IV. Studi Kasus Reparation for Injuries CaseReparation for Injuries Case merupakan kasus yang melahirkan penegasan terhadap personalitas yuridik organisasi internasional. Kasus ini terjadi pada tahun 1948 dan kemudian Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memberikan advisory opinion pada tahun 1949. Dengan adanya kasus ini, organisasi internasional yang ada di dunia mendapatkan penegasan mengenai status yuridiknya. Meskipun sebenarnya status yuridik dari organisasi internasional telah ada, namun sampai sebelum adanya kasus ini, masih belum ada kepastian hukum mengenai bisa atau tidaknya sebuah organisasi internasional untuk bisa berperkara sebagaimana layaknya subyek hukum internasional lainnya. ICJ telah membuat suatu terobosan hukum dengan mengeluarkan advisory opinion berkenaan dengan kasus ini.

4.1. Ringkasan KasusPada tahun 1948, tepatnya tanggal 17 September, seorang mediator PBB bernama Count Folke Bernadotte dan ajudannya Kolonel Serot, terbunuh dalam perjalanan dinas ke Yerusalem. Mereka dibunuh oleh anggota dari kelompok Lehi, yang terkadang disebut dengan Stern Gang. Kelompok ini merupakan organisasi radikal zionis yang telah melakukan beberapa serangan terhadap warga Inggris dan Arab. Pembunuhan terhadap Bernadotte ini, telah disepakati oleh ketiga pemimpin kelompok Lehi, yaitu : Yitzhak Shamir, Natan Yelli-Mor, dan Yisrael Eldad, dan direncanakan oleh kepala operasi Lehi di Yerusalem, Yehoshua Zetler.

Empat orang yang dipimpin oleh Meshulam Makover, kemudian menyerang kendaraan yang ditumpangi oleh Bernadotte, dan salah satu diantara mereka yaitu Yehoshua Cohen menembak Bernadotte.

4.2. Fakta HukumDari kasus tersebut, terdapat empat permasalahan hukum yang muncul :1. Count Folke Bernadotte adalah pejabat sipil internasional yang bekerja untuk PBB2. Count Folke Bernadotte adalah warga negara Swedia3. Pembunuh Bernadotte, Yehoshua Cohen, adalah warga negara Israel4. Pembunuhan terhadap Bernadotte terjadi di wilayah pengawasan Israel.

4.3. Permasalahan HukumBerkenaan dengan kasus di atas, Sekjen PBB Trygve Lie mempersiapkan memorandum, dan disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Memorandum tersebut berisi 3 permasalahan pokok :[13]1. Apakah suatu negara mempunyai tanggung jawab terhadap PBB atas musibah atau kematian dari salah seorang pejabatnya?2. Kebijaksanaan secara umum mengenai kerusakan dan usaha-usaha untuk mendapatkan ganti rugi3. Cara-cara yang akan ditempuh untuk penyampaian dan penyelesaian mengenai tuntutan-tuntutan.

Setelah mendengarkan memorandum dari Sekjen PBB, Majelis Umum kemudian meminta pendapat dari ICJ, dengan mengajukan permasalahan hukum sebagai berikut :[14]

1. Apakah PBB sebagai sebuah organisasi mempunyai kapasitas untuk dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah de jure maupun de facto untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh :a. PBB;b. Korban atau orang-orang yang menerima dampak dari kejadian yang menimpa korban.

2. Apabila pertanyaan 1(b) dapat diterima, apakah tindakan yang harus dilakukan PBB untuk mengembalikan hak Negara tempat korban menjadi warganya ?

4.4. Putusan ICJTerhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Majelis Umum, ICJ memberikan jawaban sebagai berikut :1. Untuk pertanyaan 1(a), ICJ secara mutlak sepakat bahwa PBB dapat melakukan hal tersebut2. Untuk pertanyaan 1(b), ICJ memberikan pendapat dengan 11 suara melawan 4 bahwa PBB dapat mengajukan gugatan meskipun pemerintah yang diminta pertanggungjawabannya bukanlah anggota PBB3. Untuk pertanyaan 2, ICJ memberikan pendapat dengan 10 suara melawan 5 bahwa apabila PBB membawa gugatan karena kerugian yang dialami pejabatnya, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila gugatannya didasarkan pada pelanggaran kewajiban kepada PBB.

