RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN ...

Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur

7

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2014


Provinsi Jawa Timur

8

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun dengan harapan dapat menjadi

acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih

untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan

dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya. Akhirnya smoga Alloh SWT selalu meridhoi usaha kita semua

dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Surabaya, April 2014

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur

Dra. Hj. TUTU HERAWATI, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19560228 198409 2 001


Provinsi Jawa Timur

9

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR................................................................. i DAFTAR ISI........................................................................... ii I. PENDAHULUAN............................................................ 1 1.1. Latar Belakang ........................................................ 1 1.2. Landasan Hukum ..................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................. 6 1.4. Sistematika Penulisan .............................................. 7 II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN

JAWA TIMUR...............................................

9 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ............ 9 2.2. Sumberdaya SKPD .................................................. 18 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .......................................... 30 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.... 55 III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ...............................................................

75 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD............................................ 75

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih 85 3.3. Telaahan Renstra K/L .............................................. 88 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Startegis ..................................... 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....................................

92 95

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN 97 4.1. Visi, Misi Badan Ketahahan Pangan ........................... 97 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ...................... 99 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ..................................... 103 V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF .................................................................

107 5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur .....................................

108 5.2. Indikator Kinerja ......................................................

5.3. Kelompok Sasaran.................................................... 5.4. Pendanaan Indikatif..................................................

110 110 111

VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...................................

114


Provinsi Jawa Timur

10


Provinsi Jawa Timur

11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan

pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman

pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan

karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan

melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan

sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara

keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan

dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu :

(a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi,

ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem

distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan,

serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas

konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program

pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong

terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju

ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. Sesuai dengan

kesepakatan internasional dan nasional, bahwa Indonesia telah

menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai program yang

terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, antara lain melalui

deklarasi Roma Tahun 1996 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan

Dunia, Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2000,

International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights

(ICOSOC) yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2005, Regional ASEAN pada Sidang ASEAN Ministers on


Provinsi Jawa Timur

12

Agriculture and Forestry (AMAF) pada bulan Oktober 2008. Di dalam

negeri telah terwujud melalui kesepakatan Presiden selaku Pembina

Dewan Ketahanan Pangan dengan Gubernur selaku Ketua Dewan

Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan

Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jawa

Timur dengan Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam

Konferensi dan Sidang Regional DKP pada bulan Desember 2013.

Pemerintah Jawa Timur harus terus berupaya memacu

pembangunan ketahanan pangan melalui program–program yang benar-

benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan Jawa Timur

secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala

memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program

pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur

keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability).

Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat

dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi

keberhasilannya. Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan

pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2014–2019.

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi

Gubernur/Wakil Gubernur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian

Pertanian RI.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur juga

mencermati issu-issu strategis yang berkembang dan perubahan

lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang

dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam

program kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur selama 5


Provinsi Jawa Timur

13

tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan

tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

Undang No.12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

6. Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan;

7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu

dan gizi pangan;

8. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang pertanggungan jawab

Gubernur, bupati/ walikota;

10. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;


Provinsi Jawa Timur

14

13. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

14. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Presiden No 83 tahun 2006 tentang Dewan ketahanan

pangan;

16. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;

17. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis

Sumberdaya Lokal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

19. Peraturan Menteri Pertanian No. 65 tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan

pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah provinsi Jawa

Timur;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2013;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014 Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa


Provinsi Jawa Timur

15

Timur Tahun 2014 - 2019

24. Peraturan Gubernur No. 71 tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis

Sumberdaya Lokal Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis ini disusun dengan maksud :

a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Jawa

Timur selama lima tahun ke depan;

b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) pada Bidang Ketahanan Pangan di

Provinsi Jawa Timur;

c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur

pada Badan Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja

Tahunan.

Penyusunanan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa

Timur, bertujuan untuk :

a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Badan Ketahanan Pangan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan

pangan di Provinsi Jawa Timur;

b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan

ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergiskan dengan

arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional

tahunan pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur;

c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Propinsi

Jawa Timur pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima

tahun ke depan.


Provinsi Jawa Timur

16

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014–2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan Renstra BKP Provinsi Jawa Timur.

BAB II. Gambaran Pelayanan Badan Ketahanan Pangan, meliputi : Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III. Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKP. Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan berdasarakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi dan misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, telaahan renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi/kabupaten/kota dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, meliputi : visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, Strategi dan kebijakan

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja BKP yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.


Provinsi Jawa Timur

17

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAWA TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.1. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan,

sesuai Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008

tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur

yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 107

Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat,

Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Timur adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan

pangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi koordinasi dan sinkronisasi

sebagai berikut :

- Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan

kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan;

- Pengidentifikasian ketersediaan dan cadangan pangan;


Provinsi Jawa Timur

18

- Pemantauan, evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama

komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijakan lintas

kabupaten/kota;

- Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan

strategis;

- Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;

- Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi

pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;

- Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan dan

gizi serta norma standar harga pangan;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan

Gubernur No. 107 Tahun 2008 dituangkan pada uraian tugas

Sekretariat dan 4 Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan

keuangan.

2. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, mempunyai

tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan

koordinasi kegiatan ketersediaan dan cadangan pangan.

3. Bidang Distribusi Pangan, mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan

pengembangan akses dan pengendalian harga pangan.

4. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan,

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan


Provinsi Jawa Timur

19

bahan koordinasi kegiatan penganekaragaman dan konsumsi

pangan.

5. Bidang Kewaspadaan Pangan, mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi

kegiatan pengendalian penannggulangan kerawanan dan keamanan

pangan.

c. Sutruktur Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai Struktur Organisasi sebagai

berikut :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan.

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Penyusunan Progam

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, membawahi ;

a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan

b. Sub Bidang Cadangan Pangan.

4. Bidang Distribusi Pangan, membawahi :

a. Sub Bidang Akses Pangan

b. Sub Bidang Pengendalian Harga.

5. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, membawahi :

a. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan

b. Sub Bidang Konsumsi Pangan

6. Bidang Kewaspadaan Pangan, membawahi :

a. Sub Bidang Kerawanan Pangan

b. Sub Bidang Keamanan Pangan

7. UPT Badan

Kelompok Jabatan Fungsional.


Provinsi Jawa Timur

20

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SUB BIDANG

CADANGAN PANGAN

SUB BIDANG

KETERSEDIAAN

PANGAN

BIDANG

DISTRIBUSI

PANGAN

BIDANG

KETERSEDIAAN DAN

CADANGAN PANGAN

BIDANG

KEWASPADAAN

PANGAN

BIDANG

PENGANEKARAGAMAN

& KONSUMSI PANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BIDANG

AKSES PANGAN

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

HARGA

SUB BIDANG

KONSUMSI PANGAN

SUB BIDANG

PENGANEKARAGAMA

N PANGAN

SUB BIDANG

KEAMANAN PANGAN

SUB BIDANG

KERAWANAN

PANGAN

U P T B


Provinsi Jawa Timur

21

2.1.2. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jawa

Timur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, maka telah dilakukan penataan kembali

organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, dimana dalam

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 pasal 10 diperkuat lagi dengan

Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013 tentang Sekretariat Badan

Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jawa Timur.

a. Tugas Pokok.

Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) mempunyai tugas pokok

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di

Jawa Timur.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh)

menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor,

optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan

unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan

sasaran penyuluhan ;

2. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan nasional ;

3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat

bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan

usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah

daerah; dan

4. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan

swasta.


Provinsi Jawa Timur

22

Dalam melaksanakan tugas tersebut, organisasi Badan Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Jawa Timur mempunyai struktur sebagai berikut :

1. Ketua

2. Sekretariat, membawahi:

a. Urusan Umum, yang membawahi :

- Sub Urusan Program, Monitoring dan Evaluasi,

- Sub Urusan Keuangan,

- Sub Urusan Kepegawaian dan Sarana Prasarana.

b. Urusan Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia,

yang membawahi :

- Sub Urusan Pengembangan Kelembagaan,

- Sub Pengembangan Sumberdaya Manusia,

c. Urusan Penyelenggaraan Penyuluhan, yang membawahi :

- Sub Urusan Penyuluhan Sektor Pertanian,

- Sub Urusan Penyuluhan Sektor Perkebunan,

- Sub Urusan Penyuluhan Sektor Peternakan,

- Sub Urusan Penyuluhan Sektor Perikanan,

- Sub Urusan Penyuluhan Sektor Kehutanan,

- Sub Urusan Penyuluhan Sektor Ketahanan Pangan,


Provinsi Jawa Timur

17

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur


Provinsi Jawa Timur

18

2.2. Sumber Daya.

2.2.1. Sumber Daya Badan Ketahanan Pangan.

a. Kondisi Sumberdaya Manusia BKP Provinsi Jawa Timur.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memiliki

pegawai/personil PNS sebanyak 124 orang (per Maret 2014),

terdiri dari :

Pegawai yang bertugas di Kantor Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur sebanyak 108 orang.

• Petugas Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan

Kehutanan sebanyak 16 orang.

Selain pegawai/personil PNS tersebut di atas juga dibantu oleh

Pegawai Tidak Tetap sebanyak 12 orang

Berdasarkan Golongan/Pangkat, pegawai Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

- Pegawai golongan IV sebanyak 32 orang atau 26,3% dari

jumlah keseluruhan pegawai;

- Pegawai dengan golongan III sebanyak 65 orang atau

53,3% dari jumlah pegawai;

- Pegawai golongan II sebanyak 23 orang (18,8%);

- Pegawai golongan I sebanyak 2 orang (1,6%).

Pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

berdasarkan golongan/pangkat bisa dilihat pada Tabel 1.

berikut ini :


Provinsi Jawa Timur

19

Tabel 2.1. Pegawai BKP Provinsi Jawa Timur Berdasarkan

Golongan/Pangkat

Golongan/Pangkat

A B C D Jumlah

IV 21 9 1 1 32

III 14 11 9 33 67

II 7 11 - 5 23

I 1 - - 1 2

Jumlah 124

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil

diselesaikan, pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Timur lebih didominasi (40,98%) oleh pegawai dengan tingkat

pendidikan S-1 (Sarjana), kemudian S-2 (27,87%), SLTA

(27,05%), D-3 (1,64%) dan SD (0,82%).

Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang berpendidikan S-1

cukup banyak, hal ini dimungkinkan karena banyak pegawai

yang berpendidikan D-3 dan SLTA yang telah meneruskan

pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

Gambar 3. Komposisi pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang

Diselesaikan


Provinsi Jawa Timur

20

Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2014, jumlah

pegawai pria yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 82

orang (67,2%), dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak

40 orang (32,8%).

Dengan demikian jumlah pegawai wanita di Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi

komposisi anjuran pemerintah sebesar 20% dari jumlah

keseluruhan pegawai.

Gambar 4. Komposisi Pegawai Pria dan Wanita Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Permasalahan Pelayanan SKPD terkait SDM :

1. Kurangnya tenaga dengan disiplin ilmu gizi.

2. Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

keamanan pangan.

3. Kurang pelatihan peningkatan kualitas SDM yang mendukung

Tupoksi Badan Ketahanan Pangan.

Analisa Jabatan Pegawai

Pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

sejumlah : 124 Orang dengan berbagai pendidikan sebagai

berikut :


Provinsi Jawa Timur

21

S 2 : 35 Orang

S 1 : 51 Orang

D 3 : 2 Orang

SLTA : 33 Orang

SLTP : 2 Orang

SD : 1 Orang

Dengan berbagai jurusan sebagai berikut :

S 2 Agribisnis : 9 Orang

S 2 Ekonomi : 23 Orang

S 2 Tehnik : 1 Orang

S 2 Akuntansi : 1 Orang

S 2 Ilmu Gizi : 1 Orang

S 1 Pertanian : 24 Orang

S 1 Administrasi : 15 Orang

S 1 Ekonomi : 7 Orang

S 1 Komputer : 1 Orang

S 1 Perikanan : 3 Orang

D 3 Statistik : 1 Orang

D 3 Perkebunan : 1 Orang

Berdasarkan Analisa Jabatan (ANJAB) yang disusun oleh Biro

Organisasi jumlah pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Timur sudah mencukupi kebutuhan, namun pada


Provinsi Jawa Timur

22

kenyataannya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang

dimiliki belum Optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa permasalahan antara lain :

1. Beberapa tenaga tehnis yang seharusnya melaksanakan

tugas berdasarkan TUPOKSI namun merangkap tugas lain;

2. Untuk melaksanakan tugas tehnik pada Bidang masih

dibutuhkan Sarjana Ahli Gizi;

3. Pendistribusian pekerjaan belum memperhatikan

pendidikan staf (PNS) yang dimiliki.

SOLUSI :

1. Melakukan penataan ulang terkait dengan Job Discreption

pegawai yang disesuaikan dengan ANJAB (Analisa Jabatan);

2. Diusulkan tambahan formasi Pegawai Negeri Sipil dengan

spesifikasi pendidikan Sarjana Ahli Gizi ke Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;

3. Dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh Atasan

Langsung agar semua staf dapat melaksanakan tugas

sesuai TUPOKSI;

Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur sampai dengan bulan Maret Tahun 2014

sebanyak : 124 orang, sedangkan yang memasuki Purna Tugas

Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak : 29 orang.

Sesuai dengan data Bezeting Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Timur sudah menyampaikan pada Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jawa Timur terkait dengan kondisi PNS yang

memasuki Purna Tugas dimaksud.


Provinsi Jawa Timur

23

c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana.

1. Gedung Kantor

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga

teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan

prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah

dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,

baik yang berasal dari pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur

maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan

Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi

dan sebagainya.


1 (satu) unit gedung kantor, yang terletak di kompleks

perkantoran provinsi Jawa Timur, Jl. Gayung Kebonsari 173

Surabaya.

Gambar 5. Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah gedung kantor

eks Kanwil Departemen Pertanian RI, bila dibandingkan

dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang

diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa


Provinsi Jawa Timur

24

Timur, kapasitas gedung ini (saat ini terdapat 14 unit

ruangan) dapat dikatakan tidak memadai, karena bidang

Kewaspadaan Pangan dan Bidang Penganekaragaman masih

meminjam gedung UPT BPSB (Dinas Pertanian Provinsi Jawa

Timur). Melihat kondisi tersebut, di masa mendatang perlu

dipertimbangkan untuk penambahan gedung baru untuk dua

bidang di maksud.

Melalui kegiatan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun

2014, telah dilaksanakan beberapa upaya penambahan,

pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor BKP, meliputi:

penambahan gedung untuk Badan Koordinasi Penyuluh

Provinsi Jawa Timur yang dikatakan cukup representatif untuk

menampung berbagai aktivitas khususnya dalam pelayanan

kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan

kehutanan. Selain itu juga dilakukan renovasi ruang sidang.

2. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas,


kendaraan bermotor sebanyak :

a. Roda 4, sebanyak 22 unit;

b. Roda 2, sebanyak 37 unit;

Tabel 2.2. Kendaraan Bermotor pada BKP Provinsi Jawa Timur

No. Kendaraan Operasional

Merk Jumlah (Unit)

Tahun Ket.

