RENCANA STRATEGIS (Revisi) 2015 - 2019 2015/BADAN/2015.BPBD.pdf2015-2019, maka secara sinergi pula...

RENCANA STRATEGIS (Revisi)2015 - 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN LUMAJANG

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 80 Telp. / Fax. (0334) 888722Email : [email protected]

Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO No. 80LUM AJANG - 67313

KEPUTUSANKEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN LUMAJANGNomor : 188/757/427.76/2017

Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGNomor : 188/ 371 /427.67/2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan atas substansi RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)telah ditetapkan dengan Perda No. 01 Tahun 2014,untuk memberikan arah dan pedoman bagi SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholdersdalam pembangunan daerah Tahun 2015 - 2019;

b. bahwa substansi RPJMD menjadi pedoman dalampenyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandangperlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis(RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 denganKeputusan Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Lumajang.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008


Nomor 59);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik




Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);



Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik




Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02

Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang;


Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana;


Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

– 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

LUMAJANG TAHUN 2015 – 2019.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Perubahan Rencana

Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019.

Pasal 2

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019

merupakan pedoman, arah kebijakan dan strategi dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang

penanggulangan bencana, sebagai tolok ukur penilaian

kinerja yang disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dari Tahun 2015

sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 3


Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –2019, disusun dengan sistematika penyajian sebagai

berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD.

BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan

Fungsi.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan.

BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif.

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD.


Pasal 4


Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –

2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,

tertuang dalam Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2015 – 2019, dan merupakan Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Pasal 6

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam

keputusan ini, maka akan disempurnakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : LumajangPada tanggal : 12 Juni 2017

KEPALA PELAKSANABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina

NIP. 19620902 199003 1 008

Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan

limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana

Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah

Daerah harus membuat RPJM Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019, maka dengan

ini Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

telah disusun.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

bekerja keras membantu tugas-tugas kami sehingga dapat menyelesaikan

dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan

kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

penanggulangan bencana dan mudah-mudahan dapat terwujudnya

masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat.


KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19620902 199003 1 008

Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATENLUMAJANG ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI.............................................................................................. iii

BAB I : PENDAHULUAN ............................................................. 11.1. Latar Belakang......................................................................... 11.2. Landasan Hukum ................................................................... 31.3. Pengertian................................................................................. 61.4. Maksud dan Tujuan............................................................... 101.5. Sistematika Penulisan .......................................................... 11

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................. 132.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD............ 132.2. Sumber Daya SKPD............................................................... 162.3. Kinerja Pelayanan SKPD...................................................... 192.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD...................................................................... 21

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI ............................................................................ 303.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD....................................................... 303.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................. 403.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /

Kabupaten / Kota................................................................... 413.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ............................................. 423.5. Penentuan Isu – Isu Strategis ........................................... 51

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN ..................................................................... 554.1. Visi dan Misi SKPD................................................................. 554.2. Tujuan dan Sasaran SKPD .................................................. 564.3. Strategi dan Kebijakan ........................................................ 57

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF ....................................................................... 60

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................................. 63

BAB VII : PENUTUP ........................................................................ 67

Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 3


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar

kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi

daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten

Lumajang dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati

pada tanggal 24 Agustus 2013, maka Bupati dan Wakil Bupati

berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik.


Perencanaan pembangunan adalah suatu proses

pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi

peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan

memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu

pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan

global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan

upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman

persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk

diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui

pendekatan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Lumajang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai

dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana,

berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian

diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam

meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional,

maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal

untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam

penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan

baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang


penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan

(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang

ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada

proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun

kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik

sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan,

kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun

2015-2019, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana

Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2015 - 2019. Sebagaimana tersebut

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah

dan bersifat indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra-

SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lumajang 2015 – 2019 adalah:


1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila

1.2.2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

1.2.3. Landasan Operasional :

1.2.3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


1.2.3.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang


Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan


Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1.2.3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);



Penanggulangan Bencana;


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

1.2.3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


1.2.3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

1.2.3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

1.2.3.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010-2014;


1.2.3.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

1.2.3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

1.2.3.13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun

2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;

1.2.3.14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

1.3. PENGERTIAN

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, istilah-istilah yang perlu dipahami dalam

bidang kebencanaan, supaya tidak menimbulkan persepsi yang

bias, antara lain :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor


non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2 Bencana alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa

atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara

lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,

kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa

gagal teknologi, gagal modernisasi, epidepi, dan wabah

penyakit.

4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia

yang miliputi konflik sosial antar kolompok atau antar

komunitas masyarakat dan teror.

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan

yang di lakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan /

atau mengurangi ancaman bencana.


7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana malalui pengorganisasian serta

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian

peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang

kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh

lembaga yang berwenang.

9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun

penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi

ancaman bencana.

10. Tanggap darurat bencana dalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan segara pada saat kejadian bencana untuk

menangani dampak buruk yang di timbulkan, yang meliputi

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan

sarana.

11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang

memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama

untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca

bencana.


12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana

dan sarana, kelembangaan pasca bencana, baik pada tingkat

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama

tumbuh dan berkembangnya kegitan perekonomian, sosial dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat

pada wilayah pasca bencana.

13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang

bisa menimbulkan bencana.

14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,

biologis, hirologis, , klimatologis, geografis, sosial, budaya,

politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk

jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya

tertentu.

15 Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan

kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena

bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan. Prasana

dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.

16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang

dilakuakan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko

bencana, baik melalui pengurangan bencana maupun

kerentanan pihak yang terancam bencana.


17. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan

akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu

yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa teramcam,

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

18. Bantuan darurat bencana adalah upaya pemberian bantuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang di

tetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas

dasar rokomendasi Badan yang di beri tugas untuk

menanggulangi bencana.

20. Pengungsi adalah orang atau kolompok orang yang terpaksa

atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu

yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk cuaca.

21. Setiap orang adalah orang perorangan, kolompok orang,

dan/atau badan hukum.

22. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang

menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua jajaran dalam

melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di

Bidang Penanggulangan Bencana, sehingga tujuan program dan

sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015

- 2019 dapat tercapai.


2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan

koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi

kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan

(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana

alam.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

1. Merencanakan cara pengendalian Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Lumajang;

2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan


4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang

berorientasi Penanggulangan Bencana pada masa depan;

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk

menghadapi masa depan;

6. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar instansi pada saat

terjadi Bencana.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun menurut

sistematika sebagai berikut :


BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD.

BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan.

BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1. TUGAS

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 2 Tahun 2011

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas:

a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi

secara adil dan setara;

b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan

bencana;

d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan

bencana;

e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat

dalam kondisi darurat bencana;

f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;


g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2.1.2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan dan menetapkan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat

dan tepat, efektif dan efisien.

b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02

Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Badan ;

b. Unsur Pengarah ;

c. Unsur Pelaksana, yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari :

a). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b). Sub. Bagian Keuangan ;

2. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik, terdiri dari :


a). Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

b). Sub. Bidang Logistik

3. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

membawahi :

a). Sub. Bidang Kedaruratan ;

b). Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekosntruksi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BADAN

UNSUR PENGARAHKEPALA PELAKSANA

SEKRETARIS

SUB BAG UMUM DANKEPEGAWAIAN

BIDANG KEDARURATAN,REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

SUB BAGIANKEUANGAN

BIDANG PENCEGAHAN,KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK

SUB BIDANG PENCEGAHAN DANKESIAPSIAGAAN

SUB BIDANG LOGISTIK

SUB BIDANG KEDARURATAN

SUB BIDANG REHABILITASI DANREKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL


2.2. SUMBER DAYA SKPD

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1 Strata 2 (S 2) 2 orang2 Strata 1 (S 1) 8 orang3 D-3 1 orang4 D-2 -5 SLTA/SMK 15 orang6 SLTP 2 orang7 SD 3 orang

Jumlah 31 orang

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No. Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah

1 ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV 5 orang2 SPAMA/ DIKLATPIM TK. III 2 orang3 SPAMEN/DIKLATPIM TK. II 1 orang

