RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA...
-
Upload
nguyenthuy -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
Transcript of RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA...
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 3 |
TAHUN 2016 - 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.
Dalam pelayanan dan mekanisme pekerjaannya di Seketariat Daerah Kota
Balikpapan saat ini berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor
51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan.
Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Balikpapan Nomor
51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan disebutkan bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga
lainnya serta pelayanan administratif.
Dalam pelaksanaan kewenangannya, Sekretariat Daerah memerlukan Visi,
Misi dan Program yang jelas dan Strategi Kebijakan untuk dapat mencapai sasaran
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 4 |
TAHUN 2016 - 2021
tugas dan kewenangan yang diembannya. Agar berbagai program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik,
maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang
disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan
memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan
hambatan yang mungkin timbul.
Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggung jawaban, Renstra merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra instansi
Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen
nasional. Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mengandung nilai yang
urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa
alasan, yaitu :
1. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi
Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic
service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor
unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta
semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan.
2. Berorientasi pada masa depan
Sumber daya yang strategis memungkinkan Kecamatan Balikpapan Kota untuk
memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan
informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas
berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.
3. Adaptif
Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam
mengimplementasikan kegiatan walaupun pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang
muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 5 |
TAHUN 2016 - 2021
Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap
menjadi fokus utama dalam pekerjaan.
4. Pelayanan Prima (Service Excelence)
Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan.
Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi
pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan
pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap
organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang
perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan
stakeholder.
5. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
(goodgovernance) dan Pemerintah yang bersih (clean goverment)
Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus
mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada
tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan
keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian
tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik,
misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kedudukan dan peranan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam
perencanaan daerah sangat penting. Renstra merupakan pedoman Rencana Kerja
agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan nanti dapat mengacu kepada
program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Balikpapan.
Berbagai program dan kegiatan banyak berkaitan dengan pihak lain, apabila
tidak disusun Renstra tentunya akan simpang siur, terlebih dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan
dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 6 |
TAHUN 2016 - 2021
Renstra Setda Kota Balikpapan
Pernyataan Visi
Pernyataan Misi
Perumusan Tujuan
Perumusan Sasaran
Analisis Lingkungan Faktor Penentu Keberhasilan
Gambar 1.1.
Alur Renstra Setda Kota Balikpapan
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun
2016 -2021 sebagai berikut :
Penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016-2021 dilandasi dasar
hukum, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
RPJMD Kota Balikpapan
Cara Mencapai Tujuan/Sasaran
a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
PENGUKURAN KINERJA LKjIP
LPJ
WALIKOTA
Nilai Luhur: Komitmen Profesional Inovatif
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 7 |
TAHUN 2016 - 2021
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2013.
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kota
Balikpapan Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimaksudkan
untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 8 |
TAHUN 2016 - 2021
kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan tahun 2016-2021 adalah :
1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
pemerintah Kota Balikpapan dengan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan,
sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam menentukanprioritas program dan
kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota
Balikpapan, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk memahami dan menilai arah
kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang
waktu lima tahun.
1. 4. Kedudukan, Dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah.
Perencanaan Strategis sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang
berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah,
khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai
Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun
laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 9 |
TAHUN 2016 - 2021
Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana strategis Perangkat
Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana
Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan
umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, adalah
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang dan landasan hukum
disusunnya rencana strategik Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, diuraikan pula
tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategik dan Sistematika
Penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sarana dan Prasarana, Kinerja Pelayanan,
serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu-isu strategis
pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2016-2021.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi
Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan Pembangunan yang
akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu
5 (lima) tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.
Bab V Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
dan pendanaan indikatif
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 10 |
TAHUN 2016 - 2021
Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Memuat indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 11 |
TAHUN 2016 - 2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
2.1. Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
2.1.1. Dasar Hukum
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan di bentuk berdasarkan :
a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Balikpapan;
b. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
2.1.2. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan ditunjang dengan uraian struktur
organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah
sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Tata Pemerintahan membawahkan;
1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan
Otonomi Daerah;
b) Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
c) Sub Bagian Ketenteraman, Ketertiban dan Kemasyarakatan;
2. Bagian Perkotaan, membawahkan:
a) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
b) Sub Bagian Administrasi Wilayah;
c) Sub Bagian Manajemen Perkotaan ;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 12 |
TAHUN 2016 - 2021
3. Bagian Hukum, membawahkan:
a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
b) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
a) Sub Bagian Kehumasan ;
b) Sub Bagian Analisa Informasi Komunikasi;
c) Sub Bagian Protokol;
c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
membawahkan;
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
a) Sub Bagian Produksi Daerah;
b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
a) Sub Bagian Program Kerja;
b) Sub Bagian Pengendalian;
c) Sub Bagian Pelaporan;
3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, membawahkan:
a) Sub Bagian Administrasi dan Perencanaan
b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan ;
c) Sub Bagian Layanan Pengadaan;
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, membawahkan:
a) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan;
b) Sub Bagian Kepemudaan, Olah Raga , Pemberdayaan Perempuan dan
Pemberdayaan Masyarakat;
c) Sub Bagian Sosial dan Kesehatan;
d. Asisten Administrasi Umum membawahkan ;
1. Bagian Organisasi, membawahkan:
a) Sub Bagian Kelembagaan;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 13 |
TAHUN 2016 - 2021
b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pembinaan Pelayanan Publik;
c) Sub Bagian Pengembangan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja;
2. Bagian Keuangan, membawahkan:
a) Sub Bagian Analisa Keuangan dan Perencanaan Anggaran;
b) Sub Bagian Perbendaharaan;
c) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan;
3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b) Sub Bagian Rumah Tangga;dan
c) Sub Bagian Perlengkapan.
e. kelompok jabatan fungsional.
2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas membantu Wali Kota
dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan
administratif, Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga Perangkat
Daerah lainnya;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pengendalian layanan pengadaan barang dan jasa;
e. pelayanan administratif perangkat daerah dan lembaga perangkat daerah
lainnya;
f. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
2.1.3.1. Asisten Tata Pemerintahan
Asisten Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan
perumusan dan penyusunan kebijakan, melakukan pemantauan, pembinaan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 14 |
TAHUN 2016 - 2021
dan fasilitasi bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan,
penataan ruang dan tata bangunan, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, hukum dan perundang-undangan, pelayanan perizinan
terpadu satu pintu, informasi dan komunikasi, statistic, persandian,
penanggulangan bencana dan kebakaran, penegakan Peraturan Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa dan politik. Untuk
melaksanakan tugas Asisten Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum,
otonomi Daerah, pertanahan, penataan ruang dan tata bangunan,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum dan perundang-
undangan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, informasi dan
komunikasi, statistik, persandian, penanggulangan bencana dan kebakaran,
penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa
dan politik.
b. pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas urusan bidang:
pemerintahan umum, otonomi Daerah, pertanahan, penataan ruang dan
tata bangunan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum
dan perundang-undangan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu,
informasi dan komunikasi, statistic, persandian, penanggulangan bencana
dan kebakaran, penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan
kesatuan bangsa dan politik.
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
urusan pemerintahan bidang: pemerintahan umum, otonomi Daerah,
pertanahan, penataan ruang dan tata bangunan, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, hukum dan perundang-undangan,
pelayanan perizinan terpadu satu pintu, informasi dan komunikasi, statistik,
persandian, penanggulangan bencana dan kebakaran, penegakan Peraturan
Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa dan politik.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 15 |
TAHUN 2016 - 2021
d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.1.1. Bagian Pemerintahan
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan,
pengoordinasian dan analisa urusan pemerintahan dan pengembangan
otonomi Daerah, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum,
penanggulangan bencana serta pembinaan pemerintahan kecamatan dan
pembinaan pemerintahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Untuk
melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Pemerintahan;
b. penyusunan rumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum dan
pengembangan otonomi Daerah, ketenteraman dan ketertiban
umum serta pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
c. pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan, dan kelurahan
sebagai perangkat kecamatan;
d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan;
e. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan
sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat;
f. pengusulan pengangkatan dan/atau mutasi jabatan pada Perangkat
Daerah kecamatan dan perangkatnya;
g. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dan pelaksanaan otonomi Daerah;
h. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi
Daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran;
i. pelaksanaan analisa dan fasilitasi pembentukan, penghapusan,
pemecahan/ pemekaran dan penggabungan kecamatan dan kelurahan;
j. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kependudukan dan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 16 |
TAHUN 2016 - 2021
pencatatan sipil, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat,
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
penanggulangan bencana dan kebakaran;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.1.1.1. Subbag. Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan bahan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Tata Pemerintahan
Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah;
c. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan rumusan kebijakan
penyelenggaraan tata pemerintahan umum dan pengembangan
otonomi Daerah;
d. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian unsur
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
f. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;
g. menyiapkan bahan fasilitasi dan koodinasi perumusan kebijakan urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota/Wakil Wali Kota;
i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian
antar waktu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
j. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian penerimaan kunjungan
kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Perwakilan
Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dan unsur Instansi Pemerintah;
k. menyusun bahan kebijakan dan evaluasi pelimpahan sebagian
kewenangan Wali Kota kepada Camat;
l. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 17 |
TAHUN 2016 - 2021
m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;
n. melaksanakan ketatausahaan Bagian;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.1.2. Subbag. Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan mempunyai
tugas:
a. menyusun program dan kegiatan subbagian bina administrasi
kecamatan dan kelurahan;
b. menyiapkan bahanpetunjuk teknis tata penyelenggaraan administrasi
kecamatan dan kelurahan;
c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan
serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas pembinaan
administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan
kelurahan;
d. menyiapkan bahan masukan kepada Wali Kota dalam rangka
pembinaan aparatur di kecamatan dan kelurahan;
e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembinaan organisasi
kemasyarakatan yang membantu tugas kelurahan;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.1.3. Subbag. Ketentraman, Ketertiban dan Kemasyarakatan mempunyai
tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Ketenteraman, Ketertiban
dan Kemasyarakatan;
b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tata
hubungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Perangkat
Daerah lainnya;
c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 18 |
TAHUN 2016 - 2021
d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta penyiapan pelaksanaan
rapat unsur pimpinan Daerah;
e. menyusun rumusan kebijakan pengamanan dan penegakan Peraturan
Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai kepentingan
umum dan kemasyarakatan;
f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengamanan dan penegakan
Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai
kepentingan umum dan kemasyarakatan;
g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketenteraman, ketertiban
dan kemasyarakatan;
h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan kebakaran;
i. menyusun laporan bidang ketenteraman, ketertiban dan
penanggulangan bencana;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.2. Bagian Perkotaan
Bagian Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,
fasilitasi dan analisa dalam perumusan kebijakan urusan pertanahan, tata
ruang dan tata bangunan, pengawasan dan pengendalian perizinan,
lingkungan hidup, layanan administrasi kerjasama Daerah dan administrasi
batas wilayah. Untuk menyelenggarakan tugasnya Bagian Perkotaan
mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Perkotaan;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pembinaan administrasi wilayah;
c. pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan
kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang
dan tata bangunan, pengawasan dan pengendalian perizinan, layanan
administrasi kerjasama Daerah dan administrasi batas wilayah;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 19 |
TAHUN 2016 - 2021
d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi pertanahan, tata
ruang dan tata bangunan, pengawasan dan pengendalian perizinan,
layanan administrasi kerjasama Daerah dan administrasi batas wilayah;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan
urusan lingkungan hidup, pertanahan, tata ruang dan tata bangunan,
pengawasan dan pengendalian perizinan, layanan administrasi kerjasama
Daerah dan administrasi batas wilayah;
f. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan analisa penanganan dinamika
permasalahan perkotaan;
g. penggoordinasian pelaksanaan Hari Jadi Kota;
h. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan analisa pengawasan dan
pengendalian perizinan lingkungan hidup, pertanahan, tata ruang, tata
bangunan dan pemanfaatan infrastruktur kota;
i. pelaksanaan koordinasi pengawasan perizinan lingkungan hidup,
pertanahan, tata ruang, tata bangunan dan pengendalian pemanfaatan
infrastruktur kota;
j. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama Daerah
dan penataan batas wilayah;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.1.2.1. Subbag. Kerjasama Daerah mempunyai tugas :
a. mengoordinir bahan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Kerjasama Daerah;
c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa kerjasama Daerah;
d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama
Daerah;
e. melaksanakan administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama
Daerah;
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Hari Jadi Kota;
g. melaksanakan ketatausahaan Bagian;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 20 |
TAHUN 2016 - 2021
h. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
i. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.2.2. Subbag. Administrasi Wilayah mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Administrasi Wilayah;
b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah
administrasi batas wilayah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penegasan dan/atau
penetapan batas wilayah;
d. menyiapkan bahan kebijakan penetapan toponimi;
e. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam
pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
f. melaksanakan fasilitasi administrasi penyelesaian permasalahan
pertanahan;
g. menyiapkan bahan dan fasilitasi rumusan kebijakan dan analisa
urusan pertanahan dan tata ruang;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.2.3. Subbag. Manajemen Perkotaan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Manajemen Perkotaan;
b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan tata laksana proses
pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, tata ruang, tata
bangunan dan pemanfaatan inftrastruktur kota;
c. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan perizinan lingkungan hidup,
tata ruang dan tata bangunan bersama Perangkat Daerah terkait;
d. melaksanakan evaluasi dan fasilitasi permasalahan pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian perizinan;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 21 |
TAHUN 2016 - 2021
e. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data permasalahan
pengawasan dan pengendalian perizinan lingkungan hidup, tata ruang
dan tata bangunan;
f. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian perizinan lingkungan hidup, tata ruang dan tata bangunan
lintas Perangkat Daerah terkait;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur
perkotaan;
h. menyiapkan bahan kebijakan penertiban pemanfaatan infrastruktur
perkotaan;
i. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan teknis antara
Perangkat Daerah teknis lingkungan hidup, tata ruang dan tata
bangunan dengan Perangkat Daerah pelayanan terpadu satu pintu;
j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksananan pengawasan
perizinan lingkungan hidup, tata ruang dan tata bangunan serta
pemanfaatan infrastruktur kota yang dilaksanakan secara lintas
Perangkat Daerah;
k. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa penanganan
dinamika permasalahan fisik dan non fisik perkotaan;
l. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa standar sarana dan
prasarana perkotaan;
m. menginventarisasi dan mengolah data permasalahan perkotaan;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.3. Bagian Hukum
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,
pengendalian dan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan
hukum, pemberian bantuan hukum, publikasi dan pendokumentasian
produk hukum serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk
melaksanakan tugasnya Bagian Hukum mempunyai fungsi:
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 22 |
TAHUN 2016 - 2021
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Hukum;
b. penyiapan bahan pertimbangan bantuan hukum kepada unsur
Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
c. pemberian saran, pertimbangan dan konsultasi hukum
Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;
d. pengoordinasian pelaksanaan penyelesaian perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara di dalam dan di luar pengadilan menyangkut bidang
tugas Pemerintah Daerah;
e. pengoordinasian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia;
f. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi penegakan dan perlindungan hak
azasi manusia;
g. pengoordinasian pelaksanaan penyelesaian permasalahan pelaksanaan
tugas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
h. pengoordinasian penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
i. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
j. pengoordinasian penyusunan pendapat hukum;
k. pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
l. pengoordinasian harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan
konsepsi serta evaluasi produk hukum Daerah;
m. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pengesahan produk hukum Daerah;
n. penyusunan penjelasan pimpinan dalam proses penetapan peraturan
Daerah;
o. pengoordinasian pengumpulan dan pendokumentasian produk hukum
Daerah;
p. pengoordinasian pengumpulan, pendokumentasian dan pemeliharaan
dokumen perkara;
q. pengoordinasian inventarisasi produk hukum Daerah;
r. pengoordinasian penomoran dan autentifikasi produk hukum Daerah;
s. penyiapan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
t. pelaksanaan publikasi dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
u. pelaksanaan administrasi, pengarsipan, pemeliharaan dan pemberian
layanan produk hukum;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 23 |
TAHUN 2016 - 2021
v. pelaksanaan telaahan peraturan perundang-undangan dan penyiapan
kebijakan hukum dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan pihak lain;
w. pengoordinasian penyuluhan dan/atau pembinaan keluarga sadar hukum;
x. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;
y. pengoordinasian pelaksanaan diseminasi/sosialisasi produk hukum Daerah;
z. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
aa. pengoordasian evaluasi penerapan produk hukum Daerah;
bb. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.1.3.1. Subbag. Bantuan Hukum mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Bantuan Hukum;
b. melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap perkara
terkait bidang tugas Pemerintah Daerah;
c. melaksanakan pemberian saran, pertimbangan dan konsultasi hukum
Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;
d. melaksanakan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
di dalam dan di luar pengadilan menyangkut bidang tugas
Pemerintah Daerah;
e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam
rangka konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa;
f. melaksanakan koordinasi Rencana Aksi Nasional HakAzasi Manusia;
g. melaksanakan evaluasi penegakan dan perlindungan hak azasi manusia;
h. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
i. mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara Perdata dan
Tata Usaha Negara di Pengadilan;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi permasalahan
hukum yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah;
k. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 24 |
TAHUN 2016 - 2021
l. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.3.2. Subbag. Peraturan Perundang – undangan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan SubbagianPeraturan Perundang-
undangan;
b. menyiapkan bahan untuk kegiatan harmonisasi produk hukum
Daerah;
c. menyiapkan bahan untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Daerah;
d. menyiapkan bahan Keputusan Wali Kota yang akan ditetapkan;
e. menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah;
f. menyiapkan bahan penetapan Peraturan Wali Kota;
g. menyiapkan bahan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan analisa, kajian dan evaluasi proses penyusunan kebijakan
Pemerintah Daerah;
i. melaksanakan analisa, fasilitasi, kajian dan evaluasi proses penyusunan
produk hukum Daerah;
j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengesahan produk
hukum Daerah;
k. melaksanakan pembulatan dan pemantapan konsepsi produk hukum
Daerah;
l. menyiapkan bahan penjelasan pimpinan dalam proses penetapan
Peraturan Daerah;
m. melaksanakan sinkronisasi produk hukum Daerah dengan produk
hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.3.3. Subbag. Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 25 |
TAHUN 2016 - 2021
a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Dokumentasi Hukum;
c. mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum Daerah;
d. mengumpulkan, mendokumentasikan dan memelihara dokumen
perkara;
e. menginventarisasi produk hukum Daerah;
f. melaksanakan penomoran dan autentifikasi produk hukum Daerah;
g. menyiapkan bahan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
h. mempublikasikan dan menyebarluaskan produk hukum Daerah;
i. melaksanakan administrasi, pengarsipan, pemeliharaan dan pemberian
layanan produk hukum;
j. menyiapkan telaahan peraturan perundang-undangan dan penyiapan
kebijakan hukum dalam rangka kerja sama antara Pemerintah Daerah
dengan pihak lain;
k. melaksanakan penyuluhan dan/atau pembinaan keluarga sadar hukum;
l. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi
dan informasi hukum;
m. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi/sosialisasi produk hukum
Daerah;
n. menyiapkan bahan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan evaluasi penerapan produk hukum daerah;
p. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah;
q. melaksananakan ketatatausahaan Bagian;
r. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;
s. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.4. Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam perumusan kebijakan urusan
informasi dan komunikasi, statistik, persandian, serta melaksanakan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 26 |
TAHUN 2016 - 2021
administrasi layanan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan. Dalam
melaksanakan tugas Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol;
b. pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan
kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan informasi dan
komunikasi, statistik dan persandian;
c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi urusan
informasi dan komunikasi, statistik dan persandian;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan
urusan informasi dan komunikasi, statistik dan persandian;
e. pelaksanaan layanan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
f. penyusunan petunjuk teknis tatalaksana penyampaian informasi oleh
pejabat publik;
g. pelaksanaan fasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan instansi
di luar Pemerintah Daerah;
h. pelaksanaan fasilitasi manajemen komunikasi krisis kepercayaan publik
terhadap pimpinan Daerah;
i. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pimpinan Pemerintah Daerah;
j. pelaksanaan tugas sebagai koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.1.4.1. Subbagian Kehumasan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan subbagian kehumasan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan fungsi sebagai juru bicara pimpinan
daerah;
c. menyiapkan bahan komunikasi untuk keperluan krisis kepercayaan
publik terhadap pimpinan Daerah;
d. menyiapkan bahan penjelasan publik terhadap suatu keadaan tertentu
yang memerlukan respon cepat sesuai arahan pimpinan;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 27 |
TAHUN 2016 - 2021
e. menyiapkan naskah pidato Wali Kota;
f. menyusun dan menyajikan berita/rilis tentang kebijakan umum
pimpinan Daerah;
g. menyusun konsep bahan tanggapan yang diterbitkan oleh media
penyiaran terhadap berita kegiatan pimpinan Daerah yang memerlukan
tanggapan atau jawaban;
h. menyiapkan pelaksanaan jumpa pers, wawancara dan keterangan pers
Wali Kota dengan wartawan, pimpinan redaksi atau media massa;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.4.2. Subbagian Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
a. mengoordinir bahan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Informasi dan
Dokumentasi;
c. melaksanakan peliputan kegiatan pimpinan;
d. menyusun, mengolah dan mendokumentasikan hasil peliputan;
e. melaksanakan pendokumetasian dan pemeliharaan dokumentasi
kegiatan pimpinan;
f. melaksanakan pengumpulan berita dari media komunikasi sebagai
bahan pelayanan data dan informasi kehumasan;
g. melaksanakan pemberian layanan data dan informasi yang berkaitan
dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara langsung;
h. melakukan pemantauan dan analisa perkembangan informasi, pendapat
publik melalui media cetak, media sosial, dan media elektronik yang
menyangkut dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
i. menyampaikan laporan kepada pimpinan terkait umpan balik terhadap
suatu kebijakan dan isu aktual yang berkembang;
j. mengoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
k. melaksanakan ketatausahaan Bagian;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 28 |
TAHUN 2016 - 2021
rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan informasi
dan komunikasi, statistik dan persandian;
m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi urusan
informasi dan komunikasi, statistik dan persandian;
n. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan d a l a m
p e l a k s a n a a n u r u s a n informasi dan komunikasi, statistik dan
persandian;
o. menyusun tata laksana informasi dan komunikasi publik;
p. mengoordinasikan publikasi yang memerlukan media elektronik atau
media penerangan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.1.4.3. Subbagian Protokol mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Protokol;
b. menyiapkan dan mengatur pelaksanaan acara yang dilaksanakan
Pemerintah Daerah;
c. mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dengan instansi lain di bidang keprotokolan;
d. mengatur dan mengoordinasikan kesiapan acara dinas pimpinan
Pemerintah Daerah;
e. melaksanakan acara kedinasan dan penerimaan tamu- tamu Pemerintah
Daerah;
f. menyiapkan tenaga protokol pimpinan, tamu dan acara sesuai
kebutuhan;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
serta melakukan pembinaan dan fasilitasi bidang perekonomian, bidang
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 29 |
TAHUN 2016 - 2021
pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan
tugasnya Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian, perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan urusan di bidang: perencanaan, penelitian dan
pengembangan, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan
permukiman, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah
raga, kesehatan, social, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian,
pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan
hidup,koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah, penanaman modal,
perdagangan, perindustrian, pengembangan BUMD, pengendalian
pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
b. pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas urusan di bidang:
perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, pekerjaan
umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata, pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja,
transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi dan
sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro,
Kecil dan Menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian,
pengembangan BUMD, pengendalian pembangunan dan pengadaan
barang/jasa;
c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan di
bidang: perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan,
pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata,
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial,
tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi
dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro,
Kecil dan Menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian,
pengembangan BUMD, pengendalian pembangunan dan pengadaan
barang/jasa;
d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan di
bidang: perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan,
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 30 |
TAHUN 2016 - 2021
pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata,
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, social,
tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi
dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro,
Kecil dan Menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian,
pengembangan BUMD, pengendalian pembangunan dan pengadaan
barang/jasa.
2.1.3.2.1. BAGIAN PEREKONOMIAN
Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan dan
analisa bidang sarana prasarana dan produksi perekonomian Daerah,
pengembangan perekonomian Daerah serta pengawasan Badan Usaha Milik
Daerah serta koordinasi dan pemantauan perkembangan Badan Usaha Milik
Negara dan perbankan di Daerah. Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Perekonomian;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang
pengembangan sarana prasarana dan produksi perekonomian di Daerah;
c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan promosi pengembangan
perekonomian Daerah yang melibatkan berbagai sektor;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan penanaman modal,
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata dan
ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan;
e. pembinaan dan pengawasan kinerja, perkembangan serta
pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan Badan Usaha Milik Negara
dan perbankan di Daerah;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.2.1.1. Subbag. Produksi Daerah mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan bahan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Produksi Daerah;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 31 |
TAHUN 2016 - 2021
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan urusan pertanian, perikanan,
dan ketahanan pangan;
d. menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pengendalian inflasi
Daerah;
e. menyiapkan bahan koordinasi kesiapan logistik/Bulog;
f. melaksanakan pengumpulan bahan dan analisa data pelaksanaan
urusan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
g. penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi, pendampingan pelaksanaan
urusan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
h. melaksanakan ketatausahaan Bagian;
i. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
j. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.1.2. Subbag. Sarana dan Prasarana Perekonomian mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Sarana dan Prasarana
Perekonomian;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan
prasarana perekonomian Daerah;
c. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sarana dan prasarana
perekonomian Daerah yang meliputi urusan pariwisata, perindustrian,
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, energi
dan sumberdaya mineral, ketenagakerjaan, serta sarana transportasi
dan jasa sarana perekonomian lainnya;
d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan
pelaksanaan urusan pariwisata, perindustrian, koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah, perdagangan, energi dan sumberdaya
mineral, ketenagakerjaan, serta transportasi dan jasa sarana
perekonomian lainnya;
e. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan promosi
pengembangan perekonomian Daerah;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 32 |
TAHUN 2016 - 2021
f. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
program permodalan;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.1.3. Subbag. Pengembangan Perekonomian Daerah mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pengembangan
Perekonomian Daerah;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan monitoring Badan Usaha Milik
Negara dan perbankan di Daerah;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi program
pengembangan perekonomian Daerah;
d. merumuskan kebijakan rencana pengembangan potensi Daerah dan
usaha Daerah;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan
investasi;
f. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi
Daerah;
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja Badan
Usaha Milik Daerah;
h. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan
Usaha Milik Daerah;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.2. Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan serta memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum,
perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perencanaan,
penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan pengendalian,
pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 33 |
TAHUN 2016 - 2021
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian Administrasi Pembangunan
mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
b. penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
d. pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi serta penyusunan
laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
e. pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan
kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan pekerjaan umum,
perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perencanaan,
penelitian dan pengembangan;
f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi urusan
pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan
hidup, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
g. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan
urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, perencanaan,
penelitian dan pengembangan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
2.1.3.2.2.1. Sub Bagian Program Kerja mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Program Kerja;
c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan dengan
Perangkat Daerah;
d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 34 |
TAHUN 2016 - 2021
kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
f. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi urusan
pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan
hidup, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
g. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam
pelaksanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman,
perencanaan, penelitian dan pengembangan;
h. melaksanakan tata usaha Bagian;
i. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
j. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.2.2. Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pengendalian;
b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan pembangunan;
d. melaksanakan koordinasi untuk penyelesaian permasalahan dalam
pelaksanaan pembangunan;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.2.3. Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pelaporan;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 35 |
TAHUN 2016 - 2021
b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
c. melakukan verifikasi lapangan hasil pelaksanaan pekerjaan
pembangunan dari Perangkat Daerah;
d. menatausahakan hasil pelaksanaan pembangunan untuk proses
penyerahan dari Perangkat Daerah ke Wali Kota;
e. menyiapkan administrasi penyerahan hasil pekerjaan pembangunan dari
Wali Kota kepada pejabat penatausahaan barang milik Daerah;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.3. Bagian Pengadaan Barang Jasa
Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan
perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengembangan
manajemen serta advokasi dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas
Bagian Pengadaan Barang Jasa mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
b. penyusunan dan pelaksanaan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
c. pengendalian administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
d. pengendalian, pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa;
e. pengoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;
f. pengendalian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen
pengadaan barang/jasa pemerintah;
g. pengendalian perencanaan dan proses dalam pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa;
h. pengendalian pelaksanaan proses sanggahan;
i. penyelenggaraan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang
telah dilaksanakan;
j. penyelenggaraan pengendalian rencana pelaksanaan pengadaan
barang/jasa;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 36 |
TAHUN 2016 - 2021
k. pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa;
l. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pembinaan
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
m. pengendalian penugasan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban
kerjanya;
n. pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa;
o. pelaksanaan administrasi layanan Pengadaan;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
2.1.3.2.3.1. Sub Bagian Administrasi dan Perencanaan mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan subbagian administrasi dan perencanaan;
c. menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan
dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengadaan;
d. mengoordinir layanan pengaduan dan sanggah dalam proses pengadaan
barang/jasa;
e. menyediakan dan mengelola serta mengembangkan sistem informasi yang
digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
f. mengoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;
g. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi tatalaksana, standar operasional
prosedur dan standar pelayanan dalam proses pengadaan barang/jasa;
h. menyusun petunjuk teknis rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
i. melaksanakan pengkajian dan pengembangan layanan pengadaan
barang/jasa;
j. menyiapkan pusat data pengadaan barang/jasa;
k. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 37 |
TAHUN 2016 - 2021
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.3.2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan mempunyai
tugas :
a. menyusun program dan kegiatan subbagian pembinaan dan
pengembangan pengadaan;
b. memfasilitasi penatausahaan pengadaan Barang/Jasa yang tidak
dilaksanakan melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pengadaan Barang/Jasa
dengan instansi vertikal;
d. melaksanakan penyusunan mekanisme pengukuran kinerja pengadaan
barang/jasa;
e. melaksanakan bimbingan dan asistensi kepada Perangkat Daerah yang
melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa;
f. melakukan asistensi kerangka acuan kerja sebagai bahan penyusunan
rencana kerja anggaran;
g. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi program pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan pengadaan bagi pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa;
h. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan Barang/Jasa;
i. mengkoordinir kegiatan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan klarifikasi
di Bidang Advokasi Pengadaan sesuai ketentuan dan kebutuhan agar
berjalan lancar sesuai yang diharapkan;
j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa termasuk evaluasi dokumen pengadaan dan harga perkiraan
sendiri (HPS);
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 38 |
TAHUN 2016 - 2021
2.1.3.2.3.3. Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan subbagian layanan pengadaan;
b. mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
c. menginventarisir dan mendistribusikan paket pekerjaan yang akan
dilelang/diseleksi;
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilaksanakan oleh kelompok kerja;
e. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan
kelompok kerja;
f. menyiapkan bahan jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh
penyedia barang/jasa;
g. menyiapkan bahan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
h. menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung
Bagian dalam proses pengadaan barang/jasa;
i. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik terkait pelaksanaan
proses pemilihan pengadaan barang/jasa secara elektronik(e-
procurement);
j. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan rekomendasi pejabat pengelola
pengadaan barang/jasa yang diperlukan Perangkat Daerah;
k. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan
yang telah dilaksanakan;
l. membuat laporan kinerja kelompok kerja;
m. mendokumentasikan seluruh dokumen hasil proses pemilihan penyedia
dan menyerahkan kepada Subbagian administrasi dan Perencanaan;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.4. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi di
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 39 |
TAHUN 2016 - 2021
bidang kesejahteraan rakyat dan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
b. penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, serta fasilitasi
kehidupan beragama.
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan pendidikan, kesehatan,
sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, serta
fasilitasi kehidupan beragama.
d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di
bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pemuda
dan olah raga, serta fasilitasi kehidupan beragama;
e. penyusunan petunjuk teknis dan tatalaksana pemberian hibah
dan bantuan sosial di bidang kesejahteraan rakyat;
f. pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian hibah
dan bantuan sosial di bidang kesejahteraan rakyat;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
2.1.3.2.4.1. Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai
tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Keagamaan, Pendidikan dan
Kebudayaan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan pendidikan dan
kebudayaan dan bidang pembinaan mental spiritual;
c. menyiapkan bahan kerja sama untuk fasilitasi pelaksanaan urusan haji;
d. melakukan monitoring, evaluasi terhadap perkembangan kebudayaan,
kesenian, dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
e. melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bantuan kegiatan
keagamaan;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 40 |
TAHUN 2016 - 2021
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan
dan kebudayaan serta kerukunan kehidupan beragama;
g. melaksanakan monitoring dan fasilitasi permasalahan dalam proses
penerbitan izin pendirian sekolah pendidikan swasta dan pendidiran
tempat ibadah;
h. melaksanakan fasilitasi pengelolaan bantuan/beasiswa pendidikan tinggi;
i. menyiapkan bahan fasilitasi dan penyelesaian permasalahan urusan
pendidikan, kebudayaan dan kerukunan umat beragama;
j. melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam rangka penuntasan
wajib belajar sembilan tahun dan pelaksanaan program
bantuan/beasiswa pendidikan;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan
sosial di bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.4.2. Subbag. Kepemudaan, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan dan
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Kepemudaan, Olah Raga,
Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. melaksanakan fasilitasi, kordinasi pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat;
c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat melalui program PKK;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian hibah dan
bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olah raga, pencegahan
kenakalan remaja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat;
e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait
pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban hibah dan
bantuan sosial;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 41 |
TAHUN 2016 - 2021
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah
raga, pencegahan kenakalan remaja, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat;
g. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan
dan penyelesaian permasalahan urusan kepemudaan dan olah raga,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan
masyarakat;
h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan kepemudaan dan olah raga, pengembangan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengembangan
pemberdayaan masyarakat;
i. melaksanakan koordinasi dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia
Daerah atau lembaga keolahragaan lainnya serta instansi terkait dalam
rangka membina kesehatan jasmani dan peningkatan prestasi atlet
Daerah;
j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terkait bidang
kepramukaan, kegiatan kepemudaan dan peningkatan prestasi olah raga
Daerah;
k. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang kepemudaan dan olah
raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
pemberdayaan masyarakat;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.2.4.3. Sub Bagian Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Sosial dan Kesehatan;
c. mengumpulkan dan menganalisa data penyandang disabilitas, anak
jalanan, penyakit sosial, korban bencana dan penyalahgunaan Napza;
d. mengumpulkan dan menganalisa data terkait perkembangan dan
keberadaan badan/lembaga sosial baik yang dikelola pemerintah, swasta
dan/atau perorangan;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 42 |
TAHUN 2016 - 2021
e. menganalisa, mengoordinasikan dan melakukan monitoring proses
verifikasi pemberian hibah dan bantuan sosial bidang sosial dan
kesehatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan tatalaksana
pemberian hibah dan bantuan sosial di bidang kesejahteraan rakyat;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pemberian izin oleh
instansi teknis terkait untuk kegiatan sosial;
h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan Rumah Sakit,
Puskesmas, Balai Pengobatan dan lembaga kesehatan lainnya;
i. menyiapkan bahan fasilitasi dan penyelesaian permasalahan urusan sosial
dan kesehatan;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan
sosial di bidang Kesehatan dan Sosial;
k. melaksanakan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
l. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan
Rakyat;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.3. Asisten Administrasi Umum
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mengoordinasikan
perumusan dan menyusun kebijakan, serta melakukan pembinaan dan
fasilitasi urusan bidang : kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik
Daerah, pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan
pengawasan urusan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah,
organisasi dan ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan. Untuk
melaksanakan tugasnya Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian, perumusan kebijakan, perumusan pedoman dan
perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang:
kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah, pembinaan
aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan urusan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 43 |
TAHUN 2016 - 2021
pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan
ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.
b. pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas urusan bidang:
kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah, pembinaan
aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan urusan
pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan
ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.
c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan
bidang: kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah,
pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan
pengawasan urusan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah,
organisasi dan ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.
d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.3.1.Bagian Organisasi
Bagian Organisasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisa jabatan, pembinaan
sistem kinerja organisasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Organisasi,
mempunyai fungsi:
1. penyusunan program dan kegiatan Bagian Organisasi;
2. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan,
pembinaan aparatur dan kepegawaian, analisa jabatan, sistem akuntabilitas
kinerja organisasi serta pelayanan publik;
3. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pembinaan aparatur dan kepegawaian, analisa jabatan,
sistem akuntabilitas kinerja organisasi serta pelayanan publik;
4. penyusunan standarisasi sarana prasarana kerja dan tata hubungan kerja;
5. pelaksanaan analisa jabatan dan penyusunan formasi jabatan;
6. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelembagaan,
ketatalaksanaan dan tata kelola pelayanan publik serta pembinaan sistem
akuntabilitas kinerja organisasi;
7. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 44 |
TAHUN 2016 - 2021
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.3.1.1. Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Kelembagaan;
b. melaksanakan pengkajian dan analisa penataan Perangkat Daerah;
c. menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi di Perangkat
Daerah;
d. menyusun analisa kebutuhan/formasi jabatan pegawai;
e. melakukan evaluasi tugas, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
f. melaksanakan pengkajian dan penyusunan analisa jabatan yang
meliputi penghitungan beban kerja, penyusunan peta jabatan, uraian
jabatan dan evaluasi jabatan;
g. menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan
hasil analisis jabatan oleh instansi teknis;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.3.1.2.Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pembinaan Pelayanan Publik
mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Tatalaksana dan
Pembinaan Pelayanan Publik;
b. menyiapkan bahan penyusunan prosedur dan mekanisme serta
tatalaksana pelayanan publik;
c. melaksanakan pembinaan pelayanan publik kepada unit pengelola
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. menyiapkan bahan kebijakan dan/atau melaksanakan penilaian kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik;
e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan
dan pelaksanaan tata kelola unit pelayanan publik;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 45 |
TAHUN 2016 - 2021
f. melaksanakan fasilitasi penyusunan Bisnis Proses, Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan Perangkat Daerah;
g. menyusun bahan standarisasi pakaian dinas, sarana prasarana kerja dan
tata hubungan kerja;
h. menyiapkan bahan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
pemerintah Daerah;
i. melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan program percepatan
pemberantasan korupsi;
j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.3.1.3.Sub Bagian Pengembangan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja
mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pengembangan Aparatur
dan Akuntabilitas Kinerja;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan aparatur;
d. melaksanakan fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan;
e. menyiapkan bahan kebijakan/regulasi program pengembangan budaya
kerja, disiplin aparatur, revolusi mental, pengembangan integritas
aparatur, kinerja aparatur dan kesejahteraan aparatur;
f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan aparatur;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan
budaya kerja, disiplin aparatur, revolusi mental dan pengembangan
integritas aparatur;
h. melaksanakan pemberian layanan administrasi dan penegakan disiplin
kepegawaian Sekretariat Daerah;
i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan sistem
akuntabilitas kinerja organisasi;
j. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Sekretariat Daerah;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 46 |
TAHUN 2016 - 2021
k. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Bagian;
l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;
m. melaksanakan ketatausahaan Bagian;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.3.2.Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan perumusan kebijakan bidang keuangan, barang milik Daerah,
pendapatan, pengendalian dan pengoordinasian penyusunan anggaran,
pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan pembinaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas
Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Keuangan;
b. pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan
kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan bidang pengelolaan keuangan,
barang milik Daerah dan pendapatan Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan kebijakan dalam upaya
optimalisasi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan pemanfaatan barang milik Daerah;
d. pelaksanaan fasilitasi d a l a m pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang
milik Daerah dan pendapatan daerah;
e. pelaksanaan layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan
dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah;
f. penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan Sekretariat Daerah;
g. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
h. pelaksanaan verifikasi anggaran dan pembinaan sistem akuntansi
pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
i. pengoordinasian pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran
Sekretariat Daerah;
j. penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 47 |
TAHUN 2016 - 2021
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3.3.2.1.Sub Bagian Analisa Keuangan dan Perencanaan Anggaran mempunyai
tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Analisa Keuangan dan
Perencanaan Anggaran;
b. mengoordinasikan, menghimpun dan mengolah rencana anggaran dan
anggaran perubahan Sekretariat Daerah yang disusun dalam rencana kerja
anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menyelenggarakan pengaturan dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
d. melaksanakan konsultasi anggaran yang telah disusun dengan bagian-
bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
e. menyiapkan bahan fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan
kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang
milik Daerah dan pendapatan Daerah;
f. mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah pemungut dalam upaya
optimalisasi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g. mengoordinasikan dengan pejabat penatausahaan barang milik Daerah
dalam penyiapan kebijakan optimalisasi pemanfaatan barang milik Daerah;
h. menyiapkan bahan fasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan,
pengelolaan barang milik Daerah dan optimalisasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 48 |
TAHUN 2016 - 2021
2.1.3.3.2.2.Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Perbendaharaan;
b. melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi Surat Permintaan
Pembayaran yang diajukan oleh masing-masing bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah;
c. memproses surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat Daerah;
d. melakukan pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
e. melaksanakan administrasi gaji Sekretariat Daerah;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.3.2.3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pembukuan dan
Pelaporan Keuangan;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
Sekretariat Daerah;
d. menyusun pelaporan keuangan Sekretariat Daerah;
e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi
kinerja keuangan Sekretariat Daerah;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi penyerapan
anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
h. melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah;
i. melakukan evaluasi dan penataan proses tata laksana keuangan;
j. melaksanakan ketatausahaan Bagian;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 49 |
TAHUN 2016 - 2021
2.1.3.3.3.Bagian Umum dan Perlengkapan
Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan
mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengoordinasian dalam
pelaksanaan penatausahaan Sekretariat Daerah, perjalanan dinas sesuai
kewenangannya, pengelolaan kearsipan, urusan rumah tangga, dan
perlengkapan Sekretariat Daerah Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian
Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. pelaksanaan urusan Tata Usaha Pimpinan;
c. pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan surat Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah, rumah jabatan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;
e. penyelenggaraan urusan keamanan di lingkungan Sekretariat Daerah, rumah
jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
f. penyelenggaraan urusan perlengkapan Sekretariat Daerah, rumah jabatan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;
g. penyelenggaraan urusan administrasi perjalanan dinas;
h. penyelenggaraan pengadaan perlengkapan kedinasan yang menjadi kebijakan
Pemerintah Daerah;
i. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi tata usaha pimpinan dan tata usaha staf
ahli;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2.1.3.3.3.1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
b. menyelenggarakan penatausahaan administrasi, surat menyurat dan
kearsipan pimpinan dan umum;
c. memfasilitasi pengadministrasian anggaran kinerja/anggaran kegiatan
(anggaran non rutin) Staf Ahli;
d. melaksanakan fasilitasi tata usaha staf ahli;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 50 |
TAHUN 2016 - 2021
e. menyelenggarakan pendistribusian dan pengaturan surat menyurat di
lingkungan Sekretariat Daerah;
f. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
g. melaksanakan tatakelola saluran telpon/PABX di lingkungan kantor Wali
Kota;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.3.3.2. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Rumah Tangga;
b. melaksanakan urusan rumah tangga Kantor Wali Kota, Sekretariat
Daerah, rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c. melaksanakan pemeliharaan gedung kantor di lingkungan kantor Wali Kota,
rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan perlengkapan kantor;
d. melaksanakan pengelolaan keamanan kantor di lingkungan Kantor Wali
Kota, rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
e. mengelola administrasi dan pemeliharaan kendaraan dinas;
f. memfasilitasi keperluan rapat, pertemuan dan acara dinas lainnya;
g. memfasilitasi akomodasi dan transportasi tamu Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan pemeliharaan taman Kantor Wali Kota, rumah jabatan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;
i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan di lingkungan kantor Wali
Kota, rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.3.3.3.3. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum dan
Perlengkapan;
b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Perlengkapan;
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 51 |
TAHUN 2016 - 2021
c. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan di lingkungan Sekretariat
Daerah, rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
d. melaksanakan pengadaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat
Daerah, rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
e. melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian hasil pengadaan
perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah, rumah jabatan Wali
kota dan Wakil Wali Kota;
f. melaksanakan inventarisasi, administrasi dan laporan hasil pengadaan
perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah, rumah jabatan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;
g. mengoordinir penataan sistem pengelolaan barang milik Daerah di
lingkungan Sekretariat Daerah;
h. melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengeloaan barang milik Daerah
dilingkungan Sekretariat Daerah;
i. melaksanakan tata usaha bagian;
j. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
k. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian Umum dan
Perlengkapan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 52 |
TAHUN 2016 - 2021
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN
TATA PEMERINTAHAN
ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM
ASISTEN
PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN,
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian
Humas dan
Protokol
Bagian
Pemerintahan
Bagian
PerkotaanBagian
Hukum
Bagian
Perekonomian
Bagian
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Bagian
Organisasi
Bagian
Keuangan
Bagian
Umum dan
Perlengkapan
Subbagian
Protokol
Subbagian
Kehumasan
Subbagian
Informasi dan
Dokumentasi
Subbagian
Tata
Pemerintahan
Umum dan
Pengembangan
Otonomi Daerah
Subbagian
Ketentraman,
Ketertiban dan
Kemasyarakatan
Subbagian
Bina
Administrasi
Kecamatan dan
Kelurahan
Subbagian
Kerjasama
Daerah
Sub Bagian
Administrasi
Wilayah
Subbagian
Manajemen
Perkotaan
Subbagian
Bantuan
Hukum
Subbagian
Peraturan
Perundang-
undangan
Subbagian
Dokumentasi
Hukum
Subbagian
Layanan
Pengadaan
Subbagian
Administrasi
dan
Perencanaan
Subbagian
Pembinaan dan
Pengembangan
Pengadaan
Subbagian
Produksi
Daerah
Subbagian
Sarana dan
Prasarana
Perekonomian
Subbagian
Program
Kerja
Subbagian
Pengendalian
Subbagian
Kelembagaan
Subbagian
Tatalaksana dan
Pembinaan
Pelayanan Publik
Subbagian
Pengembangan
Aparatur dan
Akuntabilitas
Kinerja
Subbagian
Tata Usaha
Pimpinan
Subbagian
Rumah Tangga
Subbagian
Perlengkapan
Subbagian
Analisa
Keuangan dan
Perencanaan
Anggaran
Subbagian
Perbendaharaan
Subbagian
Pembukuan dan
Pelaporan
Keuangan
WALI KOTA
WAKIL WALI KOTA
Subbagian
Pengembangan
Perekonomian
Daerah
Subbagian
Pelaporan
KELOMPOK JAFUNG
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
Subbagian
Keagamaan,
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Subbagian
Kepemudaan,
Olah Raga,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Subbagian
Sosial dan
Kesehatan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 53 |
TAHUN 2016 - 2021
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2016 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 306
orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 211 orang dan Non Pegawai
Negeri Sipil / Tenaga Bantuan sebanyak 95 orang.
Jumlah pegawai eselon II sebanyak 5 pegawai , Sekretaris Daerah, Asisten
Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Asisten Administrasi
Umum, serta 2 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing - masing sebanyak 10 orang
dan 30 orang yaitu para kepala bagian, dan kepala subbagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
Pelaksana sebanyak 310 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di
Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.
Jumlah Pegawai Laki-laki adalah 185 Orang dan Jumlah pegawai PNS = 185
Orang. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja dilingkungan
Sekretariat Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 54 |
TAHUN 2016 - 2021
Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Per 30 Desember 2016
No Uraian Eselon
II
Eselon
III
Eselon
IV
Non
Eselon Non PNS Jumlah
L P L P L P L P L P
1 Lingkup Sekda 1 2 1 1 5
2 Lingkup Staf
Ahli
2 1 1 4
3 Lingkup Asisten 2 1 3 1 1 8
4 Lingkup Bagian
Pemerintahan
1 3 3 4 1 1 4 14
5 Lingkup Bagian
KDAWP
1 2 2 1 6 3 3 16
6 Lingkup Bagian
Hukum
1 3 3 1 4 1 2 12
7
Lingkup Bagian
Humas dan
Protokol
1 2 2 1 7 8 7 4
30
8 Lingkup Bagian
Perekonomian
1 2 2 1 3 1 2 10
9 Lingkup Bagian
Kesra
1 2 2 1 3 3 1 3 14
10 Lingkup Bagian
Pembangunan
1 1 1 2 13 13 11 8 49
11 Lingkup Bagian
Keuangan
1 2 2 1 3 3 3 3 16
12 Lingkup Bagian
Organisasi
1 1 2 4 6 1 3 18
13
Lingkup Bagian
Umum dan
Perlengkapan
1 3 3 34 11 36 6
91
JUMLAH 5 2 9 21 21 9 83 55 64 38 287
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 55 |
TAHUN 2016 - 2021
Tabel 2.2.
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan
2.2.2. Aset
Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dalam
mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Kota Balikpapan.
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana
sebagai berikut :
No Uraian GOL IV
GOL
III
GOL
II
GOL
I Jumlah
L P L P L P L P
1 Lingkup Sekda 1 1 1 1 4
2 Lingkup Staf Ahli 2 1 1 4
3 Lingkup Asisten 2 1 3 1 7
4 Lingkup Bagian
Pemerintahan 2 5 1 1 9
5 Lingkup Bagian KDAWP 1 3 4 4 12
6 Lingkup Bagian Hukum 2 2 4 1 9
7 Lingkup Bagian Humas
dan Protokol 1 6 8 3 1 19
8 Lingkup Bagian
Perekonomian 1 4 1 1 7
9 Lingkup Bagian Kesra 1 3 4 1 1 10
10 Lingkup Bagian
Pembangunan 2 9 13 4 2 30
11 Lingkup Bagian Keuangan 1 4 1 1 3 10
12 Lingkup Bagian
Organisasi 1 3 7 2 1 14
13 Lingkup Bagian Umum
dan Perlengkapan 2 4 1 25 10 4 46
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 56 |
TAHUN 2016 - 2021
Tabel 2.3.
Aset Sekretariat Daerah per 31 Desember 2016
No. Nama Barang Nilai Aset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset tetap lainnya
Konstruksi dalam pengerjaan
Aset Lainnya
Aset Lainnya
Rp. 419.139.830.137,00
Rp. 63.751.948.576,00
Rp. 27.907.273.186,80
Rp. 21.128.337.382,00
Rp. -
Rp. –
Rp. 894.160.544,00
Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian
dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan
secara optimal. Data Aset terlampir.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2011- 2016 dapat diketahui
dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan
sasaran/target Renstra Tahun 2011-2016 menurut indikator kinerja pelayanan
SKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda
Kota Balikpapan. Capaian Kinerja ini diukur melalui pengukuran Kinerja yang
disusun dalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD setiap tahunnya.
Untuk Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dari Tahun 2012 sampai dengan tahun
2016 disajikan pada Tabel sebagai berikut:
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 57 |
TAHUN 2016 - 2021
Tabel 2.4.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah RT 1542
1542
1.671 1.671 1542 1542 1.671 1.677 100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan
2
Persentase
Kelurahan
berprestasi Tk. Kota
17.64%
6 kel.
6 kel.
6 Kel.
17.64% 6 Kel. 6 kel.
6 Kel.
100% 100% 100%
100%
Bagian
Pemerintahan
3 Persentase RT yang memiliki
administrasi baik
53.92% 1542 RT
33 RT
300 RT
53.92% 1542 RT
33 RT
300 RT
100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan
4 Jumlah prestasi / penghargaan
yang diterima Kota
Balikpapan (Tk.
Propinsi, Nasional dan
Internasional)
32 20 48 48 48 42 48 70 150% 210% 100% 145,83% Bagian Humas dan Protokol
5 Persentase
penduduk yang memiliki KTP
87% 100% 100% 93% 78.3% 85% 94.38% 88,22% 90% 85% 94% 94,86% Bagian
Pemerintahan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 58 |
TAHUN 2016 - 2021
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
6 Persentase penduduk yang
memiliki akta kelahiran
63% 90% 80.50% 77.50% 50.4% 80% 80.13% 33,27% 80 89 100% 42,92 Bagian Pemerintahan
7 Persentase SKPD yang
telah melaksanakan
IKM (SKPD
Pelayanan)
58% 100% 100% 100% 74.71%
100% 100% 100% 128% 100% 100% 100% Bagian Organisasi
8 Angka
kemiskinan
10.112 10.112 3,79% 2.35% 10.065
7.782 2.38% 2.91% 99.53% 77% 1% 77% Bagian
Perekonomian
9 Persentase pengadaan
barang dan
jasa melalui LPSE
70% 100% 75% 75% 70% 98.89%
22% 55,47% 100% 98.89% 53% 73,63% Bagian Pembangunan
10 Persentase permohonan
bansos yang dapat ditindak
lanjuti
85% 90% 78% 75% 67.84%
77.58%
0.99% 0% 79.82% 86.20% 1.27%
0% Bagian Kesejahteraan
Rakyat
11 Persentase permohonan
hibah yang dapat ditindak
lanjuti
90% 95% 95% 90% 85.31%
85.33%
84,70% 50% 92.73% 89.82% 89% 55,55% Bagian Kesejahteraan
Rakyat
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 59 |
TAHUN 2016 - 2021
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
12 Jumlah SKPD yang telah
menerapkan
Sistem Informasi
Manajemen/ aplikasi
46 95 67 68 46 67 67 68 100 100 100% 100% Bagian Organisasi
13 Persentase proporsi belanja
langsung dan
belanja tidak langsung
BL = 60%
BTL = 40%
BL = 75%
BTL= 25%
BL= 70%
BTL = 30%
BL= 70 %
BTL= 30%
BL = 73.76
% BTL =
26.24%
BL = 73.04
% BTL =
26.96%
BL = 69%
BTL = 31%
BL=59%
BTL=40%
BL = 122
BTL = 65.66
100% 100%
100% Bagian Pembangunan
14 Persentase
penyerapan
anggaran belanja barang
dan jasa
100% 100% 85% 85% 95.13
%
81% 83% 86,70% 95.13% 81% 95% 102% Bagian
Pembangunan
15 Jumlah
dokumen Laporan
Kegiatan
4 Buku 4 Buku 76
Buku
76
Buku
4
Buku
5 Buku 76
Buku
76
Buku 100 125 100% 100% Bagian
Pembangunan
16 Persentase
penyelesaian pertanahan
100 100 35
rapat, 4 rakor
25
Rapat
68% 83 25
rapat, 4 rakor
25
rapat
68% 83% 65%
100% Bagian KDAWP
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 60 |
TAHUN 2016 - 2021
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN SUMBER DATA
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
17 Nilai investasi 5T 5T 5T 10 T 900 M 8T 18.87T 24,59 T 18% 100% 377%
245.90% Bagian Perekonomian
18 Angka inflasi dan PDRB
6.41% 6% 5% 6% 6% 7.43% 7.90% 4.13% 100% 16.12% 2% 68.83% Bagian Perekonomian
19 Angka Laju Pertumbuhan
Ekonomi
10.6 10.6 7% 5% 100% 100% 1,56% 100% 100% 3,44%
Bagian Perekonomian
20
Angka Prasarana,
Sarana dan Utilitas
Bagian Perekonomian
a. Jumlah
angkutan
2,190 3150 3.116 2525 142% 80.16
b. Jumlah pasar
tradisional
18 19 18 21 100% 110.53
c. Jumlah rumah sakit
13 13 13 12 100% 92.31
d. Jumlah hotel 73 74 74 75 101% 101.35
e. Jumlah
restoran
424 480 473 381 112% 79.38
f. Jumlah toko/ supermarket
25 650 621 683 2484%
105.08
g. jumlah bank 176 180 183 185 104% 102.78
h. Ketersediaan
listrik
395000 KVA
450000 KVA
448,714 KVA
556.692 kVA
114% 123.71
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 61 |
TAHUN 2016 - 2021
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
21 Penganekaragaman pangan
2 2 1 0 2 2 0 0 100% 100% 0% 0% Bagian Perekonomian
22 Persentase realisasi anggaran
55% 80% 96% 96% 61.28
%
72.56%
93.56% 88,33% 111% 90.7% 97.45
%
92.01% Bagian
Keuangan
23 Persentase administrasi
batas wilayah
PBU 50 pilar,
PBA 50
Pilar
PBU 30 pilar,
PBA 50
Pilar
PBU 15 pilar,
PBA 44
Pilar
39 Pilar PBU 50
pilar,
PBA 50
Pilar
PBU 30
pilar,
PBA 50
Pilar
PBU 15 pilar,
PBA 16
Pilar
0 Pilar 100% 100% 90% 0% Bagian KDAWP
24 Jumlah operasi dalam rangka
mewujudkan trantib
13 13 17 16 13 13 16 5
100% 100 94%
31.25% Bagian Pemerintahan
25 Persentase penerbitan
rekomendasi pemanfaatan
tanah Negara
100% 3.385 5163 bidang
1400 IMTN
97.61%
3.385 3763 bidang
3622 IMTN
97.61% 100 83% 258.71% Bagian KDAWP
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 62 |
TAHUN 2016 - 2021
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
26 Angka kriminalitas
2.189 2.189 2.637 2.384 2.189 2.673 2.384 2.092 100% 122 90% 7.68% Bagian Pemerintahan
27 Cakupan
penanganan
bencana
69 69 70 250 69 249 394 272 100 361 563% 108.80% Bagian
Pemerintahan
28
Persentase
penerbitan Peraturan
Daerah
100% 80 80% 100% 90% 90% 87% 100% 90% 112.5% 108% 100% Bagian Hukum
29 Jumlah
sosialisasi dan desimilasi
Perda dan produk hukum
lainnya
12 34 68 68 12 34 68 34 100% 100 100% 50% Bagian Hukum
30 Jumlah : Bagian Hukum
1. Perda
10
6 15 10 9 19 13 11 90% 317 86% 110%
2. Perwal
10 15 25 40 39 41 44 60 390% 273 176% 150%
3. Keputusan
300 500 300 400 919 778 520 510 306% 156 173% 127.5%
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 63 |
TAHUN 2016 - 2021
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN SUMBER DATA
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
31 Persentase keluarga sadar
hukum
12
100% 100% 10 Kelurah
an
12% 90% 100% 10 Kelurah
an
100 90 100%
100% Bagian Hukum
32 Persentase penanganan
perkara hukum
4 100 90% 100% 4 100% 100% 100% 100% 100% 112% 100% Bagian Hukum
33 Jumlah coffee morning
52 60 52 52 52 52 52 52 100% 87 100% 100% Bagian Humas
dan Protokol
34 Jumlah rapat
MUSPIDA
23 23 15 kali - 22 24 15 kali - 95.60 104.35 100%
0% Bagian Umum
dan
Perlengkapan
35 Jumlah kunjungan
kerja ke
Pemkot Balikpapan
74 76 45 kunker
80 kunker
74 63 111 kunker
78 Kunker
100% 83 247% 97.50% Bagian Pemerintahan
36
Jumlah
kegiatan Kepala Daerah
240 250 236 350 236 568 226 663 98.33% 227 95.76%
189% Bagian Umum
dan Perlengkapan
37
Persentase tindak lanjut
hasil coffee morning
52 100 100% 100% 52 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% Bagian Humas dan Protokol
38 Jumlah jumpa
pers
13 24 25 25 13 25 25 19 100% 104 100% 76% Bagian Humas
dan Protokol
39 Jumlah talk
show
12 12 12 18 12 12 18 6 100% 100 150% 33.33% Bagian Humas
dan Protokol
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 64 |
TAHUN 2016 - 2021
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
40 Jumlah kerjasama
3 3 6
6 5 5 6 6 160% 166.67 100% 100% Bagian KDAWP
41 Jumlah
kebijakan yang diterbitkan di
bidang
aparatur
2 draft
perwal
1 draft
perwal
1 draft
perwal
1 draft
perwal
2 draft
perwal
1 draft
perwal
1 draft
perwal
0 draft
perwal
100% 100 100% 0% Bagian
Organisasi
42
Persentase
jumlah dokumen AKIP
SKPD
100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian
Organisasi
43
Persentase
SKPD yang menyampaikan
LAKIP tepat waktu
100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian
Organisasi
44
Persentase SKPD yang
menyampaikan laporan
kegiatan
bulanan tepat waktu
100
95% 95% 95% 99,46 %
100% 95% 100% 105.26% Bagian Pembangunan
45
Persentase
SKPD yang memiliki SOP
100 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% Bagian
Organisasi
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 65 |
TAHUN 2016 - 2021
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
46 Persentase SKPD yang
memiliki uraian
jabatan
100 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% Bagian Organisasi
47 Persentase
SKPD yang mendapatkan
nilai BB pada penilaian LAKIP
70 80% 85% 10% 80% 80% 14.28% 100% 100% Bagian
Organisasi
48 Persentase PPID Pembantu
di SKPD
100 69 100% 100% 68 100% 100 98.5% 68% Bagian Humas dan Protokol
49
Tersedianya
rencana kebutuhan
barang
10 10
Bagian
10
Bagian
10 10
Bagian
10
Bagian
100 100% 100% Bagian Umum
dan Perlengkapan
50 Tersedianya
sarana dan prasarana yang
mendukung
pelaksanaan Tupoksi
12 14 keg 17 Keg
12 15 keg 14 Keg 100 107% 82.35% Bagian Umum
dan Perlengkapan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 66 |
TAHUN 2016 - 2021
2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di
samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2016 anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.5.
Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2016
URAIAN Anggaran Realisasi %
2016 2016 2016
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 24,642,167,000.00 23,973,178,353.00 97,29
BELANJA LANGSUNG 245,522,352,874.00 214,665,700,987.41 87,28
TOTAL SISA PEMBIAYAAN
ANGGARAN LEBIH
31,525,640,533.59 11.67
Total anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016 sebesar Rp.
270,164,519,874.00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.642.167.000,00 dan
belanja langsung sebesar Rp. 245.522.352.874,00 dapat direalisasi sebesar Rp.
238,638,879,340.41 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.23.973.178.353,00
(97,29%) dan belanja langsung sebesar Rp. 214.665.700.987,41 (87.28%).
Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan selama tahun 2015-2016 sebagaimana tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 67 |
TAHUN 2016 - 2021
Tabel 2.6.
Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Setda Kota Balikpapan
URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN
RATA-RATA PERTUMBUH
AN
2012
2013
2014
2015 2016
2012
2013
2014
2015 2016
2012
2013
2014
2015 2016
AN
GGARAN
REALISASI
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 27.023.322.576,00 454.715.584.019,63 345.421.636.723,00 26.917.804.000,00 24.642.167.000,00 261.177.294.560,28 278.640.881.203,60 218.250.760.902,50 24.424.921.361,00 23.973.178.353,00 70,80 61,28 89,38 90,74 97,29
BELANJA LANGSUNG
454.226.035.327,63 454.715.584.019,63 322.686.261.723,00 281.035.221.552,00 245.522.352.874 242.049.259.900,88 152.423.038.927,60 197.930.802.613,50 203.155.679.160,60 214.665.700.987,41 53,30 86,64 61,34 85,74 87.28
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 74 |
TAHUN 2016 - 2021
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan
Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan
Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk
itu Sekretariat Daerah Kota Balikpapan harus mengenal kondisi-kondisi elemen
internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk
mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-
kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang
dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan tantangan.
Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat
diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan sebagaimana berikut:
Tabel. 2.7.
Tugas, Tantangan dan Peluang
Tugas Setda Tantangan Peluang
Membantu tugas
Wali Kota dalam
menyusun
kebijakan dan
pengoordinasian
administrative
terhadap
pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah
dan lembaga
lainnya serta
pelayanan
administratif
Bagian Pemerintahan
1 Peningkatan pelayanan
masyarakat di tingkat Kecamatan
1 Penerapan
Penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu Kecamatan (PATEN)
Bagian Perkotaan
2 Tuntutan akan penegasan
batas antar daerah (kabupaten/kota, maupun
provinsi) guna kejelasan
dalam penataan daerah guna
optimalisasi pelayanan publik, menciptakan situasi yang
kondusif
2 Meningkatnya kesadaran dan perhatian banyak pihak terhadap penataan daerah dan penegasan wilayah dalam memberikan kepastian pelayanan publik
Bagian Hukum
3 Kebutuhan informasi dan
pelayanan publik akan informasi produk hukum
3 Perkembangan Teknologi
informasi yang mendukung jaringan
dokumentasi hukum
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 75 |
TAHUN 2016 - 2021
Bagian Humas dan Protokol
4 Pentingnya pelayanan keprotokolan dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang lebih profesional
4 Pentingnya hubungan harmonis dan peluang
dalam
membangun komunikasi kehumasan pemerintah,
BUMN/BUMD, Pers/Media Massa dan Masyarakat
Bagian Perekonomian
5 Kurang optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah
5 Diversifikasi usaha BUMD
Bagian Administrasi pembangunan
6 Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
6 Perkembangan Teknologi Informasi menjalin
hubungan kerjasama antar perangkat daerah
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7 Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah
7 Tersedianya Sumber Daya Aparatur tenaga
fungsional bersertifikasi pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
8 Belum adanya Peraturan
Daerah tentang
Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar melaksanakan
tugas
8 Tingginya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Bagian Organisasi
9 Kebutuhan akan pelayanan
publik yang lebih baik sebagai
perwujudan Good Governance
9 Perkembangan ilmu
pengetahuan dan
teknologi informasi
Bagian Keuangan
10 Sarana dan prasarana kantor yang tersedia belum dapat menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi
10 Tersedianya jaringan teknologi informasi
Bagian Umum dan Perlengkapan
11 Optimalisasi pelayanan sarana dan prasarana
11 Jumlah Sumber Daya
Aparatur yang
mendukung kegiatan
pelayanan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 76 |
TAHUN 2016 - 2021
Dengan mengoptimalkan peluang yang ada diharapkan tantangan dapat
diatasi sehingga kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat
meningkat dan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik.
Keterkaitan capaian sasaran renstra setda kota balikpapan terhadap
sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra
Kementrian Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut :
TABEL 2.8.
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA SETDA KOTA BALIKPAPAN
TERHADAP SASARAN RENSTRA PROVINSI DAN RENSTRA KEMENTRIAN DALAM
NEGERI
No. Indikator Kinerja
Sasaran Renstra
Setda Kota Balikpapan
Sasaran pada
Renstra Setda Provinsi
Kaltim
Sasaran pada
Renstra Kementrian Dalam
Negeri 1 Nilai LPPD Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas LPPD Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
2 Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama
Meningkatnya kerjasama antar daerah
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
3 Presentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum
Terwujudnya produk hukum Daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM
Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
4 Hasil capaian penilaian implementasi HAM
Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum
Terwujudnya produk hukum Daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM
Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
5 Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi
Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota
Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian
meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
6 Persentase inflasi Kota Balikpapan
Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota
Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian
meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
7 Persentase peningkatan swadaya masyarakat
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
Terwujudnya koordinasi dan Sinkronisasi bidang kesejahteraan rakyat
meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
8 Persentase capaian program/kegiatan
strategis
Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan
pembangunan
Terwujudnya pelayanan administrasi dan pengendalian
Pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme
aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 77 |
TAHUN 2016 - 2021
No. Indikator Kinerja Sasaran Renstra
Setda Kota
Balikpapan
Sasaran pada
Renstra Setda Provinsi
Kaltim
Sasaran pada
Renstra Kementrian Dalam
Negeri 9 Persentase perizinan
pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan
Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan
Terwujudnya pelayanan Administrasi dan pengendalian Pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
10 Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa
Terwujudnya pelayanan administrasi dan pengendalian Pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan
meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
11 Persentase Perangkat Daerah yang
mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 5%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel
Meningkatnya kinerja dalam mendukung
Reformasi Birokrasi
12 Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel
meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
13
Persentase realisasi/capaian anggaran Setda sesuai perencanaan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah
Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
14
Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah
Terpenuhinya kebutuhan aset Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
15
Indeks Kepuasan layanan kehumasan dan Keprotokolan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah
Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas.
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Terkait analisa terhadap RTRW, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
hanya mendukung strategi penataan ruang Kota Balikpapan yang pertama yaitu untuk
penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan yang meliputi :
a. Memperkuat peranan Pusat Pelayanan Kota sebagai kawasan Pemerintahan serta
perdagangan dan jasa yang berkarakter unik
b. Mengembangkan sub Pusat Pelayanan Kota di kawasan yang belum berkembang
c. Mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran
Hasil telaahan berdasarkan struktur ruang wilayah kota Balikpapan dapat dilihat dalam
tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 78 |
TAHUN 2016 - 2021
TABEL 2.9.
HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH
KOTA BALIKPAPAN
NO RENCANA STRUKTUR
RUANG
STRUKTUR RUANG SAAT
INI
INDIKASI PROGRAM
PEMANFAATAN
PENGARUH RENCANA
STRUKTUR RUANG
TERHADAP KEBUTUHAN
PELAYANAN SETDA
1 Sumber Daya Energi
Sumber Daya Energi
1 Studi perencanaan pengembangan jaringan listrik
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
2 Studi penataan kawasan di sekitar lokasi pembangkit listrik dan jaringan transmisi
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
3 Peningkatan depo BBM dan gas
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
4 Pengembangan jaringan listrik Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
5 Pengembangan Energi Listrik Tenaga Surya di Manggar & Teritip
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
6 Pengembangan PLTU kapasitas 2x110 MW di Kelurahan Kariangau,
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
7 Pengembangan PLTU kapasitas 6x25 MW di Kelurahan
Kariangau yang khusus melayani KIK
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
8 Pengembangan depo gas di Kelurahan Karang Joang
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
9 Pengembangan jaringan pipa gas bumi dari Kel. Samboja, Kab. Kutai Kertanegara ke kaw. perumahan di kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
2
Kawasan Pertanian
Kawasan Pertanian
1 Penyusunan Rencana Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan
Fasilitasi program Diversifikasi Pangan
2 Penyusunan Rencana Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan SDM
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan SDM
3 Penyusunan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Konversi Lahan Perkebunan
Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
3 Kawasan Industri
Kawasan Industri
Studi pengembangan potensi kawasan industri kecil
Peningkatan Investasi
4 Kawasan Peruntukan ruang bagi sektor Informal
Kawasan Peruntukan ruang bagi sektor Informal
Penyediaan lahan bagi sektor informal
Penyediaan Sarana dan Prasarana
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 79 |
TAHUN 2016 - 2021
TABEL 2.10.
HASIL TELAAHAN POLA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN
NO Rencana
Pola Ruang Pola Ruang
Saat ini
Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada
periode perencanan berkenaan
Pengaruh rencana Pola
ruang terhadap kebutuhan
pelayanan SKPD
Arahan lokasi pengembangan pelayanan
Setda
1
Sumber Daya Energi
Sumber Daya Energi
1 Studi perencanaan pengembangan jaringan listrik
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
Bagian Perekonomian
2 Studi penataan kawasan di sekitar lokasi pembangkit listrik dan jaringan transmisi
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
Bagian Perekonomian
3 Peningkatan depo BBM dan gas
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
Bagian Perekonomian
4 Pengembangan jaringan listrik
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
Bagian Perekonomian
5 Pengembangan Energi Listrik Tenaga Surya di Manggar & Teritip
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
Bagian Perekonomian
6 Pengembangan PLTU kapasitas 2x110 MW di Kelurahan Kariangau
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
Bagian Perekonomian
7 Pengembangan PLTU kapasitas 6x25 MW di
Kelurahan Kariangau yang khusus melayani KIK
Peningkatan Kontribusi
terhadap PAD
Bagian Perekonomian
8 Pengembangan depo gas di Kelurahan Karangjoang
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
Bagian Perekonomian
9 Pengembangan jaringan pipa gas bumi dari Kel. Samboja, Kab. Kutai Kertanegara ke kaw. perumahan di kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan
Peningkatan Kontribusi terhadap PAD
Bagian Perekonomian
2 Kawasan
Pertanian
Kawasan
Pertanian
1 Penyusunan Rencana
Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan
Fasilitasi program
Diversifikasi Pangan
Bagian Perekonomian
2 Penyusunan Rencana Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan SDM
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan SDM
Bagian Organisasi
3 Penyusunan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Konversi Lahan Perkebunan
Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
Bagian Hukum
3 Kawasan Industri
Kawasan Industri
Studi pengembangan potensi kawasan industri kecil
Peningkatan Investasi
Bagian Perekonomian
4 Kawasan Peruntukan ruang bagi sektor Informal
Kawasan Peruntukan ruang bagi sektor Informal
Penyediaan lahan bagi sektor informal
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Bagian Umum dan
Perlengkapan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 80 |
TAHUN 2016 - 2021
Sedangkan hasil analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kota Balikpapan 2016-2021, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :
TABEL 2.11
HASIL ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KLHS KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NO Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
pelayanan Setda
Catatan bagi
perumusan
program dan
kegiatan Setda
1 Ekonomi Kelangkaan BBM dan daya
listrik yang tak kunjung
terpecahkan
Koordinasi dengan BUMN
terkait BBM dan daya
listrik
Penyiapan Potensi
Sumber Daya dan
Sarana Prasarana
2 Sosial Budaya Pengembangan budaya
hukum di masyarakat
Sosialisasi Produk hukum
ke masyarakat
Program Bantuan
Hukum dan HAM
Peningkatan pelayanan
publik yang dapat diakses
dengan mudah, cepat dan
transparan
Pembinaan Unit
Pelayanan Publik
Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Peningkatan budaya
aparatur yang disiplin,
berintegritas dan kompeten
Pembinaan pegawai
lingkup Setda
Program Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan pelayanan
listrik
Koordinasi dengan BUMN
terkait pelayanan listrik
Penyiapan Potensi
Sumber Daya dan
Sarana Prasarana
Pemanfaatan dan
pengembangan energi yang
terbarukan
Koordinasi dengan BUMN
dan Kementrian terkait
energy yang terbarukan
Program
Pengembangan City
Gas
3 Lingkungan Hidup Peningkatan upaya
pemantauan, pengawasan
dan penertiban
pemanfaatan ruang
berkelanjutan
Koordinasi dengan Dinas
teknis terkait
pemanfaatan tata ruang
Fasilitasi dan
koordinasi
pengawasan dan
pengendalian
lingkungan Kota
Penurunan produksi
premium kerosene dan
minyak diesel untuk
mendukung program
penghematan energi.
Koordinasi dengan BUMN
terkait Produksi premium
dan minyak diesel
Penyiapan Potensi
Sumber Daya dan
Sarana Prasarana
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 81 |
TAHUN 2016 - 2021
NO Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
pelayanan Setda
Catatan bagi
perumusan
program dan
kegiatan Setda
peningkatan penggunaan
listrik untuk konsumsi
rumah tangga seperti
sosial, bisnis, publik dan
industry
Koordinasi terkait dengan
BUMN terkait listrik
Penyiapan Potensi
Sumber Daya dan
Sarana Prasarana
Pertumbuhan dan
perembetan kota terjadi
secara sporadik, berpencar,
serta memakan lahan
lindung
Koordinasi dengan
instansi dan lintas
sektoral terkait kemanan
dan ketertiban
Pemeliharaan
Kantramtibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Belum optimalnya sanitasi
lingkungan kota
Koordinasi dengan
instansi terkait sanitas
Program Lingkungan
Sehat Perumahan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 82 |
TAHUN 2016 - 2021
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global
serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara
keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang
berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.
Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Balikpapan, sehingga menuntut
terjadinya perubahan peran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam orientasi dan
pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai
upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Balikpapan tahun
2017-2021.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Identifikasi permasalahan yang dialami oleh Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Tugas dan Permasalahan yang dihadapi
TUGAS SETDA PERMASALAHAN BAGIAN
Tugas Setda : Membantu tugas Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif
Tugas Bagian Pemerintahan : menyusun rumusan kebijakan, pengoordinasian dan analisa urusan pemerintahan dan pengembangan otonomi Daerah, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana serta pembinaan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
1. Perlu penyesuaian pelimpahan kewenangan
Camat dan Lurah berdasarkan Undang- undang
Nomor 23 tahun 2014
Bagian Pemerintahan
2. Penyediaan dan peningkatan sumber daya
manusia (SDM) dan sarana prasarana kecamatan
dan kelurahan
Bagian Pemerintahan
3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah (LPPD) kota Balikpapan
Bagian Pemerintahan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 83 |
TAHUN 2016 - 2021
TUGAS SETDA PERMASALAHAN BAGIAN
4. Peningkatan perumusan Kebijakan dan analisa
stabilitas kemanan serta ketentraman dan
ketertiban Kota Balikpapan
Bagian Pemerintahan
5. Belum optimalnya perumusan kebijakan, analisa
kebijakan dan analisa pelayanan
penanggulangan tanggap darurat.
Bagian Pemerintahan
6. Peningkatan pelayanan fasilitasi kunjungan kerja
DPR RI, dprd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Bagian Pemerintahan
Tugas Bagian Perkotaan :
melaksanakan pengoordinasian,
fasilitasi dan analisa dalam
perumusan kebijakan urusan
pertanahan, tata ruang dan tata
bangunan, pengawasan dan
pengendalian perizinan, lingkungan
hidup, layanan administrasi
kerjasama Daerah dan administrasi
batas wilayah
7. Belum optimalnya proses pengawasan perizinan
oleh Perangkat Daerah Teknis
Bagian Perkotaan
8. Masih adanya permasalahan batas wilayah antar
Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih
belum terselesaikan
Bagian Perkotaan
Tugas Bagian Hukum :
melaksanakan pengoordinasian,
pengendalian dan perumusan
peraturan perundang-undangan,
telaahan hukum, pemberian
bantuan hukum, publikasi dan
pendokumentasian produk hukum
serta pembinaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
9. Sering berubahnya regulasi/peraturan yang lebih
tinggi sehingga proses penyusunan Produk
Hukum Daerah menyesuaikan perkembangan
regulasi/peraturan tersebut
Bagian Hukum
10. Masih rendahnya pemahaman masyarakat
tentang pentingnya produk hukum daerah dan
penegakan HAM
Bagian Hukum
Tugas Bagian Humas dan Protokol :
Bagian Humas dan Protokol
mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian, fasilitasi dan
analisa dalam perumusan kebijakan
urusan informasi dan komunikasi,
statistik, persandian, serta
melaksanakan administrasi layanan
hubungan kemasyarakatan dan
keprotokolan
11. Masih terjadi pemborosan dalam dalam
penyediaan bahan bacaan (dari sisi jumlah
eksemplar dan jumlah media).
Bagian Humas dan
Protokol
12. Lemahnya sistem pengarsipan dokumen. Bagian Humas dan
Protokol
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 84 |
TAHUN 2016 - 2021
TUGAS SETDA PERMASALAHAN BAGIAN
Tugas Bagian Perekonomian :
menyusun rumusan kebijakan dan
analisa bidang sarana prasarana
dan produksi perekonomian
Daerah, pengembangan
perekonomian Daerah serta
pengawasan Badan Usaha Milik
Daerah serta koordinasi dan
pemantauan perkembangan Badan
Usaha Milik Negara dan perbankan
di Daerah
13. Stabilitas harga pangan yang tidak dapat
diprediksi
Bagian Perekonomian
14. Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap
PAD
Bagian Perekonomian
15. Belum optimalnya data pemetaan terhadap
usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan
pengembangan sistem pendukung sarana
parasarana perekonomian masyarakat kota
Balikpapan
Bagian Perekonomian
16. mewujudkan hemat energi di lingkungan
pemerintah kota Balikpapan
Bagian Perekonomian
17. Mewujudkan Balikpapan menjadi kota gas Bagian Perekonomian
18. Belum optimalnya program kerjasama
daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah
Bagian Perekonomian
Tugas Bagian Administrasi
Pembangunan : menyiapkan bahan
perumusan kebijakan,
mengoordinasikan serta memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan urusan pekerjaan
umum, perumahan dan kawasan
permukiman, lingkungan hidup,
perencanaan, penelitian dan
pengembangan, serta
melaksanakan pengendalian,
pengoordinasian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kegiatan
pembangunan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
19. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan SKPD tidak
sesuai dengan target yang direncanakan di awal
tahun
Bagian Administrasi
Pembangunan
20. Belum optimalnya pembinaan terkait masih
minimnya kesadaran masyarakat untuk
mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis
dan sistem sanitasi yang baik
Bagian Administrasi
Pembangunan
Tugas Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa : menyelenggarakan
perencanaan, pembinaan,
pelaksanaan dan penatausahaan,
pengembangan manajemen serta
advokasi dalam proses pengadaan
barang/jasa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
21. Masih belum optimalnya pemahaman seluruh
pemangku kepentingan pengadaan barang jasa
Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa
22. Belum seluruh pelaksana Pengadaan Barang Jasa
pada Pokja adalah jabatan fungsional Barang
Jasa
Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 85 |
TAHUN 2016 - 2021
TUGAS SETDA PERMASALAHAN BAGIAN
Tugas Bagian Kesra : mempunyai
tugas melaksanakan perumusan
kebijakan, penyusunan petunjuk
teknis, monitoring dan evaluasi di
bidang kesejahteraan rakyat dan
sosial
23. Belum optimalnya pembinaan pemberdayaan masyarakat
Bagian Kesra
24. Kurang sadarnya Penerima bantuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan dan masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang disalurkan
Bagian Kesra
Tugas Bagian Organisasi :
merumuskan kebijakan di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan,
pelayanan publik, analisa jabatan,
pembinaan sistem kinerja
organisasi serta pengelolaan
administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah
25. Belum optimalnya penataan Kelembagaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dikarenakan
belum seluruh regulasi penataan kelembagaan
dari Kementrian Pusat tuntas
Bagian Organisasi
26.
Belum adanya Aplikasi pelaporan Kinerja / LKjIP
sehingga masih melakukan pengumpulan data
masih dilakukan secara manual pada saat
penyusunan Laporan LKjIP tiap tahunnya
Bagian Organisasi
27. Belum Optimalnya tingkat kepatuhan Unit
Pelayanan Publik terhadap UU Pelayanan Publik
sehingga penilaian tingkat kepatuhan Pemerintah
Kota Balikpapan versi ORI pada tahun 2015
berada di zona merah dan tahun 2016
mengalami peningkatan sedikit mejadi berada
pada zona kuning
Bagian Organisasi
28. Masih lemahnya pemahaman Tugas dan Fungsi
para aparat pemerintah mengakibatkan tidak
maksimalnya hasil koordinasi.
Bagian Organisasi
29. Pola pembinaan aparat yang belum
terorientasikan pada peningkatan kinerja,
sehingga masih banyak pegawai yang sibuk
bekerja tanpa memperhatikan hasil akhir yang
dituju
Bagian Organisasi
Tugas Bagian Keuangan :
membantu Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan perumusan
kebijakan bidang keuangan, barang
milik Daerah, pendapatan,
pengendalian dan pengoordinasian
penyusunan anggaran, pembukuan
dan pelaporan pelaksanaan
anggaran dan pembinaan
administrasi keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah
30. Belum tertibnya Pengelola Keuangan terhadap
penerapan standar akuntansi berbasis akrual
dalam penatausahaan keuangan pemerintah
kota
Balikpapan.
Bagian Keuangan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 86 |
TAHUN 2016 - 2021
TUGAS SETDA PERMASALAHAN BAGIAN
Tugas Bagian Umum dan
Perlengkapan : mempunyai tugas
melaksanakan pengendalian dan
pengoordinasian dalam
pelaksanaan penatausahaan
Sekretariat Daerah, perjalanan
dinas sesuai kewenangannya,
pengelolaan kearsipan, urusan
rumah tangga, dan perlengkapan
Sekretariat Daerah
31. Belum adanya gudang arsip di Lingkungan
Sekretariat Daerah perlu dipertimbangkan agar
dalam pelaksanaan penatausahaan dan
kearsipan dapat tertata dengan baik, rapi dan
dapat dipertanggungjawabkan
Bagian Umum Perelengkapan
32. Perlu adanya kajian kemungkinan kerjasama
dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan
sarana kedinasan berupa kendaraan roda 4
(empat) dengan system kontrak, agar dapat
mengurangi beban keuangan daerah untuk biaya
pemeliharaan
Bagian Umum Perelengkapan
33. Sistim pengelolaan administrasi asset di
Sekretariat Daerah belum optimal
Bagian Umum Perelengkapan
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Setda Kota Balikpapan dapat pula
dilihat dalam tabel berikut :
TABEL 3.2.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL
(KEWENANGAN SETDA
EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN
SETDA)
Gambaran
Pelayanan saat ini
Kecamatan berperan penting
sebagai koordinator dalam
urusan pelayanan
masyarakat, pembangunan
dan kemasyarakatan di
tingkat Kelurahan
Perwal No. 57 tahun 2016
tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Kecamatan
Masih terbatasnya
SDM yang berkualitas
di Kecamatan dan
kelurahan sebagai
garda terdepan
Pemerintah Kota
PP No. 19 Tahun
2008 tentang
Kecamatan
Perlu penyesuaian
pelimpahan
kewenangan Camat
dan Lurah
berdasarkan
Undang- undang
Nomor 23 tahun
2014
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Meningkatnya jumlah
penduduk mendorong
peningkatan jumlah
pelayanan yang harus
diberikan
Perwal No. 29 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan
dan Uraian Tugas Personil
Kecamatan dalam
penyelenggaraan
pelayanan administrasi
terpadu Kecamatan di Kota
Balikpapan
Masih terbatasnya
SDM yang berkualitas
di Kecamatan dan
kelurahan sebagai
garda terdepan
Pemerintah Kota
PP No. 19 Tahun
2008 tentang
Kecamatan
Penyediaan dan
peningkatan sumber
daya manusia (SDM)
dan sarana
prasarana
kecamatan dan
kelurahan
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Nilai LPPD Kota Balikpapan
Tahun 2016 adalah 3,2
(Sangat Tinggi)
Keterbatasan
wawasan kepala
Perangkat Daerah
tentang pemenuhan
unsur-unsur kinerja
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
PP No. 3 Tahun 2007
tentang Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD)
Peningkatan kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah dalam
mempertahankan
Nilai LPPD
Bagian
Pemerintahan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 87 |
TAHUN 2016 - 2021
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL
(KEWENANGAN
SETDA
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SETDA)
Gambaran
Pelayanan saat ini
Masih tingginya angka
kriminalitas di Kota
Balikpapan
Perda No. 31 tahun 2000
tentang Ketertiban Umum
Terjalin kerjasama
bidang Ketentraman
dan Ketertiban
Permendari No. 84
tahun 2014 tentang
penyelenggaraan
perlindungan
masyarakat
Belum optimalnya
perumusan
Kebijakan dan
analisa stabilitas
kemanan serta
ketentraman dan
ketertiban Kota
Balikpapan
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Telah tersalurkannya bantuan
bagi korban bencana di Kota
Balikpapan
Bencana alam dan
kejadian sejenis yang
kadang kurang
diantisipasi
Adanya PP No. 21
tahun 2008 tentang
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
Belum optimalnya
perumusan
kebijakan, analisa
kebijakan dan
analisa pelayanan
penanggulangan
tanggap darurat.
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Tingginya kunjungan kerja ke
Kota Balikpapan
SOP belum adanya MOU
dengan pihak lain dalam kaitan menerima tamu atau
peserta kunker sesuai standarisasi yang
diharapkan
UU No. 9 tahun 2010
tentang keprotokolan
Belum optimalnya
pelayanan fasilitasi kunjungan kerja DPR RI, dprd Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Kecamatan berperan penting
sebagai koordinator dalam
urusan pelayanan
masyarakat, pembangunan
dan kemasyarakatan di
tingkat Kelurahan
Perwal No. 57 tahun 2016
tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Kecamatan
Masih terbatasnya
SDM yang berkualitas
di Kecamatan dan
kelurahan sebagai
garda terdepan
Pemerintah Kota
PP No. 19 Tahun
2008 tentang
Kecamatan
Perlu penyesuaian
pelimpahan
kewenangan Camat
dan Lurah
berdasarkan
Undang- undang
Nomor 23 tahun
2014
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Meningkatnya jumlah
penduduk mendorong
peningkatan jumlah
pelayanan yang harus
diberikan
Perwal No. 29 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan
dan Uraian Tugas Personil
Kecamatan dalam
penyelenggaraan
pelayanan administrasi
terpadu Kecamatan di Kota
Balikpapan
Masih terbatasnya
SDM yang berkualitas
di Kecamatan dan
kelurahan sebagai
garda terdepan
Pemerintah Kota
PP No. 19 Tahun
2008 tentang
Kecamatan
Penyediaan dan
peningkatan sumber
daya manusia (SDM)
dan sarana
prasarana
kecamatan dan
kelurahan
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Nilai LPPD Kota Balikpapan
Tahun 2016 adalah 3,2
(Sangat Tinggi)
Keterbatasan
wawasan kepala
Perangkat Daerah
tentang pemenuhan
unsur-unsur kinerja
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
PP No. 3 Tahun 2007
tentang Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD)
Peningkatan kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah dalam
mempertahankan
Nilai LPPD
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Masih tingginya angka
kriminalitas di Kota
Balikpapan
Perda No. 31 tahun 2000
tentang Ketertiban Umum
Terjalin kerjasama
bidang Ketentraman
dan Ketertiban
Permendari No. 84
tahun 2014 tentang
penyelenggaraan
perlindungan
masyarakat
Belum optimalnya
perumusan
Kebijakan dan
analisa stabilitas
kemanan serta
ketentraman dan
ketertiban Kota
Balikpapan
Bagian
Pemerintahan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 88 |
TAHUN 2016 - 2021
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL
(KEWENANGAN
SETDA
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SETDA)
Gambaran
Pelayanan saat ini
Telah tersalurkannya bantuan
bagi korban bencana di Kota
Balikpapan
Bencana alam dan
kejadian sejenis yang
kadang kurang
diantisipasi
Adanya PP No. 21
tahun 2008 tentang
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
Belum optimalnya
perumusan
kebijakan, analisa
kebijakan dan
analisa pelayanan
penanggulangan
tanggap darurat.
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Tingginya kunjungan kerja ke
Kota Balikpapan
SOP belum adanya MOU
dengan pihak lain
dalam kaitan
menerima tamu atau
peserta kunker sesuai
standarisasi yang
diharapkan
UU No. 9 tahun 2010
tentang keprotokolan
Belum optimalnya
pelayanan fasilitasi
kunjungan kerja DPR
RI, dprd Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/ Kota
Bagian
Pemerintahan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Masih ditemukan pelanggaran
atas peruntukan Izin yang
telah diberikan
Perda No. 12 tahun 2012
tentang RTRW Tahun
2012-2032
Terbatasnya jumlah
Aparatur bidang
pengawasan perizinan
Adanya UU No. 26
tahun 2007 tentang
Penataan Ruang
Belum optimalnya
proses pengawasan
perizinan oleh
Perangkat Daerah
Teknis
Bagian
Perkotaan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Penetapan batas wilayah
dengan Kabupaten penajam
Paser Utara dan Kutai
Kertanegara belum
diselesaikan
Perwali No. 51 tahun 2016
tentang Uraian tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan
Sekretariat Daerah
memiliki peran lebih
dalam
meningkatkan
kepastian batas,
penataan wilayah,
kualitas kerjasama
antar daerah dan
antar negara.
Adanya Permendagri
No. 76 tahun 2012
tentang Penegasan
Batas Daerah
Masih adanya
permasalahan batas
wilayah antar
Kabupaten/Kota
yang hingga saat ini
masih belum
terselesaikan
Bagian
Perkotaan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Produk hukum daerah yang
dihasilkan di tahun 2016
adalah 11 Perda, 60 Perwal
dan 510 Keputusan
Tidak
diperkenankannya
pembuatan aturan di
daerah yang tidak
sesuai dengan aturan
yang lebih tinggi
Adanya Permendagri
No. 80 tahun 2015
tentang
Pembentukan Produk
Hukum Daerah
Sering berubahnya
regulasi/peraturan
yang lebih tinggi
sehingga proses
penyusunan Produk
Hukum Daerah
menyesuaikan
perkembangan
regulasi/peraturan
tersebut
Bagian Hukum
Gambaran
Pelayanan saat ini
Pada tahun 2016 Kota
Balikpapan mendapatkan nilai
Baik untuk Penilaian
Implementasi HAM
Masih rendahnya
pemahaman Perangkat
Daerah terkait tugas
fungsi dengan
penegakan HAM
Adanya Perpres No.
75 tahun 2015
tentang Rencana Aksi
HAM tahun 2015 -
2019
Masih rendahnya
pemahaman
masyarakat tentang
pentingnya produk
hukum daerah dan
penegakan HAM
Bagian Hukum
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 89 |
TAHUN 2016 - 2021
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL
(KEWENANGAN
SETDA
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SETDA)
Gambaran
Pelayanan saat ini
Jumlah Pengadaan Media
Cetak saat ini :52.860
Eksemplar/ tahun
Perwali No. 19 Tahun
2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Efisiensi,
Penghematan dan Hidup
Sederhana di Lingkungan
Pemkot
Balikpapan
Masih diperlukannya
Media Cetak sebagai
bahan referensi di
lingkungan Setda
Adanya Surat Edaran
MenPANRB No. 13
Tahun 2014 tentang
Gerakan Hidup
Sederhana
Masih terjadi
pemborosan dalam
dalam penyediaan
bahan bacaan (dari
sisi jumlah
eksemplar dan
jumlah media).
Bagian Humas
dan Protokol
Gambaran
Pelayanan saat ini
Tingginya liputan kegiatan
Pemerintah Kota Balikpapan
Perwali No.33 tahun 2014
tentang Pedoman
Klasifikasi Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah
Kota Balikpapan
Dokumentasi kegiatan
dan isu publik belum
disajikan dengan baik
dan mudah untuk
dijadikan literatur
Perka ANRI 06
tahun 2005 Pedoman
Perlindungan,
Pengamanan dan
penyelamatan
Dokumen/Arsip Vital
Negara
Lemahnya sistem
penyimpanan
dokumentasi
kegiatan Pemerintah
Kota
Bagian Humas
dan Protokol
Gambaran
Pelayanan saat ini
Tingkat inflasi Tahun 2016
adalah 4,13%
Belum adanya Sistem
Informasi Pangan
secara terintegrasi
untuk memantau
kondisi pasar secara
berkala
Adanya Peraturan
Menteri Keuangan RI
No.
93/PMK.011/2014
tentang Sasaran
Inflasi tahun 2016,
tahun 2017 dan
tahun 2018
Stabilitas harga
pangan yang tidak
dapat diprediksi
Bagian
Perekonomian
Gambaran
Pelayanan saat ini
Laju pertumbuhan ekonomi
sebesar 1,56% di tahun 2016
Perda No. 11 tahun 2015
tentang pemberian insentif
dan pemberian kemudahan
penanaman modal
Pembinaan terhadap
BUMD masih perlu
ditingkatkan
Adanya Permendagri
No. 3 tahun 1998
tentang bentuk
hukum Badan Usaha
Milik Daerah
Belum optimalnya
kontribusi BUMD
terhadap PAD
Bagian
Perekonomian
Gambaran
Pelayanan saat ini
Sudah tersedia Data Sarana,
Prasarana dan Utilitas Kota
Balikpapan
Data pemetaan,
informasi bidang
perekonomian belum
akurat dan terkini
Adanya PermenPU
No. 05/PRT/M/2013
tentang pedoman
Pemetaan sosial,
ekonomi dan
lingkungan bidang
Pekerjaan Umum
Belum optimalnya
data pemetaan
terhadap usaha
ekonomi masyarakat
untuk meningkatkan
pengembangan
sistem pendukung
sarana prasarana
perekonomian
masyarakat kota
Balikpapan
Bagian
Perekonomian
Gambaran
Pelayanan saat ini
Gerakan hemat energi telah
disosialisakan
Perwali No. 19 Tahun
2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Efisiensi,
Penghematan dan Hidup
Sederhana di Lingkungan
Pemkot Balikpapan
Masih tingginya
kebutuhan akan
Energi dalam
mendukung
pelaksanaan
pekerjaan
Surat Edaran
MenPANRB No. 13
Tahun 2014 tentang
Gerakan Hidup
Sederhana
mewujudkan hemat
energi di lingkungan
pemerintah kota
Balikpapan
Bagian
Perekonomian
Gambaran
Pelayanan saat ini
Telah dilaksanakannya
pemasangan jaringan Gas
Rumah Tangga di tiga
Kelurahan di Kota Balikpapan
Kewajiban untuk
mengakomodir
keinginan masyarakat
akan kebutuhan energi
yang semakin tinggi
PermenESDM No. 06
tahun 2016 tentang
Ketentuan dan tata
cara penetapan
alokasi dan
pemanfaatan serta
harga gas bumi
Mewujudkan
Balikpapan menjadi
kota gas
Bagian
Perekonomian
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 90 |
TAHUN 2016 - 2021
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL
(KEWENANGAN
SETDA
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SETDA)
Gambaran
Pelayanan saat ini
Telah dilaksanakannya
kegiatan-kegiatan promosi
produk ekonomi daerah
Masih tingginya biaya
promosi produk
ekonomi daerah
Permendagri No. 22
tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata
Cara Kerjasama
Daerah
Belum optimalnya
program kerjasama
daerah dalam
rangka
pengembangan
ekonomi daerah
Bagian
Perekonomian
Gambaran
Pelayanan saat ini
Penyerapan anggaran Pemkot
Balikpapan pada Tahun 2016
adalah Belanja Langsung
=59% dan Belanja Tidak
Langsung = 40%
Perwal No. 11 Tahun 2014
tentang Kebijakan
Akuntansi
Kedisiplinan PA/KPA
dan PPTK untuk
melaksanakan
kegiatan tepat waktu
sesuai jadwal yang
sudah disepakati
masih perlu
ditingkatkan
PP No. 58 tahun
2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Realisasi fisik dan
keuangan kegiatan
SKPD tidak sesuai
dengan target yang
direncanakan di awal
tahun
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Adanya Pokja Sanitasi yang
membantu memperkuat
upaya percepatan
pembangunan fasilitas
sanitasi daerah
Perda Nomor 8 tahun 2016
tentang Pengelolaan
Sanitasi
Pentingnya
penyusunan Dokumen
Perencanaan Sanitasi
Daerah
Adanya Peraturan
Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total
berbasis masyarakat
Masih minimnya
kesadaran
masyarakat untuk
mewujudkan
perilaku masyarakat
yang higienis dan
sistem sanitasi yang
baik
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Pengelola Keuangan yang
memahami tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
masih terbatas
Perwal No. 11 Tahun 2016
tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa Daerah
Perlu dilaksanakan
pembinaan dan
sosialisasi tentang
pengadaan barang dan
jasa Pemerintah
Perpres No, 70 tahun
2012 tentang
perubahan kedua
tentang Perpres no.
54 tahun 2010
tentang Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Masih belum
optimalnya
pemahaman seluruh
pemangku
kepentingan
pengadaan barang
jasa
Bagian
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Gambaran
Pelayanan saat ini
Terdapat 7 orang tenaga
fungsional pengadaan barang
dan jasa
Perwal No. 11 Tahun 2016
tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa Daerah
Jumlah Jabatan
Fungsional Pengadaan
Barang dan Jasa masih
perlu ditingkatkan
Perpres No. 70 tahun
2012 tentang
perubahan kedua
tentang Perpres no.
54 tahun 2010
tentang Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Belum seluruh
pelaksana
Pengadaan Barang
Jasa pada Pokja
adalah jabatan
fungsional Barang
Jasa
Bagian
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Gambaran
Pelayanan saat ini
Tim Penggerak PKK Kota
Balikpapan telah banyak
meraih prestasi hingga ke
tingkat nasional
Kerjasama yang baik
dengan Tim Penggerak
PKK, Dharma Wanita
dan Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat masih
harus ditingkatkan
Adanya Permendagri
No. 1 tahun 2013
tentang
Pemberdayaan
Masyarakat melalui
Gerakan
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Belum optimalnya
pembinaan terhadap
pemberdayaan
masyarakat
Bagian Kesra
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 91 |
TAHUN 2016 - 2021
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL
(KEWENANGAN
SETDA
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN
SETDA)
Gambaran
Pelayanan saat ini
Dana hibah yang disalurkan
untuk Tahun 2016 mencapai
Rp. 6.919.283.150dan Dana
Bansos tidak terencana
sebesar Rp. 433.222.400
Perwal No. 27 tahun 2014
tentang Pemberian Hibah
dan Bansos Pemkot
Balikpapan
Masih terbatasnya
aparatur pengawasan
pengelolaan dana
hibah/bansos
Adanya Permendagri
No. 14 tahun 2016
tentang Pedoman
pemberian hibah dan
Bansos yang
bersumber dari APBD
Kurang sadarnya
Penerima bantuan
terhadap Laporan
Pertanggungjawaban
Dana hibah dan
bantuan sosial
Pemerintah Kota
Balikpapan dan
masih belum
optimalnya
monitoring dan
evaluasi pengelolaan
dana hibah dan
bansos yang
disalurkan
Bagian Kesra
Gambaran
Pelayanan saat ini
Telah dilaksanakan Penataan
Kelembagaan kepada
Perangkat Daerah
Perda Nomor 2 Tahun
2016 tentang
pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah
Tidak
diperkenannkannya
pembuatan aturan di
daerah yang tidak
sesuai dengan aturan
yang lebih tinggi
Adanya PP No. 38
tahun 2007 tentang
pembagian urusan
pemerintahan antar
pemerintah,
Pemerintah daerah
Propinsi dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Belum optimalnya
penataan
Kelembagaan
Perangkat Daerah
dikarenakan belum
seluruh regulasi
penataan
kelembagaan dari
Kementrian Pusat
tuntas
Bagian
Organisasi
Gambaran
Pelayanan saat ini
Lakip Kota Balikpapan
mendapatkan Nilai 60,85
dengan kategori B (Baik) di
tahun 2016
Perwal No. 18 tahun 2013
tentang Pedoman
Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas di
Lingkungan Pemerintah
Kota Balikpapan
Perlu ditingkatkan
pemahaman tentang
SAKIP
Adanya PermenPAN
RB No. 53 tahun
2014 tentang
Petunjuk teknis
Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja
dan tata cara reviu
atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Belum adanya
Aplikasi pelaporan
Kinerja / LKjIP
sehingga masih
melakukan
pengumpulan data
masih dilakukan
secara manual pada
saat penyusunan
Laporan LKJIP tiap
tahunnya
Bagian
Organisasi
Gambaran
Pelayanan saat ini
Penilaian kepatuhan versi ORI
pada tahun 2016 adalah
berada pada Zona kuning
Perda Nomor 13 tahun
2014 tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Belum dianggap
pentingnya
keutamaan pelayanan
publik yang baik
Adanya Undang-
undang No. 25
tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
Belum Optimalnya
tingkat kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap UU
Pelayanan Publik sehingga penilaian
tingkat kepatuhan Pemerintah Kota
Balikpapan versi ORI pada tahun 2015 berada di zona
merah dan tahun 2016 mengalami
peningkatan sedikit mejadi berada pada zona kuning
Bagian
Organisasi
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 92 |
TAHUN 2016 - 2021
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL
(KEWENANGAN
SETDA
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SETDA)
Gambaran
Pelayanan saat ini
Masih terdapat Laporan
tentang pegawai yang tidak
merasa memiliki pekerjaan/
diberikan tugas
Perwali No. 51 tahun 2016
tentang Uraian tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan
Belum semua pegawai
memiliki daftar
rencana kerja atau
buku panduan
melaksanakan tugas
Adanya Permendagri
No:35 tahun 2012
tentang Analisa
Jabatan dan
Permendagri No. 12
tahun 2008 tentang
Analisis Beban Kerja
di lingkungan
Kemendagri dan
Pemerintah Daerah
Masih lemahnya
pemahaman Tugas
dan Fungsi para
aparat pemerintah
mengakibatkan tidak
maksimalnya hasil
koordinasi.
Bagian
Organisasi
Gambaran
Pelayanan saat ini
Pegawai bekerja namun hasil
kerja belum optimal
Perwal No. 24 Tahun 2015
tentang Disiplin kerja
pegawai di lingkungan
Pemkot Balikpapan
Belum adanya
pembuatan Cascading
Kinerja dan informasi
mengenai indikator
kinerja individu
Adanya Peraturan
Kepala BKN No. 1
Tahun 2013 tentang
Ketentuan
Pelaksanaan PP No.
46 Tahun 2011
tentang Penilaian
Prestasi Kerja PNS
Pola pembinaan
aparat yang belum
terorientasikan pada
peningkatan kinerja,
sehingga masih
banyak pegawai
yang sibuk bekerja
tanpa
memperhatikan hasil
akhir yang dituju
Bagian
Organisasi
Gambaran
Pelayanan saat ini
Persentase Penyerapan
Anggaran Belanja Langsung
Setda Tahun 2016 sebesar
87,28%
Perwal No. 11 Tahun 2014
tentang Kebijakan
Akuntansi
Kedisiplinan KPA dan
PPTK untuk
melaksanakan
kegiatan tepat waktu
sesuai jadwal yang
sudah disepakati
masih perlu
ditingkatkan
Adanya Permendagri
No. 64 Tahun 2013
tentang Penerapan
Standar Akuntansi
Pemerintahan
berbasis akrual
Belum tertibnya
Pengelola Keuangan
terhadap penerapan
standar akuntansi
berbasis akrual
dalam
penatausahaan
keuangan
pemerintah kota
Balikpapan.
Bagian
Keuangan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Penataan kearsipan belum
sesuai pedoman kearsipan
Perwal No. 33 Tahun 2014
tentang Pedoman
Klasifikasi Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah
Kota Balikpapan
Kesadaran akan
pentingnya menjaga
arsip dan
Dokumentasi perlu
ditingkatkan
PP Nomor 28 Tahun
2012 tentang
Pelaksanaan
Undang-Undang
No.43 Tahun
tentang Kearsipan
Belum adanya
gudang arsip di
Lingkungan
Sekretariat Daerah
perlu
dipertimbangkan
agar dalam
pelaksanaan
penatausahaan dan
kearsipan dapat
tertata dengan baik,
rapi dan dapat
dipertanggungjawab
kan
Bagian Umum
Perlengkapan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 93 |
TAHUN 2016 - 2021
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL
(KEWENANGAN
SETDA
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SETDA)
Gambaran
Pelayanan saat ini
Tingginya biaya pemeliharaan
Asset kendaraan di
lingkungan Pemkot
Balikpapan
Perda No. 16 tahun 2014
tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Belum adanya pihak
ketiga atau pengusaha
lokal yang mampu
memenuhi kebutuhan
kendaraan Perangkat
Daerah
Permendagri No. 19
tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Perlu adanya kajian
kemungkinan
kerjasama dengan
pihak ketiga dalam
hal penyediaan
sarana kedinasan
berupa kendaraan
roda 4 (empat)
dengan system
kontrak, agar dapat
mengurangi beban
keuangan daerah
untuk biaya
pemeliharaan
Bagian Umum Perlengkapan
Gambaran
Pelayanan saat ini
Penyusunan Neraca Aset
Barang Milik Daerah di
lingkungan Setda Kota
Balikpapan telah sesuai
Standar Akuntansi
Pemerintah
Perda No. 16 tahun 2014
tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
kinerja tenaga
pemeliharan barang
asset daerah perlu
ditingkatkan
Adanya Permendagri
No. 19 tahun 2016
tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Sistim pengelolaan
administrasi asset di
Sekretariat Daerah
belum optimal
Bagian Umum
Perlengkapan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 94|
TAHUN 2016 - 2021
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih / RPJMD.
Seiring dengan pelantikan Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021,
maka telah ditetapkan visi, misi, prioritas, tujuan dan sasaran Kepala Daerah
terpilih periode 2016-2021 yang dituangkan didalam RPJMD 2016 – 2021 adalah
sebagai berikut :
“ Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman
Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman “
Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tersebut selanjutnya dapat dijelaskan
sebagai berikut KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang
dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara);
keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan.
KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota
yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang
dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata
ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).
Prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya :
1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang
layak, air bersih, listrik)
2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik,
taman kota, fasilitas kesehatan /kesehatan/ibadah)
3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi
4) Keamanan, bebas dari rasa takut.
5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.
KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN adalah suatu
kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi
dan budaya lokal.
MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang
tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin
kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
Seketariat Daerah selaku unsur staf mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Lembaga Perangkat Daerah lainnya.
Untuk melaksanakan tugas membantu Walikota maka visi, misi, tujuan dan sasaran
serta program kegiatan pada Seketariat Daerah mengacu pada visi, misi, sasaran
strategis RPJMD Kota Balikpapan. Sasaran strategis Kota Balikpapan tahun 2017 –
2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kota Balikpapan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
NO
MISI DAN PROGRAM
KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1 BAGIAN PEMERINTAHAN
1 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Program : Pembinaan dan
Pengembangn Aparatur
1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam mempertahankan Nilai LPPD
Keterbatasan wawasan kepala
Perangkat Daerah tentang pemenuhan unsur-unsur kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Adanya pembinaan
tentang pemenuhan unsur penilaian dalam LPPD Adanya pembinaan
tentang pemenuhan unsur penilaian dalam LPPD
2 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Program :
Pembinaan dan Pengembangn Aparatur
2 Perlu penyesuaian pelimpahan kewenangan Camat dan Lurah berdasarkan Undang- undang Nomor
23 tahun 2014
Masih terbatasnya SDM yang berkualitas di Kecamatan dan kelurahan sebagai garda
terdepan Pemerintah Kota
Perwal No. 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Kecamatan
3 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik Program : Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
3 Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana
prasarana kecamatan dan kelurahan
Masih terbatasnya SDM yang berkualitas di Kecamatan dan
kelurahan sebagai garda terdepan Pemerintah Kota
Adanya redistribusi pegawai di lingkungan
Pemkot Balikpapan Adanya redistribusi pegawai di
lingkungan Pemkot Balikpapan
4 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik Program : Program
Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
4 Belum optimalnya perumusan Kebijakan dan analisa stabilitas
kemanan serta ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan
Stabilitas ketentraman dan ketertiban yang masih sulit
untuk diprediksi
Partisipasi masyarakat yang akan memperkuat
implementasi dari kebijakan terkait bidang trantib
5 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Program :
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
5 Belum optimalnya perumusan
kebijakan, analisa kebijakan dan analisa pelayanan penanggulangan tanggap darurat.
Bencana alam dan kejadian
sejenis yang kadang kurang diantisipasi
Adanya sistem
penanggulangan dini terhadap bencana bekerjasama dengan
instansi terkait
6 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik Program : Pembinaan dan
Pengembangn Aparatur
6 Belum optimalnya pelayanan fasilitasi kunjungan kerja DPR RI, dprd
Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
belum adanya MOU dengan pihak lain dalam kaitan
menerima tamu atau peserta kunker sesuai standarisasi yang diharapkan
Adanya sistem penanggulangan dini
terhadap bencana bekerjasama dengan instansi terkait
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
2 BAGIAN PERKOTAAN
7 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik Program : Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
7 Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh
Perangkat Daerah Teknis
Terbatasnya jumlah aparatur Redistribusi pegawai untuk melaksanakan
pengawasan perizinan
8 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8
Masih adanya permasalahan batas
wilayah antar Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih belum
terselesaikan
Penataan batas wilayah
administrasi unit yang lebih kecil harus memperhatikan
penataan batas wilayah unit yang lebih besar (Top Down Hierarki)
UU Nomor 23 Tahun 2014,
yang menjelaskan adanya pemberian kewenangan
yang berjenjang
3 BAGIAN HUKUM
9 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik Program :
Program Penataan peraturan perundang-
undangan
9 Sering berubahnya regulasi/peraturan yang lebih tinggi
sehingga proses penyusunan Produk Hukum Daerah menyesuaikan perkembangan regulasi/peraturan
tersebut
Tidak diperkenankannya pembuatan aturan di daerah
yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi
Menjalin komunikasi dengan Kementrian Pusat
10 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik
Program :
Program Bantuan Hukum
10 Masih rendahnya pemahaman
masyarakat tentang pentingnya
produk hukum daerah dan
penegakan HAM
Masih rendahnya pemahaman
Perangkat Daerah terkait tugas
fungsi dengan penegakan HAM
Komitmen bersama
mendukung RANHAM
4 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
11 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Program : Pembinaan dan Pengembangn Aparatur
11 Masih terjadi pemborosan dalam
dalam penyediaan bahan bacaan (dari sisi jumlah eksemplar dan
jumlah media).
Masih diperlukannya Media
Cetak sebagai bahan referensi di lingkungan Setda
Rasionalisasi anggaran
untuk penyediaan bahan bacaan, mendorong
terseleksinya bahan bacaan yang paling berkualitas
12
Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Program : Pembinaan dan
Pengembangn Aparatur
12 Lemahnya sistem penyimpanan
dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota
Dokumentasi kegiatan dan isu
publik belum disajikan dengan baik dan mudah untuk
dijadikan literatur
Tuntutan masyarakat yang
beragam, mewajibkan pengambil kebijakan untuk
melakukan analisa yang mendalam
5 BAGIAN PEREKONOMIAN
13 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik
Program : Peningkatan Ketahanan Pangan
13 Stabilitas harga pangan yang sulit terprediksi
Belum adanya Sistem Informasi Pangan secara terintegrasi
untuk memantau kondisi pasar secara berkala
Adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
14 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik
Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
14 Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD
Krisis ekonomi global mempengaruhi perkembangan
dunia usaha tak terkecuali BUMD-BUMD
adanya pembinaan dan inovasi terhadap BUMD
yang ada
15 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15 Belum optimalnya data pemetaan terhadap usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pengembangan
sistem pendukung sarana prasarana perekonomian masyarakat kota
Balikpapan
Data pemetaan, informasi bidang perekonomian belum akurat dan terkini dan harus
selalu diperbaharui
Adanya pembinaan kepada dinas teknis
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO MISI DAN PROGRAM KDH DAN
WAKIL KDH TERPILIH
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
16 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Program : Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16 mewujudkan hemat energi di
lingkungan pemerintah kota Balikpapan
Masih tingginya kebutuhan
akan Energi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan
Adanya Gerakan Hemat
Energi dari Pemerintah
17 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Program Pengembangan City Gas
17 Mewujudkan Balikpapan menjadi
kota gas
Kewajiban untuk
mengakomodir keinginan masyarakat akan kebutuhan
energi yang semakin tinggi
Tingginya minat
masyarakat pada energi yang diperbaharui
18 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik
Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
18 Belum optimalnya program kerjasama daerah dalam rangka
pengembangan ekonomi daerah
Masih tingginya biaya promosi produk ekonomi daerah
Kemudahan akses ke media
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
19 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik Program :
Program Pengendalian Pembangunan
19 Realisasi fisik dan keuangan kegiatan SKPD tidak sesuai dengan target
yang direncanakan di awal tahun
Kedisiplinan PA/KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan
tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati masih perlu ditingkatkan
Pemberian reward kepada SKPD dengan penyerapan
angaran tertinggi dan tepat waktu
20 Misi 5 : Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan yang baik
Program : Lingkungan sehat
perumahan
20 Kurangnya pembinaan kepada masyarakat terkait masih minimnya kesadaran
masyarakat untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan sistem sanitasi
yang baik
Pentingnya penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi
Daerah
Terbentuknya Pokja Sanitasi Daerah Kota
Balikpapan
7 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
21 Misi 5 : Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan yang baik
Program : Pengendalian
Pembangunan
21 Masih belum optimalnya pemahaman seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang
jasa
Perlu dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang
pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Adanya sosialisasi terkait pengadaan barang dan
jasa di Instansi Pemerintah
22 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik Program :
Pengendalian Pembangunan
22 Belum seluruh pelaksana Pengadaan Barang
Jasa pada Pokja adalah jabatan fungsional Barang Jasa
Jumlah Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan
Membuka peluang PNS
untuk menjadi Tenaga fungsional PPBJ melalui
Ujian khusus
8 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL
23 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik Program :
Penguatan Kelembagaan
Pengarustamaan Gender dan Anak
23 Belum optimalnya pembinaan terhadap
pemberdayaan masyarakat
Kerjasama yang baik dengan
Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat masih harus ditingkatkan
Seringnya Kota Balikpapan
mengikuti kegiatan Lomba terkait Pemberdayaan
masyarakat di tingkat nasional
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO
MISI DAN
PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH
TERPILIH
PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
24 Misi 5 : Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan yang baik
Program : Pembinaan dan Pengembangn
Aparatur
24 Kurang sadarnya Penerima bantuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah
dan bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan dan masih belum optimalnya
monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang disalurkan
Masih terbatasnya aparatur pengawasan pengelolaan dana
hibah/bansos
Adanya audit dari Inspektorat atas
hibah/bansos yang diragukan atau beresiko
tinggi
9 BAGIAN ORGANISASI
25 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik
Program : Pembinaan dan Pengembangn Aparatur
25 Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dikarenakan belum seluruh regulasi penataan kelembagaan dari
Kementrian Pusat tuntas
Tidak diperkenannkannya pembuatan aturan di daerah yang tidak sesuai dengan aturan
yang lebih tinggi
Menjalin komunikasi dengan Kementrian Pusat
26 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik
Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal
dan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah
26 Belum adanya Aplikasi pelaporan Kinerja / LKjIP sehingga masih melakukan pengumpulan data masih dilakukan secara
manual pada saat penyusunan Laporan LKJIP tiap tahunnya
Perlu ditingkatkan pemahaman tentang SAKIP
Komitmen Inspektorat dan Bappeda untuk perbaikan SAKIP
27 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik
Program : Pembinaan dan Pengembangn
Aparatur
27 Belum Optimalnya tingkat kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap UU Pelayanan Publik sehingga penilaian tingkat kepatuhan
Pemerintah Kota Balikpapan versi ORI pada tahun 2015 berada di zona merah dan tahun
2016 mengalami peningkatan sedikit mejadi berada pada zona kuning
Belum dianggap pentingnya keutamaan pelayanan publik yang baik
Menunjuk aparatur selaku pembina dan monitoring pelayanan publik serta
bekerjasama dengan pemangku kepentingan
28 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik
Program : Pembinaan dan Pengembangn
Aparatur
28 Masih lemahnya pemahaman Tugas dan
Fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil
koordinasi.
Belum semua pegawai memiliki
daftar rencana kerja atau buku panduan melaksanakan tugas
Pembinaan kepada
aparatur secara berjenjang
29 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik Program :
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
29 Pola pembinaan aparat yang belum
terorientasikan pada peningkatan kinerja, sehingga masih banyak pegawai yang sibuk
bekerja tanpa memperhatikan hasil akhir yang dituju
Belum adanya pembuatan
Cascading Kinerja dan informasi mengenai indikator kinerja
individu
Penerapan Perjanjian
Kinerja sampai ke tingkat Eselon III, Eselon IV dan
Staf
10 BAGIAN KEUANGAN
30 Misi 5 : Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan yang baik Program :
peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
30 Belum tertibnya Pengelola Keuangan terhadap penerapan standar akuntansi
berbasis akrual dalam penatausahaan keuangan pemerintah kota Balikpapan.
Kedisiplinan KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan
tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati masih perlu ditingkatkan
Perlu adanya Pemberian reward kepada KPA
dengan penyerapan angaran tertinggi dan tepat waktu
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO
MISI DAN
PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH
TERPILIH
PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
11 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
31 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik
Program : Pembinaan dan Pengembangn
Aparatur
31 Belum adanya gudang arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah perlu dipertimbangkan agar dalam pelaksanaan penatausahaan dan
kearsipan dapat tertata dengan baik, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan
Kesadaran akan pentingnya menjaga arsip perlu ditingkatkan
Dilaksanakannya pembinaan secara langsung oleh Dinas
terkait secara rutin
32 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik
Program : Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
32 Perlu adanya kajian kemungkinan kerjasama
dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan sarana kedinasan berupa kendaraan roda 4
(empat) dengan sistem kontrak, agar dapat mengurangi beban keuangan daerah untuk
biaya pemeliharaan
Belum adanya pihak ketiga atau
pengusaha lokal yang mampu memenuhi kebutuhan kendaraan
Perangkat Daerah
Tuntutan melaksanakan
sistem kontrak dikarenakan adanya
rasionalisasi anggaran
33 Misi 5 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik Program :
Pembinaan dan Pengembangn
Aparatur
33 Sistim pengelolaan administrasi asset di
Sekretariat Daerah belum optimal
kinerja tenaga pemeliharan
barang asset daerah perlu ditingkatkan
Pembinaan dari instansi
teknis tentang pengelolaan asset
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 maka Renstra Sekretariat
Daerah Kota Balikpapan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran sebagai berikut:
Tabel 3.4.
Tujuan dan Sasaran Pencapaian Renstra Kementrian Dalam Negeri
NO TUJUAN SASARAN
1. Peningkatan kualitas
penyelenggaraan urusan dan tata
kelola pemerintahan di Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola
pemerintahan di daerah perlu didukung peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
dengan pemenuhuan penyelesaian permasalahan tesebut di atas diharapkan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
Tabel. 3.5.