1. Mobil Nissan (Evalia) 1 2013 Layak

Toyota Innova 1 2011 Layak

Toyota Innova 1 2010 Layak

Toyota Anvansa 2 2010 Layak

Toyota Kijang 1 2004 Layak






Provinsi Jawa Timur

25

Izusu Panter 2 2002 Layak

Izusu Panter 1 1997 Layak

Timor 1 1997 Layak

Daihatsu Taft 1 1997 Layak

Suzuki Cary 1 1991 Layak

Toyota Dyna 1 1990 Layak

Suzuki Katana 4 1990 Layak

Jumlah 22

2. Sepeda Motor

Honda NF 100 SE 1 Layak

Honda NF 100 SE 2 Layak

Supra Fit NF 100 2 Layak

Honda Win 2 Layak

Honda Win 4 Layak

Honda Supra 1 Layak

Honda GL Pro II 1 Layak

Suzuki Soghun FD 1 Layak

Yamaha RXS 1 Layak

Suzuki A.100 1 Layak

Honda C.86 4 Layak

Honda Win 2 Layak

Honda Win 2 Layak

Honda Win 4 Layak

Honda Win 1 Layak

Honda Win 1 Layak

Suzuki A.100 1 Layak

Honda Win 6 Layak

Jumlah 37

3. Peralatan Elektronik/Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki BKP

meliputi : Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile,

Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. di

bawah ini :

Tabel 2.3. Peralatan Elektronik dan Studio di BKP Provinsi Jawa Timur

No. Peralatan Jumlah Keterangan

1. Komputer 65 unit Layak

2. Telepon 39 unit Layak

3. LCD Proyektor 11 unit Layak


Provinsi Jawa Timur

26

4. Printer 55 unit Layak

5. Televisi 7 unit Layak

6. Alat Studio 44 unit Layak

7. AC 43 unit Layak

d. Stakeholders

Hampir seluruh kegiatan BKP Provinsi Jawa Timur di

tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi

aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang

umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama

dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan dan kehutanan, serta stakeholders pendukung,

seperti: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak

Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kontak Tani Hutan Andalan

(KTHA), Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman

Indonesia (GAPMMI), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan

Swadaya (P4S), Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan

(P2MKP), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia

(Perhiptani), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani),

Ikatan Penyuluh Kehutanan (IPK), Perum Bulog, dan Asosiasi

Petani Ikan Air Tawar (Aspat), Asosiasi-asosiasi Komoditas,

Penangkar Benih,Koperasi Peternak, KUD/Koperasi dan

sebagainya.

Stakeholders tersebut umumnya sudah berbentuk

kelembagaan. Beberepa kelembagaan pada kegiatan ketahanan

pangan diantaranya :

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);

- Lembaga Pembeli Gabah (LPG);

- Kelompok Lumbung Pangan;


Provinsi Jawa Timur

27

- Kelompok Afinitas pada Desa Mandiri Pangan(Demapan);

- Tim Penggerak PKK;

- Kelompok Usaha Lahan Kering;

- Taman Posyandu;

- Kelompok Dasa wisma;

- Kelompok Usaha Pangan Olahan

Sedangkan pada kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian,

peternakan, perikanan dan kehutanan, kelembagaan-

kelembagaan tersebut, di antaranya :

- Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan);

- Kelompok Wanita Tani;

- Kelompok Taruna Tani;

- Kelompok Peternakan;

- Kelompok Perikanan;

- Kelompok Kehutanan (Kelompok Tani Penghijauan)

2.2.2. Sumber Daya Badan Koordinasi Penyuluhan, Petugas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BKP Provinsi Jawa Timur.

Saat ini jumlah keseluruhan Penyuluh Pertanian,

Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan yang bertugas di Provinsi

Jawa Timur berjumlah 16 orang, terdiri dari Penyuluh PNS

sebanyak 16 orang di kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Timur, Penyuluh Kab/Kota PNS sebanyak 2.331 orang dan

Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-

TBPP) sebanyak 2.586 orang.


Provinsi Jawa Timur

28

Tabel 2.4. Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi Jawa Timur

1. Penyuluh Pertanian 9 Orang

2. Penyuluh Perikanan 4 Orang

3. Penyuluh Kehutanan 1 Orang

4. Penyuluh Perkebunan 2 Orang

Jumlah Penyuluh PNS Provinsi 16 Orang

5. Penyuluh Kab/Kota PNS 2.331 Orang

6. Penyuluh THL-TBP 2.586 Orang

Jumlah total Petugas Penyuluh 4.917 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan

dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan

ketahanan pangan masyarakat Jawa Timur termasuk pemenuhan

pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan

Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/

OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan

Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar

yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

2. Distribusi dan Akses Pangan.

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

4. Penanganan Kerawanan Pangan


Provinsi Jawa Timur

29

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Jawa Timur merupakan daerah sentra pangan di Indonesia,

bahkan secara umum merupakan propinsi yang terbesar

kontribusinya dalam penyediaan pangan nasional. Oleh karena itu

pembangunan dalam peningkatan produksi pangan di Jawa Timur

sekaligus merupakan suatu penyediaan pangan secara nasional.

Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, di Jawa

Timur selalu mengalami peningkatan, kecuali beberapa komoditas

tertentu seperti ubi kayu, ketela, dan kacang-kacangan.

Kebutuhan pangan di Jawa Timur memang hampir dapat

dipenuhi semua dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas

kedelai yang masih mengalami defisit. Sedangkan untuk beras,

jagung, kacang maupun ubi mengalami surplus. Surplus pangan di

Jawa Timur selain didukung sumberdaya alam yang sesuai, juga

potensi sumberdaya manusia dan adanya dukungan infrastruktur

ekonomi yang lebih baik.

Selain mempertimbangkan ketersediaan dan konsumsi

komoditi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, kacang-

kacangan dan umbi-umbian, Jawa Timur juga merupakan sumber


Provinsi Jawa Timur

30

bahan pangan lainnya yang bersumber dari ternak dan ikan yaitu

beberapa jenis bahan makanan lainnya seperti daging, telur, susu

dan ikan.

Dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan diupayakan

pula melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat berupa

pengembangan lumbung pangan dan optimalisasi pemanfaatan

lahan pekarangan. Pengembangan lumbung pangan merupakan

upaya pengembangan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh

masyarakat guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di

pedesaaan pada saat musim paceklik. Upaya yang dilakukan

melalui revitalisasi lumbung pangan masyarakat, dimaksudkan

untuk :

a. Memfasilitasi masyarakat dalam stabilisasi penyediaan pangan.

b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan untuk

menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.

c. Mengembangkan sumber pendapatan bagi keluarga petani

melalui usaha berbasis lumbung pangan.


Provinsi Jawa Timur

31

d. Mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui

peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.

Peningkatan cadangan pangan terutama pada daerah yang

rentan terhadap kerawanan pangan telah dilakukan kegiatan yaitu

pengembangan lumbung pangan baik dari APBD maupun APBN.

Mulai tahun 2009 – 2013 telah dilaksanakan pembangunan fisik

lumbung pangan sebanyak 347 unit lumbung, terdiri dari 162 unit

lumbung dari APBD Provinsi dan 185 unit lumbung dari APBN

maupun DAK.

Tahun 2010 - 2013 melalui APBD dialokasikan dana sebesar

Rp. 9.200.000.000,- untuk pembangunan fisik 162 unit dan

pengisian 60 unit lumbung. Sedangkan APBN telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 5.420.000.000,- untuk pengisian lumbung

pangan yang di bangun dari alokasi DAK tahun 2009 - 2013.

Disamping pengembangan lumbung pangan dliaksanakan

juga Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PL-

DPM) yang bertujuan untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/

pemasaran/pengolahan dan unit pengelolaan cadangan pangan

khususnya dalam melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/

beras/jagung dan/atau penyediaan cadangan pangan bagi anggota

gapoktan disaat menghadapi paceklik yang dilaksanakan oleh

gabungan kelompok tani (gapoktan). Selama tahun 2009 – 2013

telah dibangun 148 unit gudang dan dialokasikan dana untuk

cadangan pangan sebesar Rp. 3.463.478.600,-.

Ketersediaan pangan juga dikembangkan melalui

pemanfaatan pekarangan dimaksudkan untuk optimalisasi

pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan hidup dipekarangan

guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, lahan

pekarangan dikelola melalui pendekatan terpadu dengan berbagai

jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk menjamin ketersediaan


Provinsi Jawa Timur

32

bahan pangan yang beraneka ragam secara berkelanjutan guna

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Pemanfaatan

pekarangan dimanfaatkan untuk : (a) memenuhi kebutuhan pangan

dan gizi mikro keluarga secara berkelanjutan, (b) Meningkatkan

ketrampilan keluarga tani dalam budidaya dan pengolahan hasil

tanam, ternak, (c) meningkatkan pendapatan keluarga tani.

Kegiatan ini diimplementasikan dalam kegiatan pengembangan

kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang telah dikembangkan

mulai tahun 2012 s/d 2013 sebanyak 228 kelompok dengan total

dana yang disalurkan sebagai pinjaman sebesar Rp.

20.000.000.000,- dimana masing-masing kabupaten/kota

dikembangkan 3 (tiga) desa.

2. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan

kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan

kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena

itu, selain upaya untuk mencapai swasembada yang berkelanjutan,

peningkatan penganekaragaman pangan menjadi sangat penting,

terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.

Pola pangan masyarakat Jawa Timur sebagaimana

masyarakat Indonesia umumnya masih menggantungkan beras

sebagai sumber karbohidratnya. Akibat dari keadaan ini konsumsi

beras melebihi yang dianjurkan, sebaliknya konsumsi sumber

protein kurang dari yang dianjurkan.

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi

untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan

penganekaragaman pangan yaitu dengan Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan

melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang,


Provinsi Jawa Timur

33

dan aman (B2SA), yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola

Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 81,1 pada tahun 2013.

Dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan, diupayakan

pula tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi,

seimbang, dan aman (B2SA) yang dicerminkan oleh meningkatnya

skor Pola Pangan Harapan (PPH) Selama tahun 2009-2013, Skor

Pola Pangan Harapan Jawa Timur mengalami kenaikan yaitu tahun

2010 sebesar 76,9, tahun 2011 sebesar 79,6, tahun 2012 sebesar

80 dan tahun 2013 sebesar 81,1. Laju peningkatan skor PPH yang

lebih tinggi mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam

pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang

semakin beragam dan bergizi seimbang. Nilai/skor mutu PPH ini

dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan

kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman

konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi

pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik.

Hal ini menunjukkan bahwa program penganekaragaman

konsumsi pangan di Jawa Timur menunjukan keberhasilan yang

nyata, yang ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan

masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan

maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen

masyarakat, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran gizi

seimbang sejak usia dini serta meningkatnya ekonomi rumah

tangga.

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian

intergral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat

terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan

berkesimnambungan. Kebijakanan penanganan keamanan pangan

diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk

pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat.


Provinsi Jawa Timur

34

Sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi

oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu

keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah, produsen pangan dan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui persentase keamanan

pangan maka BKP Provinsi Jawa Timur telah bekerjasama dengan

laboratorium yang terakreditasi, untuk melaksanakan uji

laboratorium terhadap residu pestisida, logam berat dan mikroba

pada produk pangan segar (buah dan sayur). Berdasarkan hasil

pengujian sampel tahun 2011 persentase pangan aman atau yang

Memenuhi Syarat (MS) adalah 97,5%, tahun 2012 persentase yang

memenuhi syarat adalah 75%, sedangkan tahun 2013 persentase

yang memenuhi syarat adalah 82,61%.

Tabel 2.5. Persentase Pangan Aman berdasarkan Uji Laboratorium Keamanan Pangan

Tahun Jumlah Pangan Aman (Memenuhi

Syarat, MS)

Jumlah Sampel yang

diuji

Persentase Pangan Aman

(%)

2011 39 40 97,5 %

2012 30 40 75 %

2013 38 46 82,61 %

Jika diperhatikan persentase memenuhi syarat dari tahun

2011–2013 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Hal ini

menunjukkan bahwa penganaan keamanan pangan harus terus

dilaksanakan melalui sosialisasi, promosi, pemantauan dan

pengawasan.

Penanganan Kerawanan Pangan

Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan

Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA), Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengutamakan


Provinsi Jawa Timur

35

penanganan Daerah Rawan Pangan pada prioritas 1 s.d. 3 (sangat

rentan, rentan, cukup rentan). Kerentanan terhadap kerawanan

pangan disebabkan oleh beberapa hal : angka kemiskinan yang

masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus underweight pada balita

masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4, tidak

ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normative perkapita

terhadap ketersediaan serealia meningkat.

Bencana alam yang masih berlanjut secara luas diberbagai

wilayah serta daya dukung alam untuk menghasilkan produk

pangan yang cenderung berkurang dan rentan terhadap berbagai

macam perubahan, senantiasa mengancam masyarakat ke arah

kekurangan pangan.

Oleh karena itu, penanganan serius dan komprehensif

terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan

sangat diperlukan. Untuk penanganan kerawanan pangan

dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi

kejadian rawan pangan, baik transien maupun kronis.

Rawan pangan yang bersifat kronis memerlukan intervensi

jangka menengah dan panjang, sedangkan untuk rawan pangan

transien diperlukan intervensi jangka pendek yang bersifat segera.

Berdasarkan pemetaan FSVA tahun 2009 dihasilkan prioritas 1

(sangat rentan) adalah 738 desa. Setiap tahunnya mulai tahun

2010 s.d. 2014 dilakukan penanganan sebanyak 123 desa. Namun

demikian realisasi penanganan daerah rawan pangan adalah tahun

2010 sebanyak 90 desa, tahun 2011 sebanyak 95 desa, tahun 2012

sebanyak 100 desa, tahun 2013 sebanyak 105 desa, tahun 2014

sebanyak 116. Sehingga selama periode tahun 2010 s.d. 2014 telah

melaksanakan penanganan daerah rawan pangan sebanyak 506

desa (68,56%).


