RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan...

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|i

RENSTRA 2016-2021

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

KABUPATEN ROKANHILIR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|ii

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 09/ BPBD/2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 - 2021

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;

b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra-SKPD) BPBD Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memberikan kepastian kebijakan

dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rokan Hilir;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan

dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|iii

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|iv

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);

9. Perturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah

Tahun 2012 Nomor 21);

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|v

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021.

KESATU : Rencana Strategis BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021.

KEDUA : Rencana Strategis BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dictum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Strategis BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021

sebagai dasar acuan dalam evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir.

KEEMPAT : Rencana Strategis BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan

ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan

sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|vi

Ditetapkan di :

Bagansiapi-api, Mei 2019

Plt. Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Rokan Hilir

IRAWAN, SE, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19740722 200212 1

004

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan

Rencana Stategis (Renstra), yang berfungsi sebagai penjabaran visi dan misi organisasi.

Renstra ini selanjutnya merupakan acuan bagi seluruh komponen di lingkungan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir disamping

memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, lebih utamanya adalah merupakan

pedoman strategis dalam upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Kedaruratan dan

logistik, Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan

Penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya mencapai Visi dan

mengemban Misi yang mengarah kepada pencapaian Visi Kabupaten Rokan Hilir.Oleh

karena itu dibutuhkan partisipasi, sinergitas dan kerja keras dari pihak-pihak yang terkait.

Kami yakin Renstra yang kami sajikan ini memiliki berbagai keterbatasan dan

kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak, agar

Renstra ini dapat menjadi acuan dan bahan informasi serta bermanfaat bagi kemajuan dan

perkembangan Badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, Mei 2019

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rokan Hilir

IRAWAN, SE, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19740722 200212 1 004

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|viii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

2.1.1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

11

2.1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

12

2.1.3. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bencana

18

2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan logistik 21

2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana

26

2.2. Sumberdaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30

2.2.1. Sumberdaya Manusia 30

2.2.2. Asset/Modal Yang Dimiliki 33

2.3. Kinerja Pelayanan OPD 34

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana

35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

39

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

39

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

42

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional 46

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|ix

Penanggulangan Bencana (BNPB) 2016-2021

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis 51

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

52

4.1. Visi dan Misi 52

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 53

4.2.1. Tujuan 53

4.2.2. Sasaran 53

4.3. Strategi dan Kebijakan 55

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

59

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

64

BAB VII PENUTUP 66

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021|1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, definisi dari bencana adalah peristiwa atau

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut diketahui bencana

diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: bencana alam, bencana non alam

dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir,

letusan gunung berapi, angin topan / puting beliung, tanah longsor,

kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit

tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa /

benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman

yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan

konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran

lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan

konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Bencana – bencana tersebut dapat terjadi sewaktu–waktu tanpa

bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku

kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah

perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan

langkah–langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan

mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat


bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyadari pentingnya

penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar

bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disusul dengan

dikeluarkannya Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 tahun 2014

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), maka oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Rokan Hilir selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah dibawah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir wajib pula menyusun

Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir untuk kurun waktu

tahun 2016 – 2021.

Sebagai perwujudan tindak lanjut dari pembentukan BPBD

Kabupaten Rokan Hilir maka wajib disusun pula sebuah perencanaan

strategis yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang Specific (jelas),

Measurable (terukur),Achievable (dapat tercapai), Relevant (sesuai), dan

Time Bound (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang

komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi

pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Rokan Hilir dapat berkontribusi positif dalam pencapaian

target–target RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 – 2021.


1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rokan Hilir

tahun 2016 –2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang–Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

bencana;

6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008

tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non


Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4830);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah;

20. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai roadmap dalam

mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 – 2021 dari aspek penanggulangan

bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan

urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program

dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun

waktu 2016 – 2021 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Rokan

Hilir.


Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang–undangan

tentangperencanaan;

2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi BPBD Kabupaten

Rokan Hilir, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka

menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya;

3. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondisi BPBD

Kabupaten Rokan Hilir dalam tahun 2016 ini dan kondisi yang ingin

dicapai pada tahun 2021 sebagai perwujudan visi dan misi BPBD

Kabupaten Rokan Hilir;

4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan bagi BPBD Kabupaten Rokan Hilir dan instansi

terkait.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam

menilai suatu konsep, maka renstra dinas disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD

2.2. Sumber daya OPD

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD


BAB III. ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra kementerian/lembaga

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI,

KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM KEGIATAN

BAB VI. PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6

tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kabupaten Rokan Hilir terdiri

dari : Kepala;

a. Unsur Pengarah; dan

b. Unsur Pelaksana

a. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah

Kabupaten Rokan Hilir.

b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan

penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang;

2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh

masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, sejumlah 4 (emp at) orang.

Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui

uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dimana masa

jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu

Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur

Pelaksana sehari-hari.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;

2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;


c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:

a) Seksi Pencegahan;

b) Seksi Kesiapsiagaan;

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:

a) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;

b) Seksi Distribusi Logistik.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:

a) Seksi Rehabilitasi;

b) Seksi Rekonstruksi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rokan Hilir


BPBD mempunyai tugas:

a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata;

b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati

sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan

darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD

mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanggulangan pengunsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif

dan efisien.

b. Pengkordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala BPBD mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi serta rekontruksi akibat bencana secara adil dan merata;

b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan

kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;


c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan

bencana;

d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan,

penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;

e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan

informasi daerah rawan bencana;

f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur

tetap penangulangan bencana;

g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana

kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan

darurat bencana;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

bidang tugas.

Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif

dan efisien.

b. Pengkordinasi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh

UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas

memberikan masukan dan saran Kepada Kepala BPBD dalam

penanggulangan bencana.


Secara rinci fungsi pengarah penanggulangan bencana adalah

sebagai berikut:

a. Perumusan konsep Kebijakan penanggulangan bencana daerah.

b. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan

tugas Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan

yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi

koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui

koordinasi dengan perangkat daerah lainnya didaerah, instansi

vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada

tahan pra bencana dan pasca bencana.

b. Komando

Fungsi komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi

komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui

pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari

perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, serta langkah-langkah

lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

c. Pelaksana

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi

pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara koordinasi

dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertkal


dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dibantu oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasi perencanaan, penyusunan program dan anggaran,

pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Dalam

melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, evakuasi dan pelaporan.

b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta

penataan aset.

c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi

dan hubungan masyarakat.

d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat,

dan

e. Pelaksaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas

bidang.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub bagian umum dan kepegawaian;

b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan, dan ;

c. Sub bagian perencanaan dan pengendalian.

a. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan Urusan Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan


tugas tersebut, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai

fungsi :

1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan.

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan

atasan.

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya,

memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun secara

tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Sub

Bidang dilingkungan Badan baik secara langsung maupun

tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi

serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal.

5. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang

ditetapkan atasan.

6. Memberikan pelayanan urusan administrasi umum,

organisasi dan tatalaksana, pengurus rumah tangga,

perlengkapan/perbekalan, dokumentasi perpustakaan dan

kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian

badan.

7. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk

keperluan Rumah Tangga Badan sesuai dengan kebutuhan,

anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai dasar pengadaan barang.


8. Melaksanakan inventaris barang kekayaan Badan untuk

tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang

inventaris agar dapat digunakan dengan optimal.

9. Membuat laporan rutin tenteng peremajaan pegawai, Daftar

Urut Kepangkatan (DUK), Nominatif Pegawai, dan

Laporan Pegawai lainnya demi terciptanya tertib

administrasi Kepegawaian;

10. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,

diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

11. Melakukan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cermin penampilan kerja;

12. Mambuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan;

13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas;

14. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis,

tenaga fungsional, analisa jabatan, analisa beban kerja,

budaya kerja, hukum, organisasi, tatalaksana, keamanan dan

tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainya; dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Urusan

Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sub bagian keuangan dan

perlengkapan mempunyai fungsi :

1. Menyusun program kegiatan Sub bagian Keuangan

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai


Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber

data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan yang berlaku dan kebijakan

atasan.

3. Memberikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya,

memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.


Bidang dilingkungan Badan baik secara lansung maupun



kerja yang optimal.

5. Menyiapkan peroses pencairan dana dan pengelolaan

administrasi keuangan.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

dengan cara membandingkan laporan perkembangan

realisasibelanja dengan rencana pembiayaan yang telah

disusun untuk bahan laporan kepada atasan.

7. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan

dibidang keuangan dilingkungan badan.

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan

kerja.

9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan.


secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

11. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan,

pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan,


usulan penghapusan asset dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan

12. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

c. Sub bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh kepala

Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan

Perencanaan dan Program. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

sub bagian perencanaan dan pengendalian mempunyai fungsi :

1. Menyusun prorgram kegiatan Sub Bagian penyusunan

rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun

lalu sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan.

2. Menjabar perintah atasan melalui pengkajian permasalahan

dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan

maupun secara tulisan guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas.


Bidang dilingkungan Badan baik secara langsung maupun



kerja yang optimal.

5. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang

ditetapkan atasan.


6. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) /

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

7. Meneliti dan mengkoreksi bahan usulan rencana program

kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang sesuai

ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan.

8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan

mengompilasi seluruh rencana kegiatan untuk disusun

menjadi program dan kegitan Kabupaten.

9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan Satuan kerja Perangkat Daerah agar diketahui

tingkat realisasinya.

10. Menyiapkan bahan penyusunan laporan berkaitan dengan

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan indikator-

indikator yang telah ditetapkan.

11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan

kerja.

12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan.


secara lisan maupun tertulis sebagaibahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas, dan

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.


3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok

membantu kepala dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan

penanggulangan bencana yang berkaitan dengan pencegahan dan

kesiapsiagaan serta melaksanakan penyusunan bahan perumusan

kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Dalam

melaksanakan tugas pokoknya, Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program pembinaan, petunjuk

teknis pelaksnaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

penanggulangan bencana serta saat terjadinya kebakaran

pemukiman penduduk, gedung, hutan, lahan dan kecelakaan.

b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan

program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

c. Penetapan rumusan kebijakan teknis dan panduan pengetahun dan

kesiapsiagaan terhadap resiko bencana.

d. Pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan dan penetapan rumusan

kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana keadaan darurat

bencana.

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kegiatan bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan.

f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait

dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada

prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

g. Menyelenggarakan pencegahan dan kesiapsiagaan serta

pemadaman bencana kebakaran.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

a. Seksi Pencegahan

b. Seksi kesiapsiagaan


a. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan

bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta

layanan dibidang pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pencegahan mempunyai

fungsi :

1. Merencanakan kegiatan seksi pencegahan berdasarkan

kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan.

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

pencegahan, penanggulangan kebakaran yang berhubungan

dengan kebakaran pemukiman penduduk, gedung, hutan,

lahan dan kecelakaan.

3. Menyusun program kerja dibidang pencegahan.

4. Mengkoordinasi, pemantauan dan menginventarisir terhadap

penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan

teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur-angsur

berpotensi menjadi ancaman atau bahaya bencana serta

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

penanggulangan kebakaran dan menyiapkan petunjuk

pemecahan masalah.

5. Menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan

dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana

dan mitigasi pada pra bencana.

6. Menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan

pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan

dan mitigasi pada prabencana.

7. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan

bencana.


8. Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi daerah

rawan bencana.

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan


layanan dibidang kesiapsiagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi kesiapsiagaan mempunyai

fungsi :

1. Merencanakan kegiatan seksi kesiapsiagaan berdasarkan


sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan.




kesiapsiagaan.

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data

serta informasi yang berhubungan dengan kesiapsiagaan.

4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan kesiapsiagaan serta menyiapkan

petunjuk pemecahan masalah.

5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan.

6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksnaan tugas.

7. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan pengujian

peringatan dini.

8. Menyiapkan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas

bencana.


9. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan

gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta menyiapkan

lokasi evakuasi.

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan

kebijakan lebih lanjut.

11. Membuat laporan pelaksanaan kegitan seksi kesiapsiagaan

sesuai dengan data yang ada berdasrkan kegiatan yang telah

dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi

atasan.

12. Melaksanakan tugas-tugas kesiapsiagaan pemadaman

bencana kebakaran.

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik secara tertulis maupun

lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

4. Bidang kedaruratan dan logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam

melaksanakan kebijakan sarana pada saat tanggap darurat dan

dukungan logistik penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dalam

melaksanakan tugas pokok, juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang kedaruratan dan logistik

penanggulangan bencana daerah.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik

penanggulangan bencana.

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan sarana dibidang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana,

penanganan pengungsian dan dukungan logistik.


d. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang sarana dan

logistik penanggulangan bencana.

e. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang

sarana dan logistik penanggulangan bencana.

f. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang

meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirin tenda-tenda

penampungan untuk pengungsi, darat dan air, pencarian,

penyelamatan dang pengungsian korban serta harta benda,

penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan

pendirian tenda posko komando.

g. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat, penanganan pengungsian dan dukungan logistik.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala pelaksana

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang kedaruratan dan logistik terdiri dari :

a. Seksi penyelamatan dan evakuasi

b. Seksi distribusi dan logistik

a. Seksi penyelamatan dan evakuasi

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas menyiapkan

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis

serta layanan dibidang Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Seksi penyelamatan dan evakuasi

mempunyai fungsi :

1. Merencanakan kegiatan seksi penyelamatan dan evakuasi

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan.

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-


bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelamatan dan

evakuasi.

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta

informasi yang berhubungan dengan penyelamatan dan

evakuasi.


petunjuk teknis dibidang penyelamatan dan evakuasi.


berhubungan dengan penyelamatan dan evakuasi serta

menyiapkan pentunjuk pemecahan masalah.

6. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas bawahan.

7. Melakukan penyelamatan dan evakuasi secara tanggap.

8. Mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat

kejadian dalam penyelamatan dan evakuasi secara langsung.


Distribusi dan Logistik penanggulangan bencana sebagai bahan

masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.

10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelamatan dan

evakuasi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan

yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan

masukan bagi atasan.


baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang penyelamatan dan

evakuasi.

b. Seksi distribusi dan logistik

Seksi Distribusi dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan tugas

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis

serta layanan dibidang distribusi dan logistik, sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.


Seksi distribusi dan logistik mempunyai fungsi :

1. Merencanakan kegiatan seksi distribusi dan logistik berdasarkan

kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan

yang telah ditetapkan.

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan distribusi dan logistik.

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta

informasi yang berhubungan dengan distribusi dan logistik.


petunjuk teknis dibidang distribusi dan logistik.


berhubungan dengan distribusi dan logistik serta menyiapkan

pentunjuk pemecahan masalah.

6. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas bawahan.

7. Menyiapkan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana,

kelompok rentan dan kebutuhan dasar.

8. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap korban bencana alam

dan korban bencana sosial atau pengungsi dan melaksanakan

kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan

sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan

dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan.


pelaksanaan tugas.

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

kedaruratan dan logistik.

11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi distribusi dan

logistik sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang

telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan

bagi atasan.


12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan

logistik.

5. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas

pokok membantu kepala pelaksana dalam melaksanakan kebijakan

dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Bidang

Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dalam melaksanakan tugas

pokok juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang

rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

b. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua

aspek pelayanan publik.

c. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan

dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

d. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial

dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban.

e. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca

bencana.

f. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena

bencana.

g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial dan ekonomi

yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.

h. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi

dan rekonstruksi bencana.

i. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi dan

rekonstruksi bencana.

j. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan pasca bencana.


k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

tugas pokok dan fungsi.

Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

a. Seksi rehabilitasi

b. Seksi rekonstruksi

a. Seksi rehabilitasi

Seksi rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan

bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan

dibidang rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seksi

rehabilitasi mempunyai fungsi :

1. Merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi berdasarkan


sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan





rehabilitasi.

3. Memfasilitasi penyusunan data dan pemetaan daerah pasca

bencana.

4. Memfasilitasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena

bencana.

5. Memfasilitasi dan melindungi kelompok masyarakat rentan,

sarana dan prasarana vital.


serta informasi yang berhubungan dengan rehabilitasi.


petunjuk teknis dibidang rehabilitasi.


8. Menginvetarisir permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan rehabilitasi serta menyiapkan petunjuk

pemecahan masalah.

9. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan

normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat

pada wilayah pasca bencana.

10. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan

akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk pauk, famili

kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan

tambahan.


pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta

kelembagaan pada wilayah pasca bencana.

12. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan

rehabilitasi sosial, ekonomi dan budaya.

13. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi dan analisis

dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana.


pelaksanaan tugas.


sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih

lanjut.

16. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi

sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah


atasan.


baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dibidang

Rehabilitasi dan rekonstruksi.


b. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan


layanan dibidang rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Seksi rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Merencanakan kegiatan seksi rekonstruksi berdasarkan

kegiatan tahun sebelumya serta sumber data yang ada sebagai

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan



undangan, kebujakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis


rekonstruksi.


serta informasi yang berhubungan dengan rekonstruksi.

4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan

program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub

bidang.

5. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi

tingkat kerusakan lingkungan pasca bencana.

6. Melaksanakan penyusunan data dan prosedur tetap tanggap

darurat.

7. Menfasilitasi dan asistensi sub bidang rekonstruksi dengan

cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan

teknis.

8. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi

tingkat kerusakan lingkungan.

9. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama

pembangunan kembali dampak kerusakan bencana alam.


petunjuk teknis dibidang rekonstruksi.


11. Menginventarisir permasalahan-permsalahan yang

berhubungan dengan rekonstruksi serta menyiapkan petunjuk

pemecahan masalah.

12. Melakukan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan

pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam

lingkup sub bidang.

13. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat

fungsional dalam lingkup sub bidang.

14. Menyusun Program kegiatan sub bidang lingkup rekonstruksi

dalam penanganan pasca bencana.

15. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi

tingkat kerusakan ligkungan.

16. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama

pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca

bencana.


pertumbuhan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum

dan ketertiban.


peningkatgan peran serta masyarakat dalam segala aspek

kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

19. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan

komunitas yang terkena bencana.


pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam

program pembangunan daerah.

21. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

sebagai bahan amasukan untuk penentuan kebijakan lebih

lanjut.

22. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi rekonstruksi

sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah



atasan.

23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang

rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.2 SUMBER DAYA OPD

Sumber daya meliputi dua aspek yakni sumber daya manusia dansumber

daya fisik (sarana prasarana). Untuk sumber daya manusia BPBD Kabupaten

Rokan Hilir seluruhnya saat ini berjumlah 50 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD). Sebagian besar PNS BPBD Kabupaten Rokan Hilir adalah

berpendidikan S-2 sejumlah 5 orang (10%), S1 sejumlah 7 orang (14%), D3

sejumlah 2 orang (4%) sedangkan yang lain berpendidikan SLTA sejumlah 36

orang. Data PNS BPBD Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan tingkat pendidikan

formal secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat PendidikanFormal

No Gol/Ruang Tingkat Pendidikan Formal

JML S2 S1 D3 D2 D1 SMA SMP SD

1 IV c

2 IV b 1 1

3 IV a 2 2

4 III d 6 6

5 III c 1 2 1 4

6 III b 2 2

7 III a

8 II d

9 II c 6 6


10 II b 26 26

11 II a 2 2

Jumlah 2 13 1 34 50

Sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kabupaten Rokan Hilir saat

ini masih sangat minim mengingat Badan ini baru terbentuk sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 14

Februari 2014, pada Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 28 tahun 2014 tanggal

20 November 2014. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD

Kabupaten Rokan Hilir disajikan sebagaiberikut :

Tabel 2.2. Data Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Rokan Hilir

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan

1 GPS 1 unit Hibah BNPB

2 Handycam 1 unit Hibah BNPB

3 PC/unit Komputer PC 1 unit Hibah BNPB

4 Laptop 1 unit Hibah BNPB

5 Printer 1 unit Hibah BNPB

6 Scanner 1 unit Hibah BNPB

7 UPS 1 unit Hibah BNPB

8 Camera Electronik 1 unit Hibah BNPB

9 Telepohone Mobile 1 unit Hibah BNPB

10 Alat Komunikasi SSB ICOM

IC/V80

1 unit Hibah BNPB

11 Alat Komunikasi SSB ICOM

IC/M

1 unit Hibah BNPB

12 Slide Projector 1 unit Hibah BNPB


13 Papan Nama Instansi 1 unit Pembelian BPBD

14 Genset 1 unit Pembelian BPBD

15 Televisi 1 unit Pembelian BPBD

16 Megaphone 2 unit Pembelian BPBD

17 PC unit/Komputer PC 2 unit Pembelian BPBD

18 Note Book 2 unit Pembelian BPBD

19 Printer 2 unit Pembelian BPBD

20 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 unit Pembelian BPBD

21 Meja Kerja Pejabat Eselon III 4 unit Pembelian BPBD

22 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 5 unit Pembelian BPBD

23 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit Pembelian BPBD

24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 unit Pembelian BPBD

25 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 5 unit Pembelian BPBD

26 Microphone/Wireless mic 1 unit Pembelian BPBD

27 Water Treatment 1 unit Hibah BNPB

28 Pick up/Rescue 1 unit Hibah BNPB

29 Pick up 2 unit Pembelian BPBD

30 Sepeda Motor 2 unit Hibah BNPB

31 Motor Boat 1 unit Pembelian BPBD

32 Perahu Karet 4 unit Pembelian BPBD

33 Filling Cabinet 10 unit Pembelian BPBD

34 Meja Rapat 1 set Pembelian BPBD

35 Kursi Tamu 1 set Pembelian BPBD

36 Kursi Biasa 40 buah Pembelian BPBD

37 Kursi Lipat 50 buah Pembelian BPBD


38 Tenda Pleton 4 unit Pembelian BPBD

39 Tenda Regu 3 unit Pembelian BPBD

40 Tenda Keluarga 2 unit Pembelian BPBD

41 Lemari Es 1 unit Pembelian BPBD

42 AC 8 unit Pembelian BPBD

43 Alat dapur lainnya 1 set Pembelian BPBD

44 Dispenser 4 unit Pembelian BPBD

45 Pompa Pemadam Kebakaran 3 unit Pembelian BPBD

46 Selang 16 roll Pembelian BPBD

47 Nozel 2 buah Pembelian BPBD

48 Komputer 8 unit Pembelian BPBD

49 Printer 5 unit Pembelian BPBD

50 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 4 buah Pembelian BPBD

51 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 4 buah Pembelian BPBD

52 UPS 2 unit Pembelian BPBD

53 Stabilizer 1 unit Pembelian BPBD

Disamping sarana prasarana tersebut di atas juga terdapat Tenda

pengungsi, tikar, matras, yang merupakan bantuan dari BNPB (melalui BPBD

Propinsi Riau) sebagai barang–barang yang diperuntukkan untuk korban bencana

di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan semakin bertambahnya sarana prasarana serta

barang–barang logistik yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Rokan Hilir maka

sebagai konsekuensinya dibutuhkan gedung kantor dan gudang logistik yang

memadai bagi BPBD agar operasional pelayananpenanggulangan bencana

Kabupaten Rokan Hilir dapat berjalan secara optimal.


2.3 Kinerja Pelayanan OPD

A. Pelayanan pada saat Pra Bencana (Sebelum terjadi Bencana)

Merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam serangkaian

upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana pada

suatu wilayah.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan

ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Adapun Gambaran kinerja pelayanan OPD pada saat pra bencana sebagai

berikut :

1. Dalam situasi tidak terjadi bencana, yaitu :

1. Melaksanakan Perencanaan penanggulangan bencana.

2. Melaksanakan Pengurangan resiko bencana.

3. Melaksanakan Pencegahan.

4. Melaksanakan Pemanduan dalam perencanaan pembangunan

5. Melaksanakan Persyaratan analisis risiko bencana.

6. Melaksanakan Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.

7. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan.

8. Melaksanakan Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

2. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, yaitu :

1. Melaksanakan Kesiapsiagaan.

2. Melaksanakan Peringatan dini.

3. Melaksanakan Mitigasi bencana.

B. Pelayanan pada Saat Tanggap Darurat (Saat Terjadi Bencana)

Merupakan Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta

pemulihan prasaran dan sarana.



berikut :

1. Melaksanakan Pengkajian secara cepat dan Tepat terhadap lokasi

kerusakan dan sumber daya.

2. Melaksanakan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana.

3. Melaksanakan Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat terkena Bencana.

4. Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

5. Melaksanakan Perlindungan dengan segera prasarana dan sarana vital.

C. Pelayanan Pada Saat Pascabencana (Setelah Terjadi Bencana)

Merupakan penanganan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah masa

keadaan darurat berakhir. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pada pasca

bencana terdiri dari penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi

adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat

sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama

untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan

kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana dan Rekonstruksi adalah

pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah

pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.


berikut :

a. Melaksanakan Rehabilitasi

b. Melaksanakan Rekonstruksi


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana

1. Kebakaran

a. Kebakaran Hutan.

Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan hilir

hampir terjadi setiap tahunnya. Resiko kebakaran hutan dan lahan ini

di Kabupaten Rokan Hilir tergolong tinggi ini sesuai dengan indeks

resiko bencana dari IRBI yaitu pada tingkat 36. Kebakaran hutan dan

lahan hampir terjadi hampir disemua kecamatan terutama di daerah

Kecamatan Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Kubu,

Kubu Babusalam , Pasir Limau Kapas, Simpang Kanan dan Pujud.

b. Kebakaran rumah dan Gedung.

Risiko bencana kebakaran gedung dan permukiman di Kabupaten

Rokan Hilir terbagi atas 3 tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi;

namun secara umum risiko bencana ini di wilayah kabupaten Rokan

Hilir adalah tinggi. Tingkat risiko rendah terdapat di Kecamatan

Rantau Kopar dan Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan

sementara tingkat risiko sedang terdapat di Kecamatan Bagan

Sinembah, Bangko, pujud, Tamjung Medan dan tingkat resiko tinggi

Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Kubu.

2. Banjir

Risiko bencana banjir di Kabupaten Rokan Hilir terbagi atas 3

tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko tinggi ada di

wilayah Kecamatan Rantau Kopar, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung

Melawan, Rimba Melintang, Tanjung Medan Dan Pujud. Sementara

daerah dengan tingkat risiko sedang ada di area Kecamatan Bangko,

Sinaboi, Perkaitan, Batu Hampar dan Bangko Pusako, dan yang ada di

area rendah ada di Kecamatan Bagan Sinembah, Bagansinembah Raya dan

Simpang Kanan. Secara Keseluruhan Indek Resiko Bencana Banjir

menurut IRBI adalah tainggi yaitu pada level 36.


3. Banjir Bandang

Kapasitas bencana banjir bandang di Kabupaten Rokan Hilir masih

pada tahap resiko rendah dan pernah terjadi kecamatan Bagan Sinembah.

4. Banjir Rob

Banjir Rob merupakan banjir yang diakibatkan air pasang masuk

kedaerah pemukiman. Banjir rob di Kabupaten Rokan Hilir terjadi di

beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut diantaranya

Kecamatan Bangko, Sinaboi dan Kubu Babusalam dan Perkaitan.

5. Longsor

Risiko bencana longsor di kabupaten Rokan Hilir tergolong

tingkatan, rendah. Tingkat risiko rendah ada di Kecamatan Pujud dan

Tanjung Medan.

6. Abrasi

Resiko bencana abrasi di Kabupaten Rokan Hllir terjadi di

kecamatan Rimba Melintang , Bangko Pusako Batu Hampar, Bangko

Pujud dan Pasir Limau KapasResiko Bencana abrasi di Kabupaten Rokan

Hilir menurut indek resiko bencana dari IRBi pada Level 24tinggi

7. Kekeringan

Risiko bencana kekeringan di Kabupaten Rokan Hilir terbagi atas 2

tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko tinggi ada di

wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Bagan Sinembah,pujud, Tanjung

Medan, Tanah Putih, dan Balai Jaya. Tingkat risiko sedang terkonsentrasi

di Kecamatan Rimba Melintang, Bangko Pusako Sedangkan Kecamatan

lain termasuk resiko rendah. Yaitu Kecamatan Bangko, Sinaboi dan Kuba.

Pada indek resiko bencana Indonesia kekeringan di Kabupaten Rokan Hilir

pada level 24 tinggi.

8. Puting Beliung

Untuk bencana puting beliung, tingkat risiko bencana di wilayah

Kabupaten Rokan Hilir secara umum dikategorikan ke dalam tingkat

sedang. Namun masih terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat

risiko tinggi antara lain Kecamatan yang berada dipesisir yaitu Kecamatan

Bangko, Sinaboi dan Kubu Babusalam.


9. Biologi (Epidemi dan Wabah Penyakit)

Tingkat risiko untuk bencana epidemi dan wabah penyakit di

Kabupaten Rokan Hilir digolongkan ke dalam 2 tingkatan, yaitu sedang

dan rendah. Epidemi dan wabah penyakit di dominasi olleh Malaria ,

Demam Berdarah dan Muntaber.

10. Kegagalan Teknologi

Tingkat risiko untuk bencana kegagalan teknologi di kabupaten

Rokan Hilir digolongkan ke dalam 2 tingkatan, yaitu sedang dan rendah;

dimana secara umum tingkat risiko bencana yang mendominasi adalah

tingkat risiko sedang.

11. Konflik Sosial

Data historis menunjukkan konflik sosial yang pernah terjadi di

Kabupaten Rokan Hilir masih tergolong rendah, mengingat hanya terjadi

di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Kubu, Bagan Sinembah

Raya.


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi

obyektif di lapangan yang berkenaan dengan penanganan prabencana, kedaruratan

dan pascabencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai

berikut:

Tabel 3.1. Permasalahan Yang Dihadapi

Aspek

Kajian

Capaian/Kon

disi Saat ini

Standar

yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan

OPD

Internal

(Kewenangan

OPD)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

OPD)

1 2 3 4 5 6

Yuridis Baru tersedia

Peraturan

Daerah dan

Peraturan

Bupati Dalam

hal

pembentukan

Organisasi

BPBD

UU No.

24 Tahun

2007, PP

No. 21

Tahun

2008

Dibutuhkann

ya landasan

hukum bagi

aparatur

dalam

penanggulan

gan bencana

dalam

berbagai

jenis situasi

yang terjadi

dilapangan

secara lintas

sektor

Meningkatnya

kebutuhan

masyarakat

terhadap

penanganan

bencana

secara cepat

dan

komprehensif

Belum

adanya

Peraturana

Daerah dan

Peraturan

Bupati dalam

hal

penyelenggar

aan

penanggulang

an bencana

secara

komprehensif

dan lintas

sektor

Sumber

daya

Kurangnya

kapasitas dan

kuantitas

UU no. 5

Tahun

Kurang

optimalnya

pelaksanaan

Penanganan

bencana yang

baik

Aparatur

yang ada

belum


manusia aparatur pada

BPBD

2014 kegiatan

sebagai

akibat

kurangnya

kompetensi

dan kuantitas

SDM

memerlukan

SDM yang

kompeten dan

jumlah yang

memadai

memiliki

kompetensi

dan jumlah

yang belum

memadai

Sumber

dana

Belum

optimalnya

anggaran

untuk

penanganan

prabencana,

saat tanggap

darurat dan

pasca

bencana

UU No.

24 Tahun

2007

pasal 8

huruf d

Belum

terlaksananya

beberapa

rencana

kegiatan

disebabkan

kurangnya

anggaran

Penanganan

bencana yang

komprehensif

memerlukan

sumber dana

yang

memadai

Kurang

optimalnya

pelaksanaan

tugas dan

fungsi

Sarana

dan

Prasaran

a

Belum

tersedianya

sarana dan

prsarana yang

memadai

untuk

pelaksanaan

tugas dan

fungsi

UU

nomor 24

Tahun

2007

Kebutuhan

akan sarana

dan prasarana

yang

memadai

untuk

pelaksanaan

tugas fungsi

Tuntutan

masayarakat

akan

penanganan

bencana yang

cepat dan

tepat

Kurangnya

sarana dan

prasarana

untuk

melaksanakan

tugas dan

fungsi secara

optimal

Pengura

ngan

resiko

bencana

(Mitigasi

bencana)

Belum

adanya

kesepahaman

antar stake

holder untuk

melakukan

aksi bersama

dalam

pengurangan

resiko

bencana

PP nomor

21 tahun

2008

Dibutuhkan

kesepakatan

dengan stake

holder lain

dalam

melaksanaka

n langakah

pengurangan

resiko

bencana

secara efektif

Belum adanya

kesepahaman

antar stke

holder untuk

melaksanakan

upaya

pengurangan

resiko

bencana

Belum

adanya

Rencana Aksi

Daerah untuk

pengurangan

resiko

bencana

Kajian Belum PP nomor Belum Masyarakat Belum


resiko

bencana

fokusnya

penanganan

bencana

terhadap

potensi

bencana yang

akan terjadi

21 Tahun

2008

terjalinnya

langkah-

langkah

penanggulan

gan bencana

yang terpadu

dalam

menghadapi

potensi

bencana

dan dunia

usaha belum

cukup peduli

akan potensi

bencana yang

mungkin

terjadi

adanya kajian

atas resiko

bencana dan

pemetaan

daerah rawan

bencana

Partisipa

si

masyara

kat

dalam

penangg

ulangan

bencana

Partisipasi

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

penanganan

bencana

belum

terlembaga

dengan

optimal

UU. 24

Tahun

2007, PP.

No. 21

Tahun

2008,

Perka

BNPB no.

1 Tahun

2012,

Perka

BNPB no.

11 tahun

2014

Belum

terjalinnya

koordinasi

yang optimal

antara BPBD

dengan unsur

masyarakat

dalam

penanganan

bencana

Adanya

paeraturan

perundang-

undangan

yang meminta

untuk

melembagaka

n partisipasi

masayarakat

dalam

penanganan

bencana

Belum

terbentuknya

Desa/Kelurah

an tangguh

bencana

Penanga

nan

tanggap

darurat

bencana

Penanganan

tanggap

darurat belum

optimal

UU no. 24

Tahun

2007, PP

No. 21

Tahun

2008

Personil

BPBD yang

ada belum

mencukupi

untuk secara

cepat

menangani

tanggap

darurat

bencana

Dibutuhkan

penanganan

tanggap

darurat secara

cepat dan

akurat

Belum

optimalnya

Satgas/Tim

rekasi cepat

penanggulang

an bencana

Rehabilit

asi dan

rekonstr

uksi

pasca

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

pasca

bencana

UU no. 24

Tahun

2007 dan

PP no. 21

tahun

Anggaran

dan personil

serta

kerjasama

dengan stake

Meningkatnya

tuntutan akan

ganti kerugian

dari

masyarakat

Belum

optimalnya

ketersediaan

anggaran,

personil dan


bencana belum

optimal

2008 holder lain

belum

memadai

akibat

kejadian alam

kerjasama

dengan stake

lain.

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Memperhatikan isu-isu strategis, existing conditions dan tantangan ke

depan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, maka visi Kabupaten Rokan Hilir

adalah :

“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju

masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkan 5 (lima)misi

Kabupaten Rokan Hilir 2017 – 2021 beserta tujuan dan sasaran masing-masing

yaitu sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berkhlak

beriman dan bertaqwa.

Ada dua tujuan dari misi ini yaitu:

a. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah

terisolir;

b. Meningkatnya kesadaran kerukunan umat beragama.

2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti

sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus

membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Ada dua tujuan dari misi ini yaitu :

a. Terciptanya Kawasan Industri startegis berbasis Masyarakat pada

Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan sesuai

dengan Potensi Wilayah;

b. Terciptanya pertumbuhan ekonomi, lapangan perkerjaan baru, untuk

meningkatkan Pendapatan dan Kemandirian Masyarakat.


3. Mengembangkan sumberdaya manusia berkualitas melalui

peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan

masyarakat.

Ada enam tujuan dari misi ini yaitu :

a. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang cukup;

b. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat;

c. Tersedianya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin;

d. Tersedianya pelayanan kesehatan di puskesmas;

e. Tersedianya pelayanan kesehatan berkualitas untuk anak balita dan

ibu melahirkan;

f. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, dan

manajemen pendidikan yang merata dan berkualitas.

4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada

masyarakat dan peningkatan iklim investasi.

Ada empat tujuan dari misi ini yaitu :

a. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih;

b. Terkelolahnya keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi;

c. Terciptanya suasana aman dan tertib serta adanya kepastian

hukum ;

d. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

5. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada perluasan

pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk

pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan,

dengan penekanan pada peningkatan pendapatan dan kemandirian

masyarakat.

Ada enam tujuan dari misi ini yaitu :

a. Tersedianya Jaringan Transportasi darat, laut dan penyeberangan

sebagai penunjang perekonomian masyarakat;

b. Tersedianya infrastruktur Energi, telekomunikasi dan Air bersih

untuk industri;


c. Tersedianya infrastruktur pendukung produksi pertanian perikanan

dan perternakan

d. Terkoneksinya infrastruktur tranportasi pedesaan dan perkotaan;

e. Meningkatnya jangkauan dan akses masyarakat terhadap listrik dan

air bersih;

f. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah

terisolir.

Jika melihat misi dari Kabupaten Rokan Hilir yang kedua ”

Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti


membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat” maka akan terlihat bahwa

sebagai negara berkembang, Indonesia tengah giat membangun dan

mengembangkan Industri yang dengan pertumbuhan penduduk memberi

tekanan berlebihan pada lingkungan hidup. Resiko bencana dan dampak

perubahan iklim terus mempengaruhi kesehatan, pendidikan dan mata

pencaharian penduduk, mengancam keaneka ragaman hayati serta

perekonomian seperti yang terkandung dalam tujuan Misi Kabupaten

Rokan Hilir tersebut, merupakan salah satu prioritas untuk terciptanya

pertumbuhan ekonomi, lapangan perkerjan baru, untuk meningkatkan

Pendapatan dan Kemandirian Masyarakat.

Disinilah peran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

pengelolaan bencana, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir untuk meminimalisir potensi

terjadinya bencana secara terencana, terkoordinir, dan terpadu melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan disusun dalam Rencana

Strategis ini guna pencapaian secara optimal perekonomian dimaksud.

Dari misi ke-dua khususnya pada tujuan kedua, terlihat jelas bahwa

sasaran Kabupaten Rokan Hilir adalah “Terciptanya pertumbuhan

ekonomi, lapangan perkerjan baru, untuk meningkatkan Pendapatan dan

Kemandirian Masyarakat‘’. Berdasarkan sasaran tersebut maka baik

strategi kebijakan maupun program kegiatan dari BPBD Kabupaten Rokan


Hilir akan difokuskan untuk mewujudkan tujuan dari misi ke-dua tersebut.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut khususnya tujuan dan sasaran

agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat akibat bencana maka perlu

ditekankan bahwa untuk melindungi korban bencana akan dimulai dari

proses pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) dengan melibatkan

segenap stakeholder penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hilir

sebagai langkah untuk pencegahan bencana dan juga untuk meningkatkan

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Setelah upaya-upaya mitigasi

bencana secara optimal dilakukan maka selanjutnya adalah melindungi

korban bencana saat terjadi bencana melalui langkah-langkah

penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan logistik dari korban

bencana. Selanjutnya perlindungan terhadap korban bencana dilanjutkan

dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana prasarana

yang rusak akibat bencana sehingga kehidupan dan penghidupan

masyarakat dapat kembali normal bahkan dapat semakin tumbuh dan

berkembang.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pendapatan dan

Kemandirian Masyarakat, diperlukan kondisi lingkungan kondusif yang

dapat dicapai dengan meminimalisir potensi –potensi bencana yang ada

sehingga aktifitas pemerintah, masyarakat,dan dunia usaha yang terkait

dalam upaya meningkatkan pendapatan tersebut dapat berlangsung secara

efektif dan efisien. Disinilah peran BPBD Kabupaten Rokan Hilir dalam

upaya meningkatkan pendapatan dan Kemandirian Masyarakat tersebut

karena salah satu fokus utama dari pengelolaan bencana adalah

meminimalisir risiko bencana dengan program mitigasi risiko bencana

yang terencana, terkoordinir, dan terintegrasi sehingga agenda pemerintah

daerah dapat tercapai melalui implementasi program dan kegiatan BPBD

Kabupaten Rokan Hilir khususnya melalui pelaksanaan program dan

kegiatan yang diarahkan untuk internalisasi pengurangan risiko bencana

dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan penurunan tingkat

kerentanan terhadap bencana.


3.3 TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

BENCANA (BNPB) TAHUN 2016 - 2021

Berdasarkan rancangan Renstra BNPB tahun 2016 – 2021 diketahui

bahwa visi BNPB adalah sebagai berikut:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara

mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan

masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan

kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana,

serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman

bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari /

meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi BNPB tahun

2016 – 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi

dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan

dalam menghadapi bencana pemerintah,swasta dan masyarakat;

2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat,efektif dan

efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan

bencana nasional;

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana

melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi

bencana secara terkoordinasi,terencana dan terkendali yang berdimensi

pengurangan risikobencana;

4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan

penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk

kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;


5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

secara transparan dengan menerapkan prinsip good governance;

6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan

berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana

yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang

responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;

8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan

data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

dalam periode pelaksanaan 2016 – 2021 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar

terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan

bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;

2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih

baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan

penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB

untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan

secara cepat pada saat penanganan darurat;

5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas

teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan



6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif,

efisien, transpan dan akuntabel;

7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan

aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan

dan respon terhadap ancaman bencana;

8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang

terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan

penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan

dalam menghadapi bencana dengan outcome nya meningkatnya kapasitas

dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan

sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan

outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat,

penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap

darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital

akibat bencana;

3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan

outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara

terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan

tersedia;

4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang

memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB

dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan


peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan

dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;

5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas

teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan

penanggulangan bencana dengan outcome-nya meningkatnya kualitas

perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang –

undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia,

serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif,

efisien, transpan dan akuntabel dengan outcome-nya:meningkatnya

kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksanaan pelaksanaan

terhadap pelaksanaan tugas danfungsi di lingkup BNPB;

7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya:

meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan


8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan

penerangan penanggulangan bencana dengan outcomenya:terwujudnya

data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Membaca visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun

2016 – 2021 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu

utama yaitu:

1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;

2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;

3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan

terkendali;

4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;

5. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Lima point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program

dan kegiatan BPBD Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2016 –2021 sesuai

periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD

Kabupaten Rokan Hilir dapat selaras dengan Renstra BNPB. Sinkronisasi


diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat

terwujud dengan baik untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan

antara pusat dan daerah.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa

produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya

dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten

Rokan Hilir yaitu:

1. Penyusunan kajian–kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko

bencana dan penanggulangan bencana;

2. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rokan Hilir

untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap pra

bencana,tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana;

3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan

untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;

4. Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat

bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam


5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulanganbencana;

6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam

pembangunan dan produk – produk hukum perencanaan pembangunan;

Isu – isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten

Rokan Hilir dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang

disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program

dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk – produk perencanaan

pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana

vertikal.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

Setelah dalam pembahasan sebelumnya telah diidentifikasi mengenai

permasalahan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan

Hilir dan kajian produk – produk hukum perencanaan baik ditingkat pusat

maupun daerah yang menjadi acuan dalam alur perencanaan penanggulangan

bencana, serta isu–isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam penyusunan

rencana program dan kegiatan dari BPBD Kabupaten Rokan Hilir, maka

selanjutnya berdasarkan analisis tersebut dengan tetap bertitik tolak pada tugas

dan fungsi BPBD Kabupaten Rokan Hilir sesuai peraturan perundang –undangan

yang telah ditetapkan akan dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi

dan kebijakan dari BPBD Kabupaten Rokan Hilir untuk kurun waktu 2016 –

2021.

4.1 VISI DAN MISI

V i s i

Visi BPBD Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2016 – 2021 adalah

sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir Yang Tangguh Menghadapi

Bencana”

Dari visi tersebut ada kosa kata “Tangguh” yang didefinisikan yaitu kuat

dan handal dalam menghadapi bencana, dimana kekuatan / kehandalan tersebut

dibentuk secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang meliputi unsur–unsur

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Kehandalan menghadapi bencana ini dibentuk melalui penyusunan

regulasi yang mengadopsi risiko bencana, penyiapan sumber daya manusia dan

sarana prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana sehingga setiap

unsur yang terkait memiliki kapasitas yang prima dalam mencegah dan

menangani bencana.


M i s i

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas maka

ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dari risiko bencana

melalui mitigasi bencana;

2. Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan

terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat

dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;

3. Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur dan akuntabel.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berikut ditetapkan

tujuan dan sasaran dari BPBD Kabupaten Rokan Hilir untuk rencana

penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2016 – 2021:

( tabel 4.1)

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerjanya

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA

KONDISI KINERJA

AWAL (2016)

TARGET KINERJA SASARAN

2017 2018 2019 2020 2021 Target Kinerja Akhir

Periode

MISI 1 : Melindungi masyarakat Rokan hilir dari risiko bencana melalui mitigasi bencana 1 Meningkatnya

kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir

Peningkatan Indeks ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana

Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir

Persentase

menurunnya

kejadian

bencana

0% 30% 20% 20% 10% 10% 10%

Cakupan kelurahan / desa tangguh bencana

0 0 0 4% 4% 4% 4%


MISI 2 : Mengembangkan manajemen pemerintahan dan kebencanaan yang terencana ,terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah,masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana 2 Meningkatnya

daya tanggap darurat bencana

Peningkatan Indeks daya tanggap pelayanan bencana

Daya tanggap darurat bencana

Rata-rata waktu tanggap (respond time ) bencana

30 menit 20

meni

t

20

meni

t

15

men

it

15

men

it

10

men

it

10

menit

MISI 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil,terukur dan akuntabel 3 Meningkatnya

pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana

Peningkatan Indeks pemulihan masyarakat pasca bencana

Pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana

Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana

75% 75% 80% 85% 90% 90% 90%

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD

Nilai evaluasi SAKIP BPBD

C CC B B B B A

Level Maturitas SPIP Instansi

n/a

n/a

Level

2

Lev

el 3

Lev

el 3

Level

3

Level 3

Nilai Reformasi Birokrasi

n / a

n/a

n/a

C

C

CC

CC

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1 STRATEGI

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan

tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi

kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari

seluruh komponen BPBD Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk dapat menetapkan stategi yang tepat yang berpijak pada kondisi

realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka

dipergunakan analisis SWOT (Strength,Weakness, Opportunity, Threat).


Tabel 4.2. Matriks SWOT Penyusunan Strategi

Analisi

Faktor Internal

Analisi Faktor Eksternal

Kekuatan (Strength)

a) Meningkatnya

kepedulian pemerintahan

bencana melalui

peraturan perundang –

undangan yang memadai;

b) Adanya komitmen dari

pemerintah melalui

pendanaan dan sarana

prasarana yang semakin

meningkat

Kelemahan (Weakness)

a) Kapasitas aparatur

penanggulangan

bencana masih belum

memadai;

b) Belum tersedianya

kajian – kajian untuk

pengurangan risiko

bencana

Peluang (Opportunity)

a) Tingginya tingkat

kepedulian

masyarakat terhadap

korban bencana;

b) Masih tingginya

kepedulian

masyarakat untuk

membantu

penanganan bencana.

Strategi SO

(Stregth vs Opportunity)

a) Peningkatan kesadaran

masyarakatbahwa

penanggulangan

bencanaadalah urusan

bersama yang wajib

ditangani bersama;

b) Terlibatnya masyarakat

secara aktif untuk ikut

serta menjaga

lingkungannya dari

dampak bencana;

c) Ketersediaan sarana &

prasarana

penanggulangan bencana

yangmemadai

Strategi WO

(Weakness vs Opprtunity)

a) Penyediaan peta dan

kajian risiko bencana

pada setiapkecamatan

di Kab. Rohil;

b) Peningkatan kapasitas

aparatur dan

relawanpenanggulanga

n bencana

Ancaman (Threat)

a) Penanggulangan

bencana belum

terkoordinir secara

terpadu dan

terencana;

b) Tingkat ancaman

risiko bencana (skor

Indeks Kerawanan

Bencana tahun 2011

sebesar 114 =

Sedang)

Strategi ST

(Strength vs Threat)

a) Terjalinnya kerjasama

lintas sektor dengan

segenap stakeholde

rpenanggulangan

bencana;

b) Pelaksanaan kerjasama

dengan segenap

stakeholder yang terkait

dengan penanggulangan

bencana

Strategi WT

(Weakness vs Threath)

a) Pemberian pelayanan

rehabilitasi &

rekonstruksi secara

cepat & tepat sesuai

kebutuhan dari warga

korban bencana;

b) Penyediaan sumber

daya manusia dan dana

yang memadai melalui

APBD dan APBN

untuk program

rehabilitasi dan

rekonstruksi;


Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan faktor–faktor

eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka Strategi BPBD Kabupaten

Rokan Hilir yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

1. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana kecamatan di

Kabupaten Rokan Hilir;

2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan

(pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan

bencana merupakan urusan bersama;

3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya

dari dampak bencana;

4. Peningkatan kapasitas aparatur/relawan penanggulangan bencana;

5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang

memadai;

6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder


7. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD

dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;

8. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan


9. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat

sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

4.3.2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang

dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu

selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan

pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan,

kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD

Kabupaten Rokan Hilir untuk jangka waktu tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan

bencana pada skala 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan;


2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet,

pemasangan banner di lokasi strategis dan penyiaran di media massa;

3. Membentuk relawan – relawan penanggulangan bencana ditingkat

kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana

di lokasi–lokasi rawan bencana;

4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap

aparatur/relawan penanggulangan bencana;

5. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang

memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;

6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam

penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis,

dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;

7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan

rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi

dan pemberdayaan masyarakat;

8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang`harmonis

dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;

9. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan

survey kepuasan publik secara berkala.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai upaya untuk memberikan tolak ukur dalam pelaksanaan visi dan

misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan

sebelumnya maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama atau juga disebut

Indikator Kinerja Strategis yang akan menjadi acuan dalam perumusan program

dan kegiatan. Perumusan Indikator Kinerja inimengacu pada konsep SMART

(Specific, Measurable, Achievable,Relevant, Time – Bound).

Specific artinya indikator yang ditetapkan haruslah jelas, tegas, lugas, dan

detail. Measurable artinya indikator tersebut haruslah dapatterukur dengan metode

yang dapat dipertanggungjawabkan. Achievable berarti target indikator tersebut

haruslah realistis dan dapat dicapai, dalam arti target yang ditetapkan tidak terlalu

ambisius namun juga tidak terlalu mudah. Relevant artinya target yang ditetapkan

harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasasan yang telah ditetapkan dan

sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. Time – Bound artinya target yang

ditetapkan memiliki batas waktu untuk dicapai.

Sementara itu untuk mencapai target indikator yang ditetapkan seperti

yang telah diterangkan di atas maka diperlukan langkah – langkah operasional

berupa Program dan Kegiatan beserta rencana pendanaannya dengan indikator

kinerja program / kegiatan setiap tahunnya dengan perumusan target yang juga

mengacu pada konsep SMART.

Target – target indikator kinerja program / kegiatan tahunan ini

merupakan target yang ditetapkan untuk mewujudkan target indikator kinerja

strategis / utama yang telah ditetapkan sebelumnya.Selanjutnya dipaparkan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif selama lima tahun.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 sebagai berikut ini:

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 | 58

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data

Capaian pad

a Tahun

Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021)

Kondisi Kinerja pada akhir

Periode

target X Rp. 1.000 target

X Rp. 1.000

target

X Rp. 1.000

target

X Rp. 1.000

target

X Rp. 1.000

target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21

Meningkatnya kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir

Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir

Persentase menurunnya kejadian bencana

6 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

10%

2% 4.307.866.350

3% 6.023.015.000

3% 5.028.050.000

3% 7.078.050.000

3% 8.498.015.000

30.934.996.350

BPBD BAA

Cakupan kelurahan / desa tangguh bencana

1 Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Bencana se-Kab. Rokan Hilir

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Bencana se-Kab. Rokan Hilir

Jumlah bulan Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Bencana se-Kab. Rokan Hilir

12 bulan

199.000.000

12 bulan

230.000.000

1 12 bulan

90.000.000

12 bulan

100.000.000

12 bulan

100.000.000

12 bulan

719.000.000

BPBD Kab. Rohil

2 Pelatihan berkala kesiapsiagaan Bencana

Terlaksananya Pelatihan berkala kesiapsiagaan Bencana

Jumlah peserta pelatihan berkala Tim Penanggulangan Bencana

30 orang

120.207.350

30 orang

120.000.000

40 orang

150.000.000

40 orang

150.000.000

180 orang

540.207.350

BPBD Bagansiapiapi


3 Pendidikan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana

Jumlah relawan bencana

60 orang

180.400.000

60 orang

250.000.000

60 orang

250.000.000

60 orang

300.000.000

300 orang

980.400.000

BPBD Bagansiapiapi

4 Pelaksanaan Apel Siaga Bencana dan Damkar dan Hut Damkar

Terlaksananya Pelaksanaan Apel Siaga Bencana

Jumlah kegiatan Apel siaga Becana, Damkar dan Hut Damkar

3 keg 28.000.000

3 keg 100.000.000

3 keg

150.000.000

3 keg

150.000.000

3 keg

150.000.000

6 keg

578.000.000

BPBD Bagansiapiapi

5 Pengadaan Peralatan dan seragam damkar lengkap

Terlaksananya kegiatan Pengadaan peralatan dan seragam damkar lengkap

Jumlah Peralatan dan seragam damkar lengkap

50 unit

150.000.000

50 unit

150.000.000

50 unit

150.000.000

100 unit

450.000.000

BPBD Kab. Rohil

6 Pengadaan Alat pemadaman api

Terlaksananya Pengadaan Alat pemadaman api

Jumlah Alat pemadam api

- -

25 buah

50.000.000

30 buah

60.000.000

30 buah

60.000.000

110 buah

170.000.000

BPBD Kab. Rohil

7 Kegiatan Pengadaan Peta Daerah Rawan bencana

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peta Daerah Rawan Bencana

Jumlah Peta daerah rawan bencana

- -

35 buah

350.000.000

35 buah

350.000.000

35 buah

400.000.000

70 buah

1.100.000.000

BPBD Kab. Rohil

8 Penyusunan Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen penyusunan sistem rencana dalam antisipasi kebakaran hutan dan lahan

- -

2 Dokumen

100.000.000

2 dokume n

100.000.000

2 dokume n

100.000.000

2 dok

100.000.000

2 dok

400.000.000

BPBD Bagansiapiapi

9 Monitoring dan Patroli bencana

Terlaksananya Monitoring dan Patroli bencana

Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Patroli bencana

- -

12 bulan

300.000.000

12 bulan

200.000.000

12 bulan

300.000.000

12 bulan

300.000.000

12 bulan

1.100.000.000

BPBD Kab. Rohil

10 Simulasi Kebakaran pemukiman

Terlaksananya Simulasi Kebakaran pemukiman

Jumlah petugas damkar yang siap siaga mengahadapi kebakaran pemukiman

- -

35 org 160.000.000

35 org

180.000.000

35 org

180.000.000

35 org

520.000.000

BPBD Bagansiapiapi

11 Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana

Jumlah Dokumen kajian resiko bencana

- -

1 dok 400.000.000

1 dok

400.000.000

1 dok

400.000.000

1 dok

400.000.000

1 dok

1.600.000.000

BPBD Bagansiapiapi

12 Kegiatan Pengendalian bahaya kebakaran pemukiman Sekab-rohil

Terlaksananya kegiatan Pengendalian bahaya kebakaran pemukiman

Jumlah kejadian kebakaran pemukiman yang ditangani

20 kej 554.950.000

20 kej 600.000.000

60 Kej

200.000.000

60 Kej

200.000.000

60 Kej

200.000.000

130 kej

1.754.950.000

BPBD Kab. Rohil

13 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kab. Rokan Hilir

Terlaksananya Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kab. Rokan Hilir

Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan

20 Kejadian

2.949.600.000

20 Kejadian

3.000.000.000

20 Kejadian

1.500.000.000

20 Kejadian

1.500.000.000

30 Kejadian

1.700.000.000

30 Kejadian

10.649.600.000

BPBD ```````


14 Pengadaan Mesin Pemadam kebakaran karhutla Portable se kab-rohil

Terlaksananya Pengadaan Mesin Pemadam kebakaran karhutla portable

Jumlah mesin pemadam karhutla portable

- - 10 unit 300.000.000

20 unit

800.000.000

15 unit

500.000.000

20 unit

600.000.000

60 unit

2.200.000.000

BPBD Kab. Rohil

15 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan ( Safety) Personil Tim Penanggulangan Bencana

Terlaksanannya Pengadaan Perlengkapan Keselamatan ( Safety) Personil Tim Penanggulangan Bencana

Jumlah Perlengkapan Keselamatan ( Safety) Personil Tim Penanggulangan Bencana

- - 75 Paket

375.000.000

75 Paket

375.000.000

75 Paket

375.000.000

75 Paket

1.125..000.000

BPBD Kab. Rohil

16 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran lahan dan hutan

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran lahan dan hutan

Jumlah kecamatan yang diberikan penyuluhan

6 Kec 600.000.000

6 Kec

600.000.000

6 Kec

600.000.000

6 Kec

600.000.000

6 Kec

2.400.000.000

BPBD Kab. Rohil

17 Pendampingan / Penguatan MPA

Terlaksananya Kegiatan Pendampingan / Penguatan MPA

Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pendampingan / Penguatan MPA

6 Kec 213.015.000

6 Kec

213.015.000

6 Kec

213.015.000

6 Kec

213.015.000

6 Kec

852.060.000

BPBD Kab. Rohil

18 Internalisasi pengurangan resiko bencana

Terlaksananya Mitigasi Bencana

Persentase berkurangnya resiko bencana

----- ----- ---- ------ ---- ---- 75%

320000000

80 %

320.000.000

BPBD Kab. rohil

19 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar)

Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran

Jumlah Mobil Damkar 1 Unit

1.200.000.000

1 Unit

1.500.000.000

2 Unit

2.700.000.000

BPBD Kab. rohil

20 Patroli pencegahan pengendalian kebakaran lahan dan hutan

Terlaksananya Patroli pencegahan pengendalian kebakaran lahan dan hutan

Berkurangnya jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan

6 Kec 250.000.000

8 Kec

250.000.000

14 Kec

300.000.000

16 Kec

400.000.000

18 Kec

1.200.000.000

BPBD Kab. Rohil

21 Kegiatan latihan (Gladi) kesiapsiagaan bencana

Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan

Jumlah peserta dalam kegiatan gladi kesiapsiagaan untuk Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tim Penanggulangan Bencana

_---- ----- ---- ----- ---- ----- --- 300.000.000

60 orang

300.000.000

BPBD Kab. rohil


Meningkatnya daya tanggap darurat bencana

Daya tanggap darurat bencana

Rata-rata waktu tanggap (respond time ) bencana

7 Program Kedaruratan dan logistik

Persentase korban bencana /kejadian bencana yang berhasil dievakuasi/ditangani

60% 60 275.699.000

60 910.000.000

60 960.000.000

60 1.415.000.000

75 1.775.000.000

85 5.335.699.000

BPBD BAA

1 Kegiatan Kedaruratan dan Logistik Bencana

Terlaksananya Kegiatan Kedaruratan dan Logistik Bencana

Jumlah frekuensi operasinal kedaruratan dan logistik

20% 40 kali 232.699.000

40 kali 250.000.000

60 kali

300.000.000

60 kali

300.000.000

60 kali

300.000.000

260 kali

1.382.699.000

BPBD Kab. Rohil

2 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana

Tersedianya Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana

Jumlah Peralatan penanggulangan bencana yang siap pakai

14 unit 18.000.000

20 unit 40.000.000

14 unit

40.000.000

20 unit

40.000.000

20 unit

40.000.000

94 unit

178.000.000

BPBD Bagansiapiapi

3 Pendistribusian bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Terdistribusian bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Jumlah bulan kejadian

bencana yang berhasil

dievakuasi/ditangani

12 bulan

25.000.000

12

bulan 150.000.000

12

bula

n 150.000.000

12

bula

n 150.000.000

12

bula

n 150.000.000

12

bula

n 625.000.000

BPBD Kab. Rohil

4 Pengadaan peralatan penanggulangan Bencana

Terlaksananya Pengadaan peralatan penanggulangan Bencana

Jumlah peralatan penanggulangan bencana

- 500 unit

150.000.000

500 unit

250.000.000

600 unit

500.000.000

650 unit

650.000.000

650 unit

1.550.000.000

BPBD Kab. Rohil

5 pengadaan kantong jenazah/mayat

Terlaksananya pengadaan kantong jenazah/mayat

Jumlah kantong jenazah/mayat

200 lbr 70.000.000

100 lbr

35.000.000

100 lbr

35.000.000

500 unit

140.000.000

BPBD Kab. Rohil

6 Pelatihan evakuasi Korban bencana

Terlaksananya Pelatihan evakuasi Korban bencana

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan evakuasi korban bencana

- 60 orang

200.000.000

80 orang

220.000.000

60 orang

240.000.000

60 orang

250.000.000

240 orang

910.000.000

BPBD BAA

7 Evakuasi dan Penanganan korban bencana

Terlaksananya evakuasi dan penanganan korban

Jumlah korban bencana yang di evakuasi

- - - - - - 1500 orang

350.000.000

1500 orang

350.000.000

BPBD Kab.Rohil


Meningkatnya pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana

Pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana

Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana

8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

100 25.000.000

100 2.040.000.000

100 6.070.000.000

100 6.145.000.000

100 6.460.000.000

100 20.740.000.000

BPBD BAA

1 Pelatihan perhitungan ( DALA ) Pasca bencana

Terlaksananya Pelatihan perhitungan ( DALA ) Pasca bencana

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Perhitungan DaLa

30 orang

25.000.000

30 orang

100.000.000

30 orang

150.000.000

30 orang

125.000.000

30 orang

130.000.000

30 orang

530.000.000

BPBD BAA

2 Pendataan dan Monitoring Kerusakan Akibat Dampak Bencana

Terlaksananya kegiatan Pendataan dan Monitoring Kerusakan Akibat Dampak Bencana

Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Kerusakan Akibat Dampak Bencan

12 bulan

200.000.000

12 bulan

200.000.000

12 bulan

100.000.000

12 bulan

100.000.000

12 bulan

600.000.000

BPBD Kab.Rohil

3 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi akibat bencana

Tersedianya Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitas akibat bencana

Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi akibat bencana

12 bulan

200.000.000

12 bulan

220.000.000

12 bulan

220.000.000

12 bulan

230.000.000

12 bulan

870.000.000

BPBD Kab.Rohil

4 Pembuatan Embung Desa

Terlaksananya pembuatan Embung Desa

Jumlah Embung didaerah rawan kebakaran hutan dan lahan

20 buah

4.000.000.000

20 buah

4.000.000.000

20 buah

4.000.000.000

20 buah

12.000.000.000

BPBD Kab.Rohil

5 Pembuatan kanal blocking

Terlaksananya Pembuatan kanal blocking

Jumlah kanal bocking didaerah rawan kebakaran hutan dan lahan

6 buah

400.000.000

6 buah

400.000.000

6 buah

400.000.000

6 buah

400.000.000

6 buah

1.600.000.000

BPBD Kab.Rohl

6 Pembuatan sumur bor untuk kebakaran Pemukiman

Terlaksananya Pembuatan sumur bor untuk kebakaran Pemukiman

Jumlah sumur bor 4 buah 800.000.000

3 buah

300.000.000

4 buah

400.000.000

4 buah

400.000.000

8 buah

1.900.000.000

BPBD Kab.Rohl

7 Pembuatan bak penampungan air

Terlaksananya Pembuatan bak penampungan air

Jumlah bak penampungan air

4 buah 240.000.000

10 buah

300.000.000

10 buah

300.000.000

10 buah

300.000.000

10 buah

1.140.000.000

BPBD Kab.Rohl

8 Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

Terlaksananya kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

Jumlah kegiatan perbaikan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

1 Keg

300.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

900.000.000

BPBD Kab.Rohl

9 Perbaikan Lingkungan Pasca Bencana

Terlaksananya Kegiatan Perbaikan lingkungan Pasca Bencana

Jumlah lingkungan yang diperbaiki Pasca Bencana

5 lingkingan

50.000.000

10 Lingkungan

150.000.000

15 lingkungan

350.000.000

20 Lingkungan

550.000.000

BPBD Kab.Rohl


10 Pemulihan Psikologi Pasca Bencana

Terlaksananya Kegiatan Pemulihan Psikologi Pasca Bencana

Jumlah kegiatan pemulihan psikologi Pasca Bencana

1 keg

50.000.000

1 keg

50.000.000

1 keg

150.000.000

1 keg

300.000.000

BPBD Kab.Rohl

11 Jasa Konsultan Tersedianya Jasa Konsultan

Jumlah Jasa konsultan - - 1 Paket 100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

400.000.000

BPBD Kab.Rohl

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD

Nillai Evaluasi SAKIP BPBD

01

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi kantor 100 1.388.914.680

100 1.777.563.500

100 3.561.600.000

100 3.585.100.000

100 3.606.600.000

100 13.919.778.180

BPBD BAA

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya jumlah kwitansi dan perjanjian yang menggunakan materai dan perangko

1 Jumlah bulan penyediaan Benda Pos

12 bulan

10.200.000

12 bulan

16.500.000

12 bulan

80.000.000

12 bulan

80.000.000

12 bulan

80.000.000

12 bulan

266.700.000

BPBD BAA

2 Jumlah bulan penyediaan Belanja Jasa Kantor

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

2 Jumlah bulan penyediaan Rekening Telepon

12 bulan

117.600.000

12 bulan

185.000.000

12 bulan

200.000.000

12 bulan

220.000.000

12 bulan

230.000.000

12 bulan

952.600.000

BPBD Kab.Rohil

3 Jumlah bulan penyediaan Rekening listrik

4 Jumlah bulan penyediaan Jasa Internet

5 Jumlah bulan penyediaan Air PDAM

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( 12 bulan)

1 Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Gudang

12 bulan

180.000.000

12 bulan

250.000.000

12 bulan

250.000.000

12 bulan

250.000.000

12 bulan

250.000.000

12 bulan

1.180.000.000

BPBD Kab.Rohil

2 Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

3 Jumlah bulan penyediaan Tempat penyimpanan kapal


4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pengurusan KIR dan STNK kendaraan dinas ( Unit )

1 JumlahSTNK dan KIR

15 buah

20.000.000

15 buah

23.000.000

20 buah

80.000.000

30 buah

80.000.000

40 buah

80.000.000

40 buah

283.000.000

BPBD Kab.Rohil

5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor ( orang )

1 Jumlah jasa kebersihan kantor

4 orang 25.800.000

10 orang

26.400.000

10 orang

60.000.000

12 orang

60.000.000

15 orang

60.000.000

15 orang

232.200.000

BPBD BAA

6 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK yang dibutuhkan untuk aktifitas kerja ( bulan)

Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor

12 Bulan

74.205.000

12 bulan

115.000.000

12 bulan

150.000.000

12 bulan

150.000.000

12 bulan

150.000.000

12 bulan

639.205.000

BPBD BAA

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ( bulan )

1 Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan

12 Bulan

51.636.000

12 Bulan

85.000.000

12 Bulan

85.000.000

12 Bulan

86.500.000

12 Bulan

88.000.000

12 Bulan

396.136.000

BPBD BAA

2 Jumlah bulan penyediaan Penggandaan dokumen kantor

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik bangunan kantor ( kawasan )

Jumlah bulan penyediaan Komponen listrik dan penerangan

12 Bulan

8.000.000

12 Bulan

9.600.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

137.600.000

BPBD BAA

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga ( bulan )

Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan bahan kebutuhan rumah tangga

12 Bulan

11.963.680

12 Bulan

15.963.500

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

177.927.180

BPBD BAA

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan ( jenis)

Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

90.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

280.000.000

BPBD BAA

11 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu ( bulan )

Jumlah bulan penyediaan Porsi Makanan dan Minuman rapat

12 bulan

18.800.000

12 bulan

23.500.000

12 bulan

500.000.000

12 bulan

500.000.000

12 bulan

500.000.000

12 bulan

1.542.300.000

BPBD BAA

12 Peringatan hari-hari besar keagamaan/Nasional

Terlaksanannya peringatan hari-hari besar keagamaan/Nasional

Persentase pelaksanaan kegiaitan keagamaan /Nasional

100%

200.000.000

100%

200.000.000

100%

200.000.000

100%

600.000.000

BPBD Kab.Rohil


Levell Maturitas SPIP Instansi

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder ( bulan )

1 Jumlah bulan

pelaksanaan

yang

mengikuti

rapat dalam

daerah

12 bulan

386.610.000

12 bulan

450.000.000

12 bulan

850.000.000

12 bulan

850.000.000

12 bulan

850.000.000

12 bulan

3.386.610.000

BPBD Kabupaten Rokan Hilir,Provinsi Riau dan Ibu Kota Negara/Ibu Kota Provinsi Lainnya

2 Jumlah bulan

pelaksanaan

yang

mengikuti

rapat luar

daerah

14 Penyediaan Jasa Tenaga Honorer

Tersedianya jasa administrasi dan tenaga teknis lainnya ( orang )

1 Jumlah Tenaga Administrasi

20 orang

438.100.000

20 orrang

477.600.000

20 orang

956.600.000

20 orang

956.600.000

20 orang

956.600.000

100 orang

3.785.500.000

BPBD BAA

15 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya jasa keamnan kantor ( orang )

1 Jumlah jasa keamanan kantor

4 orang 4.000.000

8 orang

8.000.000

8 orang

8.000.000

10 orang

10.000.000

10 orang

20.000.000

15 orang

50..000.000

BPBD BAA

16 Penyediaan Jasa Supir

Tersedianya jasa supir ( orang )

1 Jumlah jasa supir

2 orang 2.000.000

2 orang

2.000.000

2 orang

2.000.000

2 orang

2.000.000

2 orang

2.000.000

4 orang

10.000.000

BPBD BAA

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar

80 184.000.000

80 1.844.000.000

80 2.315.000.000

80 3.827.500.000

80 3.747.500.000

80 11.918.000.000

BPBD BAA

1 Pengadaan Papan DUK

Tersedianya papan DUK

Jumlah Papan DUK 1 Unit 45.000.000

1 Unit 45.000.000

6 unit

100.000.000

6 unit

150.000.000

6 unit

340.000.000

BPBD BAA

2 Pengadaan Peralatan Komunikasi (HT)

Tersedianya peralatan HT untuk komunikasi

Jumlah peralatan HT untuk Komunikasi

10 Unit 25.000.000

10 Unit 25.000.000

10 Unit

30.000.000

10 Unit

35.000.000

50 unit

115.000.000

BAA

3 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/bekala peralatan gedung kantor

Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor

12 bulan

12.000.000

12 bulan

12.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

174.000.000

BPBD BAA

4 Pengadaan Mobil Operasional double

Tersedinya mobil operasional kantor

Jumlah Mobil Operasional

- 1 unit 350.000.0

1 unit

160.00

1 unit

350.000.0

1 unit

350.000.0

2 unit

1.210.0

BPBD BAA


kabin (unit) 00 0.000 00 00 00.000

5 Pengadaan Kendaraan Dinas operasional

Tersedianya kendaraan roda dua (unit)

Jumlah Kendaraan Roda dua

- 10 unit 300.000.000

10 Unit

340.000.000

10 unit

340.000.000

10

340.000.000

10 unit

1.320.000.000

BPBD BAA

6 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)

Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional

12 bulan

102.000.000

12 bulan

102.000.000

12 bulan

450.000.000

12 bulan

450.000.000

12 bulan

450.000.000

12 bulan

1.554.000.000

BPBD Kab. Rokan hilir

7 Pembuatan Partisi ruangan

Terwujudnya sarana parasarana aparatur

Jumlah Partisi ruangan - - 1 Paket 170.000.000

1 Paket

170.000.000

1 Paket

170.000.000

2 Paket

510.000.000

BPBD BAA

8 Pengadaan Mebeleur Meja kerja esselon II,III,IV, kursi Kerja Eselon II,III,IV,Kursi staf,meja rapat dan Kursi tamu

Terlaksananya Pengadaan Meubeler kantor

Jumlah Mebeleur 60 Unit

200.000.000

60 Unit

200.000.000

60 Unit

200.000.000

80 Unit

600.000.000

BPBD BAA

9 Pengadaan AC 1 Pk

Terlaksananya Pengadaan Ac 1 pk

Jumlah AC 10 unit

100.000.000

15 unit

112.500.000

15 unit

112.500.000

15 unit

325.000..000

BPBD BAA

10 Pengadaan Komputer dan printer

Terlaksananya pengadaan komputer dan printer

Jumlah Komputer dan printer

- - 10 Unit 120.000.000

10 Unit

120.000.000

10 Unit

120.000.000

10 Unit

120.000.000

10 unit

480.000.000

BPBD BAA

11 Pengadaan Mesin Penghancur kertas

Terlaksananya pengadaan mesin penghancur kertas

Jumlah Mesin penghancur kertas

- - 5 Unit 25.000.000

5 Unit

25.000.000

5 Unit

25.000.000

5 unit

75.000.000

BPBD BAA

12 Pengadaan Laptop Terlaksananya pengadaan laptop/note book

Jumlah Laptop/notebook

- - 15 Unit 135.000.000

15 Unit

135.000.000

15 Unit

135.000.000

15 unit

405.000.000

BPBD BAA

13 Pembuatan MCK Pos Damkar

Terwujudnya sarana dan prasarana paratur

Jumlah MCKpos damkar

- - 1 Unit 75.000.000

1 Unit

75.000.000

1 Unit

75.000.000

1 unit

225.000.000

BPBD BAA

14 Pembuatan Kanopi dan garasi kantor

Terlaksananya pembuatan kanopi dan garasi kantor

Jumlah Kanopi dan garasi kantor

- - 1 kegt

500.000.000

1 keg

500.000.000

2 keg

1.000.000.000

BPBD BAA


15 Pembuatan Garasi Mobil damkar

Terlaksananya pembuatan kanopi parkir mobil Damkar

Jumlah Kanopi parkir mobil Damkar

- - 1 Unit 35.000.000

1 Unit

100.000.000

1 Unit

35.000.000

1 Unit

35.000.000

1 unit

205.000.000


16 Pengadaan Kendaraan Roda dua untuk pemantau Bencana Kecamatan

Terlaksananya Pengadaan kendaraan roda dua untuk pemantau bencana

Jumlah Kendaraan Roda dua pemantau bencana

- - 1 Unit 40.000.000

1 Unit

40.000.000

1 Unit

40.000.000

2 unit

120.000.000

BPBD BAA

17 Rehab sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya Rehab gedung kantor

Persentase gedung kantor yang direhab

100% 205.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

705.000.000

BPBD BAA

18 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor

Tersedianya Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor

Jumlah bulan terpeliharnya Gedung kantor

- - 12 bulan

205.000.000

12 bulan

150.000.000

12 bulan

200.000.000

12 bulan

200.000.000

12 bulan

755.000.000

BPBD BAA

19 Pengadaan CCTV Tersedianya CCTV Jumlah CCTV 1 paket

35.000.000

1 paket

35.000.000

1 paket

70.000.000

BPBD BAA

20 Seminisasi Halaman Kantor Damkar Bagan sinembah

Terlaksananya Kegiatan Semenisasi Halaman damkar bagansinembah

Jumah halaman kantor damkar yang disemenisasi

2 unit

60.000.000

2 unit

60.000.000

2 unit

60.000.000

2 unit

180.000.000

BPBD Kab.Rohil

21 Pembuatan Pos Karhutla

Terlaksananya pembuatan pos karhutla

Jumlah Pos karhutla 5 pos

100.000.000

5 pos

100.000.000

5 pos

100.000.000

5 pos

300.000.000

BPBD Kab.Rohil

22 Pengadaan Brangkas

Tersedianya Brangkas

Jumlah Brangkas 1 buah

50.000.000

1 buah

50.000.000

1 buah

100.000.000

BPBD BAA

23 Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya Peralatan gedung kantor

Jumlah Dispenser,mesin fotocopy

- - 1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

400.000.000

BPBD BAA

24 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Jumlah Gorden/tirai, terali

- - 1 Paket

250.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

450.000.000

BPBD BAA


25 Pengadaan pembuatan papan nama kantor Badan / Dinas

Tersedianya papan nama kantor Badan / Dinas

Jumlah papan nama kantor Badan / Dinas

1 keg

100.000.000

1 keg

100.000.000

1 Keg

200.000.000

BPBD BAA

26 Pengadaan pembuatan papan SOTK Kantor Badan / Dinas

Tersedianya pembuatan papan SOTK Kantor Badan / Dinas

Jumlah papan SOTK Kantor Badan / Dinas

1 Keg

50.000.000

1 Keg

50.000.000

1 Keg

100.000.000

BPBD BAA

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Tingkat disiplin aparatur

80 80 232.500.000

80 461.500.000

80 707.500.000

80 727.500.000

80 2.129.000.000

BPBD BAA

1 Pengadaan Pakaian khusus BPBD ( hijau dan Coklat muda )

Tersedinya Pakaian khusus BPBD (hijau dan coklat muda)

Jumlah Baju khusus BPBD hijau dan coklat tua

120 psg

59.500.000

120 psg

70.000.000

120 psg

70.000.000

120 psg

70.000.000

480 psg

269.500.000

BPBD BAA

2 Pengadaan BajuMuslim/ Melayu lengkap

Tersedianya Baju melayu lengkap

Jumlah Baju melayu lengkap

120 psg

60.000.000

120 psg

60.000.000

120 psg

60.000.000

480 psg

180.000.000

BPBD BAA

3 Pengadaan Pakaian olahraga lengkap

Tersedianya Baju olahraga

Jumlah Baju olahraga 120 psg

80.000.000

120 psg

80.000.000

120 psg

80.000.000

480 psg

240.000.000

BPBD BAA

4 Pengadaan baju PDH coklat khaki

Tersedianya baju PDH coklat khaki

Jumlah Baju PDH coklat Khaki

120 psg

60.000.000

120 psg

60.000.000

480 psg

120.000.000

BPBD BAA

5 Pengadaan Baju Batik

Tersedianya Baju batik

Jumlah baju batik 120 psg

48.000.000

120 psg

48.000.000

120 psg

48.000.000

480 psg

144.000.000

BPBD BAA

6 Pngadaan Pakaian kerja lapangan orange hitam

Tersdianya Pakaian kerja lapangan orange hitam ( stel)

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan orange hitam

140 buah

42.000.000

140 buah

42.000.000

140 buah

42.000.000

560 psg

126.000.000

BPBD BAA

7 Pengadaan seragam dan perlengkapan Pemadam Karhutla

Tersedianya seragam dan perlengkapan pemadam Karhutla

Jumlah baju seragam dan perlengkapan Pemadam Karhutla

- -

30 psg 90.000.000

30 psg

90.000.000

30 psg

90.000.000

120 psg

270.000.000


8 Pengadaan Baju pelampung

Tersedianya Baju pelampung

Jumlah Baju pelampung

- -

15 pcs 15.000.000

20 psg

20.000.000

20 psg

20.000.000

70 psg

55.000.000



9 Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas Damkar

Tersedianya Pakaian kerja lapangan petugas Damkar

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan petugas Damkar

40 psg 26.000.000

50 psg

30.000.000

60 psg

50.000.000

150 psg

106.000.000

BPBD BAA

10 Pengadaan pakaian Dinas lapangan petugas Damkar(Biru Metalik)

Tersedianya Pakaian kerja lapangan petugas Damkar

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan petugas Damkar

40 steel

76.000.000

50 steel

80.000.000

50 steel

80.000.000

50 steel

236.000.000

BPBD Kab.Rohil

11 Pengadaan pakaian Dinas lapangan BPBD(Orange dan Coklat susu muda)

Tersedianya Pakaian Dinas lapangan BPBD

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan

85 Steel

127.500.000

85 Steel

127.500.000

85 Steel

127.500.000

150 psg

382.500.000

BPBD BAA

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

% Aparatur yang mendapatkan pelatihan

95 75.000.000

95 464.000.000

95 450.000.000

95 450.000.000

95 450.000.000

95 1.889.000.000

BPP BAA

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal ( orang)

Jumlah Aparatur yang memiliki skill dan teknis kebencanaan

40 orang

75.000.000

40 orang

100.000.000

50 orang

200.000.000

50 orang

200.000.000

50 orang

200.000.000

50 orang

775.000.000


Pendidikan dan Pelatihan Teknis kebencanaan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan teknis kebencanaan ( orang)

Jumlah Aparatur yang memiliki wawasan dan skill

50 orang

364.000.000

50 orang

250.000.000

50 orang

250.000.000

50 orang

250.000.000

60 orang

1.114.000.000


2


Nilai Reformasi Birokrasi

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Tingkat pelaporan capaian dan keuangan kinerja yang tepat waktu

90 85.207.830

90 181.337.830

90 310.000.000

90 263.000.000

90 389.000.000

90 1.228.545.660

BPBD BAA

1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD,LPPD,LKPJ,IKK

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja OPD ( dokumen)

Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Pemerintah (Lakip), LKPJ,LPPD,Laporan tahunan

1 laporan

20.000.000

1 laporan

20.000.000

1 laporan

30.000.000

1 laporan

30.000.000

1 laporan

30.000.000

1 laporan

130.000.000

BPBD BAA

2 Penyusunan RKA dan DPA BPBD

Terlaksananya penyusunan DPA BPBD

Jumlah Dokumen DPA OPD

1 dokumen

25.000.000

1 Dokumen

26.000.000

1 Dokumen

30.000.000

1 Dokumen

28.000.000

1 dokumen

29.000.000

1 dokumen

138.000.000

BPBD BAA

3 Revisi Renstra OPD

Terlaksananya Revisi Renstra OPD

Jumlah Dokumen Laporan Renstra OPD

1 Dokumen

50.000.000

1 dokumen

50.000.000

BPBD BAA

4 Penyusunan Renstra OPD

Terlaksananya Penyusunan Renstra OPD

Jumlah Dokumen Renstra OPD

1 dokumen

120.000.000

1 dokumen

120.000.000

BAA

5 Evaluasi renja Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi renja OPD

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD OPD dalam rangka Pencapaian Target Kinerja OPD

1 Dokumen

40.000.000

1 Dokumen

25.000.000

1 Dokumen

45.000.000

1 Dokumen

50.000.000

1 Dokumen

160.000.000

BPBD BAA

6 Penyusunan Renja Terlaksananya penyusunan Renja OPD

Jumlah Dokumen Laporan Rencana Kerja Perangkat daerah

1 Dokumen

25.207.830

1 Dokumen

25.207.830

1 Dokumen

30.000.000

1 Dokumen

30.000.000

1 Dokumen

30.000.000

1 Dokumen

140.415.660

BPBD BAA

7 Penyusunan Renja setelah Forum OPD

Terlaksananya Penyusunan Renja Setelah Forum OPD

Jumlah Dokumen Renja setelah Forum OPD

1 Dokumen

25.000.000

1 Dokumen

25.000.000

1 Dokumen

20.000.000

1 Dokumen

20.000.000

1 Dokumen

90.000.000

BPBD BAA

8 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD

Terlaksananya penyusunan Laporan keuangan akhir tahun OPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun OPD

1 laporan

30.130.000

1 laporan

20.000.000

1 laporan

20.000.000

1 laporan

20.000.000

1 laporan

90.130.000

BPBD BAA


9 Monitoring,evaluasi dan Pelaporan kegiatan

Terlaksananya Monitoring,evaluasi dan Pelaporan kegiatan

Jumlah laporan hasil Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

1 laporan

60.000.000

1 laporan

50.000.000

1 laporan

50.000.000

1 laporan

160.000.000


10 Penyusunan Profil OPD

Terlaksananya Penyusunan Profil OPD

Jumlah Profil OPD 1 Dokumen

20.000000

1 Dokumen

20.000.000

1 Dokumen

20.000.000

1 Dokumen

60.000.000

BPBD BAA

11 Penyusunan Laporan keuangan Semesteran OPD

Tersusunnya Laporan keuangan semesteran OPD

Jumlah Laporan keuangan Semesteran OPD

1 laporan

15.000.000

1 laporan

15.000.000

1 laporan

20.000.000

1 laporan

20.000.000

1 laporan

20.000.000

1 laporan

90.000.000

BPBD BAA


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPBD KABUPATEN ROKAN HILIR YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang

diharapkan tercapai selama kurun waktu 2016-2021 atau 5 (lima) tahun untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk

menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berperan dalam mewujudkan Misi Kedua

dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 yang berbunyi :

‘’ Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti


membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. ‘’

Guna mewujudkan misi di Kabupaten Rokan Hilir yang berdaya saing serta

mengoptimalkan potensi daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah di

dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 menetapkan indikator kinerja yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan

kewenangan yang dimiliki sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang

Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Persentase menurunnya kejadian bencana

2. Persentase kelurahan/desa tangguh bencana

3. Jumlah Relawan Bencana

4. Rata-rata waktu tanggap ( respond time) bencana


5. Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi pasca bencana

6. Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat

pendampingan non fisik

7. Nilai Evaluasi AKIP

8. Nilai Maturitas SPIP OPD

9. Nilai Reformasi OPD

Berikut adalah tabel yang menggambarkan indikator kinerja dari SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir. (tabel 6.1)

Tabel 6.1. Indikator Kinerja

NO. INDIKATOR KINERJA KONDISI KINERJA

AWAL (2016)

TARGET KINERJA SASARAN

2017 2018 2019 2020 2021 Target Kinerja Akhir

Periode

MISI 1 : Melindungi masyarakat Rokan hilir dari risiko bencana melalui mitigasi bencana

1 Persentase menurunnya

kejadian bencana 0% 30% 20% 20% 10% 10% 10%

Cakupan kelurahan/desa

tangguh bencana 0 0 0 4% 4% 4% 4%

MISI 2 : Mengembangkan manajemen pemerintahan kebencanaan yang terencana,terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah,masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana

2

Rata-rata waktu tanggap ( respond time ) bencana

30 menit

20 menit 20 menit 15 menit 15 menit 10 menit 10 menit

MISI 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil,terukur dan akuntabel


3 Persentase pemulihan

dan kehidupan

masyarakat pasca

bencana

75% 75%

80%

85%

90%

90%

90%

Nilai Evaluasi Sakip Bappeda

C CC B B B B A

Level Maturitas SPIP

Instansi

n/a n/a Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Review Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 ini merupakan acuan pedoman bagi segenap

komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam

melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Rencana Strategis yang merupakan rancangan pembangunan jangka panjang

menengah yang merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya.

Hasil dari penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif dan bermanfaat khususnya Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dalam

menyusun rencana kerja tahunan bagi BPBD Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapi-api, Mei 2019

Plt. Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Rokan Hilir

IRAWAN, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19740722 200212 1 004

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan...