RESOLVING INSOLVENCY

2

RESOLVING INSOLVENCY

3

DEFINISI

"Penyitaan" adalah proses dimana kreditur separatis meminta penjualan aset yang digunakan sebagai jaminan dalam memenuhi utang berjamin (secured loan) ketika debitur gagal bayar. Untuk tujuan studi ini, penyitaan mengacu pada penjualan aset untuk mengumpulkan nilai pinjaman debitur melalui proses pengadilan formal (penyitaan peradilan). Penyitaan juga termasuk termasuk penyitaan atas surat berharga kecuali hipotek real estate. "Kepailitan" adalah kondisi debitur yang secara umum tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo dan/atau yang kewajibannya melebihi nilai asetnya.

"Perwakilan Kepailitan (kurator/pengurus)" adalah seseorang atau badan resmi (termasuk pada pengangkatan sementara) yang diberikan hak dalam proses kepailitan untuk mengadministrasikan rencana likuidasi maupun reorganisasi.

“Likuidasi” adalah sebuah proses pengumpulan dan penjualan aset debitur pailit untuk dibagi-bagikan kepada kreditur kepada kreditur. Likuidasi termasuk penjualan asset secara sepotong-sepotong atau penjualan dari seluruh atau sebagain besar aset debitur dalam bentuk usaha yang masih tetap berjalan (going concern). Untuk tujuan studi ini, likuidasi hanya merujuk pada proses pengadilan formal dan tidak termasuk likuidasi sukarela (voluntary winding up) oleh perusahaan.

“Kredit Pasca Dimulainya Kepailitian” merujuk pembiayaan baru yang tersedia kepada perusahaan yang gagal bayar utang setelah dimulainya proses kepailitan dari kreditur yang telah ada atau kreditur baru untuk membiayai operasional perusahaan yang gagal bayar selama proses kepailitan.

"Pengampuan" adalah proses penunjukan oleh pengadilan, sebuah kontrak atau pejabat pemerintah sebagai penerima amanah untuk memelihara dan menjadi wali atas properti, usaha, sewa dan keuntungan-keuntungan dari debitur yang telah melanggar ketentuan utang dari kreditur dengan tanggungan perusahaan. Kurator/pengurus dapat diizinkan untuk melanjutkan usaha debitur sebelum menjual usaha yang tetap berjalan (going concern) atau menjual aset secara terpisah-pisah untuk melunasi utang.

"Reorganisasi/PKPU" adalah sebuah proses dimana kondisi finansial dan kelangsungan hidup usaha debitur dapat dipulihkan berdasarkan rencana reoganisasi sehingga usaha dapat terus berjalan, melalui cara-cara seperti pengampunan utang, penjadwalan-kembali utang, konversi utang ke ekuitas, dan penjualan usaha (atau bagian dari itu) secara berkelanjutan. Untuk tujuan penelitian ini, reorganisasi hanya mengacu pada proses pengadilan formal yang tersedia untuk semua debitur dan tidak termasuk skema-skema pengaturan, kesepakatan-kesepakatan di luar pengadilan dengan kreditur atau reorganisasi sebelum badan administratif.

"Rencana reorganisasi" adalah sebuah rencana dimana kondisi finansial dan kelangsungan hidup usaha debitur dapat dipulihkan.

Leasing merujuk kepada kesepakatan dimana Lessor setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan atas aset leasing kepada Lessee setelah berakhirnya masa leasing. Leasing sangat umum digunakan untuk membiayai pembelian peralatan sebagai alternatih pembiayaan melalui utang. Anjak Piutang merupakan transaksi keuangan dimana pemasok menjual piutangnya (misalnya tagihan) kepada pihak ketiga (disebut faktor/perusahaan anjak piutang) dengan diskon. Anjak Piutang digunakan oleh pemasok untuk memperoleh dana tunai secara cepat dibanding jika harus menunggu 30 atau 60 hari dari pembayaran pelanggan. Anjak Piutang Terbalik adalah transaksi keuangan dimana pelanggan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga (disebut faktor/perusahaan anjak piutang) untuk membayar tagihan dari pembeliannya kepada pemasok dengan bunga sebagai ganti diskon (nilai 100% dari tagihan untuk pemasok). Anjak Piutang Terbalik digunakan oleh pelanggan dengan mengharapkan keuntungan dari periode pembayaran yang panjang sementara memastikan bahwa pemasok menerima pembayaran sesegera mungkin.

4

1. REFORMS AND STATISTICS REFORMASI DAN STATISTIK

Pertanyaan Jawaban 2016

Jawaban 2017 Catatan/ penjelasan

2.1. Have there been any reforms in the area of corporate insolvency between June 1, 2015, and now, including any developments in the laws or practices relating to foreclosure, liquidation or reorganization? Please describe.

Apakah telah ada reformasi

dalam area kepailitan korporasi antara 1 Juni, 2015 hingga saat ini, termasuk apakah ada perkembangan dalam hukum atau praktek terkait penyitaan, likuidasi atau reorganisasi? Tolong

Jelaskan!

Tidak Ada

• Permenhukham No. 11 Tahun 2016 tentang pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan

Pengurus• Surat Edaran Mahkamah Agung bagi

Pengadilan Niaga untuk dapat menaati waktu penanganan kasus perdata kusus

sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dua keputusan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong proses penanganan kepailitan dapat lebih efisien dari aspek biaya dan waktu. Jika 2 (dua) aturan ini dianggap sebagai upaya yang secara signifikan dapat mendorong proses penanganan kepailitan dapat lebih efisien dari aspek biaya dan waktu, Responden dapat mempertimbangkannya sebagai bentuk reformasi yang telah dilakukan dalam bidang penanganan kasus kepailitan.

2.2. Are any reforms in the area of corporate insolvency expected to come into effect prior to June 1, 2016, or in the longer term? Please describe

Apakah ada reformasi dalam area kepailitan korporasi yang diperkirakan akan berlaku sebelum 1 Juni 2016 atau dalam jangka waktu panjang

setelahnya? Tolong Jelaskan!

Tidak Ada

• Permenhukham No. 11 Tahun 2016 tentang pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan

Pengurus• Surat Edaran Mahkamah Agung bagi

Pengadilan Niaga untuk dapat menaati waktu penanganan kasus perdata kusus

sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dua keputusan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong proses penanganan kepailitan dapat lebih efisien dari aspek biaya dan waktu. Jika 2 (dua) aturan ini dianggap sebagai upaya yang secara signifikan dapat mendorong proses penanganan kepailitan dapat lebih efisien dari aspek biaya dan waktu, Responden dapat mempertimbangkannya sebagai bentuk reformasi yang telah dilakukan dalam bidang penanganan kasus kepailitan.

2.3. How many insolvency cases involving commercial entities did you or your firm handle in 2015?Please count all foreclosure, liquidation and reorganization proceedings completed between January 1

Responden dapat menjawab sesuai dengan pengalaman profesionalnya masing-masing.

5



and December 31, 2015, or pending as of December 31, 2015.

Ada berapa banyak kasus kepailitan yang melibatkan entitas komersil yang ditangani oleh anda atau perusahaan anda di tahun 2015?Dimohon agar menyebutkan semua penyitaan, likuidasi dan proses reorganisasi yang terselesaikan antara 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015, atau yang masih tertunda hingga 31 Desember 2015.

2.4. How many insolvency cases

against commercial entities were filed in your economy in 2015? Please provide the estimates for foreclosure, liquidation and reorganization proceedings separately. Please note that we do not consider cases that involve unincorporated sole proprietorships.

Ada berapa kasus kepailitan terhadap entitas komersil yang diajukan dalam ekonomi anda di tahun 2015? Dimohon agar menyebutkan semua penyitaan, likuidasi dan proses reorganisasi. Harap diperhatikan bahwa kita tidak mempertimbangkan kasus yang melibatkan kepemilikan perseorangan dalam perusahaan yang tidak

legal.

Responden dapat merujuk kepada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015. Atau sumber lain yang dapat dipercaya

2.5. In your opinion, what proportion of distressed businesses filing for insolvency continued to operate as a going concern upon completion of insolvency proceedings in 2015, including sale as a going concern through liquidation as well as through reorganization?Please provide details in the

Responden dapat menjawab sesuai dengan pengalaman profesionalnya masing-masing.

6



comments section, if any, or reference to available statistics.

Menurut pendapat Anda,

berapa proporsi dari perusahaan yang mengalami masalah yang dalam proses kepailitan, dimana usahanya tetap berlanjut (going concern) setelah proses kepailitan tersebut selesai pada tahun 2015, termasuk apakah usaha tersebut dapat dijual dalam bentuk usaha yang masih terusberjalan (going concern) melalui likuidasi maupun reorganisasi (PKPU)? Tolong jelaskan secara detail di bagian komentar, dan jika ada, tolong disertakan referensi statistik.

7

CHOICE OF PROCEDURE, APPLICABLE LAWS AND GENERAL ESTIMATES PILIHAN PROSEDUR, HUKUM YANG BERLAKU DAN PERKIRAAN UMUM

CASE STUDY ASSUMPTIONS ASUMSI STUDI KASUS

(b)

(c)

(e) Perusahaan memperkirakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan (net worth) akan negatif dan tetap mengalami kerugian operasional sepanjang 2016 dan 2017. Perusahaan memperkirakan arus kas tahun 2015 akan menutupi semua biaya operasional, termasuk pembayaran kepada pemasok, gaji, biaya pemeliharaan dan pajak, namun tidak dapat menutupi pembayaran bunga kepada Bizbank.

(f) Jika Mirage terjual sebagai usaha yang tetap berjalan (misalnya sebuah bisnis yang memiliki sumberdaya untuk tetap beroperasi di masa mendapan), mereka akan mendapatkan 100% dari nilai pasarnya saat ini. Akan tetapi jika aset Mirage dijual sedikit demi sedikit, maka mereka hanya akan mengambil 70% dari nilai pasar.

8

Mohon perbarui data di bagian berikut ini berdasarkan asumsi studi kasus di bagian 3. Untuk kenyamanan Anda, kami telah memasukkan ringkasan tanggapan yang diberikan oleh kontributor kami pada tahun lalu untuk pertanyaan yang sama. Mengingat mereka mewakili tanggapan dari semua kontributor Doing Business, jawaban mereka mungkin tidak sama dengan jawaban yang Anda atau perusahaan rekan Anda berikan.



4.1. Which in-court procedure is most likely to apply in Mirage's case? Please explain why, in your opinion, this would be the most likely procedure. Please refer to definitions of possible procedures in section 1. Prosedur Pengadilan mana yang paling mungkin diterapkan pada Kasus? Mohon jelaskan mengapa, menurut pendapat anda, hal tersebut merupakan prosedur yang paling mungkin. Harap merujuk pada definisi dari prosedur yang mungkin pada

bagian 1.

Prosedur Penyitaan Setelah maksimum 90 hari sejak penetapan pailit dibuat atau ketika kondisi kepailitan berlaku, Mirage berhak untuk menginisiasi eksekusi hipotik yang dilakukan melalui pengadilan negeri setempat melalui permohonan penyitaan dan pengadilan melakukan supervisi terhadap kantor lelang negara.

Responden dapat menjawab sesuai dengan prosedur mana yang menurut pendapat professional responden paling memungkinkan berdasarkan pengalaman dan keilmuan responden.

Dalam menjawab pertanyaan ini, harap ditekankan bahwa kerangka hukum kepailitan Indonesia tidak memiliki aturan yang mengatur secara khusus hasil dari proses kepailitan adalah likuidasi dengan penyitaan dan penjualan secara sepotong-sepotong sebagai aset mati atau reorganisasi.

4.2. Which court will be involved in Mirage’s case? For example, Mirage's management applies to a city court for reorganization or BizBank commences judicial foreclosure proceedings in a commercial court.

Pengadilan mana yang akan

terlibat dalam kasus Mirage? (Sebagai contoh, manajemen Mirage mengajukan permohonan kepada pengadilan kota untuk melakukan reorganisasi (PKPU) atau BizBank mengajukan permohonan pailit pada pengadilan).

Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga

9



4.3. Will the hotel be able to

continue operating upon completion of the entire insolvency process? Please explain why, in your opinion, this would be the most likely outcome. Please note that the hotel may survive as a going concern either through continuation of its operations or through a sale as an operating whole. Going concern means that a business has the resources needed in order to continue to operate in the foreseeable future. Akankah hotel tersebut dapat terus beroperasi setelah menyelesaikan keseluruhan proses

kepailitan? Tolong jelaskan menurut

pendapat anda, mengapa hal tersebut merupakan hal yang mungkin terjadi. Mohon dicatat bahwa hotel tersebut mungkin dapat terus beroperasi (Going Concern) baik melalui penerusahan usahanya atau melalui penjualan keseluruhan usahanya.Going Concernberarti bahwa bisnis tersebut memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk terus beroperasi dimasa

mendatang.

Tidak, Hotel akan berhenti beroperasi dan aset Mirage akan dijual sedikit demi sedikit. Setelah periode penangguhan pembayaran, BizBank akan memperoleh kepemilikan dari asset Mirage dan menjualnya sedikit demi sedikit melalui

lelang umum.

Responden dapat menjawab menurut pendapat professional responden berdasarkan pengalaman dan keilmuan responden.

Dalam menjawab pertanyaan ini, harap ditekankan bahwa kerangka hukum kepailitan Indonesia tidak memiliki aturan yang mengatur secara khusus apakah hasil dari proses kepailitan adalah likuidasi dengan penyitaan dan penjualan secara sepotong-sepotong sebagai aset mati

atau reorganisasi.

4.4. How long will the entire insolvency process for Mirage take? Please provide the most likely estimate based on your experience. Please, indicate the main procedural steps required to complete the entire process and how much time each procedural step will take in practice. The time begins at the moment of Mirage’s default and ends when BizBank is repaid all or some of the money owed to it. If the procedure is reorganization,

24 bulan Keterangan: Total prosedur penyitaan, yang ditangguhkan sementara dalam proses kepailitan, akan berlangsung selama 2 tahun secara total. BizBank akan memulai untuk penyitaan setelah Mirage gagal

Responden dapat menjawab menurut pendapat professional responden berdasarkan pengalaman

dan keilmuan responden.

10



the timeframe ends when the reorganization plan is approved. If the initial procedure is converted from one to another, please take into account the time of the second procedure as well.

Berapa lama keseluruhan

proses kepailitan untuk kasus Mirage? Mohon berikan pendapat berdasarkan pengalaman anda tentang hal tersebut. Mohon berikan langkah-langkah prosedur utama yang dibutuhkan dalam menyelesaikan seluruh proses dan berapa banyak waktu pada tiap langkah prosedural akan diambil dalam prakteknya. Dimulai dari pada saat default Mirage dan berakhir ketika piutangnya yang dimiliki BizBank dilunasi semua atau sebagian.Jika prosedur yang anda pilih adalah reorganisasi, jangka waktu akan berakhir ketika rencana reorganisasi disetujui. Jika prosedur awal dikonversi dari satu ke yang lain, silakan memperhitungkan waktu prosedur kedua juga.

bayar. Berdasarkan Bagian VI UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Mirage akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk penangguhan pembayaran. Prosedur Penyitaan (kepailitan) akan beralih menjadi prosedur PKPU. Butuh 2 bulan dari mulai pendaftaran perkara sampai sidang pertama, Pengadilan niaga harus memutus untuk moratorium sementara, dan menunjuk hakim pengawas dan administrator atau kurator untuk membantu debitur mengelola asetnya.Provisional moratorium adalah 90 hari, tetapi moratorium permanen dapat diberikan sebagai perpanjangan waktu selama 270 hari. Selama ini, Mirage harus mengusulkan rencana komposisi dan Kreditur akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak rencana tersebut atau melanjutkan ke moratorium

11



permanen. BizBank memungkinkan untuk memberikan suara terhadap rencana komposisi, yang akan menyebabkan Mirage dinyatakan pailit. Dan pada saat itu, moratorium berakhir maka BizBank dapat melakukan proses selanjutnya yaitu proses penyitaan.

4.5. How much will the entire insolvency process cost? Please provide the most likely estimate based on your experience. The estimate below should be expressed as percentage of the value of Mirage’s estate, which is IDR 4,035,332,054. Please indicate the applicability of and the estimates for the following cost components: court fees, fees of lawyers, insolvency representatives, auctioneers and other professionals involved in the proceedings, and all other applicable fees and costs. If the initial procedure is converted from one to another, please take into account the cost of the second procedure as well.

Berapa perkiraan seluruh

biaya proses kepailitan? Berikan kemungkinan besar estimasi berdasarkan pengalaman Anda. Perkiraan tersebut di bawah ini harus dinyatakan sebagai persentase dari nilai sesungguhnya Mirage. Harap menunjukkan penerapan dan perkiraan biaya untuk komponen-komponen berikut: Biaya pengadilan, biaya

Responden dapat menjawab menurut pendapat professional responden berdasarkan pengalaman dan keilmuan

responden.

Dalam menjawab pertanyaan ini, mohon pertimbangkan Permenhukham No. 11 Tahun 2016 tentang pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, dan dampaknya terhadap biaya

dalam proses kepailitan.

12



pengacara, perwakilan kepailitan, lelang dan biaya profesional lain yang terlibat dalam proses, dan semua biaya lain yang berlaku dan biaya. Jika prosedur awal dikonversi dari satu ke yang lain, silakan memperhitungkan biaya prosedur kedua juga.

Total Biaya 22%

Keterangan: Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan sekitar 22% dari jumlah aset real Debitur. Biaya keseluruhan yang dikeluarkan selama proses kepailitan terutama yang mencakup biaya pengadilan atau instansi pemerintah (1%), biaya pengacara (hingga 10%), biaya perwakilan kepailitan (hingga 10%), biaya akuntan, penilai, inspektur dan lelang (sampai 3%).


responden.

Dalam menjawab pertanyaan ini, mohon pertimbangkan Permenhukham No. 11 Tahun 2016 tentang pediman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, dan dampaknya terhadap biaya

dalam proses kepailitan.

4.6. What laws and supporting regulations/rules will apply in Mirage's case?

Apa undang-undang dan peraturan lainnya yang mendukung dapat berlaku

dalam kasus Mirage?

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia

Dalam menjawab pertanyaan ini, jika Responden memiliki pendapat lain (dari jawaban tahun lalu) terkait peraturan perundangan dan regulasi lain yang mengatur proses kepailitan yang dapat diterapkan untuk kasus

Mirage mohon jelaskan.

13

5. LEGAL FRAMEWORK KERANGKA HUKUM Bagian ini fokus pada kerangka hukum yang berlaku untuk REORGANISASI dan LIKUIDASI entitas komersial (kepailitan pribadi dikecualikan) dalam perekonomian Anda. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini, harap diperhatikan kerangka hukum yang berlaku dan mohon sebutkan ayat tekait pada setiap jawaban. Jika kerangka hukum tidak memiliki ketentuan eksplisit yang menjawab pertanyan-pertanyaan dibawah, harap sebutkan demikian pada jawaban Anda. Untuk kenyamanan Anda, kami telah menyertakan ringkasan tanggapan yang diberikan oleh kontributor kami tahun lalu untuk pertanyaan yang sama. Karena mereka mewakili tanggapan dari semua kontributor Doing Business di negara Anda, mungkin tidak cocok dengan jawaban tertentu yang Anda atau rekan di perusahaan Anda isikan. Silakan lihat bagian 1 untuk definisi dari istilah hukum yang digunakan di bawah ini.

5.1. COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS

DIMULAINYA PROSES


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

5.1.1. What procedures are available to a DEBTOR when commencing insolvency proceedings? Prosedur apa yang tersedia bagi Debitur ketika dimulainya proses

kepailitan?

Debitor dapat mengajukan bersamaan likuidasi (pailit) dan

reorganisasi (PKPU)


responden.

Dalam menjawab pertanyaan ini, Jika Responden memiliki pendapat lain (dari jawaban tahun lalu), mohon jelaskan.

5.1.2. Does the insolvency framework allow a CREDITOR to file for insolvency of the debtor? Apakah kerangka hukum yang ada memungkinkan kreditur mengajukan

permohanan kepailitan?

Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2014 memungkinkan debitur yang memiliki dua tau lebih kreditur dan gagal bayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan atas permintaan satu atar lebih Kreditur. Merujuk pada pasal 222 (3), Kreditur juga dapat mengajukan permohonan penangguhan pembayaran utang pada Debitur.


responden.


5.1.3. What basis for commencement of insolvency proceedings is allowed under the insolvency framework? If different tests are available in your economy for different proceedings, please explain the

Pasal 2 UU 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa Debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh tempo dan menjadi hutang,


responden.


14


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

distinctions in the comment section. Apa dasar bagi dimulainya proses kepailitan yang dimungkinkan oleh kerangka hukum kepailitan kita? Jika hasil pengujian terdapat proses yang berbeda di Negara Anda. Mohon jelaskan perbedaannya pada kolom

komentar

dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan, baik oleh permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih krediturnya.

5.2. MANAGEMENT OF DEBTOR'S ASSETS PENGELOLAAN ASET DEBITUR


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

5.2.1. Does the insolvency framework provide for the continuation of contracts supplying essential goods and services to the debtor (goods and services necessary for the survival of the business)? Apakah kerangka kepailitan memungkinkan kelanjutan dari kontrak penyediaan barang dan jasa penting untuk debitur (barang dan jasa yang penting agar usaha dapat berjalan)?

Ya, Berdasarkan Pasal 249 UU No 37 tahun 2004, dalam proses reorganisasi (penangguhan pembayaran), kontrak pelaksana dapat dilanjutkan oleh administrator. Pihak lain dapat meminta manajer untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan dari kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati oleh manajer dan partai. Jika dalam jangka waktu administrator tidak menanggapi atau tidak bersedia untuk melanjutkan kinerja kontrak tersebut, maka kontrak akan berakhir. Jika administrator menyatakan kesediaannya, administrator harus memberikan kepastian dalam memenuhi kontrak tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam proses likuidasi berdasarkan Pasal 37.


responden.


5.2.2. Does the insolvency framework provide for the rejection by the debtor (or

Ya, Berdasarkan Pasal 249 UU 37 tahun 2004, dalam proses reorganisasi

Responden dapat menjawab

Dalam menjawab pertanyaan ini, Jika Responden memiliki

15


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

by insolvency representative or by court on debtor’s behalf) of overly burdensome contracts (the cost of performance is greater than the benefit to be received), where both parties have not fully performed their obligations? Apakah kerangka kepailitan memungkinkan penolakan oleh kontrak yang terlalu memberatkan Debitur (atau oleh Kurator/Pengurus atau oleh Pengadilan atas nama Debitur) atas kontrak yang sangat merugikan (biaya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh), dimana keduabelah pihak belum sepenuhnya memenuhi

kewajiban mereka?

(penangguhan pembayaran), kontrak pelaksana dapat dilanjutkan oleh administrator. Pihak lain dapat meminta manajer untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan dari kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati oleh manajer dan rekanannya. Jika dalam jangka waktu administrator tidak menanggapi atau tidak bersedia untuk melanjutkan kontrak tersebut, kontrak akan berakhir. Jika administrator menyatakan kesediaannya, administrator harus memberikan kepastian dalam memenuhi kewajiban dalam kontrak tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam proses likuidasi berdasarkan Pasal 37

menurut pendapat professional responden berdasarkan pengalaman dan keilmuan

responden.

pendapat lain (dari jawaban tahun lalu), mohon jelaskan.

5.2.3. Does the insolvency framework provide for avoidance (invalidation) of the following transactions concluded before the filing for insolvency? Apakah kerangka kepailitan memungkinkan penghindaran (pembatalan) transaksi berikut ini berakhir sebelum pengajuan permohonan kepailitan?

(a) Preferential transactions, which resulted in a creditor obtaining more than its pro rata share of the debtor’s assets and which occurred when the debtor was insolvent.

Ya, Berdasarkan Pasal 42 UU No 37 Tahun 2004, transaksi yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dimulainya proses kepailitan dapat dinyatakan batal, jika transaksi tersebut termasuk pembayaran,

Responden dapat menjawab menurut pendapat professional responden berdasarkan pengalaman


16


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

atau jaminan utang yang belum jatuh tempo

dan keilmuan

responden.(b) Undervalued transactions, which were made as a gift or in exchange for less than equivalent value and which occurred when the debtor was insolvent or resulted in the debtor becoming insolvent.

Ya, Berdasarkan Pasal 42 UU No 37 Tahun 2004, transaksi yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dimulainya proses kepailitan dapat dinyatakan batal, jika transaksi tersebut termasuk kontrak dimana kewajiban Debitur melebihi kewajiban pihak dengan siapa kontrak itu dibuat. Begitu juga dalam Pasal 43 Undang-Undang 37 tahun 2004 yang menetapkan bahwa hibah yang dilakukan Debitur dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitur mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.


responden.


5.2.4. Does the insolvency framework provide for the possibility of the debtor obtaining credit after commencement of insolvency proceedings (post-commencement credit) to finance its on-going needs during the proceedings? Apakah kerangka kepailitan tersedia kemungkinan bagi debitur untuk memperoleh kredit setelah proses dimulainya kepailitan (post commencement credit), untuk membiayai kebutuhannya selama proses kepailitan?

Ya, Berdasarkan Pasal 240 (4) UU 37 tahun 2004, dengan persetujuan dari manajer, Debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya untuk meningkatkan nilai kekayaan debitur dalam proses penangguhan pembayaran. Dalam likuidasi, Kurator dapat melakukan pinjaman berdasarkan Pasal 69 UU 37 tahun 2004.


responden.


5.2.5. Does the insolvency framework assign priority

Tidak ada prioritas yang diberikan kepada kreditur

Responden dapat

Dalam menjawab pertanyaan ini, Jika

17


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

to post-commencement credit? Apakah dalam kerangka kepailitan dapat memberikan prioritas atas kredit yang diberikan pasca dimulainya proses

kepailitan?

pasca-dimulainya proses kepailitan/PKPU

Tidak ada ketentuan

khusus tentang prioritas kredit pasca dimulainya proses kepailitan dalam

UU 37 Tahun 2004

menjawab menurut pendapat professional responden berdasarkan pengalaman dan keilmuan

responden.

Responden memiliki pendapat lain (dari jawaban tahun lalu), mohon jelaskan.

5.3. REORGANIZATION PROCEEDINGS PROSES REORGANISASI


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

5.3.1. Which creditors vote on the proposed reorganization plan? Kreditur mana yang dapat memberikan hak suara pada sebuah rencana reorganisasi yang diusulkan?

Semua Kreditur, Pada pasal 280 dan 281 UU 37 tahun 2004 rencana reorganisasi akan dipilih oleh semua kreditor (termasuk kreditur yang dijamin) yang telah mendaftarkan klaim mereka dalam waktu yang telah ditentukan dan telah diakui oleh Administrator.


responden.


5.3.2. Does the insolvency framework require that the following provisions must be followed in order for the reorganization plan to be approved? Apakah kerangka kepailitan mengharuskan ketentuan berikut ini untuk diikuti agar rencana reorganisasi dapat disetujui.

(a) Creditors entitled to vote on the reorganization plan are divided into classes according to their respective rights. Kreditur berhak memberikan suara pada rencana reorganisasi yang disediakan dalam kelas-kelas sesuai dengan hak

masing-masing.

Pasal 281 UU No.37 Ya, Tahun 2004 membagi

Kreditur ke dalam kelas-kelas tertentu


responden.


18


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

(b) Each class of creditors votes separately. Tiap-tiap kelas kreditur memberikan suara secara

terpisah

Pasal 281 UU No. 37 Ya, (1) tahun 2004 menetapkan bahwa Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan: a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.


responden.


(c) Each class of creditors votes separately. Tiap-tiap kelas kreditur memberikan suara secara

terpisah.

Tidak ada Tidak, ketentuan khusus dalam hal ini.


responden.


5.3.3. Does the insolvency framework require that a reorganization plan must

Tidak, Tidak ada ketentuan khusus dalam hal ini. Namun, Pasal 281

Responden dapat menjawab

Dalam menjawab pertanyaan ini, Jika Responden memiliki

19


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

specify that the anticipated return to dissenting creditors will be at least equal to the return that they would obtain in a liquidation?

Apakah kerangka kepailitan mensyaratkan bahwa sebuah rencana reorganisasi harus menetapkan pengembalian antisipasi kepada kreditur setidaknya setara dengan pengembalian yang akan

mereka dapat dalam likuidasi?

(2) UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa ketika kreditur tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan

menurut pendapat professional responden berdasarkan pengalaman dan keilmuan

responden.

pendapat lain (dari jawaban tahun lalu), mohon jelaskan.

5.4. CREDITOR PARTICIPATION PARTISIPASI KREDITUR


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

5.4.1. Does the insolvency framework require that creditors (through either a decision of the creditors’ meeting or a decision of the creditors’ committee) appoint the insolvency representative or approve/ratify/reject the appointment of the insolvency representative? Apakah dalam kerangka kepailitan mengharuskan kreditur (baik melalui keputusan dari pertemuan kreditur atau keputusan dari komite kreditur) menunjuk kurator/ pengurus atau menyetujui/ mengesahkan/ menolak penunjukan kurator/ pengurus?

Tidak, Pasal 15 UU 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa Kurator/pengurus ditunjuk oleh pengadilan. Namun, pemohon (debitur atau kreditur) dapat mengusulkan calon.


responden.


5.4.2. Does the insolvency framework require that

Tidak, Ini adalah dalam kewenangan kurator atau

Responden dapat

Dalam menjawab pertanyaan ini, Jika

20


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

creditors (through either a decision of the creditors’ meeting or a decision of the creditors’ committee) approve the sale of substantial assets of the debtor, if such sale is made in the course of the insolvency proceedings? Apakah dalam kerangka kepailitan mengharuskan kreditur (baik melalui keputusan dari pertemuan kreditur atau keputusan dari komite kreditur) menyetujui penjualan aset penting debitur, jika memang penjualan tersebut dilakukan dalam rangka proses kepailitan?

pengurus dengan persetujuan dari hakim pengawas.

menjawab menurut pendapat professional responden berdasarkan pengalaman dan keilmuan

responden.

Responden memiliki pendapat lain (dari jawaban tahun lalu), mohon jelaskan.

5.4.3. Does the insolvency framework provide that an individual creditor has the right to request at any time information from the insolvency representative on the debtor’s business and financial affairs? Apakah dalam kerangka kepailitan memungkinkan bahwa seorang kreditur individu memiliki hak untuk meminta informasi dari kurator/pengurusterkaitmasalahkeuangan dan

bisnis debitur?

Tidak, Pasal 143 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa setelah pencocokan klaim selesai, Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditur wajib diberikan semua keterangan/ informasi yang diminta oleh kreditur tersebut. Namun, hak ini hanya diberikan dalam pertemuan setelah verifikasi klaim. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan kreditur untuk meminta informasi setiap saat.


responden.


5.4.4. Does the insolvency framework provide that an individual creditor has the right to object to the decision accepting or rejecting its own claims AND claims of other creditors? Apakah dalam kerangka kepailitan

Ya, Berdasarkan Pasal 124 UU 37 Tahun 2004,

setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang oleh Kurator

dapat mengajukan permintaan informasi

mengenai tiap klaim/piutang dan

penempatannya dalam daftar, atau dapat


responden.


21


Jawaban 2017

Catatan/ penjelasan

memungkinkanbahwa seorang kreditur individu memiliki hak untuk keberatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan klaimnya sendiri DAN klaim kreditur lain?

membantah kebenaran klaim/piutang, adanya hak

untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu

benda, atau dapat menyetujui bantahan

Kurator

6. ADDITIONAL RESEARCH PENGUMPULAN KETERANGAN TAMBAHAN

Bagian ini focus terhadap kerangka hukum yang berlaku untuk METODE ALTERNATIF DARI PEMBIAYAAN DAN PENYELESAIAN KESULITAN KEUANGAN di Negara anda. Bila dirasa tepat, mohon dapat mencatumkan referensi atas aturan hukumnya secara spesifik. Jika kerangka hukum tidak memiliki aturan hukum secara eksplisit mengatur pertanyaan dibawah ini, mohon dijelaskan demikian dalam jawaban Anda. Jika pertanyaan merujuk kepada praktek pelaksanaan undandang-undanf dan peraturan lainnya, mohon jawab berdasarkan pengalaman Anda. Bila data statistic tersedia, mohon jawab dengan angka pasti dan merujuk pada sumberdata. Ketika menjawab pertanyaan pada bagian ini, mohon gunakan definisi yang tersedia dibawah ini. 6.1. ALTERNATIVE FINANCIAL MECHANISMS MEKANISME KEUANGAN ALTERNATIF

Pertanyaan dibawah ini fokus kepada 3 (tiga) tipe mekanisme.

Leasing merujuk kepada kesepakatan dimana Lessor setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan atas aset leasing kepada Lessee setelah berakhirnya masa leasing. Leasing sangat umum digunakan untuk membiayai pembelian peralatan sebagai alternatih pembiayaan melalui utang. Anjak Piutang merupakan transaksi keuangan dimana pemasok menjual piutangnya (misalnya tagihan) kepada pihak ketiga (disebut faktor/perusahaan anjak piutang) dengan diskon. Anjak Piutang digunakan oleh pemasok untuk memperoleh dana tunai secara cepat dibanding jika harus menunggu 30 atau 60 hari dari pembayaran pelanggan. Anjak Piutang Terbalik adalah transaksi keuangan dimana pelanggan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga (disebut faktor/perusahaan anjak piutang) untuk membayar tagihan dari pembeliannya kepada pemasok dengan bunga sebagai ganti diskon (nilai 100% dari tagihan untuk pemasok). Anjak Piutang Terbalik digunakan oleh pelanggan dengan mengharapkan keuntungan dari periode pembayaran yang panjang sementara memastikan bahwa pemasok menerima pembayaran sesegera mungkin. 6.1.1. Does the legal framework contain provisions regulating the use of the following financial mechanisms?

Apakah kerangka hukum yang ada terdapat aturan yang mengatur mekanisme keuangan berikut?

Response Tanggapan

Please provide details and the legal basis Sertakan Landasan Hukum

(a) Financial leases (a) Leasing

Yes Ya

Keberadaan dan ketentuan tentang Leasing diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan (Jika Responden memiliki jawaban lain, harap jelaskan)

(b) Factoring Yes Keberadaan dan ketentuan tentang Anjak Piutang diatur oleh

22

(b) Anjak Piutang Ya Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan (Jika Responden memiliki jawaban lain, harap jelaskan)

(c) Reverse factoring (c) Anjak Piutang

Terbalik

Yes Ya

Pada dasarnya Anjak Piutang merukapan pengembangan dari mekanisme anjak pitang yang ada, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan dapat mengakomodasi mekanisme ini (Jika Responden memiliki jawaban lain, harap jelaskan)

If NONE of the above is applicable, please move to section 6.2.

Jika TIDAK ada sama sekali ketentuan yang mengatur, Mohon langsung menuju pada bagian 6.2.

6.1.2. Does the legal framework include any restrictions or conditions on the use of these financial mechanisms? For example, one of the parties must be a financial institution, both parties must be of a certain size, value of the asset in question is capped, etc.

Apakah kerangka hukum yang ada memuat segala bentuk pembatasan atau persyaratan dalam penggunaan mekanisme keuangan tersebut? Sebagai contoh, salah satu piha harus bank, kedua belah pihak harus berukuran tertentu, nilai aset yang dimaksud dibatasi, dll.

Response Tanggapan

Please provide details and the legal basis


No Tidak

Dalam menjawab pertanyaan ini, Responden harap merujuk pada peraturan yang berlaku dan praktik yang ada. Sebagai pertimbangan, bahwa jenis mekanisme keuangan ini dapat dimanfaatkan tanpa ada peraturan apapun yang membatasi, kecuali pada kondisi spesifik

tertentu.(b) Factoring

(b) Anjak PiutangNo

Tidak Dalam menjawab pertanyaan ini, Responden harap merujuk pada peraturan yang berlaku dan praktik yang ada. Sebagai pertimbangan, bahwa jenis mekanisme keuangan ini dapat dimanfaatkan tanpa ada peraturan apapun yang membatasi, kecuali pada kondisi spesifik

tertentu.(c) Reverse factoring (c) Anjak Piutang

Terbalik

No Tidak

Dalam menjawab pertanyaan ini, Responden harap merujuk pada peraturan yang berlaku dan praktik yang ada. Sebagai pertimbangan, bahwa jenis mekanisme keuangan ini dapat dimanfaatkan tanpa ada peraturan apapun yang membatasi, kecuali pada kondisi spesifik

tertentu. 6.1.3. Is the use of these financial mechanisms common in your economy? Please explain what types of companies use these mechanisms in practice (for example, by size or industry) and what makes these mechanisms useful or why they are not often used in practice.

Apakah penggunaan mekanisme keuangan tersebut umum di negara Anda? Harap jelaskan jenis perusahaan yang memanfaatkan mekanisme ini dalam prakteknya (sebagai contoh, ukuran atau jenis industri) dan apa yang membuat mekanisme tersebut bermanfaat atau mengapa tidak sering digunakan dalam prakteknya.

Response Tanggapan

Please provide details based on your experience


Dijawab Ya atau Tidak sesuai dengan pendapat Responden


(b) Factoring Dijawab Ya atau Tidak sesuai

Responden dapat menjawab menurut pendapat professional

23

Response Tanggapan


(b) Anjak Piutang dengan pendapat Responden

responden berdasarkan pengalaman dan keilmuan responden.

(c) Reverse factoring (c) Anjak Piutang

Terbalik

Dijawab Ya atau Tidak sesuai dengan pendapat Responden


6.2. SPECIALIZED IN-COURT PROCEEDINGS

PROSES PERADILAN KHUSUS This section focuses on two types of in-court insolvency proceedings.

Bagian ini fokus kepada 2 (dua) tipe proses peradilan kepailitan.

Liquidation refers to a formal in-court process of assembling and selling the assets of an insolvent debtor in order to dissolve it and distribute the proceeds to its creditors. Liquidation may include the piecemeal sale of the debtor’s assets or the sale of all or most of the debtor’s assets as a going concern. Likuidasi dapat diartikan sebagai proses peradilan formal dari pengumpulan dan penjualan aset dari debitur pailit untuk dibagi dan diserahkan hasilnya kepada krediturnya. Likuidasi dapat mencakup penjualan aset debitur secara sepotong-sepotong atau penjualan sebagian besar atau seluruh aset

debitur dalam bentuk usaha yang tetap berjalan (going concern) Reorganization refers to a formal in-court process through which the financial well-being and viability of a debtor's business may be restored based on a reorganization plan, so that the business can continue to operate through means that may include debt forgiveness, debt rescheduling, debt equity conversions and sale of the business (or parts of it) as a going concern. Reorganisasi/PKPU dapat diartikan sebagai proses peradilan formal dimana kondisi finansial dan kelangsungan hidup usaha debitur dapat dipulihkan berdasarkan rencana reoganisasi sehingga usaha dapat terus berjalan, melalui cara-cara seperti pengampunan utang, penjadwalan-kembali utang, konversi utang ke ekuitas, dan

penjualan usaha (atau bagian dari itu) secara berkelanjutan.

6.2.1. Does the insolvency framework in your economy include a definition of Small and Medium Enterprises (SMEs)? If there are several definitions in different laws and regulations, please include all of them. Common definitions focus on the number of employees or the turnover or revenue of the business.

Apakah kerangka hukum di negara Anda memuat definisi Usaha Kecil dan Menengah? Jika terdapat beberapa definisi pada undang-undang dan peraturan yang berbeda, mohon cantumkan semua.

Definisi umum fokus terhadap jumlah pekerja atau omset usahanya.

Response Tanggapan


Yes Ya

Terdapat Undang-Undang yang mengatur UMKM di Indonesia yaitu, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jika Responden mengetahui definisi UMKM berbeda dalam undang-undang maupun peraturan lain mohon jelaskan. (Misalnya definisi UMKM dalam peraturan perpajakan,

ketenagakerjaan, pemberian kredit dll)

24

6.2.2. Does the legal framework provide for simplified (or fast-track) in-court proceedings? If there are several types of proceedings in each category, please indicate so in your answer.

Apakah kerangka hukum yang ada menyediakan mekanisme proses peradilan sederhana (atau jalur cepat)? Jika ada beberapa tipe dari proses ditiap-tiap kategori, harap jelaskan dalam jawaban Anda.

Response Tanggapan


(a) Liquidation (a) Likuidasi

No Tidak

(b) Reorganization (b)

Reorganisasi

No Tidak

If the answer to BOTH (a) and (b) above is NO, please move to section 6.3. Jika jawaban KEDUANYA baik (a) dan (b) diatas adalah TIDAK, silahkan langsung menuju bagian 6.3 6.2.3. What are the criteria (thresholds) for companies to apply for simplified (fast-track) in-court proceedings?

Apakah kriteria (ambang batas) untuk perusahaan mengajukan permohonan melalui proses peradilan sederhana (jalur-cepat)?

Please select all applicable options Silahkan pilih semua pilihan yang sesuai

Form of incorporation/ Bentuk badan hukum Type of business activities / Jenis aktifitas perusahaan Size of company (SME) / Ukuran (UKM) Amount of assets / Jumlah Aset Amount of liabilities (debt) / Jumlah kewajiban (utang) Number of creditors / Jumlah Kreditur Other, please explain below / Lainnya, Harap Jelaskan dibawah iniPlease provide details and the legal basis for the answers above. If different thresholds apply to liquidation and

reorganization proceedings, please explain the differences. Mohon jelaskan secara detail dan dasar hukum untuk pertanyaan diatas. Jika ambang batas yang

ditetapkan berbeda untuk likuidasi dan reorganisasi, mohon jelaskan perbedaannya. -penjelasan-

6.2.4. How do simplified (fast-track) proceedings differ from regular insolvency proceedings?

Bagaimana proses sederhana (jalur cepat) berbeda dari proses kepailitan biasa?

Please select all applicable options

Lower court fees / Biaya Pengadilan Shorter statutory time limits / Batasan waktu yang diatur lebih pendek Fewer opportunities for extension of time / Lebih sedikit peluang untuk perpanjangan waktu Fewer creditors’ meetings / Pertemuan kreditur yang lebih sedikit Less court supervision / Pengawasan Pengadilan yang lebih sedikit Fewer opportunities for appeal / lebih kecil peluang untuk banding (dhi. kasasi) Other, please explain below / Lainnya, Harap Jelaskan dibawah ini

Please provide details and the legal basis for the answers above. If different features apply to liquidation and

25

reorganization proceedings, please explain the differences. Mohon jelaskan secara detail dan dasar hukum untuk pertanyaan diatas. Jika ambang batas yang

ditetapkan berbeda untuk likuidasi dan reorganisasi, mohon jelaskan perbedaannya. -penjelasan-

6.2.5. Are simplified (fast-track) in-court proceedings commonly used in practice in your economy? Please explain what types of companies apply for such proceedings in practice (for example, by size or industry) and what makes these proceedings successful or why the proceedings are not often used in practice.

Apakah Proses Peradilan Sederhana (jalur cepat) umum dilakukan di negara Anda? Harap jelaskan tipe perusahaan apa yang menerapkan proses semacam itu dalam prakteknya (sebagai contoh, menurut ukuran dan jenis industri) dan apakah yang membuat proses tersebut berhasil atau kenapa proses tersebut sering tidak dimanfaatkan dalam praktik.

Response Tanggapan


(a) Liquidation (a) Likuidasi

-Click to Select-

(b) Reorganization (b)

Reorganisasi

-Click to Select-

6.3. PRE-INSOLVENCY PROCEEDINGS

PROSES PRA-KEPAILITAN

For the purposes of this section, Pre-insolvency proceedings are defined as collective proceedings under the supervision of a court or an administrative authority, which give a debtor in financial difficulties the opportunity to restructure at a pre-insolvency stage and to avoid the commencement of formal insolvency proceedings in the traditional sense. Untuk kepentingan bagian ini, Proses Pra-Kepailitan diartikan sebagai sekumpulan proses dibawah pengawasan pengadilan atau otoritas administrasi, dimana memberi debitur yang sedang kesulitan keuangan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pada tahap pra-kepailitan dan mencegah dimulainya proses kepailitan dalam pengertian tradisional. 6.3.1. Does the legal framework provide for pre-insolvency proceedings? If yes, please identify the name of the proceedings in your jurisdiction and the applicable laws and regulations.

Apakah kerangka hukum menyediakan proses pra-kepailitan? Jika Iya, tolong idendifikasi nama proses dalam wilayah hukum anda dan undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Response Please provide details and the legal basis

If the answer to the question above is NO, please move to section 6.4.

Jika jawaban atas pertanyaan diatas TIDAK, silahkan langsung menuju bagian 6.4 6.3.2. Are pre-insolvency proceedings available to all companies? If no, please identify which companies are not eligible to apply for this type of proceedings.

Apakah proses pra-kepailitan tersedia bagi seluruh perusahaan? Jika tidak, harap identifikasi perusahaan yang mana yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan jenis proses ini.

26

Response

TanggapanPlease provide details and the legal basis


responden.


6.3.3. Which court or administrative agency supervises pre-insolvency proceedings?

Pengadilan atau lembaga yang mana yang mengawasi proses pra-kepailitan?


Mohon jelaskan secara detail dan dasar hukumnya

-jelaskan- 6.3.4. What are the main features of the pre-insolvency proceedings?

Apakah ciri utama dari proses pra-kepailitan?


Pre-insolvency test / Uji Pra-kepailitan Debtor can initiate / Debitur dapat menginisiasi Creditors can initiate / Kreditur dapat menginisiasi Moratorium on debt enforcement / Penghentian penegakan utang Debtor remains in control of the business / Debitur masih memiliki control atas usahanya Administrator is appointed to manage the business / Kurator/pengurus ditunjuk untukmengelola usahanya Debtor/administrator to propose a compromise agreement / Debitur atau Pengurus/curator mengusulkan kesepakatan

perdamaian Creditors vote to approve the compromise agreement / Kreditur menggunakan hak suaranya untuk menyetujui

kesepakatan perdamaian Compromise agreement approved by majority is binding on all creditors / Kesepakatan perdamaian disetujui

mayoritas mengikat untuk seluruh kreditur Statutory time limitations / Pembatasan waktu yang diatur Other, please explain below / Lainnya, Mohon jelaskan dibawah ini

Please provide details and the legal basis for the answers above Mohon jelaskan secara detail dan dasar hukum untuk pertanyaan diatas

6.3.5. Are pre-insolvency proceedings commonly used in practice in your economy? Please explain what types of companies apply for such proceedings in practice (for example, by size or industry) and what makes these proceedings successful or why the proceedings are not often used in practice.

Apakah Proses Pra-Kepailitan umum digunakan dalam praktek di negara Anda? Harap jelaskan tipe perusahaan apa yang menerapkan proses semacam itu dalam prakteknya (sebagai contoh, menurut ukuran dan jenis industri) dan apakah yang membuat proses tersebut berhasil atau kenapa proses

tersebut sering tidak dimanfaatkan dalam praktik.

27

Response Tanggapan


6.4. OUT-OF-COURT WORKOUTS

PROSES DILUAR PERADILAN

For the purposes of this section, Out-of-court workouts refer to debt restructuring that involves changing the composition and/or structure of assets and liabilities of a debtor in financial difficulties without resorting to a full judicial intervention. Out-of-court workouts are used to ensure rapid recovery for distressed companies through a voluntary agreement (compromise) between the distressed company and its creditors. Untuk kepentingan bagian ini, Proses diluar peradilan merujuk pada restrukturisasi utang yang melibatkan perubahan komposisi dan/atau struktur aset dan kewajiban dari debitur yang mengalami masalah keuangan tanpa mengambil jalan dengan intervensi peradilan secara penuh. Proses diluar peradilan digunakan untuk pemulihan yang cepat bagi perusahaan yang mengalami tekanan melalui kesepakatan sukarela (perdamaian) diantara perusahaan yang mengalami tekanan dan krediturnya. 6.4.1. Does the insolvency framework provide for out-of-court workouts? If yes, please explain whether the out-of-court workout framework is part of the insolvency law or agency regulations (such as a central bank).

Apakah kerangka kepailitan yang ada memungkinkan adanya proses diluar peradilan? Jika iya. Harap jelaskan kerangka proses diluar peradilan adalah bagian dari undang-undang kepailitan atau peraturan suatu lembaga (seperti bank sentral)

Response Tanggapan


If the answer to the question above is NO, you have completed the questionnaire. Jika jawaban pertanyaan diatas adalah TIDAK, berarti Anda telah menyelesaikan kuesioner ini. 6.4.2. Do out-of-court workouts have to be sanctioned or ratified by a court or an administrative agency? If yes, please specify the court or the administrative agency.

Apakah Proses diluar peradilan telah disetujui atau disahkan oleh pengadilan atau suatu lembaga? Jika Iya, Harap rinci pengadilan atau lembaganya.

Response Tanggapan


6.4.3. What are the main features of the out-of-court workouts?

Apakah ciri utama dari dari Proses diluar peradilan?


A standstill period (creditors refrain from enforcing their claims in order to negotiate a compromise with the debtor) / Penghentian waktu (kreditur menahan diri dari pelaksanaan klaim mereka untuk menegosiasikan perdamaian dengan

debitur Obligation to engage in good-faith negotiations / Kewajiban untuk menggunakan negosiasi dengan itikad baik Obligation to disclose all relevant information (for debtor and creditors) / Kewajiban untuk mengungkapkan semua

informasi yang terkait Confidentiality of information disclosed during negotiations / Kerahasian informasi diungkap dalam negosiasi Cooperation between creditors / Kerjasama diantara para kreditur Fresh financing provided by existing creditors / Pembiayaan segar disediakan oleh kreditur yang ada Other, please explain below / Lainnya, Mohon jelaskan dibawah ini

28

Please provide details and the legal basis for the answers above Mohon jelaskan secara detail dan dasar hukum untuk pertanyaan diatas

6.4.4. Are out-of-court workouts commonly used in practice in your economy? Please explain what types of companies use out-of-court workouts (for example, by size or industry) in practice and what makes these proceedings successful or why they are not often used in practice.

Apakah Proses diliuar peradilan umum dilakukan di negara anda? Harap jelaskan tipe perusahaan apa yang menerapkan proses semacam itu dalam prakteknya (sebagai contoh, menurut ukuran dan jenis industri) dan apakah yang membuat proses tersebut berhasil atau kenapa proses tersebut sering tidak dimanfaatkan dalam praktik

Response

TanggapanPlease provide details based on your experience

Mohon jelaskan secara detail berdasarkan pengalaman anda

RESOLVING INSOLVENCY

Documents

Transcript of RESOLVING INSOLVENCY