Provinsi Jawa Timur

41

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

ProvinsiJawa Timur

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Capaian Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. a. Ketersediaan pangan :

- Energi v 1760 1804 18048 1892 1936 5.705,87 5.812,67 4.560,99 4.555,75 6.671 324,20 322,21 246,81 240,79 344,58

- Protein v 46,7 47,9 49,0 52,2 51,3 112,94 119,10 133,90 131,02 156,76 241,84 248,64 273,27 251,00 305,58

b. Penguatan cadangan pangan

pemerintah (CPP) provinsi

(beras-ton)

V 0 0 0 0 110 0 0 0 0 194 0 0 0 0 100

2. Stabilisasi harga gabah

- Harga Gabah Kering Panen

(GKP) v 2680 2780,5 2847,5 3015 3182,5 3350 3993,535 3861,88 3442,46 3726,875 125,00 143,63 135,62 114,18 117,11

- Harga Gabah Kering Giling

(GKG) v 3320 3444,5 3527,5 3735 3942,5 4150 4926,05 5021,5 4274,085 4530,97 125,00 143,01 142,35 114,43 114,93

3. Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) v 79,9 80,0 81,11 82,2 83,3 75,7 76,9 79,6 80,0 81,1 96,25 99,5 98,6 98,7 97,36

4. Penanganan daerah rawan

pangan (desa) v 123 123 123 123 123 90 95 100 105 112 96,25 99,5 98,6 98,7 91,06


Provinsi Jawa Timur

42

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan Daerah 440.356.000 1.200.400.000 1.200.400.000 1.021.200.000 1.171.200.000 313.625.444 1.765.766.250 1.513.189.585 1.141.813.875 1.230.015.136 71,22 147,10 126,06 111,81 105,02

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 440.356.000 1.200.400.000 1.200.400.000 1.021.200.000 1.171.200.000 313.625.444 1.765.766.250 1.513.189.585 1.141.813.875 1.230.015.136 71,22 147,10 126,06 111,81 105,02

- Pendapatan Sewa 356.000 400.000 400.000 400.000 1.200.000 356.000 400.000 400.000 400.000 1.200.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 440.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.020.800.000 1.170.000.000 313.269.444 1.765.366.250 1.512.789.585 1.141.413.875 1.228.815.136 71,20 147,11 126,07 111,82 105,03

Belanja Daerah 22.229.416.965 25.132.734.000 29.261.531.313 44.770.617.000 66.007.292.000 20.832.076.316 23.966.938.929 28.621.869.608 43.007.941.383 63.295.725.535 93,71 95,36 97,81 96,06 95,89

Belanja Tidak Langsung 5.620.916.000 6.455.146.000 6.907.042.813 7.382.617.000 7.407.292.000 5.125.598.680 5.977.045.869 6.271.448.736 6.690.325.814 7.239.654.752 91,19 92,59 90,80 90,62 97,74

- Gaji dan Tunjangan Pegawai 5.620.916.000 6.455.146.000 6.907.042.813 7.382.617.000 7.407.292.000 5.125.598.680 5.977.045.869 6.271.448.736 6.690.325.814 7.239.654.752 91,19 92,59 90,80 90,62 97,74

Belanja Langsung 16.608.500.965 18.677.588.000 22.354.488.500 37.388.000.000 58.600.000.000 15.706.477.636 17.989.893.060 22.350.420.872 36.317.615.569 56.056.070.783 94,57 96,32 99,98 97,14 95,66

- Belanja Pegawai 4.163.510.000 4.265.955.000 5.039.380.000 6.570.380.000 6.529.230.000 4.025.040.000 4.083.545.000 5.011.215.000 6.392.770.000 6.313.260.000 96,67 95,72 99,44 97,30 96,69

- Belanja Barang dan Jasa 12.314.040.965 13.829.834.500 16.682.757.500 28.782.099.000 51.270.110.000 11.570.778.736 13.412.827.060 16.121.999.672 27.901.652.569 48.997.788.283 93,96 96,98 96,64 96,94 95,57

- Belanja Modal 130.950.000 581.798.500 632.351.000 2.035.521.000 800.660.000 110.658.900 493.521.000 1.217.206.200 2.023.193.000 745.022.500 84,50 84,83 192,49 99,39 93,05

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada TahunURAIAN

*) diisikan dengan nama SKPD **) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota ***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD


Provinsi Jawa Timur

88

Dari tabel 2.1. dapat dikemukan bahwa Pembangunan

ketahanan pangan tahun 2009 - 2013 menunjukkan hasil yang

menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya

semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran, serta

diperolehnya penghargaan Tingkat Nasional berupa Adhi Karya

Pangan Nusantara dari berbagai macam kategori. Namun demikian,

pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar

pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui

rencana strategis telah ditetapkan 4 sasaran (7 Indikator) yang

tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Ketersediaan Energi dan Cadangan Pangan

- Capaian ketersediaan energi 6.671 kkal/kap/hari atau

344,50% dari target 1.936,00 kkal/kap/hari dan

ketersediaan protein 156,76 gr/kap/hr atau 110,29% dari

target 116,40 gram/kap/hari.

- Capaian cadangan pangan masyarakat 7.578 ton dari

target 110 ton.

b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Segar.

Capaian keragaman konsumsi pangan penduduk Jawa Timur

yang ditandai dengan SKOR Pola Pangan Harapan sebesar

81,10 atau 98,90%.

c. Distribusi dan Akses Pangan.

- Capain stabilitas harga ditingkat petani : GKP sebesar Rp.

3.400,-/kg atau 101,49% pada saat puncak panen raya

(Maret 2013), dan harga GKG sebesar Rp. 4.189,-/kg atau

100,94% pada saat puncak panen raya (Maret 2013). Hal

ini menunjukkan harga GKP dan GKG sudah berada diatas


Provinsi Jawa Timur

89

HPP, sesuai Inpres 3 Tahun 2012 (HPP Gabah Kering Panen

(GKP) Rp. 3.300,-/kg dan HPP Gabah Kering Giling (GKG)

Rp. 4.150,-/kg.)

- Capain Ketersediaan Informasi harga, Pasokan dan Akses

Pangan 105,10%.

d. Penanganan Daerah Rawan Pangan Pangan mencapai 141,22%.

Dari hasil pengukuran pencapaian 7 (tujuh) indikator

telah melebihi target, sedangkan 1 indikator yaitu keragaman

konsumsi pangan (skor PPH) masih dibawah target,hal ini

disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi

dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan

hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan.

Berdasarkan Tabel 2.2, tentang anggaran dan realisasi

anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Badan Ketahanan Pangan merupakan salah satu SKPD

penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh

dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan Pendapatan Sewa.

Realisasi PAD selalu melampaui target rata-rata diatas

100%, kecuali pada tahun 2009 realisasi PAD masih di

bawah target dan hanya mampu mencapai sebesar 71,20%

hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target PAD.

b. Komponen terbesar Beanja Daerah adalah pada Belanja

Langsung dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung.

Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja lebih

mengarah pada kegiatan-kegiatan yang dapat diukur

kinerjanya. Belanja Pegawai menunjukkan proporsi yang

lebih kecil dibandingkan Belanja Barang/Jasa dan Belanja

Modal, hal ini akan mendorong bergeraknya sektor riil di

masyarakat sebagai penyedia barang/jasa.


Provinsi Jawa Timur

90

c. Realisasi anggaran menunjukkan prestasi yang baik,

dengan rasio capaian berkisar 95%. Dapat dipastikan

bahwa semua kegiatan mencapai target yang diharapkan.

Varian antara anggaran dengan realisasi lebih disebabkan

adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa.

2.3.2. Kinerja Pelayanan Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH)

2.3.2.1. Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan merupakan jaringan pelayanan yang

mampu mendukung interaksi antara Penyuluh Pertanian Provinsi dan

Kabupaten untuk menentukan langkah-langkah konkrit dalam

melaksanakan penyuluhan serta melakukan koordinasi antara Provinsi,

Kabupaten, Kecamatan (BPP) dan Desa.

Kelembagaan yang berada di Kecamatan atau mencakup

beberapa Kecamatan adalah Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK). Di Jawa

Timur sampai Desember tahun 2012 terdapat 523 BP dengan kondisi :

270 BP memiliki bangunan permanen, 121 BP sewa dan 132 BP masih

numpang.

Kelembagaan penyuluhan ditingkat Desa atau disebut POSLUHDES

(Pos Penyuluhan Desa) sebanyak 8.459. Dengan program satu desa satu

penyuluh maka Jawa Timur estimasi kecukupannya adalah dengan asumsi

perkiraan kebutuhan penyuluh di Jawa Timur 10.858 penyuluh dengan

perincian sebagai berikut : Tingkat Provinsi 40 orang, Tingkat Kabupaten

754 orang, Tingkat BPP 1.605 orang, Tingkat Desa 8.459 orang. Penyuluh

yang sudah ada sebanyak 5.075 orang. Sehingga kekurangan Penyuluh di

Jawa Timur estimasinya adalah 5.783 orang.


Provinsi Jawa Timur

91

Kelompok tani sebagai pelaku pembangunan pertanian terbentuk

berdasarkan keakraban dan keserasian serta kebersamaan kepentingan

dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Di Jawa Timur, jumlah kelompok tani sampai dengan Oktober

tahun 2012 sebanyak 36.507 kelompok yang terdiri dari Kelas Utama 310

kelompok, Madya 3.768 kelompok, Lanjut 16.211 kelompok dan Pemula

16.218 kelompok.

2.3.2.2. Sumber Daya Manusia

Perkembangan jumlah penduduk di Jawa Timur terus meningkat

dari tahun ke tahun. Berdasar sensus tahun 2010 jumlah penduduk Jawa

Timur sebanyak 37.476. Jumlah KK di Jawa Timur sebanyak 10.111.802

KK terdiri dari KK Pertanian 4.835.771 (49,46 %) dan Non Pertanian

4.693.744 KK. Sedang pemilik lahan sawah 3.696.574 ha dimiliki oleh

petani sebanyak 4.663.744 orang, dengan luas pemilikan < 0,500 ha =

3.403.478 orang; 0,5-1 ha = 888.273; orang < 3 ha = 366.420 orang

dan > 3Ha = 35.573 orang. Nelayan : 266.016 orang, pembudidaya ikan:

177.468 orang.

Jumlah Penyuluh Pertanian Jawa Timur sampai dengan Bulan

Desember tahun 2012 tercatat sebanyak 2.466 orang yang terdiri dari

Penyuluh Pertanian 1.061 orang, Penyuluh Peternakan 218 orang,

Penyuluh Perkebunan 104 orang dan Penyuluh Polivalen 1.083 orang.

Penyuluh Perikanan dan Kelautan 201 orang dan Penyuluh Kehutanan di

Kabupaten/Kota sebanyak 457 orangPenyuluh. Sedangkan Penyuluh

THL-TBPP 2.609 orang dan TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) 132 orang

guna membantu kinerja penyuluh pertanian PNS dalam percepatan

pembangunan pertanian, khususnya pencapaian swasembada beras dan

gula secara berkesinambungan.


Provinsi Jawa Timur

92

2.3.2.3. Kondisi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

a. Pertanian

Luas lahan di Jawa Timur secara keseluruhan seluas 4.565.605 ha

dengan komposisi lahan sawah seluas 1.134.365 ha atau 24,85%, lahan

bukan sawah seluas 1.764.987 ha atau 38,66% dan lahan bukan

pertanian seluas 1.666.253 ha atau 36,50%. Luas lahan sawah 1.134.365

ha terdiri : sawah irigasi teknis, semi teknis, sederhana dan tadah hujan

(1.081.473 ha) dan sawah irigasi desa, sawah lainnya (lebak, polder dan

pasang surut) seluas (52.893 ha).

Tabel 2.8. Perkembangan Lahan Sawah di Jawa Timur 1980 - 2010

No Klasifikasi Luas Lahan sawah (ha)

Seb. 1980 1980 1990 2000 2009 2010

1 Irigasi Teknis 365.947 361.657 356.842 352.829 346.124 344.99

2 Irigasi 1/2 Teknis 390.616 390.275 386.564 381.519 374.586 373.857

3 Irigasi Sederhana 3.474 3.474 3.147 2.977 3.161 2.977

4 Tadah Hujan 337.835 337.443 336.698 334.006 330.408 329.642

Jumlah 1.127.872 1.122.849 1.113.251 1.101.331 1.084.279 1.081.472

Sumber : BPN RI, 2010

Potensi lahan kering di Jawa Timur seluas 1.255.787 ha meliputi

tegal, seluas 1.103.655 ha, ladang seluas 47.546 ha dan lahan yang

ditanami pohon /hutan rakyat seluas 104.586 ha.

Tabel 2.9. Tabel Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi

Padi di Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2012

Absolut % Absolut %

- Jawa Timur 1.963.983 1.926.796 1.975.719 -37.187 -1,89 48.923 2,54% 14,70%

- Indonesia 13.253.450 13.203.643 13.440.291 -49.807 -0,38 236.648 1,79%

- Jawa Timur 59,29 54,89 61,74 -4,4 -7,42 6,85 12,48%

- Indonesia 50,15 49,8 51,35 -0,35 -0,7 1,55 3,11%

3. Produksi (ton)

- Jawa Timur 11.643.773 10.576.543 12.198.707 -1.067.230 -9,17 1.622.164 15,34% 17,67%

- Indonesia 66.469.394 65.756.904 69.022.515 -712.490 -1,07 3.265.611 4,97%

KONTRIBUSI

JATIM

TERHADAP

NASIONAL

2010-2011 2011-2012

1. Luas Panen (ha)

2. Produktivitas (ku/ha)

Keterangan: Kualitas produksi Padi adalah Gabah Kering Giling ;

Uraian 2010 20112012

(ASEM)

Perkembangan


Provinsi Jawa Timur

93

b. Peternakan

Potensi sumber daya alam Jawa Timur memiliki prospek yang

sangat besar untuk pengembangan sektor peternakan dengan

ketersediaan luas lahan untuk peternakan sekitar 1,5 juta hektar, lahan

pendukung penyediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) seluas 4,2 juta

hektar sehingga prospek pengembangan masih terbuka lebar.

Beberapa sentra produksi Peternakan Jawa Timur antara lain :

a. Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan sentra Produksi peternakan, utamanya

ternak unggas, 55 % kebutuhan telur di Provinsi Jawa Timur ini disuplai

dari Kabupaten Blitar. Populasi ayam ras petelur di Kabupaten Blitar

mencapai 15.036.300 ekor pada tahun 2012 meningkat 8.17%

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 13.900.400 ekor pada

tahun 2011

b. Kabupaten Pasuruan

Sapi perah telah menjadi produk unggulan sekaligus ikon Kabupaten

Pasuruan. Populasi sapi perah mencapai 308.841ekor yang mampu

menghidupi 77.210 Rumah Tangga Peternak (RTP), sedangkan

produksi susu yang dihasilkan sebanyak 554.311,7 ton.

c. Pulau Madura

Pulau Madura memiliki kekayaan genetik sapi tersendiri yang

merupakan tipe sapi potong yang cukup baik. Bobot sapi madura jantan

275 – 300 Kg dan sapi betina dewasa 180 – 250 Kg. Dalam rangka

Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK).

c. Perkebunan

Komoditi perkebunan yang berkembang di Jawa Timur sebanyak 34

jenis dengan total areal pada tahun 2012 seluas 1.060.572 hektar

dengan jumlah produksi sebesar 1.919.771 ton, dan sekitar 85 % areal

tersebut diusahakan langsung oleh petani. Komoditi utama atau


Provinsi Jawa Timur

94

unggulan yang berkembang yaitu Tebu, Tembakau, Kopi, Kakao, kelapa

dan Jambu Mete. Berikut perkembangan dan potensi perkebunan dapat

di lihat pada Gambar berikut.

