RENSTRA SKPD - beta.semarangkota.go.idbeta.semarangkota.go.id/content/image/files/RENSTRA...
Transcript of RENSTRA SKPD - beta.semarangkota.go.idbeta.semarangkota.go.id/content/image/files/RENSTRA...
RENSTRA SKPD
RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANYUMANIK
TAHUN 2010 – 2015
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN BANYUMANIK
TAHUN 2010
KEPUTUSAN CAMAT BANYUMANIK
NOMOR : 050 / 16 / XI TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA STRATEGI ( RENSTRA ) SKPD
KECAMATAN BANYUMANIK
CAMAT BANYUMANIK
Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (
SPPN )pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa “ Kepala Satuan
perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra – SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedomanan pada
rancangan awal RPJMD”;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat 3e maka Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
c. bahwa agar pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dapat terarah,
berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat
mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun
Renstra Stategis ( renstra ) Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Kecamatan Banyumanik;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Camat Banyumanik tentang
Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Banyumanik Tahun 2011-2015
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (
Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126. Tambahan
Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan dan Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Semarang;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah ( RPJMD ) Kota
Semarang Tahun 2011-2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANYUMANIK TENTANG RENCANA
STRATEGIS ( RENSTRA ) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2010
Pasal 1
Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Banyumanik Tahun 2010-2015 merupakanDokumen Perencanaan yang berisi
penjabran visi, misi dan arah kebijakan Camat Banyumanik yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang
Tahun 2010-2015.
Pasal 2
Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Banyumanik Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematikapenulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih.
3.3 Telaahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
Pasal 3
Isi beserta lampiran Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Banyumanik Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Surat Keputusan ini
Pasal 4
Ketentuan Peralihan
Pada Tahun 2015 dan atau Tahun 2016 apabila karena sesuatu hal Renstra Tahun
2015-2020 belum dapat disusun sepanjang tidak bertentangan dengan Renstra ini
dapat digunakan sebagai pedoman / landasan penyusunan Renja.
Pasal 5
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dilakukan pada tahun ke tiga
Pasal 6
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 Nopember 2010
CAMAT BANYUMANIK
SUTRISNO, SE PENATA TK I
NIP. 19611005 199203 1 006
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bersama
ini kami telah dapat menyelesaikan Laporan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Banyumanik dengan baik.
Bahwa tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
secara sekilas mengenai pelaksanaan perencanaan yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas
pokok dan fungsi Kecamatan disusun dengan memperhitungkan lingkungan
stategik.
Dalam penulisan ini kami menuangkan dalam bentuk sebuah laporan
pelaksanaan tugas sehari-hari yang dirangkum dalam bentuk tulisan, yang
tujuannya adalah memberikan gambaran rencana strategis Kecamatan
Banyumanik.
Selanjutnya dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada
seluruh Staf Kecamatan dan Dinas Instansi terkait se Kecamatan Banyumanik yang
telah membantu menyediakan data yang lengkap, sehingga penulisan laporan
rencana strategis ini dapat terselesaikan dengan baik.
Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam penulisan laporan ini kurang
sempurna dan jauh dari harapan.