Jumlah 8 orang

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah

1 IV 3 orang2 III 10 orang3 II 2 orang4 I 2 orang5 PTT 14 orang

Jumlah 31 orang


4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon II 1 orang

2 Eselon III 3 orang

3 Eselon IV 6 orang

4 Fungsional -

5 Staf 21 orang

Jumlah 31 orang

5. Relawan Bencana

Tabel 5

Jumlah Relawan Bencana

No. Uraian Jumlah

1 Tim SAR 31 orang

2 TRC PB 15 orang

3 Relawan Bencana (RB) 30 orang

Jumlah 76 orang

5. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Tabel 6

Kendaraan Operasional

No. Uraian Jumlah

1 Kendaraan Dinas Pimpinan 1 unit

2 Kendaraan Dinas Truk Tangki Air 3 unit

3 Kendaraan Dinas Rangger 2 unit

4. Sepeda Trail 4 unit

5. Sepeda dinas operasional 2 unit

Jumlah 12 unit


Tabel 7

Peralatan Kebencanaan

No. Uraian Jumlah

1. Tenda Posko 2 unit

2. Tenda Pleton 8 unit

3. Tenda Regu 3 unit

4. Tenda Keluarga 15 unit

5. Genset 11 unit

6. Velbed 18 unit

7. Pompa air 2 unit

8. Pompa air apung 2 unit

9. Water treatment Portable 1 unit

10. Perahu karet 2 unit

11. Chain saw 5 unit

12. Ponton 1 unit

13. Senter belor 1 unit

14. HT 87 unit

15. RIG 9 unit

16. Komputer deteksi Gempa 1 unit

17. Komputer deteksi tanah longsor 2 unit

18. EWS G. Semeru 1 unit

19. EWS Tsunami 3 unit

20. Handycam 1 unit

21. Camera digital 3 unit

22. GPS 3 unit

Tabel 8

Persediaan Logistik

No. Uraian Jumlah

1. Glangsing 5000 lembar

2. Makanan siap saji 10 dos

3. Paket sembako 400 paket

4. Tikar 100 buah

5. Bed / matras 100 buah

6. Terpal 300 buah

7. Masker 350 buah

8. Selimut 2000 buah


9. Kids ware 50 buah

10. Pakaian / sandang 100 buah

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

merupakan Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan sistem

pelayanan publik.

Adapun pelayanan publik yang ditangani oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Standar Penanganan Pemberian Bantuan akibat dari Bencana

Alam dengan waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja. Syarat-syarat

yang harus dipenuhi :

a. Surat pemberitahuan bencana dari Kepala Desa atau Camat;

b. Survey ke lokasi bencana oleh Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana (TRC-PB) BPBD;

c. Koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan;

d. Pembuatan Telaahan Staf kepada Bupati;

e. Pemberian bantuan dengan dasar dari Telaahan Staf yang

sudah di ACC Bupati.


Gambar 2

Alur Pelayanan :

2. Pelayanan Pengaduan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang juga

melayani pengaduan masyarakat. Setiap pengaduan harus

dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas guna klarifikasi

pengambilan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

langkah penanganan pengaduan. Hasil klarifikasi dan analisa

Surat dari Desa/Camat

Survey ke Lokasi Bencana

Koordinasi denganInstansi terkait

Telaahan Staf

Telaahan Staf ACC

Pemberian Bantuan

DPKAD

Laporan keBupati


lapangan akan disampaikan secara tertulis kepada pelapor sebagai

bukti pertanggungjawaban dan kepedulian Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang atas pengaduan yang

disampaikan oleh pelapor.

Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan yang

diakibatkan oleh kelalaian petugas, maka Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang akan memberi pelayanan

ulang.

Gambar 3

Alur Pelayanan :

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SKPD

2.4.1. TANTANGAN

Tingkat risiko bencana Kabupaten Lumajang didapat dengan

menggabungkan indeks ancaman, kerentanan serta kapasitas suatu

daerah terhadap suatu bencana tertentu. Hasil pemetaan risiko tersebut

tersaji pada bagian di bawah ini.

KEPALAPELAKSANA

KABID-KABID

SEKRETARIAT

PENGADUANMASYARAKAT


1. Gempa Bumi

Tingkat risiko bencana gempa bumi kabupaten Lumajang cukup

bervariasi. dimana daerah dengan tingkat risiko rendah, sedang dan

tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten Lumajang. Untuk

daratan kabupaten Lumajang tingkat risiko tinggi terkonsentrasi di

Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Tempeh, Pasrujambe.

Sementara tingkat sedang umumnya berada di Kecamatan Pasirian,

Klakah, Ranuyoso, Randuagung, Jatiroto. Tingkat rendah berada

hampir semua Kecamatan di Kabupaten Lumajang selain yang

berisiko sedang dan tinggi.

Gambar 4 : Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)

2. Tsunami

Risiko bencana tsunami di kabupaten Lumajang terbagi atas 3

tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Daerah dengan tingkat

risiko tinggi ada di Kecamatan Yosowilangun, Tempeh, Tempursari,

Pasirian. Daerah dengan tingkat risiko sedang ada di Kecamatan Kunir,

Candipuro. Sementara daerah yang lain memiliki tingkat risiko rendah,

temasuk sebagian Kecamatan Rowokangkung.

BPBD


Gambar 6 : Peta Risiko Letusan Gunung Api kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)

Gambar 5 : Peta Risiko Tsunami kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)

3. Letusan Gunung Api

Risiko bencana gunung api di kabupaten Lumajang terbagi atas 2

tingkatan yaitu sedang dan tinggi. Daerah dengan tingkat risiko sedang

ada di Kecamatan Senduro, Pasrujambe, Tempeh dan Pasirian;

sementara daerah dengan tingkat risiko Tinggi Kecamatan Pronojiwo,

Tempursari dan Candipuro.

BPBD

B P B D


4. Banjir

Risiko bencana longsor di Kabupaten Lumajang terbagi atas 3

tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko tinggi ada di

wilayah Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Tempursari, Pronojiwo,

Candipuro, Pasrujambe dan Pasirian.

Sementara daerah dengan tingkat risiko sedang ada di area Kecamatan

Kunir, Yosowilangun, Tempeh, Lumajang dan Sukodono dan yang ada

di area rendah ada di Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Randuagung,

Kedungjajang, Tekung.

Gambar 7 : Peta Risiko Banjir kabupaten Lumajang

(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)

5. Banjir Bandang

Kapasitas bencana banjir bandang di Kabupaten Lumajang terbagi atas

2 tingkatan yaitu tinggi dan sedang. Tingkat Kapasitas tinggi ada di

Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, dan Pasirian.

Sementara untuak daerah dengan tingkat kapasitas sedang ada di

wilayah kecamatan Pasrujambe.

B P B D


Gambar 8 : Peta Risiko Banjir Bandang kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)

6. Longsor

Risiko bencana longsor di kabupaten Lumajang terbagi atas 2

tingkatan yaitu, sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang ada di

Kecamatan Pasirian, Pasrujambe, Gucialit, Ranuyoso dan Randuagung.

Sementara area dengan tingkat risiko tinggi berada di Kecamatan

Tempursari, Pronojiwo, Candipuro dan Senduro.

Gambar 9 : Peta Risiko Longsor kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)

B P B D

B P B D


7. Kekeringan

Risiko bencana kekeringan di Kabupaten Lumajang terbagi atas 3

tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko tinggi ada di

wilayah Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah, Kecamatan

Kedungjajang, Kecamatan Padang, Kecamatan Gucialit dan Kecamatan

Randuagung.

Tingkat risiko sedang terkonsentrasi di Kecamatan Pasrujambe,

Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Candipuro. Sedangkan

Kecamatan lain termasuk resiko rendah.

Gambar 10 : Peta Risiko Kekeringan kabupaten Lumajang


8. Puting Beliung

Untuk bencana puting beliung, tingkat risiko bencana di wilayah

kabupaten Lumajang secara umum dikategorikan ke dalam tingkat

sedang. Namun masih terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat

risiko tinggi antara lain Kecamatan Candipuro, Kecamatan Padang,

Kecamatan Gucialit, Kecamatan Senduro dan Kecamatan Pasrujambe.

B P B D


Gambar 11 : Peta Risiko Puting Beliung kabupaten Lumajang


9. Biologi (Epidemi dan Wabah Penyakit)

Tingkat risiko untuk bencana epidemi dan wabah penyakit di

Kabupaten Lumajang digolongkan ke dalam 2 tingkatan, yaitu sedang

dan rendah.

10. Kegagalan Teknologi

Tingkat risiko untuk bencana kegagalan teknologi di kabupaten

Lumajang digolongkan ke dalam 2 tingkatan, yaitu sedang dan rendah;

dimana secara umum tingkat risiko bencana yang mendominasi adalah

tingkat risiko sedang.

B P B D


11. Konflik Sosial

Data historis menunjukkan konflik sosial yang pernah terjadi di

Kabupaten Lumajang masih tergolong tinggi, mengingat semua

kecamatan melakukan demontrasi, bahkan kecamatan Tempeh dan

Pasirian ada 9 (sembilan) kali demo. Adapun kecamatan Lumajang dan

Kedungjajang merupakan kecamatan yang paling sering di demo

mengingat kedua wilayah itu merupakan pusat pemerintahan (Kantor

Bupati dan Kantor DPRD).

Sedangkan yang paling rendah ada di wilayah kecamatan Tekung,

Rowokangkung, Candipuro, Pasrujambe dan Padang.

12. Kebakaran

a. Kebakaran Hutan.

Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

Lumajang terbagi atas 1 tingkatan yaitu rendah, namun secara

umum risiko bencana ini di wilayah Kabupaten Lumajang adalah

terdapat di wilayah selatan dan utara. Dan yang pernah terjadi

kebakaran hutan rakyat seluas 2 Ha pada 11 Oktober 2011 di

wilayah selatan Lumajang yaitu; di Desa Tegalrejo Kecamatan

Tempursari Kabupaten Lumajang yang diakibatkan oleh kelalaian

manusia (pembakaran rumput kering).

b. Kebakaran Gedung.

Risiko bencana kebakaran gedung dan permukiman di Kabupaten

Lumajang terbagi atas 3 tingkatan yaitu rendah, sedang dan

tinggi; namun secara umum risiko bencana ini di wilayah

kabupaten Lumajang adalah tinggi. Tingkat risiko rendah terdapat

di Kecamatan Pronojiwo dan Tempursari; sementara tingkat risiko

sedang terdapat di Kecamatan Tempeh, Gucialit, Pasrujambe,

Sukodono, Yosowilangun, Senduro, Tekung, Ranuyoso, Candipuro,


Padang, Jatiroto, Rowokangkung, dan Randuagung. Untuk risiko

tinggi berada diwilayah Kecamatan Pasirian, Lumajang dan

Sumbersuko. Hasil pemetaan risiko kebakaran gedung dan

permukiman di Kabupaten Lumajang.

2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, peluang

pengembangan pelayanan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Pembentukan dan pengembangan desa tangguh dalam rangka

pengurangan risiko bencana.

2. Pemasangan Early Warrning System (EWS) di kawasan rawan

bencana.

3. Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana

Kabupaten Lumajang.

4. Pembuatan dokumen rencana mitigasi bencana.

5. Penanganan keadaan darurat yang responsif.

6. Perencanaan pemulihan pasca bencana.

7. Mengadakan kerja sama dengan Kabupaten / wilayah

perbatasan terkait dengan pengurangan risiko bencana.


BAB III

ANALISA ISU - ISU STRATEGI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan

pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan

pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory

planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan

perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan

menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan,

dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator

dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana

pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input),

keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak

(impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan

yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja, Perangkat Daerah mengikuti

pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin

keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-

masing jangka waktu sebuah rencana.


A. Kondisi Umum Saat Ini

A. Letak Geografis

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang

terletak di propinsi jawa timur. Kabupaten ini terletak pada posisi

7o52’-8o23’ Lintang Selatan dan 112o5’-113o22’ Bujur Timur. Dengan

Luas wilayah 1.790,90 km 2 atau 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur

, batas-batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Timur : Kabupaten Jember

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Malang

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KABUPATEN LUMAJANGJAWA TIMUR



A. Letak Geografis













A. Letak Geografis












B. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km2 atau 3,74%

dari luas Propinsi Jawa Timur. Luas tersebut terbagi dalam 21

Kecamatan yang meliputi 198 desa dan 7 kelurahan. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Luas Wilayah Kabupaten Lumajang

Per Kecamatan

No. Kecamatan Luas (km2) Jumlah Desa1 Tempursari 101,36 72 Pronojiwo 38,74 63 Candipuro 144,93 104 Pasirian 183,91 115 Tempeh 88,05 136 Kunir 50,18 117 Yosowilangun 81,30 128 Rowokangkung 77,95 79 Tekung 30,40 810 Lumajang 30,26 1211 Pasrujambe 97,30 712 Senduro 228,68 1213 Gucialit 72,83 914 Padang 52,79 915 Sukodono 30,79 1016 Kedungjajang 92,33 1217 Jatiroto 77,06 618 Randuagung 103,41 1219 Klakah 83,67 1220 Ranuyoso 98,42 1121 Sumbersuko 26,54 8

Jumlah 1.790,90 205

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 adalah

1.012.121 jiwa, terdiri dari 494.673 pria dan 517.448 wanita


(sumber : BPS Kabupaten Lumajang) dengan tingkat

kepadatan penduduk sebesar 565 jiwa/km².

Penduduk Kabupaten Lumajang terdiri dari beberapa suku, yang

terbesar adalah Suku Jawa dan Suku Madura. Disamping itu, ada

kelompok masyarakat yang mempunyai sifat sosial budaya khas,

yaitu masyarakat Tengger yang hidup di Ranupane, Argosari dan

sekitarnya.

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANGTAHUN 2012

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio

1 2 3 4 5 61 Tempursari 14.257 14.372 28.629 99.20

2 Pronojiwo 15.804 15.987 31.791 98.86

3 Candipuro 30.732 31.756 62.488 96.78

4 Pasirian 41.298 43.055 84.353 95.92

5 Tempeh 38.732 40.632 79.364 95.32

6 Kunir 25.190 26.653 51.843 94.51

7 Yosowilangun 27.530 29.149 56.679 94.45

8 Rowokangkung 16.737 17.448 34.185 95.93

9 Tekung 16.011 16.614 32.625 96.37

10 Lumajang 39.768 41.799 81.567 95.14

11 Pasrujambe 17.086 17.905 34.991 95.43

12 Senduro 21.328 21.957 43.285 97.14

13 Gucialit 11.375 12.110 23.485 93.93

14 Padang 16.877 17.776 34.653 94.94

15 Sukodono 24.824 25.380 50.204 97.81


1 2 3 4 5 616 Kedungjajang 21.014 22.781 43.795 92.24

17 Jatiroto 22.349 22.976 45.325 97.27

18 Randuagung 30.007 31.251 61.258 96.02

19 Klakah 25.030 26.588 51.618 94.14

20 Ranuyoso 22.101 23.658 45.759 93.42

21 Sumbersuko 16.623 17.601 34.224 94.44

J u m l a h 494.673 517.448 1.012.121 95.60

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang Tahun 2012

D. Topografi

Secara topografi Kabupaten Lumajang terbagi kedalam 4 daerah

yaitu:

a. Daerah gunung

b. Pegunungan ;

c. Dataran fluvial ;

d. Dataran alluvial.

Untuk kategori yang pertama dan kedua yaitu Ranuyoso,

Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan

Lamongan.

Kecamatan yang termasuk kedalam kategori yang ketiga adalah

Lumajang, Sumbersuko, dan Sukodono.

Untuk kategori yang terakhir yaitu kecamatan Rowokangkung,

Jatiroto, Yosowilangun, dan sepanjang pantai mulai dari

Yosowilangun sampai dengan Tempursari.


Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit

oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung

Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan.

Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat

endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya di kawasan

tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali,

Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai

dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang

terluas adalah ada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut

63.109,15 Ha (35,24 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian

2000m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas

wilayah Kabupaten Lumajang.

E. Geologi

Formasi geologi terdiri dari beberapa macam yaitu kuarter (Q),

Mesozoikum (Mz), batuan beku dalam ultra basa (Pdt), Miosen

bawah (L Mi), Sekis hablur (Pr), Mio Pliosen (Mi Pl), batuan beku

dalam basa (Gb), Paleogen (Pg), batuan beku dalam asam kapur (K

Gr).

Ditinjau dari segi batuan pembentuk struktur geologi wilayah,

kawasan perencanaan terdiri dari jenis batuan Old Kwarter Vulkanik,

Young Kwarter Vulkanik dan Alluvium. Pada umumnya Kabupaten

Lumajang disusun oleh formasi batuan Alluvium (68.005,87 Ha)

yang mencapai 38% dan terkecil Miosen Sedimentary 8% dari luas

wilayah.


F. Jenis Tanah

Pembentukan jenis tanah dipengaruhi oleh iklim, bahan induk dan

keadaan topografi. Berdasarkan Peta Tanah Tinjau yang dikeluarkan

Lembaga Penelitian Bogor tahun 1966, jenis tanah di Kabupaten

Lumajang terdiri dari aluvial, regosol, andosol, mediteran dan

latosol

G. Hidrologi

Keadaan hidrologi dan pengairan merupakan keadaan yang

menggambarkan fisik tanah yang berhubungan dengan adanya

genangan air, saluran irigasi, sungai dan danau. Dengan

mengetahui keadaan tersebut akan dapat diketahui pemanfaatan

tanah dan bagaimana cara pemanfaatannya, yakni pada daerah

yang banyak terdapat aliran sungai, penduduk banyak

memanfaatkan sungai sebagai sarana kehidupan rumah tangga

sehari-hari. Pada daerah yang banyak terdapat saluran irigasi berarti

daerah tersebut telah memanfaatkan tanahnya untuk budidaya

pertanian lahan basah. Pada daerah yang banyak terdapat alur

sungai berarti daerah tersebut telah memanfaatkan air tersebut

sebagai bahan baku air bersih.

H. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah salah satu aspek fisik yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan rencana fisik karena menyangkut

kemampuan efektif tanah dan kondisi hidrologi wilayah.

Kemampuan jenis tanah adalah daya dukung tanah pada suatu

wilayah apabila dilakukan pembudidayaan pada wilayah tersebut.

Ada enam indikator kemampuan tanah yakni lereng/kemiringan

tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase, tingkat

erosi dan faktor pembatas yang dijelaskan sebagai berikut :


a) Kemiringan Tanah (Lereng)

Kemiringan tanah (lereng) merupakan sudut yang dibentuk

oleh permukaan tanah dengan bidang horisontal. Kabupaten

Lumajang seluas 179.090,00 Ha, berdasarkan klasifikasi lereng

(kemiringan) adalah :

Datar (0-2%) seluas 87.199,59 Ha (45,9%) ;

Landai-agak miring (2-15%) seluas 1.459,57 Ha (17,57%) ;

Miring-agak curam (15-40% seluas 28.827,89 (16,10%) ;

Curam-sangat curam (lebih dari 90%) seluas 36.602,65 Ha.

b) Drainase

Drainase adalah kemampuan permukaan tanah untuk

merembeskan air secara alami atau cepat atau lambatnya air

hilang dari permukaan tanah setelah hujan secara alami dan

bukan karena perlakuan manusia. Berdasarkan pengertian

tersebut, maka drainase diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas

yakni tidak pernah tergenang, tergenang periodik dan

tergenang terus-menerus.

Secara umum keadaan drainase di Kabupaten Lumajang cukup

baik mengingat keadaan topografi yang bervariasi

kemiringannya. Keadaan topografi di Kabupaten Lumajang

yang bervariasi mulai datar sampai curam menguntungkan

dari aspek ketergantungannya. Pengaturan air yang baik dan

berfungsinya saluran pengairan, menyebabkan daerah tidak

tergenang kecuali jika terjadi bencana alam.


c) Iklim dan Curah Hujan

Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu tempat pada periode

yang panjang. Iklim merupakan unsur yang mempengaruhi

manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Unsur-

unsur yang sifatnya tertentu seperti temperatur, hujan, angin

dan tekanan udara diamati sifatnya selama selang waktu yang

panjang (30 tahun).

Di Kabupaten Lumajang penentuan iklim didasarkan sistem

Shcmidt dan Ferguson. Sistem ini hanya membandingkan

jumlah bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan klasifikasi

Schmidt dan Furgosen terdapat tiga macam iklim di

Kabupaten Lumajang. Tipe pertama adalah iklim tipe C, yaitu

iklim yang bersifat agak basah. Jumlah bulan kering rata-rata

kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan

basah dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm.

Bulan-bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juli,

Agustus dan September dan bulan-bulan lainnya adalah bulan

basah. Lokasi Kabupaten Lumajang berada di sekitar garis

katulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan

iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau, musim

penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April

hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan

oktober hingga April.


Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah,

sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering

rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit,

Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan

Gunung Semeru.

Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah

Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang,

Jatiroto, dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-

4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak

kering meliputi Tekung, Kunir, dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan

Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Mayang di

Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan

berkisar antara 1 sampai dengan 19 hari tiap bulannya.

Sedangkan rata-rata intensitas curah hujan pada tahun 2012

berkisar antara 0 – 733 mm3

d) Vulkanologi

Kabupaten Lumajang dikelilingi tiga gunung berapi yaitu

Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Dari

ketiga gunung berapi yang masih aktif tersebut, Gunung

Semeru mendapat prioritas pemantauan lebih dibanding yang

lainnya karena seringnya terjadi aktivitas gunung berapi yang

membahayakan masyarakat sekitarnya.


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas

Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke

depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan

Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan

dan Pembinaan Keagamaan;

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

Usaha Pendukungnya;


c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis

melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif,

Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman

dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan

Bermasyarakat.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas,

merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai

acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus

merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang

akan datang.

Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun

2015-2019 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah

terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata

dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Lumajang ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program

pembangunan daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang

optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan

aktualisasi kemandiriannya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya

adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang

mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu


permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh

cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan

program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi

yang telah ditetapkan.

Untuk kurun waktu 2015 – 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang

harus menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dikembangkan

sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal

dari pelaksanaan berbagai strategi pembangunan yang telah dirumuskan

dan akan dilaksanakan di lapangan adalah bersifat terpadu. Artinya

strategi yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya

parsial, malainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan

komitmen seluruh stakeholder dan SKPD yang ada.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang memiliki ancaman

bencana yang cukup banyak dan sewaktu-waktu dapat terjadi, antara

lain :

A. GUNUNG MELETUS

a. GUNUNG SEMERU

Gunung Semeru terletak di sebelah barat daya dari Kabupaten

Lumajang, sekitar 30 km dari Kota Lumajang. Secara geografis,

gunung api ini terletak pada posisi Lintang 08o06,5' LS dan

112o55’ Bujur Timur dengan ketinggian 3.676 meter di atas

permukaan laut (Kusumadinata, 1979).

Gunung Api Semeru merupakan salah satu objek pariwisata

andalan di Kabupaten Lumajang. Menurut catatan sejarah, 5 Mei

1963 mulai jam 14.10 terjadi awan panas dan aliran lava melanda

Curah Lengkong, Kali Pancing dan Besuk Semut, awan panas


mencapai 8 km dari kawah, letusan ini berlangsung hingga akhir

Juli. Tahun 1967 letusan yang terjadi pada bulan September dan

pembentukan kubah lava dititik letusan 1963 pinggir kawah

selatan (hulu Kali Glidik, Besuk Bang dan Besuk Kobokan)

mencapai ketinggian 3.730 m (54 m di atas puncak Mahameru).

Lahar terjadi di lembah Kali Glidik, Besuk Kobokan dan Kali Rejali.

Pada tahun 1968, pertumbuhan kubah lava terus berlangsung.

Banjir lahar membawa korban tiga orang penduduk Desa Sumber

Wungkil.

PETA KAWASAN RAWAN BENCANAGUNUNG SEMERU

b. GUNUNG LAMONGAN

Gunung Lamongan terletak di sebelah Utara dari Kabupaten

Lumajang, sekitar 20 km dari Kota Lumajang. Secara

geografis, gunung api ini terletak pada posisi Lintang : 7° 59’


LS dan 113° 20,5’ Bujur Timur dengan ketinggian 1.671 meter

di atas permukaan lautGunung Lamongan terletak di sebelah

Utara dari Kabupaten Lumajang, sekitar 20 km dari Kota

Lumajang. Secara geografis, gunung api ini terletak pada

posisi Lintang : 7° 59’ LS dan 113° 20,5’ Bujur Timur dengan

ketinggian 1.671 meter di atas permukaan laut .

Pemantauan Gunung Lamongan dilakukan di Pos PGA, Kec.

