, yang nantinya

diharapkan Malioboro bisa ditata sebagai gabungan tempat wisata dan belanja.

Pada sisi lain Ketua Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Sigit Karsonoputro dan Wakil

Ketua Paguyuban Pedagang Kali Lima (PKL) Tridharma Suparjo bersama beberapa

PKL mengatakan, penolakan terhadap rencana Pemerintah Kota Yogyakarta dan

Pemerintah Provinsi DIY untuk menata Malioboro menjadi kawasan pedestrian atau

khusus untuk pejalan kaki dan bebas dari lalulalang kendaraan bermotor. Alasan

penolakannya adalah mereka khawatir bakal kehilangan pendapatan jika rencana itu di

implementasikan.

Harusnya PKL dan Jukir tidak perlu merasa takut/khawatir kehilangan

pendapatan. Karena hal itu sudah diperhitungkan Pemprov dan Pemkot Yogyakarta,

ujar Asisten Fasilitasi dan Investasi Pemprov DIY, Dr Ir Sunyoto Dipl HE DEA

menanggapi adanya kekhawatiran tersebut. Kepala Bapedalda DIY, Prof Dr Sudarmadji

menyatakan, sudah saatnya Malioboro dibenahai, sebab selama ini penelitian tentang

penataan kawasan Malioboro yang menelan banyak biaya sudah sering dilakukan. Jika

hal itu dibiarkan terus, dikhawatirkan kondisi lingkungan Malioboro bakal semakin parah.

Diterapkannya pedestrian, paling tidak mampu menekan beban pencemaran udara

secara umum dan secara fisik nantinya lingkungan bertambah nyaman. Dan dilihat dari

kacamata lingkungan dan konservasi, kebijakan menjadikan Malioboro kawasan bebas

kendaraan bermotor, bakal menyelematkan jantung Kota Yogyakarta dari polusi

lingkungan, sosial maupun budaya.

Bahkan Pakar transportasi dan kawasan perkotaan UGM, Ir Danang Parikesit

mengemukakan, pembangunan kawasan pedestrian atau kawasan khusus untuk

pejalan kaki di suatu kota, tidak akan berpengaruh negatif terhadap kegiatan/aktivitas

perekonomian setempat. Bahkan berdasarkan pengalaman negara-negara maju seperti

Cina, Jerman, Singapura dan sebagainya dengan dijadikannya kawasan pedestrian.

Perkembangan dan kegiatan perekonomian suatu wilayah justru mengalami

peningkatan cukup pesat. Sebab orang yang datang ke kawasan tersebut menjadi lebih

12

banyak, peluang dan daya serap berbagai produk yang ditawarkan pedagang pun

menjadi lebih besar.

Lain halnya dengan Pengusaha pemilik Mirota Batik dan Kerajinan di jalan A

Yani, Hamzah Hendro, menyatakan rencana menjadikan Malioboro sebagai kawasan

pedestrian atau pejalan kaki, harus dipikirkan masak-masak. Jangan hanya sesaat saja,

demi menjaga tidak terjadinya kemacetan. Bahkan Hamzah khawatir, jika Malioboro

hanya untuk pejalan kaki, nantinya justru akan memunculkan kesemrawutan baru, sama

halnya memindahkan pasar Sri Wedani ke Malioboro. Berbeda dengan pendapat Kepala

Bapedda Kota Yogya, Tri Djoko Susanto, yang mengatakan dalam program revitalisasi

kawasan Malioboro, untuk pedestrian dibuat secara kontinuitas, misalnya Jalan

Malioboro dan Jalan Suryatmajan. Memang keleluasan bagi pejalan kaki di Malioboro

sudah harus diperhatikan, di antaranya pada jam puncak, sejak pukul 15.00 sampai

21.00 di mana jumlah pejalan kaki mencapai 26 ribu. (Kedaulatan Rakyat, 2/4/05, hal.3).

Kepala Badan Pariwisata Daerah, Ir Condroyono MSP (3/4), mengungkapkan

dijadikannya kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian, jika dilihat dari sisi

kualitas lingkungan jelas hal ini bakal lebih baik. Sebab polusi dan pencemaran udara

menjadi minim, karena tidak lagi dilewati lalu lalang kendaraan bermotor yang

mengeluarkan banyak emisi gas buang. Sedang dari pejalan kaki pun tampak lebih

nyaman, karena tidak berdesak-desakan, sehingga dapat menikmati suasana kota

secara lebih santai (Kedaulatan Rakyat, 4/4/05, hal. 2).

Setelah berbagai upaya dilakukan, rencana revitalisasi Kawasan Malioboro yang

meliputi Jalan Malioboro, Jalan A Yani, Jalan Trikora, dan Alun-alun Utara, akhirnya

akan segera terwujud. Hal itu ditandai dengan penandatangan MoU antara Walikota

Yogyakarta Herry Zudianto dengan investor PT Duta Anggada Jakarta yang diwakili

oleh Direktur Utama Hartadi Angko Subroto. Acara tersebut disaksikan oleh Gubernur

DIY Sri Sultan HB X beserta jajarannya, dan KGPH H Hadiwinoto yang mewakili

Keraton Yogyakarta.

Dalam kesepakatan tersebut Wakilota mengatakan konsep yang ingin

dikembangkan adalah menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian atau pejalan

kaki. Demi terwujudnya gagasan tersebut perlu adanya sarana atau tempat parkir yang

memadai, dan mampu menampung kendaraan dalam jumlah banyak. Mengingat

terbatasnya lahan parkir di sekitar Malioboro maka penyediaan lahan parkir baru hanya

bisa dilakukan dengan pembangunan lahan bawah tanah. Adapun salah satu lokasi

yang menjadi alternative untuk pembangunan lahan parkir bawah tanah adalah alun-

13

alun utara Yogyakarta. Sehubungan dengan itu pihak investor diberi kesempatan untuk

melakukan kajian, studi kelayakan, diseminasi, diskusi, presentasi, konsep desain,

penelitian serta berbagai langkah awal sebelum revitalisasi kawasan Malioboro

dilaksanakan selama enam bulan. (Kedaulatan Rakyat, 11/5/05, hal.2).

Meskipun masih sebatas wacana, Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Raja

Keraton Yogyakarta maupun Gubernur Propinsi DIY telah memberikan lampu hijau

apabila di bawah Alun-alun Utara akan dibangun lahan parkir serta pertokoan, sebagai

alternative dalam upaya revitalisasi Kawasan Malioboro menjadi wilayah pedestrian.

Menurut Sultan izin itu diberikan mengingat kondisi Alun-alun Utara selama ini terlihat

kumuh akibat parkir sembarangan dan banyaknya PKL yang tidak teratur

keberadaannya. Kondisi tersebut menjadikan Alun-alun Utara tidak indah untuk

dipandang. Mengenai nilai sejarah dan filosofi Alun-alun Utara yang kemungkinan rusak

akibat pembangunan lahan parkir bawah tanah, Sultan berharap agar masyarakat tidak

perlu khawatir, karena yang bernilai sejarah adalah bagian atas dari Alun-alun Utara

bukan yang berada di bawah tanah (Kedaulatan Rakyat, 12/5/05, hal.2).

Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto mengatakan pembuatan lahan parkir di

bawah Alun-alun Utara Yogyakarta, sama sekali tidak mengubah kondisi di atas alun-

alun. Karenanya masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan dan dikaitkan denga

pelanggaran UU Perlindungan Cagar Budaya, sebab substansi keberadaan Alun-alun

tidak berubah sama sekali. Bahkan perlu dicatat, kalau Sri Sultan HB X juga menyetujui

pembangunan ini, karena memang parkir bawah tanah merupakan salah satu alternative

dan lahan yang paling memungkinkan untuk pengembangan Malioboro sebagai

kawasan pedestrian.

Ketua DPRD Kota, Arif Noor Hartanto juga mendukung rencana tersebut.

Menurutnya bila melihat perilaku wisatawan domestic yang selalu ingin parkir dekat

pusat kota, maka parkir di bawah Alun-alun merupakan salah satu solusi terbaik.

Alasannya kondisi lahan di sekitar Malioboro saat ini sangat terbatas. Dengan parkir

yang tertata akan memudahkan akses ke pusat kota dan mendukung potensi wisata.

Rencana Pemkot Yogyakarta dan Pemprov DIY menjadikan Alun-alun Utara

sebagai lahan parkir bawah tanah disambut positif oleh Ketua BPD PHRI (Perhimpunan

Hotel dan Restoran Indonesia) DIY, Drs Stef B Indarto MBA. Indarto mengakui, bahwa

setiap kegiatan pasti akan menimbulkan pendapat pro kontra, namun yang terpenting

dari semua ini adalah aspek kemanfaatannya. Hanya saja gebrakan dan gagasan yang

14

cukup brilian ini dapat terwujud dengan baik, alangkah baiknya sejak awal perlunya

dilakukan sosialisasi yang intensif dan efektif.