G

ambar 6. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Tahun 2012

d. Perikanan

Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi kelautan dan perikanan

yang besar, yang mana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.10. Potensi Kelautan dan Perikanan

Uraian Potensi Pemanfaatan %

Jumlah Pulau Panjang Pantai Laut Utara JawaLuas Laut Selatan Jawa +

ZEEI

446 buah 1.900Km

65.537 Km 142.560 Km

251.103,2 ton 114.058,8 ton

95,26 38,35

Tambak Kolam Karamba/KJ Tawar Mina Padi & Sawah

Tambak

Budidaya Laut

64.837,8 Ha 8.645,2 Ha 309.33 Ha 44.054,4Ha

324.854,0Ha

52.123,75 Ha 2.000,24 Ha 254,58 Ha

40.658,77 Ha 143.668,6 Ha

80,39 23,13 82,30 92,29 44,22


Provinsi Jawa Timur

95

e. Kehutanan

Kawasan hutan di Jawa Timur saat ini seluas 1.364.395,82 ha

atau sebesar + 28,54% dari luas daratan. Untuk dapat mencapai fungsi

luasan kawasan hutan 30% dari luas daratan sebagaimana

diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka

diperlukan pengelolaan, perlindungan dan pengamanan hutan secara

intensif, serta perencanaan yang baik ke arah sinergisitas pengelolaan

hutan yang optimal.

a. Kawasan Hutan Negara

Luas kawasan hutan Provinsi Jawa Timur tahun 2010 adalah

seluas 1.364.395,82 Ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari :

Tabel 2.11. Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur

Kawasan Hutan Luas (Ha)

- Hutan Produksi (HP) 815.062,02

- Hutan Lindung (HL) 315.505,30

- Hutan Konservasi (HK) 233.828,50

1. Cagar Alam (CA) 10.957,90

2. Suaka Margasatwa (SM) 18.008,60

3. Taman Wisata Alam(TWA) 297,50

4. Taman Nasional (TN) 176.696,20

5. Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo 27.868,30

Total Luas Kawasan Hutan Jatim 1.364.395,82

Gambar 7. Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur

Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur (Ha)

27.868,30

815.062,02

176.696,20297,5

10.957,90

18.008,60

315.505,30

HP

HL

CA

SM

TWA

TN

Tahura


Provinsi Jawa Timur

96

b. Hutan Rakyat

Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 2009 – 2012 hutan rakyat

di Jawa Timur telah mengalami perkembangan rata-rata sebesar +

5% per tahun, pada tahun 2012 diperkirakan luas aktual hutan

rakyat di Jawa Timur mencapai + 681.365,47 ha.

c. Hutan Mangrove

Selama tiga tahun, yaitu 2009 – 2012 luas hutan mangrove di

Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 hutan

mangrove di Jawa Timur seluas 5.646,37 ha, pada tahun 2010 seluas

6.005,87 ha dan pada tahun 2012 menjadi + 5.554,70 ha.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pada kegiatan PHBM, hasil yang didapat tidak hanya kelestarian

hutan tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Pola pengelolaan kawasan hutan yaitu dengan pemanfaatan lahan di

bawah tegakan berupa mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan

tanaman pangan (tumpangsari). Realisasi sistem tumpang sari yang

mampu menghasilkan bahan pangan selama tahun 2009 – 2012 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.12. Tumpangsari antara Tanaman Kehutanan dengan Tanaman Pangan

No. Komoditi Satuan Produksi

2010 2011 2012

1. Padi Ton 67.422 7.747 46.075

2. Jagung Ton 301.582 54.482 121.052

3. Kedelai Ton 89.553 1.732 6.284

4. Kacang Tanah Ton 33.562 1.897 2.409

5. Porang Ton 20.852 22.937 7.449.901

6. Lainnya Ton 1.171.616 78.519 211.602


Provinsi Jawa Timur

97

Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan kegiatan yang

diarahkan untuk memulihkan sumberdaya hutan dan lahan yang kritis

sehingga berfungsi optimal.

Tabel 2.13. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang telah dilaksanakan di Jawa Timur

No. Kegiatan RHL Satuan Tahun

2010 2011 2012

1. Pengembangan Hutan Rakyat

Ha 160 120

2. Percontohan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Ha 20 - -

3. Pembuatan Tanaman Reboisasi Tahura

Ha 1.000 500 500

4. Penghijauan lingkungan

Batang 3.240.405 6.138.080

5. Penanaman turus jalan

Km 366,8 540,8 228,54

6. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat

Unit 691 1.011 1.232

7. One Man One Tree (OMOT)

Batang - - -

8. One Billion Indonesia Trees (OBIT)

Batang 181.408.952 180.053.127 200.910.803

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Jawa Timur,

perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan

internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan

pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan

mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan sehingga ketahanan

pangan masyarakat dapat terwujud dimasa mendatang.


Provinsi Jawa Timur

98

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan

Pangan di Jawa Timur adalah :

1. Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah surplus pangan.

2. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan

konsumsi pangan.

3. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani

disaat panen raya.

4. Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu diatas 30%

yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.

5. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari

bahan impor.

6. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola

makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal)

dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.

7. Kuranganya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam

menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.

8. Belum adanya kewenangan pemerintah daerah merekrut

pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah.

9. Kurangnya kesadaran masyarakat khusunya Kelompok Afinitas

dalam pengembalian dana Bansos guna meningkatkan

perekonomian dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa

(LKD).

10. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu

komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi

kearah konsumsi berbahan baku terigu/gandum.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan

ketahanan pangan di Jawa Timur adalah :

1. Besarnya jumlah penduduk Jawa Timur merupakan pasar produk

pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.


Provinsi Jawa Timur

99

2. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang

pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi

percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.

3. Luas wilayah Jawa Timur yang besar dan merupakan provinsi

lumbung pangan serta menyediakan peluang usaha distribusi

pangan yang cukup besar.

4. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan

transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah

menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan

ketahanan pangan.

5. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama

produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara

optimal.

6. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati baik

flora dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai

sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi

masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya.

7. Ketersediaan lahan pertanian cukup besar dan belum

dimanfaatkan secara optimal.

8. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah

menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan

terhadap kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi.

Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan.

9. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung

pemantapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

10. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang makin

konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi,

pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi

seimbang, dan aman.


Provinsi Jawa Timur

100

2.4.1. Renstra K/L dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur merupakan daerah sentra pangan di Indonesia,

bahkan secara umum merupakan provinsi yang terbesar

kontribusinya dalam penyediaan pangan nasional. Oleh karena itu

pembangunan dalam peningkatan produksi pangan di Jawa Timur

sekaligus merupakan suatu penyediaan pangan secara nasional.

Kebutuhan pangan di Jawa Timur hampir dapat dipenuhi

semua dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas kedelai yang

sebagian masih diimpor dari luar, sedangkan komoditas lain dapat

memenuhi kebutuhan konsumsi bahkan masih mengalami surplus.

Selain mempertimbangkan ketersediaan dan konsumsi komoditi

pangan utama seperti beras, jagung, kacang-kacangan dan umbi-

umbian, Jawa Timur juga merupakan sumber bahan pangan lainnya

yang bersumber dari ternak dan ikan.

Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Timur sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.14. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra SKPD

Kabupaten/Kota

Capaian Sasaran Renstra

SKPD Provinsi

Sasaran pada

Renstra K/L

1. Ketersediaan Pangan

Beras 7.309.527 7.309.527 7.309.527

Daging 345.376 345.376 345.376

Ikan 1.317.288 1.317.288 1.317.288

Gula 1.227.898 1.227.898 1.227.898

2. Skor PPH 82,2 82,2 82,2

3. Prosentase Keamanan Pangan

80 80 80

4. Stabilisasi Harga Beras ditingkat Konsumsi (CV)

< 10 < 10 < 10

5. Jumlah Kelompok Tani 20.823 20.823 20.823


Provinsi Jawa Timur

101

Capaian sasaran tersebut diatas, didukung oleh pelaksanaan

3 (Tiga) pilar Ketahanan Pangan yaitu (1). Ketersediaan Pangan,

(2). Distribusi/Keterjangkauan Pangan dan, (3). Konsumsi Pangan.

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan

untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan

kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan

dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : 1) produksi dalam negeri;

2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan.

Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan

mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan

nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan

kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya

merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin

dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari

ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman

ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan

Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat

digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan

kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk

menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

Ketersedian pangan Jawa Timur tahun 2013 komoditi beras

sebesar 7.309.527 ton, Daging 345.376 ton, Ikan 1.317.288 ton

dan Gula 1.227.898 ton. Sedangkan situasi ketersediaan total

energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur pada tahun 2012

sebesar 6.671 kkal/kap/hr atau 303,23% dari Angka Kecukupan

Energi (AKE) 2200 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan

Gizi 2008). Ketersediaan energi tahun 2013 didominasi oleh

pangan nabati 98,10% sedangkan pangan hewani 1,90%.


Provinsi Jawa Timur

102

Apabila dibandingkan dengan AKE tahun 2011 terjadi kenaikan

sebesar 2.115,25 kkal/kap/hr (31,71%).

Demikian juga total ketersediaan protein untuk di konsumsi

penduduk Jawa Timur sebesar 156,76 gram/kap/hari atau

275,02% dari Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gram/kap/hr

(Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2004). Ketersediaan

protein tahun 2012 masih didominasi oleh pangan nabati 92,64%

sedangkan pangan hewani 7,36%. Apabila dibandingkan dengan

AKP tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 25,74 gr/kap/hr

(16,42%).

Dalam rangka penyediaan pemantapan ketersediaan

pangan diupayakan juga melalaui pengembangan cadangan

pangan masyarakat berupa fasilitasi pengembangan lumbung

pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai

sumber pangan dan gizi pada skala rumah tangga.

Pengembangan lumbung pangan merupakan upaya

pengembangan cadangan pangan masyarakat yang dilaksanakan

oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat

ditingkat pedesaan pada musim paceklik. Upaya uang dilakukan

melalui revitalisasi lumbung pangan masyarakat yang

dimaksudkan sebagai berikut :

a. Memfasilitasi masyarakat dalam stbilisasi harga pangan.

b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan

untuk menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi

pedesaan.

c. Mengembangkan sumber pendapatan bagi keluarga petani

melalui usaha berbasis lumbung pangan.

d. Mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga

melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang

cukup.


Provinsi Jawa Timur

103

Ketersediaan pangan juga dikembangkan melalui

Optimalisasi Pemenfaatan Lahan Pekarangan yang dikelola

secara terpadu dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan

pangan dan sebagai sumber gizi keluarga. Pemanfaatan

pekarangan dimaksudkan untuk :

a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mikro keluarga secara

berkelanjutan.

b. Meningkatkan keterampilan keluarga dalam budidaya dan

pengelolaan hasil.

c. Meningkatkan pendapatan keluarga tani.

b. Distribusi Pangan

Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya

ketahanan pangan. Harga pangan merupakan salah satu

indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasokan,

distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat.

Harga pangan yang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan

merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan

pangan cukup aman dan distribusi lancar.

Program Stabilisasi harga gabah/beras dinilai sangat

efektif dalam membantu petani meningkatkan harga jual

gabah/beras, program ini sangat efektif pada bulan Februari –

Mei setiap tahunnya karena pada bulan-bulan tersebut terjadi

panen raya, sementara itu pada bulan tersebut biasanya masih

terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga harga

gabah tertekan dan turun. Kondisi inilah yang perlu

mendapatkan perhatian pemerintah untuk menjaga stabilisasi

harga sehingga petani tidak banyak dirugikan. Selain itu juga

meningkatkan kesinambungan penyediaan pangan,

meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi pangan antar


Provinsi Jawa Timur

104

daerah dan antar waktu serta mengembangkan kelembagaan

pangan dipedesaan.

Perkembangan harga rata-rata GKP selama bulan Maret -

Desember 2013 relatif stabil.Kenaikan harga terjadi dibulan-

bulan pacekilk dan harga tertinggi terjadi pada Oktober

mencapai Rp. 4.206,- per kg GKP. Sedangkan harga terendah

terjadi pada bulan April mencapai Rp. 3.237,- per kg GKP. Begitu

pula dengan harga GKG, kenaikan harga terjadi pada saat

paceklik dan harga turun terjadi dibulan-bulan panen raya. Harga

GKG tertinggi terjadi pada bulan Nopember mencapai Rp. 4.905,-

per kg GKG dan terendah pada bulan April mencapai Rp. 4.180,-

per kg GKG.

Disamping program pembelian gabah (stabiliasasi harga)

juga dilakukan program tunda jual, yaitu upaya menunda jualkan

hasil panen ynag harga rendah dan menjualnya pada saat harga

tinggi yang dilakukan oleh kelompok tani.

Grafik : Rata2 Harga GKP ditingkat Petani, Pengilingan, GKG Harga Beras Medium dan Premium (Maret-Des’13).

c. Konsumsi Pangan

Pola konsumsi masyarakat Jawa Timur pada umumnya

mesih tergantung pada satu komodiiti yaitu beras sebagai

sumber karbohidratnya. Akibatnya konsumsi beras melebihi


Provinsi Jawa Timur

105

angka anjuran sebaliknya konsumsi sumber karbohidrat dan

protein dari sumber pangan lain masih rendah.

Keberhasilan sasaran diukur melalui indikator yaitu

kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam,

bergizi seimbang dan amanyang ditunjukkan dengan

peningkatan Skor PPH. FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai

komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat

memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan

demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang

didasarkan atas proporsi keseimbangangan energi dari berbagai

kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah

maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima,

ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Upaya

pencapaian Skor PPH didukung oleh 6 (enam) program yaitu :

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program

Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan

Peternakan; Program Pengembangan Kawasan Agropolitan;

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan/Peternakan.

Capaian skor PPH Tahun 2013 sebesar 81,1 terjadi

peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 80,1 namun

masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan

penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi dengan adanya

kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-

kacangan, sayur dan buah-buahan. Skor PPH Nasional Tahun

2013 sebesar 75,4.

Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan telah ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan


Provinsi Jawa Timur

106

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya

Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan

berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan

industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye,

Promosi, Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan

Pekarangan, Fasilitasi, Penerapan standart Mutu dengan sasaran

anak-anak usia sekolah, TP-PKK, Pengusaha pangan,

Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat luas.

Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan telah ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya

Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan

berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan

industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye,

Promosi, Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan

Pekarangan, Fasilitasi, Penerapan standart Mutu dengan sasaran

anak-anak usia sekolah, TP-PKK, Pengusaha pangan,

Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat luas.