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NO
SASARAN JANGKA MENENGAH
RENSTRA KEMENTRIAN
DALAM NEGERI
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
BAGIAN PEMERINTAHAN
1 Meningkatnya kinerja
dalam mendukung Reformasi Birokrasi
1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam mempertahankan Nilai LPPD
Keterbatasan wawasan
kepala Perangkat Daerah tentang pemenuhan unsur-
unsur kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Adanya pembinaan
tentang pemenuhan unsur penilaian dalam LPPD Adanya
pembinaan tentang pemenuhan unsur
penilaian dalam LPPD
2 meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah
2 Perlu penyesuaian pelimpahan
kewenangan Camat dan Lurah berdasarkan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014
Masih terbatasnya SDM
yang berkualitas di Kecamatan dan kelurahan sebagai
garda terdepan Pemerintah Kota
Perwal No. 57 tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Kecamatan
3 meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
3 Penyediaan dan peningkatan sumber
daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kecamatan dan kelurahan
Masih terbatasnya SDM
yang berkualitas di Kecamatan dan
kelurahan sebagai garda terdepan Pemerintah Kota
Adanya redistribusi
pegawai di lingkungan Pemkot
Balikpapan Adanya redistribusi pegawai di lingkungan Pemkot
Balikpapan
4 meningkatnya kualitas pelayanan publik
dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah
4 Belum optimalnya perumusan Kebijakan dan analisa stabilitas
kemanan serta ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan
Stabilitas ketentraman dan ketertiban yang
masih sulit untuk diprediksi
Partisipasi masyarakat yang akan
memperkuat implementasi dari
kebijakan terkait bidang trantib
5 meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
5 Belum optimalnya perumusan kebijakan, analisa kebijakan dan analisa pelayanan penanggulangan
tanggap darurat.
Bencana alam dan kejadian sejenis yang kadang kurang
diantisipasi
Adanya sistem penanggulangan dini terhadap bencana
bekerjasama dengan instansi terkait
6 Meningkatnya
kapasitas dan profesionalisme
aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
6 Belum optimalnya pelayanan fasilitasi
kunjungan kerja DPR RI, dprd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
belum adanya MOU
dengan pihak lain dalam kaitan menerima
tamu atau peserta kunker sesuai standarisasi yang
diharapkan
Adanya sistem
penanggulangan dini terhadap bencana
bekerjasama dengan instansi terkait
BAGIAN PERKOTAAN
7 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
7 Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh Perangkat Daerah
Teknis
Terbatasnya jumlah aparatur
Redistribusi pegawai untuk melaksanakan
pengawasan perizinan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO
SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA
KEMENTRIAN DALAM NEGERI
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
8 meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
8
Masih adanya permasalahan batas
wilayah antar Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih belum
terselesaikan
Penataan batas
wilayah administrasi unit yang lebih kecil
harus memperhatikan penataan batas
wilayah unit yang lebih besar (Top Down Hierarki)
UU Nomor 23 Tahun
2014, yang menjelaskan adanya
pemberian kewenangan yang
berjenjang
BAGIAN HUKUM
9
Meningkatknya
akuntabilitas pengelolaan keuangan
Kementrian Dalam Negeri
9 Sering berubahnya regulasi/peraturan
yang lebih tinggi sehingga proses penyusunan Produk Hukum Daerah
menyesuaikan perkembangan regulasi/peraturan tersebut
Tidak
diperkenankannya pembuatan aturan di
daerah yang tidak sesuai dengan aturan
yang lebih tinggi
Menjalin komunikasi
dengan Kementrian Pusat
10 meningkatnya kualitas pelayanan publik
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
10 Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk
hukum daerah dan penegakan HAM
Masih rendahnya pemahaman Perangkat
Daerah terkait tugas fungsi dengan penegakan HAM
Komitmen bersama mendukung RANHAM
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
11 Meningkatknya akuntabilitas
pengelolaan keuangan Kementrian Dalam
Negeri
11 Masih terjadi pemborosan dalam dalam penyediaan bahan bacaan (dari sisi
jumlah eksemplar dan jumlah media).
Masih diperlukannya Media Cetak sebagai
bahan referensi di lingkungan Setda
Rasionalisasi anggaran untuk
penyediaan bahan bacaan, mendorong
terseleksinya bahan bacaan yang paling berkualitas
12 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
12 Lemahnya sistem penyimpanan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota
Dokumentasi kegiatan dan isu publik belum
disajikan dengan baik dan mudah untuk
dijadikan literatur
Tuntutan masyarakat yang beragam,
mewajibkan pengambil kebijakan
untuk melakukan analisa yang mendalam
BAGIAN PEREKONOMIAN
13 meningkatnya kualitas pelayanan publik
dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah
13 Stabilitas harga yang tidak dapat diprediksi
Belum adanya Sistem Informasi Pangan
secara terintegrasi untuk memantau
kondisi pasar secara berkala
Adanya Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID)
14 meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
14
Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD
Krisis ekonomi global mempengaruhi perkembangan dunia
usaha tak terkecuali BUMD-BUMD
adanya pembinaan dan inovasi terhadap BUMD yang ada
15 meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
15 Belum optimalnya data pemetaan
terhadap usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pengembangan
sistem pendukung sarana prasarana perekonomian masyarakat kota Balikpapan
Data pemetaan,
informasi bidang perekonomian belum
akurat dan terkini dan harus selalu diperbaharui
Adanya pembinaan
kepada dinas teknis
16 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
16 mewujudkan hemat energi di lingkungan pemerintah kota Balikpapan
Masih tingginya kebutuhan akan Energi
dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan
Adanya Gerakan Hemat Energi dari
Pemerintah
17 meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
17 Mewujudkan Balikpapan menjadi kota gas
Kewajiban untuk mengakomodir keinginan masyarakat
akan kebutuhan energi yang semakin tinggi
Tingginya minat masyarakat pada energi yang
diperbaharui
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO
SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA
KEMENTRIAN DALAM NEGERI
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
18 meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
18 Belum optimalnya program kerjasama
daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah
Masih tingginya biaya
promosi produk ekonomi daerah
Kemudahan akses ke
media
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
19 Meningkatnya
kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
19 Realisasi fisik dan keuangan kegiatan
SKPD tidak sesuai dengan target yang direncanakan di awal tahun
Kedisiplinan PA/KPA
dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai
jadwal yang sudah disepakati masih perlu
ditingkatkan
Pemberian reward
kepada SKPD dengan penyerapan angaran tertinggi dan tepat
waktu
20 meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
20 Kurangnya pembinaan kepada
masyarakat terkait masih minimnya kesadaran masyarakat untuk
mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan sistem sanitasi yang baik
Pentingnya penyusunan
Dokumen Perencanaan Sanitasi Daerah
Terbentuknya Pokja
Sanitasi Daerah Kota Balikpapan
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
21 Meningkatnya
kapasitas dan profesionalisme
aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
21 Masih belum optimalnya pemahaman
seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang jasa
Perlu dilaksanakan
pembinaan dan sosialisasi tentang
pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Adanya sosialisasi
terkait pengadaan barang dan jasa di
Instansi Pemerintah
22 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
22 Belum seluruh pelaksana Pengadaan Barang Jasa pada Pokja adalah jabatan
fungsional Barang Jasa
Jumlah Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan
Membuka peluang PNS untuk menjadi
Tenaga fungsional PPBJ melalui Ujian
khusus
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL
23 meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
23 Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
Kerjasama yang baik dengan Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita
dan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat masih harus ditingkatkan
Seringnya Kota Balikpapan mengikuti kegiatan Lomba
terkait Pemberdayaan masyarakat di tingkat
nasional
24 meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah
24 Kurang sadarnya Penerima bantuan
terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan dan masih
belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah dan
bansos yang disalurkan
Masih terbatasnya
aparatur pengawasan pengelolaan dana hibah/bansos
Adanya audit dari
Inspektorat atas hibah/bansos yang diragukan atau
beresiko tinggi
BAGIAN ORGANISASI
25 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme
aparatur bidang Pemerintahan Dalam
Negeri
25 Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dikarenakan belum seluruh regulasi
penataan kelembagaan dari Kementrian Pusat tuntas
Tidak diperkenannkannya pembuatan aturan di
daerah yang tidak sesuai dengan aturan
yang lebih tinggi
Menjalin komunikasi dengan Kementrian Pusat
26 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme
aparatur bidang Pemerintahan Dalam
Negeri
26 Belum adanya Aplikasi pelaporan Kinerja / LKjIP sehingga masih melakukan pengumpulan data masih
dilakukan secara manual pada saat penyusunan Laporan LKJIP tiap
tahunnya
Perlu ditingkatkan pemahaman tentang SAKIP
Komitmen bersama dengan Inspektorat dan Bappeda untuk
perbaikan SAKIP
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO
SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA
KEMENTRIAN DALAM NEGERI
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
27 meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah
27 Belum Optimalnya tingkat kepatuhan
Unit Pelayanan Publik terhadap UU Pelayanan Publik sehingga penilaian
tingkat kepatuhan Pemerintah Kota Balikpapan versi ORI pada tahun 2015
berada di zona merah dan tahun 2016 mengalami peningkatan sedikit mejadi berada pada zona kuning
Belum dianggap
pentingnya keutamaan pelayanan publik yang
baik
Menunjuk aparatur
selaku pembina dan monitoring pelayanan
publik serta bekerjasama dengan
pemangku kepentingan
28 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
28 Masih lemahnya pemahaman Tugas dan Fungsi para aparat pemerintah
mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
Belum semua pegawai memiliki daftar rencana
kerja atau buku panduan melaksanakan
tugas
Pembinaan kepada aparatur secara
berjenjang
29 Meningkatnya
kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
29 Pola pembinaan aparat yang belum
terorientasikan pada peningkatan kinerja, sehingga masih banyak pegawai yang sibuk bekerja tanpa
memperhatikan hasil akhir yang dituju
Belum adanya
pembuatan Cascading Kinerja dan informasi mengenai indikator
kinerja individu
Penerapan Perjanjian
Kinerja sampai ke tingkat Eselon III, Eselon IV dan Staf
BAGIAN KEUANGAN
30 Meningkatknya
akuntabilitas pengelolaan keuangan
Kementrian Dalam Negeri
30 Belum tertibnya Pengelola Keuangan
terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual dalam penatausahaan
keuangan pemerintah kota Balikpapan.
Kedisiplinan KPA dan
PPTK untuk melaksanakan kegiatan
tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati masih perlu
ditingkatkan
Perlu adanya
Pemberian reward kepada KPA dengan
penyerapan angaran tertinggi dan tepat waktu
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
31 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
31 Belum adanya gudang arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah perlu
dipertimbangkan agar dalam pelaksanaan penatausahaan dan
kearsipan dapat tertata dengan baik, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan
Kesadaran akan pentingnya menjaga
arsip perlu ditingkatkan
Dilaksanakannya pembinaan secara
langsung oleh Dinas terkait secara rutin
32 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme
aparatur bidang Pemerintahan Dalam
Negeri
32 Perlu adanya kajian kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan sarana kedinasan
berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan system kontrak, agar dapat
mengurangi beban keuangan daerah untuk biaya pemeliharaan
Belum adanya pihak ketiga atau pengusaha lokal yang mampu
memenuhi kebutuhan kendaraan Perangkat
Daerah
Tuntutan melaksanakan sistem kontrak dikarenakan
adanya rasionalisasi anggaran
33 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam
Negeri
33 Sistim pengelolaan administrasi asset di Sekretariat Daerah belum optimal
kinerja tenaga pemeliharan barang
asset daerah perlu ditingkatkan
Pembinaan dari instansi teknis tentang
pengelolaan asset
3.4 Telaahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Terkait dengan Sasaran jangka menengah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur, Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam
tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
Tabel. 3.6.
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NO
SASARAN JANGKA
MENENGAH RENSTRA SETDA
PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
BAGIAN PEMERINTAHAN
1 Meningkatnya kualitas
LPPD
1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam mempertahankan Nilai LPPD
Keterbatasan wawasan
kepala Perangkat Daerah tentang pemenuhan unsur-
unsur kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Adanya pembinaan
tentang pemenuhan unsur penilaian dalam LPPD Adanya
pembinaan tentang pemenuhan unsur
penilaian dalam LPPD
2 2 Perlu penyesuaian pelimpahan
kewenangan Camat dan Lurah berdasarkan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014
Masih terbatasnya SDM
yang berkualitas di Kecamatan dan kelurahan sebagai
garda terdepan Pemerintah Kota
Perwal No. 57 tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Kecamatan
3 3 Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana
prasarana kecamatan dan kelurahan
Masih terbatasnya SDM yang berkualitas di
Kecamatan dan kelurahan sebagai
garda terdepan Pemerintah Kota
Adanya redistribusi pegawai di lingkungan
Pemkot Balikpapan Adanya
redistribusi pegawai di lingkungan Pemkot Balikpapan
4 4 Belum optimalnya perumusan Kebijakan dan analisa stabilitas
kemanan serta ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan
Stabilitas ketentraman dan ketertiban yang
masih sulit untuk diprediksi
Partisipasi masyarakat yang akan
memperkuat implementasi dari
kebijakan terkait bidang trantib
5 5 Belum optimalnya perumusan kebijakan, analisa kebijakan dan analisa pelayanan penanggulangan
tanggap darurat.
Bencana alam dan kejadian sejenis yang kadang kurang
diantisipasi
Adanya sistem penanggulangan dini terhadap bencana
bekerjasama dengan instansi terkait
6 6 Belum optimalnya pelayanan fasilitasi
kunjungan kerja DPR RI, dprd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
belum adanya MOU
dengan pihak lain dalam kaitan menerima
tamu atau peserta kunker sesuai standarisasi yang
diharapkan
Adanya sistem
penanggulangan dini terhadap bencana
bekerjasama dengan instansi terkait
BAGIAN PERKOTAAN
7 Terwujudnya pelayanan administrasi
Dan pengendalian pembangunan sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan
7 Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh Perangkat Daerah
Teknis
Terbatasnya jumlah aparatur
Redistribusi pegawai untuk melaksanakan
pengawasan perizinan
8 Meningkatnya kerjasama antar daerah
8
Masih adanya permasalahan batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih belum
terselesaikan
Penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih kecil harus
memperhatikan penataan batas wilayah
unit yang lebih besar (Top Down Hierarki)
UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan adanya
pemberian kewenangan yang
berjenjang
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO
SASARAN JANGKA MENENGAH
RENSTRA SETDA PROVINSI
KALIMANTAN
TIMUR
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
BAGIAN HUKUM
9 Terwujudnya produk
Hukum daerah yang sesuai dengan
norma/azas HAM
9 Sering berubahnya regulasi/peraturan
yang lebih tinggi sehingga proses penyusunan Produk Hukum Daerah
menyesuaikan perkembangan regulasi/peraturan tersebut
Tidak
diperkenankannya pembuatan aturan di
daerah yang tidak sesuai dengan aturan
yang lebih tinggi
Menjalin komunikasi
dengan Kementrian Pusat
10 Terwujudnya bantuan
hukum,dan aparatur/ masyarakat sadar
hukum dalam penegakan HAM
10 Masih rendahnya pemahaman
masyarakat tentang pentingnya produk hukum daerah dan penegakan HAM
Masih rendahnya
pemahaman Perangkat Daerah terkait tugas
fungsi dengan penegakan HAM
Komitmen bersama
mendukung RANHAM
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
11 Terwujudnya pelayanan humas dan
protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas.
11 Masih terjadi pemborosan dalam dalam penyediaan bahan bacaan (dari sisi
jumlah eksemplar dan jumlah media).
Masih diperlukannya Media Cetak sebagai
bahan referensi di lingkungan Setda
Rasionalisasi anggaran untuk
penyediaan bahan bacaan, mendorong terseleksinya bahan
bacaan yang paling berkualitas
12 Terwujudnya
pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal
yang berkualitas.
12 Lemahnya sistem penyimpanan
dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota
Dokumentasi kegiatan
dan isu publik belum disajikan dengan baik dan mudah untuk
dijadikan literatur
Tuntutan masyarakat
yang beragam, mewajibkan pengambil kebijakan
untuk melakukan analisa yang
mendalam
BAGIAN PEREKONOMIAN
13 Terwujudnya koordinasi bidang
perekonomian
13 Stabilitas harga pangan yang sulit terprediksi
Belum adanya Sistem Informasi Pangan
secara terintegrasi untuk memantau kondisi pasar secara
berkala
Adanya Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID)
14 Terwujudnya
koordinasi bidang perekonomian
14
Belum optimalnya kontribusi BUMD
terhadap PAD
Krisis ekonomi global
mempengaruhi perkembangan dunia
usaha tak terkecuali BUMD-BUMD
adanya pembinaan
dan inovasi terhadap BUMD yang ada
15 Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian
15 Belum optimalnya data pemetaan terhadap usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pengembangan
sistem pendukung sarana prasarana perekonomian masyarakat kota
Balikpapan
Data pemetaan, informasi bidang perekonomian belum
akurat dan terkini dan harus selalu
diperbaharui
Adanya pembinaan kepada dinas teknis
16 Terwujudnya koordinasi bidang
perekonomian
16 mewujudkan hemat energi di lingkungan pemerintah kota Balikpapan
Masih tingginya kebutuhan akan Energi
dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan
Adanya Gerakan Hemat Energi dari
Pemerintah
17 Terwujudnya koordinasi bidang
perekonomian
17
Mewujudkan Balikpapan menjadi kota gas
Kewajiban untuk mengakomodir
keinginan masyarakat akan kebutuhan energi
yang semakin tinggi
Tingginya minat masyarakat pada
energi yang diperbaharui
18 Terwujudnya koordinasi bidang Perekonomian
18 Belum optimalnya program kerjasama daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah
Masih tingginya biaya promosi produk ekonomi daerah
Kemudahan akses ke media
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO
SASARAN JANGKA MENENGAH
RENSTRA SETDA PROVINSI
KALIMANTAN
TIMUR
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
19 Terwujudnya
pelayanan administrasi Dan pengendalian
pembangunan sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan
19 Realisasi fisik dan keuangan kegiatan
SKPD tidak sesuai dengan target yang direncanakan di awal tahun
Kedisiplinan PA/KPA
dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan
tepat waktu sesuai jadwal yang sudah
disepakati masih perlu ditingkatkan
Pemberian reward
kepada SKPD dengan penyerapan angaran
tertinggi dan tepat waktu
20 Terwujudnya pelayanan Administrasi Dan
Pengendalian Pembangunan sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan
20 Kurangnya pembinaan kepada masyarakat terkait masih minimnya kesadaran masyarakat untuk
mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan sistem sanitasi yang baik
Pentingnya penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi Daerah
Terbentuknya Pokja Sanitasi Daerah Kota Balikpapan
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
21 Terwujudnya pelayanan administrasi Dan pengendalian
pembangunan sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan
21 Masih belum optimalnya pemahaman seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang jasa
Perlu dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang
pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Adanya sosialisasi terkait pengadaan barang dan jasa di
Instansi Pemerintah
22 Terwujudnya
pelayanan administrasi Dan pengendalian pembangunan sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan
22 Belum seluruh pelaksana Pengadaan
Barang Jasa pada Pokja adalah jabatan fungsional Barang Jasa
Jumlah Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan
Membuka peluang
PNS untuk menjadi Tenaga fungsional PPBJ melalui Ujian
khusus
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL
23 Terwujudnya
koordinasi dan sinkronisasi bidang
kesejahteraan rakyat
23 Belum optimalnya pembinaan terhadap
pemberdayaan masyarakat
Kerjasama yang baik
dengan Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita
dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih
harus ditingkatkan
Seringnya Kota
Balikpapan mengikuti kegiatan Lomba
terkait Pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional
24 Terwujudnya
koordinasi dan sinkronisasi bidang
kesejahteraan rakyat
24 Kurang sadarnya Penerima bantuan
terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah dan bantuan sosial
Pemerintah Kota Balikpapan dan masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah dan
bansos yang disalurkan
Masih terbatasnya
aparatur pengawasan pengelolaan dana
hibah/bansos
Adanya audit dari
Inspektorat atas hibah/bansos yang
diragukan atau beresiko tinggi
BAGIAN ORGANISASI 25 Terwujudnya
organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang
profesional, rasional, efektif, efisien dan
akuntabel
25 Belum optimalnya penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah dikarenakan belum seluruh regulasi penataan kelembagaan dari
Kementrian Pusat tuntas
Tidak
diperkenannkannya pembuatan aturan di daerah yang tidak
sesuai dengan aturan yang lebih tinggi
Menjalin komunikasi
dengan Kementrian Pusat
26 Terwujudnya
organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang
profesional, rasional, efektif, efisien dan
akuntabel
26 Belum adanya Aplikasi pelaporan
Kinerja / LKjIP sehingga masih melakukan pengumpulan data masih dilakukan secara manual pada saat
penyusunan Laporan LKJIP tiap tahunnya
Perlu ditingkatkan
pemahaman tentang SAKIP
Komitmen Inspektorat
dan Bappeda untuk perbaikan SAKIP
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
NO
SASARAN JANGKA MENENGAH
RENSTRA SETDA PROVINSI
KALIMANTAN
TIMUR
PERMASALAHAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
27 Terwujudnya organisasi tatalaksana
dan pendayagunaa n aparatur yang
profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel
27 Belum Optimalnya tingkat kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap UU
Pelayanan Publik sehingga penilaian tingkat kepatuhan Pemerintah Kota
Balikpapan versi ORI pada tahun 2015 berada di zona merah dan tahun 2016 mengalami peningkatan sedikit mejadi
berada pada zona kuning
Belum dianggap pentingnya keutamaan
pelayanan publik yang baik
Menunjuk aparatur selaku pembina dan
monitoring pelayanan publik serta
bekerjasama dengan pemangku kepentingan
28 Terwujudnya
organisasi tatalaksana dan pendayagunaa
n aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan
akuntabel
28 Masih lemahnya pemahaman Tugas
dan Fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya
hasil koordinasi.
Belum semua pegawai
memiliki daftar rencana kerja atau buku
panduan melaksanakan tugas
Pembinaan kepada
aparatur secara berjenjang
29 Terwujudnya
organisasi tatalaksana dan pendayagunaa
n aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan
akuntabel
29 Pola pembinaan aparat yang belum
terorientasikan pada peningkatan kinerja, sehingga masih banyak
pegawai yang sibuk bekerja tanpa memperhatikan hasil akhir yang dituju
Belum adanya
pembuatan Cascading Kinerja dan informasi
mengenai indikator kinerja individu
Penerapan Perjanjian
Kinerja sampai ke tingkat Eselon III,
Eselon IV dan Staf
BAGIAN KEUANGAN
30 Terwujudnya laporan keuangan yang
berkualitas
30 Belum tertibnya Pengelola Keuangan terhadap penerapan standar akuntansi
berbasis akrual dalam penatausahaan keuangan pemerintah kota
Balikpapan.
Kedisiplinan KPA dan PPTK untuk
melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai
jadwal yang sudah disepakati masih perlu ditingkatkan
Perlu adanya Pemberian reward
kepada KPA dengan penyerapan angaran
tertinggi dan tepat waktu
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
31 Terwujudnya pelayanan pengelolaan Administrasi Umum
31 Belum adanya gudang arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah perlu
dipertimbangkan agar dalam pelaksanaan penatausahaan dan
kearsipan dapat tertata dengan baik, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan
Kesadaran akan pentingnya menjaga
arsip perlu ditingkatkan
Dilaksanakannya pembinaan secara
langsung oleh Dinas terkait secara rutin
32 Terpenuhinya kebutuhan aset
32 Perlu adanya kajian kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam
hal penyediaan sarana kedinasan berupa kendaraan roda 4 (empat)
dengan system kontrak, agar dapat mengurangi beban keuangan daerah
untuk biaya pemeliharaan
Belum adanya pihak ketiga atau pengusaha
lokal yang mampu memenuhi kebutuhan
kendaraan Perangkat Daerah
Tuntutan melaksanakan sistem
kontrak dikarenakan adanya rasionalisasi
anggaran
33 Terpenuhinya kebutuhan aset
33 Sistim pengelolaan administrasi asset di Sekretariat Daerah belum optimal
kinerja tenaga pemeliharan barang
asset daerah perlu ditingkatkan
Pembinaan dari instansi teknis tentang
pengelolaan asset
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang.
Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata
ruang yang berlaku. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
Daerah No. 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-
2032.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan pemanfaatan
ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata
ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan
rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah
Kecamatan Balikpapan Kota harus mempedomani peruntukan ruang menurut
RTRW.
Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai
kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai
Pusat Pertumbuhan Nasional. Kebijakan penataan ruang di wilayah Kota meliputi:
a. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
b. peningkatan aksesibilitas antar kawasan;
c. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan
ramah lingkungan (zero waste);
d. perwujudan kelestarian kawasan lindung
e. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;
f. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan
lingkungan;
g. pengembangan kawasan strategis kota
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara
Tabel 3.7.
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Rencana Tata Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi Setda
Kota Balikpapan
Permasalahan
Pelayanan
Sekretariat daerah
Kota Balikpapan
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Sumber Daya Energi
(Bagian Perekonomian)
Semakin
meningkatnya
kebutuhan listrik
Masih tingginya
kebutuhan akan
Energi dalam
mendukung
pelaksanaan
pekerjaan
Adanya Gerakan
Hemat Energi dari
Pemerintah
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
2 Kawasan Pertanian
(Bagian Hukum, Bagian
Organisasi)
Sering berubahnya
regulasi/peraturan
yang lebih tinggi
sehingga proses
penyusunan Produk
Hukum Daerah
menyesuaikan
perkembangan
regulasi/peraturan
tersebut
Tidak
diperkenankannya
pembuatan aturan di
daerah yang tidak
sesuai dengan aturan
yang lebih tinggi
Menjalin komunikasi
dengan Kementrian
Pusat
3 Kawasan Industri
(Bagian Perekonomian)
Belum optimalnya
kontribusi BUMD
terhadap PAD
Krisis ekonomi global
mempengaruhi
perkembangan dunia
usaha tak terkecuali
BUMD-BUMD
adanya pembinaan
dan inovasi terhadap
BUMD yang ada
4 Kawasan Peruntukan ruang bagi
sektor Informal
(Bagian Perlengkapan)
Sistim pengelolaan
administrasi asset di
Sekretariat Daerah
belum optimal
kinerja tenaga
pemeliharan barang
asset daerah perlu
ditingkatkan
Pembinaan dari
instansi teknis
tentang pengelolaan
asset
3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan
Renstra , sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan
sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat
Daerah Kota Balikpapan serta merumuskan mitigasi atau alternatif program
berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Telaahan KLHS terkait permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
Tabel 3.8.
Permasalahan Pelayanan Setda Kota Balikpapan berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan
Permasalahan Pelayanan
Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Ekonomi Sering berubahnya
regulasi/peraturan yang
lebih tinggi sehingga
proses penyusunan
Produk Hukum Daerah
menyesuaikan
perkembangan
regulasi/peraturan
tersebut
Tidak
diperkenankannya
pembuatan aturan di
daerah yang tidak
sesuai dengan
aturan yang lebih
tinggi
Menjalin komunikasi
dengan Kementrian
Pusat
3 Sosial Budaya Masih rendahnya
pemahaman masyarakat
tentang pentingnya
produk hukum daerah
dan penegakan HAM
Masih rendahnya
pemahaman
Perangkat Daerah
terkait tugas fungsi
dengan penegakan
HAM
Komitmen bersama
mendukung RANHAM
3 Lingkungan Hidup Belum optimalnya
proses pengawasan
perizinan oleh Perangkat
Daerah Teknis
Terbatasnya jumlah
aparatur
Redistribusi pegawai
untuk melaksanakan
pengawasan perizinan
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-
perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan
hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi
kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat
sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif
sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur penunjang bagi Perangkat
Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi dalam perumusan
kebijakan/ regulasi, penyelesaian permasalahan lintas sektor dan lintas Perangkat
Daerah serta memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang
diinventarisir dari seluruh sub struktur dibawah rentang kendali Sekretariat akan
ditetapkan isu strategis Sekretariat Daerah.
Dengan penetapan isu strategis diharapkan kualitas pelayanan sebagai fungsi
penunjang penyelenggaraan pemerintahan dapat mendukung terwujudnya good
governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas
pembangunan daerah secara keseluruhan. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah
pembangunan yang akan dihadapi Kota Balikappan pada tahun 2017 – 2021,
Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran yang
telah ditetapkan di dalam RPJMD maka menetapkan isu strategis Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan melalui metode pembobotan sebagai berikut :
Tabel 3.9
Skor Kriteria penentuan isu-isu strategis
NO KRITERIA BOBOT
1 Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH
15
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab PERANGKAT DAERAH
15
3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20
4 Mempunyai daya ungkit pembangunan daerah di bidang pelayanan publik
20
5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 10
6 Perjanjian Kinerja 20
TOTAL 100
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
Dari Nilai skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut :
Tabel 3.10.
Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria Total
Skor 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tutuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009
20 20 20 15 10 10 95
2 Penguatan koordinasi dalam rangka penguatan pengawasan dan pengendalian tata ruang
10 10 20 15 10 10 75
3 Adanya tuntutan perbaikan sistim akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan melalui perbaikan SAKIP
20 10 10 15 10 20 85
4 Perlunya mensiasati kekurangan SDM dengan pemanfatan Perkembangan Iptek dan optimalisasi kapasitas SDM melalui diklat.
10 10 10 15 20 5 70
5 Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan produk hukum yang lebih tinggi
20 10 10 15 10 20 85
6 Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan , manajemen pengadaan barang jasa perangkat daerah
10 15 10 10 10 10 65
7 Perlunya perbaikan sistim pengelolaan tata kelola kearsipan dan pengelolaan aset dilingkungan Sekretariat Daerah
10 10 10 10 10 10 60
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
8 Perbaikan manajemen layanan penunjang internal berupa sarana prasarana kerja
5 5 10 10 10 5 45
9 Perlunya administrasi perencanaan penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
10 20 20 20 10 10 90
10 Perlunya penguatan regulasi, sistem monev dan pengawasan serta tata kelola terhadap penyaluaran hibah bansos
5 5 10 10 5 5 40
11 Perlunya peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pengadaan barang jasa sesuai ketetentuan
10 10 10 5 10 10 55
12 Perlunya penningkatan koordinasi dan penguatan regulasi dalam rangka peningkatan struktur perekonomian daerah dan peningaktan kontribusi BUMD terhadap PAD
5 10 20 10 5 5 50
Tabel 3.11
Rata-rata skor isu strategis
NO Isu Strategis Total Skor Rata-Rata Skor
1 Tutuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009
95 7,92
2 Penguatan koordinasi dalam rangka penguatan pengawasan dan pengendalian tata ruang
75 6,25
3 Adanya tuntutan perbaikan sistim akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan melalui perbaikan SAKIP
85 7,08
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
4 Perlunya mensiasati kekurangan SDM dengan pemanfatan Perkembangan Iptek dan optimalisasi kapasitas SDM melalui diklat.
70 5,83
5 Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan produk hukum yang lebih tinggi
80 6,66
6 Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan , manajemen pengadaan barang jasa perangkat daerah
65 5,41
7 Perlunya perbaikan sistim pengelolaan tata kelola kearsipan dan pengelolaan aset dilingkungan Sekretariat Daerah
60 5
8 Perbaikan manajemen layanan penunjang internal berupa sarana prasara kerja
45 3,75
9 Perlunya administrasi perencanaan penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
90 7,5
10 Perlunya penguatan regulasi, sistem monev dan pengawasan serta tata kelola terhadap penyaluaran hibah bansos
40 3,33
11 Perlunya peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pengadaan barang jasa sesuai ketetentuan
55 4,58
12 Perlunya pengningkatan koordinasi dan penguatan regulasi dalam rangka peningkatan struktur perekonomian daerah dan peningaktan kontribusi BUMD terhadap PAD
50 4,17
Setelah dilakukan skor dengan menggunakan skala prioritas maka akan di peringkat
sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
Tabel 3.12.
Perolehan Peringkat
No Isu-Isu strategis Peringkat
1 Tutuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana
diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009
I
2 Perlunya administrasi perencanaan penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
II
3 Adanya tuntutan perbaikan sistim akuntabilitas tata pengelolaan
pemerintahan melalui perbaikan SAKIP
III
4 Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan produk hukum yang lebih tinggi
IV
5 Penguatan koordinasi dalam rangka penguatan pengawasan
dan pengendalian tata ruang
V
6 Perlunya mensiasati kekurangan SDM dengan pemanfatan
Perkembangan Iptek dan optimalisasi kapasitas SDM melalui
diklat
VI
7 Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan , manajemen
pengadaan barang jasa perangkat daerah
VII
8 Perlunya perbaikan sistim pengelolaan tata kelola kearsipan dan pengelolaan aset dilingkungan Sekretariat Daerah
VIII
9 Perlunya peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pengadaan barang jasa sesuai ketetentuan
IX
10 Perlunya peningkatan koordinasi dan penguatan regulasi dalam rangka peningkatan struktur perekonomian daerah dan peningaktan kontribusi BUMD terhadap PAD
X
11 Perbaikan manajemen layanan penunjang internal berupa sarana prasarana kerja
XI
12 Perlunya penguatan regulasi, sistem monev dan pengawasan serta tata kelola terhadap penyaluaran hibah bansos
XII
Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Perlunya mentaati tuntutan
Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5
tahun 2009 merupakan isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti agar segera
dilakukan upaya agar kinerja Pemerintah Kota Balikpapan berjalan dengan lebih
optimal.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
BAB IV
VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
4.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Pengertian Visi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12
adalah rumus umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. Dengan demikian secara simultan, regulasi pemerintahan tersebut
sangat berpengaruh terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Kota Balikpapan. Sehingga Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai bagian dari
sistem pemerintahan di Kota Balikpapan dituntut lebih mampu mengelola
perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Untuk itu diperlukan adanya arah
dan tujuan yang jelas tentang sasaran yang hendak dicapai dimasa yang akan
datang, yang dijabarkan dalam visi dan misi dalam kurun waktu 5 tahun.
Visi adalah pandangan ke depan menyangkut kemana Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
inovatif serta produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Visi merupakan
gambaran masa depan Sekretariar Daerah Kota Balikpapan yang berisikan cita dan
citra dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kota Balikpapan. Penentuan arah
ini didasari oleh kondisi lingkungan yang mempengaruhinya, baik internal maupun
eksternal.
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai salah satu instansi dari
Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada visi
Kota Balikpapan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi
Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yaitu
“Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman
dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman”.
Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma
dan peranan manajemen Sekretariat pada masa yang akan datang, maka Visi
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
“Terwujudnya Setdakot Sebagai Fasilitator dan Advisor dalam rangka
Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman
dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman”
Adapun maknanya adalah sebagai berikut :
Fasilitator : Melaksanakan tugas pelayanan dan atau
penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai
dengan prosedur serta memperhatikan kerapihan
hasil kerja
Advisor : Memberi arah kebijakan, masukan, nasehat dan
pertimbangan- pertimbangan dalam suatu ide
dan program dalam pengembangan Instansi
sesuai dengan Visi Misi Instansi/ SKPD.
Kota Terkemuka : adalah suatu kondisi kota yang berkembang
dengan keberadaan beragam infrastruktur moda
perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan
kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta
skala Kalimantan.
Nyaman dihuni : Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam
berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak
Berkelanjutan : Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan
menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau
meningkatkan manfaat
Profesional
:
Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif,
dan dapat memandang ke masa depan, memiliki
kompetensi di bidangnya, memiliki daya saing
secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi
etika profesi
Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan misi yaitu:
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
(1) Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada
peningkatan pelayanan publik.
(2) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
dan Aparatur yang Bersih dan Baik (Good and Clean Goverment).
(3) Meningkat pelayanan administrasi Pemerintahan melalui pembinaan aparatur
yang terprogram dan sinergis.
Tabel 4.1
Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun
2016 – 2021
VISI KOTA BALIKPAPAN VISI SEKRETARIAT DAERAH
“Mewujudkan balikpapan sebagai kota
terkemuka yang nyaman dihuni dan
berkelanjutan menuju madinatul iman”.
“Terwujudnya Setdakot Sebagai Fasilitator
dan Advisor dalam rangka Mewujudkan
Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka
yang nyaman dihuni dan berkelanjutan
menuju Madinatul Iman”
MISI KOTA BALIKPAPAN MISI SEKRETARIAT DAERAH
5. Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik
1. Mengoptimalkan koordinasi
perumusan kebijakan umum
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang berorientasi pada
peningkatan pelayanan publik
2. Mengembangkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good
Governance) dan Aparatur yang Bersih
dan Baik (Good and Clean Goverment)
3. Meningkat pelayanan administrasi
Pemerintahan melalui pembinaan
aparatur yang terprogram dan sinergis
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
Untuk merealisasikan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat
Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan
merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis
lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap
penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan. Keterkaitan Tujuan dengan Misi Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 4.2. TUJUAN
MISI TUJUAN
1
Mengoptimalkan koordinasi
perumusan kebijakan umum
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang berorientasi pada peningkatan
pelayanan publik.
1 MeningkatkanPenyelenggaraan
Pemerintah Daerah
2
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan
yang baik (good governance) dan aparatur
yang bersih .
2 Meningkatkan fungsi koordinasi,
fasilitasi dan pengendalian
Pembangunan, Perekonomian,
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
3 Meningkatkan efektivitas
Penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah
3 Mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam
memberikan pelayanan yang
baik pada perangkat daerah
4 Meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi pemerintahan di
lingkungan sekretariat daerah Kota
Balikpapan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun
waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.
Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka
menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan misi yang telah
ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 4.3
SASARAN
TUJUAN SASARAN
1 MeningkatkanPenyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
2 Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam
penyelenggaraan kerjasama
3 Tertatanya Produk Hukum Daerah dan
meningkatnya budaya taat hukum
2
Meningkatkan fungsi koordinasi,
fasilitasi dan pengendalian
Pembangunan, Perekonomian,
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
4 Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD
terhadap Pembangunan Kota
5 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
Pemberdayaan Masyarakat
6 Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan
pembangunan
7 Terwujudnya pengendalian pembangunan dan
tata ruang yang berwawasan lingkungan
8 Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan
Jasa
3 Meningkatkan efektivitas
Penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah
9 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah
daerah
10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
4 Meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi
pemerintahan di lingkungan
sekretariat daerah kota
Balikpapan
11 Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana
prasarana internal, keprotokolan dan kehumasan
Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran
ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran,
jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebanyak 15 (Lima Belas)
indikator.
Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.4
INDIKATOR SASARAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SASARAN INDIKATOR
1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 Nilai LPPD
2 Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi
dalam penyelenggaraan kerjasama
2 Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti
3 Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum
3 Presentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan
produk hukum daerah
4 Hasil capaian penilaian implementasi HAM
4 Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota
5 Nilai Kontribusi BUMD terhadap PAD/Investasi
6 Persentase inflasi Kota Balikpapan
5 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
7 Persentase peningkatan swadaya masyarakat
6 Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan
8 Persentase capaian program/kegiatan
strategis
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 95|
TAHUN 2016 - 2021
7 Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan
9 Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan
8 Meningkatnya kualitas pengadaan Barang dan Jasa
10 Indeks Kepuasan pengadaan barang dan
jasa
9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
11 Persentase Perangkat Daerah yang
mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot
nilai lebih dari sama dengan 10%
10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 12 Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan
11 Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah
13 Persentase realisasi/capaian anggaran Setda sesuai perencanaan
14 Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana
15 Indeks Kepuasan layanan kehumasan dan
Keprotokolan
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan
dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan secara memadai,
serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif
maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan
sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada periode
Tahun 2016-2021, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 134|
TAHUN 2016 - 2021
TABEL 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2016-2021
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI
AWAL 2016
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 Nilai LPPD 3,0
(Sangat
Tinggi)
3,0
(Sangat
Tinggi)
3,0
(Sangat
Tinggi)
3,0
(Sangat
Tinggi)
3,0
(Sangat
Tinggi)
3,0
(Sangat
Tinggi)
2 Meningkatnya Fasilitas
dan Koordinasi dalam
Penyelenggaraan
Kerjasama
2
Persentase perikatan
kerjasama yang
ditindaklanjuti
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3 Tertatanya Produk
Hukum Daerah dan
meningkatnya budaya
taat hukum
3 Presentase rancanagan
produk hukum yang sesuai
dengan mekanisme
pembentukan produk hukum
daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Hasil capaian penilaian
implementasi HAM
85,88
90
91 92 93 94
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 136|
TAHUN 2016 - 2021
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI
AWAL 2016
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
2 Meningkatkan fungsi
koordinasi, fasilitasi
dan pengendalian
pembangunan,
perekonomian,
kesejahteraan rakyat
dan Sosial
4 Meningkatnya partisipasi
swasta dan BUMD
terhadap pembangunan
Kota
5 Nilai Kontribusi BUMD
Terhadap PAD/Investasi
Rp.
9.153.284.184
Rp. 10 M Rp. 10 M Rp. 10 M Rp. 10 M Rp. 10 M
6 Persentase inflasi Kota
Balikpapan
4,13 5 ± 1% 5 ± 1% 5 ± 1% 5 ± 1% 5 ± 1%
5 Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui
pemberdayaan
masyarakat
7 Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat
5,15% 5,50% 6% 6,50% 7% 7,50%
6
Meningkatnya kualitas
administrasi pelaksanaan
pembangunan
8 Persentase capaian
program/kegiatan strategis
80% 80% 80% 80% 80%
7
Terwujudnya
pengendalian
pembangunan dan tata
ruang berwawasan
lingkungan
9 Persentase perizinan
pemanfaatan tata ruang
sesuai ketentuan
80% 80% 80% 80% 80%
8 Meningkatnya kualitas
Pengadaan Barang dan
Jasa
10 Indeks kepuasan
pengadaan barang dan jasa
Pemerintah
3.0 3.0 3.5 3.5 4.0
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 136|
TAHUN 2016 - 2021
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI
AWAL 2016
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
3 Meningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
tugas dan fungsi
perangkat daerah
9 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
11 Persentase Perangkat
Daerah yang mendapatkan
nilai LKjIP pada sub
komponen pelaporan
kinerja pada bobot nilai
lebh dari sama dengan
10%
65% 70% 75% 80% 85%
10 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
12 Nilai rata-rata Survey
Kepuasan Masyarakat di
Unit Pelayanan Publik Kota
Balikpapan
71,99 73 74 75 78 80
4 Meningkatkan kualitas
pelayanan
administrasi
pemerintahan di
lingkungan Sekretariat
Daerah Kota
Balikpapan
11 Meningkatnya Pelayanan
Administrasi, Sarana,
Prasarana Internal,
Keprotokolan Kepala
Daerah
13
Persentase
realisasi/capaian anggaran
Sekretariat Daerah sesuai
perencanaan
88,33% 87% 88% 89% 90% 91%
14
Indeks Kepuasan
pelayanan Sarana dan
Prasarana
75 77 79 81 83
15
Indeks Kepuasan layanan
kehumasan dan
Keprotokolan
80
81 82 83 84
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
119
Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2016-2021 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai
oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur
(kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja
sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara
untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan
memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan
menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan
eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
4.3. Strategi Dan Kebijakan
Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi
pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan harus selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
RPJMD Kota Balikpapan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan.
Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Sedangkan
Kebijakan merupakan ketentuan yang “telah ditetapkan oleh yang berwenang
untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau
pelaksanaan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan atau SKPD lain
dan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program perencanaan
pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai lima tahun.
Dari uraian diatas, maka hubungan antar visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat
diuraikan sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
120
TABEL
4.6.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2016-2021 VISI : “Terwujudnya Setdakot Sebagai Fasilitator dan Advisor dalam rangka Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman”
MISI :1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1 Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Mendorong SKPD untuk
mendokumentasikan dan
mengumpulkan data kinerja
dan data pendukung
dengan baik, akurat dan
valid
Fasilitasi, bintek, sosialisasi,
supervisi dan asistensi
penyelengaraan urusan
pemerintah daerah
2 Meningkatnya fasilitasi
dan koordinasi dalam
penyelenggaraan
kerjasama
Meningkatkan koordinasi
dan konsultasi yang intensif
dengan Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Pusat,
Kementerian dan LPNK,
serta Instansi Pemerintahan
lainnya
Seluruh Perangkat Daerah
dalam melaksanakan
kerjasama daerah dengan
Pihak Ketiga wajib mematuhi
Peraturan Tentang Kerjasama
Daerah
3 Tertatanya produk
hukum daerah dan
meningkatnya budaya
taat hukum
Meningkatkan fasilitas
bantuan hukum dan
sosialisasi produk hukum
serta melakukan
pembentukan Kelurahan
Sadar Hukum
Peningkatan kegiatan
Sosialisasi Produk hukum dan
Kelurahan Sadar Hukum
MISI :2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Aparatur yang Bersih 2 Meningkatkan fungsi
koordinasi, fasilitasi dan
pengendalian
pembangunan,
perekonomian,
kesejahteraan rakyat dan
Sosial
4 Meningkatnya
partisipasi swasta dan
BUMD terhadap
pembangunan Kota
Memfasilitasi dan
mengapresiasi kegiatan
Stakeholder dalam
pengembangan ekonomi
kota melalui pemberian
penghargaan,
pembentukan wadah/forum
komunikasi dengan swasta,
BUMD dan Komunitas
masyarakat pelaku ekonomi
lainnya
Memberikan penghargaan
kepada Swasta, BUMD dan
komunitas pelaku ekonomi
yang memberikan kontribusi
terhadap Pembangunan Kota
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
121
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
5 Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui
pemberdayaan
masyarakat
Memfasilitasi dan
mengapresiasi kegiatan
lembaga atau organisasi
kemasyarakatan, organisasi
Perempuan dan
kepemudaan yang
mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat
Memberikan penghargaan
kepada organisasi
kemasyarakatan yang aktif
dengan tingkat Swadaya
tertinggi
6 Meningkatnya kualitas
administrasi
pelaksanaan
pembangunan
Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
informasi
Fasilitasi penyusunan
progress report kegiatan
(bulanan/ triwulan / semester
dan tahunan)
7 Terwujudnya
pengendalian
pembangunan dan tata
ruang berwawasan
lingkungan
Peningkatan fungsi
koordinasi dan fasilitasi
dalam pelaksanaan
pengendalian dan
pengawasan lintas
Perangkat Daerah
Peningkatan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan
ruang dan penataan
bangunan
8 Meningkatnya kualitas
pelayanan pengadaan
Barang dan Jasa
Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
informasi
Peningkatan kegiatan
Sosialisasi pengadaan barang
dan jasa
3 Meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah
9 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
Peningkatan pemahaman
pengetahuan tentang SAKIP
Pelaksanaan pembinaan dan
pendampingan terhadap OPD
dalam penyusunan dokumen
SAKIP
10 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Peningkatan pemahaman UPP tentang unit Pelayanan Publik dan Juknisnya
Melakukan pendampingan
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan kepada
seluruh OPD wajib membuat
inovasi terkait pelayanan
publik
MISI :3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Perangkat Daerah
4 Meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi
pemerintahan di lingkungan
sekretariat daerah kota
Balikpapan
11 Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi, Sarana,
Prasarana Internal,
Keprotokolan Kepala
Daerah
Fungsi fasilitasi koordinasi
dan manajemen internal
Pemanfaatan teknologi
informasi, perbaikan tata
kelola sarana, prasarana dan
pelayanan pimpinan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
122
Strategi implementatif dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan
akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
123
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan
indikatif ini direncanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam
penyusunan rencana kerja tahunan.
5.1. Program Dan Kegiatan
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Startegi dan kebijakan yang telah
ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam
periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program
dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan
yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Program merupakan kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh
instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk
mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan
sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian
sasaran yang terukur pada suatu program.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya
pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan sumber daya aparaturnya
melalui proses perencanaan. Rencana Program dan kegiatan dapat dilihat dalam
tabel berikut.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
124
Tabel. 5.1
Rencana Program dan Kegiatan 2016-2021
Urusan Program Kegiatan
Bagian
Pendukung
Urusan
1 Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Bagian Umum
dan Perlengkapan
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional
Bagian Umum dan
Perlengkapan
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bagian Umum dan
Perlengkapan
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian Humas dan Protokol
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Umum dan
Perlengkapan
6 Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian Umum dan
Perlengkapan
7 Rapat-rapat koordinasi,
konsultasi ke dalam dan keluar daerah
Bagian Umum
dan Perlengkapan
8 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Bagian Keuangan
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Bagian Umum dan
Perlengkapan
10 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pemeliharaan Taman Kantor
Bagian Umum
dan Perlengkapan
11 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Rumah
Jabatan
Bagian Umum dan
Perlengkapan
2 Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
12 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Bagian Umum
dan Perlengkapan
13 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan
Bagian Umum
dan Perlengkapan
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum dan
Perlengkapan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
125
Urusan Program Kegiatan
Bagian
15 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas Operasional
Bagian Umum
dan Perlengkapan
16 Penyediaan Bahan Bakar
Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Lainnya
Bagian Umum
dan Perlengkapan
17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Sarana Prasarana dan Gedung Kantor
Bagian Umum
dan Perlengkapan
18 Penyediaan jasa dan
pemeliharaan rumah jabatan
Bagian Umum
dan Perlengkapan
19 Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah
Kota
Bagian Umum dan
Perlengkapan
20 Rehabilitasi dan revisi instalasi jaringan listrik dan air bangunan
asset Pemerintah
Bagian Umum dan
Perlengkapan
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Bagian Umum dan
Perlengkapan
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
22 Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Balikpapan
Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa
23 Fasilitas Pengembangan ULP
Percontohan
Bagian
Pengadaan
Barang dan Jasa
24 Bimbingan Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum
5 Program
Pengembangan Sistem
Pelaporan
25 Pengendalian kegiatan APBD Bagian
Administrasi Pembangunan
26 Operasional Tim SIMONTEPRA Kota Balikpapan
Bagian Administrasi
Pembangunan
27 Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan infrastruktur Kota
Bagian Administrasi
Pembangunan
28 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area
Bagian Administrasi
Pembangunan
6 Program Fasilitasi dan
Koordinasi Pengawasan dan
Pengendalian Lingkungan Kota
29 Operasional, Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan
Pengendalian Lingkungan Kota
Bagian Perkotaan
30 Sarana dan Prasarana Pendukung Bagian Perkotaan
31 Penyusunan SOP Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup Tata
Ruang dan Tata Bangunan
Bagian
Perkotaan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
126
Urusan Program Kegiatan
Bagian
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
32 Fasilitasi Pokja Sanitasi Bagian
Administrasi Pembangunan
8 Program Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat
33 Penguatan peran PKK melalui fungsi Kesekretariatan TP PKK
Kota
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
34 Penguatan peran PKK dalam hal
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja I
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
35 Penguatan peran PKK dalam hal
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja II
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
36 Penguatan peran PKK dalam hal
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja III
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
37 Penguatan peran PKK dalam hal
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja IV
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
38 Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
9 Program Peningkatan
Masyarakat
dalam Membangun
Kelurahan
39 Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik
tingkat Kota Balikpapan
Bagian Pemerintahan
40 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa
KKN
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
41 Pembinaan Posyandu Bagian Kesejahteraan
Rakyat
10 Program Keluarga
Berencana
42 Pemilihan Keluarga Sakinah Bagian Kesejahteraan
Rakyat
11 Program
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
43 Pengelolaan dan Pengembangan
Kerjasama dan Media Massa
Bagian Humas
dan Protokol
44 Publikasi dan Dokumentasi
kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan
Bagian Humas
dan Protokol
12 Program
Penyebarluasan Informasi
Daerah
45 Informasi Publik Pimpinan Bagian Humas
dan Protokol
46 Diseminasi Informasi Daerah Bagian Humas dan Protokol
47 Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi
Sosial kepada masyarakat
Bagian Humas dan Protokol
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
127
Urusan Program Kegiatan
Bagian
13 Program
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
48 Peningkatan Kesegaran Jasmani Bagian
Kesejahteraan Rakyat
14 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
49 Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
50 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
Tingkat Propinsi dan Nasional
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
51 Pelaksanaan Hari Besar Agama
Islam
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
52 Pelaksanaan Doa Bersama
menyambut pergantian tahun di lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
53 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
54 Pengukuhan Keluarga Sakinah
Teladan Kota Balikpapan
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
15 Program
Penyiapan
Potensi Sumber Daya dan Sarana
Prasarana
55 Fasilitasi Koordinasi dan
Pengawasan Pengembangan
Sarana Prasarana Perekonomian Daerah
Bagian
Perekonomian
16 Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah
56 Pelaksanaan Kegiatan LKjIP
Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
Bagian
Organisasi
57 Pelaksanaan Kegiatan SAKIP Bagian
Organisasi
58 Penyusunan Dokumen
Perencanaan 5 tahunan
Bagian
Organisasi
59 Penyusunan Dokumen perencanaan tahunan
Bagian Organisasi
17 Program
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
60 Pembinaan dan Pengembangan
Potensi BUMD Kota Balikpapan
Bagian
Perekonomian
61 Pendampingan BPR Bagian
Perekonomian
62 Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
Bagian Keuangan
63 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Bagian Keuangan
64 Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Bagian
Keuangan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
128
Urusan Program Kegiatan
Bagian
65 Peningkatan Pengelolaan dan
Evaluasi Keuangan Perbendaharaan
Bagian
Keuangan
66 Fasilitasi Pelaksanaan Urusan
Pemanfaatan Aset dan Pendapatan Daerah
Bagian
Keuangan
67 Penyusunan Laporan Keuangan
Sekretariat Daerah
Bagian
Keuangan
68 Pemeliharaan rutin berkala aplikasi dan peralatan
pengelolaan keuangan
Bagian
Keuangan
18 Program
Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
69 Pembinaan dan Pengembangan
Potensi BUMD Kota Balikpapan
Bagian
Perekonomian
70 Pendampingan BPR Bagian
Perekonomian
19 Program
Pengendalian Inflasi
71 Pengendalian Inflasi Daerah Bagian
Perekonomian
72 Koordinasi, pengawasan, evaluasi
pendistribusian Pupuk bersubsidi
Bagian
Perekonomian
20 Program
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
73 Peningkatan kualitas/mutu
Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan
Bagian Humas
dan Protokol
74 Pengembangan sistem
pengelolaan kepegawaian dan
disiplin PNS
Bagian
Organisasi
21 Program
Peningkatan Disiplin dan
Kesejahteraan ASN
75 Pengembangan sistem
pengelolaan kepegawaian dan disiplin PNS
Bagian
Organisasi
22 Program
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Kelurahan dan
Kecamatan
76 Rakor, Orientasi dan Pembinaan
Manajemen Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Tingkat Kota Balikpapan
Bagian
Pemerintahan
23 Program
Penataan Kelembagaan
77 Evaluasi Ketatalaksanaan Bagian
Organisasi
78 Analisa Jabatan Bagian
Organisasi
79 Evaluasi Kelembagaan Bagian
Organisasi
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
129
Urusan Program Kegiatan
Bagian
24 Program
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
80 Pelaksanaan acara audiensi,
penerimaan tamu Pemerintah Kota Balikpapan
Bagian Humas
dan Protokol
81 Fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
Bagian Umum dan
Perlengkapan
82 Fasilitasi dukungan pelayanan
tamu Pemerintah Kota
Bagian Umum
dan Perlengkapan
25 Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
83 Kodifikasi dan penataan dokumentasi hukum
Bagian Hukum
84 Sosialisasi produk hukum dan
pembinaan kelompok sadar hukum
Bagian Hukum
85 Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah
Bagian Hukum
86 Pengarsipan Hukum Online Bagian Hukum
26 Program
Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial
87 Safari Jumat dan Safari
Ramadhan
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
88 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Tim Pemandu Haji Daerah
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
89 Pengelolaan Beasiswa stimulant
pendidikan tinggi Kota Balikpapan
Bagian
Kesejahteraan Rakyat
90 Pengadaan Natura Pondok Pesantren
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
27 Program
Pengembangan
Wawasan Kebangsaaan
91 Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan
HUT Kemerdekaan RI
Bagian
Pemerintahan
28 Program
Evaluasi dan
Pelaporan
92 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
Bagian
Pemerintahan
29 Program
Bantuan Hukum
dan HAM
93 Proses penyelesaian perkara dan
pemberian bantuan hukum
Bagian Hukum
94 Rapat koordinasi Panitia RANHAM
Kota Balikpapan
Bagian Hukum
30 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
95 Pembinaan Pelayanan Publik Bagian Organisasi
96 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Bagian Organisasi
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
130
Urusan Program Kegiatan
Bagian
31 Program
Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
97 Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan
Bagian
Pengadaan Barang dan
Jasa
98 Pengelolaan Rencana Umum
Pengadaan
Bagian
Pengadaan Barang dan
Jasa
32 Program
Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
99 Pelaksanaan Raker APEKSI
Komwil V
Bagian
Perkotaan
100 Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Bagian Perkotaan
33 Program
Penataan
Daerah Otonomi Baru
101 Penataan Administrasi Wilayah Bagian
Perkotaan
34 Program Hari
Jadi Kota
102 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi
Kota
Bagian
Perkotaan
35 Program
Peringatan Hari-hari Besar
103 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi
Kota
Bagian
Perkotaan
36 Program
Pemeliharaan Kantramtibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
104 Koordinasi Ketertiban Umum dan
Ketentraman Perlindungan Masyarakat dengan instansi
terkait selama perayaan Idul Fitri,
Idul Adha, Natal dan Tahun Baru
Bagian
Pemerintahan
105 Koordinasi, operasi penertiban dan pengawasan ketentraman
dan ketertiban Kota Balikpapan
Bagian Pemerintahan
106 Peningkatan Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka Pemilu Kepala
Daerah
Bagian
Pemerintahan
37 Program
Pengembangan
City Gas
107 Pengembangan Jaringan Gas
Rumah Tangga
Bagian
Perekonomian
108 Koordinasi pengembangan
converter kit pada kendaraan
bermotor
Bagian
Perekonomian
38 Program
Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
109 Koordinasi bidang perekonomian
daerah se-Kalimantan Timur dan
pengawasan pelaksanaan kegiatan promosi daerah
Bagian
Perekonomian
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
131
Urusan Program Kegiatan
Bagian
39 Program
Perencanaan Pembangunan
Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan
Aparatur
110 Kajian Kelayakan (Feasibility
Study) Rencana Lokasi Kantor Kelurahan
Bagian
Pemerintahan
40 Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
111 Pelaksanaan Kegiatan LKjIP
Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
Bagian
Organisasi
112 Pelaksanaan Kegiatan SAKIP Bagian Organisasi
113 Kegiatan Evaluasi Renja dan
Evaluasi Renstra
Bagian
Organisasi
Adapun program – program dan kegiatan dan rincian anggaran pada Setda Kota
Balikpapan tersaji pada tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021
119
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 1 1 Nilai LPPD Program Evaluasi dan Pelaporan
Pemerintahan
Persentase IKK yang
terpenuhi
100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00
Kegiatan Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kota Balikpapan
Jumlah Dokumen LPPD yang
terselesaikan
300,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2
Dokumen
300,000,000.00 2
Dokumen
300,000,000.00 2
Dokumen
300,000,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
2 2 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Persentase pelaksanaan
fasilitasi kegiatan kerjasama
100% 662,006,300.00 100% 1,292,392,000.00 100% 910,131,200.00 100% 1,001,144,320.00 100% 1,602,858,752.00 100% 1,763,144,627.00 100% 1,763,144,627.00
Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah
Jumlah Kegiatan Kerjasama
(Kerjasama antar Pemda, Luar
Negeri, Pihak Ketiga, Kegiatan
Apeksi, Citynet Indonesia, Citynet
Asia Pasifik, AKKOPSI dan
Forsesdasi)
8 Kegiatan 662,006,300.00 8 Kegiatan 827,392,000.00 8 Kegiatan 910,131,200.00 8 Kegiatan 1,001,144,320.00 8 Kegiatan 1,101,258,752.00 8 Kegiatan 1,211,384,627.00 8 Kegiatan 1,211,384,627.00 Bagian Perkotaan Balikpapan
Kegiatan Pelaksanaan Raker Apeksi
Komwil V
Jumlah Raker Apeksi Komwil V 1 kali 465,000,000.00 1 kali 0.00 1 kali 0.00 1 kali 501,600,000.00 1 kali 551,760,000.00 1 kali 551,760,000.00 Bagian Perkotaan Balikpapan
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase penyelesaian
sengketa batas wilayah
20% 347,381,100.00 20% 165,000,000.00 40% 181,500,000.00 60% 199,650,000.00 80% 219,615,000.00 100% 241,576,500.00 100% 241,576,500.00
Kegiatan Penataan Administrasi
Wilayah
1) Jumlah Pilar batas yang
terpelihara
23 Pilar Batas
Utama (PBU)
dan 16 Pilar
Batas Antara
(PBA)
347,381,100.00 23 Pilar
Batas
Utama
(PBU) dan
16 Pilar
Batas
Antara
(PBA)
165,000,000.00 23 Pilar
Batas Utama
(PBU) dan 16
Pilar Batas
Antara (PBA)
181,500,000.00 23 Pilar
Batas
Utama
(PBU) dan
16 Pilar
Batas
Antara
(PBA)
199,650,000.00 23 Pilar
Batas
Utama
(PBU) dan
16 Pilar
Batas
Antara
(PBA)
219,615,000.00 23 Pilar
Batas
Utama
(PBU) dan
16 Pilar
Batas
Antara
(PBA)
241,576,500.00 23 Pilar
Batas
Utama
(PBU) dan
16 Pilar
Batas
Antara
(PBA)
241,576,500.00 Bagian Perkotaan Balikpapan
2) Jumlah pelacakan penetapan
dan penataan kembali batas
wilayah
3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan
3) Jumlah Dokumen Penyusunan
dan Iventarisasi Rupabumi
(Toponimi)
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
3 3 Program Penataan Peraturan
Perundang - undangan
Persentase Legislasi Daerah
yang diharmonisasi
100% 925,727,500.00 100% 798,713,900.00 100% 1,240,000,000.00 100% 1,284,000,000.00 100% 1,330,020,000.00 100% 1,396,521,000.00 100% 1,396,521,000.00
Kegiatan Harmonisasi Sinkronisasi
Produk Hukum Daerah
Jumlah produk hukum yang
diharmonisasikan dan
disinkronisasikan
10 Raperda
40 Raperwal
75,523,000.00 50 Produk
Hukum
482,135,000.00 50 Produk
Hukum
450,000,000.00 50 Produk
Hukum
454,500,000.00 50 Produk
Hukum
459,045,000.00 50 Produk
Hukum
481,997,250.00 50 Produk
Hukum
481,997,250.00 Bagian Hukum Balikpapan
Kegiatan Kodifikasi dan Penataan
Dokumentasi Hukum
Jumlah produk hukum yang
dikodifikasi
10 Raperda
40 Raperwal
300
Keputusan
177,812,000.00 350 Produk
Hukum
78,164,000.00 350 Produk
Hukum
100,000,000.00 350 Produk
Hukum
105,000,000.00 350 Produk
Hukum
110,250,000.00 350 Produk
Hukum
115,762,500.00 350 Produk
Hukum
115,762,500.00 Bagian Hukum Balikpapan
Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum
dan Pembinaan Keluarga Sadar
Hukum Kota Balikpapan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi
Produk Hukum
34 kali 672,392,500.00 34 kali 238,414,900.00 34 kali 600,000,000.00 34 kali 630,000,000.00 34 kali 661,500,000.00 34 kali 694,575,000.00 34 kali 694,575,000.00 Bagian Hukum Balikpapan
Jumlah Kelompok Sadar Hukum
yang dibina
10 Kelompok 10
Kelompok
10 Kelompok 10
Kelompok
10
Kelompok
10
Kelompok
10
Kelompok
Pengarsipan Hukum Online Jumlah website yang dikelola 1 JDIH 90,000,000.00 1 JDIH 94,500,000.00 1 JDIH 99,225,000.00 1 JDIH 104,186,250.00 1 JDIH 104,186,250.00 Bagian Hukum Balikpapan
Jumlah Produk Hukum yang
dipublikasikan
50 Produk
Hukum
50 Produk
Hukum
50 Produk
Hukum
50 Produk
Hukum
50 Produk
Hukum
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase PNS yang
mengikuti Bimtek/Pelatihan
untuk peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1,5% 98,000,000.00 2% 99,960,000.00 2% 101,959,200.00 2% 103,998,384.00 2% 103,998,384.00
Kegiatan Bimbingan Teknis
Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah peserta Bimtek
penyusunan produk hukum
daerah
83 Orang 98,000,000.00 100 orang 99,960,000.00 100 orang 101,959,200.00 100 orang 103,998,384.00 100 orang 103,998,384.00 Bagian Hukum Balikpapan
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya fasilitasi
dan koordinasi dalam
penyelenggaraan
kerjasama
Persentase perikatan
kerjasama yang
ditindaklanjuti
Tertatanya Produk
Hukum Daerah dan
meningkatnya budaya
taat hukum
Persentase Rancangan
Produk hukum daerah
yang sesuai dengan
mekanisme
pembentukan produk
hukum daerah
TABEL 5.2
Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA
SASARANKODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) Tahun
2016
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Tahun 2021
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
LokasiTahun 2017 Tahun 2018
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
4 Hasil capaian penilaian
implementasi HAM
Program Bantuan Hukum dan
HAM
Persentase perkara yang
ditangani
100% 325,182,820.00 100% 539,517,795.00 100% 885,000,000.00 100% 929,250,000.00 100% 975,712,500.00 100% 1,024,498,125.00 100% 1,024,498,125.00
Persentase penyelesaian
kasus hukum di sidang
Pengadilan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan
indikator implementasi
RANHAM
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Proses Penyelesaian Perkara
dan pemberian Bantuan Hukum
Jumlah perkara yang
mendapatkan penanganan
15 Perkara 267,682,620.00 15 Perkara 503,819,795.00 15 Perkara 800,000,000.00 15 Perkara 840,000,000.00 15 Perkara 882,000,000.00 15 Perkara 926,100,000.00 15 Perkara 926,100,000.00 Bagian Hukum Balikpapan
Jumlah kasus/permasalahan
hukum yang dapat diselesaikan
15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara
Kegiatan Rapat Koordinasi Panitia
RANHAM Kota Balikpapan
Jumlah Dokumen Implementasi
HAM Kota Balikpapan
1 Dokumen 57,500,200.00 1 Dokumen 35,698,000.00 1 Dokumen 85,000,000.00 1 Dokumen 89,250,000.00 1 Dokumen 93,712,500.00 1 Dokumen 98,398,125.00 1 Dokumen 98,398,125.00 Bagian Hukum Balikpapan
2 4 5 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Nilai Investasi Swasta dan
BUMD
Rp.24.598.0
67.653.092,
00
166,843,000.00 > Rp. 30 T 150,000,000.00
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Potensi BUMD
Jumlah BUMD yang dibina 2 Dokumen 166,843,000.00 2 Dokumen 150,000,000.00
Kegiatan Pendampingan BPR Jumlah Dokumen pendampingan
proses pendirian BPR
1 dokumen
kelengkapan
proses
perijinan
250,000,000.00
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Nilai Investasi Swasta dan
BUMD
> Rp. 30 T 650,000,000.00 > Rp. 30 T 650,000,000.00 > Rp. 30 T 250,000,000.00 > Rp. 30 T 250,000,000.00 Bagian
Perekonomian
Balikpapan
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Potensi BUMD
Jumlah BUMD yang dibina 2 Dokumen 250,000,000.00 2 Dokumen 250,000,000.00 2 Dokumen 250,000,000.00 2 Dokumen 250,000,000.00 Bagian
Perekonomian
Balikpapan
Kegiatan Pendampingan BPR Jumlah Dokumen pendampingan
proses pendirian BPR
1 dokumen
kelengkapa
n proses
perijinan
400,000,000.00 1 dokumen
kelengkapan
proses
perijinan
400,000,000.00
6 Persentase Inflasi Kota
Balikpapan
Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya dan sarana
Prasarana
Persentase Data potensi
sarana dan prasarana
perekonomian yang tersedia
100% 44,625,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 500,000,000.00 100% 500,000,000.00
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan
Pengawasan Pengembangan sarana
prasarana Perekonomian Daerah
Jumlah Dokumen Data Sarana,
Prasarana dan Izin Usaha Mikro
Kecil
2 Dokumen 44,625,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 400,000,000.00 2 Dokumen 500,000,000.00 2 Dokumen 500,000,000.00 Bagian
Perekonomian
Balikpapan
Jumlah Sarana Publikasi yang
diterbitkan
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Jumlah Laporan koordinasi
pelaksanaan pupuk bersubsidi dan
pepida
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Rencana Investasi 5,25T 250,000,000.00 5,25T 250,000,000.00 5,25T 250,000,000.00 5,25T 250,000,000.00
Kegiatan Koordinasi Bidang
Perekonomian daerah se-Kalimantan
Timur dan Pengawasan Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Daerah
Jumlah Sektor yang
dikoordinasikan
3 Sektor 250,000,000.00 3 Sektor 250,000,000.00 3 Sektor 250,000,000.00 3 Sektor 250,000,000.00 Bagian
Perekonomian
Balikpapan
Program Pengembangan City
gas
Persentase rumah tangga
yang disurvey terkait
pengembangan City Gas
7% 200,000,000.00 7% 350,000,000.00 7,2% 350,000,000.00 7,68% 350,000,000.00 7,68% 350,000,000.00
Kegiatan Survey pengembangan
jaringan gas rumah tangga
Jumlah Dokumen rumah tangga
yang di survey
1 Dokumen
Survey
200,000,000.00 1 Dokumen
Survey
200,000,000.00 1 Dokumen
Survey
200,000,000.00 1 Dokumen
Survey
200,000,000.00 1 Dokumen
Survey
200,000,000.00 Bagian
Perekonomian
Balikpapan
Kegiatan Koordinasi Pengembangan
conveter kit pada kendaraan
bermotor
Jumlah Dokumen Kendaraan yang
menggunakan converter kit
1 Dokumen
Survey
150,000,000.00 1 Dokumen
Survey
150,000,000.00 1 Dokumen
Survey
150,000,000.00 1 Dokumen
Survey
150,000,000.00 Bagian
Perekonomian
Balikpapan
Meningkatkan
fungsi koordinasi,
fasilitasi dan
pengendalian
pembangunan,
perekonomian,
kesejahteraan
rakyat dan Sosial
Meningkatnya
partisipasi swasta dan
BUMD terhadap
pembangunan Kota
Nilai Kontribusi BUMD
Terhadap
PAD/Investasi
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
Program Pengendalian Inflasi Laju Inflasi 6.26% 5+1% 217,711,000.00 5+1% 400,000,000.00 5+1% 400,000,000.00 5+1% 450,000,000.00 4+1% 450,000,000.00 4+1% 450,000,000.00
Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah Laporan identifikasi dan
rumusan sumber-sumber potensi
tekanan inflasi dan rumusan
langkah-langkah strategis dalam
rangka pengendalian inflasi
1 Dokumen 217,711,000.00 1 Dokumen 250,000,000.00 1 Dokumen 250,000,000.00 1 Dokumen 300,000,000.00 1 Dokumen 300,000,000.00 1 Dokumen 300,000,000.00 Bagian
Perekonomian
Balikpapan
Kegiatan Koordinasi pengawasan dan
evaluasi pendistribusian pupuk
bersubsisdi
Jumlah Laporan pengawasan
pendistribusian pupuk bersubsidi
1
Dokumen
1
Dokumen
150,000,000.00 1 Dokumen 150,000,000.00 1
Dokumen
150,000,000.00 1
Dokumen
150,000,000.00 1
Dokumen
150,000,000.00 Bagian
Perekonomian
Balikpapan
Jumlah Sarana Publikasi yang
diterbitkan
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
5 7 Program Keluarga Berencana Persentase pemakaian alat
kontrasepsi (Contraceptive
Prevalence Rate/CPR)
65% 148,000,000.00 65% 125,421,000.00 65% 158,916,350.00
Persentase Penurunan Angka
Perceraian
5% 5% 5%
Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Jumlah pembinaan Keluarga
Sakinah
1 kegiatan Rp 148,000,000 1 kegiatan Rp 125,421,000 Bagian kesra Balikpapan
Jumlah pengukuhan Keluarga
Sakinah Tingkat Kota
1 kali 1 kali
Kegiatan Pembinaan Keluarga
Sakinah
1 kegiatan Rp 158,916,350
1 kali
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Persentase Perangkat Daerah
yang mengikuti pembinaan
Olah Raga dan Kesehatan di
lingkungan Pemkot
Balikpapan
100% 64,125,000.00 100% 80,700,000.00 100% 152,406,250.00 100% 167,646,875.00 100% 184,411,563.00 100% 202,852,719.00 100% 202,852,719.00 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rohani
Jumlah pelaksanaan senam
mingguan dan senam bersama
setiap bulan
44 kali 64,125,000.00 44 kali 80,700,000.00 44 kali 152,406,250.00 44 kali 167,646,875.00 44 kali 184,411,563.00 44 kali 202,852,719.00 44 kali 202,852,719.00 Bagian kesra Balikpapan
Program Peningkatan
pemberdayaan Masyarakat
Persentase Pelaksanaan
Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi Kader dan
Pengurus
85% 1,524,813,100.00 85% 1,533,045,000.00 86% 1,807,000,000.00 87% 1,987,700,000.00 88% 2,186,470,000.00 89% 2,360,417,000.00 89% 2,360,417,000.00
Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Penguatan peran PKK
melalui fungsi Kesekretariatan TP.
PKK Kota
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
Sekretariat TP. PKK Kota
11 Kegiatan 623,545,000.00 11 Kegiatan 807,045,000.00 11 Kegiatan 672,000,000.00 11 Kegiatan 739,200,000.00 11 Kegiatan 813,120,000.00 11 Kegiatan 849,732,000.00 11 Kegiatan 849,732,000.00 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Penguatan Peran PKK dalam
hal Pemberdayaan Masyarakat
melalui POKJA I
Jumlah pelaksanaan kegiatan
Pokja I terkait Pengelolaan
Program kerja bidang
Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dan Program Gotong
Royong
8 Kegiatan 98,550,000.00 8 Kegiatan 57,000,000.00 8 Kegiatan 160,000,000.00 8 Kegiatan 176,000,000.00 8 Kegiatan 193,600,000.00 8 Kegiatan 212,960,000.00 8 Kegiatan 212,960,000.00 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Penguatan peran PKK dalam
hal Pemberdayaan Masyarakat
melalui POKJA II
Jumlah pelaksanaan kegiatan
Pokja II PKK Kota terkait
Pengelolaan Program kerja bidang
Pendidikan dan Ketrampilan dan
Pengembangan Kehidupan
Berkoperasi
8 Kegiatan 149,540,000.00 8 Kegiatan 90,000,000.00 8 Kegiatan 180,000,000.00 8 Kegiatan 198,000,000.00 8 Kegiatan 217,800,000.00 8 Kegiatan 239,580,000.00 8 Kegiatan 239,580,000.00 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Penguatan peran PKK dalam
hal pemberdayaan masyarakat
melalui POKJA III
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
Pokja III PKK Kota terkait Program
kerja bidang Pangan, Sandang,
Perumahan dan Tata Laksana
Rumah Tangga
8 Kegiatan 131,078,100.00 8 Kegiatan 114,000,000.00 8 Kegiatan 205,000,000.00 8 Kegiatan 225,500,000.00 8 Kegiatan 248,050,000.00 8 Kegiatan 272,855,000.00 8 Kegiatan 272,855,000.00 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Penguatan peran PKK dalam
hal pemberdayaan masyarakat
melalui POKJA IV
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
Pokja IV Kota Balikpapan terkait
Program kerja bidang Kesehatan
dan Kelestarian Lingkungan Hidup
8 Kegiatan 174,100,000.00 8 Kegiatan 115,000,000.00 8 Kegiatan 205,000,000.00 8 Kegiatan 225,500,000.00 8 Kegiatan 248,050,000.00 8 Kegiatan 272,855,000.00 8 Kegiatan 272,855,000.00 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dharma
Wanita Persatuan Kota Balikpapan
Jumlah pelaksanaan Operasional
Kegiatan dan Kebutuhan Sarpras
Dharma Wanita Persatuan
20 kegiatan 348,000,000.00 20 kegiatan 350,000,000.00 20 kegiatan 385,000,000.00 20 kegiatan 423,500,000.00 20 kegiatan 465,850,000.00 20 kegiatan 512,435,000.00 20 kegiatan 512,435,000.00 Bagian kesra Balikpapan
Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui
pemberdayaan
masyarakat
Persentase peningkatan
swadaya masyarakat
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Kelurahan
Persentase peningkatan nilai
swadaya masyarakat dalam
kegiatan pembangunan di
Kelurahan
5,15% 0.00 5,50% 681,169,000.00 6% 768,158,000.00 6,50% 839,473,800.00 7% 915,132,680.00 7,50% 1,006,645,900.00 7,50% 1,006,645,900.00
Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian
Kelurahan Terbaik Tingkat Kota
Balikpapan
Jumlah pembinaan Kelurahan
melalui pelaksanaan Lomba
BBGRM Tingkat Kota Balikpapan
1 kali 300,000,000.00 1 kali 330,000,000.00 1 kali 363,000,000.00 1 kali 399,300,000.00 1 kali 439,230,000.00 1 kali 439,230,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Jumlah keikutsertaan dalam
pencanangan BBGRM Tingkat
Propinsi Kaltim
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah pembinaan Kelurahan
melalui pelaksanaan Lomba
Kelurahan Tingkat Kota
Balikpapan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Nilai Swadaya Masyarakat Kota
Balikpapan yang dihimpun
93 M 100 M 100 M 150 M 150 M 200 M 200 M
Kegiatan Pembinaan Posyandu Jumlah pembinaan kompetensi
kader Posyandu
2 kali 275,000,000.00 2 kali 231,169,000.00 2 kali 283,158,000.00 2 kali 311,473,800.00 2 kali 342,621,180.00 2 kali 376,883,250.00 2 kali 376,883,250.00 Bagian Kesra Balikpapan
Jumlah pembinaan melalui
pelaksanaan Lomba Posyandu
tingkat Kota
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah pembinaan melalui
pelaksanaan Lomba Posyandu
tingkat Propinsi
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah keikutsertaan dalam
Lomba Tingkat tingkat nasional
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah Rapat Koordinasi Pokjanal
Posyandu
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan
masyarakat melalui peran mahasiswa
kuliah nyata (KKN)
Jumlah pembinaan mahasiswa
KKN di Kota Balikpapan
1 kali 175,000,000.00 1 kali 150,000,000.00 1 kali 155,000,000.00 1 kali 165,000,000.00 1 kali 173,211,500.00 1 kali 190,532,650.00 1 kali 190,532,650.00 Bagian Kesra Balikpapan
Jumlah Kelurahan yang menerima
Mahasiswa KKN yang difasilitasi
34 Kelurahan 34
Kelurahan
34 Kelurahan 34
Kelurahan
34
Kelurahan
34
Kelurahan
34
Kelurahan
Program Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial
Persentase permohonan
hibah dan bansos yang
disetujui
50% 3,698,854,975.00 100% 3,377,805,000.00 100% 2,890,681,900.00 100% 3,164,750,100.00 100% 3,496,234,150.00 100% 3,844,349,550.00 100% 3,844,349,550.00
Kegiatan Pengelolaan beasiswa
stimulan pendidikan tinggi Kota
Balikpapan
Jumlah Mahasiswa penerima
Beasiswa stimulan Pendidikan
Tinggi
800 Orang 2,273,562,000.00 800 Orang 2,089,705,000.00 800 Orang 2,218,819,000.00 800 Orang Rp 2,440,700,900 800 Orang Rp 2,684,780,000 800 Orang Rp 2,953,250,000 800 Orang Rp 2,953,250,000 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Pengadaan Natura Pondok
Pesantren
Jumlah penyerahan bantuan paket
barang sembako untuk santri
pondok pesantren yang bermukim
1 kali 454,424,975.00 1 kali 468,850,000.00 1 kali 521,862,900.00 1 kali Rp 574,049,200 1 kali Rp 631,454,150 1 kali Rp 694,599,550 1 kali Rp 694,599,550 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah
Haji
Jumlah Pemberangkatan dan
pemulangan jemaah haji dan
fasilitasi operasional TPHD
3 Kegiatan 361,318,000.00 3 Kegiatan 376,500,000.00 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Safari jum'at dan Safari
Ramadhan
Jumlah kunjungan safari jumat
dan safari ramadhan
12 kali 609,550,000.00 12 kali 442,750,000.00 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Updating data pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Kota Balikpapan
Persentase Pengelolaan data
hibah dan bantuan sosial berbasis
website
100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 180,000,000.00 100% 196,500,000.00 100% 196,500,000.00 Bagian kesra Balikpapan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase pelaksanaan
Fasilitasi keragaman budaya
di Kota Balikpapan
100% 1,290,250,000.00 100% 1,086,245,000.00 100% 2,512,785,350.00 100% 2,865,301,385.00 100% 3,273,320,533.50 100% 3,746,430,586.85 100% 3,746,430,586.85
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
MTQ Tingkat Provinsi dan Tingkat
Nasional
Jumlah keikutsertaan dalam
pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi
Kaltim
1 kali 934,950,000.00 1 kali 754,875,000.00 1 kali Rp 1,012,375,000 1 kali Rp 1,214,850,000 1 kali Rp 1,457,820,000 1 kali Rp 1,749,384,000 1 kali Rp 1,749,384,000 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Pelaksanaan Peringatan
Hari Besar Agama Islam
Jumlah Fasilitasi rangkaian acara
hari besar Agama Islam
4 kegiatan 250,000,000.00 4 kegiatan 200,000,000.00 6 kegiatan 379,075,000Rp 6 kegiatan Rp 416,982,500 6 kegiatan Rp 458,680,750 6 kegiatan Rp 504,548,825 6 kegiatan Rp 504,548,825 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka
HUT Kota Balikpapan
Jumlah Kegiatan Tabligh Akbar
dalam rangka HUT Kota
Balikpapan
1 Kegiatan 105,300,000.00 1 Kegiatan 131,370,000.00 1 Kegiatan 140,319,000Rp 1 Kegiatan Rp 154,350,900 1 Kegiatan Rp 169,790,000 1 Kegiatan Rp 186,765,000 1 Kegiatan Rp 186,765,000 Bagian kesra Balikpapan
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Kegiatan Keagamaan
Jumlah Fasilitasi Kunjungan Safari
Jumat dan Safari Ramadhan
2 Kegiatan 822,100,000Rp 2 Kegiatan Rp 904,310,000 2 Kegiatan Rp 994,741,000 2 Kegiatan Rp 1,094,215,100 2 Kegiatan Rp 1,094,215,100
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Fasilitasi
Operasional Tim Pemandu Haji
Daerah (TPHD)
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Kegiatan Pembinaan Keluarga
Sakinah
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi
Keluarga Sakinah
1 kegiatan Rp 158,916,350 1 kegiatan Rp 174,807,985 1 kegiatan Rp 192,288,784 1 kegiatan Rp 211,517,662 1 kegiatan Rp 211,517,662
Jumlah pelaksanaan pengukuhan
Keluarga Sakinah Teladan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Program Pemeliharaan
Kantramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Penurunan Angka Kriminalitas 20% 3,462,545,000.00 2% 1,215,000,000.00 2% 8,303,600,000.00 2% 8,413,600,000.00 2% 1,331,000,000.00 2% 8,667,700,000.00 2% 8,667,700,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Kegiatan Koordinasi Ketertiban
Umum dan Ketentraman,
Perlindungan Masyarakat dengan
instansi terkait selama Perayaan Idul
Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun
Baru
Jumlah Kegiatan Posko
Pemeliharaan ketertiban Umum
dan Kantramtibmas
5 Kegiatan 1,650,000,000.00 5 Kegiatan 365,000,000.00 5 Kegiatan 385,000,000.00 5 Kegiatan 423,500,000.00 5 Kegiatan 465,850,000.00 5 Kegiatan 512,435,000.00 5 Kegiatan 512,435,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Kegiatan Dukungan Operasional
Pembongkaran Bangunan Eks.
Lokalisasi Km. 17
Jumlah Operasi Pembongkaran
Bangunan Eks. Lokalisasi KM.
2017
2 Kegiatan 200,000,000.00
Kegiatan Koordinasi Operasi
Penertiban dan Pengawasan
Ketentraman dan Ketertiban Kota
Balikpapan
Jumlah kegiatan operasi
penertiban dan pengawasan
Trantib serta Fasilitasi TNI/POLRI
5 Kegiatan 1,812,545,000.00 5 Kegiatan 650,000,000.00 5 Kegiatan 715,000,000.00 5 Kegiatan 786,500,000.00 5 Kegiatan 865,150,000.00 5 Kegiatan 951,665,000.00 5 Kegiatan 951,665,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Peningkatan keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kota
Balikpapan dalam rangka Pemilihan
Umum
Jumlah Fasilitasi dukungan
keamanan Pelaksanaan Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Prop. Kaltim Tahun
2018
1 kali 7,203,600,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Jumlah Fasilitasi dukungan
keamanan Pelaksanaan Pemilihan
Umum DPR/DPD/DPRD dan
Pilpres Tahun 2019
1 kali 7,203,600,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Jumlah Fasilitasi dukungan
keamanan Pelaksanaan Pemilihan
Umum DPR/DPD/DPRD dan
Pilpres Tahun 2021
1 kali 7,203,600,000.00 1 kali 7,203,600,000.00
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
6 8 Program Pengembangan Sistem
Pelaporan
Persentase PD yang
menyampaikan pelaporan
yang tepat waktu dan sesuai
aturan
100% 1,226,572,325.00 100% 596,069,500.00 100% 1,105,719,700.00 100% 1,216,244,065.00 100% 1,338,868,500.00 100% 1,471,655,300.00 100% 1,471,655,300.00
Persentase Penyerapan
Anggaran Pembangunan
Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Pengendalian Kegiatan
APBD
Jumlah Dokumen pengendalian
kegiatan pembangunan
1 Dokumen 267,593,300.00 1 Dokumen 246,731,500.00 1 Dokumen 271,404,650.00 1 Dokumen 298,545,115.00 1 Dokumen 328,399,625.00 1 Dokumen 361,239,550.00 1 Dokumen 361,239,550.00 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Balikpapan
Jumlah Perangkat Daerah dengan
kegiatan pembangunan yang
terkoordinasi
36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD
Kegiatan Operasional Tim
SIMONTEPPA Kota Balikpapan
Jumlah Dokumen pelaporan
SIMONTEPRA Kota Balikpapan
1 Dokumen 865,796,000.00 1 Dokumen 306,195,500.00 1 Dokumen 336,815,050.00 1 Dokumen 370,496,550.00 1 Dokumen 407,546,200.00 1 Dokumen 448,300,825.00 1 Dokumen 448,300,825.00 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Balikpapan
Jumlah Perangkat Daerah yang
melaporkan Simontepra tepat
waktu
36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD
Jumlah pemeliharaan aplikasi
SIMONTEPRA
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Kegiatan Verifikasi Usulan Kegiatan
Pemeliharaan Infrastruktur Kota
Jumlah pelaksanaan Verifikasi
usulan kegiatan pemeliharaan
insfrastruktur kota
100 Lokasi 93,183,025.00 100 Lokasi 43,142,500.00 100 Lokasi 47,500,000.00 100 Lokasi 52,202,400.00 100 Lokasi 57,422,675.00 100 Lokasi 63,164,925.00 100 Lokasi 63,164,925.00 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Balikpapan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Coastal Area
Jumlah Kegiatan Monev
Pembangunan Coastal Area
2 Kegiatan 450,000,000.00 2 Kegiatan 495,000,000.00 2 Kegiatan 545,500,000.00 2 Kegiatan 598,950,000.00 2 Kegiatan 598,950,000.00 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Balikpapan
7 9 Persentase perizinan
pemanfaatan tata
ruang sesuai ketentuan
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Pengawasan dan
Pengendalian Lingkungan Kota
Persentase perizinan tata
ruang yang pelaksanaannya
diawasi
100% 288,050,000.00 100% 354,945,000.00 100% 285,037,500.00 100% 313,541,250.00 100% 344,895,375.00 100% 344,895,375.00
Kegiatan Sarana dan Prasarana
Pendukung
Jumlah penyediaan sarana
penegakan hukum pada obyek
yang bermasalah
10 lokasi 138,050,000.00 10 lokasi 103,305,000.00 0.00 Bagian Perkotaan Balikpapan
Kegiatan Operasional, Fasilitasi dan
Koordinasi Pengawasan dan
Pengendalian Lingkungan Kota
Jumlah pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian Lingkungan
hidup
30 lokasi 150,000,000.00 30 lokasi 155,820,000.00 30 lokasi 285,037,500.00 30 lokasi 313,541,250.00 30 lokasi 344,895,375.00 30 lokasi 344,895,375.00 Bagian Perkotaan Balikpapan
Kegiatan Penyusunan SOP
Pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian Perizinan Lingkungan
Hidup Tata Ruang dan Tata
Bangunan
Jumlah SOP pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian
perizinan lingkungan hidup tata
ruang dan tata bangunan
4 SOP 95,820,000.00 Bagian Perkotaan Balikpapan
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Persentase Fasilitasi terhadap
kegiatan Pokja Sanitasi
80% 315,917,000.00 80% 188,430,500.00 80% 207,273,550.00 80% 228,000,905.00 80% 239,400,950.25 80% 251,370,997.76 80% 251,370,997.76
Kegiatan Fasilitasi Pokja Sanitasi Jumlah Dokumen pelaksanaan
Pokja Sanitasi
1 Dokumen 315,917,000.00 1 Dokumen 188,430,500.00 1 Dokumen 207,273,550.00 1 Dokumen 228,000,905.00 1 Dokumen 239,400,950.25 1 Dokumen 251,370,997.76 1 Dokumen 251,370,997.76 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Balikpapan
8 Meningkatnya kualitas
pengadaan barang
dan jasa
10 Indeks kepuasan
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Program Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Persentase Usulan
Pengadaan Barang dan Jasa
yang terlaksana
80% 927,494,147.00 80% 532,392,000.00 80% 372,912,681.00 80% 644,194,320.00 80% 708,613,752.00 80% 779,475,127.00 80% 779,475,127.00
Persentase proses pelelangan
usulan Perangkat Daerah
yang dapat terlaksana tepat
waktu
80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Kota
Balikpapan
Jumlah Dokumen layanan
pengadaan barang dan jasa bagi
PD
46 Dokumen 618,607,787.00 46
Dokumen
435,642,000.00 46 Dokumen 372,769,000.00 46
Dokumen
527,126,820.00 46
Dokumen
579,839,502.00 46
Dokumen
637,823,452.00 46
Dokumen
637,823,452.00 Bagian
Pengadaan
Barang dan Jasa
Balikpapan
Jumlah bidang pengadaan yang
dilelang
bidang bidang bidang bidang bidang bidang bidang
Kegiatan Pengelolaan Rencana
Umum Pengadaan
Jumlah Dokumen RUP PD dalam
bentuk online
46 Dokumen 308,886,360.00 46
Dokumen
96,750,000.00 46 Dokumen 143,681.00 46
Dokumen
117,067,500.00 46
Dokumen
128,774,250.00 46
Dokumen
141,651,675.00 46
Dokumen
141,651,675.00 Bagian
Pengadaan
Barang dan Jasa
Balikpapan
Meningkatnya kualitas
administrasi
pelaksanaan
pembangunan
Persentase capaian
program/kegiatan
strategis
Terwujudnya
pengendalian
pembangunan dan
tata ruang
berwawasan
lingkungan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase PNS yang
mengikuti Bimtek/Pelatihan
30% 182,285,000.00 30% 294,783,000.00 35% 361,150,000.00 40% 400,949,667.00 45% 539,616,333.00 60% 566,597,150.00 60% 566,597,150.00
Kegiatan Pembinaan Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Balikpapan
Jumlah Sosialisasi dan pelatihan
Pemahaman PBJ bagi KPA yang
merangkap PPKM.
5 kali 182,285,000.00 5 kali 222,283,000.00 5 kali 361,150,000Rp 7 kali 400,949,667Rp 7 kali 539,616,333Rp 7 kali 566,597,150Rp 7 kali 566,597,150Rp Bagian
Pengadaan
Barang dan Jasa
Balikpapan
Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan
internal bagi pegawai di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
14 kali 14 kali 14 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali
Kegiatan Fasilitas Pengembangan
ULP Percontohan
Jumlah Aplikasi yang tersedia
dalam pengolahan data
pengadaan barang dan jasa
1 Unit 72,500,000.00
3 9 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
11 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan
dokumen perencanaan
100% 223,125,000.00 100% 90,525,000.00 100% 300,000,000.00 100% 7,500,000.00 100% 8,000,000.00 100% 38,500,000.00 100% 38,500,000.00
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan LKjIP
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Jumlah Dokumen LKjIP Setdakot
Balikpapan
1 Laporan 223,125,000.00 1 Laporan 90,525,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
SAKIP
Jumlah Dokumen SAKIP Setda 4 buku 300,000,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Jumlah pembinaan penyusunan
dokumen dan implementasi SAKIP
Perangkat Daerah
4 kegiatan
Jumlah pemeliharaan aplikasi
kinerja/SILAKIP
1 Aplikasi
Jumlah Dokumen Perjanjian
Kinerja Perangkat Daerah
36 Dokumen
Kegiatan Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Renstra 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Kegiatan Penyusunan Renja Jumlah dokumen Renja 1 Dokumen 7,500,000.00 1 Dokumen 8,000,000.00 1 Dokumen 8,500,000.00 1 Dokumen 8,500,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase Capaian Kinerja 100% 370,000,000.00 100% 370,000,000.00 100% 370,000,000.00 100% 370,000,000.00
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan LKjIP Jumlah Dokumen LKjIP Setdakot
Balikpapan
1 Laporan 10,000,000.00 1 Laporan 10,000,000.00 1 Laporan 10,000,000.00 1 Laporan 10,000,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Kegiatan Pelaksanaan Sistem
Informasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
Jumlah Dokumen SAKIP Setda 5 buku 350,000,000.00 5 buku 350,000,000.00 5 buku 350,000,000.00 5 buku 350,000,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Jumlah pembinaan penyusunan
dokumen dan implementasi SAKIP
Perangkat Daerah
5 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan
Jumlah pemeliharaan aplikasi
kinerja/SILAKIP
1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Jumlah Dokumen Perjanjian
Kinerja Perangkat Daerah
36
Dokumen
36
Dokumen
36
Dokumen
36
Dokumen
Kegiatan Evaluasi Renja dan Evaluasi
Renstra
Jumlah Laporan Evaluasi Renja
dan Renstra
2 Dokumen 10,000,000.00 2 Dokumen 10,000,000.00 2 Dokumen 10,000,000.00 2 Dokumen 10,000,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Meningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
tugas dan fungsi
perangkat daerah
Persentase Perangkat
Daerah yang
mendapatkan nilai
LKjIP pada sub
komponen pelaporan
kinerja dengan bobot
nilai lebih dari sama
dengan 10%
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
10 12 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Persentase Unit Pelayanan
Publik dengan Survey
Kepuasan Masyarakat bernilai
Baik
44,38% 468,218,000.00 70% 679,300,000.00 75% 1,086,000,000.00 80% 1,110,000,000.00 85% 1,156,000,000.00 90% 1,177,400,000.00 90% 1,177,400,000.00
Persentase Unit Pelayanan
Publik berada pada Zona
Hijau pada hasil penilaian ORI
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Pengukuran Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Jumlah pelaksanaan SKM 1 kali 290,125,000.00 1 kali 94,500,000.00 1 kali 200,000,000.00 1 kali 210,000,000.00 1 kali 214,000,000.00 1 kali 235,400,000.00 1 kali 235,400,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Kegiatan Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah pembinaan Pelayanan
Publik
2 kegiatan 178,093,000.00 2 kegiatan 584,800,000.00 2 kegiatan 886,000,000.00 2 kegiatan 900,000,000.00 2 kegiatan 942,000,000.00 2 kegiatan 942,000,000.00 2 kegiatan 942,000,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Jumlah Pelatihan Revolusi Mental 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah Pameran Inovasi tingkat
nasional yang diikuti
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah Koordinasi Forum
Konsultasi Publik
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah keikutsertaan dalam
penilaian Ombudsman pada
produk penilaian publik
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Program Penataan Kelembagaan Persentase Perangkat daerah
Yang Tepat Fungsi dan Tepat
Ukuran Sesuai Aturan
100% 825,096,000.00 100% 289,471,000.00 100% 819,000,000.00 100% 512,000,000.00 100% 563,200,000.00 100% 919,300,000.00 100% 919,300,000.00
Kegiatan Evaluasi Ketatalaksanaan Jumlah Sosialisasi Tata Laksana 1 Kegiatan 88,975,000.00 2 Kegiatan 86,600,000.00 2 kegiatan 160,000,000.00 2 kegiatan 170,000,000Rp 2 kegiatan 187,000,000Rp 2 kegiatan 205,700,000.00Rp 2 kegiatan 205,700,000.00Rp Bagian
Organisasi
Balikpapan
Jumlah Dokumen Laporan
Capaian SPM dan Road Map RB
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Rekomendasi evaluasi SOP 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Jumlah Dokumen formasi ideal
pegawai tepat guna
1 Dokumen 162,430,000.00 1 Dokumen 96,243,000.00 1 Dokumen 144,000,000.00 1 Dokumen 160,000,000Rp 1 Dokumen 176,000,000Rp 1 Dokumen 193,600,000.00Rp 1 Dokumen 193,600,000.00Rp Bagian
Organisasi
Balikpapan
Jumlah Pelaksanaan Kajian
pembentukan UPT
1 kali
Jumlah Sosialisasi Kelembagaan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Kegiatan Analisa Jabatan Jumlah Dokumen Analisa Jabatan
Kota Balikpapan dan turunannya
1 Dokumen 573,691,000.00 1 Dokumen 106,628,000.00 1 Dokumen 515,000,000.00 1 Dokumen 182,000,000Rp 1 Dokumen 200,200,000Rp 1 Dokumen 520,000,000.00Rp 1 Dokumen 520,000,000.00Rp Bagian
Organisasi
Balikpapan
Jumlah Sosialisasi Analisa Jabatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah Laporan Perangkat Daerah
yang mengimplementasikan hasil
Anjab dan ABK
36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Kelurahan dan
Kecamatan
Persentase Kelurahan dan
Kecamatan yang
mendapatkan pembinaan
100% 450,000,000.00 100% 224,702,000.00 100% 250,000,000.00 100% 265,000,000.00 100% 270,000,000.00 100% 292,820,000.00 100% 292,820,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Kegiatan Rakor, Orientasi dan
Pembinaan Manajemen Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan Tingkat
Kota Balikpapan
Jumlah pembinaan kepada RT,
Kelurahan dan Kecamatan
2 kegiatan 450,000,000.00 2 kegiatan 224,702,000.00 2 kegiatan 250,000,000.00 2 kegiatan 265,000,000.00 2 kegiatan 270,000,000.00 2 kegiatan 292,820,000.00 2 kegiatan 292,820,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Jumlah pelaksanaan pembinaan
melalui Lomba Camat Berprestasi
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah Kecamatan yang
melaksanakan PATEN
6 Kecamatan 6
Kecamatan
6 Kecamatan 6
Kecamatan
6
Kecamatan
6
Kecamatan
6
Kecamatan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai rata-rata survey
kepuasan masyarakat
di Unit Pelayanan
Publik Kota Balikpapan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan
Aparatur
Persentase penyusunan
perencanaan pembangunan
bidang Kesra dan aparatur
100% 50,000,000.00 0.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00
Kegiatan Kajian Kelayakan (Feasiblity
Study) Rencana Lokasi Kantor
Kelurahan Damai
Jumlah Dokumen Kajian
Kelayakan Lokasi Rencana Lahan
Kantor Kelurahan
1 Dokumen 50,000,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Kegiatan Kajian Kelayakan (Feasiblity
Study) Rencana Lokasi Kantor
Kelurahan
Jumlah Dokumen Kajian
Kelayakan Lokasi Rencana Lahan
Kantor Kelurahan
2 Dokumen 600,000,000.00 2 Dokumen 600,000,000.00
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase fasilitasi
pelayanan kesejahteraan
aparatur
75% 65,308,000.00 75% 65,500,000.00 75% 70,000,000.00
Jumlah Dokumen pengelolaan
kepegawaian
24 Dokumen 65,308,000.00 24
Dokumen
65,500,000.00 24 Dokumen 70,000,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Jumlah pemeliharaan mesin
absensi/daftar hadir elektronik
1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah Pemeliharaan Aplikasi
Kepegawaian
Jumlah pelaksanaan kegiatan
pembinaan bidang kepegawaian
2 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan
Jumlah SK KGB PNS Setda yang
diterbitkan tepat waktu
50 SK 50 SK
Jumlah Dokumen pendukung
pengamprahan TKD/eKinerja
12
Dokumen
12 Dokumen
Program Peningkatan Disiplin
dan Kesejahteraan ASN
Persentase fasilitasi pelayanan
kesejahteraan aparatur
100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00
Persentase Capaian Kinerja
Pegawai dalam aplikasi eKinerja
75% 75% 75% 75%
Rata-rata tingkat kehadiran PNS
dalam 1 tahun
100% 100% 100% 100%
Kegiatan Kegiatan Pengembangan
Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan
Disiplin PNS
Jumlah Dokumen pengelolaan
kepegawaian
24 Dokumen 65,308,000.00 24
Dokumen
65,500,000.00 24 Dokumen 70,000,000.00 24
Dokumen
250,000,000.00 24
Dokumen
250,000,000.00 24
Dokumen
300,000,000.00 24
Dokumen
300,000,000.00 Bagian
Organisasi
Balikpapan
Jumlah pemeliharaan mesin
absensi/daftar hadir elektronik
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah Pemeliharaan Aplikasi
Kepegawaian
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah pelaksanaan kegiatan
pembinaan bidang kepegawaian
2 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
Jumlah SK KGB PNS Setda yang
diterbitkan tepat waktu
50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK
Jumlah Dokumen pendukung
pengamprahan TKD/eKinerja
12
Dokumen
12 Dokumen 12
Dokumen
12
Dokumen
12
Dokumen
12
Dokumen
Kegiatan Kegiatan Pengembangan
Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan
Disiplin PNS
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
4 11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran yang terpenuhi
100% 2,107,657,500.00 100% 2,124,505,500.00 100% 2,230,730,775.00 100% 2,342,267,314.00 100% 2,459,380,679.00 100% 2,582,349,713.00 100% 2,582,349,713.00
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pembayaran untuk Tenaga
Jasa Pelayanan Administrasi
perkantoran (Non PNS) di
lingkungan Setda
108 OB 2,107,657,500.00 108 OB 2,124,505,500.00 108 OB 2,230,730,775.00 108 OB 2,342,267,314.00 108 OB 2,459,380,679.00 108 OB 2,582,349,713.00 108 OB 2,582,349,713.00 Bagian Keuangan Balikpapan
13 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase penyelesaian
dokumen keuangan untuk
Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan Tepat Waktu
100% 545,431,500.00 100% 302,807,800.00 100% 733,416,500.00 100% 777,485,500.00 100% 816,363,650.00 100% 855,178,813.00 100% 855,178,813.00
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan
Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
Kota Balikpapan
Jumlah pelaksanaan
pengembalian kerugian daerah
oleh pelaku TPTGR
22 kali 237,061,000.00 22 kali 55,862,000.00 22 kali 471,875,000.00 22 kali 495,469,000.00 22 kali 520,245,000.00 22 kali 546,254,000.00 22 kali 546,254,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan
dan Evaluasi Keuangan
Perbendaharaan
Jumlah Dokumen verifikasi SPP,
SPM, SSP, SSPD dan
terlaksananya administrasi SP2D
di Lingkungan Sekretariat Daerah
10 Dokumen
Bagian
98,496,500.00 11
Dokumen
Bagian
44,746,000.00 11 Dokumen
Bagian
73,975,000.00 11
Dokumen
Bagian
85,071,000.00 11
Dokumen
Bagian
89,325,000.00 11
Dokumen
Bagian
93,791,000.00 11
Dokumen
Bagian
93,791,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan
Keuangan Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
Jumlah pemeliharaan aplikasi dan
peralatan pengelola keuangan
Sekretariat Daerah
14 Unit 20,500,000.00 15 Unit 64,500,000.00 15 Unit 64,500,000.00 18 Unit 67,725,000.00 1 8 Unit 71,111,250.00 20 unit 74,666,813.00 20 unit 74,666,813.00 Bagian Keuangan Balikpapan
Kegiatan Penyusunan Anggaran
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Jumlah Dokumen RKA, DPA
Pengajuan, DPA Pengesahan dan
DPPA Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
4 Dokumen 92,084,000.00 4 Dokumen 38,432,000.00 4 Dokumen 30,750,000.00 4 Dokumen 32,288,000.00 4 Dokumen 33,902,400.00 4 Dokumen 35,598,000.00 4 Dokumen 35,598,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan
Kegiatan Penyusunan Laporan dan
Evaluasi Realisasi Anggaran
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Jumlah Laporan realisasi
Anggaran, Laporan SSP dan SSPD
bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan
84 buku 97,290,000.00 84 buku 34,737,800.00 84 buku 31,859,000.00 84 buku 33,452,000.00 84 buku 35,125,000.00 84 buku 36,881,000.00 84 buku 36,881,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan
Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan
urusan pemanfaatan aset dan
pendapatan daerah
Jumlah Bahan Fasilitasi
pelaksanaan urusan pemanfaatan
aset dan pemungutan pajak dan
retribusi daerah
20 Bahan 20 Bahan 44,790,000.00 20 Bahan 41,870,000.00 20 Bahan 43,963,500.00 20 Bahan 46,162,000.00 20 Bahan 46,470,000.00 20 Bahan 46,470,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan
Kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan
Jumlah Laporan Keuangan
Sekretariat Daerah
3 Dokumen 3 Dokumen 19,740,000.00 3 Dokumen 18,587,500.00 3 Dokumen 19,517,000.00 3 Dokumen 20,493,000.00 3 Dokumen 21,518,000.00 3 Dokumen 21,518,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan
14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran yang terpenuhi
100% 23,321,490,000.00 100% 21,830,000,000.00 100% 30,734,000,000.00 100% 35,143,000,000.00 100% 36,743,000,000.00 100% 36,843,000,000.00 100% 36,843,000,000.00
Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pengguna jasa
komunikasi sumber daya air ,
tagihan telpon, listrik, langganan
tv yang dibayarkan dalam 1 tahun
12 Bulan 3,647,900,000.00 12 Bulan 3,700,000,000.00 12 Bulan 3,000,000,000.00 12 Bulan 3,200,000,000.00 12 Bulan 3,200,000,000.00 12 Bulan 3,300,000,000.00 12 Bulan 3,300,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perpanjangan STNK
kendaraan R4 dab STNK
Kendaraan R2 dalam 1 tahun
(unit)
575 Unit, 33
Unit, 24 Unit
243,800,000.00 222 Unit, 33
Unit, 24
Unit
130,000,000.00 222 Unit,
287 Surat
134,000,000.00 222 Unit,
287 Surat
133,000,000.00 222 Unit,
287 Surat
133,000,000.00 222 Unit,
287 Surat
133,000,000.00 222 Unit,
287 Surat
133,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ATK yang digunakan
untuk kegiatan Administrasi
(jenis)
2 Paket 1000
Lembar
205,000,000.00 2 Jenis 500
Lembar
200,000,000.00 3 Jenis 500
Lembar
200,000,000.00 3 Jenis 500
Lembar
210,000,000.00 4 Jenis 500
Lembar
210,000,000.00 4 Jenis 500
Lembar
210,000,000.00 4 Jenis 500
Lembar
210,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan untuk kegiatan
administrasi dakam 1 tahun
(jenis)
8 Jenis 1,173,300,000.00 8 Jenis 1,000,000,000.00 6 Jenis 1,000,000,000.00 6 Jenis 1,100,000,000.00 6 Jenis 1,100,000,000.00 6 Jenis 1,100,000,000.00 6 Jenis 1,100,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah galon, minuman, snack
dan nasi kotak yang disediakan
(buah)
5 Paket 2.400
galon
5,101,490,000.00 5 Paket
25.652
Botol
5,800,000,000.00 5 Paket
25.652 Botol
10,000,000,000.00 5 Paket
25.652
Botol
12,000,000,000.00 5 Paket
25.652
Botol
12,000,000,000.00 5 Paket
25.652
Botol
12,000,000,000.00 5 Paket
25.652
Botol
12,000,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah
Jumlah Laporan hasil Rapat
koordinasi, konsultasi dinas dalam
daerah, perjalanan dinas luar
daerah, perjalanan dinas luar
negeri yang dibiayai
15 Jenis 9,950,000,000.00 15 Jenis 9,000,000,000.00 15 Jenis 8,900,000,000.00 15 Jenis 10,000,000,000.00 15 Jenis 11,000,000,000.00 15 Jenis 11,000,000,000.00 15 Jenis 11,000,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
Jumlah pembayaran untuk
petugas keamanan dalam
lingkungan Kantor Wali Kota
60 OB 3,000,000,000.00 40 OB 2,000,000,000.00 60 OB 2,000,000,000.00 60 OB 3,000,000,000.00 60 OB 3,200,000,000.00 60 OB 3,200,000,000.00 60 OB 3,200,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
dan pemeliharaan Taman Kantor
Jumlah Pembayaran untuk
Petugas Kebersihan dan Taman
Kantor
54 OB 4,000,000,000.00 54 OB 4,000,000,000.00 54 OB 4,200,000,000.00 54 OB 4,200,000,000.00 54 OB 4,200,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
dan pemeliharaan Taman Rumah
Jabatan
Jumlah Pembayaran untuk
Petugas Kebersihan Taman
Rumah Jabatan
15 OB 1,500,000,000.00 15 OB 1,500,000,000.00 15 OB 1,700,000,000.00 15 OB 1,700,000,000.00 15 OB 1,700,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
layak fungsi
80% 39,198,276,850.00 100% 33,726,950,000.00 100% 35,900,000,000.00 100% 36,200,000,000.00 100% 38,300,000,000.00 100% 38,300,000,000.00 100% 38,300,000,000.00
Persentase Pengadaan
Barang Daerah sesuai usulan
kebutuhan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang diadakan
1 Unit 125,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan
Jumlah pengadaan perlengkapan
di Rumah Jabatan yang
disediakan (unit)
9 Jenis 1,363,600,000.00 5 Jenis 500,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang disediakan (unit)
26 Jenis 1,090,662,750.00 26 Jenis 776,950,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional (unit)
575 Unit
1.786 Unit
11,280,829,600.00 222 Unit
1.584 Unit
12,000,000,000.00 1.587 unit 3,100,000,000.00 1.587 unit 3,100,000,000.00 1.587 unit 3,200,000,000.00 1.587 unit 3,200,000,000.00 1.587 unit 3,200,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar
kendaraan dinas/operasional dan
peralatan lainnya
Jumlah penyediaan bahan bakar
kendaraan dinas/operasional dan
peralatan lainnya
1.587 unit 10,000,000,000.00 1.587 unit 10,000,000,000.00 1.587 unit 12,000,000,000.00 1.587 unit 12,000,000,000.00 1.587 unit 12,000,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Kegiatan Penyediaan Jasa,
Pemeliharaan Sarana Prasarana dan
Gedung Kantor
Jenis penyediaan jasa,
pemeliharaan sarana prasarana
dan gedung kantor
3 Jenis 8,591,000,000.00 3 Jenis 7,500,000,000.00 3 Jenis 6,300,000,000.00 3 Jenis 6,500,000,000.00 3 Jenis 6,500,000,000.00 3 Jenis 6,500,000,000.00 3 Jenis 6,500,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Jasa dan
Pemeliharan Rumah Jabatan
Jenis pemeliharaan Rumah
Jabatan
3 Jenis 3,502,450,000.00 3 Jenis 2,850,000,000.00 3 Jenis 3,100,000,000.00 3 Jenis 3,200,000,000.00 3 Jenis 3,200,000,000.00 3 Jenis 3,200,000,000.00 3 Jenis 3,200,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Penyediaan Jasa dan
Fasilitas Dukungan Kegiatan
Pemerintah Kota
Jumlah fasilitasi penyediaan jasa
dan dukungan kegiatan
Pemerintah Kota
3 Jenis 11,766,200,000.00 3 Jenis 9,350,000,000.00 3 Jenis 9,500,000,000.00 3 Jenis 9,500,000,000.00 3 Jenis 9,500,000,000.00 3 Jenis 9,500,000,000.00 3 Jenis 9,500,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Kegiatan Rehabilitasi dan Revisi
Instalasi Jaringan Listrik Bangunan
Aset Pemerintah
Jenis rehabilitasi dan revisi
Jaringan Listrik/Air
2 Jenis 1,478,534,500.00 2 Jenis 750,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Indeks Kepuasan
pelayanan Sarana dan
Prasarana
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
pemerintahan di
lingkungan
sekretariat daerah
kota Balikpapan
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi, Sarana,
Prasarana Internal,
Keprotokolan Kepala
Daerah
Persentase
Realisasi/capaian
anggaran Setda sesuai
perencanaan
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Peningkatan
disiplin aparatur
100% 1,500,000,000.00 100% 1,000,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 100% 1,500,000,000.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan pakaian dinas 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,000,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Persentase pelaksanaan
pelayanan kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
100% 19,653,303,000.00 100% 17,466,000,000.00 100% 16,000,000,000.00 100% 16,500,000,000.00 100% 17,000,000,000.00 100% 17,500,000,000.00 100% 17,500,000,000.00
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah pelaksanaan Koordinasi
pemecahan masalah/solusi
Program-program Pemerintah
Daerah
12 kali 2,200,000,000.00 12 kali 1,766,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu
Pemerintah Kota
Jumlah fasilitasi dukungan
pelayanan Tamu Pemerintah Kota
yang dilaksanakan
12 bulan 17,453,303,000.00 12 bulan 15,700,000,000.00 12 bulan 11,500,000,000.00 12 bulan 12,000,000,000.00 12 bulan 12,500,000,000.00 12 bulan 13,000,000,000.00 12 bulan 13,000,000,000.00 Bagian Umum
dan
Perlengkapan
Balikpapan
15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Persentase pelaksanaan
Kerjasama Informasi dan
Media Massa
90% 2,860,721,760.00 90% 535,720,000.00 90% 562,506,000.00 90% 590,631,300.00 90% 620,162,900.00 90% 686,025,200.00 90% 686,025,200.00
Kegiatan Pengelolaan dan
Pengembangan Kerjasama Informasi
dan Media Massa
Jumlah kerjasama dengan media
massa dalam bentuk peliputan
Safari Ramadhan
1 Paket
Liputan
2,323,450,000.00 1 Paket
Liputan
44,800,000.00 1 Paket
Liputan
47,040,000.00 1 Paket
Liputan
49,392,000.00 1 Paket
Liputan
51,861,600.00 1 Paket
Liputan
54,454,700.00 1 Paket
Liputan
54,454,700.00 Bagian Humas
dan Protokol
Balikpapan
Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi
Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan
Jumlah kegiatan Pemkot yang
didokumentasikan
500 Keg. 537,271,760.00 500 Keg. 490,920,000.00 500 Keg. 515,466,000.00 500 Keg. 541,239,300.00 500 Keg. 568,301,300.00 500 Keg. 631,570,500.00 500 Keg. 631,570,500.00 Bagian Humas
dan Protokol
Balikpapan
Program Administrasi
Perkantoran
Persentase kebutuhan
administrasi perkantoran
yang terpenuhi
90% 398,375,000.00 90% 443,956,000.00 90% 466,153,800.00 90% 489,465,000.00 90% 513,934,500.00 90% 539,631,300.00 90% 539,631,292.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah bahan bacaan berupa
media cetak dan bahan
perundang - undangan
52.860 Eks 398,375,000.00 52.860 Eks 443,956,000.00 52.860 Eks 466,153,800.00 52.860 Eks 489,465,000.00 52.860 Eks 513,934,500.00 52.860 Eks 539,631,300.00 52.860 Eks 539,631,292.00 Bagian Humas
dan Protokol
Balikpapan
Program Penyeberluasan
Informasi Daerah
Persentase informasi Daerah
yang disebarluaskan
100% 806,847,000.00 100% 467,178,000.00 100% 600,000,000.00 100% 630,000,000.00 100% 661,500,000.00 100% 694,575,000.00 100% 694,575,000.00
Kegiatan Diseminasi Informasi
Daerah
Persentase pelaksanaan
diseminasi informasi kepada
masyarakat
90% 806,847,000.00 Bagian Humas
dan Protokol
Balikpapan
Kegiatan Informasi Publik Pimpinan Jenis pemberian informasi dari
dan kepada pimpinan
8 Jenis 467,178,000.00 8 Jenis 600,000,000.00 8 Jenis 630,000,000.00 8 Jenis 661,500,000.00 8 Jenis 694,575,000.00 8 Jenis 694,575,000.00 Bagian Humas
dan Protokol
Balikpapan
Progam Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah
Persentase pelaksanaan
pelayanan kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
100% 649,700,000.00 100% 613,000,000.00 100% 643,650,000.00 100% 675,832,500.00 100% 709,624,125.00 100% 2,660,781,331.00 100% 2,660,781,331.00
Kegiatan Pelaksanaan Acara,
Audiensi, Penerimaan Tamu
Pemerintah Kota Balikpapan
Jumlah Pelaksanaan Acara,
Audiensi dan Penerimaan Tamu
Pemerintah Kota
360 Keg. 649,700,000.00 360 Keg. 613,000,000.00 360 Keg. 643,650,000.00 360 Keg. 675,832,500.00 360 Keg. 709,624,125.00 360 Keg. 745,105,331.00 360 Keg. 745,105,331.00 Bagian Humas
dan Protokol
Balikpapan
Fasilitasi Peresmian, Pemberhentian
dan Pengangkatan Kepala Daerah
Hasil Pilkada Tahun 2021
Jumlah fasilitasi Peresmian,
Pemberhentian dan Pengangkatan
Kepala Daerah Hasil Pilkada
Tahun 2021
1 kali 1,915,676,000.00 1 kali 1,915,676,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase keterlibatan ASN
dalam kegiatan seni, olah
raga, budaya dan keagamaan
75% 345,200,000.00 75% 50,000,000.00 75% 52,500,000.00 75% 55,125,000.00 75% 57,881,250.00 75% 60,775,300.00 75% 60,775,300.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas / Mutu
Paduan Suara Pemerintah Kota
Balikpapan
Jumlah pelaksanaan latihan bagi
anggota Tim Paduan Suara
Pemerintah Kota Balikpapan
12 kali 345,200,000.00 12 kali 50,000,000.00 12 kali 52,500,000.00 12 kali 55,125,000.00 12 kali 57,881,250.00 12 kali 60,775,300.00 12 kali 60,775,300.00 Bagian Humas
dan Protokol
Balikpapan
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Persentase Pelaksanaan
pengembangan wawasan
kebangsaan
100% 2,583,078,000.00 100% 753,000,000.00 100% 1,700,000,000.00 100% 1,700,000,000.00 100% 1,950,000,000.00 100% 2,200,000,000.00 100% 2,200,000,000.00
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
Peringatan HUT Kemerdekaan RI
Jumlah Pelaksanaan Peringatan
HUT RI
1 kali 2,583,078,000.00 1 kali 753,000,000.00 1 kali 1,200,000,000.00 1 kali 1,700,000,000.00 1 kali 1,950,000,000.00 1 kali 2,200,000,000.00 1 kali 2,200,000,000.00 Bagian
Pemerintahan
Balikpapan
Kegiatan Persiapan Pelaksanaan
Latihan Gabungan Angkatan Laut
(Operasi Komando)
Jumlah Pelaksanaan Latihan
Gabungan TNI
1 kali 500,000,000.00
Program Hari Jadi Kota Persentase pelaksanaan
peringatan Hari Jadi Kota
Balikpapan
100% 2,807,171,600.00 100% 1,899,950,000.00 100% 2,800,000,000.00 100% 3,080,000,000.00 100% 3,388,000,000.00 100% 3,726,800,000.00 100% 3,726,800,000.00
Kegiatan Pelaksanaan Hari Jadi Kota Jumlah Peringatan Hari Jadi Kota
Balikpapan
1 kali 2,807,171,600.00 1 kali 1,899,950,000.00 1 kali 2,800,000,000.00 1 kali 3,080,000,000.00 1 kali 3,388,000,000.00 1 kali 3,726,800,000.00 1 kali 3,726,800,000.00 Bagian Perkotaan Balikpapan
114,210,153,477.00 96,086,477,995.00 119,957,637,056.00 128,000,124,551.00 128,313,981,817.75 140,284,491,314.61 140,284,491,306.61
Indeks Kepuasan
layanan kehumasan
dan Keprotokolan
JUMLAH
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 140|
TAHUN 2016 - 2021
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam
RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan
suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah. Perangkat Daerah akan
mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJiP) tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LKJiP) lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 6.1.
Indikator dan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021
NO INDIKATOR KINERJA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE 2016
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE 2021
2017 2018 2019 2020
1
Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase Perkara Hukum yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase inflasi Kota
Balikpapan
4,13 5 ± 1% 5 ± 1% 5 ± 1% 4 ± 1% 4 ± 1%
4 Persentase Peningkatan
Jumlah Swadaya Masyarakat
5,15% 5,50% 6% 6,50% 7% 7,50%