Pendapat senada juga diungkapkan Ketua LPMK Prawiradirdjan, Oedy Cahyono

yang menyambut baik akan rencana pembangunan tempat parkir di Alun-alun Utara

Yogyakarta. Langkah itu dapat mengurangi kesemrawutan parkir, meningkatkan sektor

ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Bahkan parkir

bawah tanah ini juga bisa menjadi aset wisata yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Sedangkan bagi para PKL yang selama ini sudah berada di Alun-alun dan sekitarnya,

nantinya akan lebih diuntungkan karena pendapatannya akan lebih meningkat.

Asisten Bidang Fasilitas dan Investasi Pemprov DIY, Dr Ir Sunyoto Dipl DEA,

mengatakan pengembangan kawasan-kawasan di Yogyakarta dilakukan guna mengikuti

perkembangan zaman. Pengembangan Malioboro sebagai kawasan pedestrian, justru

untuk mengembalikan Yogyakarta nyaman seperti tempo dulu sekitar 1960-an. Dengan

catatan pengembangan tidak merugikan para PKL, termasuk stake holder yang berada

di kawasan Malioboro. Jika memungkinkan, dalam penataan para PKL dipindahkan

menjadi satu tempat di kawasan Malioboro (Kedaulatan Rakyat, 14/5/05, hal.2).

Sementara Wakil Ketua Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG) di Jakarta Subani

SH MH berharap Sultan, baik sebagai gubernur maupun raja untuk mempertimbangkan

kembali gagasan ini. Karena pembangunan parkir di bawah alun-alun akan membuat

keraton kehilangan roh. Lebih dari itu dikhawatirkan orang di luar Yogya akan kurang

berminat untuk melakukan perjalanan wisata, sebab beberapa nilai sejarah sudah

terdistorsi. Untuk itu alangkah baiknya upaya penyediaan lahan parkir dilakukan

dengan memindahkan stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta kearah barat, sehingga

lokasi itu dapat digunakan untuk areal parkir (Kedaulatan Rakyat, 13/5/05, hal.2).

B. Sumber Berita/Informasi Sumber berita merupakan sesuatu yang amat penting dalam pemberitaan media

massa, dimana berita yang baik persyaratannya salah satu diantaranya adalah sumber

berita yang jelas, selain apa yang disampaikan, kepada siapa ditujuan dan dimana serta

kapan hal itu disampaikan (5 W + 1 H). Dikaitkan dengan kajian ini, maka sumber berita

mempunyai makna yang amat penting, melalui katagori sumber ini kita bisa melakukan

prediksi dan analisis apa yang sebenarnya mendasari dibalik masalah yang

disampaikan. Persoalan yang disampaikan mengarah pada satu kepentingan

15

masyarakat luas atau sekedar kepentingan kelompok atau golongan atau bahkan

pribadi.

Untuk persoalan penataan Malioboro, bila dilihat dari siapa yang bicara atau

sumber beritanya, diketahui bahwa sumber berita yang digunakan cukup bervariatif. Ini

menunjukkan bahwa ternyata persoalan Malioboro memang menarik dan menimbulkan

keinginan orang untuk ikut memikirkannya. Dari sisi lain bervariasinya sumber berita

yang ada menunjukkan bahwa Malioboro menjadi milik semua segmen dan elemen

masyarakat, sehingga bila pemerintah mau melakukan penataan (revitalisasi) memang

semestinya melibatkan banyak elemen masyarakat dan keputusan yang diambil

seyogyanya (sebisa-bisanya) harus mampu mengakomodir semua kepentingan yang

ada.

Gambar 1

Sumber Berita

Sumber : Data primer

Pelaku di Malioboro

Masyarakat umum

PERS

LSM/ORMAS

Pakar/ilmuw an

DPR/legislatif

Pemerintah/eksekutif

Perc

ent

40

30

20

10

0

15

55

15

21

5

33

Gambar di atas menunjukkan adanya adanya perhatian masyarakat yang cukup

besar terlihat dari adanya bermacam latar belakang atau kapasitas sumber berita yang

berbeda-beda. Kapasitas seseorang dan latar belakang kepentingan akan memberikan

sinyal kearah mana arah pendapat atau pandangan diarahkan, khususnya dalam

masalah revitalisasi malioboro. Sementara bila dilihat dari frekuensi kemunculannya

terlihat bahwa pemerintah atau kalangan eksekutif lebih banyak mendominasi,

kemudian pakar/ilmuwan, kemudian dengan prosentase yang sama kalangan

LSM/ORMAS dan Pelaku Malioboro (lihat gambar 1).

Besarnya prosentase kalangan pemerintah membicarakan masalah penataan

Malioboro, menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar menunjukkan adanya

16

keseriusan di dalam masalah ini, yakni pemerintah secara sungguh-sungguh ingin

menyampaikan berbagai persoalan (sosialisasi) yang mendasari kenapa penataan

kawasan Malioboro perlu dilakukan. Sejalan dengan paradigma pembangunan yang

lebih memperhatikan aspirasi rakyat, maka kiat pemerintah daerah ini merupakan

perwujudan keseriusannya untuk memberikan kesempatan seluruh elemen masyarakat

berpartisipasi di dalam rencana penetaan kawasan Malioboro. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Gubernur DIY (Sultan HB X) yang juga di sampaikan oleh walikota

Yogyakarta, bahwa kajian dan penelitian terhadap upaya melakukan revitalisasi

Malioboro telah sejak lama dilakukan, dan kesimpulannya memang demi untuk tetap

menjaga kelestarian kawasan Malioboro, baik kelestarian sosial budaya, ekonomi dan

pariwisata, maka penataan perlu segera dilakukan. Dalam upaya melibatkan

masyarakat luas, pemerintah daerah masih terus melakukan kajian terhadap alternatif

pengembangannya sambil menunggu respon masyarakat.

Berbagai alternatif kebijakan untuk membentuk sosok Malioboro kedepan yang

disampaikan pemerintah nampaknya memang merupakan upaya untuk mencari

masukan masyarakat luas agar nantinya revitalisasi yang dilakukan sesuai dengan

aspirasi yang ada, dengan tetap mempertahankan fungsi-fungsi yang selama ini melekat

pada Malioboro. Upaya pemerintah daerah nampaknya cukup berhasil, terbukti

beberapa respon berupa tulisan di media massa, baik berupa dukungan, kritikan dan

harapan terhadap penataan Malioboro muncul. Bahkan kalau kita amati dari tabel di

atas (Gambar 1) respon yang ada dilihat dari kapasitas sumber cukup memadai dan

bisa mewakili sebagaian besar masyarakat.

C. Jenis Berita Jenis berita merupakan salah satu katagori yang penulis gunakan sebagai

sarana pemecahan masalah penelitian ini. Hal ini kami maksudkan untuk memberikan

gambaran secara jelas maksud dari tulisan atau sumber berita menyampaikan

informasinya. Karena kapasitas sumber berita akan memberikan makna atau arti yang

berbeda dari sebuah pernyataan atau pesan. Dalam kaitan ini hasil penelitian

menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar tulisan atau pemberitaan mengenai

masalah penataan kawasan Malioboro adalah berjenis respon kebijakan. Artinya

masyarakat ternyata mempunyai perhatian yang cukup tinggi yang cukup tinggi

terhadap kawasan ini.

17

Gambar 2

Jenis Berita

Sumber : Data primer

Respon KebijakanInformasi kebijakan

Pe

rce

nt

80

60

40

20

0

69

31

Gambar di atas (hasil penelitian), menunjukkan bahwa berita yang masuk

katagori respon kebijakan terhadap rencana penataan Malioboro mencapai jumlah

prosentase yang cukup tinggi, yakni 69 persen, sementara sisanya merupakan jenis

berita yang berupa informasi. Kenyataan tersebut merupakan indikasi tingginya

perhatian masyarakat terhadap Malioboro yang notabene merupakan ikon Yogyakarta

yang cukup menarik minat masyarakat luas untuk datang di Yogyakarta. Perhatian

masyarakat yang demikian tinggi tak lepas dari nilai nilai baik histories maupun budaya

dan social ekonomi yang melekat pada kawasan Malioboro. Seperti kita ketahui

sekarang ini sejalan dengan perkembangan kawasan Malioboro juga berkembang

menjadi kawasan perekonomian, sehingga sedikit mengaburkan nilai social budaya

yang sejak dahulu telah pula melekat pada kawasan ini.

Disisi lain tingginya respon masyarakat juga dikarenakan kawasan Malioboro

merupakan kawasan yang menjadi lahan atau daerah pencari nafkah sebagian

masyarakat dari berbagai profesi, sehingga ada kekhawatiran akan menghilangkan

sumber penghidupan mereka, yang berarti kesejahteraan mereka akan terusik. Faktor

kepentingan merupakan dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk menerima atau

menolak suatu kebijakan, atau paling tidak memberikan respon atau tanggapan

18

terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Kondisi inilah yang dihadapi DIY dalam

usahanya menciptakan suasana kondusif di kawasan Malioboro. Memang kalau dicerna

lebih dalam dari fakta lapangan, revitalisasi Malioboro merupakan sesuatu yang mau

tidak mau harus dilakukan demi tetap menjaga image dan citra Yogyakarta di mata

dunia. Namun karena disana sudah ada kehidupan yang demikian kompleks maka di

dalam melakukan revitalisasi juga perlu tetap menjaga dan mengakomodir semua

kepentingan yang ada, agar tidak menumbuhkan persoalan baru.

Gambar 3

Konteks Pembicaraan

Sumber : Data primer

BudayaKeamananKesraPolitikEkonomi

Pe

rce

nt

50

40

30

20

10

0

15

3

33

41

8

Masalah ekonomi dan kesejahteraan merupakan alasan yang cukup banyak

dikemukakan oleh masyarakat dalam memberikan respon terhadap rencara penataan

Malioboro. Dimana ini sangat berkait dengan masalah lapangan dan lokasi kerja/usaha

bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan ini sebagai tempat usahanya.

Kekhawatiran tersebut sebenarnya merupakan bentuk traumatic dari pengalaman

diberbagai tempat dimana sering terjadi adanya penataan suatu kawasan menimbulkan

suatu penggusuran, sehingga orang yang sudah lama menggantungkan hidupnya

(rakyat kecil) dilokasi tersebut tidak lagi dapat melakukan aktivitasnya lagi karena tak

ada tempat, atau karena beaya untuk tetap bertahan disitu tidak ada. Disinilah

sebenarnya persoalan yang sering terjadi karena traumatic terhadap pengalaman-

19

pengalaman menjadikan sering terjadi penolakan atas penataan suatu kawasan

terutama oleh penghuni. Hal tersebut juga terjadi pada rencana penataan Malioboro,

dimana ada beberapa sumber yang menyatakan menolak atau kurang setuju terhadap

rencana pemerintah untuk melakukan penataan Malioboro, lebih-lebih dengan akan

diberlakukannya sebagai kawasan Pedestrian. Penolakan atau kurang setujunya

tersebut lebih dikarenakan adanya kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan

kehilangan mata pencaharian atau menurunnya pendapatan mereka.

Gambar 4 menunjukkan adanya beberapa penolakan atau kekurang setujuan

sebagian masyarakat terhadap rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan

revitalisasi kawasan Malioboro. Meski dilihat dari prosentasenya tergolong kecil, namun

hal tersebut tetap saja mempunyai makna yang perlu mendapatkan perhatian.

Penolakan memang bisa diartikan sebagai hal yang negatif namun juga dapat diartikan

sebagai hal yang positif tergantung bagaimana kita melakukan penilaian dan

argumentasi apa yang digunakan di dalam melakukan penolakan. Bahkan bila dicerna

lebih dalam untuk masalah Penataan kawasan Malioboro ini penolakan masyarakat

tergolong sesuatu yang memberikan makna positif bagi rencana revitalisasi Malioboro.

Ini merupakan suatu sinyal dari bawah agar di dalam melakukan penataan pemerintah

juga tetap memperhatiakan elemen bawah masyarakat, lebih-lebih pada kelompok

masyarakat yang selama ini telah menggantungkan nasib dan hidupnya di kawasan

Malioboro.

Gambar 4

Sikap/Respon (sumber)

Sumber : Data primer

NetralMenolakMendukung

Perc

ent

100

80

60

40

20

01010

79

20

Sepuluh persen merupakan prosentase yang tergolong kecil, itu bila kita lihat

nilai prosentase, namun bila kita kaitkan dengan jumlah penduduk Yogyakarta, maka

angka itu mempunyai arti yang sangat besar, shingga pengambil kebijakan perlu juga

memperhatikan apa yang menjadi kehendak atau keinginan mereka terhadap penataan

Malioboro ini.

Karena kalau dilihat dari sumber atau orang yang menyatakan kurang setuju

atau menolak penataan, khususnya bila Malioboro dijadikan kawasan pedestrian maka

kebanyakan adalah pelaku/pengguna atau orang-orang yang menggantungkan nasib

dan hidupnya di kawasan Malioboro, baik sebagai tukang parkir, PKL, dan mereka yang

bergerak dalam jasa transportasi. Argumentasi yang dijadikan sebagai dasar penolakan

adalah kekhawatiran mereka nantinya akan kehilangan pekerjaan yang berarti

perekonomian keluarga akan terganggu kesejahteraan menjadi tidak terjamin.

Tabel di bawah menunjukkan adanya faktor kepentingan yang memberikan

pengaruh terhadap pandangan dan sikap masyarakat atas rencana revitalisasi

Malioboro, dimana bila ada kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat merasa

akan terusik kepentingannnya cenderung malakukan penolakan atau perlawanan.

Sebaliknya bila kepentingan mereka dirasa tidak akan terusik maka sikapnya juga akan

lebih kooperatif.

21

Sumber Berita * Sikap/Respon (sumber) Crosstabulation

Sumber Berita Sikap/Respon

Total Mendukung Menolak Netral

Pemerintah/eksekutif 13 13

100.0% 100.0%

41.9% 33.3%

33.3% 33.3%

DPR/legislatif 2 2

100.0% 100.0%

6.5% 5.1%

5.1% 5.1%

Pakar/ilmuwan 8 8

100.0% 100.0%

25.8% 20.5%

20.5% 20.5%

LSM/ORMAS 5 1 6

83.3% 16.7% 100.0%

16.1% 25.0% 15.4%

12.8% 2.6% 15.4%

PERS 1 1 2

50.0% 50.0% 100.0%

3.2% 25.0% 5.1%

2.6% 2.6% 5.1%

Masyarakat umum 1 1 2

50.0% 50.0% 100.0%

3.2% 25.0% 5.1%

2.6% 2.6% 5.1%

Pelaku di Malioboro 1 2 3 6

16.7% 33.3% 50.0% 100.0%

3.2% 50.0% 75.0% 15.4%

2.6% 5.1% 7.7% 15.4%

31 4 4 39

79.5% 10.3% 10.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

79.5% 10.3% 10.3% 100.0%

Sumber : Data primer D. Sasaran Sikap

Sasaran sikap merupakan salah satu hal yang cukup penting dari suatu

respon masyarakat, setiap sikap baik itu suatu perbuatan maupun tulisan tentu

22

memiliki sasaran atau arah kepada siapa sikap tersebut ditujukan. Dalam

menanggapi persoalan rencana revitalisasi Malioboro oleh Pemerintah daerah

Propinsi DIY dan Kota Yogyakarta hasil kajian ini ternyata menunjukkan adanya

keseimbangan sasaran sikap, yakni yang ditujukan pada pemerintah maupun

yang ditujuakan pada masyarakat umum.

Gambar 5

Sasaran Sikap

Sumber : Data primer

Masyarakat umumPemerintah/eksekutif

Pe

rce

nt

60

50

40

30

20

10

0

5149

Sasaran sikap yang berimbang ini menunjukkan adanya komunikasi timbal balik

yang cukup signifikan antara pemerintah dengan masyarakat. Disini juga bisa dimaknai

adanya suatu proses penyatuan atau kesepahaman untuk mengakomodir berbagai

kepentingan yang ada dan berkait dengan kawasan Malioboro. Makna lain yang

terkandung dibalik berimbangnya sasaran respon masyarakat ini adalah adanya potensi

kemitraan yang cukup baik antara pemerintah dan masyarakat yang bila kondisi ini

dikelola dengan baik akan merupakan kekuatan besar yang dapat menjadi pendorong

percepatan pembangunan daerah.

Dari tulisan-tulisan yang ada diketahui, bahwa sasaran sikap yang ditujukan

pada masyarakat umum merupakan suatu bentuk penyampaian informasi yang

memberikan dasar pikiran dan argumentasi atas rencana revitalisasi malioboro.

23

Sementara tulisan atau berita yang ditujuan pada pemerintah (pemerintah daerah prov.