Klakah-Lumajang dengan menggunakan seismograf satu

komponen bersistem RTS, sedangkan seismometernya

ditempatkan di G. Anyar pada daerah aliran lava termuda dari

letusan samping G. Lamongan Peralatan yang ada Dapat

merekam gempa tektonik jauh dan tektonik lokal disamping

merekam gempa vulkanik Pengamatan lainnya secara visual

dilakukan pengukuran suhu puncak/fumarola/solftara dan

pengukuran sifat keasaman secara berkala (1 bulan sekali atau

3 bulan sekali) Aliran lava yang berpengaruh kuat, dari puncak

lamongan diperkirakan akan terhenti di daerah G. Anyar dan

Ranu Kambang (sebelah baratdaya puncak Lamongan) , oleh

karena itu kawasan sekitar Alun-alun, Papringan, Ranulading,

Kali Banter, Puncak Lamongan (Pengaruh kuat dan sedang)

kemungkinan terkena Material ; aliran lava, lontaran batu

(pijar), hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena aliran

lahar Aliran lava yang berpengaruh sedang, menyebar di

sekitar perkampungan ; Alun-alun, Guntoran, Papringan, G.


Kinik, Ranulading, Kalibanter, sebagian lagi menyebar disekitar

puncak Lamongan. Aliran lahar yang berpengaruh rendah,

menyebar di sekitar perkampungan ; Alun-alun sumber petung,

Ranu Pakis, Sumber Wringin, Salak Tengah, Laroyan, Pakisan,

Tegalsari, Tiris, Ranu Gedang, Bedian dan Jambuan Lontaran /

jatuhan piroklastika yang berpengaruh kuat, menyebar di

bagian TImur puncak Lamongan Lontaran / jatuhan piroklastika

yang berpengaruh sedang dan rendah, pada umumnya berada

di kaki dan lereng G. Lamongan .

Aspek-aspek kemungkinan terkena dampak letusan

Gunung Lamongan :

Aspek Kependudukan

Yang terpengaruh saat terjadi erupsi Gunung Lamongan

dimulai oleh status siaga sampai dengan kembali pada

status waspada selama 1 bulan yang diperkirakan mencapai

47.646 Jiwa terdiri dari Laki-laki 22.516 Jiwa dan

Perempuan 25.131 Jiwa dan Evakuasi prioritas pada

pengungsi Rentan terdiri dari lansia, wanita, anak-anak

dengan jumlah 28.340 Jiwa, sedangkan laki-laki dewasa

tetap melakukan aktifitas mencari nafkah dan melakukan

pengamanan kampung .

JUMLAH PENDUDUK TERANCAMPADA ERUPSI GUNUNG LAMONGAN

No Kecamatan / DesaJumlah Terimbas (Jiwa)

L P JML

1 Klakah 9.446 10.221 19.667

a Ds. Tegal Randu. 2.530 2.598 5.128b Ds. Sumber wringin. 1.483 1.584 3.067


c Ds. Duren. 1.626 1.634 3.260d Ds. Papringan. 1.153 1.415 2.568e Ds. Ranupakis. 2.654 2.990 5.644

2 Ranuyoso 8.004 8.516 16.520

a Ds. Ranubedali 3.567 3.233 6.800b Ds. Alun-alun 1.722 1.963 3.685

c Ds. Sumberpetung 1.667 2.110 3.777d Ds. Tegal Bangsri 1.048 1.210 2.258

3 Randuagung. 11.524 11.966 23.490

a Ds. Kalipenggung 4.667 4.769 9.436

b Ds. Ranulogong 2.238 2.261 4.499

c Ds. Ranuwurung 2.582 2.673 5.255

Jumlah Total 28.974 30.703 59.677

B. Gempa dan Gelombang Pasang / Tsunami

Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Samudera Hindia

ini tergolong rawan terhadap gempa bumi yang menimbulkan

tsunami. Hal ini disebabkan karena disepanjang Selatan Lumajang

terdapat benturan lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang

berada kira-kira 150 km dari pantai di Samudera Hindia.

Apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar (lebih dari 6,3

SR) dengan pusat gempa di laut dengan kedalaman 30 km, maka

diperkirakan gempa tersebut akan dapat menimbulkan tsunami di

pantai Lumajang. Tsunami yang ditimbulkan dapat mencapai

kecepatan 900 km / jam dengan ketinggian diperkirakan antara

4 m hingga 12 m di pantai.

Apabila terjadi gempa bumi di lepas pantai Pesisir Selatan

diperkirakan akan menimbulkan gelombang tsunami dengan

ketinggian 4 m (ringan), 8 m (sedang) dan 12 m (berat). Namun

menurut penilaian para ahli yang paling mungkin terjadi adalah


4 m (ringan).

Sebagai dampak dari gempa bumi dan gelombang tsunami

tersebut, maka bentuk kerusakan yang ditimbulkan adalah

runtuhnya beberapa bangunan dan prasarana akan roboh, dan

kemudian gelombang tsunami akan menyapu pemukiman di tepi

pantai. Diperkirakan tsunami akan mengancam semua wilayah yang

berada di tepi pantai. Ada 5 Kecamatan dan 21 Desa di Kabupaten

Lumajang berbatasan dengan laut. Diperkirakan sebanyak 81

Dusun yang berada 5 kecamatan terancam bencana gempa bumi

dan tsunami, dengan perincian sebagai berikut.

WILAYAH YANG TERANCAM GEMPA BUMIDAN TSUNAMI

No Kecamatan Desa Dusun Jumlah PDDK

1 2 4 6 71 Tempursari Pundungsari Dsn. Krajan 1.203

Dsn. Sukorejo 826Dsn. Sukosari 1.406Jumlah 3.435

Tempursari Krajan 2.701Tempursari 1.952Ngrawan 2.034Langkapan 2.257Jumlah 8.944

Tempurejo Dsn. Sumoroto 1.478Dsn. Sumoroto Timur 2.174Jumlah 3.652

Purorejo Dsn. Umbulrejo 1.584Dsn. Krajan 2.060Dsn. Sukosari 1.206Dsn. Pasirejo 1.079Jumlah 5.929

Bulurejo Dsn. Umbulsari 1.105Dsn. Bulurejo 875Dsn. Karangmenjangan 1.654Jumlah 3.634

Tegalrejo Dsn. Tegalrejo 1.273Dsn. Tegalsari 1.040Dsn. Tegalbanteng 1.070



1 2 4 6 7Jumlah 3.383

2 Pasirian Gundoruso Dsn. Glendang Pet. 1.591Dsn. Sumberrejo 1.365Dsn. Danurojo 1.487Dsn. Liwek 533Dsn. Kaliwelang 723Jumlah 5.699

Bades Dsn. Krajan 2.994Dsn. Parut 3.628Dsn. Tabon 1.347Dsn. Siluman 1.882Dsn. Kajaran 865Dsn. Dampar 885Jumlah 11.601

Bagu Dsn. Krajan I 2.986Dsn. Krajan II 2.779Dsn. Rekesan 1.870Dsn. Timur Curah 1.441Jumlah 9.076

Selok Anyar Dsn. Krajan 1.533Dsn. Kali Kembar 958Dsn. Tempuran 872Dsn. Jugil 876Dsn. Timur Persil 867Jumlah 5.106

3 Tempeh Lempeni Krajan I 988Krajan II 950Mujur I 975Mujur II 826Kebonan 974Kalipanjing 981Jumlah 5.694

Pandanwangi Krajan I 808Krajan II 1.087Krajan III 1.135Timur Sawah 1.033Tunjungan 976Pemukiman 645Jumlah 5.684

Pandanarum Karang Jati 1.427Karang Tengah 891Sumber Gentong 1.001Paras Gowang 1.157Rekesan 1.360Jumlah 5.836

4 Kunir Jatigono Pandean 2.088



1 2 4 6 7

Sukorame 1.952

Wunutsari 1.604

Kebonbayur 1.418

Jumlah 7.062

Jatirejo Jatiwangi 896

Jatiarum 763

Jatisari 1.077

Jatiagung 11.292

Jumlah 14.028

Jatimulyo Pandansari 979

Sumberwongso 811

Ampelgading 746

Tunjungsari 1.147

Jumlah 3.683

5 Yosowilangun Yoso Kidul Krajan 2.256

Kebonsari 2.539

Kebonan 3.620

Jumlah 8.415

Tunjungrejo Tunjungrejo Lor 1.033

Tunjungrejo Kidul 1.414

Jumlah 2.447

Darungan Rekesan 1.549

Krajan 1.967

Igir-igir 473

Jumlah 3.989

Kraton Sidomulyo 1.310

Sidodadi 1.278

Jumlah 2.588

Wotgalih Krajan 2.548

Maleman 2.893

Talsewu 1.649

Jumlah 7.090

Jumlah Keseluruhan 313.808


C. Banjir dan Tanah Longsor

Proses perusakan morfologi akibat tenaga asal luar bumi

(eksternal) misalnya tanah longsor ,banjir, pemanasan oleh sinar

matahari menyebabkan dinamika di atmosfir bumi. Akibat

perubahan lingkungan serta gejala meteorologi dan geofisika ini

dapat menimbulkan kondisi anomali cuaca yang terkadang

ekstrim (badai, banjir atau kekeringan).

Secara umum Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah,

sedang dan agak kering. Untuk tipe agak basah jumlah bulan kering

rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro,

sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru, oleh

karena itu wilayah wilayah ini rawan terhadap musibah banjir .

Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso,

Klalah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto, dan

Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan per

tahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi

Tekung, Kunir, dan Yosowilangun.

D. KEBAKARAN HUTAN

Ketidak pahaman dalam pengelolaan lahan hutan dapat

menyebabkan kebakaran hutan, hal ini terjadi karena generasi

yang lebih tua tidak lagi menurunkan keterampilan dan

pengetahuan mereka kepada generasi yang lebih muda, sehingga

menyebabkan terjadinya kesenjangan pengetahuan. faktor lain

adalah erupsi gunung dimana lava pijar yang dikeluarkan oleh


Gunung berapi mengalir kearah kawasan hutan yang gundul

dimana pada musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran

hutan.

E. KEKERINGAN

Faktor Penyebabnya adalah Kurangnya Area Resapan, dan

kurangnya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang dapat

menyimpan cadangan air yg diperlukan bagi tanah. Kekeringan

datang dengan tanda-tanda, berkurangnya air sumur dan Dam,

mendangkalnya aliran sungai dan semakin minimnya saluran irigasi

Dengan semakin banyaknya rekahan tanah yang mempercepat

terjadinya penguapan maka akan terjadi bencana kekeringan yang

terjadi secara bertahap melambat dan terjadi sewaktu-waktu di

musim kemarau pada tiap tahun.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Sejak awal, semua pihak sepakat bahwa mewujudkan visi

pembangunan daerah, yakni ”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang

Sejahtera dan Bermartabat” sungguh bukanlah hal yang mudah.

Mengingat di tingkat nasional faktor yang mempengaruhi efektivitas

program pembangunan di Kabupaten Lumajang, bukan saja berasal dari

implementasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan

pemerintah pusat, tetapi juga dinamika perekonomian nasional secara

keseluruhan. Kebijakan pemerintah tentang harga BBM, tarif dasar listrik,


Kebijakan Investasi, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan

perekonomian dan kondisi masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Isu strategis lain yang kemungkinan akan ikut mempengaruhi

dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat di Kabupaten

Lumajang menyangkut cara pandang dan pemahaman para perencana

pembangunan terhadap akar masalah dan problema di tingkat lokal.

Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan bahwa persoalan

kesejahteraan sosial masyarakat sesungguhnya adalah masalah sosial yang

jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan kekurangan pendapatan atau

tidak dimilikinya asset produksi untuk mengembangkan sebuah usaha.

Kemiskinan yang masih membelenggu sebagian masyarakat Kabupaten

Lumajang, dan proses pendalaman kemiskinan yang terjadi di sebagian

masyarakat, selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut

kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani.

Dewasa ini, ada kecenderungan kesejahteraan sosial masyarakat

makin sulit diwujudkan dengan segera, selain karena keterbatasan dana

pembangunan yang ada, juga karena seringkali dipersulit oleh adanya

kesenjangan sosial yang terlampau lebar dan bahkan dalam sejumlah

kasus diperparah karena adanya perubahan di tingkat nasional dan

bahkan di tingkat internasional yang kontra-produktif. Banyak kajian telah

membuktikan, bahwa kelemahan dari berbagai program pembangunan

untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah bermula dari


kebijakan pembangunan nasional yang lebih banyak berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi makro, cenderung sentralistik atau terpusat,

sehingga tidak peka pada kebutuhan lokal. Di sisi lain, berbagai program

peningkatan kesejahteraan yang digulirkan juga acapkali bersifat populis-

karitatif, dan cenderung hanya memposisikan masyarakat sebagai objek,

sehingga cepat atau lambat justru hanya mematikan potensi swakarsa dan

kemampuan self-help masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Dengan

memandang persoalan kesejahteraan sosial hanya dari aspek ekonomi

saja, maka yang terjadi kemudian permasalahan kemiskinan di berbagai

komunitas seringkali dianggap serba sama (uniform) dan diyakini akan

dapat dipecahkan semata-mata hanya dengan mengandalkan pemberian

bantuan hibah dan bantuan modal usaha.

Dengan berkaca pada pengalaman dan didukung tekad serta

komitmen Kepala Daerah terpilih sebagaimana dinyatakan dalam visi-misi

pembangunan daerah Kabupaten Lumajang, dalam kurun waktu lima

tahun ke depan agar program-program pembangunan yang dirancang

dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lapangan dapat

memberikan hasil yang nyata, tak pelak yang perlu dilakukan adalah

bagaimana menggempur akar-akar kemiskinan hingga tuntas (attacking

the roots of poverty), dan sekaligus memastikan semua program benar-

benar dilaksanakan dengan transparan dan berkeadilan. Di Kabupaten

Lumajang, agar perkembangan jumlah penduduk miskin bisa dikurangi

dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dipercepat,


maka yang dibutuhkan ke depan adalah model dan upaya-upaya baru

yang terfokus pada proses pemberdayaan ekonomi kerakyatan,

pengakuan pada potensi lokal, pemanfaatan dan pengembangan potensi

sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, manajemen program yang

benar-benar solid dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang transparan, serta

keberpihakan yang nyata kepada masyarakat di daerah yang tertinggal.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan responsif dan inovatif agar

mampu menjawab perubahan lingkungan alam dan mewujudkan

Kabupaten Lumajang yang aman dari bencana dengan mengedepankan

pendekatan preventif terhadap bencana. Untuk mewujudkan harapan di

atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain :

1.1.1.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi


1.1.1.2. Meningkatnya SDM aparatur SKPD;

1.1.1.3. Tersedianya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana yang

memadai;

1.1.1.4. Kecermatan dalam penetapan skala prioritas Penanggulangan

Bencana.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya

Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang

dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang

diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang

ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang

digali dari nilai-nilai luhur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

masuk dalam Misi ke-3 yaitu :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan

Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong


Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan

Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat”.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang

ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Tabel 8MISI – TUJUAN

M I S ITUJUAN

URAIAN INDIKATORMewujudkanPemerintahan yangEfektif, Bersih, danDemokratis melaluiPenyelenggaraanPemerintahan yangProfesional, Aspiratif,Partisipatif danTransparan sertaMendorongTerciptanyaKetentraman danKetertiban dalamKehidupan Bernegara,Berbangsa danBermasyarakat

Meningkatnyapenangananpenanggulanganbencana

Indeks Risiko Bencana

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.


Tabel 9

TUJUAN – SASARAN

No. TUJUANSASARAN

URAIAN INDIKATOR

1 Meningkatnyapenangananpenanggulanganbencana

1. Menurunnya risikobencana diKabupatenLumajang

1. Persentase DesaTangguh Bencana dikawasan rawanbencana

2. Persentase EWS(Early WarningSystem) di daerahrawan bencana

3. Persentaseketersediaandokumen rencanamitigasi bencana

2. MeningkatnyaResponsivitaspenanggulanganbencana danpercepatanpemulihan pascabencana diKabupatenLumajang

1. Persentase KejadianBencana yangditangani sesuaiwaktu tanggap

2. PersentasePenangananBencana KondisiTanggap Darurat

3. Persentase RencanaPemulihan PascaBencana yangdirealisasikan

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan SKPD pada dasarnya adalah cara

dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam

terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu


permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar

diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan

dalam proses perumusan program dan kegiatan SKPD di dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk kurun waktu 2015 – 2019, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi

dan arah kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis

dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal dari pelaksanaan

penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dan akan

dilaksanakan di lapangan adalah bersifat terpadu. Artinya strategi

yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya

parsial, malainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan

komitmen seluruh stakeholder mulai dari unsur intern BPBD ,

SKPD terkait Dunia usaha maupun unsur masyarakat umum .

Kebijakan penanggulangan bencanadi Kabupaten Lumajang

menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku

kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di

Kabupaten Lumajang.Dengan berdasarkan kepada kajian risiko dan

tingkat ketahanan di Kabupaten Lumajang.

Selain harus disinkronkan dengan rencana pembangunan

daerah, penyusunan rencana startegis BPBD Kabupaten Lumajang


juga harus disinergiskan dengan Rencana Nasional Penanggulangan

Bencana. Hal ini bermanfaat dalam melihat ketercapaian program

nasional serta mempermudah Kabupaten Lumajang dalam

mendapatkan akses bantuan untuk pelaksanaan program yang

telah menjadi kebijakan nasional.

Sinergisasi perencanaan kabupaten dengan propinsi dan pusat

dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 4 strategi utama

penanggulangan bencana, yaitu:

a. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan

b. Perencanaan Penanggulangan Bencana terpadu

c. Penelitian, pendidikan dan pelatihan

d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat

Strategi tersebut menjadi kerangka dasar dalam penyusunan

program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai

fokus penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Strategi

tersebut akan dijabarkan menjadi program dan kegiatan

sebagaimana terlampir .


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam

rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya

harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. Dengan demikian

kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai

arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan

konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan

aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk

memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan

implementasi program baik program SKPD maupun program lintas SKPD

dapat diuraikan melalui hubungan antara program dan kegiatan secara

terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

A. Program SKPD

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan disiplin aparatur

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


B. Program Lintas SKPD

1. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam

2. Program pengendalian banjir

3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

4. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

5. Program pengendalian kebakaran hutan

6. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan

iklim laut

7. Program tanggap darurat jalan dan jembatan

8. Program pengendalian banjir

9. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan

akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lumajang akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja

dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-

masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran

kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :


1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan

(ex- ante), tahap pelaksanaan (on - going) atau setelah tahap kegiatan

selesai dan berfungsi (ex - post).

2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang

dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan

terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada

beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran,

baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi,

dan informasi.

2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.

3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan

akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik

potisif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan

asumsi yang telah ditetapkan.


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan

kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan

sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau

tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi,

baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai

dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan

kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis : Menurunnya resiko bencana di Kabupaten

Lumajang antara lain:

A. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam dengan kegiatan antara lain :

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

alam.

2. Sosialisasi Kader Tanggap Bencana

3. Jambore Kader Tanggap Bencana

4. Pembinan desa tangguh.

5. Gladi lapang bencana alam.


B. Program pengendalian banjir, dengan kegiatan antara lain :

1. Pengembangan pengelolaan daerah rawan dalam rangka

pengendalian banjir.

C. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan rekruitmen tenagan sukarela pertolongan bencana

kebakaran.

2. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.

D. Program Program perencanaan pembangunan daerah rawan

bencana, dengan kegiatan antara lain :

1. Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana.

2. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.

E. Program pengendalian kebakaran hutan, dengan kegiatan:

1. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.

F. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan

iklim laut, dengan kegiatan antara lain :

1. Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.

2. Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan

prakiraan iklim laut.

G. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan

antara lain :

1. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran.


H. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan

kegiatan antara lain :

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor.

2. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan

kantor.

I. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan antara

lain :

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

J. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan

kegiatan antara lain :

1. Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat / Sosialisasi / Bintek

/ dan sejenisnya.

II. Sasaran Strategis : Meningkatnya Responsivitas penanggulangan

bencana dan mendorong percepatan pemulihan pasca bencana

di Kabupaten Lumajang, antara lain:

A. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam, dengan kegiatan antara lain :

1. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi

penduduk dari ancaman/korban bencana alam.

B. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam, dengan kegiatan antara lain :


1. Penyediaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana

alam.

2. Penanganan kedaruratan bencana alam.

C. Program pengendalian banjir, dengan kegiatan antara lain :

1. Pembangunan reservoir pengendali banjir.

2. Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir.

D. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial,

dengan kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.

2. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana

sosial.

E. Program Penanganan Pasca Bencana Alam, dengan kegiatan :

1. Rehabilitasi / Rekonstruksi Pasca bencana

Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap penyelenggaraan pembangunan khususnya bagi masyarakat.

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dalam lima tahun kedepan

diharapkan tercapainya sasaran program dan arah kebijakan umum

Pemerintah Kabupaten Lumajang.


BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 berfungsi sebagai pedoman,

penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan

pelaksanaan pelayanan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari

visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan

partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, karena akan

menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai

dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan

manifestasi tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh

stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.


Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ini dapat diimplementasikan

dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara

konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini dijadikan sebagai dasar

dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Tahunan dengan memperhatikan

Target Kinerja yang telah ditetapkan.


KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19620902 199003 1 008










KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19620902 199003 1 008










KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19620902 199003 1 008

Lampiran 1 : 1 - 5

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGMATRIK REVIEW RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABATMISI : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif,

Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa danBermasyarakat.

T U J U A N S A S A R A N CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGISURAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatnya PenangananPenanggulangan Bencana

1. Indeks Risiko Bencana 1. Menurunnya risikobencana di KabupatenLumajang

1. Persentase Desa TangguhBencana di kawasan rawanbencana

1. Pengurangan risikoBencana

1. Pencegahan dini danpenanggulangan korbanbencana alam

2. Persentase EWS (EarlyWarning System) di daerahrawan bencana

2. Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran

3. Persentase ketersediaandokumen rencana mitigasibencana

3. PerencanaanPembangunan DaerahRawan Bencana

4. Peningkatan MitigasiBencana Alam Laut danPrakiraan Iklim Laut.

2. MeningkatnyaResponsivitaspenanggulangan bencanadan percepatan pemulihanpasca bencana diKabupaten Lumajang

1. Persentase KejadianBencana yang ditanganisesuai waktu tanggap

1. Penanganan Bencana yangcepat, tepat dan responsifserta mendorongpercepatan pemulihanpasca bencana.

1. Pencegahan dini danpenanggulangan korbanbencana alam

2. Persentase PenangananBencana Kondisi TanggapDarurat

2. Pengendalian kebakaranhutan

3. Persentase RencanaPemulihan Pasca Bencanayang direalisasikan

3. Pengendalian Banjir

Lumajang, 12 Juni 2017KEPALA PELAKSANA

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19620902 199003 1 008

Lampiran 1 : 2 - 5

Lampiran 9 : 3 - 5

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGMATRIK RENCANA KINERJA

TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN DAN SASARANFORMULA INDIKATOR SATUAN TAHUN

DASAR 2013TARGET TAHUN

KETERANGANURAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TUJUAN :1. Meningkatnya Penanganan

Penanggulangan Bencana1. Indeks Risiko Bencana Bahaya x Kerentanan SKOR 231 (tinggi) 219,45 (tinggi) 207,9 (tinggi) 196,35 (tinggi) 184,8 (tinggi) 173,25 (tinggi) 161,7 (tinggi)

Kapasitas

SASARAN :1. Menurunnya risiko bencana di

Kabupaten Lumajang1. Persentase Desa Tangguh

Bencana di kawasan rawanbencana

Jumlah desa tangguh x 100 % 12 18 41 45 47 57 67Jumlah desa rawan bencana di

Kabupaten Lumajang2. Persentase EWS (Early

Warning System) di daerahrawan bencana

Jumlah EWS (Early Warning System) didaerah rawan bencana

x 100 % 2 6 8 10 12 18 24Jumlah kebutuhan EWS (Early WarningSystem) daerah rawan bencana di

Kabupaten Lumajang 3. Persentase ketersediaan

dokumen rencana mitigasibencana

Jumlah dokumen rencana mitigasibencana yang ada x 100 % 22 33 44 56 67 78 89Jumlah dokumen rencana mitigasi

bencana seharusnya2. Meningkatnya Responsivitas

penanggulangan bencana danpercepatan pemulihan pascabencana di KabupatenLumajang

1. Persentase Kejadian Bencanayang ditangani sesuai waktutanggap

Jumlah kejadian / bencana yang ditanganidalam waktu maksimal 120 menit

x 100 % 100 100 100 100 100 100 100Jumlah korban / kejadian / bencana di

Kabupaten Lumajang2. Persentase Penanganan

Bencana Kondisi TanggapDarurat

Jumlah korban / kejadian / bencana yangditangani kondisi tanggap darurat x 100 % 100 100 100 100 100 100 100Jumlah korban / kejadian / bencana di

Kabupaten Lumajang3. Persentase Rencana

Pemulihan Pasca Bencanayang direalisasikan

Jumlah rencana pemulihan pascabencana yang direalisasikan x 100 % 20 25 50 50 50 50 50Jumlah usulan rencana pemulihan pascabencana di Kab. Lumajang

