RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - diskominfo.bantulkab.go.id · saing daerah dengan memperhatikan...

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

2017

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan

Yang Maha Esa akhirnya Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2016-2021 dapat kami selesaikan dengan baik.

Sebagai instansi yang diberi wewenang dan tanggung

jawab dalam bidang komunikasi, data dan informatika,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

dituntut untuk memiliki visi, misi, strategi, program dan kegiatan yang jelas,

terarah dan terpadu sesuai visi dan misi Bapak Bupati Bantul, serta dapat

memenuhi kehendak masyarakat yang berkepentingan dengan komunikasi dan

informasi.

Komunikasi dan informasi berbasis android merupakan kebutuhan

masyarakat tidak terhindarkan dimasa sekarang ini. Untuk itu pemerintah

daerah sebisa mungkin harus dapat memenuhi tuntutan tersebut, demi

kecepatan dan kemudahan layanan publik, terutama untuk pelayanan dasar

seperti kesehatan, pendidikan, perijinan dan lain-lain yang mereka butuhkan.

Renstra ini adalah rencana lima tahun ke depan yang disusun

berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal seperti tersebut diatas

dengan menganalisa keunggulan, kendala, tantangan dan peluang instansi

pelaksana. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan

arahan dalam upaya pencapaian sasaran pemanfaatan dan pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis ini

masih jauh dari sempurna, namun demikian kami berharap mudah-mudahan

renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul....................................................................................................................

Kata

Pengantar............................................................................................................................

Daftar Isi ..........................................................................................................................

Daftar Tabel .....................................................................................................................

Daftar Grafik........................................................................................................................

Daftar Gambar...................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang.....................................................................................................

1.2. Landasan Hukum.................................................................................................

1.3. Maksud dan Tujuan..............................................................................................

1.4. Sistematika Penulisan........................................................................................

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI2.1 Struktur Organisasi...............................................................................................

2.2 Kedudukan,Tugas Pokok,Rincian Tugas dan Fungsi...........................................

2.3 Potensi Sumber Daya Manusia……………………………………………………...

2.4 Potensi Sumber Daya Komunikasi dan Informasi……………………………….…

BAB III GAMBARAN UMUM3.1 Rencana Umum....................................................................................................

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis ………………………….………...........………..........

3.3 Analisa Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan

alternatif strategi ………………………….………...........…….............................

BAB IV VISI, MISI, KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN4.1 Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika...............................................

4.2 Kebijakan, Tujuan, Sasaran...............................................................................

BAB V PERUMUSAN PROGRAM DA KEGIATAN5.1 Rencana Program..............................................................................................

5.2 Kegiatan..............................................................................................................

5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.........................

BAB VI PENUTUP.............................................................................................................

7.1 Kesimpulan........................................................................................................

Halaman

i

ii

iii

iv

v

vi

1

3

4

5

6

8

17

21

37

52

52

61

66

69

69

70

72

72

72

iv

TABEDAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul ………………………………………………….. 7

Tabel 2. Komposisi Pegawai…………………………………………………. 19

Tabel 3. ASN berdasrakan Eselon…………………………………………… 20

Tabel 4. Data Jumlah dan Jenis aset Dinas Komunikasi dan Informatika

berdasarkan Saldo awal 2017…………………………………….. 21

Tabel 5. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 – 2015………. 22

Tabel 6. Jumlah penyiaran Radio/ TV 2011-2015………………………….. 23

Tabel 7 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2015…………………………………………………………...

24

Tabel 8 Target dan Realisasi Pendapatan 2017…………………………... 24

Tabel 9. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika……………………………………………………………. 44

Tabel 10 Cascading Renstra Diskominfo Kab. Bantul……………………. 45

Table 11 Keterkaitan Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun

2017…………………………………………………………………. 47

Tabel 12 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementererian

Kominfo RI dan Dinas Kominfo DIY………………………………. 51

Tabel 13 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan….. 68

AR TABEL

v

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah PNS berdasarkan golongan……………………………………... 19

Grafik 2 Komposisi ASN berdasarkan pendidikan……………………………….. 20

Grafik 3 Komposisi Eselon ASN……………………………………………………. 20

Grafik 4 Perbandingan Surat Kabar Lokal dan Nasional Tahun 2011-2015….. 21

vi

PEMERINTAH KABUPATEN BANTULDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. RW. Wolter Monginsidi Kompleks Parasamya Bantul (55711)Telp. (0274) 368547 Website:www.bantulkab.go.id

email:[email protected]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATENBANTUL

NOMOR : Tahun 2017

TENTANGPENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTULTAHUN 2017-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ,

Menimbang:

a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul

telah ditetapkannya dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016, tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-

2021

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RENSTRA SKPD

ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b

diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul perlu

menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

vii

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintah Daerah;


dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

viii

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021, sebagaimana tercantum

dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021, merupakan pedoman dan

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja

program, kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang telah

ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BantulPada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA DINAS

NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos, M.M(Pembina Tk.I, IV/b)

NIP. 197112301991011001AR

1

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Otonomi yang luas dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara

kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu,

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan

Pemerintahan Pusat untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan

mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan

konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 telah menentukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

kabupaten dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan kepada

kabupaten diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mewujudkan hal tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan

jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan

tahunan sebagaimana diamatkan oleh Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dokumen RPJMD

memberikan gambaran secara komprehensif tentang kondisi faktual Kabupaten dalam masa 5

BAB IPENDAHULUAN

2

(lima) tahun yang lalu sebagai landasan untuk mengindentifikasi masalah dan merumuskan

penyelesaiannya sesuai dengan formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program

pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bantul 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20

tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah

kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi

penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 berpedoman pada arah

kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Bantul 2006-2025 Perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dalam rangka menentukan arah dan

prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat

Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan

perencanaan kerja tahunan OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran

pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD serta penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Penjabaran rencana tahunan

Organisasi Perangkat Daerah termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat

Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai salah satu instansi

penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban merespon kebutuhan masyarakat, akan

pentingnya kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan good government.

Perwujudan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan atau disebut E-Government adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi,

partisipasi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, tatanan hukum yang baik (rule

of law), tanggap, dan visioner.

E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah

dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi

informasi dan teknologi komunikasi bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari beberapa daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan praktek-praktek tata kelola

pemerintahan yang baik diperoleh hasil bahwa praktek-praktek good governance yang

dilaksanakan secara nyata mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan

akuntabel serta sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

3

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan

4

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-

2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;


dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan

dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada

bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik yang memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun (Tahun 2017-2021). Dengan

demikian, program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal setiap tahunnya guna

mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi

tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama (IKU)

merupakan tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

kepada Bupati Bantul sebagai pemberi amanah.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2021

memiliki tujuan sebagai berikut :

1. sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahun Dinas Komunikasi

dan Informatika untuk mendukung terwujudnya visi, misi, program pembangunan

dan sasaran daerah dari Bupati/Wakil Bupati Bantul terpilih yang telah ditetapkan

dan bersinergis dengan visi, misi, indikator kinerja dan sasaran strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika;

5

2. sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan berserta kerangka

kebutuhan pendanaan pada bidang komunikasi dan informatika, persandian serta

statistik;

3. sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan

dalam rangka evaluasi atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap

pencapaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun Tahun 2017-2021;

4. sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara

Bupati Bantul dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan

target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam periode

waktu satu tahun; dan

5. sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika pada bidang komunikasi dan informatika,

persandian serta statistik.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

BantulTahun 2017 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1 Struktur Organisasi

2.2 Kedudukan, tugas dan fungsi

2.3 Potensi Sumber Daya Manusia

2.4 Sarana dan Prasarana

Bab 3 Perencanaan Kinerja

3.1.Rencana Umum

3.2.Penetuan Isu-Isu Strategis

3.3.Permasalahan, Kelemahan, Kekuatan, Peluang, Tantangan dan Alternatif

Bab 4 Rencana Strategis

4.1.Visi dan Misi

4.2.Tujuan dan Sasaran

4.3.Strategi dan Kebijakan

Bab 5

Bab 6

Perumusan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja dan Sasaran RPJMD

6

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23

September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian

yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk

mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru,

menyelenggarakan aspek komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang

merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu :

1. Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah bidang komunikasi dan informatika;

2. sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian

informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

3. sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan

4. sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya

telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan

unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian yang memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah

Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten saat ini menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;

2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta

statistik;

4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

7

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang komunikasi dan

informatika, persandian serta statistik.

Fungsi sebagaimana tersebut diatas memberi gambaran tentang pelimpahan

wewenang/ketugasan dari Bupati Bantul sebagai kepala Pemerintahan Daerah yang

memberikan tugas kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik. Dengan demikian Dinas

Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut

diatas dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Daerah;

2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah);

dan

3. Pejabat Pembuat Komitmen.

Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip pemisahan

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan

uang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki struktur organisasi yang disajikan pada

gambar struktur organisasi beserta nama-nama pejabat yaitu sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Diskominfo

8

2.2. Kedudukan, tugas Pokok, Rincian Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Pasal 4, Pemerintahan Daerah mempunyai urusan pemerintahan konkuren yang

merupakan urusan pemerintahan wajib yaitu komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian. Urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,

urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan kesekretariatan dan

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun rencana kerja Sekretariat;

2. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;

3. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan

masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

9

4. mengelola barang milik daerah;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Diskominfo;

6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

Diskominfo;

7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat; dan

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

c. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, asset, dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun rencana kerja Sub bagian;

2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;

3. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

4. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

5. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;

6. menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.

7. menyiapkan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

8. menyiapkan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan

10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan

fungsi :

1. menyusun rencana kerja Sub bagian;

2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

3. menyiapkan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

4. menyiapkan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

5. menyiapkan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

6. menyiapkan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

7. menyiapkan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;

8. menyiapkan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;

9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan

10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

10

e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan

saluran komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi

Publik menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang;

2. perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, produksi

informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;

3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, produksi

informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan informasi dan aspirasi

publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik; dan

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan

aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan

fungsinya.

f. Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik


1. penyusunan rencana kerja Seksi ;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan

aspirasi publik;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan

aspirasi publik;

4. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media massa dan elektronik;

5. pelaksanaan pengelolaan aduan masyarakat;

6. pelaksanaan pengumpulan pendapat umum

7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan

informasi dan aspirasi publik;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan

aspirasi publik;

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya

g. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi dan reproduksi informasi publik.

11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Produksi dan

Reproduksi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :


2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi dan reproduksi informasi

publik;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi dan reproduksi

informasi publik;

4. pelaksanaan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup kabupaten;

5. pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi

publik lintas sektoral lingkup pemerintah daerah;

6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produksi dan

reproduksi informasi publik; dan

7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang produksi dan reproduksi

informasi publik;



fungsinya.

h. Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan saluran informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengelolaan

Saluran Informasi Publik menyelenggarakan fungsi


2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan saluran informasi

publik;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan saluran informasi

publik;

4. pelaksanaan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;

5. pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;

6. pelaksanaan pembuatan konten lokal;

7. pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah maupun non

pemerintah daerah;

8. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non

pemerintah daerah;

9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan

saluran informasi publik; dan

10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan saluran informasi

publik;


12

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya.

i. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan e-government dan

persandian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian



2. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan e-Goverment, layanan infrastruktur dan

teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;

3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan e-Goverment, layanan infrastruktur dan

teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan e-Goverment,

layanan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan

persandian;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan e-Goverment,

layanan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan

persandian;



fungsinya.

j. Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan

fungsi :


2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan teknologi;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan teknologi;

4. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center

(DRC);

5. pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi

e-Government;

6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan

teknologi informatika;

7. pelaksanaan Government Cloud Computing;

8. pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

9. pelaksanaan filtering konten negatif;

10. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;

13

11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur dan

teknologi;

12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang infrastruktur dan teknologi



fungsinya

k. Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan aplikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :


2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan aplikasi;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan aplikasi;

4. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;

5. pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;

6. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan

recovery data dan informasi;

7. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

8. pelaksanaan layanan interoperabilitas;

9. pelaksanaan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;

10. pelaksanaan layanan pusat Application Programm Interface (API) daerah;

11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan

aplikasi; dan

12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan aplikasi;



fungsinya.

l. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang layanan keamanan informasi, persandian

dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Keamanan Informasi dan Persandian



2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan

persandian;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan

persandian;

4. pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik.

5. penanganan insiden keamanan informasi dan persandian,

14

6. pelaksanaan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;

7. pelaksanaan audit teknologi informasi computer;

8. pelaksanaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

9. penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;

10. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan

informasi milik pemerintah daerah;

11. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan

kabupaten;

12. pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting melalui kontra penginderaan

dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;

13. pengelolaan Security Operation Center (SOC);

14. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang keamanan

informasi dan persandian; dan

15. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang keamanan informasi dan

persandian;



fungsinya.

m. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya

komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informatika menyelenggarakan fungsi :


2. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan

pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-Government;

3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan

pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-Government;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan statistik sektoral,

kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-

Government;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan statistik

sektoral, kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-

Government;



fungsinya.

15

n. Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral dan

pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik



2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang statistik dan pelayanan informasi

publik;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang statistik dan pelayanan informasi

publik;

4. pelaksanaan statistik sektoral;

5. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang statistik dan

pelayanan informasi publik;

7. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang statistik dan pelayanan

informasi publik;



fungsinya.

o. Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan

pengelolaan sumber daya telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya

Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :


2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber

daya telekomunikasi;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber

daya telekomunikasi;

4. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi

publik;

5. pengembangan sumber daya komunikasi publik;

6. pelayanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara

bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;

7. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;

8. pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;

9. penetapan dan perubahan nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, serta

tata kelola nama domain, sub domain;

16

10. peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;

11. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi

komunikasi;

12. peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;

13. pelayanan implementasi e-Government dan Smart City;

14. promosi pemanfaatan layanan Smart City;

15. pelaksanaan verifikasi calon lokasi menara telekomunikasi;

16. penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menara telekomunikasi;

17. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan dan

pengelolaan sumber daya telekomunikasi;

18. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kemitraan dan

pengelolaan sumber daya telekomunikasi;



fungsinya.

p. Seksi Tata Kelola E-Goverment mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan Government Chief Information Officer

(GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata Kelola E-Goverment menyelenggarakan fungsi :


2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan Government Chief

Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan

komunikasi Smart City;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan Government Chief

Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan

komunikasi Smart City;

4. penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government;

5. pengoordinasian kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah

daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;

6. pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-

Government pemerintah;

7. pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan

pemerintahan dan non pemerintah;

8. penyelenggaraan sistem informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan

masyarakat;

9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem

teknologi informasi dan komunikasi Smart City;

17

10. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem

teknologi informasi dan komunikasi Smart City;



fungsinya.

q. Pada Diskominfo dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

r. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan;

2.3. Potensi Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari aparatur sipil negara dan

tenaga alih daya sesuai jabatannya masing-masing. Sesuai data kepegawaian per Januari 2017,

pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 47 orang terdiri dari

sebagai berikut:

1. ASN sebanyak 42 orang;

2. Tenaga Teknis sebanyak 3 orang; dan

3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang.

Berdasarkan jumlah ASN menurut data per 30 Juni 2017 dapat diperoleh kondisi dan data

selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1 :

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

NO NAMA NIP PANGKAT GOL JABATANPEN

DIDIKAN

1 Nugroho Eko Setyanto, SSos, MM 197112301991011001 Pembina Tk I, IV/B Kepala Dinas S2

2 Partini, SPd, MA 196009251981032005 Pembina, Tk. I, IV/B Sekretaris Dinas S2

3 VC. Yuliatiningsih, SH, MM 196207191992032001 Pembina, IV/AKa. Bidang PengelolaanInformasi dan SaluranInformasi Publik

S2

4 Drs. Sudaryanto 196107161989031005 Pembina, IV/AKa. Bidang PengembanganSumber Daya Komunikasi danInformatika

S1

5Dra. Dwi Estiningsih MeytaHendrastuti

196005101986032006 Pembina, IV/AKa. Bidang PenyelenggaraanE-Government dan Persandian

S1

6 Mulyatmi, SE. 196407311986072001 Pembina, III/DKa. Sub Bagian Umum danKepegawaian

S1

7 Sugeng Edy Pranata, SE. 196402111989081002 Penata, III/CKa. Sub Bagian Program,Keuangan dan Aset

S1

8 Hariyanto, A.Md. 196003111982031010 Pembina, III/DKasi. Pengelolaan SaluranInformasi Publik

S1

9 Hanifah Siti Sabariyah, SP 196907081998032003 Penata Tk. I, III/DKasi. Produksi dan InformasiPublik

S1

10 Sri Mulyani, SE 196803201992032003 Penata, III/CKasi. Pengelolaan Informasidan Aspirasi Publik

S1

11 Irawan Kurnianto, SSTP. 197804151996121001 Penata, III/DKasi. Keamanan Informasi danPersandian

S1

18

12 Kawuniningrum, ST,M.Cs 197106261998032003 Pembina , IV/A Kasi. Pengembangan Aplikasi S2

13 Sudiarto, SSi 196805071994032006 Penata Tk. I, III/DKasi. Infrastruktur danTeknologi

S1

14 R. Bimo Ariwibowo, SHut, MT 196807111996031002 Pembina , IV/AKasi. Tata Kelola E-Government

S2

15 Teguh Nur Triono, S.ST. 197110151994021002 Pembina , III/CKasi. Statistik dan PelayananInformasi Publik

S1

16 Agnes Maria Sri Rejeki, SH 196402091989032003 Penata Tk. I, III/DKasi. Kemitraan danPengelolaan Sumber DayaTelekomunikasi

S1

17 Rusjilah, S.AP 196112241981102001Penata Tingkat I,III/D

Ananlis SDM Aparatur padaSUbbag Umum danKepegawaian

S1

18 Sudiman 196809102007011012 Pengatur Muda, II/aPengadministrasi umum padaSubbag Umum danKepegawaian

SMA

19 Dwi Trisnawati, SE 198409152010012031Penata Muda Tk I,III/b

Analis program, perencanaanpada Subbag ProgramKeuangan dan Aset

S1

20 Aris Setyaningsih, A.Md 197607032010012009 Pengatur Tk I, II/dBendahara Subbag ProgramKeuangan dan Aset

D3

21 Esti Darajati, AM.d 197507151998032004 Penata III/c Staf D3

22 Budiyanto 198002292007011002Pengatur Muda Tk. I,II/B

Staf SMA

23 Rachmanto, S.ST 197111041993031006Penata Muda Tk. I,III/B

Analisis Informasi S1

24 Siti Zumaroh, SE 196212061989032005 Penata, III/C Analis Informasi S1

25 Muhajiri 196107071985091001 Penata Muda/ III-COperator Sandi danTelekomunikasi

SMA

26 Winartono, SSos 197705121997121002Penata Muda Tk. I,III/B

Analis Persandian S1

27 Beni Wiyatno 197103241997031006Penata Muda Tk. I,III/B

Operator Sandi danTelekomunikasi

SMA

38 Nuraini Dwi Utami, S.Kom 198601102010012026Penata Muda Tk I,III/b

Pengelola Sistem Informasi S1

29 Yan Arief Purwanto 197702282006041014 Pengatur ,II/c Pengadministrasi Umum SMA

30 Zain Arrifa'i,ST 197708192010011010Penata Muda Tk I,III/b

Pengelola Sistem dan Jaringan S1

31 Fiyan Danu Wijaya, A.Md 198801012010011004 Pengatur Tk I, II/d Pranata Komputer Pelaksana D3

32 Mudjijana, SST 197105231997031004Penata Muda TK.I,III/b

Analis penyuluhan dan layananinformasi pada seksiKemitraan dan PengelolaanSmbr daya Komunikasi

S1

33 Prabandari Retno Dewi, AMd 198003162010012011 Pengatur Tk I, II/D Penyusun data dan informasi D3

34 Jasimin 196104171982031058 Penata Muda III/A Pengadministrasi Umum SMA

35 Nurmatori 196601011989031028 Penata Muda, III/A Pengadministrasi Keuangan SMA

36 Sugiyo 195909101984021001 Penata Muda, III/BOperator saandi dantelekomunikasi

SMA

37 Supardi 196404101989031015 Pengatur, II/cOperator saandi dantelekomunikasi

SMA

38 Sarjan 196706072007011018 Pengatur, II/cOperator saandi dantelekomunikasi

SMA

39 Subarjo 197005292007011009 Pengatur II/COperator saandi dantelekomunikasi

SMA

40 Wiwik Wibowo, SP 196802171999032001 Penata Muda, III/AAnalis Informasi pada SeksiPengelolaan Saluran InformasiPublik

S1

41 Miza Zuda Nurlael, AMa 198907022010011001 Pengatur, II/C Pengelola layanan informasi D3

19

Susunan/komposisi Aparatur Sipil Negara yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan eselonisasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2

Komposisi Pegawai

No Golongan Pendidikan Eselon Ket.

1 GOL IV 10 S 2 9 Eselon II 12 GOL III 24 S 1 18 Eselon III A 13 GOL II 9 D 3 5 Eselon III B 34 GOL I 0 SLTA 11 Eselon IV A 11

Jumlah 43 Jumlah 43 Jumlah16

Staf: 27 Orang

Berdasarkan tabel diatas, komposisi Aparatutr Sipil Negara terdiri dari golongan II sebanyak 9

orang ( 21 %), golongan III sebanyak 24 orang (55,8%), dan golongan IV sebanyak 10 orang (23,2 %).

Grafik 1jumlah PNS berdasarkan golongan

0

5

10

15

20

25

GOL IV GOL III GOL II GOL I

Series1

Sumber data: Kasubbag. Program Keuangan dan Aset

Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tingkat

Pendidikan terdiri dari : tingkat pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 9 orang (21 %), sarjana S1 sebanyak 18

orang (41,8 %), Diploma sebanyak 5 orang (12 %) dan SLTA sebanyak 11 orang (25,2 %).

20

Grafik 2Komposisi ASN berdasarkan pendidikan

S 221%

S 142%

D 312%

SLTA25%

Jumlah PNS berdasar pendidikan

Sumber data: Kasubbag. Program Keuangan dan Aset

Komposisi ASN berdasarkan eselonisasi dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 3ASN berdasrakan Eselon

No Eselon Jumlah Jabatan1 II B 1 Kepala Dinas2 III A 1 Sekretaris Dinas3 III B 3 Kepaka Bidang4 IV A 11 Kasubbag/ Ka.

SeksiSumber data : Kasubbag. TU dan Kepegawaian

Grafik 3Komposisi Eselon ASN

0

2

4

6

8

10

12

Eselon II Eselon III A Eselon III B Eselon IV A

1 13

11

Series1

Sumber data: Kasubbag. TU dan Kepegawaian

Pegawai (Aparatur Sipil Pemerintah) merupakan pendukung organisasi yang

menempati posisi strategis dan berperan dominan dalam membawa Dinas Komunikasi dan

Informatika mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan

terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan

strategisnya peran pegawai menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia

21

secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi

kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika. Semua pegawai jangan sampai

menjadi ancaman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, karena bisa menjadi sumber

penyebab terjadinya pemborosan dan inefesiensi.

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas

maupun kuantitas diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sarana dan prasarana tersebut meliputi

bangunan gedung kantor, meubeler, alat komunikasi, alat transportasi, komputer, kendaraan

dinas, kamera, antenna, peralatan jaringan dan lain-lain.

2.4. Potensi Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di komplek Parasamya Bantul

dengan menempati gedung sebelah barat dilantai 2 (dua) yang terdiri sebagai berikut :

1. ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Penyelenggaraan E-Government dan

Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika menempati gedung yang dahulu dipakai

Kantor Pengolahan Data Telematika;

2. ruang kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik menempati

gedung sayap barat sebelah selatan lantai 3 (tiga) bekas kantor Bagian Humas;

3. ruang kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika menempati

gedung sayap barat sebelah selatan lantai 2 (dua) bekas ruang pelatihan computer; dan

4. ruang pelatihan komputer dan persandian yang menempati gedung sayap timur sebelah

utara lantai 2 (dua) bekas ruangan santel dan persandian.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada

Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor

sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 8 unit

kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3Sarana dan Prasarana Mobilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No Jenis Barang Jumlah (Unit)

1 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 3

2 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 5

Sumber data : Sub.Bag. Program Keuangan dan Aset Sekretariat Diskominfo, data per 31 Maret2017Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut Dinas Komunikasi dan

Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan

kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari

Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, bidang

Penyelenggaraan E-Government dan Persandian dan bidang Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informatika.

22

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika,

persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi

informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi

warehouse data (Network Operational Center), jaringan LAN, jaringan WAN, ruang pelatihan

dan perangkat komputer beserta perlengkapannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna barang milik daerah telah

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam

Buku Inventaris (BI) Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan BI per 31 Januari 2017

barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

DATA ASET

Tabel 4Data Jumlah dan Jenis aset Dinas Komunikasi dan Informatika

berdasarkan Saldo awal 2017:

No Jenis Barang Jumlah Nominal Keterangan

1 Tanah 0 KIB A

2 Peralatan dan Mesin 8.421.440.369 KIB B

3 Gedung dan Bangunan 21.545.000 KIB C

3 Jalan Irigasi dan jaringan 0 KIB D

4 Aset tetap lainnya 2.899.900 KIB E

5 Konstruksi dalam pengerjaan KIB F

6 Aset Lainya 1.898.440.000KIB G

JUMLAH 10.559.611.269

Sumber : Data Saldo awal Diskominfo

Potensi dari sumberdaya bidang hubungan masyarakat:

Tabel 5

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 – 2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional 3 4 2 4 4

2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 7 7 7 5 5

3 Total jenis surat kabar 10 11 9 9 9

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul, 2016

23

Grafik 4

Perbandingan Surat Kabar Lokal dan Nasional Tahun 2011-2015

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul, 2016

Tabel 6

Jumlah penyiaran Radio/ TV 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 20151 Jumlah Penyiaran radio lokal 3 3 2 2 22 Jumlah penyiaran TV lokal 2 3 3 4 43 Jumlah penyiaran radio nasional 0 1 1 1 14 Jumlah penyiaran TV nasional 0 5 1 1 1

Total penyiaran radio/TV lokal 5 6 5 6 6Total penyiaran radio/TVNasional

0 6 2 2 2

Sumber data : RPJMD Kab. Bantul 2016-2021

Sumber data : Diskominfo Kab. Bantul

24

Tabel 7

Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015

NO SUB DOMAIN KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Situs Pemerintahan www.bantulkab.go.id.Situs www.bantulbiz.comSitus www.bantulcraft.comperijinan.bantulkab.go.idkewilayahan.bantulkab.go.idpotensiwisata.bantulkab.go.idhukum.bantulkab.go.idlpse.bantulkab.go.idinvesda.bantulkab.go.idCPNS.bantulkab.go.id (“ON” jika ada pendaftaranPNS)shbj.bantulkab.go.id (standar harga barang dan jasa)warintek.bantulkab.go.id (warung informasi danteknologi)sistel.bantulkab.go.id (Sistem Pengendalian MenaraTelekomunikasi )Sistem pengendalian LingkunganSistem Informasi Perundangan RI

Sumber : KPDT Kab. Bantul

Tabel 8Target dan Realisasi Pendapatan 2017

TAGET DAN REALISASI PENDAPATAN DISKOMINFO 2017

NO JENIS PENDAPATAN TAGET REALISASI % KETERANGAN

1 Penerimaan RetribusiMenara Telekomunikasi 674.000.000 1.297.332.000 192,48% Melampaui target

Sumber: Diskominfo 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu organisasi perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan persandian dengan ketugasan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah

dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai

dengan pelimpahan wewenang dari Bupati selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan Daerah

di Kabupaten Bantul. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan sesuai

tugas pokok dan fungsi yang ditangani pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian.

Dalam menganalisa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari

unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

25

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika

tidak terlepas dari kinerja dari Kantor Pengolahan Data Telematika dan Bagian Humas

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui kinerja dari Kantor Pengolahan Data

Telematika dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tersebut dapat melihat

review pencapaian kinerjanya hasil perkembangan dan pembangunan bidang Komunikasi dan

Informasi khususnya perkembangan Digital Goverment Service (DGS) sebagai berikut :

1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan Fasilitas Hotspot

a. Jaringan WAN / Internet SKPD Kecamatan dan Desa sebanyak 144 site/titik yang

berada di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa Rumah Sakit Umum

Daerah dan 20 Titik di Puskesmas yang diselesaikan Tahun 2016.

Pembangunan Infrastruktur Jaringan secara bertahap sejak Tahun 2007, pada Tahun

2013 Infrastruktur Jaringan melauas dari SKPD, Kecamatan dan 25 di Pemerintah

Desa. Sedangkan Tahun 2014 meluas dari SKPD, Kecamatan dan 75 di Pemerintah

Desa dan Tahun 2016 perluasan pembangunan Infrastruktur Jaringan dari SKPD,

Kecamatan, 75 Pemerintah Desa dan 20 Puskesmas.

b. Jaringan LAN / Internet yang berada di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan,

Pemerintah Desa Rumah Sakit Umum Daerah dan 20 Titik di Puskesmas.

c. Layanan Hotspot

Kantor Bupati (Ruang lobi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah)

Ruang Layanan PBB, AKTA, Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa

Perpustakaan Daerah

Sekretariat Dewan/Kantor DPRD Kab. Bantul

SKPD

17 Kecamatan

32 Kantor Pemerintah Desa

Rumah Sakit

20 Puskesmas

Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT) Gabusan sebagai Pusat Perdagangan

Hasil Karya Masyarakat Bantul oleh UKM

26

Gambar 2. Sebaran Infrastruktur Jaringan dapat digambarkan sebagai berikut :

27

Gambar 3. Topologi Jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul

Rencana Strategis Diskominfo Tahun2016 s/d 2021

Diskominfo Kabupaten Bantul 28

2. Fasilitas Warehouse Data dan Network Operational Center (NOC)

a. Fasilitas Warehouse Data

Gambar 4. Fasilitas Warehouse Data

Warehouse data telah dimanfaatkan untuk :

Hosting sejumlah 68 program Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kab.

Bantul

Hosting Sistem Informasi Desa sejumlah 75 Desa

Hosting Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)

b. Network Operational Center (NOC)Gambar 5. Network Operational Center (NOC)



c. Sistem Keamanan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul

1) Topologi jaringan dengan pemisahan Segmen Intranet, De-Militarized Zone

(DMZ), dan jaringan luar.

2) Firewall di Gateway luar dan Router Intranet.

3) Firewall dan Access Control di setiap mesin server baik yang berada di

DMZ (public server) maupun yang berada di dalam intranet misal server

publik aplikasi hanya disetting pada port 80, untuk port lain (25 : https, 2203

: remote server, 25: smtp) diseting custom demikian juga routernya, akses

langsung database (my sql port 3306 dan ms sql port 1433) hanya dari

intranet

4) Enkripsi WPA2 di setiap Wifi Access Point yang terhubung ke jaringan

intranet Pemerintah Kabupaten.

3. Terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi

a. Sistem Informasi Public

Website www.bantulkab.go.id dengan sejumlah 51 subdomain SKPD

tingkat Kabupaten (7 Badan, 16 Dinas, 7 Kantor, 2 Sekretariat, 1

Bagian Setda, 1 RSUD dan 17 Kecamatan. Sistem Informasi Public yang ada

antara lain :

b. Sistem Informasi Pengolahan Data

Sistem Informasi Pengolahan Data sejumlah 23 Aplikasi.

1) Intranet.bantulkab.go.id (2004)

2) Simdalbangda.bantulkab.o.id (2011)

3) Simbada.bantulkab.go.id (2011)

4) Simkeuda.bantulkab.go.id ((2011)

5) Simnangkis.bantulkab.go.id (2012)

6) SIM Ijin Reklame (2011)

7) SIM Pengelolaan Data Pedagang Pasar (2013)

8) SIM BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) (2013)

9) SIM Pengelolaan Penggajian Pegawai Kab.Bantul (2009)

10) SIM Pengelolaaan Data SP2D (2013)

11) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (2012)



12) Sistem Pelaporan keuangan dan akuntasi (2014)

13) e-Audit (kerjasama BPK) (2015)

14) Sistem Informasi Persuratan(2014)

15) Sistem Perencanaan Pembangunan (2012)

16) Sistem Penanggulangan Kemiskinan (2012)

17) Sistem Informasi PATEN (2015)

18) Sistem Informasi Laporan Kinerja SKPD(2015)

19) Sistem Informasi Kerasipan Daerah(2015)

20) Sistem Informasi Admiistrasi Kesiswaan (2015)

21) Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Masyarakat (2015)

22) Sistem Informasi Monografi Desa (2015)

23) Sistem Informasi Sarana Kesehatan Masyarakat (2015)

24) Sistem Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja(2015)

25) Sistem Informasi Aset PNPM dan Dana Bergulir(2015)

26) Sistem Informasi Database Tanah Desa(2015)

27) Sistem Informasi Database Jaminan Kesehatan(2015)

28) Sistem Informasi PAK(2015)

29) Sistem Dinamika Logistic Obat(2014)

30) Sistem Pembuatan KTA LINMAS (2016)

c. Software Pendukung

d. Alamat email Resmi

E-mail Resmi sejumlah 270 alamat yang terdiri dari SKPD, Kecamatan, Desa,

Puskesmas dan KPU (terlampir)



4. Fasilitas Pengembangan SDM bidang TIK

a. Melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

Gambar 6. Fasilitas Pengembangan SDM bidang TIK

Ketersediaan Sarana Prasaran Bimbingan Teknis bidang TIK

Ruang Bimtek dengan kapasitas 25 pserta

Ruang dilengkapi dengan media presentasi

Ruang ber AC sehingga membuat peserta nyaman

Macam Bimbingan Teknis yang telah dilakukan sejak Tahun 2008 sampai

Tahun 2016 adalah :

Trouble Shouting Perangkat Keras dan Jaringan Komputer untuk PNS

Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk PNS

Open Source Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk PNS

Pengelolaan Subdomain SKPD bantulkab.go.id

Implementasi program aplikasi pengolahan data Sistem Informasi yang

telah dibangun di Pemerintah Kab. Bantul

Pengelolaan Berita dalam website

Trouble Shouting Perangkat Keras dan Jaringan Komputer untuk Aparat

Desa

Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk Aparat Desa



Open Source Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk Aparat

Desa

Implementasi program aplikasi Sistem Informasi Desa untuk aparat desa di

75 Desa

Pengelolaan Berita dalam website desa

Pemanfaatan TIK untuk peningkatan pemasaran produk UMKM

Pembuatan website untuk anggota pengrajin di Kab. Bantul

(DEKRANASDA)

Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran dan Internet untuk Guru

Aplikasi Pembelajaran Bahasa Ingris Berbasis TIK (e-Learning) untuk

Guru Bahasa Inggris dan Guru computer

b. Workshop bidang TIK

Pimpinan SKPD dan DPRD dengan tema :

e-Government di Pemerintah Daerah

e-Government sebagai Pengunkit Reformasi Birokrasi di PemKab.

Bantul

Kepala Desa

Pemanfaatan Sistem Informasi Desa

Komitmen Bersama Untuk Membangun E-Government Kabupaten

Bantul Sampai Pemerintahan Tingkat Desa

c. Penyelenggaraan Lomba Bidang TIK

Membuat Blog untuk pelajar Tingkat SMA/SMK

Membuat Blog untuk masyarakat umum

Membuat Desain Website untuk pelajar

Membuat Desain Website untuk masyarakat umum

Website Subdomain SKPD bantulkab.go.id

5. Dukungan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu :

a. Pemerintahan Berbasis TIK (e-Government) sebagai Quick Wins Reformasi

Birokrasi



b. Surat Edaran Bupati pemanfaatan dan penggunaan Software legal (OSS)

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

d. Instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penggunaan e-mail Resmi

untuk Pendistribusian Dokumen Resmi Kedinasan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul.

e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas

secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

f. Sistem Kinerja Pegawai berbasis TIK (Single Payment)

g. Sistem Integrasi Data diberbagai sektor

h. Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Desa

6. Terciptanya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi :

a. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)

Kerjasama untuk mendukung percepatan penerapan Sistem Informasi Desa.

b. Asosiasi Perguruan Tinggi Infoprmatika dan Komputer (APTIKOM)

Kerjasama dengan ruang lingkup :

1) Pendampingan memperbaharui data aplikasi wisata dan kuliner PemerintahKabupaten Bantul.

2) Pendampingan penerapan Aplikasi SIM Paten di Kecamatan3) Pendampingan penerapan Aplikasi Laporan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas

7. Tersusunnya Master Plan Sistem Integrasi Data diberbagai sektor

Peningkatan pelayanan publik merupakan kebijakan utama yang selama ini

Pemerintah Kabupaten Bantul canangkan sampai Pemerintahan tingkat Desa.

Sebagai salah satu upayanya dengan penyediaan fasilitas pelayanan berbasis TIK.

Data kependudukan merupakan sumber segala sumber data. Ketersediaan data

kependudukan sebagai data primer merupakan kebutuhan pokok yang harus

terpenuhi. Data kependudukan merupakan pangkal dari seluruh data dan informasi

yang akan sangat mempengaruhi perubahan data dan pengambilan keputusan

seluruh sector.



Dimana hal itu sangat mudah untuk melakukan integrasi data dan informasi.

Direncanakan Integrasi data Sistem Informasi sebagai berikut :

8. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis sebagai upaya Peningkatan Sumber

Daya Manusia diantaranya :

1. Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran berbasis Komputer;

2. Bimbingan Teknis jaringan computer;

3. Bimbingan Teknis perakitan dan trouble shooting perangkat keras computer;

4. Bimbingan Teknis trouble shooting dan pemanfaatan perangkat lunak;

5. Bimbingan Teknis pengolahan database;

6. Bimbingan Teknis Pengembangan dan rekayasa aplikasi sistem;

7. Bimbingan Teknis aplikasi sistem informasi pengolahan data; dan

8. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa.

2.2.1 Pelayanan Pada Kehumasan

Dinas Komunikasi dan Informatika (KPDT, Bagian Humas, persandian dan

sebagian dari Dinas Perhubungan yang menangani menara telekomunikasi) sebagai



organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pada

teknologi dan informatika, statistik dan persandian selama periode tahun 2011-2015

telah berhasil melaksanakan ketugasan. Keberhasilan tersebut terukur dengan

tercapainya indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah tersebut setiap tahunnya.

Keberhasilan atas kinerja yang telah diraih oleh (KPDT, Bagian Humas, persandian

dan sebagian dari Dinas Perhubungan yang menangani menara telekomunikasi) tidak

terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan tatakerja pada bidang teknologi dan informatika,

statistik dan persandian yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan

permasalahan-permasalahan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya

pengelolaan teknologi dan informatika, statistik dan persandian pada periode yang

akan datang. Hambatan dan permasalahan yang dijumpai oleh (KPDT, Bagian Humas,

persandian dan sebagian dari Dinas Perhubungan yang menangani menara

telekomunikasi) sebagai berikut :

1. perkembangan teknologi yang cepat tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber

daya yang diperlukan;

2. belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsisten

OPD yang dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan

dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun

anggaran;

3. belum terwujudnya integrasi dan kehormanisan berbagai aplikasi yang tersebar di

masing-masing OPD/Unit Kerja;

4. belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di Unit Kerja;

5. masih terdapat beberapa OPD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang

milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas;

6. tata kelola barang milik daerah di masing-masing OPD/Unit Kerja belum dapat

memberi kontribusi yang maksimal terhadap keakuratan data BMD;

7. OPD/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)

belum disesuaikan dengan kebutuhan;



8. belum optimalnya penerapan manajemen aset di Unit Kerja atau belum

terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan

sampai dengan pemanfaatan aset daerah;



BAB IIIPERENCANAAN KINERJA

3.1 Rencana Umum

Terciptanya kota cerdas (Smart City) merupakan idaman dan impian bagi

Pemerintah Kabupaten Bantul. Kota Cerdas merupakan tatanan pengelolaan

pemerintahan daerah yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan

performa dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi sumber daya

serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya.

Kota cerdas ekonomi, yaitu kota yang ditopang oleh perekonomian yang baik dengan

memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan Teknologi Informasi

Komunikasi, tata kelola dan peran sumber daya manusia yang baik.

Kota cerdas secara sosial apabila masyarakatnya memiliki keamanan, kemudahan dan

kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun

dengan pemerintah.

Sedangkan kota cerdas lingkungan apabila warganya memiliki tempat tinggal yang

layak huni , sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan

dukungan layanan Teknologi Informasi Komunikasi, pengelolaan dan peran sumber

daya manusia yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan bahwa “e-Government

merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi”. Melalui e-

Government akan menjamin terjalinnya hubungan yang efektif, efisien, akuntabel,

bersih dan transparan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah antar Pemerintah

Daerah, Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta Pemerintah Daerah dengan pelaku

bisnis. Terjalinnya sistem yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat

tersebut merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan Pemerintahan yang

baik atau “good governance” untuk menuju terciptanya Bantul Smart City.

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat

mampu mendukung revolusi teknologi baru merupakan suatu teknologi serba-guna

(general purpose technology) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain

serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan



bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teknologi informasi merupakan suatu

perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya internetworking yang

menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir

dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan

untuk konsolidasi, koordinasi dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-

tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui internetworking

tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk

membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan

akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh

penyebar informasi.

Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana

informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola

dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan

kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat

mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan

global. Informasi mampu berada di garda depan dalam pertempuran kompetisi

mendahului sumber daya yang lain.

Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan

pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan darimana informasi tersebut

dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),

pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk.

Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan

manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan

teknologinya peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha

mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik dan

menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam pemerintahan. Kegiatan komunikasi

massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media

dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin hubungan

antar elemen masyarakat. Hubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknikal saja yang

terbentuk dari elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang

dikomunikasikan tetapi lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku.



Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi

informasi dan komunikasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan

demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis

pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.

Dalam rangka memenangkan persaingan yang makin mengglobal pengelolaan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengetahuan (knowledge) secara

tepat akan mampu mendukung perwujudan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh

tumbuh dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan informatika

yang ditopang oleh kemampuan untuk menghasilkan dan menggunakan produk lokal

yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh putra daerah. Penciptaan produk-

produk baik berupa perangkat, jasa maupun konten yang berkualitas dengan didukung

oleh iklim industri yang sehat dan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat

dapat menghasilkan suatu sistem ekonomi pengetahuan yang diperlukan untuk

meningkatkan keunggulan ekonomi lokal untuk memasuki pasar dunia di bidang

komunikasi dan informatika. Tataran ini berfungsi sebagai eksekutor dan juga regulator

yang mendorong penyelenggara untuk menggunakan produk lokal.

Berbagai potensi keunggulan lokal seperti keindahan alam, iklim, sumber daya

hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Kita juga dikaruniai

sumber daya alam berupa bahan mineral dan pertambangan serta keadaan penduduk

Indonesia dengan beragam etnik, budaya, agama dan bahasa apabila dikemas sebagai

suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang

memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas daerah tersebut perlu digali dan

dikembangkan menjadi semacam Information Database yang dapat dimanfaatkan

seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor-sektor lain dan pada akhirnya dapat

memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana informasi yang merupakan hasil

olah data dari berbagai sumber dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan masyarakat dari berbagai sektor tersebut bila

dikembangkan secara sistematis dan terus-menerus dapat menghasilkan suatu backbone

(jalur utama) ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan modal dasar bagi



pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau dikenal sebagai Knowledge

Base Society. Seluruh capaian/produk budaya masyarakat baik yang berupa produk-

produk ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk pengembangan budaya

tradisional dan keunggulan lokal, produk-produk hasil pengembangan sumber daya

alam merupakan suatu bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan. Upaya untuk

mendorong masyarakat Bantul menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan

tersebut dapat mensejajarkan Kabupaten Bantul menjadi bagian dari bangsa Indonesia

yang telah maju dengan kapabilitas nasional dan setara untuk saling bertukar ilmu

pengetahuan yang bermanfaat.

Pentingnya informasi bagi setiap warga masyarakat telah dipahami Negara

sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah

diamanatkan dalam UUD 1945 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Infrastruktur komunikasi dan informasi mutlak harus

dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai infrastruktur dasar bagi

masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan informasi dewasa ini. Dimasa yang

akan datang informasi tidak lagi menjadi domain Pemerintahan Daerah, tetapi juga

merupakan domain publik yang dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat.

Pemberian hak untuk ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran

informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari anggota

masyarakat suatu negara yang berdaulat. Sehingga dapat tercipta suatu iklim distribusi

informasi yang sehat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang

cerdas dan terpercaya.

Guna menyelenggarakan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi

pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul sangat membutuhkan

teknologi informasi sebagai salah satu sarana yang sangat vital. Pemerintah Kabupaten

Bantul berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik mungkin

dengan pelayanan prima antara lain melalui media internet dan kemudahan

memperoleh perijinan. Disini peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai

Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi komunikasi dan informasi

memiliki peranan sangat penting dan menentukan. Upaya mengkoordinasikan

penyiapan data dan informasi bagi pimpinan daerah dan masyarakat sudah mulai



dirintis dan dilaksanakan serta terbukti mendapatkan beberapa kali penghargaaan baik

dari Pemerintah maupun lembaga swasta dalam penerapan e-government di Kabupaten.

Untuk itu diperlukan keterpaduan serta dukungan dari seluruh Organisasai Perangkat

Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyiapan serta pengelolaan

data dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan,

penyusunan kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan serta pelayanan kepada

masyarakat.

Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten

Bantul difokuskan untuk :

1) menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

akuntabel dan transparan;

2) meningkatkan sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan,

teknologi dan memiliki daya saing; dan

3) mengembangkan infrastruktur jaringan sistem informasi dan komunikasi yang

handal dan berkualitas.

Identisifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD dipergunakan

untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,

mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya tugas dan

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai OPD baru

mengemban tugas yang tidak ringan dalam mewujudkan sinergi antara urusan

komunikasi dan informatika, statistik serta persandian guna mendukung kinerja

pemerintahan daerah dalam rangka menuju masyarakat Bantul yang cerdas, sehat dan

sejahtera.

Dalam mewujudkan Bantul Smart City ada 3 kunci utama yang harus dilakukan

oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah :



1. Konektifitas (connecting)

Merupakan upaya untuk menghubungkan komunikasi dari berbagai

sumber, baik masyarakat umum, OPD yang melakukan pelayanan

langsung maupun tak langsung kepada publik dan antar sesama

stakeholder. Untuk mewujudkan ini diperlukan penyediaan infrastruktur

jaringan, hardware, warehouse data, Server, Hotspot area, pusat

pengelolaan dan pengendalian jaringan, Aplikasi layanan digital, serta

SDM yang mempunyai kompetensi terhadap pengembangan TIK.

Infrastruktur ini merupakan prasarana utama untuk bisa

mengembangkan komunikasi dan informasi antar sesama stakeholder.

2. Monitoring

Merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan

terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh OPD pengampu, agar

cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di suatu obyek

tertentu. Diperlukan perangkat kamera pemantau di beberapa titik lokasi

yang dianggap perlu dan rawan terhadap gangguan keamanan yang

langsung terhubung dengan command center /pusat pengendalian agar

pemerintah bisa langsung bertindak.

3. Controling

Merupakan cara untuk melakukan pengawasan dan pengendalian baik

dalam hal pelayanan kesehatan, perijinan, pendidikan, area wisata dan

pengawasan tempat strategis yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini

dapat dievaluasi dari rekaman kejadian secara real time yang ada di

command center, untuk melakukan evaluasi dan pengawasan baik

internal maupun eksternal terhadap sistem yang sedang berjalan dan

untuk kepentingan pengambilan keputusan pimpinan.

Disamping 3 kunci utama ini, masih diperlukan peningkatan pemahaman

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan Teknologi

informasi secara konstruktif diberbagai lini kehidupan, demi mewujudkan

masyarakat yang makmur, sesuai dengan maka visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Bantul.



Visi Kabupaten Bantul tahun 2016 s/d 2021 :

Gambar.7

Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai upaya untuk

mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas. Sesuai dengan kewenangannya, maka

Dinas Komunikasi dan Informatika memberi dukungan untuk mewujudkan indikator

kinerja, tujuan dan sasaran daerah dari misi pertama. Keterkaitan misi, tujuan dan

sasaran Kabupaten Bantul dengan tugas, pokok dan tata kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika disajikan pada tabel sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yangsehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilaikeagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika :

Table 9Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

No Misi Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran

1

Meningkatkan tatakelola pemerintahanyang baik, efisien danbebas KKN melaluipercepatan reformasibirokrasi

Mewujudkan tatakelolapemerintahanyang baik, efisiedan bebas KKN

Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangkualitas

Indeks Tata KelolaPemerintahan(IndonesiaGovernanceIndex/IGI)

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tersebut

diatas arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Bantul

tahun 2016-2021 yang diampu atau menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan

Informatika adalah sebagai berikut :



Tabel 10

Cascading Renstra Diskominfo Kab. Bantul

NO POINT RPJMD KAB.BANTUL

RENSTRADISKOMINFO INDIKATOR TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 VISI

“TerwujudnyaMasyarakatKabupatenBantul yang

sehat, cerdas,dan sejahtera,berdasarkan

nilai-nilaikeagamaan,

kemanusiaan,dan kebangsaan

dalam wadahNegara

KesatuanRepublikIndonesia

Menuju Bantul SmartCity guna mendukung

terwujudnyamasyarakat yang

berkualitas

IndonesiaGovernmentIndex (IGI)

57 65 70 75 80 85

2 MISI

Meningkatkantata kelola

pemerintahanyang baik, efisiendan bebas KKN

melaluipercepatanreformasibirokrasi

1

Mengembangkanlayanan DigitalGovernment

Servise menujuBantul Smart City

Prosentaseberkembangnyalayanan DigitalGovernment

Service (DGS)

60 70 75 80 85 90

2

Meningkatkanlayanan

Informasi YangBerkualitas Bagi

SemuaPemangku

Kepentingan

Index kualitaslayanan

penyelenggaraaninformasi publik

65 70 75 80 85 85

3 TUJUAN

Mewujudkan tatakelola

pemerintahanyang baik, efisiendan bebas KKN

1

Terwujudnyapenyelenggaraan

pemerintahanyang efektif,

efisien,transparan dan

akuntabel


Service (DGS)

60 70 75 80 85 90

2

Meningkatkankualitas layanan

Publik gunamewujudkanTata Kelola

PemerintahanYang Baik (Good

Governance)


informasi publik65 70 75 80 85 85

4 SASARAN

Terwujudnyapenyelenggaraan

pemerintahandaerah yangberkualitas

1

MeningkatnyaPenyelenggaraansistem informasidan komunikasi

berbasisteknologi sesuai

standar


Service (DGS)

60 70 75 80 85 90

2

Meningkatnyaindeks kepuasan

masyarakatterhadap

penyelenggaraaninformasi publik


informasi publik65 70 75 80 85 85



Table 11Keterkaitan Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

Tahun 2017

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

NoSasaranStrategisDaerah

IKU Bupati SasaranStrategis OPD IKU OPD Target Program Indikator Kinerja

Program Target Kegiatan Indikator KinerjaKegiatan Target Anggaran

(Rp)

1

TerwujudnyaPenyelenggaraanPemerintahanDaerah yangberkualitas

Indeks TataKelolaPemerintahan(IndonesiaGovernanceIndex/IGI)

Tersedianyainformasi yangberkualitas untukmendukungterwujudnya goodGovernance

Persentase SKPDyang menerapkanLayanan unggulanDigital GovernmentService (DGS)

70%

a

ProgramPengembangan

Komunikasi,Informasi danMedia Massa

Presentasepembangunan pusatdata (warehousedata)

70%

Pembinaan danPengembanganJaringanKomunikasi danInformasi

Jumlah server yangterintegrasi dibagijumlah SKPD

70% Rp483.625.000

Presentasepengembanganinfrastruktur TIK

70%

Pembinaan danpengembangansumber dayakomunikasi daninformasi

Jumlah SKPD yangsudah terkonksidalam pelayananpublik dibagi jumlahSKPD x 100%

70% Rp2.373.800.000

Presentasipengembanganaplikasi sisteminformasi

70%

Pengkajian danpengembangansistem informasi

Jumlah aplikasi yangtersedia dibagijumlah aplikasi yangdibutuhkan

70% Rp4.131.632.000

Perencanaandanpengembangankebijakankomunikasi daninformasi

Jumlah regulasi yangmemayungi kebijakan

bidang kebijakankomunikasi dan

informasi

70% Rp78.165.000

b

ProgramfasilitasiPeningkatanSDM bidangkomunikasi daninformasi

Presentase SDMyang memilikipengetahuan danketerampilanberbasis TI

70%Pelatihan SDMdalam bidang

komunikasi daninformasi

Jumlah SDM yangmemiliki

pengetahuan danketrampilan berbasis

TI / jumlah SDM x100%

70% Rp89.847.000



Meningkatnyaindeks kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraaninformasi publik

Index kualitaslayanan informasipublik

60% c

ProgramPengkajian dan

PenelitianBidang

Informasi danKomunikasi

Prosentasepemberdayaan KIM

dan PPID65%

PemberdayaanKID dan PPID Prosentase PPID

aktif 65% Rp53.465.000

PengembangandanPemberdayaanKelompokInformasiMasyarakat(KIM)

Prosentase KIM aktif 67% Rp112.030.000

70

d

ProgramKerjasamainformasi

dengan MasMedia

ProsentasePelayanan informasipublik melalui Mass

Media (persen)

75

Penyebarluasaninformasi

pembangunandaerah

Jumlah siaran televisi(kali)

12 kali144.000.000

Jumlah siaranInteraktif Radio (kali)

26 kali182.000.000

Jumlah kunjungandinamikapembangunan desa(kali)

8 kali4.000.000

Jumlah siaran Pers(kali)

12 kali3.000.000

Jumlah SosialisasiCukai (kali)

4 kali25.000.000

Jumlah penerbitanbuletin sajada (edisi)

4 edisi98.000.000

jumlah penerbitanadvertorial melaluimedia cetak (edisi)

2 edisi150.000.000

jumlah siaran tamangabusan (episode)

40episode 520.000.000

jumlah pembuatanvidio profilpemerintah kabbantul (kali)

1 kali40.000.000

Penyebarluasaninformasipenyelenggaraan pemerintahandaerah

Jumlah PengaduanMasyarakat melaluisms Center

120aduan 18.000.000

Jumlah siaran Radio 12 kali7.200.000

e

ProgramPeningkatanPelayananAngkutan

ProsentasePemanfaatan Saluran

Informasi danKomunikasi

Masyarakat (persen)

PengendalianTower

PemantauanInfrastruktur Tower

Komersil Masyarakat(Bulan)

12 bln 250.415.000



f

ProgramPerencanaan

PembangunanDaerah

Capaian nilai AKIP 85

Penyusunandokumen

perencanaanSKPD

Dokumen Renja(dokumen)

1dokumen 2.280.000

gProgram

PelayananAdministrasiPerkantoran

capaian Nilai AKIP 85

a Penyediaanrapat2Koordinasi danKonsultasi

Jumlah perjalanandinas orang jalan

350 OJ245.677.000

Jumlah MakanMinum Rapat orangkegiatan

822 OK28.770.000

b PenyediaanJasa PengelolaPelayananPerkantorannPerlengkapanKantor

Keamanan sisteminformasi danlancarnyaperkantoran (Kali)

1 kali13.959.000

c PenyediaanJasa, Peralatan,danPerlengkapanPerkantoran

Jumlah surat kabar(eksemplar)

360eksemplar 960.000

JumlahPenggandaaan(lembar)

31300lembar 4.695.000

Jumlah HonorPengelola KeuanganBarang danKepegawaian (orang)

12 orangbulan 36.960.000

Jumlah perpanjanganSTNK kendaraandinas (unit)

8 unit7.000.000

h

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Capaian Nilai AKIP 85%

aPengadaan

Peralatan danPerlengkapan

Jumlah Pengadaangenset (unit)

1 unit198.000.000

Jumlah PengadaanCamera Digital (unit)

1 unit20.000.000

Jumlah PengadaanPrinter (unit)

3 unit20.000.000

Jumlah PengadaanLCD Proyektor (unit)

3 unit24.000.000

Jumlah pengadaanAC (unit)

1 unit200.000.000



Jumlah PengadaanNotebook (unit)

3 unit25.000.000

b

PemeliharaanKendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Servicekendara dinas (kali)

10 kali7.000.000

Jumlah BBMkendaraan dinas(liter)

7947 liter70.000.000

c PemeliharaanPeralatan danPerlengkapan

Jumlah Perbaikandan perlengkapankantor (bulan)

12 bulan183.750.000



Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun

2015-2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun

2015-2019 dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY tahun 2012-2017 diperoleh

keterkaitan sebagai berikut :

Tabel 12 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, KementererianKominfo RI dan Dinas Kominfo DIY

Kementerian Dalam

NegeriKementerian Kominfo RI Diskominfo DIY

Meningkatnya kualitaspelaksanaan otonomidaerah untuk mencapaikesejahteraan masyarakatdan mendorongpertumbuhan ekonomidaerah

Meningkatkan kecukupan informasimasyarakat dengan karakteristikkomunikasi lancarinformasi benar menuju terbentuknyaIndonesia informatif dalam kerangkaNKRI

Meningkatkansarana danprasaranatransportasi yangberkelanjutan danterintegrasi dalamupayameningkatkanpelayanan publikdi DIY

Meningkatnya kualitaspelayanan publik dalampenyelenggaraanpembangunan daerah

Mewujudkan birokrasi layanan pos,komunikasi dan informatika yangprofesional danmemiliki integritas moral yang tinggi

Mendukungpeningkatanefisiensi danefektifitas tatakelolapamerintahanyang transparandan akuntabel diDIY denganmemanfaatkanteknologiinformasi dankomunikasi yangterintegrasi secaraoptimal

Mendorong peningkatan tayangandan informasi edukatif untukmendukungpembangunan karakter bangsa



3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Telah dilaksanakan anlisa terhadap kinerja pelayanan Diskominfo sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2011-2015 dengan

mengindentifikasikan permasalahan yang dihadapi selama periode tersebut, telaah atas

visi dan misi Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul terpilih serta telaah atas Rencana

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, Rencana Strategis

Kementerian Keuangan RI Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY Tahun 2012-2017, yang menghasilkan

isu-isu stratgeis yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

Diskominfo berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah

dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga opini wajar

tanpa penjelasan terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul tidak disertai paragraf

penjelasan dapat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan selalu berupaya

meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

3.3. Analisa Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan

alternatif strategi.

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul memerlukan analisis terhadap lingkungan baik

internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan

memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang

(opportunities), dan tantangan/ancaman (threats) yang ada. Rencana ini

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungan potensi yang ada, baik sumber daya

alam maupun sumber daya manusia dan kendala yang mungkin ada atau mungkin

timbul. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan

diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.



Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap

diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi, misi Bupati

Bantul, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang

komunikasi dan informatika untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat bersinergi

dengan pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

3.3.1. Permasalahan

Permasalahan yang paling mendasar pada unsure Komunikasi dan infformasi

untuk Kabupaten Bantul diantaranya :

a. Kesenjangan Digital

Masyarakat Bantul memiliki kondisi geografis dan populasi penduduk yang

heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama,

sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang

kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat diamati melalui :

1) Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan

teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak

memiliki akses sama sekali ;

2) Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat

keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi dan Komunikasi

belum optimal

Menurut International Telecommunication Union (ITU)

pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berindikasi tidak hanya

kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi), tetapi juga dipengaruhi

juga seberapa presentase upaya peningkatan sarana dan prasarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi serta seberapa besar tingkat kepedulian dan

melek terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atas

sumber daya manusianya.

Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan kualitas

dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang makin meningkat dan terjangkau oleh masyarakat selaku



pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan upaya tersebut

akan mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam memanfaatkan jasa akses

telekomunikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang secara

ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

c. Motivasi Penggunaan Software Legal masih kurang

Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga

membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi

cepat usang. Ketergantungan dalam memanfaatkan software legal dan relatif

lebih mahal mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan

perangkat lunak (software) bajakan yang cukup besar. Dari jumlah

perangkat keras lebih dari 700 unit, menggunakan software operating

sistem legal sejumlah 496 unit dan memanfaatkan software office legal

hanya 5 unit komupter. Kondisi ini menunjukkan suatu permasalahan yang

tidak ringan perlu dipikirkan strategi pelaksanaan migrasi ke software legal

secara cepat, tepat dan tuntas.

Peningkatan kegiatan sosialisasi penggunaan software legal dan

memasyarakatkan Program IGOS dan UGOS merupakan salah satu langkah

yang secara intensif harus dilakukan. Selanjutnya harus disusun rencana

kegiatan migrasi ke software legal yang diperkuat dengan pendampingan

regulasi baik berupa instruksi Bupati atau Peraturan Bupati agar kegiatan

tersebut dapat berjalan baik, tertib dan lancar.

3.3.2. Kekuatan

Dibalik permasalahan yang ada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul masih memiliki kekuatan yang dapat mendorong dan

memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia Teknologi Informasi dan

komunikasi yaitu :

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan informasi

cukup tinggi;



2. Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satu pengungkit percepatan

Reformasi Birokrasi (Quick Wins).

3. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat.

4. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat

dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.

5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat.

6. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informaika yang mendukung

pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronis;

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi

nasional pengembangan e-Government;

d) Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun

2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di

Lingkungan Pemerintah;

e) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan

f) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi

Penyelenggaraan Negara

7. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi.

3.3.3. Kelemahan

1. Penguasaan pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi masih kurang

2. Terbatasnya sumber daya komunikasi dan informasi



3. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar

pelaksanaan tugas belum optimal

4. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan memanfaatkan fasilitas

teknologi dan informasi;

5. Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri

6. Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam pembangunan

Smart City

3.3.4. Peluang

1. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki

peluang yang besar.

2. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan

Komunikasi mulai berkembang.

4. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh

masyarakat.

6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan

Smart City

3.3.5. Tantangan

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam

dinamika pembangunan daerah.

b. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.

c. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

rendah.

d. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

belum optimal.

e. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks

f. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi



g. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program

Smart City

3.4. Alternatif Strategi

3.4.1. Kekuatan dan Peluang

1. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk

mempertahankan eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul;

2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan

penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di

Kabupaten Bantul;

3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi Informasi

dan Komunikasi untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat;

4. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang sudah ada.

3.4.2. Kekuatan dan Tantangan

1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan

teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi

2. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor

pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

3. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sekt;or pendidikan,

kesehatan dan perekonomian

4. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan

masyarakat tentang TIK.

5. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai

instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif.

6. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien

7. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna

mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sector



8. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart City keseluruh

lapisan masyarakat

3.4.3. Kelemahan dan Peluang

1. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi di instansi masing-masing;

2. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan pembangunan;

3. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada;

4. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan sarana dan prasarana

yang ada; dan

5. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat

pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui bimbingan teknis dan

pelatihan.

3.4.4. Kelemahan dan Tantangan

1. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal dan

berkualitas ) dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi;

2. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya

Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten;

3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk

penyelenggaraan pemerintahan; dan

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal

Dari penjelasan Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan

dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut :



KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMANDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

PELUANG :1. Potensi Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi memilikipeluang yang besar.

2. Komitmen Pemerintah Pusatterhadap penyelenggaraan danpengelolaan Teknologi Informasi danKomunikasi.

3. Usaha ekonomi masyarakat denganmenggunakan Teknologi Informasidan Komunikasi mulai berkembang.

4. Investasi bidang Teknologi Informasidan Komunikasi sangat tinggi.

5. Kepemilikan perangkat teknologiinformasi semakin terjangkau olehmasyarakat.

6. Adanya dukungan dari PemerintahProvinsi/Pusat terhadap perwujudanSmart City.

TANTANGAN1. Teknologi Informasi dan

Komunikasi merupakan aspekyang tidak selalu mudahdikendalikan dalam dinamikapembangunan

2. Kesenjangan akses data daninformasi diberbagai sektor.

3. Kemampuan pengendalianmasyarakat terhadap pemanfaatanteknologi informasi dan komunikasimasih lemah

4. Sikap proaktif masyarakatterhadap Teknologi Informasi danKomunikasi belum optimal.

5. Permasalahan pengawasan danpengendalian semakin kompleks

6. Lemahnya penegakan hukum dibidang teknologi dan informasi

7. Masih rendahnya pengetahuandan kepedulian masyarakatterhadap program Smart City

KEKUATAN :1. Komitmen pimpinan daerah

terhadap eksistensi DinasKomunikasi dan Informatikasebagai pengelola sumber dayakomunikasi dan informasi cukuptinggi;

2. Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satupengungkit percepatanReformasi Birokrasi (QuickWins).

3. Sumber Daya Manusia bidangTeknologi Informasi semakinmeningkat.

4. Hasil-hasil pembangunanTeknologi Informasi danKomunikasi dapat dijadikansebagai modal pembangunanselanjutnya.

5. Tersedianya sarana danprasarana teknologi daninformasi bagi masyarakat.

6. Adanya Perda yang mendukunghak akses informasi public

7. Komitmen pimpinan daerahterhadap terwujudnya SmartCity tinggi.

Alternatif Strategi : Kekuatan danPeluang

1. Memanfaatkan semua potensi sumberdaya teknologi dan informasi untukmempertahankan eksistensi DinasKomunikasi dan Informatika KabupatenBantul

2. Mendorong terbitnya aturan/regulasisebagai perwujudan dukunganpenyelenggaraan pengelolaan sumberdaya komunikasi dan informasi di Kab.Bantul

3. Mendorong SDM yang ada untukmenciptakan sarana sumber dayakomunikasi dan informasi untukperkembangan usaha ekonomimasyarakat

4. Mendorong peningkatan investasi dibidang TIK dengan mengacu kepadahasil-hasil pembangunan TIK yangsudah ada

5. Meningkatkan ketersediaan sarana danprasarana teknologi dan informasi bagimasyarakat.

6. Meningkatkan kualitas hak aksesmasyarakat terhadap informasi publik.

7. Meningkatkan koordinasi dankerjasama seluruh OPD dan semuapemangku kepentingan gunamendukung terwujudnya Smart City.

Alternatif Strategi : Kekuatan danTantangan

1. Mendorong inovasi-inovasi baru dibidang TIK seperti pemanfaatanteknologi yang ramah lingkungandan berdaya saing tinggi

2. Pembangunan Warehouse data daninfrastruktur jaringan meluas kesektor pendidikan, kesehatan danperekonomian.

3. Pembangunan infrastruktur jaringanmeluas ke sekt;or pendidikan,kesehatan dan perekonomian

4. Memanfaatkan SDM yang adauntuk meningkatkan pengetahuanaparat dan masyarakat tentang TIK.

5. Mendorong kegiatan sosialisasimelalui media yang ada kepadaberbagai instansi pemerintah danmasyarakat agar bisa lebih proaktif.

6. Menyediakan akses pelayanan datadan informasi secara efektif danefisien

7. Memantapkan regulasi-regulasiTeknologi Informasi dan Komunikasiguna mendukung pemerataanakses data dan informasi diberbagaisector

8. Mempersiapkan SDM danmensosialisasikan program SmartCity keseluruh lapisan masyarakat

FAKTOREKSTERNAL

FAKTORINTERNAL



KELEMAHAN :

1. Penguasaan pimpinan terhadappenggunaan TeknologiInformasi dan Komunikasi masihkurang

2. Terbatasnya sumber dayakomunikasi dan informasi

3. Sosialisasi pemanfaatanTeknologi Informasi sebagai alatmemperlancar pelaksanaantugas belum optimal

4. Sebagian besar aparatpemerintah atau masih engganmemanfaatkan fasilitas teknologidan informasi;

5. Berbagai OPD memiliki systemaplikasi sendiri-sendiri

6. Keterbatasan sumber dayakomunikasi dan informasi dalampembangunan Smart City

Alternatif Strategi : Kelemahan danPeluang

1. Mendorong pimpinan untukberkomitmen terhadap pentingnyapemanfaatan Teknologi Informasi danKomunikasi;

2. Terbukanya peluang pengembangansumber daya komunikasi daninformasi;

3. Melakukan pemanfaatan secaramaksimal peggunaan sarana danprasarana yang ada untuk mendukungusaha peningkatan kesejahteraanmasarakat;

4. Meningkatkan pengetahuan TeknologiInformasi dan Komunikasi aparatpemerintah melalui bimbingan teknisdan pelatihan.

5. Mensinergikan dan mengintregasikanberbagai database sistem aplikasiteknologi informasi.

6. Menyediakan akses informasi yangmudah dan terjangkau bagi semuakalangan

7. Menghimpun berbagai potensi untukpembangunan Smart City

Alternatif Strategi : Kelemahan dantantangan

1. Memberikan dukungan pimpinanterhadap pengembanganTeknologi Informasi danKomunikasi;

2. Mendorong peran sertamasyarakat dalam pengembangansumber daya komunikasi daninformasi;

3. Membangun berbagai aplikasisistem informasi dan komunikasiuntuk penyelenggaraanpemerintahan; dan

4. Meningkatkan sarana danprasarana pelatihan yang handal;

5. Meningkatkan kemampuan SDMteknisi dan fasilitas pendukungnya.

6. Optimalisasi pengawasan danpengendalian pemanfaatanteknologi informasi

7. Memaksimalkan semua potensiyang ada untuk membangunSmart City



BAB 4RENCANA STRATEGIS

4.1. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak terlepas dari

visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten

Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan,

kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Visi tersebut merupakan gambaran arah pembangunan atau

kondisi yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan

informatika selama lima tahun ke depan (tahun 2017-2021). Dengan

mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi dan penentuan isu-isu strategis

sebagaimana telah dibahas pada bab 3, Dinas Komunikasi dan Informatika telah

menetapkan visi yaitu sebagai berikut:

Terdapat 2 unsur dari pernyataan visi tersebut yaitu

1. Bantul Smart City, yang mempunyai makna sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan komunikasi dan infomatika berupaya untuk dapat

membangun Bantul sebagai Kota Cerdas (Bantul Smart City). Bantul sebagai kota

Menuju Bantul Smart City guna mendukungterwujudnya masyarakat yang berkualitas



cerdas (Smart City) adalah membangun dan menata Kabupaten Bantul dengan

konsep penataan dengan teknologi digital untuk meningkatkan peforma dan

kesejahteraan masyarakat Bantul, dengan mengurangi biaya dan konsumsi sumber

daya dan berinteraksi secara lebih efektif dengan penduduk Bantul.

Dengan upaya kunci sektor-sektor ‘cerdas’ melibatkan layanan kesehatan,

layanan pendidikan, peningkatan pariwisata, transportasi, energi, pengelolaan air,

dan pengelolaan lingkungan/limbah. Mampu untuk memberikan respon yang cepat

kepada tantangan-tantangan yang terdapat dalam Kabupaten Bantul dengan

hubungan ‘transaksional’ sederhana dengan para penduduk atau masyarakatnya

melalui tantangan perubahan iklim, penstrukturan ulang sektor ekonomi, online

retail & entertainment, dan lain sebagainya

2. Masyarakat yang berkualitas, yang mempunyai makna sebagai berikut:

Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang mampu menyesuaikan

dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung dan berkembang. Seluruh

anggotanya mampu mengetahui kebutuhan dalam menjalankan proses kehidupan

dan selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan tidak meninggalkan

norma norma beragama dan bersosial pada situasi dan kondisi yang berlangsung.

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat pesat menuntut

manusia disekitarnya untuk berpacu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri demi

tidak pada posisi ketertinggalan.

Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas yaitu sebagai bentuk komitmen

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku organisasi perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai upaya mengambil bagian dalam

upaya mewujudkan Bantul yang Cerdas, Sehat dan sejahtera sebagai bentuk komitmen

untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah dari misi pertama dan misi

ke-tiga Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul terpilih. Sasaran daerah dari misi I

yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “Meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan

reformasi birokrasi” terdapat dua indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab

Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu (1) Meningkatnya pelayanan informasi



publik melalui mass media dan (2) Berkembangnya Digital Government Service

(DGS); (3) Meningkatnya sumber daya komunikasi dan informasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan sebagaimana makna yang

terkandung dalam visi pada akhir periode perencanaan (tahun 2016-2021), Dinas

Komunikasi dan Informatika telah merumuskan apa yang akan dilakukan dan

bagaimana melakukannya dalam bentuk pernyataan misi. Dengan pernyataan misi,

diharapkan seluruh pegawai dijajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan semua

pihak yang berkepentingan sebagai mitra kerja dapat mengenal kewenangan dan

ketugasan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pelayanan di

sektor komunikasi dan informasi, statistik dan persandian. Pernyataan misi yang telah

dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut:

Makna yang dikandung dari masing-masing misi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Mengembangkan layanan Digital Government Servise menuju Bantul Smart City

Pada era perkembangan pmerintahan modern yang didukung dengan kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong suatu pemerintah daerah untuk

menyediakan akses informasi yang diperlukan oleh masyarakatnya. Keberadaan Dinas

Komunikasi dan Informatika saat ini mempunyai peranan penting untuk mendukung

ketersediaan akses atas data dan informasi berbasis teknologi masa kini. Oleh karena

itu misi kesatu dapat dimaknai sebagai suatu tekad dari Dinas Komunikasi dan

Informatika untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terkait dengan penyediaan

akses dan pelayanan data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan

memperhatikan kualitas data dan informasi yang diakses.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat akan mendukung

penyelenggaraan pemerintah daerah pada persaingan dan kompetisi global yang sangat

ketat. Jika tidak ingin tertinggal, maka pemerintah daerah harus berani melakukan

inovasi sesuai dengan tugas pokoknya. Dalam hal ini inovasi dapat diterapkan dengan

mengembangkan teknologi informasi yang efektif dan efisien guna mendukung

penyelenggaraan pemerintahan. Sistem informasi merupakan salah satu alat (tool) yang

sering digunakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuannya demi mencapai

efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan



Informatika sebagai garda terdepan pengembangan sistem informasi dan komunikasi

mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi seluruh organisasi perangkat daerah

mensinergikan dan mengintegrasikan sistem informasi yang telah ada guna

mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pengembangan sistem

informasi dan komunikasi akan menjadi bagian penting pembangunan Digital

Government Service (DGS) dalam rangka menuju terwujudnya Bantul Smart City.

Smart city merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu

masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efektif dan effisien. Kemudahan

dalam memperoleh informasi dan melakukan Komunikasi adalah suatu kebuthan yang

akan memberikan peluangan bagi masyarakat untuk mampu mengembangkan diri

dengan sumber daya yang mereka miliki.

Upaya membangun Smart City merupakan keputusan yang tepat yang

memungkinkan di setiap sudut kota terpasang fasilitas atau sarana yang memungkinkan

mengembangkan dan memperluas infrastruktur jaringan dengan baik, disamping itu

berbagai aplikasi cerdas dapat dibangun untuk menyajikan berbagai informasi sesuai

dengan kebutuhan baik untuk pemerintahan maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan

mempermudah dan membuka seluasluasnya untuk pihak penyedia sarana Akses

Informasi Dan Komunikasi untuk membangun infrastruktur jaringan informasi dan

Komunikasi di wilayah Kabupaten Bantul dengan tidak mengabaikan aturan yang

berlaku.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat dewasa

ini telah merubah tatanan kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Kebutuhan akan data pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memanfaatkan

teknologi komunikasi dan informasi semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi ini

apabila tidak diatur dapat menyebabkan dampak buruk yang dapat merugikan

masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan dapat

dipertanggunggjawabkan dan sebaliknya masyarakat memberikan informasi yang

benar. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat

daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi harus

dapat memfasilitasi terwujudnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika



yang bertanggung jawab. Diperlukan langkah-langkah secara terpadu dan komprehensif

dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Meningkatkan layanan Informasi Yang Berkualitas Bagi Semua Pemangku

Kepentingan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) merupakan produk regulasi yang bertujuan memberikan

jaminan memperoleh informasi publik dalam meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat pada proses penyelenggaraan negara. Hal ini berlaku baik ditingkat

pengawasan, pelaksanaan penyelenggara negara maupun pada proses pengambilan

keputusan publik. Sedangkan untuk lembaga publik, Undang-Undang tersebut

memberikan kewajiban guna meningkatkan pelayanan informasi serta membuka akses

atas informasi publik tanpa diminta permohonan (aktif) maupun sebaliknya. Kebebasan

dan keterbukaan tentu merupakan anugrah yang diharapkan banyak pihak, terutama

dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan berkehendak,

berserikat, berkumpul dan keterbukaan informasi publik selama tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebebasan

informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan

sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Keberadaan Dinas Komunikasi dan

Informatika harus dapat mendukung adanya keterbukaan informasi publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebebasan informasi di daerah

akan mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi lain

kebebasan informasi dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi

pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Keterbukaan

informasi publik juga menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan dan akuntabel



Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma

baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca

krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini

menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan marnpu menjawab

tantangan dimasa mendatang. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi

Perangkat Daerah yang baru dituntut mengambil bagian untuk dapat mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance). Seiring dengan perkembangaan teknologi

memungkinkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung

pemerintahan yang baik yaitu efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Membangun

Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis teknologi, integrasi, berkesinambungan dan

ramah lingkungan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang direncanakan

dan dilaksanakan merupakan sebagai wujud dukungan mewujudkan pemerintahan yang

baik (good governance).

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan perumusan strategis yang

memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah

daerah sebagai dasar penyusunan rancang bangun kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika selama periode lima tahun (tahun 2016-2021) pada bidang

komunikasi dan Informasi, statistik dan persandian sesuai dengan tujuan akhir

dari visi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi

dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan.

Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun 2017 s/d 2021

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan

Target Kinerja

Tahun1

Tahun2

Tahun3

Tahun4

Tahun5

1

MeningkatnyaPenyelenggaraansisteminformasidankomunikasi berbasisteknologisesuaistandar

MeningkatnyaPenyelenggaraansistem informasidan komunikasiberbasisteknologi sesuaistandar

Prosentaseberkembangnyalayanan DigitalGovernment Service(DGS)

% 70 75 80 85 90

2

MeningkatkankualitaslayananPublikgunamewujudkan TataKelolaPemerintahan YangBaik(GoodGovernance)


Index kualitaslayanan informasipublik

% 65 70 75 80 85

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan

Informatika yang telah ditetapkan diatas dibutuhkan adanya strategi. Strategi

merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu OPD harus tepat memilih

strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan merupakan

rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan

sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki



manfaat sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja

birokrasi.

Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu

sebagai berikut :

Tabel 13

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No. Misi Tujuan Sasaran Kebijakan1 Mengembangkan layanan

Digital GovernmentServise menuju BantulSmart City

Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahanyang efektif,efisien, transparandan akuntabel

MeningkatnyaPenyelenggaraansistem informasidan komunikasiberbasis teknologisesuai standar

Mengembangkanlayanan DigitalGovernmentServise di seluruhInstansiPemerintahDaerah

2 Meningkatkan layananInformasi YangBerkualitas Bagi SemuaPemangku Kepentingan

Meningkatkankualitas layananPublik gunamewujudkan TataKelolaPemerintahanYang Baik (GoodGovernance)


Mengembangkanlayanan Informasiyang berkualitas.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek

komunikasi dan informasi, statistik dan persandian. Selain itu penentuan strategi juga

mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar Dinas Komunikasi dan

Informatika yang merupakan peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan pelayanan

pada aspek komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.



BAB 5PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. Rencana Program

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan

strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah–langkah yang

diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Penjabaran program harus

memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan. Program kerja

tidak lepas dari dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan

pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Keberhasilan program yang

dilakukan sangat erat sekali dengan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul. Oleh karena itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara

kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum

diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu pengkajian terlebih dahulu dengan serius

dan fokus untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut benar-

benar dapat dilaksanakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, dibidang komunikasi

dan informatika memiliki rencana program dari tahun 2011 – 2015 adalah sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan;

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;

6. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

5.2. Kegiatan

Program –program kerja yang telah ditetapkan di atas, diwujudkan dalam

bentuk kegiatan dimulai pada tahun 2016. Secara indikatif kegiatan-kegiatan

dari masing –masing program diuraikan sebagai berikut :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

a) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor

b) Penyediaan Rapat, koordinasi dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

a) Pengadaan kendaraan Dinas/Operasionalb) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

c) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

keuangan;

a) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi

c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

e) Pengendalian Sistem Keamanan Informasi

5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;

a) Pengkajian dan Penelitian informasi dan Komunikasi

b) Pemberdayaan KID dan PPID

c) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM)

6. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;

a) Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merencanakan

pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

di lingkungan Pemerintah Bantul tetap akan menjaga dan mempertimbangkan dari

aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap



menjaga keamanan dari segala kemungkinan yang dapat merugikan kepentingan

pemerintah daerah. Dengan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif,

Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima

dicapai melalui Program dan Kegiatan yang terurai sebagaimana pada lampiran

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun

2017 – 2021.



BAB 6PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun

2016-2021 disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan program pembangunan dari

Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih yang dituangkan dalam dokumen perencanaan

Kabupaten Bantul lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Melalui dokumen renstra tersebut akan

menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

selama kurun lima tahun (tahun 2016-2021) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan

tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan

Pemerintah Daerah pada aspek komunikasi dan informasi, statistik dan persandian

sesuai dengan urusan yang ditangani. Keberhasilan atau kegagalan pelayanan yang

diselenggarakan terukur dengan tercapai atau tidak tercapainya indikator kinerja dari

sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika yang

ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja (outcome) dari

program inti/utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan akhir yang

dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab untuk mewujudkan 3 target

indikator kinerja dari sasaran daerah pertama yaitu terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang kualitas dan 1 indikator kinerja dari sasaran daerah yang

kelima yaitu terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas. Ke-empat indikator

kinerja tersebut menjadi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapai atas tiga tujuan dan tiga sasaran

strategis yaitu sebagai berikut:



NO POINT RPJMD KAB.BANTUL RENSTRA DISKOMINFO INDIKATOR

TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

4 SASARAN

Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangberkualitas

1

MeningkatnyaPenyelenggaraansistem informasi dankomunikasi berbasisteknologi sesuaistandar

Prosentaseberkembangnyalayanan DigitalGovernment Service(DGS)

60 70 75 80 85 90

2

Meningkatnya indekskepuasan masyarakat

terhadappenyelenggaraaninformasi publik

Index kualitaslayanan informasi

publik65 70 75 80 85 85

5 KEBIJAKANMengembangkan

layananbirokrasi yang

prima

1

Mengembangkanlayanan DigitalGovernment Servise diseluruh InstansiPemerintah Daerah

Prosentasepengembanganaplikasi layanan

publik

2Mengembangkanlayanan Informasiyang berkualitas.

Prosentasepengembangan

jaringan informasi3

6 PROGRAMPRIORITAS

1Program

PengembanganKomunikasi, Informasi

dan Media Massa

ProsentasePembangunanpusat datawarehouse dataProsentasepeningkataninfrastruktur jaringaninternet/intranetpemerintah DaerahProsentasepengembanganaplikasi systeminformasiProsentasepenyusunanregulasi tata kelolapemerintahanberbasis TIK (DGS)

2Program Pengkajian

dan Penelitian BidangInformasi danKomunikasi

Peningkatan Indekskepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraaninformasi publikProsentasePemberdayaanKelompok InformasiMasyarakat danPejabat PengelolaInformasi Daerah(Persen)Prosentase PPIDaktif

3Program FasilitasiPeningkatan SDMbidang Komunikasidan Informasi

Prosentase SDMyang memilikipengetahuan yangberbasis IT

4Program Kerjasamainformasi dengan MasMedia

ProsentasePelayanan informasipublik melalui MassMedia (persen)



Sebagai upaya mewujudkan empat indikator kinerja tersebut Dinas Komunikasi dan

Informatika melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,

program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota, dan program

pengelolaan barang daerah. Ke enam program tersebut merupakan program utama/inti

dan program pendukung/penunjang, dengan pendanaan yang dibutuhkan tertinggi

dialokasikan sebesar 66% untuk melaksanakan program pendukung/penunjang dan

sebesar 44% untuk melaksanakan program utama/inti.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - diskominfo.bantulkab.go.id · saing daerah dengan memperhatikan...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - diskominfo.bantulkab.go.id · saing daerah dengan memperhatikan...