DIY dan pemerintah Kota) pada umumnya berisi keinginan masyarakat agar dalam

melakukan revitalisasi Malioboro, pemerintah lebih mengedepankan kepentingan

bersama dan menghindarkan langkah-langkah yang dapat menimbulkan kerugian

masyarakat, terutama mereka yang selama ini telah menggantungkan hidupnya di

kawasan Malioboro.

P E N U T U P A. Kesimpulan :

- Langkah pemerintah daerah Propinsi DIY dan Kota Yogyakarta untuk melakukan

penataan kawasan Malioboro (revitalisasi) dengan tujuan menciptakan rasa

nyaman, aman, tertib dan indah dilihat dari sisi kewenangan dan otoritas

memang sudah sesuai dan seharusnya dilaksanakan demi untuk memberikan

ruang gerak yang lebih leluasa bagi seluruh masyarakat untuk beraktivitas.

Dimana pemerintah selaku penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk

mengamankan amanat rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD45 yakni

mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- Banyaknya tanggapan yang disampaikan masyarakat terlepas itu suatu

penolakan ataupun dukungan yang disalurkan melalui suratkabar Kedaulatan

Rakyat (sample kajian), menunjukkan bahwa Malioboro memang merupakan

area atau tempat atau kawasan yang mempunyai daya tarik bagi masyarakat

karena merupakan kawasan yang syarat dengan berbagai aktivitas seperti

budaya, ekonomi, bahkan menurut sejarahnya kawasan ini juga merupakan

basis perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

- Secara umum tanggapan masyarakat terhadap rencana penataan kawasan

Malioboro cukup positip dan dinilai akan membawa perubahan cukup significan

terhadap peningkatan/perkembangan peradaban pada kawasan ini. Namun

demikian juga ada kekawatiran sebagian orang terutama pedagang kecil, PKL,

dan tukang parkir yang selama ini telah menggantungkan hidupnya di kawasan

Malioboro. Mereka khawatir tidak akan dapat tempat atau lahan usaha

(kehilangan tempat usaha) bila revitalisasi kawasan Malioboro benar-benar

dilakukan lebih-lebih bila diperuntukan sebagai kawasan Pedestrian. Sehingga

24

golongan ini cenderung menolak pedestrian (pejalan kaki) diberlakukan di

Malioboro.

- Penolakan sebagian pengguna atau orang yang selama ini hidup dari kawasan

Malioboro sebenarnya lebih disebabkan oleh kurang mengertinya (belum

fahamnya) mereka terhadap rencana menyeluruh dari pemerintah daerah dalam

melakukan revitalisasi (penataan) kawasan Malioboro, dan trauma terhadap

seringnya terjadi penggusuran tanpa solusi memadai bila suatu kawasan

dilakukan pembenahan.

B. Rekomendasi :

Dari berbagai pendapat atau respon masyarakat yang beragam terhadap

rencana revitalisasi Malioboro (kawasan), pemerintah (pemprov dan pemkot) perlu

mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif terhadap berbagai aspirasi dan

harapan mereka, terutama masyarakat kecil yang selama ini telah menghuni

kawasan Malioboro baik sebagai pelaku ekonomi, seni budaya maupun wisata.

Penjelasan secara detil yang disertai berbagai penjelasan tentang

kemungkinan yang dapat memberikan keuntungan atau paling tidak kepentingan

mereka tetap terjaga bila revitalisasi dilaksanakan.

Pemerintah Daerah provinsi DIY dan Kota segera membuat Rencana Induk

(master plan) secara detil tentang revitalisasi kawasan Malioboro dan segera pula di

sosialisasikan pada masyarakat.

Daftar Pustaka

Depari, Eduard dan Colin MacAndrews; Peraan Komunikasi Massa dalam

Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1978. Flournoy, Don Michael; Analisa Isi Suratkabar-Suratkabar Indonesia, Gadjah Mada

University Press, 1989.

Krippendorff, Klaus, Analisis Isi, Pengantar dan Metodologi, Rajawali Pers, Jakarta,

1991

Rakhmat, Jalaluddin, Sosiologi Komunikasi Massa, Remadja Karya, Bandung,

1986

25

Rakhmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosda Karya,

Bandung, 1999

Setiawan, Bambang, Content Analysis, Penerbit FISIPOL UGM, Yogyakarta, 1985.

Simbolon, Parakitri T; Vademekum Wartawan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1997.