Tabel 2.15. Skor PPH Nasional dan Provinsi Jawa Timur Th. 2013

No Kelompok

Pangan

Skor PPH Nasional Skor PPH Prov. Jatim

Kalori % Skor PPH

Kalori % Skor AKE

Skor Max

Skor PPH

1 Padi-padian 1.167 58,4 25 1.121 60,7 28 25,0 25,0

2 Umbi-umbian

40 2 1 88 4,4 2,2 2,5 2,2

3 Pangan Hewani

165 8,2 16,5 133 6,6 13,3 24,0 13,3

4 Minyak dan lemak

212 10,6 5 213 10,7 5,3 5,0 5,0

5 Buah/biji berminyak

30 1,5 0,7 38 1,9 0,9 1,0 0,9

6 Kacang-kacangan

54 2,7 5,4 68 3,4 6,8 10,0 6,8


Provinsi Jawa Timur

107

No Kelompok

Pangan

Skor PPH Nasional Skor PPH Prov. Jatim

Kalori % Skor PPH

Kalori % Skor AKE

Skor Max

Skor PPH

7 Gula 70 3,5 1,8 80 4,0 2,0 2,5 2,0

8 Sayur dan buah

80 4 20 103 5,2 25,9 30,0 25,9

9 Lain-lain 35 1,7 0 45 2,3 0 0,0 0,0

1.853 92,6 75,4 1.935 94,5 84,5 100,0 81,1

2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap RTRW

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Ruang

lingkup Ketahanan Pangan masuk pada wilayah Rencana Struktur

Ruang Kawasan Strategis Agropolitan dapat dijadikan salah upaya

pengembangan ketahanan pangan melalui kegiatan pemberdayaan

masyarakat dalam mengelola kawasan sebagai sentra

pengembangan produk pangan olahan berbasis sumberdaya lokal

sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui

peningkatan nilai tambah serta memberikan peningkatan pendapatan

masyarakat, Sedangkan untuk Pola Ruang Wilayah pada Kawasan

terpadu yang dikelola sebagai pengembangan wilayah sentra

produksi pertanian terpadu dalam rangka pengembangan ketahanan

pangan masyarakat, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :


Provinsi Jawa Timur

108

Tabel 2.16. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kab/kota

No.

Rencana Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi

Program Pemanfaatan

Ruang pada Periode

Perencanaan

Berkenan

Pengaruh

Rencana Struktur

Ruang Thd Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

Kawasan Strategis

Agropolitan

Pewilayahan Komoditas

strategis

Pengembangan kegiatan

perekonomian berbasis

pertanian di

wilayah pedesaan

Berkembangnya kegiatan

ekonomi yang berpotensi

menghasilkan

nilai tambah bagi

pendapatan petani

38 Kab./Kota

Tabel 2.17. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kab/kota

No.

Rencana

Pola Ruang

Pola

Ruang Saat ini

Indikasi

Program

Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana

Pola Ruang Thd

Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

Kawasan

terpadu

Wilayah

Sentra Produksi

Pengembangan

kegiatan terpadu

berbasis pertanian di

wilayah

Peningkatan

ketahanan pangan

wilayah

38 Kab./Kota

2.4.3. Hasil Analisis Terhadap KLHS.

Pengurangan lahan sawah (konversi) baik secara nasional

maupun menurut propinsi dan kabupaten menunjukkan angka yang

bervariasi. Dari hasil penelitian ini, dengan menggunakan data hasil

Survey Pertanian (SP) diperoleh gambaran bahwa dalam kurun


Provinsi Jawa Timur

109

waktu 18 tahun (1981-1998) di Jawa telah terjadi pengurangan lahan

sawah seluas 1 juta hektar atau rata-rata sekitar 55 ribu hektar per

tahun.

Namun karena adanya kegiatan pencetakan lahan sawah

baru, maka luas lahan sawah yang tersedia di Jawa sebenarnya

menyusut sekitar 484 ribu hektar atau sekitar 27 ribu hektar per

tahun.

Secara umum konversi lahan sawah lebih banyak terjadi pada

propinsi atau kebupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi

dan penduduk yang relatif tinggi, serta kabupaten-kabupaten yang

merupakan penyangga pusat-pusat pertumbuhan. Di Jawa Timur

adalah Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang dan Banyuwangi.

Kegiatan konversi lahan sawah cenderung menimbulkan

penurunan produksi per satuan lahan yang semakin besar dari tahun

ketahun, sebaliknya pencetakan sawah cenderung memberikan

dampak peningkatan produksi per satuan lahan yang semakin kecil.

Kecenderungan demikian terjadi karena konversi lahan sawah

sesmakin bergeser ke daerah dengan teknologi usahatani yang

cukup tinggi, sedangkan pencetakan lahan sawah semakin bergeser

ke daerah dengan teknologi usahatani yang semakin rendah. Hal ini

menunjukkan bahwa ketersediaan sumberdaya alam (lahan dan air)

yang potensial bagi pencetakan sawah semakin terbatas.

Dengan demikian, pada kenyataannya bahwa penurunan

produksi Padi tidak bisa dihindarkan. Akibat konversi lahan sawah di

Jawa selama kurun waktu 18 tahun (1981-1998) diperhitungkan

secara akumulasi telah hilang sebesar 50,9 juta ton gabah atau

sekitar 2,82 juta ton gabah per tahun. Bila dihitung setara beras,

maka kehilangan produksi pangan tersebut adalah sekitar 1,7 juta

ton beras pertahun. Jumlah kehilangan produksi beras tersebut

hampir sebanding dengan jumlah impor beras pada tahun 1984-1997

yang berkisar 1,5 – 2,5 juta ton beras per tahun. Artinya, apabila


Provinsi Jawa Timur

110

konversi lahan sawah dapat ditekan, maka hal itu akan memberikan

dampak yang cukup besar bagi pangadaan beras nasional. Upaya

pengendalian konversi lahan sawah ini menjadi cukup mendesak

mengingat pertumbuhan produksi pada akhir-akhir ini mengalami

stagnasi akibat kendla kejenuhan teknologi.

Pengurangan produksi akibat terjadinya konversi lahan sawah

terbesar adalah di propinsi Jawa Timur dengan proporsi 44,2 persen

(22,5 juta ton Padi) dari total pengurangan produksi di Jawa.

Sedangkan urutan kedua dan ketiga adalah di Jawa Tengah dan

Jawa Barat masing-masing 15,9 dan 10,8 juta ton Padi.

Sudah cukup banyak upaya pemerintah untuk pengendalian

konversi lahan sawah ini.Namunpendekatan yang diterapkan baru

sebatas pendekatan hukum (law enfercement) yang masih banyak

kelemmahannya. Sehingga peraturan-peraturan tentang lahan belum

mampu mengendalikan kegiatan konversi lahan sawah di Jawa. Tiga

kelemahan mendasar adalah : (1)obyek lahan yang dilindungi dari

kegiatan konversi terutama ditentukan olehkondisi fisik lahan

(contoh: irigasi teknis) padahal kondisi fisik tersebut begitu mudah

utuk dimodifikasi dengan rekayasa tertentu; (2) Pertaturan-peraturan

yang bertujuan untuk mencegah konversi lahan secara umum lebih

bersifat himbauan dan tidak dilengkapi dengan sangsi yang jelas,

baik yang menyangkut besarnya sangsi maupun pihak yang dikenai

sangsi; (3) Kelemahan-kelemahan tersebut pada gilirannya

membuka peluang bagi aparat daerah tertentu untuk meraih

keuntungan pribadi dari kegiatan konversi lahan dengan dalih untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Implikasi Kebijakan Fakta empirik membuktikan bahwa

konversilahan sawah di Jawa telah memberikan dampak yang

sangat nyata bagi penyediaan pangan (beras). Oleh karena itu

peningkatan kapasitas produksi pangan menjadi kata kunci, baik


Provinsi Jawa Timur

111

melalui pencetakan sawah maupun meningkatan kapasitas irigasi

seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan investasi pompa.

Khususnya di Jawa, dalam pengendalian konversi lahan

sawah disamping pendekatan lawnemforcement yang selama ini

sudah berjalan, perlu didukung oleh peraturan lainnya pengawasan

dan penerapan sangsi yang adil. Disamping itu pendekatan ekonomi

seperti melalui kompensasi, dan pajak adalah perlu dipertimbangkan.

Upaya pengendalian dan pencegahan konversi lahan sawah

hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinir antara

berbagai pihak/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan.

Misalnya PLN TELKOM, perijinan harus memberikan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan misi pengendalian konversi.

Selama ini masing-masing instansi tersebut hanya mempertimbang-

kan kepentingan sektoral.

Tabel 2.18. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi

No. Aspek

Kajian

Ringkasan KLHS Implikasi

Terhadap Pelayanan

SKPD

Catatan Bagi

Perumusan Program dan

Kegiatan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kecukupan

pangan sampai

ditingkat

individu

- Dinamika

pembangunan memberi

pengaruh

terhadap alih fungsi lahan,

keterbatasan infrastruktur,

konservasi tanah dan air

- Potensi

bencana cukup tinggi

Ketahanan

pangan wilayah harus

tetap terjaga.

Peningkatan

ketersediaan, Stabilisasi harga,

keamanan pangan

dan pencapaian skor PPH.

2. Peningkatan

Konversi lahan

pertanian menjadi non

pertanian

Sebagian besar

lahan sawah yang terkonversi itu

pada mulanya beririgasi

teknis/semiteknis

dengan produktivitas yang

- Penurunan

Produksi Pangan

- konversi lahan

sawah di

Jawa telah memberika

Pengendalian

konversi lahan sawah disamping

pendekatan law emforcement yang

selama ini sudah

berjalan, perlu didukung oleh


Provinsi Jawa Timur

112

tinggi. Secara

langsung maupun tidak langsung

konversi lahan sawah mempunyai

potensi ancaman yang nyata

terhadap kapasitas

nasional dalam mewujudkan

pasokan pangan yang aman untuk

mendukung

ketahanan pangan yang mantap.

Oleh sebab itu kebijaksanaan

yang secara khusus ditujukan

untuk

mengendalikan konversi lahan

sawah ke penggunaan lain

sangat dirasakan

urgensinya. Agar implementasi

kebijaksanaan efektif, sistem

perhitungan mengenai

kerugian akibat

konversi lahan sawah harus

komprehensif dan pada saat yang

sama diperlukan

perbaikan dalam sistem

pemantauan, pendataan, dan

dokumentasi

mutasi lahan.

n dampak

yang sangat

nyata bagi penyediaan

pangan (beras)

peraturan lainnya,

pengawasan dan penerapan sangsi

yang adil. Disamping itu pendekatan

ekonomi seperti melalui kompensasi,

dan pajak adalah

perlu dipertimbangkan

Sebagian besar lahan sawah yang terkonversi itu pada mulanya

beririgasi teknis/semi teknis dengan produktivitas yang tinggi. Konversi

lahan sawah juga mengakibatkan degradasi kualitas irigasi pada lahan

sawah sekitarnya. Secara langsung maupun tidak langsung konversi lahan

sawah mempunyai potensi ancaman yang nyata terhadap kapasitas

nasional dalam mewujudkan pasokan pangan yang aman untuk


Provinsi Jawa Timur

113

mendukung ketahanan pangan yang mantap. Oleh sebab itu

kebijaksanaan yang secara khusus ditujukan untuk mengendalikan

konversi lahan sawah ke penggunaan lain sangat dirasakan urgensinya.

Agar implementasi kebijaksanaan efektif, system perhitungan mengenai

kerugian akibat konversi lahan sawah harus komprehensif dan pada saat

yang sama diperlukan perbaikan dalam sistem pemantauan, pendataan,

dan dokumentasi mutasi lahan.


Provinsi Jawa Timur

114

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan

iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan

energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi

pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok

pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga

diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan

stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju

pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan,

terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang

bergantung pada beras.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur, isu strategis yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan

adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber

daya manusia yang berkualitas. Dan sebagian besar pangan berasal

dari hasil pertanian.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi

negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya

Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan


Provinsi Jawa Timur

115

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,

aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan maka

negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan

pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan

bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga

perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber

daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

2. Lingkungan Hidup

Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas,

karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non

pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat

kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatas dan tidak pastinya

ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (4)

tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana

alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah

semakin berkurang.

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Tidak

tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat

diartikan sebagai telah terjadinya kemiskinan karena ada hak-hak

dasar seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat terpenuhi.

Oleh karena itu dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan

maka ketersediaan pangan yang kemudian dikenal sebagai ketahanan

pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya strategis

dalam penanggulangan masalah kemiskinan.


Provinsi Jawa Timur

116

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menurunkan

jumlah penduduk miskin dan menjamin penghormatan, perlindungan,

dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap

agar dapat menjalani kehidupan bermartabat, yang implementasinya

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan terencana, guna menjamin

stabilitaspertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan

pengurangan kesenjangan, serta untuk pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat, termasuk hak atas pangan.

4. Kerjasama antar daerah

Dengan adanya kerjasama antar daerah diharapkan pula untuk

meningkatkan ketahanan pangan serta mengontrol pergerakan harga

sembako. Selain itu, juga diharapkan menjadi momentum

terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar daerah yang kuat

dibidang ketahanan pangan.

Jaringan kerjasama antara instansi terkait mulai dari pusat

sampai daerah akan lebih kuat dengan terbentuk kelembagaan yang

menangani ketahanan pangan. (Dewan Ketahanan Pangan, Badan/

Kantor/Dinas Ketahanan Pangan atau Unit kerja yang menangani

ketahanan pangan). Seiring adanya kelembagaan tersebut, otonomi

daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara

lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan

pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat DKP beserta jaringan

pendukung ketahanan pangan dan institusi ketahanan pangan di

pusat sampai daerah, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk

memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku

usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil

yang memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung


Provinsi Jawa Timur

117

jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang

tegas. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan Standart Pelayanan

Minimal (SPM) secara optimal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin kompleks, maka

pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan harus

dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel,

pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

dan pelaporan).

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

dijelaskan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang

paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi

manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan

sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam undang-undang yang dimaksudkan dengan Ketahanan

Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan

budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan.