Semarang, 1 Nopember 2010 CAMAT BANYUMANIK
SUTRISNO, SE PENATA TK I
NIP. 19621005 199203 1 006
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 5
2.2 Sumber Daya SKPD 6
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 7
2.4 Analisis Kinerja pelayanan 8
2.5 Permasalahan Kinerja Pelayanan 8
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 8
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD 10
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Camat Banyumanik. 10
3.3 Telaahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 11
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 14
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD 15
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 17
4.3 Strategi dan Kebijakan 18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 20
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD 22
BAB VII PENUTUP 26
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi 27
2. Tabel T.IV.C22 28
3. Tabel Indikator Kinerja SKPD 30
4. Matrik Indikator Program RENSTRA Kecamatan Banyumanik 32
Tahun 2010-2015
5. Indentivikasi Faktor Internal dan Eksternal 33
6. Tingkat komparasi Faktor Internal 34
7. Tingkat komparasi Faktor Eksternal 34
8. Evaluasi faktor Internal dan Eksternal 35
9. Faktor-faktor kunci keberhasilan 36
10. Peta posisi kekuatan organisasi 37
11. Formulasi Strategi SWOT 38
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPD) dilingkungan pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Perda
No 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota
Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Walikota Semarang unt uk menangani sebagian Urusan
Otonomi Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengharuskan
setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Sebagai tindak lanjut
ketentuan dimaksud Pemerintah Kota Semarang telah menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun
2010-2015. Dengan penyusunan Rencana kerja program SKPD dan kegiatan
sedangkan untuk jajaran SKPD Kota Semarang diharuskan menyusun
Rencana Stratergis (Renstra) selama 5 Tahun kedepan sebagai bahan dalam
pelaksanaan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Peyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan
Banyumanik tahun 2011-2015 disusun berdasarkan :
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4410);
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wikayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
2
n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 13).
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) disusun sebagai pedoman arah dan kebijakan yang
diambil oleh Camat Banyumanik dalam rangka menjalankan roda
pemerintahan dan pembangunan Kecamatan selama 5 tahun. Dengan adanya
Rencana Strategis Kecamatan Banyumanik diharapkan semua kegiatan
pemerintahan dan pembangunan mengacu dan berpedoman pada Rencana
Strategis yang telah ditetapkan dimana dalam pelaksanaannya akan
dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan
Banyumanik.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Analisis Kinerja Pelayanan
2.5 Permasalahan Kinerja Pelayanan
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih.
3.3 Telaahan RPJM Kota Semarang Tahun 2010-2015
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
4
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan, Struktur Organisasi
1. Tugas
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Waklikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas Kecamatan Banyumanik mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang
pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan
serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan;
b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial,
bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di
kecamatan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan kentraman dan ketertiban
umum;
f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-
Undangan;
g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
h. Pengkoordinasiaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa / kelurahan;
k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) sementara;
l. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana teknis instansi pemerintah di
wilayahnya;
m. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Kecamatan;
5
n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota;
o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Kecamatan;
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.
3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi kecamatan banyumanik terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pembangunan
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala seksi Kependudukan;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2 SUMBER DAYA SKPD
Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
Jumlah karyawan / karyawati di lingkungan Kecamatan Banyumanik
sebanyak 166 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 129 orang CPNS 26
orang dan TPHL sebanyak 11 orang dengan perincian sebagai berikut :
1. Menurut Tingkat Pendidikan
a. Pasca Sarjana ( S2 ) : 2 Orang
b. Sarjana : 36 Orang
c. Sarjana Muda (D3) : 8 Orang
d. SLTA : 74 Orang
e. SLTP : 28 orang
f. SD : 14 Orang
2. Menurut Golongan
a. Golongan IV : 2 Orang
b. Golongan III : 86 Orang
c. Golongan II : 49 Orang
d. Golongan I : 24 Orang
6
Menurut Jabatan Eselon
a. Eselon III a : 1 Orang
b. Eselon III b : 1 Orang
c. Eselon IV a : 16 Orang
Eselon IV b : 55 Orang
Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan
Banyumanik didukung dengan peralatan dan perlengkapan berupa :
1. Kendaraan Dinas Camat roda 4 : 1 buah
2. Kendaraan Operasional rada 2 : 32 buah
3. Mobil Armada Sampah roda 6 : 6 buah
4. Kendaraan kebersihan roda 3 : 5 buah
5. Komputer : 5 buah
6. Laptop : 4 buah
Jumlah tersebut jauh lebih memadai bila dibandingkan dengan beban kerja
yang sangat berat, hal ini tentunya perlu pemikiran dan penanganan dimasa
mendatang.
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Banyumanik mempunyai beberapa kinerja pelayanan antara lain :
a. Melaksankan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan.
b. Melaksankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.
c. Menjalin koordinasi dengan Muspika, Dinas / Instansi terkait dan
menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat di
wilayah.
d. Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
diwilayah demi terciptanya kondisi wilayah yang kondusif.
e. Melaksankan pembangunan wilayah dengan melibatkan peran serta
aktif dari masyarakat.
f. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai dilingkungan kecamatan
dan kelurahan serta melaksankan pembinaan kepada masyarakat.
7
2.4. ANALISIS KINERJA PELAYANAN
Analisa kinerja pelayanan merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk
melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya, melaksanakan
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang
pembangunan.
2.5. PERMASALAHAN KINERJA PELAYANAN
Permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Banyumanik adalah :
1. Kemiskinan
Masih terdapat warga miskin ± 16 % yang perlu ditangani melalui
program-program pengentasan kemiskinan seperti pemberian
bantuan pelatihan, beasiswa, jamkesmas/jamkesmasda dan raskin
2. Infrastruktur
Masih banyak akses jalan yang kondisinya rusak berat sehingga
perlu mendapat perhatian seperti pengaspalan, pavingisasi,
perbaikan talud dan gorong-gorong
Upaya yang dilakukan dengan mengalokasikan dana kontingensi
dan mengusahakan kegiatan SKPD Kota di wilayah kecamatan
Banyumanik
3. Persampahan
Dengan berpindahnya pusat kegiatan perkuliahan UNDIP
Semarang dari kampus lama kekampus baru mengakibatkan
bertambahnya penduduk yang menyebabkan meningkatnya
volume sampah.
Upaya yang dilakukan dengan menambah bak / TPS dan
meningkatkan retasi samnpah.
Cakupan pengangkutan sampah pada tahun 2010 sebesar 70 %
menjadi 80 % di tahun 2011
2.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Tantangan Pelayanan SKPD
Fakor Eksternal
1. Tantangan / Ancaman ( Threats )
a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
b. Munculnya rasa individualisme
c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat
8
2. Peluang ( Opportunities )
a. Adanya Musrenbang
b. Adanya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
c. Adanya lomba antar Kelurahan
Faktor Internal
1. Kekuatan ( Strengths )
a. Adanya Perda No 14 / 2008
b. Banyaknya jumlah warga di Kecamatan Banyumanik
c. Adanya potensi wilayah
2. Kelemahan ( Weaknesses )
a. Kurangnya jumlah pegawai
b. Kurangnya kualitas pegawai
c. Kurangnya sarana prasarana
9
BAB III
ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Tugas : Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesos,
Kependudukan serta Ketentraman & Ketertiban di kecamatan b. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja anggaran dibidang Pemerintahan,
Pembanguan, Kesos, Kependudukan serta Ketentraman & Ketertiban di Kecamatan
c. Pengkoordinasian pelaksanaan Tugas Kecamatan d. Pengkoordinasian Kegiatan pemberdayaan masyarakat e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban
f. Pengkoordinasian penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan a. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayan umum h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan i. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan / belum
dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa / Kelurahan
k. Pelaksanaan fungsi pejabat pembuat Akta Tanah ( PPAT ) sementara l. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintahan di wilayahnya m. Pengelolaan urusan kesekretariatan Kecamatan
n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Camat Banyumanik.
VISI
“TERWUJUDNYA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA”
MISI
1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Banyumanik
Kota Semarang yang berkualitas
2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta
menjunjung tinggi supremasi hukum
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
10
3.3 Telaahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015
A. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang
yang berkualitas
1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9
tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana
memadahi dan tenaga pendidikan yang profesional serta
peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala berstandar
nasional,
2. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
perseorangan/rujukan dengan rintisan penembangan pelayanan
berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan
kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran
sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat,
3. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan
persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem
administrasi kependudukan yang terintegrasi,
4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ berusaha,
kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga
kerja yang mampu bersaing di era global,
5. Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam
mendukung sikap dan perilaku kepeloporan, kemandirian,
inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta
tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan
serta Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan
fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana
prasarana olahraga yang memadahi,
6. Pengembangan kepedulian terhadap pengembangan dan
perlindungan serta pelestarian seni dan budaya tradisional ,
bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka
memperkuat identitas dan jati diri masyarakat
B. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien,
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi
supremasi hukum
1. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
yang didukung penerapan e-government menuju e-city,
11
2. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan
persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem
administrasi kependudukan yang terintegrasi,
3. Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya
politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang
didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat,
4. Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih,
beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme
dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang
baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta
Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan
akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan
berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional,
5. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang
potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat,
6. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
yang didukung penerapan e-government menuju e-city,
7. Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan
pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat
yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh
keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab,
8. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga
dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan
serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan
terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum
serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap
masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan
ketertiban yang memadahi.
C. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah
1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan
daerah dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan
kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya
saing,
2. Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui
pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang
berdaya sainng serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah
untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan
kerja,
12
3. Mengembangkan Produktivitas Pertanian yang berorientasi pada
sistem agribisnis,
4. Mengembangkan Produktivitas bahan pangan untuk menjaga
ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan,
5. Mengembangkan pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan dan
konservasi lingkungan,
6. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi,
kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung
7. Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi
keberadaan pasar tradisional,
8. Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui
pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana
pendukung.
D. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang
berkelanjutan
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan
sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah dalam
bentuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir dan Pengembangan (Penambahan luasan dan
Optimalisasi).
2. Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH),
3. Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang antar wilayah melalui :
Pembangunan Jalan Lingkar, Pengembangan angkutan umum masal,
pembangunan sarana pusat pertumbuhan baru, penanganan kawasan
dan bangunan cagar budaya serta peningkatan pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana
tata ruang yang ditetapkan,
4. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal yang
melayani antar kawasan perkotaan, antar dan inter moda angkutan
darat, laut, udara,
E. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
1. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi
pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam
berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan
perempuan dan segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi ,
13
2. Pengembangan penanganan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak
berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDs, wanita
rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan
dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah
singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial ,
3. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin
secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling
percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai
suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat
penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang
akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu
strategis dipearlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi
kunci yang telah diindentifikasikan untuk dipilih menjadi isu strategis.
Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan
pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka
menengah (2010-2015) adalah sebagaimana tertuang dalam ” Sapta
Program” berikut :
1. Pengentasan Kemiskinan dan pengganguran
2. Penanganan Bajir
3. Peningkatan Infrastruktur
4. Peningkatan Pelayanan Publik
5. Kesetaraan Gender
6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14
BAB IV
VISI,MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
1. Visi
Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan
dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada
Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJP) 2005-2025, maka
dirumuskan visi sebagai berikut :
“ Terwujudnya Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Daerah Perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera “ Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Daerah Perdagangan,
Daerah Jasa, Kota Berbudaya dan Sejahtera
Daerah Perdagangan, mengandung arti Daerah yang mendasarkan
bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitik beratkan pada
aspek perniagaan sesuai dengan karakteristiknya.
Daerah Jasa, sebutan sebagai daerah jasa sebenarnya tidak lepas dari
status daerah perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait
dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi
barang dan jasa. Daerah jasa lebih menekankan pada fungsi daerah
dalam pelayanana public diantaranya :
a. Penyediaan jasa layanan public secara memadai, baik mencakup
standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat,
pengataran / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu
pelayanan. Maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan
b. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkaykan kualitas
pelayanan public, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan
(Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, ruang pertemuan dan
lain sebagainya.
c. Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai
pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan
(Customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya
d. Mindset dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat
mandorong terciptanya budaya pelayanan.
15
Daerah Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek
kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh
menjadi kearifan masyarakat seperti pelaksanaan nilai-nilai religiusitas,
kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap
ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga
manghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan
budi dan perasaan, manusiawi dan penghormatan terhapat hak azazi
manusia.
Sejahtera, pada hakekatnya merupakan proses pemberdayaan kolektif
bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar disuatu sisi tercipta ruang
lebih leluasa bagi segenap jajaran birokrasi pemerintah untuk
memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan
benar, sedangkan disisi lain terbuka peluang bagi warga masyarakat
dan dunia usaha untuk meningkatkan keberdayaan sehingga mampu
dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan
kehidupannya. Sejahtera mengarah pada tujuan terlayani dan
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta
adil dalam segala bidang.
2. Misi
Misi yang akan dilaksnakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang dalam ranga pencapaian Visi adalah :
a. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat yang
berkualitas.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas
sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan
derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi
yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada
Tuhan YME.
b. Mewujudkan pemerintahan Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas
pelayanan public, serta menunjang tinggi supremasi hokum.
Adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan pada
pelaksanaan secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan
menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan
16
pemerintahan yang bersih sehingga mampu memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan
penegakan supremasi hokum dan hak asasi manusia. Perwujudan
pelayanan public mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya
aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan
kemampuan perekonomian daerah dengan struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
yang berbasis pada potensi unggulan, berorientasi ekonomi
kerakyatan dan sector ekonomi basis yang mempunyai daya
saing.
d. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan
pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah
secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep
pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak
dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia
dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan
penyandang masalah kesejahteraan social, pengarusutamaan
gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
Tujuan dari Kecamatan Banyumanik dalam mewujudkan visi dan misi
tersebut adalah :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat yang berkualitas.
Meningkatnya peranan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam
melaksankan tugas sebagai pelayan masyarakat serta meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan pemerintahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan public,
serta menunjang tinggi supremasi hokum.
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih
sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada
17
masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hokum dan hak
asasi manusia. Pengembangan pemahaman politik, pengembangan
budaya kerja, pengembangan system dan akses pelayanan public,
perprinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang
bersih sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hokum dan hak
asasi manusialindungan masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian
dan daya saing wilayah. Dengan peran serta Koperasi dan UMKM
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
wilayah kecamatan dan kelurahan. Peningkatan kualitas dan kuantitas
prasarana dan sarana pengelolaan persampahan serta pengembangan
kegiatan penanganan sampah, pengembangan struktur jaringan jalan,
jaringan drainase.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
Meningkatnya kegiatan social kemasyarakatan.
Sasaran jangka menengah Kecamatan Banyumanik adalah :
1. Kemiskinan
2. Infrastruktur
3. Persampahan
4.3 Strategi dan kebijakan SKPD
Strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah
1. Peningkatan Pelayanan Umum kepada masyarakat dengan
mengoptimalkan potensi dan sumber daya manusia aparatur di
kecamatan dan kelurahan.
2. Peningkatan pembangunan wilayah dengan memberdayakan
masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan wilayah.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban
wilayah.
4. Peningkatan koordinasi dan penguatan kelembagan yang ada
diwilayah sebagai mitra kerja pemerintahan kecamatan.
5. Peningkatan koordinasi dengan dinas / instansi terkait diwilayah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
18
Kebijakan
1. Kebijakan Internal.
a. Pembinaan sumber daya manusia aparatur kecamatan dan kelurahan
dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
b. Percepatan pembangunan dengan meningkatkan sarana dan
prasarna wilayah.
c. Peningkatan kebersihan, penghijaun dan keserasian wilayah.
d. Adanya potensi wilayah
2. Kebijakan Eksternal
a. Melaksankan pembinaan dan ketertiban masyarakat dalam
menciptakan lingkungan wilayah yang kondusif.
b. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam program
pembangunan wilayah
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan
kebersiahan dan penghijauan wilayah.
d. Adanya lomba antar desa
19
BAB V
RENCAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan alat tulis kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
f. Penyediaan makanan & minuman
g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
h. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana aparatur.
Kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin / berkala mebelair
f. Rehebalitasi sedang / gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD & Penyusunan Laporan Perencanaan
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan :
a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
5. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Kegiatan :
Koordinasi penilaian kota sehat / adipura
20
6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Kegiatan :
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
7. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kegiatan :
a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d. Fasilitas pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
e. Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan
prasarana umum
f. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan SKPD
g. Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan SKPD
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD
Program Pembangunan Wilayah :
a. Pelebaran Jalan dan pembangunan saluran Jl. Durian Raya
b. Wajar 9 Tahun dan Rintisan wajar 12 Tahun
21
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Indikator Kinerja SKPD adalah Indikator yang mencerminkan keberhasilan
penyelengaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Indikator
kinerja SKPD lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan
pemerintah yang ditujukan dengan parameter kualitas manusia yang
secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM).
Untuk mengevaluasi kinerja SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolak
ukur. Aspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan
focus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan social dan seni budaya dan
olah raga, (2) aspek pelayanan umum.
Tabel 6.1
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kecamatan Banyumanik Tahun 2011-2015
No
Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Banyumanik
Kondisi Kinerja pada awal
periode RENSTR
A
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RENSTR
A
Th 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Pelayanan administrasi perkantoran. 1. Peningkatan kinerja
pelayanan adm perkantoran - Jumlah TPHL yang
dibayar 2. Efisiensi penggunaan
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah rekening
yang dibayar 3. Meningkatnya kinerja
pelayanan adm. Perkantoran - Jumlah
penggunaan alat tulis kantor
4. Meningkatnya kinerja pelayanan adm perkantoran - Jumlah penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
100%
11 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
10 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
9 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
8 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
7 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
6 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur - Jumlah pengadaan
6. Meningkatnya pelayanan adm - Jumlah
penyelenggaraan rapat
7. Meningkatnya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah - Jumlah
penyelenggaraan rapat
8. Meningkatnya kinerja
kelurahan dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat - Operasional dan
sarana prasarana kelurahan percontohan
11 Jenis
12
Bulan
80 %
12 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
85%
13 jenis
12
Bulan
12 Bulan
90%
14 jenis
12 Bulan
12 Bulan
95%
15 jenis
12 Bulan
12 Bulan
97%
16 jenis
12 Bulan
12 Bulan
100%
B. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Meningkatnya
kenyamanan rumah tinggal - Jumlah ruangan
yang terpelihara 2. Meningkatnya
kenyamanan aparatur - Jumlah ruangan
yang terpelihara 3. Meningkatnya
kenyamanan gedung kantor - Jumlah ruangan
yang terpelihara
4. Tersedianya kendaraan untuk operasional dengan baik - Jumlah kendaraan
yang terpelihara
5. Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan - Jumlah peralatan
kantor
100%
190 m
400 m
400 m
1 mobil 43
Kendaraan
4 kom 4 laptop, 3
mesin ketik
100%
190 m
400 m
400 m
1 mobil 43
kendaraan
5 komp, 10
laptop 3 mesin
ketik
100%
190 m
425 m
425 m
2 mobil 43
kendaraan
6 komp, 11
laptop, 3 mesin ketik
100%
190 m
425 m
425 m
2 mobil 43
kendaraan
7 komp, 12
laptop, 3 mesin
ketik
100%
190 m
425 m
425 m
2 mobil 43
kendaraan
8 komp, 13 laptop 3 mesin
ketik
100%
190 m
425 m
425 m
2 mobil 43
kendaraan
9 komp, 14 laptop 3 mesin
ketik
6. Terpeliharanya mebelair kantor untuk menunjang pekerjaan - Jumlah mebelair
kantor
7. Meningkatnya fasilitas bagi kegiatan kantor dan masyarakat - Gedung kantor
kecamatan kantor dan balai kelurahan
45 buah
18 kegiatan
45 buah
18 kegiata
n
45 buah
18 kegiatan
45 buah
18 kegiata
n
45 buah
18 kegiatan
45 buah
18 kegiatan
C. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Meningkatnya
tertib administrasi Keuangan - Jumlah tenaga
administrasi keuangan dan pelaporan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
100%
12 Bulan
100%
12 Bulan
100%
12 Bulan
100%
12 bulan
D. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1. Peningkatan kinerja
pengelolaan persampahan - Petugas dan alat
pengelolaan sampah
2. Peningkatan
kinerja pengelolaan persampahan - Petugas dan alat
pemeliharaan
68%
10 Orang
5 fukuda
80%
10 orang
5 fukuda
85%
10 orang
5 fukuda
90%
10 orang
5 fukuda
95%
10 orang
5 fukuda
100%
10 orang
5 fukuda
E. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1. Meningkatnya
kebersihan lingkungan - Jumlah
penyelenggaraan rapat
9 titik pantau
12 kegiatan
10 TP
12 kegiata
n
11 TP
12 kegiatan
12 TP
12 kegiata
n
13 TP
12 kegiatan
14 TP
12 kegiatan
F. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1. Meningkatnya
pelaksanaan tugas ormas
- Jumlah Ormas 37 orang
75%
37x12 bl
80%
37X12 bl
85%
37x12 bl
90%
37x12 bl
95% 37x12 bl
100%
37x12 bl
G. Peningkatan partrisipasi masyarakat dalam membangun desa 1. Meningkatnya
kegiatan kelompok masyarakat - Rapat
pembinaan jumlah 4 kegiatan dan 11 kelurahan
2. Terlaksananya kegiatan musyawarah pembangunan desa - Pelaksanaan
rapat musyawarah pembangunan desa
3. Meningkatnya tertib administrasi di Kelurahan - Jumlah
monitoring 10 orang
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan - Jumlah 46
Kegiatan 5. Meningkatnya
penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Jumlah survey
dana kontingensi 6. Meningkatnya
pembinaan bagi kelompok masyarakat - LPMK, RT, RW,
dll 7. Meningkatnya
pemberdayaan dan budi daya peternakan lele
- Kelompok peternak lele.
75%
15 Kegiatan
12 Kegiatan
220 kegiatan
11 kel
11 Kel
1 kelompok
80%
15 kegiata
n
12 kegiata
n
220 kegiata
n
11 kel
11 kel
11 kel
2 kelomp
ok
85%
15 kegiatan
12 kegiatan
220 kegiatan
11 kel
11 kel
11 kel
3 kelompo
k
90%
15 kegiata
n
12 kegiata
n
220 kegiata
n
11 kel
11 kel
11 kel
4 kelomp
ok
95%
15 kegiatan
12 kegiatan
220 kegiatan
11 kel
11 kel
11 kel
5 kelompo
k
100%
15 kegiatan
12 kegiatan
220 kegiatan
11 kel
11 kel
11 kel
6 kelompo
k
PENUTUP
Demikian Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD Kecamatan
Banyumanik disusun sebagai pedoman, acuan dan arah kebijakan
pelaksanaan kinerja dalam 5 tahun ( 2011-2015 )
Dengan adanya Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD Kecamatan
Banyumanik ini diharapkan semua elemen pelaksanaan tugas di Kecamatan
Banyumanik dapat lebih terarah dan terfokus serta dapat terukur dari
tingkat keberhasilannya sehingga akan sangat mendukung dalam
pencapaian kinerja Kecamatan Banyumanik yang selanjutnya akan mampu
mendukung penyelenggaran pemerintahan kecamatan yang baik
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya kepada kita dalam setiap langkah dan pelaksaan tugas.
Semarang, 1 November 2010
Camat Banyumanik
SUTRISNO, SE Penata Tingkat I NIP. 19620905 199203 1 006
26