4.5. Analisa KasusICJ menganggap bahwa personalitas yuridik dari organisasi internasional merupakan sifat yang mutlak dimiliki oleh setiap organisasi internasional.[15] Disamping itu, organisasi internasional memiliki personalitas internasional sebagai hak, yang merupakan suaru konsekuensi dari dasar pembentukan organisasi itu yang berada di bawah hukum internasional.[16] Personalitas yuridik organisasi tersebut memungkinkannya untuk melakukan tindakan-tindakan internasional, bahkan bagi negara-negara yang belum diketahui sebelumnya di dalam instrumen pokoknya.[17]

KesimpulanBerdasarkan sejarah perkembangan dan preseden yang telah terjadi berkenaan dengan organisasi internasional, maka kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional tidak lagi dapat dikesampingkan. Dengan adanya Reparation for Injuries Case, organisasi internasional mempunyai personalitas yuridik yang tidak berbeda dengan negara. Namun dalam konteks ICJ, organisasi internasional belum bisa merubah Statute of International Court of Justice yang hanya memperbolehkan negara menjadi pihak yang bersengketa dalam ICJ.

Terlepas dari masalah tersebut, organisasi internasional telah menjadi salah satu non-state actors yang dapat mempengaruhi berjalannya interaksi diantara masyarakat internasional. Khususnya pengaruh organisasi internasional dalam fungsinya sebagai pembuat hukum (quasi-legislative) internasional.

Case Study reparation for Injuries CaseReparation for Injuries Case is a case that spawned yuridik affirmation of the personality of an international organization. This case occurred in 1948 and later the ICJ (International Court of Justice / ICJ) give advisory opinion in 1949. With this case, the international organization in the world to get confirmation on the status of yuridiknya. Though the actual status of international organizations have yuridik there, but until prior to this case, there is still no legal certainty about whether or not an international organization to be able to litigants as appropriate subjects of international law. ICJ has made a breakthrough law by issuing advisory opinion with regard to this case.

4.1. Case SummaryIn 1948, precisely on 17 September, a United Nations mediator Count Folke Bernadotte named and his aide Colonel Serot, was killed in a business trip to Jerusalem. They were killed by members of the Lehi group, which is sometimes called the "Stern Gang". This group is a radical Zionist organization that has conducted several attacks against British and Arab. The murder of Bernadotte's, has been agreed by the three leaders of Lehi group, namely: Yitzhak Shamir, Natan Yelli-Mor, and Yisrael Eldad, and planned by Lehi operations chief in Jerusalem, Yehoshua Zetler.

Four people led by Meshulam makover, then attacked a vehicle driven by Bernadotte, and one of them is Yehoshua Cohen shot Bernadotte.

4.2. Legal FactsOf these cases, there are four legal issues arise:

Count Folke Bernadotte are international civil servants who work for the UNCount Folke Bernadotte was a Swedish citizenKiller Bernadotte, Yehoshua Cohen, are citizens of IsraelThe murder of Bernadotte occurred in the supervision of Israel.

4.3. Legal IssuesWith regard to the above case, the UN Secretary General Trygve Lie preparing memoranda, and presented at the UN General Assembly in 1948. The memorandum contains three main problems: [13]

Whether a country had a responsibility to the UN on disaster or the death of one of its officials?General wisdom about the damage and attempts to get compensationIn ways that will be pursued for the delivery and settlement of the claims.

After listening to the memorandum of the Secretary General of the United Nations, the General Assembly then requested the opinion of the ICJ, by filing legal issues as follows: [14]

1. Does the UN as an organization has the capacity to be able to file a lawsuit against the government de jure or de facto to obtain compensation for losses suffered by:a. The United Nations;b. Victims or those who receive the impact of what happened to the victim.

2. If question 1 (b) may be accepted, whether action should be taken of the UN to restore the rights of the State where the victims become citizens?

4.4. ICJ verdictTo the legal issues raised by the General Assembly, the ICJ gives the following reply:

For question 1 (a), ICJ unanimously agreed that the United Nations can do thatFor question 1 (b), ICJ to give an opinion with 11 votes against 4 that the United Nations can file a lawsuit, although the government is held accountable is not a member of the United NationsFor question 2, the ICJ to give an opinion by 10 votes against 5 that when the United Nations to bring a lawsuit because of losses suffered by its officials, such action can only be conducted if the complaint based on the breach of obligations to the United Nations.

4.5. Case AnalysisICJ considers that yuridik personality of international organizations is an absolute properties possessed by any international organization. [15] In addition, international organizations have an international personality as a right, which is the basis for the establishment suaru consequence of that organization under international law. [16 ] Personality yuridik the organization enabled it to undertake international action, even for countries that have not been previously known in the underlying instrument. [17]

ConclusionBased on the historical development of and precedents that have occurred with respect to international organizations, the position of international organizations as subjects of international law can no longer be ruled out. With the reparation for Injuries Case, an international organization which does not have the personality yuridik different countries. But in the context of the ICJ, international organizations have not been able to change the Statute of the International Court of Justice that only allows states becoming parties to the dispute in the ICJ.

Regardless of these problems, international organizations have become one of the non-state actors that may affect the passage of the interaction between the international community. In particular the influence of international organizations in its function as legislator (quasi-legislative) internationally.