Lumajang, 12 Juni 2017

KEPALA PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19620902 199003 1 008

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TAHUN 2015 - 2019

No. Program danKegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcome) &

Kegiatan (output)Satuan

Data Capaianpada Tahun

AwalPerencanaan

(2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KejaSKPD Pe-nanggung

Jawab

Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 PENCEGAHAN DINIDANPENANGGULANGANKORBAN BENCANAALAM

Menurunnya risikobencana diKabupaten Lumajang

% 25.00% 9.17% 755,000,000 13.99% 1,220,000,000 16.48% 1,849,680,000 10.43% 1,700,000,000 11.28% 2,835,000,000 8.54% 2,980,000,000 10.85% 11,339,680,000 BPBD Lumajang

1 Pemantauan danpenyebarluasaninformasi potensibencana alam

Operasional FPRB,Pusdalops PB,Pengerahan Relawan

Orang 896 896 295,000,000 900 295,000,000 900 1,259,680,000 900 880,000,000 950 1,300,000,000 950 1,350,000,000 6392 5,379,680,000 BPBD Lumajang

2 Pembinaan DesaTangguh

Desa Tangguh Desa 6 3 135,000,000 10 450,000,000 2 90,000,000 2 290,000,000 13 585,000,000 14 630,000,000 49 2,180,000,000 BPBD Lumajang

3 Latihan TerpaduPenanggulanganBencana Alam

Geladi LapangBencana

Orang 400 500 175,000,000 750 175,000,000 800 200,000,000 800 230,000,000 1000 200,000,000 1000 200,000,000 5250 1,180,000,000 BPBD Lumajang

4 Pengadaan danPengelolaan logistik,peralatan danperlengkapan PB

Paket logistik korbanbencana

Paket 1000 1000 150,000,000 2000 300,000,000 2000 300,000,000 2000 300,000,000 2000 750,000,000 2000 800,000,000 12000 2,600,000,000 BPBD Lumajang

2 PENCEGAHAN DINIDANPENANGGULANGANKORBAN BENCANAALAM

MeningkatnyaResponsivitaspenanggulanganbencana danpercepatanpemulihan pascabencana diKabupaten Lumajang

% 25.00% 38.88% 3,200,000,000 59.64% 5,200,000,000 64.57% 7,248,224,000 53.38% 8,700,000,000 74.78% 18,800,000,000 82.65% 28,825,000,000 68.88% 71,973,224,000 BPBD Lumajang

5 Penanganankedaruratan bencanaalam

Penanganan daruratyang respon time

% 100 100 300,000,000 100 300,000,000 100 325,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 1,975,000,000 BPBD Lumajang

6 Operasional TRC PB TRC PB Orang 45 45 400,000,000 45 400,000,000 60 620,000,000 60 850,000,000 60 950,000,000 60 975,000,000 60 4,195,000,000 BPBD Lumajang7 Penanggulangan Pasca

BencanaRehab dan rekon pascabencana

Paket 10 10 2,500,000,000 10 4,500,000,000 12 6,303,224,000 10 7,500,000,000 10 17,500,000,000 10 27,500,000,000 72 65,803,224,000 BPBD Lumajang

3 PENINGKATANKESIAGAAN DANPENCEGAHANBAHAYA KEBAKARAN


% 3.20% 1.82% 150,000,000 1.72% 150,000,000 1.56% 175,000,000 1.23% 200,000,000 0.80% 200,000,000 0.57% 200,000,000 1.03% 1,075,000,000 BPBD Lumajang

8 Kegiatan penyuluhanpencegahan bahayakebakaran.

Kader BencanaKebakaran Hutan danLahan


4 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH RAWANBENCANA


% 2.00% 0.91% 75,000,000 0.86% 75,000,000 0.67% 75,000,000 0.46% 75,000,000 0.30% 75,000,000 0.22% 75,000,000 0.43% 450,000,000 BPBD Lumajang

9 Koordinasi penyusunanprofil daerah rawanbencana

Buku Profil daerahrawan bencana

Buku 1 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 7 450,000,000 BPBD Lumajang

5 PENGENDALIANBANJIR


% 1.50% 1.21% 100,000,000 1.15% 100,000,000 1.11% 125,000,000 0.92% 150,000,000 0.60% 150,000,000 0.43% 150,000,000 0.74% 775,000,000 BPBD Lumajang

No. Program danKegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcome) &

Kegiatan (output)Satuan

Data Capaianpada Tahun

AwalPerencanaan

(2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KejaSKPD Pe-nanggung

Jawab

Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2110 Peningkatan partisipasi

masyarakat dalampenanggulangan banjir.

Kader tanggap bencanapenanggulangan banjir

Orang 50 50 100,000,000 50 100,000,000 50 125,000,000 50 150,000,000 1000 150,000,000 1000 150,000,000 2250 775,000,000 BPBD Lumajang

6 PENGENDALIANKEBAKARAN HUTAN


% 2.50% 1.82% 150,000,000 1.72% 150,000,000 1.56% 175,000,000 1.23% 200,000,000 0.80% 200,000,000 0.57% 200,000,000 1.03% 1,075,000,000 BPBD Lumajang

11 Koordinasi PengendalianKebakaran Hutan

Koordinasi lintassektoral


7 PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Meningkatnya mutupelayananadministrasiPerkantoran

% 10.00% 7.13% 587,000,000 8.79% 766,000,000 7.14% 801,000,000 7.67% 1,250,000,000 5.37% 1,350,000,000 4.01% 1,400,000,000 5.89% 6,154,000,000 BPBD Lumajang

12 Pelayanan Administrasidan OperasionalPerkantoran

ATK, telepon, listrik,internet, Konsumsirapat, Perjalanan dinasdalam dan luar daerah

Bulan 12 12 587,000,000 12 766,000,000 12 801,000,000 12 1,250,000,000 12 1,350,000,000 12 1,400,000,000 12 6,154,000,000 BPBD Lumajang

8 PENINGKATANSARANA DANPRSARANAAPARATUR

Meningkatnya saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi

% 53.00% 38.74% 3,189,000,000 11.78% 1,027,000,000 6.59% 740,000,000 24.42% 3,980,500,000 5.89% 1,480,000,000 2.85% 992,500,000 10.92% 11,409,000,000 BPBD Lumajang

13 Pembangunan /Pengadaan danRehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur

Gedung Kantor, ACRuangan, Komputer,GPS, LCD Projector,Laptop, Meja pejabat /staf, kursi pejabat /staf, meja rapat, kursirapat, almari arsip,meja kursi tamu.

Unit 70 14 2,099,000,000 13 97,000,000 8 275,000,000 9 630,500,000 158 490,000,000 13 222,500,000 285 3,814,000,000 BPBD Lumajang

14 PemeliharaanRutin/Berkala Saranadan Prasarana Aparatur

Kendaraan dinas rodaempat dan roda dua,Komputer, Printer danPeralatan PB

Unit 68 34 1,090,000,000 32 930,000,000 32 465,000,000 38 3,350,000,000 36 990,000,000 37 770,000,000 277 7,595,000,000 BPBD Lumajang

9 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Meningkatnya SistemPelaporan CapaianKinerja

% 0.30% 0.30% 25,000,000 0.35% 30,500,000 0.32% 36,000,000 0.25% 41,500,000 0.20% 50,000,000 0.16% 55,000,000 0.23% 238,000,000 BPBD Lumajang

15 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD / LAKIP

Renstra, IKU, IKI, RKT,PK, LKJ

Buku 6 6 20,000,000 6 25,000,000 6 30,000,000 6 35,000,000 6 40,000,000 6 40,000,000 6 190,000,000 BPBD Lumajang

16 Penyusunan LaporanIndeks KepuasanMasyarakat

IKM Buku 1 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,000,000 1 6,500,000 1 10,000,000 1 15,000,000 1 48,000,000 BPBD Lumajang

JUMLAH 8,231,000,000 8,718,500,000 11,224,904,000 16,297,000,000 25,140,000,000 34,877,500,000 104,488,904,000

Lumajang, 12 Juni 2017

KEPALA PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19620902 199003 1 008

RENCANA STRATEGIS (Revisi) 2015 - 2019 2015/BADAN/2015.BPBD.pdf2015-2019, maka secara sinergi pula...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (Revisi) 2015 - 2019 2015/BADAN/2015.BPBD.pdf2015-2019, maka secara sinergi pula...