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam

pelaksanaan Rencana Strategis 2014 - 2019 berdasarkan tupoksi dapat

disusun kedalam tabel sebagai berikut:


Provinsi Jawa Timur

118

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Internal (Kewenangan

SKPD)

Eksternal (Diluar

kewenangan SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terpenuhi-nya pangan

sampai dengan

perseorangan (UU 18 Th 2012)

Ketersediaan Pangan: Beras 7.309.527ton Jagung 5.126.943 ton Kedelai 311.767 ton Daging 333.082 ton Telor 323.220 ton Susu 392.682 ton Ikan 1.327.802 ton Gula1.227.898 ton

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Internalisasi, edukasi, advokasi

Produksi Pangan Bencana Alam

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (88,7 kg/kapita/tahun)

Skor PPH : 81,1 Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur 88,7 kg/kap/th

Keamanan Pangan 80%

Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi

SPM

Promosi, Pemantauan/ Pengawasan, Pengujian (keamanan pangan)

Regulasi

Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Skor PPH : 81,1)

Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius

Stabilisasi harga beras ditingkat konsumen coefisien variasi< 10 Penanganan daerah rawan pangan 45%

Operasi Pasar Murni

Pendata-

an

Pengumpulan Data Informasi Pasar Pemetaan daerah rawan pangan

Fluktuasi Harga

Harga bahan pangan masih fluktuatif Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Peningkatankemampuan Kelompok Tani 11,3% Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh 6%

Penguatan kelembaga-an kelompok

Terbatasnya tenaga penyuluh

Berdasarkan Undang-undang dimaksud untuk aspek kajian adalah

“terpenuhinya Pangan sampai dengan perseorangan” dimana ditegaskan

bahwa bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan,

keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman,


Provinsi Jawa Timur

119

bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun

daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan

sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Dari kondisi saat ini, ketersediaan pangan strategis Jawa Timur

(2013) untuk Beras 7.309.527 ton, Beras 7.309.527 ton, Jagung

5.126.943 ton, Kedelai 311.767 ton, Daging 333.082 ton, Telor 323.220

ton, Susu 392.682 ton, Ikan 1.327.802 ton dan Gula 1.227.898 ton

dengan Skor Pola Pangan Harapan 82,2 serta tingkat konsumsi beras

penduduk Jawa Timur 88,7 kg/kap/th. Sedangkan untuk capaian

Keamanan Pangan 80% berdasarkan uji lab dan upaya stabilisasi harga

beras ditingkat konsumen dengan coefisien variasi < 10 terhadap Harga

Pembelian Pemerintah (HPP).

Sesuai dengan perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan

untuk penanganan daerah rawan pangan 45% berdasarkan target

penanganan sesuai hasil pemetaan kerawanan pangan.

Dengan terbentuknya Badan Koordinasi Penyuluhan maka

revitalisasi penyuluhan pertanian akan lebih ditingkatkan, yaitu melalui

peningkatan kemampuan Kelompok Tani 11,3% berdasarkan programa

penyuluhan yang telah ditetapkan dan peningkatan kapasitas tenaga

Penyuluh 6% melalui pelatihan dan pendampingan.

Guna mengidentifikasi permasalahan dalam pemenuhan

ketersediaan pangan, capaian skor PPH, tingkat konsumsi serta keamanan

pangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Widya Karya

Nasional Pangan dan Gizi, faktor internal yang berpengaruh adalah

Internalisasi, edukasi, advokasi, promosi, pemantauan/pengawasan,

pengujian (keamanan pangan) dan dengan faktor eksternal peningkatan

produksi pangan serta terjadinya bencana alam.

Untuk identifikasi permasalahan dalam stabilisasi harga beras

ditingkat konsumen, penanganan daerah rawan pangan, peningkatan


Provinsi Jawa Timur

120

kemampuan Kelompok Tani dan peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh

berdasarkan indikator SPM, operas pasar murni serta pendataan, maka

faktor internal yang berpengaruh adalah frekwensi pengumpulan Data

Informasi Pasar, pemetaan daerah rawan pangan dan penguatan

kelembagaan kelompok. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah

regulasi dan fluktuasi harga.

Dari faktor Internal serta eksternal yang berpengaruh,

permasalahan pelayanan yang menonjol adalah: (1) Masih tingginya

tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (88,7

kg/kapita/tahun); (2) Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam

bergizi seimbang dan aman (81,1); (3) Keamanan pangan yang masih

memerlukan penanganan serius; (4) Harga bahan pangan masih

fluktuatif; (5) Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan

dan gizi serta (6) Terbatasnya tenaga penyuluh.

Dari hasil analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau

mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya diperoleh hasil

identifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

DinamikaInternasional Dinamika Nasional

DinamikaRegional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Gejolak Perekonomian Global

Semakin besarnya subsidi dan instabilitas harga komoditi, Situasi pangan Nasional

Ketahanan Pangan dan Pertanian

2 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lingkungan Hidup

3 Milenium Development Goals

Gender Kemiskinan


Provinsi Jawa Timur

121

(MDG's)

4 Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan

Kerjasama antar provinsi

Kerjasama antar Daerah

Dari dinamika Internasional isu strategis yang muncul adalah (1)

Gejolak Perekonomian Global yang berimbas pada perekonomian nasional

maupun regional termasuk didalamnya adalah nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing; (2) Lingkungan Hidup dimana saat ini terkait dengan

pemanasan global (global warming); (3) Milenium Development Goals

(MDG's) merupakan kesepakatan pemimpin-pemimpin negara guna

menurunkan angka kelaparan/kemiskinan dan isu gender; (4) Ancaman

Global Terhadap Krisis Pangan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak

signifikan dengan produksi pangan.

Dari dinamika nasional isu strategis adalah semakin besarnya

subsidi dan instabilitas harga komoditi, situasi pangan Nasional,

Lingkungan Hidup, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Gender serta Kerjasama antar provinsi. Berdasar Isu-isu tersebut

kemudian dijadikan dasar penentuan prioritas program/kegiatan di

Kementerian Pertanian.

Isu strategis berdasarkan dinamika regional/daerah adalah

Ketahanan Pangan dan Pertanian, Lingkungan Hidup, Kemiskinan serta

Kerjasama antar Daerah. Sebagaimana telah diulas pada awal Bab 3,

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara

sampai perseorangan, dimana pangan sendiri berasal dari hasil pertanian,

sehingga isu ketahanan pangan terkait erat dengan pertanian. Isu

Lingkungan Hidup adalah isu global yang pengaruhnya mendunia

termasuk regional/daerah, sedangkan kemiskinan sangat spesifik lokasi

terkait dengan beberapa indikator yang berpengaruh termasuk sektor-

sektor lain diluar ketahanan pangan. Untuk isu kerjasama antar daerah ini

timbul semenjak adanya Otonomi daerah dan adanya pembagian

kewenangan antar pusat dengan daerah dan antar daerah.


Provinsi Jawa Timur

122

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 2 yaitu: Meningkatkan

pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis

agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi yang dilaksanakan melalui

program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan

Diversifikasi Pangan serta Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan

SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPDTerhadap

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Visi: " Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"

No Misi dan Program KDH danWakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 2: Meningkatkan

pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri,

dan berdaya saing,

berbasis agrobisnis/ agroindustri dan

industrialisasi

1 Program : Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Harga bahan pangan masih fluktuatif

Harga Pembelian

Pemerintah terbatas

pada

komoditas pangan

tertentu

Sudah adanya program

peningkatan produksi pangan

Ketersediaan komoditas

pangan surplus


Provinsi Jawa Timur

123

Belum optimalnya pelaporan sistem

kewaspadaan pangan dan gizi

Kinerja petugas

belum optimal

Pelatihan yang terintegrasi

2 Program : Program

Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian/Perikanan/

Kehutanan

Penyelenggaraan penyuluhan belum

efektif

Kualitas SDM pelaku

utama dan pelaku

usaha belum

optimal

Pembinaan dan pendampingan

bagi pelaku utama dan

pelaku usaha

3 Program :

Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

Pola konsumsi

pangan masyarakat belum beragam

bergizi seimbang dan

aman (81,1)

Keamanan pangan yang masih

memerlukan

penanganan serius

Konsumsi

pangan masyarakat

belum

Beragam Bergizi

Seimbang dan Aman

(B2SA)

Tersedianya

keanekaragaman pangan lokal

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya


kg/kapita/tahun), faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat

guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna

kedepan harus lebih ditingkatkan. Hal ini dukung dengan sudah adanya

program peningkatan produksi pangan yang merupakan faktor pendorong.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum

beragam bergizi seimbang dan aman (81,1) serta Keamanan pangan yang

masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah

Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan

Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan

pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya

keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga

pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan


Provinsi Jawa Timur

124

menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut

masih terbatas pada komoditas pangan tertentu, ini merupakan

permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya

adalah ketersediaan pangan Jawa Timur yang selalu surplus kecuali untuk

kedelai.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya pelaporan sistem

kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) yang saat ini belum sepenuhnya

mendapat dukungan dari Kab/Kota, dikarenakan kinerja petugas kurang

optimal. Namun dengan adanya pelatihan yang terintegrasi diharapkan

kedepan pelaporan SKPG dalam rangka memantau kerawanan pangan

dapat lebih ditingkatkan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan

harus lebih ditingkatkan, untuk itu diperlukan penyuluhan yang tangguh.

Namun penyelenggaraan penyuluhan belum efektif, dan ini dapat lihat

dari kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal untuk itu

dengan adanya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan

pelaku usaha diharapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

ketahanan pangan lebih meningkat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat

pelayanan SKPD antara lain adalah : (1) Teknologi pangan tepat guna

masih terbatas; (2) Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi

Seimbang dan Aman (B2SA); (3) Harga Pembelian Pemerintah terbatas

pada komoditas pangan tertentu; (4) Kinerja petugas SKPG belum

optimal; (5) Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal.

Dan faktor pendorong adalah: (1) Sudah adanya program peningkatan

produksi pangan; (2) Tersedianya keanekaragaman pangan lokal; (3)

Ketersediaan komoditas pangan surplus; (4) Pelatihan yang terintegrasi

bagi petugas SKPG; (4) Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama

dan pelaku usaha melalui peningkatan programa penyuluhan.


Provinsi Jawa Timur

125

Adapun hasil identifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, dapat disusun pada tabel

berikut :

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan

SKPD Provinsi/Kabupaten/

Kota

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Ketersediaan

energi per kapita dipertahankan

minimal 2.200 kilo

kalori/hari

Masih tingginya tingkat

ketergantungan pada

bahan pangan pokok

beras (88,7

kg/kapita/tahun)

Teknologi

pangan tepat

guna masih

terbatas

Sudah adanya

program

peningkatan

produksi pangan

2 Konsumsi beras

per tahun menurun sebesar

1,5% per tahun, dengan skor Pola

Pangan Harapan

(PPH) tahun 2014 sebesar 93,3

Pola konsumsi pangan

masyarakat belum

beragam bergizi

seimbang dan aman

(81,1)

Konsumsi

pangan

masyarakat

belum

Beragam

Bergizi

Seimbang dan

Aman (B2SA)

Tersedianya

keanekaragaman

pangan lokal

3 Terpantaunya

distribusi pangan yang lancar

sehingga dapat menjaga stabilitas

harga dan pasokan pangan

yang terjangkau

oleh masyarakat

Harga bahan pangan

masih fluktuatif

Harga

Pembelian

Pemerintah

terbatas pada

komoditas

pangan

tertentu

Ketersediaan

komoditas

pangan surplus

4 Meningkatnya

pengawasan keamanan pangan

segar melalui peran dan

partisipasi masyarakat

Keamanan pangan yang

masih memerlukan

penanganan serius

Kinerja

petugas

belum optimal

Pelatihan yang

terintegrasi

Belum optimalnya

pelaporan sistem

kewaspadaan pangan

Kualitas SDM

pelaku utama

dan pelaku

Pembinaan dan

pendampingan

bagi pelaku


Provinsi Jawa Timur

126

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan

SKPD Provinsi/Kabupaten/

Kota

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

dan gizi usaha belum

optimal

utama dan pelaku

usaha

Penyelenggaraan

penyuluhan belum

efektif

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L jika dikaitkan dengan

permasalahan pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota faktor-faktor

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong korelasinya adalah sama

dengan identifikasi pada tabel 5. Kecuali untuk sasaran: Meningkatnya

pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi

masyarakat, permasalahan SKPD yang terkait adalah: (1) Keamanan

pangan yang masih memerlukan penanganan serius; dan (2) Belum

optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Guna mengidentifikasi permasalahan pelayanan SKPD Berdasarkan

Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan

PendorongKeberhasilan Penanganannya, diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPDProvinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra SKPD Provinsi


SebagaiFaktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Ketersediaan energi

per kapita

dipertahankan

minimal 2.200

kilokalori/hari

Masih tingginya

tingkat

ketergantungan pada

bahan pangan pokok

beras (88,7 kg/kap/th)

Teknologi

pangan tepat

guna masih

terbatas

Sudah ada

program

peningkatan

produksi

pangan


Provinsi Jawa Timur

127

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra SKPD Provinsi


SebagaiFaktor


(1) (2) (3) (4) (5)

2 Konsumsi beras per

tahun menurun

sebesar 0,5% per

tahun, dengan skor

Pola Pangan Harapan

(PPH) tahun 2014

sebesar 82,2


masyarakat belum

beragam bergizi

seimbang dan aman

(81,1)

Konsumsi

pangan

masyarakat

belum

Beragam

Bergizi

Seimbang dan

Aman (B2SA)

Tersedianya

keanekarag

aman

pangan

lokal

3 Terpantaunya

distribusi pangan

yang lancar sehingga

dapat menjaga

stabilitas harga dan

pasokan pangan

yang terjangkau oleh

masyarakat

Harga bahan pangan

masih fluktuatif

Harga

Pembelian

Pemerintah

terbatas pada

komoditas

pangan

tertentu

Ketersedia-

an komodi-

tas pangan

surplus

4 Meningkatnya

pengawasan

keamanan pangan

segar melalui peran

dan partisipasi

masyarakat

Keamanan pangan

yang masih

memerlukan

penanganan serius

Kinerja

petugas belum

optimal

Pelatihan

yang

terintegrasi

Belum optimalnya

pelaporan sistem

kewaspadaan pangan

dan gizi

Kualitas SDM

pelaku utama

dan pelaku

usaha belum

optimal

Pembinaan

dan

pendamping

an bagi

pelaku

utama dan

pelaku

usaha

Penyelenggaraan

penyuluhan belum

efektif

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi jika dikaitkan

dengan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong adalah sama dengan hasil identifikasi

pada tabel 6, kecuali sasaran konsumsi beras per tahun menurun sebesar

0,5% per tahun, dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar

82,2.


Provinsi Jawa Timur

128

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi

RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata

Ruang Wilayah terkait Tugas dan

Fungsi SKPD


Faktor


1 Peningkatan alih

fungsi lahan

pertanian

didaerah

Masih tingginya tingkat

ketergantungan pada

bahan pangan pokok

beras (88,7

kg/kapita/tahun)

Teknologi

pangan tepat

guna masih

terbatas

Sudah adanya

program

peningkatan

produksi

pangan

2 Potensi Bencana

di Jawa Timur

yang memberikan

ancaman terkait

pertumbuhan dan

investasi wilayah


masyarakat belum

beragam bergizi

seimbang dan aman

(81,1)

Konsumsi

pangan

masyarakat

belum Beragam

Bergizi

Seimbang dan

Aman (B2SA)

Tersedianya

keanekaragama

n pangan lokal

3 Belum optimalnya

kawasan strategis

Provinsi

Keamanan pangan yang

masih memerlukan

penanganan serius

Harga

Pembelian

Pemerintah

terbatas pada

komoditas

pangan tertentu

Ketersediaan

komoditas

pangan surplus

4 Keterbatasan

infrastruktur

wilayah

Harga bahan pangan

masih fluktuatif

Kinerja petugas

belum optimal

Pelatihan yang

terintegrasi

Belum optimalnya

pelaporan sistem

kewaspadaan pangan

dan gizi

Kualitas SDM

pelaku utama

dan pelaku

usaha belum

optimal

Pembinaan dan

pendampingan

bagi pelaku

utama dan

pelaku usaha Penyelenggaraan

penyuluhan belum efektif


Provinsi Jawa Timur

129

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari : (1) Peningkatan alih fungsi

lahan pertanian didaerah; (2) Potensi Bencana di Jawa Timur yang

memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah; (3)

Belum optimalnya kawasan strategis Provinsi; (4) Keterbatasan

infrastruktur wilayah, secara langsung sangat terkait dengan

permasalahan pelayanan SKPD.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah bisa berakibat

produksi pertanian menurun dan belum optimalnya kawasan strategis

Provinsi secara tidak langsung akan berpengaruh pada masih tingginya


kg/kapita/tahun) dan pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam

bergizi seimbang dan aman (81,1).

Implikasi RTRW tentang Potensi Bencana di Jawa Timur yang

memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah dan

Keterbatasan infrastruktur wilayah secara tidak langsung juga

berhubungan dengan permasalahan pelayanan SKPD yaitu: keamanan

pangan yang masih memerlukan penanganan serius; Harga bahan pangan

masih fluktuatif; Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan

dan gizi serta Penyelenggaraan penyuluhan belum efektif.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil

telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh

hasil sebagai berikut :


Provinsi Jawa Timur

130

Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Hasil KLHS terkait

Tugas dan Fungsi SKPD


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Peningkatan

konversi lahan

pertanian menjadi

non pertanian

Masih tingginya

tingkat ketergan-

tungan pada bahan

pangan pokok beras

(88,7 kg/kap./th)

Teknologi pangan

tepat guna masih

terbatas

Sudah adanya

program

peningkatan

produksi pangan

2 Perubahan

teknologi dan

jumlah penduduk

menyebabkan

tekanan tersendiri

terhadap keseim-

bangan alam dan

terjadinya

berbagai bencana

alam

Pola konsumsi

pangan masyarakat

belum beragam

bergizi seimbang dan

aman (81,1)

Konsumsi pangan

masyarakat belum

Beragam Bergizi

Seimbang dan Aman

(B2SA)

Tersedianya

keanekaragaman

pangan lokal

3 Belum terpadunya

kegiatan antara

kawasan

perkotaan dan

perdesaan

Keamanan pangan

yang masih

memerlukan

penanganan serius

Harga Pembelian

Pemerintah terbatas

pada komoditas

pangan tertentu

Ketersediaan

komoditas pangan

surplus

Harga bahan pangan

masih fluktuatif

Kinerja petugas

belum optimal

Pelatihan yang

terintegrasi

Belum optimalnya

pelaporan sistem

kewaspadaan

pangan dan gizi

Kualitas SDM pelaku

utama dan pelaku

usaha belum

optimal

Pembinaan dan

pendampingan

bagi pelaku utama

dan pelaku usaha

Penyelenggaraan

penyuluhan belum

efektif

Kualitas SDM pelaku

utama dan pelaku

usaha belum

optimal

Pembinaan dan

pendampingan

bagi pelaku utama

dan pelaku usaha


Provinsi Jawa Timur

131

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan SKPDyang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPDditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/

kota;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Dengan Isu Strategis Bidang Ketahanan Pangan:

1 Ketahanan Pangan dan Pertanian

2 Lingkungan Hidup

3 Kemiskinan

4 Kerjasama antar daerah

Diperoleh skor kriteria penentuan Isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.8. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No Kriteria Bobot

(1) (2) (3)

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap capaian sasaran renstra KL atau Renstra Provinsi/Kab/Kota

25

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 25

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap public 20

4 Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah

15

5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani

15

Jumlah 100


Provinsi Jawa Timur

132

Tabel 3.9. Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-

Bobot 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Ketahanan Pangan dan Pertanian

25 25 20 15 15 100

2 Lingkungan Hidup 20 20 20 20 20 100

3 Kemiskinan 25 20 25 15 15 100

4 Kerjasama antar daerah 25 25 20 15 15 100

Jumlah 95 85 85 65 65 100

Tabel 3.10. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No Isu Strategis Total Rata-rata

(1) (2) (3) (4)

1 Ketahanan Pangan dan Pertanian 100 20

2 Lingkungan Hidup 10 2

3 Kemiskinan 90 18

4 Kerjasama antar daerah 30 6

5 Semakin besarnya subsidi dan instabilitas harga komoditi

40 8

6 Situasi pangan Nasional 60 12

7 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

45 9

8 Gender 5 1

9 Kerjasama antar provinsi 20 4

10 Gejolak Perekonomian Global 15 3

11 Milenium Development Goals (MDG's) 50 10

12 Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan

35 7

Jumlah 500 100


Provinsi Jawa Timur

133

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

4.1 Visi dan Misi

Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, yang harus diupayakan secara

optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional termasuk

pembangunan Jawa Timur, karena pembangunan daerah merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional.

Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa

Timur, dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode

2009-2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan

pemantapan ketahanan pangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi

misi program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih yang

tertuang dalam RPJMD 2014-2019 : “Jawa Timur Lebih Sejahtera,

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”, maka diperlukan

kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus

mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change)

menuju terwujudnya ketahanan pangan Jawa Timur lebih baik dan lebih

sejahtera. Oleh karena itu, Visi pembangunan Ketahanan Pangan yang

ingin diwujudkan pada periode 2014-2019, adalah :

“Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berdaya Saing

Melalui Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Jawa Timur Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur

dengan terpenuhi kebutuhan pangan yang tercermin dari tersedia

pasokannya dalam jumlah cukup, terjangkau dan berkualitas, dengan


Provinsi Jawa Timur

134

memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya alam, manusia,

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat yang berujung

pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang sejahetera

adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi yang aman,

tentram, damai, sentosa dan makmur.

Jawa Timur Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa

Timur baik keunggulan komparatif maupun kompetitif dalam mencapai

ketahanan pangan yang kokoh, mulai dari tingkat rumah tangga sampai

tingkat nasional melalui sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing

tinggi. Berdaya saing, dicirikan dengan tingkat efisiensi, mutu, harga dan

biaya produksi serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan

pangsa pasar dan memberikan pelayanan profesional.

Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan

Adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mampu memproduksi

dan menyediakan sejumlah jenis pangan utama dalam jumlah yang lebih

dari cukup, merata, terjangkau, berkualiatas dan aman secara

berkelanjutan. Berkelanjutan, dicirikan dengan kemampuan untuk

meningkatkan kapasitas sumber daya pangan yang semakin besar dari

waktu ke waktu yang semakin mensejahterakan masyarakat baik secara

ekonomis, sosial dan lingkungan hidup.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, perlu ditetapkan beberapa

misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah, sebagai

berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan

masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan

menurunkan kerawanan pangan;


Provinsi Jawa Timur

135

2. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi

pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis

sumberdaya lokal;

3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya penyuluhan pertanian,

perikanan dan kehutanan yang berkualitas dan mandiri.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk mewujudkan visi Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur 2014

– 2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas,

maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

ketahanan pangan jangka menengah Provinsi Jawa Timur, yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja

pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Ketahanan Provinsi Jawa

Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana

berikut ini.


Provinsi Jawa Timur

101

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Peningkatan ketahanan pangan

1. Meningkatkan ketersediaan pangan (food availability) dan akses pangan masyarakat (food acces)

Ketersediaan Pangan (Ton) :

Padi 7.741.873 7.780.579 7.819.486 7.858.584 7.897.877

Jagung 6.378.543 6.474.225 6.571.336 6.669.907 6.769.955

Kedelai 454.307 480.800 490.417 500.225 510.229

Daging 349.945 358.693 367.660 376.852 386.274

Telur 337.599 345.026 352.616 360.374 368.302

Susu 406.946 414.271 421.728 429.319 437.047

Ikan 1.478.831 1.555.907 1.637.928 1.725.222 1.822.162

Gula 1.336.770 1.386.280 1.435.790 1.485.300 1.534.810

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

200 ton 200 ton 200 ton 200 ton 200 ton

Stabilnya harga pangan (gabah) tingkat produsen

Sesuai HPP Sesuai HPP Sesuai HPP Sesuai HPP Sesuai HPP

Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen

CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%

Penurunan wilayah rawan pangan

2% 2% 2% 2% 2%

2. Meningkatkan penyerapan pangan (food utilization)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

83,3 84,4 85,5 86,6 87,7


Provinsi Jawa Timur

102

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian

Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi

Jumlah Tenaga Penyuluh yang bersertifikasi

325 351 409 418 533

Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok

428 449 449 452 459


Provinsi Jawa Timur

107

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang

telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan

dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan

pembangunan ketahanan pangan Jawa Timur 2014 – 2019. Strategi dan

arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang

bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan.

Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan

MISI I : Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan ketahanan pangan melaui Ketersediaan dan distribusi pangan

1.Meningkatnya ketersediaan pangan (food availability) dan meningkatnya akses pangan (food acces)

1. Meningkatkan stock pangan masyarakat

1. Pengembangan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 bulan

2. Pengembangan cadangan pangan hidup (Optimalisasi pemanfaatan pekarangan)

3. Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat

4. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LPDPM ataupun lembaga lainnya.

2. Mengembangan produksi pangan alternatif

1. Pengembangan produksi

pangan pada daerah

lahan kering

2. Pengembangan


Provinsi Jawa Timur

108

berbasis sumberdaya lokal

ketersediaan Pangan

Berbasis Non Beras

(Umbi-Umbian)

3. Pengembangan

ketersediaan Berbasis

kacang-Kacangan (Non

Kedele)

3. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan

4. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat

4. Menjaga stabilisasi harga pangan

1. Pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis,

2. Peningkatan peranan

Lembaga pembeli gabah

dan Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat,

3. Pengembangan sistem

tunda jual,

4. Pengembangan sistem

informasi harga, pasokan

dan akses pangan

5. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan

1. Penanganan daerah

rawan pangan transien

dan kronis

2. Pengembangan Desa

Pariwisata, Mandiri

Pangan dan Bio Energi

3. Pengembangan Sistem

Kewaspaadan Pangan

dan Gizi

4. Peningkatan Akes Pangan

Masyarakat

5.

MISI II : Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan

yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal


Meningkatkan 2. Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan peran


Provinsi Jawa Timur

109

ketahanan pangan (Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal

penyerapan pangan (food utilization)

penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi,

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman,

3. Melakukan sosialisasi penganekaragaman pangan pada keluarga,

4. Meningkatkan pengetahuan pada anak sejak dini tentang penganekaragaman pangan

5. Mengembangkan dan menyediakan paket-paket teknologi agroindustri pangan skala pedesaan

6. Meningkatkan

ketrampilan masyarakat

dengan melakukan

penyuluhan, pembinaan

dan pengembangan

agroindustri pedesaan,

7. Mengembangkan

agroindustri pangan

untuk produksi pangan

pokok karbohidrat non-

beras, non-terigu dan

sumber protein hewani,

serta sayur dan buah.

2. Meningkatkan

penanganan

keamanan

pangan

1. Pengembangan

pengawasan keamanan

pangan


Provinsi Jawa Timur

110

MISI III : Mendorong tumbuh dan berkembangnya penyuluhan pertanian,

perikanan dan kehutanan yang berkualitas dan mandiri.


Meningkatkan

produktivitas

sektor

pertanian

====

Meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan

penyuluh

bidang

pertanian,

perikanan dan

kehutanan

Meningkatnya

akses petani dan

nelayan terhadap

faktor produksi,

teknologi,

informasi,

pemasaran dan

permodalan

sehingga

memiliki daya

saing tinggi

1. Meningkatkan

pemberdayaan

kelembagaan

petani dan

nelayan secara

berkelanjutan

dan terpadu

1. Optimasilisasi dan

pemberdayaan

kelembagaan

petani/nelayan untuk

meningkatkan akses

petani/nelayan terhadap

faktor produksi, teknologi,

informasi, pemasaran

maupun akses

permodalan


Provinsi Jawa Timur

111

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam

rangka mencapai visi dan misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Timur termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai

Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka langkah-langkah operasional

dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan

yang mengikuti ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran

lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan

sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan

misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana

strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi

organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan

kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan

sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat

yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik

kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan

sasaran rencana program dan kegiatan.

5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Program-program pembangunan ketahanan pangan meliputi

Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan

Diversifikasi Pangan dan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan sebagai berikut :


Provinsi Jawa Timur

112

5.1.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

melalui pengembangan ketersediaan pangan dan distribusi pangan secara

berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pada :

1. Pemantapan Ketersediaan Pangan

2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

3. Pengembangan Sistem Tunda Jual

4. Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya

5. Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat

6. Penanganan Daerah Rawan Pangan

7. Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi

8. Pemberdayaan Kelompok Usaha Lahan Kering

9. Peningkatan Akses Pangan Masyarakat

10. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

5.1.2. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

melalui pengembangan konsumsi pangan yang beragam, bergizi,

seimbang dan aman. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain,

pada :

1. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

3. Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional

4. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan

Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

5. Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan

6. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan


Provinsi Jawa Timur

113

7. Pengembangan Teknologi Pangan Olahan

8. Pengembangan Karangkitri

5.1.3. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian

melalui pemberdayaan penyuluhan dengan sasaran meningkatkan akses

petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi,

pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi. Kegiatan

pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada kegiatan Revitalisasi

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

5.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Timur, dapat dilihat dari pecapaian sasaran ketahanan sebagai berikut :

1. Tersedianya ketersediaan pangan masyarakat.

2. Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk kondisi darurat

karena bencana alam dengan cadangan minimal 3 bulan dan

berkembangnya cadangan pangan masyarakat

3. Stabilnya harga pangan (gabah) ditingkat produsen.

4. Stabilnya harga pangan (beras) ditingkat konsumen.

5. Penurunan wilayah rawan pangan sebesar 2% per tahun

6. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

7. Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi

8. Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas

kelompok

5.3. Kelompok Sasaran


Provinsi Jawa Timur

114

Kelompok sasaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Timur adalah sebagai berikut :

1. Keluarga miskin dan perempuan kepala rumah tangga miskin

2. Untuk kestabilan harga bahan pokok

3. Para ibu – ibu Rumah Tangga/Tim Penggerak PKK

4. Pengrajin/pengolahan pangan lokal

5. Perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat.

6. Kelompok tani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan

7. Tenaga penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan

5.4. Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yang dibiayai oleh

APBD Provinsi, merupakan program prioritas Jawa Timur, dan juga

sebagai aktivitas dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 65/Permenten/OT.140/12/2010).

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2014 – 2019, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanankan dari tahun 2014 s/d 2019, jumlah biaya/dana indikatif

yang akan diserap Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebesar

Rp. 472.456.722.538,-. Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.1 di

bawah ini.


Provinsi Jawa Timur

114

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

1 21 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2.236.920.000 2.304.027.600 2.373.148.428 2.444.342.881 2.517.673.167 11.876.112.076

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 21 01 001 Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

1 Tahun 12 bulan 2.236.920.000 12 bulan 2.304.027.600 12 bulan 2.373.148.428 12 bulan 2.444.342.881 12 bulan 2.517.673.167 12 bulan 11.876.112.076

1 21 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.258.320.000 1.296.069.600 1.334.951.688 1.375.000.238 1.416.250.245 6.680.591.771

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 21 02 001 Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

1 Tahun 1 Tahun 408.320.000 1 Tahun 420.569.600 1 Tahun 433.186.688 1 Tahun 446.182.288 1 Tahun 459.567.756 1 Tahun 2.167.826.332

1 21 02 002 Pemeliharaan Peralatan dan

kelengkapan Sarana


1 21 02 004 Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Prasarana


1 21 07 Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

2.581.760.000 2.659.212.800 2.738.989.184 2.821.158.860 2.905.793.626 13.706.914.470

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

1 21 07 001 Koordinasi dan konsultasi

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

1 Tahun 1 Tahun 1.000.000.000 1 Tahun 1.030.000.000 1 Tahun 1.060.900.000 1 Tahun 1.092.727.000 1 Tahun 1.125.508.810 1 Tahun 5.309.135.810

1 21 07 002 Peningkatan Kapasitas Smber

Daya Aparatur


1 21 07 005 Fasilitasi Dewan Ketahanan

Pangan

3 paket 3 paket 750.000.000 3 paket 772.500.000 3 paket 795.675.000 3 paket 819.545.250 3 paket 844.131.608 3 paket 3.981.851.858

1 21 11 Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan

3.000.000.000 3.300.000.000 3.630.000.000 3.993.000.000 4.392.300.000 18.315.300.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.562.175.000 100% 2.562.175.000

1 21 11 001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

4 dokumen 4 dokumen 1.250.000.000 4 dokumen 1.375.000.000 4 dokumen 1.512.500.000 4 dokumen 1.663.750.000 4 dokumen 1.830.125.000 4 dokumen 7.631.375.000

1 21 11 002 Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanann Rencana Program

dan Anggaran

4 dokumen 4 dokumen 1.000.000.000 4 dokumen 1.100.000.000 4 dokumen 1.210.000.000 4 dokumen 1.331.000.000 4 dokumen 1.464.100.000 4 dokumen 6.105.100.000

1 21 11 003 Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Data

4 paket 4 paket 750.000.000 4 paket 825.000.000 4 paket 907.500.000 4 paket 998.250.000 4 paket 1.098.075.000 4 paket 4.578.825.000

Dokumen evaluasi pelaksanaan

rencana program dan anggaran

Penyusunan sistem perencanaan,

Sistem Evaluasi, Pemutakhiran

Data, Sewa Jaringan

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur terhadap

pelayanan adm perkantoran dan

kenyamanan kantor

Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

persentase dokumen

penyelenggaraan pemerintahan

yang disusun tepat waktu

Dokumen perencanaan (Renstra,

Renja, RKA, DPA)

Pemeliharaan kendaraan Dinas dan

kendaraan operasional

Pemeliharaan ringan, pemeliharaan

gedung, rumah dinas, lapangan

parkir

Koordinasi dan konsultasi ke

dalam/ke luar daerah

Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Rapat Koordinasi, Rapat Pokja,

Rapat Pleno Dewan Ketahanan

Tahun 2019

Tujuan

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab

LokasiKode

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan Th.

2013

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Program dan Kegiatan Indikator SasaranSasaran

Pelayanan administrasi perkantoran

(bulan)

Penyediaan peralatan rumah tangga

-4


Provinsi Jawa Timur

115

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

1. 35.550.000.000 40.268.400.000 45.177.420.000 50.585.500.000 56.542.350.000 228.123.670.000

1. Ketersediaan pangan :

Padi (ton) 7.309.527 7.741.873 7.780.579 7.819.486 7.858.584 7.897.877 7.897.877

Jagung (ton) 5.126.943 6.378.543 6.474.225 6.571.336 6.669.907 6.769.955 6.769.955

Kedelai (ton) 311.767 454.307 480.800 490.417 500.225 510.229 510.229

Daging (ton) 333.082 349.945 358.693 367.660 376.852 386.274 386.274

Telur (ton) 323.220 337.599 345.026 352.616 360.374 368.302 368.302

Susu (ton) 392.682 406.946 414.271 421.728 429.319 437.047 437.047

Ikan (ton) 1.327.802 1.478.831 1.555.907 1.637.928 1.725.222 1.822.162 1.822.162

Gula (ton) 1.227.898 1.336.770 1.386.280 1.435.790 1.485.300 1.534.810 1.534.810

2. Cadangan Pangan Pemerintah

(Beras)

200 Ton 200 Ton 200 Ton 200 Ton 200 Ton 200 Ton

3. Stabilnya harga pangan (gabah)

ditingkat produsen

Sesuai HPP Sesuai HPP Sesuai HPP Sesuai HPP Sesuai HPP Sesuai HPP

4. Stabilnya harga pangan (beras)

ditingkat konsumen

CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%

5. Penurunan wilayah rawan

pangan

2% 2% 2% 2% 2% 2%

1 21 24 001 Pemantapan Ketersediaan

Pangan

87 desa 116 desa 4.300.000.000 116 desa 4.870.700.000 116 desa 5.464.500.000 116 desa 6.118.650.000 116 desa 6.839.200.000 580 desa 27.593.050.000

1 21 24 003 Pengembangan Lumbung

Pangan Masyarakat

484 unit 100 unit 5.000.000.000 100 unit 5.663.600.000 100 unit 6.354.000.000 100 unit 7.114.600.000 100 unit 7.952.400.000 500 unit 32.084.600.000

1 21 24 011 Pengembangan Sistem Tunda

Jual

90 klp 100 klp 3.750.000.000 125 klp 4.247.700.000 150 klp 4.765.500.000 175 klp 5.335.950.000 200 klp 5.964.300.000 200 klp 24.063.450.000

1 21 24 012 Pembelian Gabah/Bahan

Pangan Lainnya

100 lpg 115 lpg 3.000.000.000 115 lpg 3.398.200.000 115 lpg 3.812.450.000 115 lpg 4.268.850.000 115 lpg 4.771.500.000 115 lpg 19.251.000.000

1 21 24 013 Peningkatan Distribusi Pangan

Masyarakat


1 21 24 014 Penanganan Daerah Rawan

Pangan


1 21 24 015 Pengembangan Desa

Pariwisata, Mandiri Pangan

dan Bio Energi


1 21 24 016 Pemberdayaan Kelompok

Usaha Lahan Kering

30 klp 1.000.000.000 40 klp 1.132.700.000 50 klp 1.270.787.000 60 klp 1.422.900.000 70 klp 1.590.500.000 250 klp 6.416.887.000

1 21 24 017 Peningkatan Akses Pangan

Masyarakat


1 21 24 018 Pengembangan Kawasan

Rumah Pangan Lestari


2. 1 21 26 Program Peningkatan

Diversifikasi Pangan

22.402.070.000 25.375.404.100 28.468.916.210 31.876.766.082 35.630.977.829 143.754.134.221

81,1 83,3 84,4 85,5 86,6 87,7 87,7

1 21 26 001 Peningkatan Pengawasan Mutu

dan Keamanan Pangan

38 kab/kota 3.302.070.000 38 kab/kota 3.740.354.100 38 kab/kota 4.196.340.000 38 kab/kota 4.698.650.000 38 kab/kota 5.252.000.000 38 kab/kota 21.189.414.100

1 21 26 002 Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

100 kantin 3.700.000.000 150 kantin 4.191.100.000 150 kantin 4.702.037.000 200 kantin 5.264.900.000 200 kantin 5.885.000.000 800 kantin 23.743.037.000

1 21 26 003 Pengembangan Usaha Pangan

Lokal dan Tradisional


1 21 26 004 Pendidikan Kemasyarakatan

Produktif Dalam Rangka

Peningkatan Pengelolaan

Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil

380 org 200 org 900.000.000 200 org 1.019.450.000 200 org 1.143.731.000 200 org 1.280.650.000 200 org 1.431.500.000 1000 org 5.775.331.000

1 21 26 005 Promosi dan Pengembangan

Pemasaran Produk Pangan

25 kali 2.200.000.000 25 kali 2.492.000.000 25 kali 2.795.798.210 25 kali 3.130.450.000 25 kali 3.500.000.000 125 kali 14.118.248.210

1 21 26 006 Fasilitasi Pengembangan

Kawasan Agropolitan


1 21 26 007 Pengembangan Teknologi

Pangan Olahan

150 posyandu 750.000.000 150 posyandu 849.500.000 150 posyandu 953.062.000 150 posyandu 1.067.150.000 150 posyandu 1.192.500.000 750 posyandu 4.812.212.000

1 21 26 008 Pengembangan Karangkitri 75 desa 200 desa 9.000.000.000 200 desa 10.194.570.000 200 desa 11.437.390.000 200 desa 12.806.516.082 200 desa 14.314.477.829 1000 desa 57.752.953.911

Meningkatkan

ketahanan pangan

Meningkatkan

penyerapan

pangan (food

utilization)

Peningkatan kualitas

konsumsi pangan

masyarakat

Meningkatkan

ketersediaan

pangan

masyarakat (food

availability) dan

Meningkatnya

akses pangan

(food acces)

Ketersediaan pangan

dan distribusi

pangan

Jumlah Taman posyandu yang

difasilitasi

Jumlah desa yang diberdayakan

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

1 21 24

Jumlah Desa Kawasan Rumah

Pangan Lestari

Jumlah Kelompok yang difasilitasi

Jumlah kelompok yang

diberdayakan

Jumlah desa yang diberdayakan

Jumlah desa rawan pangan yang

berdayakan

Jumlah Tim Penggerak PKK Desa

yg diberdayakan

Jumlah Lumbung Pangan

Masyarakat

Jumlah Kelompok yang difasilitasi

Jumlah LPG yang difasilitasi

Jumlah kelompok pangan olahan yg

diberdayakan

Jumlah Gapoktan yang difasilitasi

Jumlah Kab/Kota yang disampling

Jumlah Kantin sekolah yang

difasilitasi

Pameran, publikasi & sosialisasi

Jumlah anggota kelompok pangan

olahan yang difaslitasi

Jumlah Kelp. Pgn olahan yang

diberdayakan

Skor PPH

-4

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

1. 1 21 25 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 50.000.000.000

1. Jumlah tenaga penyuluh

bersertifikasi

295 Orang 325 Orang 351 Orang 409 Orang 418 Orang 533 Orang 533 Orang

2. Jumlah kelompok tani yang

mengalami peningkatan

kemampuan kelas kelompok

361 Klp 428 Klp 449 Klp 449 Klp 452 Klp 459 Klp 459 Klp

1 21 25 001 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 50.000.000.000

1. Tenaga penyuluh yang

difasilitasi

350 orang 350 orang 350 orang 350 orang 350 orang 350 orang 350 orang

2. Kelompok pertanian, perikanan

dan kehutanan yang

diberdayakan

450 klp 450 klp 450 klp 450 klp 450 klp 450 klp 450 klp

3. BP3K Kecamatan yang

difasilitasi

20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 100 unit

4. Dem Usaha Tani 82 unit 90 unit 90 unit 90 unit 90 unit 90 unit 90 unit

TOTAL 77.029.070.000 85.203.114.100 93.723.425.510 103.095.768.061 113.405.344.867 472.456.722.538

-4

Program Pemberdayaan

Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

Revitalisasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

Meningkatnya

akses petani dan

nelayan terhadap

faktor produksi,

teknologi,

informasi,

pemasaran dan

permodalan

sehingga memiliki

daya saing tinggi

Meningkatkan

produktifitas

sektor pertanian

Kelompok tani dan

penyuluh pertanian,

perikanan dan

kehutanan


Provinsi Jawa Timur

116


Provinsi Jawa Timur

117

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2014-2019

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk

mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan

sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam

mencapai tujuannya.

Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Program dan Indikator kinerja Daerah RPJMD Jawa Timur tahun 2014-

2019 terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah : (1) Program

Peningkatan Ketahanan pangan Indikator yang akan dicapai yaitu

Ketersediaan Pangan (Beras, Jagung, Kedelai, Daging, Telur, Susu, Ikan,

Gula); Cadangan Pangan Pemerintah; Stabinya harga bahan pangan

(gabah) ditingkat produsen; Stabilnya harga bahan pangan (beras)

ditingkat konsumen dan penurunan wilayah rawan pangan; (2) Program

Peningkatan Diversifikasi Pangan, indikator yang akan dicapai adalah

peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (3) Program

Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi

dan Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan

kelas kelompok.

Indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014 – 2019 ditampilkan

dalam Tabel 6.1 berikut ini :


Provinsi Jawa Timur

118

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2019

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja pada akhir periode

RPJMD Tahun 2013 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Ketersediaan pangan(ton) :

Beras 7.309.527 7.741.873 7.780.579 7.819.486 7.858.584 7.897.877 7.897.877

Jagung 5.126.943 6.376.543 6.474.225 6.571.336 6.669.907 6.769.955 6.769.955

Kedelai 311.767 454.307 480.800 490.417 500.225 510.229 510.229

Daging 333.082 349.945 358.693 367.660 376.852 386.274 386.274

Telur 323.220 337.599 345.026 352.616 360.374 368.302 368.302

Susu 392.682 406.946 414.271 421.728 429.319 437.047 437.047

Ikan 1.327.802 1.478.831 1.555.907 1.637.928 1.725.222 1.822.162 1.822.162

Gula 1.227.898 1.336.770 1.386.280 1.435.790 1.485.300 1.534.810 1.534.810

2. Cadangan Pangan

Pemerintah Provinsi

0 200 ton 200 ton 200 ton 200 ton 200 ton 200 ton

3. Stabilisasi harga

pangan (gabah)

ditingkat produsen

≥ Sesuai HPP ≥ Sesuai HPP ≥ Sesuai HPP ≥ Sesuai HPP ≥ Sesuai HPP ≥ Sesuai HPP ≥ Sesuai HPP

4. Stabilisasi harga

pangan (beras)

ditingkat tingkat

konsumen

CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%

5. Penurunan wilayah

rawan pangan (%)

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

6. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

81,1 83,3 84,4 85,5 86,6 87,7 87,7


Provinsi Jawa Timur

119

7. Jumlah tenaga

penyuluh

bersertifikasi

295 325 351 409 418 533 533

8. Jumlah kelompok tani

yang mengalami

peningkatan

kemampuan kelas

kelompok

361 428 449 449 452 459 459


Provinsi Jawa Timur

120

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Timur berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan

tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah,

pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun

waktu 5 (lima) Tahun ke depan dari tahun (2014 – 2019).

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya

partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan

Ketahanan Pangan, karena akan menentukan suatu keberhasilan program

dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini

nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara

substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang

dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak

dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka

mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan

berkesinambungan serta mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat

Propinsi Jawa Timur.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN ...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN ...