RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Noomor 07 Tahun 2011 tentang...
Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Noomor 07 Tahun 2011 tentang...
-
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017 - 2022
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG Jl.Urip Sumoharjo No.13 Telp (0285) 4493081 Batang
Tahun 2017
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................... 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi ..................................................... 7
2.2 Sumber Daya Dinas Penananman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja .......................................................................... 8
2.3 Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2012 - 2016 ............................................ 10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .......................... 16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan ........................................................................ 18
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ...................................................................................... 19
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang iii
3.3 Telaahan Renstra ..................................................................................... 22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup ...................................................................................................... 23
3.5 Penentuan Isu Strategis ........................................................................... 23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI dan
KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .................................................... 24
4.2 Strategi dan Kebijakan ............................................................................ 37
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF ................................................................................. 38
BAB VI INDIKATOR KINE ....................................................................... RJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 41
BAB VII PENUTUP .................................................................................... 46
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam paradigma pembangunan dewasa ini, usaha untuk menarik investasi
dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, yaitu antara lain tingkat
persaingan antar daerah yang sangat tajam, tuntutan peningkatan pelayanan, stabilitas
politik dan keamanan, kepastian hukum, ketenagakerjaan serta krisis ekonomi global
yang berdampak terhadap minat investasi di suatu daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang tahun 2017 - 2022 adalah merupakan
bagian dari Renstra Kabupaten Batang yang berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul guna mendukung visi
“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA UNTUK MENDORONG INVESTASI
DAN DAYA SAING KABUPATEN BATANG”.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Kabupaten Batang telah menetapkan
kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pelaksanaan lebih lanjut Pembangunan Daerah Kabupaten Batang dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini substansi
penyusunannya adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)
dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat
pada bagan dibawah ini.
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman Diacu
Pedoman Pedoman
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahunan dan penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang.
RPJP
DAERAH
RPJM DAERAH
RKP DAERAH
RAPBD
APBD
RENSTRA
OPD
RENJA
OPD
RKA
OPD
RINCIAN
APBD
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 2
Dokumen Rencana Strategis ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang
selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana
Kerja (Renja) OPD dan dijabarkan dalam dokumen anggaran seperti RKA (Rencana
Kerja Anggaran) yang setelah mendapat pengesahan dari DPRD menjadi APBD
Kabupaten Batang
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang untuk
tahun 2018–2022 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahuun 2003 tntang Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tntang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nosional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 3
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58);
11. Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Kepala Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 4
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Noomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencanna
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang tahun 22005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E
Nomor7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2-16
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang tahun 2017 - 2022 ini dimaksudkan
sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang pada periode 2017-2022. Selain itu
Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan landasan
kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang, baik di jajaran struktural
maupun fungsional dalam melaksanakan program dan kegiatan maupun tugas sehari-
hari, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang adalah untuk mewujudkan kondisi yang
diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan dibidang
penanaman modal dan Tenaga Kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, melalui
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 5
keterpaduan pelaksanaan, sehingga dengan demikian semua potensi yang ada dapat
didayagunakan dengan sebaik-baiknya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang tahun 2017 - 2022
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang yaitu
terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan
tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sumber daya Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Batang, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan perangkat daerah.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,
menyajikan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta telaahan rencana
tata ruang wilyah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta isu-isu
strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan
sasaran OPD, Strategi dan Kebijakan yang diambil OPD untuk mencapai
tujuan sesuai dengan Tupoksi dan arah kebijakan dalam RPJM.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi Rencana Program dan
Kegiatan, indicator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di
lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Batang yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun
ke depan.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,
berisi target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
ke depan yang akan menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan
kinerja.
BAB VII PENUTUP merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan
harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 6
renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan
pembangunan bidang penanaman modal dan Tenaga Kerja, serta
transmmigrasi periode 2017-2022.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta Peraturan Bupati
Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah melaksanakan penyusuanan dan
pelaksanaan kebijakan daerah urusan wajib non pelayanan dasar penanaman
modal dan tenaga kerja, serta urusan pilihan transmigrasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, DPMPTSP dan NAKER Kabupaten Batang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal,
pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum bidang
penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan
transmigrasi;
c. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang
penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
d. Pembinaan umum dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
e. Penyelenggaraan pelayanan semua perizinan dan non perizinan;
f. Menyelenggarakan penghitungan, penetapan, dan pemungutan retribusi
semua perizinan dan non perizinan;
g. Pengkoordinasian pengaduan perizinan dan non perizinan;
h. Pembinaan fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal,
pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
i. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas
dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan
transmigrasi;
j. Fasilitasi penyelenggaraan ketransmigrasian;
k. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DPMPTSP dan NAKER;
l. Penyelenggaraan ketatausahaan DPMPTSP dan NAKER; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 8
2. Organisasi dan Tata Kerja
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang sebagai berikut :
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
Membawahi :
a. Subbag. Program
b. Subbag. Keuangan
c. Subbag. Umum dan Kepegawaian
3) Bidang Penanaman Modal;
Membawahi :
a. Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
4) Bidang Perijinan;
Membawahi :
a. Seksi Pelayanan Perijinan Umum dan Usaha;
b. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu; dan
c. Seksi Pendataan, Pengaduandan evaluasi Bidang Pengaduan dan
Pendataan;
5) Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Membawahi:
a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
b. Seksi Pendataan dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
dan
c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
Membawahi :
a. Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja;dan
b. Seksi Hubungan Industrial.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang sebanyak 44
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 9
(empat puluh empat) orang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang PNS dan 3
(tiga) orang PTT dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
- Pasca Sarjana : 3 orang
- Sarjana : 33 orang
- D-3 : 1 orang
- SMA : 6 orang
- SMP : 1 orang
b. Berdasarkan Status Kepegawaian :
- PNS : 41 orang
- PTT : 3 orang
c. Berdasarkan Kepangkatan :
Pangkat Golongan Jumlah
Pembina Utama Muda IV/c 1 Orang
Pembina Tingkat I IV/b 1 Orang
Pembina IV/a 3 Orang
Penata Tingkat I III/d 10 Orang
Penata III/c 9 Orang
Penata Muda Tingkat I III/b 5 Orang
Penata Muda III/a 8 Orang
Pengatur Tk I II/d - Orang
Pengatur II/c 4 Orang
Pengatur Muda Tk I II/b - Orang
Pengatur Muda II/a - Orang
Jumlah 41 Orang
Dengan kondisi kepegawaian tersebut diatas, maka masih perlu adanya
tambahan pegawai terutama yang berlatar belakang pendidikan komputer,
akuntansi, arsiparis maupun teknik.
d. Berdasarkan Eselon :
- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 14 orang
- Eselon IV/b : 1 orang
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 10
Dengan kondisi tersebut diatas, maka masih ada kekosongan pada eselon III/b
sebanyak 1 (satu) orang untuk mengisi jabatan Admistrator pada Bidang
Penanaman Modal.
e. Penjenjangan
1) Diklatpim II : 1 orang
2) Diklatpim III : 2 orang
3) Diklatpim IV : 11 orang
Dengan kondisi tersebut diatas, maka masih ada pejabat yang belum mengikuti
diklatpim III sebanyak 2 (dua) orang, diklatpim IV sebanyak 4 (empat) orang.
2. Kondisi Sarana
a. Inventaris Barang Tidak Bergerak.
1) Gedung Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Batang terletak di Jl. Urip Sumoharjo Nomor 13
Kab. Batang.
2) Gedung BLK Kabupaten Batang.
b. Inventaris Barang Bergerak.
1) Alat Kantor : Meja, Kursi, Almari, Mesin Ketik, Komputer, dll.
2) Alat Angkutan : Mobil, Kendaraan roda 2.
(Daftar Inventaris sebagaimana terlampir)
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD TAHUN 2012-2016
1. Realisasi Investasi
Pertumbuhan investasi Kabupaten Batang secara komulatif tumbuh sangat
fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,78 % per tahun. Hal itu dapat
dilihat dari tabel pertumbuhan realisasi investasi di bawah ini :
Tabel 1.
Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2016
No Tahun Realisasi Investasi
(Milyar Rp)
Pertumbuhan ( %)
1. Tahun 2012 132,42 21,16
2. Tahun 2013 150,61 13,74
3. Tahun 2014 147,55 -2,03
4. Tahun 2015 325,87 120,85
5. Tahun 2016 530,39 62,76
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 11
Dari kegiatan investasi akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
di Kabupaten Batang. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 13.141
orang dengan rasio penyerapan sebanyak 463 orang.
2. Pelayanan perizinan
Salah satu tupoksi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang adalah memberikan pelayanan perizinan
baik izin dalam rangka penanaman modal maupun pelayanan izin usaha dengan
sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service). Dengan sistem ini akan
terwujud pelayanan yang efektif, efisien serta transparan. Sesuai dengan
kewenangan yang diberikan oleh Bupati Batang kepada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, sesuai dengan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 terdapat 75 (tujuh puluh lima) jenis ijin.
Rata-rata pelayanan perizinan setiap tahun sebanyak 3.251 ijin. Adapun
perkembangan pelayanan perizinan selama tahun 2012 s.d 2016 adalah sebagai
berikut ;
Perkembangan Pelayanan Perizinan Kab Batang Tahun 2012 s.d 2016
NO JENIS PELAYANAN TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Pendaftaran Penanaman Modal - - - 0 0
2 Izin Prinsip Penanaman Modal 31 45 61 25 42
3 Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal - - - 0 0
4 Izin Prinsip Perubahan Penanaman
Modal
5 Izin Usaha - - - 0 0
6 Izin Usaha Perluasan - - - 0 0
7 Izin Usaha Perubahan - - - 0 0
8 Izin Usaha Pengabungan Perusahaan
Penanaman Modal (merger) - - - 0 0
9 Ijin Lokasi 11 7 5 4 9
10 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 332 331 457 227 178
11 Ijin Gangguan ( HO ) 416 409 391 449 356
12 Ijin Usaha Industri (IUI) 4 4 18 10 5
13 Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 845 861 752 632 289
14 Ijin Perluasan Industri (IPI) - - 0 1 1
15 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 873 797 785 771 464
16 Tanda Daftar Industri (TDI) 96 80 59 41 32
17 Tanda Daftar Gudang (TDG) 11 5 6 16 15
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 12
18 Ijin Reklame 58 34 70 64 48
19 Ijin Penambangan (dihapus) 27 11 5 0 0
20 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 57 36 89 81 52
21 Ijin Usaha Angkutan 4 1 35 9 4
22 Ijin Trayek - 747 775 850 605
23 Surat Persetujuan Ijin Trayek (SPIT) - - - 0 0
24 Pembaharuan Ijin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 15 21 14 6 0
25 Izin Usaha Rice Mill 28 2 3 8 2
26 Tanda Daftar Usaha Pariwisata 21 22 23 39 18
27 Izin Pengusahaan Air Tanah
(dihapus) 1 7 0 0 0
28 Izin Pemakaian Air Tanah (dihapus) - - - 0 0
29 Surat Izin Usaha Perikanan
(dihapus) - - - 0
3
30 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
(dihapus) - - - 0
0
31 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
(SIKPI) (dihapus) - - - 0 0
32 Izin Perubahan Penggunaan Tanah - - - 26 189
33 Izin Perpanjangan IMTA - - - 0 8
34 Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
(LKPS) - - - 1 3
35 Izin Mempergunakan Ketel Uap - - - 0 0
36 Izin Menggunakan Tangkin Timbul - - - 0 0
37 Izin Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah - - - 0 0
38 Izin Pengumpulan Uang dan Barang - - - 0 0
39 Izin Mengadopsi Anak - - - 0 0
40 Izin Operasional Panti - - - 0 0
41 Izin Rumah Sakit Tipe C - - - 0 0
42 Izin Rumah Sakit Tipe D - - - 1 1
43 Izin Klinik Pratama - - - 0 6
44 Izin Klinik Utama - - - 0 0
45 Izin Apotek - - - 0 38
46 Izin Toko Obat - - - 0 4
47 Izin Optik - - - 0 1
48 Izin Pengobatan Tradisional - - - 0 2
49 Izin Pangan Industri Rumah Tangga
(PIRT) - - - 0
63
50 Izin Praktek Dokter - - - 6 205
51 Izin Praktek Bidan - - - 0 61
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 13
52 Izin Kerja Bidan - - - 1 79
53 Izin Praktek Perawat - - - 2 6
54 Izin Kerja Perawat - - - 11 172
55 Izin Praktek Apoteker - - - 1 49
56 Izin Kerja Tenaga Teknis
Kefarmasian - - - 0
60
57 Izin Kerja Analis Kesehatan - - - 0 11
58 Izin Kerja Refraksionist Optisien - - - 0 18
59 Izin Kerja Tenaga Gizi - - - 0 3
60 Izin Pendirian TK Negeri - - - 0 0
61 Izin TK yang diselenggarakan oleh
masyarakat - - - 24 3
62 Izin Pendirian SD Negeri - - - 1 0
63 Izin Pendirian SD yang
diselenggarakan oleh masyarakat - - - 0 0
64 Izin SMP Negeri - - - 0 0
65 Izin Pendirian SMP yang
diselenggarakan oleh masyarakat - - - 0 0
66 Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat) - - - 0 1
67 Izin LKP (Lembaga Kursus dan
Pelatihan) - - - 1 7
68 Izin TBM (Taman Belajar
Masyarakat) - - - 0
3
69 Izin KBU (Kelompok Belajar Usaha) - - - 0 0
70 Izin KB (Kelompok Bermain) - - - 0 4
71 Izin TPA (Tempat Penitipan Anak) - - - 0 1
72 Izin Pos PAUD - - - 0 3
73 Surat Izin Usaha Mikro Kecil
(dihapus) - - - 0 0
74 Izin Badan Hukum Koperasi - - - 0 1
75 Izin Usaha Operasional Simpan
Pinjam - - - 0 7
76 TDU (Tanda Daftar Usaha) PKL
(dihapus) - - - 0
0
77 IUTM (Izin Usaha Toko Modern) - - - 0 0
78 IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar
Rakyat) - - - 0 0
79 Izin Pembuangan Limbah Cair - - - 0 0
80
Izin Tempat Penyimpanan
Sementara Limbah Berbahaya dan
Beracun
- - - 0 0
81 Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan
Hemodialisis - - - - -
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 14
82 Izin Penyelenggaraan Pusat
Kesehatan Masyarakat - - - - -
83 Izin Penyelenggaraan Laboratorium
Klinik Umum Pratama - - - - -
JUMLAH 2.820 3.420 3.531 3.352 3.132
Tabel diatas menyebutkan ada 83 jenis ijin, namun ada keterangan ijin yang
pada tahun 2017 dihapus, namun tetap dimunculkan karena pelaksanaan ijin diatas
dari tahun 2012 s.d. 2016. Pada 2 (dua) tahun terakhir tahun 2015 – 2016 terdapat
penurunan dalam penerbitan ijin yang dipengaruhi oleh Pelimpahan Kewenangan
Perijinan Ke Kecamatan (PATEN) dan peruntukan RTRW belum jelas dan masih
dalam revisi Perda RTRW.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Adanya kegiatan penananaman modal memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang, teruma dari dari sektor
retribusi pelayanan perijinan. Realisasi pendapatan retribusi selama 5 (Lima) tahun
terakhir adalah sebagai berikut :
Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tahun 2012 s.d 2016
N0 JENIS
PENDAPATAN
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 IMB 284.266.700 18.976.441.500 658.814.900 645.161.550 947.460.085
2
Ijin Gangguan
(HO)
397.300.500 495.492.160 4.999.437900 1.614.318.372 4.090.997.462
3 IUJK 3.375.000 - - - -
4
Ijin usaha
pariwisata -
- - - -
5 TDP - - - - -
6 IUI - - - - -
7 SIUP - - - - -
8 TDG - - - - -
9 TDI - - - - -
10 IPI - - - - -
11 Ijin Pertambangan 9.600.000 6.945.000 1.750.000 - -
12 LEGES - 22.015.000 - - -
13 DENDA 6.588.900 7.074.900 11.272.500 8.412.690 10.096.400
14 Trayek - - 17.980.000 22.075.000 14.880.000
15
Jasa Giro
Bendahara - - - 1.252.245
16 IMTA - - - - 113.215.200
JUMLAH 701.131.100 19.507.968.560 5.689.255.300 2.291.219.757 5.176.649.147
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 15
Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi pada
tahun 2015 mengalamami penurunan, sebagaimana halnya dengan jumlah
pelayanan perijinan tahun 2015 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penerbitan ijin berbanding lurus dengan
penerimaan pendapatan.
Dari data tersebut diatas dapat diketahui tingkat pertumbuhan PAD dari sektor
retribusi perijinan yaitu sebagai berikut :
Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Perijinan
Kabupaten Batang Tahun 2012 s.d 2016
NO TAHUN Realisasi
Pendapatan
Pertumbuhan
Rp (% )
1 Tahun 2012 701.131.100 (357.545.650) -33,77 %
2 Tahun 2013 19.507.968.500 18.806.837.400 2.622,36 %
3 Tahun 2014 5.689.255.300 (13.818.713.200) -242,89 %
4 Tahun 2015 2.291.219.757 (3.398.035.543) - 148,31 %
5 Tahun 2016 5.176.649.147 2.885.429.390 125,93%
Adapun jika dilihat dari tingkat pencapaian targetnya, rata-rata mencapai
137.61% per tahun.
Pencapaian Target Pendapatan Retribusi Perizinan
NO TAHUN TARGET REALISASI TK CAPAIAN (% )
1 Tahun 2012 582.060.000 701.131.100 120,46%
2 Tahun 2013 8.102.826.600 19.507.968.500 210,76%
3 Tahun 2014 4.798.446.500 5.689.255.300 118,56%
4 Tahun 2015 1.781.252.360 2.291.219.757 128,63%
5 Tahun 2016 4.732.667.500 5.176.649.147 109,38%
4. Urusan Tenaga Kerja
Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu
Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Bidang
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
a. Memberikan rekomendasi ijin operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga tersebut;
b. Memberikan layanan informasi lowongan kerja melalui Sosialisasi, website dan
papan Informasi Kabupaten Batang dan DBHCHT;
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 16
c. Penyebarluasan informasi pasar kerja dengan menyelenggarakan bursa kerja
yang setiap tahunnya diikuti oleh perusahaan di Kabupaten Batang dengan
jumlah lowongan kerja termasuk di Luar Negeri berkisar 1000 lowongan kerja
yang dilaksanakan satu tahun sekali.
5. Transmigrasi
Program pengembangan kawasan transmigrasi dengan kegiatan pokok yang
dilakukan yaitu peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar
sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Untuk banyaknya
jumlah Kepala Keluarga dan jumlah Warga yang mengikuti transmigrasi
ditentukan oleh pusat. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dianggarkan dalam
APBD Kabupaten Batang.
Pencapaian Target pengiriman transmigran
NO TAHUN INDIKATOR TARGET REALISASI TK CAPAIAN (% )
1 Tahun 2016 Jumlah Kepala
Keluarga 10 Orang 8 Orang 80%
Jumlah Warga 20 Orang 32 Orang 160%
2 Tahun 2017 Jumlah Kepala
Keluarga 10 Orang 5 Orang 50%
Jumlah Warga 20 Orang 19 Orang 95%
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembanagan Pelayanan OPD.
Berdasarkan analisis Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang, bahwa pengembangan penanaman
modal di Kabupaten Batang memiliki peluang yang cukup baik, hal ini dapat dilihat
dari :
1. Besarnya minat calon investor untuk menanam modal di Batang
2. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur pendukung
penanaman modal yang tersedia.
3. Tersedianya UMKM potensial untuk dikembangkan.
Dengan melihat kondisi tersebut diatas, tentunya Kabupaten Batang memiliki
peluang. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya tantangan yang
menghadang.
Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan OPD antara lain :
1. Adanya persaingan antar daerah yang sangat kompetitif.
2. Kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap minat investasi di suatu
daerah
3. Perlu adanya revisi Perda RTRW (Perlu menetapkan kawasan Industri);
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 17
4. Perlu Pembangunan Infrastruktur (Pelabuhan, Jalan dan Jaringan Listrik)
Peluang pengembangan penanaman di Kabupaten Batang saat ini adalah :
1. Minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batang
2. Tersedianya UMKM yang potensial untuk dikembangkan
3. Rencana Pembangunan PLTU, dan jalan tol
4. Keberadaan teknologi informasi yang semakin canggih.
5. Destinasi Wisata Alam Pedesaan.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 18
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan
Permasalahan pembangunan daerah merupakam gap expectation antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang
ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan
permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor
yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa
lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang
dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan
pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai
permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan
tanggungjawab penyelenggaraan pemerntah daerah guna menentukan isu-isu
strategis. Adapun permasalahan pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
Berkaitan dengan rendahnya kinerja investasi di Kabupaten Batang dikarenakan
oleh beberapa hal antara lain :
1. Rendahnya prosentase perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang yang
berkorelasi terhadap rendahnya rekruitmen tenaga kerja;
2. Minimnya ketersediaan studi terbaru (update) peluang investasi;
3. Minimya jumlah regulasi baru atau yang direvisi terkait dengan regulasi pajak,
perizinan, insentif, tenaga kerja dan lingkungan;
4. Dalam penyelenggaraan PTSP masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :
a. Belum tersedianya informasi di bidang penanaman modal minimal dalam 2 (dua)
bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris .
b. Belum memiliki SDM yang menguasai bahasa Inggris.
c. Belum mendapat ISO 9001-2000 terkait sistem manajemen mutu dan kualitas
pelayanan.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 19
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
a. Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2017-2022 telah menetapkan visi
“Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing,
Agamis, Tenteram dan Sejahtera pada Tahun 2022”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Batang yang Harmonis
Batang yang Harmonis memiliki arti pemerintahan berjalan selaras dengan
aspirasi masyarakat (aspiratif); Penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana
pegawai yang ada sebagai aset daerah yang harus dikembangkan dan
didayagunakan; Pembangunan Batang yang menjaga keselarasan dan sinergitas
dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah;
Penguatan kerjasama (pusat dan antar daerah) serta dengan seluruh
stakeholders dalam membangun Batang bersama sama.
2) Batang yang Energik
Batang yang Energik memiliki arti fokus pada pembangunan manusia Batang
seutuhnya, ketersediaan layanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan
pendidikan dasar, pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal
Batang, serta stimulus bagi masyarakat untuk mengolah seluruh potensi yang
ada sehingga bernilai ekonomi tinggi dan dapat mengangkat taraf hidup
masyarakat.
3) Batang yang Berdaya Saing
Batang yang Berdaya Saing artinya Batang yangn terus tumbuh dan
berkembangmengungguli daerah lain, Batang yang Pro Investasi serta integrasi
pengmbangan agrobisnis dan pariwisata (edu tourims and religi tourism).
4) Batang yang Agamis
Batang yang Agamis artinya masyarakat Batang yang taat mengamalkan ajaran
agamanya masing-masing, dimana pemerintah daerah menjamin kebebasan
seluruh masyarakat untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya
dengan tertib dimana pemerintah daerah memfasilitasi pembinaan dan
pengembangan pengamalan keagamaan secara proporsiona.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 20
5) Batang yang Tenteram
Batang yang Tenteram artinya kehidupan masyarakat Batang yang damai, aman
tenteram dan sentosa, serta terciptanya kerukunan seluruh masyarakat dimana
kriminalitas yang terus turun; Pengembangan sistem manajemen bencana
daerah seccara terpadu sebagai mekanisme early warning sistem
penanggulangan bencana.
6) Batang yang Sejahtera
Batang yang Sejahtera sebagai ultimate goal dari berbagai aspek pembangunan
yang ada, yang artinya masyarakat Batang yang sejahtera lahir batin dimana
income per capita, daya beli keluarga (atas sandang, pangan dan papan)
masyarakat mengalami peningkatan, serta terpenuhinya hak atas pendidikan,
terpenuhinya hak atas kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi
disetiap masyarakat Batang.
Visi tersebut akan diwujudkan melalui Misi :
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan
berbasis e government didukung pengembangan kerjasama.
2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui
optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara
terpadu.
3) Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan
didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan.
4) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah)
bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran
keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Batang dalam rangka mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih, misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya
manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat
diberbagai bidang secara terpadu, dengan tujuan meningkatkan kemampuan pemuda
berwirausaha dalam mengelola potensi lokal serta pengembangan industri kreatif,
dengan sasaran meningkatkan kecakapan dan kemandirian pemuda dalam
berwirausaha, adapun indikatornya persentase pemuda berwirausaha, maka Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan hal-hal sebagai
berikut :
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 21
1. Dalam rangka meningkatkan kecakapan dan kemandirian pemuda dalam
berwirausaha, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Batang akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan
bagi pemuda di Kabupaten Batang untuk medukung misi tersebut. Dengan
adanya pelatihan yang diselenggarakan DPMPTSP dan NAKER Kabupaten
Batang diharapkan akan meningkatkan kecakapan dan kemandiria pemuda di
Kabupaten Batang dalam berwirausaha.
2. Untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut, telah direncanakan jenis pelatihan
apa saja yang akan diselenggarakan pada DPMPTSP dan NAKER Kabupaten
Batang baik yang dilaksanakan secara langsung oleh dinas maupun yang
diselenggarakan di BLK.
3. Pelaksanaan rekrutmen calon peserta pelatihan dilaksanakan melalui online dan
manual, dalam pelaksanaan rekrutmen calon peserta dapat dilaksanakan sesuai
dengan persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga didapatkan peserta
pelatihan yang benar-benar siap untuk dilatih dan siap melaksanakan
perubahan, sehingga akan tercipta pemuda berwirausaha.
Selain misi kedua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang juga mendukung misi ketiga yaitu
meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung
infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan, dengan tujuan
membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan
tenaga kerja untuk industri dan manufaktur, dengan sasaran meningkatkan jumlah
nilai invesatsi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang, adapun
indikatornya a) Jumlah realisasi nilai investasi; dan Rasio daya serap tenaga kerja,
maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik, maka salah satunya
dengan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk memberikan pelayanan
perijinan yang efektif dan efisien. Dengan sistem ini, maka pengurusan perijinan
akan lebih mudah dan cepat, karena pengurusan pelayanan perijinan sejak
penerimaan berkas permohonan sampai dengan diterbitkannya dokumen
perijinan cukup dilakukan di satu tempat.
2. Untuk menyelenggarakan perijinan satu pintu, telah dilakukan pendelegasian
kewenangan penandatanganan perijinan dari Bupati kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 22
Batang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang No. 22 Tahun 2017 tanggal 24
Mei 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun
2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan
di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.
3. Promosi Investasi, melalui even-even pameran di berbagai wilayah.
4. Penyusunan kebijakan yang pro investasi
Semua itu dilakukan dengan harapan agar dapat menarik investasi di
Kabupaten Batang, dan jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Batang
meningkat. Namun didalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor lain yang sangat
berpengaruh, sehingga berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih:
1. Minimnya dukungan infrastruktur penunjang penanaman modal.
2. Kondisi sosial masyarakat yang kurang pro investasi
3. Kurangnya promosi investasi
4. Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang
penanaman modal dan perizinan.
3.3 TELAAHAN RENSTRA
Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah :
1. Meningkatkan minat untuk berinvestasi oleh Perusahaan Besar di Kabupaten
Batang dan terbukanya lapangan pekerjaan.
Adanya minat investasi di Kabupaten Batang dapat dilihat dari jumlah perusahaan
yang melakukan investasi di Kabupaten Batang. Hal itu dapat terwujud jika iklim
investasinya mendukung, seperti kondisi keamanan, kondisi sosial masyarakat,
kondisi infrastruktur, kebijakan pemerintah yang pro investasi.
Adanya investasi, diharapkan akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di
Kabupaten Batang, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Hal
ini dapat dilihat dari indikator jumlah tenaga kerja yang terserap.
2. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha.
Dengan adanya investasi di Kabupaten Batang, maka diharapkan realisasi investasi
akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah realisasi investasi.
3. Meningkatnya kepemilikan ijin usaha, menunjukkan meningkatnya tingkat
kesadaran masyarakat untuk memiliki ijin usaha yang legal yang berakibat pada
peningkatan kegiatan ekonomi dan berdampak pula pada penerimaan PAD
Kabupaten Batang. Meningkatnya kepemilikan ijin usaha dapat dilihat dari
indikator jumlah ijin yang diterbitkan.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 23
4. Terinformasikannya potensi/peluang investasi Kabupaten Batang.
Dengan adanya Potensi/peluang investasi Kabupaten Batang, maka diharapkan
memiliki data potensi/peluang investasi yang up to date, sehingga dapat
meningkatkan ketersediaan dan memberikan informasi bidang
penanaman modal.
Untuk mencapai sasaran tersebut, tidak terlepas dari beberapa faktor yang
mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal yang dapat dilihat dari tabel.
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
Batang, yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal dan
tenaga kerja, serta urusan pilihan transmigrasi harus didukung dengan rencana tata
ruang yang sesuai dengan peruntukannya, RTRW Kabupaten Batang masih dalam
revisi. Untuk mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal, dibutuhkan kawasan
industi guna meningkatkan investasi di Kabupaten Batang.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Isu strategis pada urusan non pelayanan dasar penanaman modal :
1. Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Batang dikarenakan kurang
optimalnya dukungan iklim investasi seperti kepastian hukum, insentif investasi,
kondisi infrastruktur , kebijakan/regulasi yang pro investasi.
2. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga terkait dalam
melakukan promosi dan pengembangan penanaman modal.
3. Rendahnya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang,
dikarenakan RTRW masih dalam revisi.
Isu strategis pada urusan tenaga kerja :
1. Tingginya tingkat pengangguran terbuka.
2. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Batang.
Isu strategis pada urusan transmigrasi :
1. Belum optimalnya jumlah kepala keluarga yang berangkat transmigrasi di
Kabupaten Batang.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan yang merupakan implementasi pernyataan yang berpijak pada isu-isu
dan analisis strategis serta mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan program
maupun kegiatan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
4.1.1. Tujuan 1
Meningkatkan jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat
Batang
Dengan indikator : Nilai realisasi investasi
Sasaran :
Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang.
Dengan indikator :
a. Jumlah kepeminatan investasi.
Program :
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Dengan indikator :
a. Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang
b. Jumlah penyerapan tenaga kerja
Kegiatan :
a. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha
besar dan usaha kecil menengah
Dengan indikator : Jumlah perusahaan yang mengikuti fasilitasi
kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Dengan indikator : Tingkat kehadiran peserta
c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
Dengan indikator : Jumlah perusahaan yang mengajak LKPM
d. Penyelenggaraan pameran investasi
Dengan indikator : Jumlah pelaksanaan pameran investasi
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Dengan indikator :
Rasio pelayanan perizinan
Kegiatan :
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
a. Pengembangan sistem informasi penanaman modal
Dengan indikator : Jumlah perizinan yang menggunakan sistem
informasi/ aplikasi pelayanan
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dengan indikator : Prosentase kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan perizinan
c. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
Dengan indikator : Jumlah izin yang diterbitkan
3. Program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana
daerah
Dengan indikator : Jumlah pelaksanaan kegiatan
Kegiatan :
a. Kajian potensi sumber daya terkait dengan investasi
Dengan indikator : Jumlah dokumen kajian
Sasaran :
Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja.
Dengan indikator :
Tingkat kesempatan kerja.
Program :
1. Program Peningkatan kesempatan kerja
Dengan indikator :
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Kegiatan :
a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, job market fair
Dengan indikator :
- Jumlah penempatan job kampasing
- Jumlah rekomendasi paspor yang dikeluarkan
- Jumlah pelaksanaan job fair
b. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
Dengan indikator : Jumlah peserta pelatihan
c. Padat Karya
Dengan indikator : Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran
yang terserap
4.1.2. Tujuan 2
Meningkatkan kecakapan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
Dengan indikator : Prosentase pemuda berwira usaha
Sasaran :
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Dengan indikator :
Tingkat wira usaha baru
Program :
1. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Dengan indikator : Rasio pemuda berwira usaha
Kegiatan :
a. Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio
usaha
Dengan indikator : Jumlah peserta pelatihan yang memiliki embrio
usaha
b. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Dengan indikator :
- Jumlah LKPS, BKK, PPTKIS
- Jumlah penyusunan kurikulum LPKS
2. Program pembinaan lingkungan sosial
Dengan indikator : Jumlah angkatan kerja terlatih
Kegiatan :
a. Penguatan ekonomi masyakat di Lingkungan Industri hasil tembakau
dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (DBHCT)
Dengan indikator : Jumlah bantuan usaha
b. Pelatihan ketrampilan kerja masyarakat di Lingkungan industri hasil
tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
(DBHCT)
Dengan indikator : Jumlah pelatihan dasar
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Dengan indikator : Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Kegiatan :
a. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Dengan indikator :
- Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja
- Jumlah TKI yang dikirim
b. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
Dengan indikator : Jumlah perusahaan dan pekerja/SP yang mengikuti
pembinaan pencegahan perselisihan HI
c. Fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan
sosial ketenagakerjaan
Dengan indikator :
- Jumlah perusahaan yang melaksanakan struktur skala upah
- Jumlah kegiatan sosialisasi UMK Kabupaten dan rapat dewan
pengupahan
d. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Dengan indikator : Jumlah perusahaan dan pekerja mengetahui
peraturan ketenagakerjaan
e. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Dengan indikator : Jumlah permasalahan Hubungan industrial beserta
pemecahannya antara pengusaha dan pekerja
4.1.3. Tujuan 3
Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya,
peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa
Dengan indikator : Jumlah daerah penempatan
Sasaran :
Meningkatnya penempatan penyelenggaraan transmigrasi.
Dengan indikator :
- Jumlah kepala keluarga yang mengikuti transmigrasi
- Jumlah warga yang mengikuti transmigrasi
Program :
1. Program Pengembangan wilayah transmigrasi
Dengan indikator : Tingkat kepeminatan transmigrasi
Kegiatan :
a. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor
dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Dengan indikator :
- Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi
- Jumlah pelaksanaan pembekalan calon transmigran
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator sasarannya
disajikan dalam tabel 4.1 s.d. tabel 4.3
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Meningkatkan jumlah
nilai investasi dan
lapangan kerja baru
bagi masyarakat
Batang
Nilai realisasi
investasi
146,49
Milyar
198
Milyar
217,8
Milyar
240
Milyar
264
Milyar
290
Milyar
Meningkatnya minat
untuk berinvestasi di
Kab.Batang.
Rasio
Kepeminatan
investasi
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
Rasio daya serap
tenaga kerja
11,9
%
13,1
%
14,4
%
15,8
%
17,4
%
19,2
%
Meningkatnya
kesempatan kerja bagi
masyarakat pencari
kerja
Tingkat
kesempatan kerja
95,53
%
94,29
%
94,29
%
94,31
%
94,99
%
96,63
%
2 Meningkatnya
kecakapan dan
kemandirian pemuda
dalam berwirausaha
Prosentase
pemuda
berwira usaha
15
%
17
%
20
%
20
%
20
%
30
%
Meningkatkan
kualitas dan
produktifitas tenaga
kerja
Tingkat wira
usaha baru
15
%
17
%
20
%
20
%
20
%
30
%
3 Meningkatkan
kesejahteraan
transmigra dan
masyarakat sekitarnya,
peningkatan dan
pemerataan
pembanguan daerah,
serta memperkokoh
persatuan dan kesatuan
Bangsa
Jumlah daerah
penempatan
transmigrasi
1
Tempat
1
Tempat
1
Tempat
1
Tempat
1
Tempat
1
Tempat
Meningkatnya
penempatan
penyelenggaraan
transmigrasi
Jumlah Kepala
Keluaraga yang
mengikuti
transmigrasi
10 KK 5 KK 5 KK 5 KK 5 KK 5 KK
Jumlah warga
yang mengikuti
transmigrasi
20
orang
20
orang
20
orang
20
orang
20
orang
20
orang
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
Tabel 4.2
SASARAN DAN PROGRAM JANGKA MENENGAH
NO SASARAN INDIKATO
R SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
TARGET KINERJA PROGRAM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Meningkatnya minat
untuk berinvestasi di
Kab.Batang.
Rasio
kepeminatan
investasi
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
1. Program Peningkatan
promosi dan
kerjasama investasi
Jumlah
perusahaan baru
yang berinvestasi
di Kabupaten
Batang
500
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
Jumlah
penyerapan tenaga
kerja
1000
orang
2000
orang
2000
orang
2000
orang
2000
orang
2000
orang
2. Program Peningkatan iklim
investasi dan
realisasi investasi
Rasio pelayanan
perijinan
75
%
78
%
80
%
83
%
85
%
85
%
3. Program penyiapan potensi sumberdaya
sarana dan
prasarana daerah
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiata
n
2 Meningkatnya
kesempatan kerja bagi
masyarakat pencari
kerja
Tingkat
kesempatan
kerja
95,53
%
94,29
%
94,29
%
94,31
%
94,99
%
96,63
%
1. Program peningkatan
kesempatan kerja
Jumlah pencari
kerja yang
ditempatkan
24,20
%
25,41
%
26,68
%
28,02
%
29,42
%
30,89
%
Rasio Wira usaha
baru terbentuk
20
%
20
%
25
%
25
%
25
%
30
%
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
NO SASARAN INDIKATO
R SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
TARGET KINERJA PROGRAM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 Meningkatkan
kualitas dan
produktifitas tenaga
kerja
Tingkat wira
usaha baru
15
%
17
%
20
%
20
%
20
%
30
%
1. Program Peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga
kerja
Rasio pemuda
berwira usaha
20
%
25
%
30
%
35
%
40
%
50
%
2. Program Pembinaan lingkungan sosial
Jumlah angkatan
kerja terlatih
140
Orang
120
Orang
120
Orang
140
Orang
140
Orang
160
Orang
3. Program perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
Angka sengketa
pengusaha-pekerja
per tahun
4 3 3 3 4 4
4 Meningkatnya
penempatan
penyelenggaraan
transmigrasi
Jumlah Kepala
Keluaraga yang
mengikuti
transmigrasi
10 KK 5 KK 5 KK 5 KK 5 KK 5 KK 1. Program pengembangan
wilayah
transmigrasi
Tingkat
kepeminatan
kepala keluarag
transmigrasi
10
%
10
%
15
%
15
%
15
%
20
%
Jumlah warga
yang mengikuti
transmigrasi
20
orang
20
orang
20
orang
20
orang
20
orang
20
orang
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
Tabel 4.3
PROGRAM DAN KEGIATAN JANGKA MENENGAH
NO PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET KINERJA KEGIATAN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Program Peningkatan
promosi dan kerjasama
investasi
Jumlah
perusahaan baru
yang berinvestasi
di Kabupaten
Batang
500
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
1. Peningkatan fasilitasi
terwujudnya
kerjasama strategis
antara usaha besar
dan usaha kecil
Rasio kehadiran
perusahaan dalam
kegaiatan fasilitasi
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
Jumlah
penyerapan tenaga
kerja
1000
orang
2000
orang
2000
orang
2000
orang
2000
orang
2000
orang
2. Peningkatan koordinasi dan
kerjasama dibidang
penanaman modal
dengan instansi
pemerintah dan
dunia usaha
Tingkat kehadiran
peserta
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
3. Peningkatan kegiatan
pemantauan,
pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
Tingkat kepatuhan
perusahaan dalam
penyampaian
LKPM
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
4. Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah
pelaksanaan
pameran investasi
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
2 Program Peningkatan
iklim investasi dan
realisasi investasi
Rasio pelayanan
perijinan
75
%
78
%
80
%
83
%
85
%
85
%
1. Pengembangan sistem informasi
penanaman modal
prosentase
perizinan yang
menggunakan
sistem
informasi/aplikasi
pelayanan
20
%
40
%
60
%
80
%
85
%
90
%
2. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Prosentase
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
perizinan
78
%
79
%
80
%
81
%
83
%
85
%
3. Penyederhanaan prosedur perijinan
dan peningkatan
pelayanan
Jumlah izin yang
diterbitkan
3500
ijin
2700
ijin
2750
ijin
2800
ijin
2850
ijin
3000
ijin
3 Program penyiapan
potensi sumberdaya
sarana dan prasarana
daerah
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan
1
kegiatan
1
Keg
1
Keg
1
Keg
1
Keg
1
Keg
1. Kajian potensi sumberdaya yang
terkait dengan
investasi
Jumlah dokumen
kajian
100
buku
100
buku
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
4 Program peningkatan
kesempatan kerja
Jumlah pencari
kerja yang
ditempatkan
24,20
%
25,41
%
26,68
%
28,02
%
29,42
%
30,89
%
1. Penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja, job
market fair
Jumlah
penempatan job
kampasing
294
orang
294
orang
294
orang
300
orang
300
orang
300
orang
Jumlah
rekomendasi
paspor yang
dikeluarkan
988
orang
988
orang
988
orang
1000
orang
1000
orang
1000
orang
Jumlah
pelaksanaan job
fair
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
Rasio Wira usaha
terbentuk
20
%
20
%
25
%
25
%
25
%
30
%
2. Pemberian fasilitasi dan mendorong
sistem pendanaan
pelatihan berbasis
masyarakat
Jumlah peserta
pelatihan berbasis
masyarakat
120
orang
180
orang
140
orang
140
orang
140
orang
160
orang
3. Padat Karya Jumlah pengangguran dan
setengah
pengangguran
yang terserap
120
orang
120
orang
120
orang
150
orang
180
orang
180
orang
5 Program Peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga
kerja
Rasio pemuda
berwira usaha
20
%
25
%
30
%
35
%
40
%
50
%
1. Pelatihan kewirausahaan bagi
pencari kerja yang
memiliki embrio
usaha
Jumlah peserta
pelatihan yang
memiliki embrio
usaha
100
orang
60
orang
160
orang
80
orang
90
orang
100
orang
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
2. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah LKPS,
BKK, PPTKIS
28
Unit
28
Unit
30
Unit
30
Unit
32
Unit
32
Unit
Jumlah
Penyusunan
kurikulum LKPS
1
Buku
1
Buku
1
Buku
1
Buku
1
Buku
1
Buku
6 Program Lingkungan
Sosial
Jumlah angkatan
kerja terlatih
140
Orang
120
Orang
120
Orang
140
Orang
140
Orang
160
Orang
1. Penguatan ekonomi masyarakat di
Lingkungan industri
hasil tembakau
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan,
mengurangi
pengangguran dan
mendororng
pertumbuhan
ekonomi daerah
(DBHCT)
Jumlah bantuan
usaha
- 100
orang
40
orang
40
orang
60
orang
80
orang
2. Pelatihan keterampilan kerja
masyarakat di
Lingkungan industri
hasil tembakau atau
daerah pengahasil
bahan baku industri
hasil tembakau
(DBHCT)
Jumlah pelatihan
dasar
- 400
orang
400
orang
400
orang
420
orang
440
orang
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
7 Program perlindungan
dan pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
Angka sengketa
pengusaha-pekerja
per tahun
4 3 3 3 4 4 1. Pengendalian dan pembinaan lembaga
penyalur tenaga
kerja
Jumlah lembaga
penyalur tenaga
kerja TKI yang
dikirim
100
orang
100
orang
100
orang
100
orang
100
orang
100
orang
2. Fasilitasi penyelesaian
prosedur,
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial
Jumlah
perusahaan dan
pekerja/SP yang
mengikuti
pembinaan
pencegahan
perselisihan HI
15
Perusaha
an
15
Perusaha
an
15
Perusaha
an
15
Perusaha
an
15
Perusaha
an
15
Perusaha
an
3. Fasilitasi penyelesaian
prosedur pemberian
perlindungan hukun
dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Jumlah
perusahaan
melaksanakan
struktur skala
upah
35
Perusaha
an
35
Perusaha
an
35
Perusaha
an
35
Perusaha
an
35
Perusaha
an
35
Perusaha
an
Jumlah kegiatan
sosialisasi UMK
Kabupaten dan
rapat dewan
pengupahan
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
4. Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan
ketenagakerjaan
Jumlah
perusahaan dan
pekerja
mengetahui
peraturan
ketenagakerjaan
60
Perusaha
an
60
Perusaha
an
60
Perusaha
an
60
Perusaha
an
60
Perusaha
an
60
Perusaha
an
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
5. Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan
penegakan hukum
terhadap
keselamatan dan
kesehatan kerja
Jumlah
permasalahan
hubungan
industrial beserta
pemecahannya
antara pengusaha
dan pekerja
- - 4
kegiatan
4
kegiatan
4
kegiatan
4
kegiatan
6. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah
perusahaan
melaksanakan
BPJS
ketenagakerjaan
bagi pekerjanya
40
Perusaha
an
40
Perusaha
an
40
Perusaha
an
40
Perusaha
an
40
Perusaha
an
40
Perusaha
an
8 Program
pengembangan
wilayah transmigrasi
Tingkat
kepeminatan
transmigrasi
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
1. Peningkatan kerjasama antar
wilayah, antar
pelaku san antar
sektor dalam rangka
pengembangan
kawasan
transmigrasi
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan
sosialisasi
transmigrasi
2
Kegiatan
2
Kegiatan
2
Kegiatan
2
Kegiatan
2
Kegiatan
2
Kegiatan
Jumlah
Pembekalan calon
transmigran
1
Kegiatan
1
Kegiatan
1
Kegiatan
1
Kegiatan
1
Kegiatan
1
Kegiatan
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 34
4.2 Strategi dan Kebijakan
Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut diatas adalah
1. Meningkatkan promosi investasi
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur bidang penanaman modal.
3. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PTSP dan pelayanan bagi pencari
kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan informasi penanaman modal.
5. Menciptakan Hubungan Industrial dan iklim investasi yang kondusif bagi
pekerja dan investor.
6. Menciptakan masyarakat yang berkarya dengan pelatihan keterampilan.
7. Meningkatkan kesejahteraan bagi transmigran.
Adapun kebijakan yang ditempuh dalam upaya mencapai sasaran yang
diinginkan adalah :
1. Promosi investasi melalui even pameran maupun bussiness gathering.
2. Mendorong terwujudnya kemitraan usaha.
3. Optimalisasi Teknologi Informasi sebagai sarana promosi
4. Penyelenggaraan Bintek bidang Penanaman modal.
5. Penyusunan kebijakan yang pro investasi.
6. Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan.
7. Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal dan Perijinan.
8. Kajian/Up Dating potensi/peluang investasi.
9. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pencari kerja.
10. Sosialisasi kebijakan tentang ketenagakerjaan.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 40
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Batang Misi 2 (dua) yaitu
“Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui
optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang secara terpadu” dan Misi
3 (tiga) yaitu “meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan
didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan”, maka Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
melaksankan 12 (dua belas) program yang terdiri dari 8 (delapan) program merupakan
program strategis dan 4 (empat) program merupakan pendukung dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;
A. BELANJA LANGSUNG
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi :
a. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan
usaha kecil menengah;
b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha;
c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal;
d. Penyelenggaraan Pameran Investasi.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi :
a. Pengembangan sistem informasi penanaman modal;
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan.
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah :
a. Kajian Potensi sumberdaya yang terkait dengan Investasi.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
a. Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio usaha;
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 40
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja :
a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, job market fair;
b. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem;
c. Pendanaan pelatihan berbasis masyarakat;
d. Padat karya.
6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
a. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan
sosial ketenagakerjaan;
b. Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja.
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
a. Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam
rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah (DBHCT);
b. Pelatihan ketrampilan kerja masyarakat di linngkungan industri hasil tembakau
atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCT).
8. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
a. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi.
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a. Penyediaan jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Peyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan peralatan rumah tangga;
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
j. Penyediaan makanan dan minuman;
k. Rapat – rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD;
m. Penyediaan Jasa pengamanan kantor;
n. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 40
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional;
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
B. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Program gaji Pegawai
Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pagu indikatif sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 41
BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator kinerja urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal dan tenaga
kerja, serta urusan pilihan transmigrasi mengacu pada Indikator kinerja pembangunan daerah
Kabupaten Batang yang telah ditetapkan dalam RPJM 2017-2022. Adapun penetapan indikator
kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL 6.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2017 – 2022
No Indikator
Kondisi
Awal
periode
RPJM
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
Kondisi
Akhir
Periode
RPJM
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Jumlah realisasi
nilai investasi
530,39
Milyar
146,49
Milyar
198
Milyar
217,8
Milyar
240
Milyar
264
Milyar
290
Milyar
1886,68
Milyar
2. Rasio daya serap
tenaga kerja
11,9
%
10
%
13,1
%
14,4
%
15,8
%
17,4
%
19,2
%
19,2
%
3. Rasio
Kepeminatan
investasi
-
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
4. Tingkat
kesempatan kerja
95,53
%
95,53
%
94,29
%
94,29
%
94,31
%
94,99
%
96,63
%
96,63
%
5. Prosentase
pemuda berwira
usaha
-
15
%
17
%
20
%
20
%
20
%
30
%
30
%
6. Tingkat wira
usaha baru -
15
%
17
%
20
%
20
%
20
%
30
%
30
%
7. Jumlah daerah
penempatan
transmigrasi
1
tempat
1
tempat
1
tempat
1
tempat
1
tempat
1
tempat
1
tempat
6
tempat
8. Jumlah KK yang
mengikuti
transmigrasi
5
KK
10
KK
5
KK
5
KK
5
KK
5
KK
5
KK
30
KK
9. Jumlah warga
yang mengikuti
transmigrasi
19
Orang
20
Orang
20
Orang
20
Orang
20
Orang
20
Orang
20
Orang
120
Orang
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 42
No Indikator
Kondisi
Awal
periode
RPJM
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
Kondisi
Akhir
Periode
RPJM
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Jumlah
Perusahaan baru
yang berinvestasi
di Kab. Batang
220
Unit
500
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
20
Unit
100
Unit
11. Jumlah
penyerapan
tenaga kerja
2.147 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.147
12. Rasio pelayanan
perijinan
70
%
75
%
78
%
80
%
83
%
85
%
85
%
85
%
13. Jumlah pencari
kerja yang
ditempatkan
71,06
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
14. Rasio wira usaha
baru terbentuk
15
%
20
%
20
%
25
%
25
%
25
%
30
%
30
%
15. Rasio pemuda
berwira usaha -
20
%
25
%
30
%
35
%
40
%
50
%
50
%
17. Jumlah angkatan
kerja terlatih -
140
Orang
120
Orang
120
Orang
140
Orang
140
Orang
160
Orang
160
Orang
18. Angka sengketa
pengusaha-
pekerjaan per
tahun
4 4 3 3 3 4 4 4
19. Tingkat
kepeminatan
kepala keluarga
bertransmigrasi
-
10
%
10
%
15
%
15
%
15
%
20
%
20
%
20. Rasio kehadiran
perusahaan
dalam kegiatan
fasilitasi
-
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
21. Tingkat
kehadiran peserta
dalam koordinasi
dan kerjasama
bidang
penanaman
modal
-
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
-
RENSTRA DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang 43
No Indikator
Kondisi
Awal
periode
RPJM
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
Kondisi
Akhir
Periode
RPJM
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Tingkat
kepatuhan
perusahaan
dalam
penyampaian
LKPM
-
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
85
%
23. Jumlah pelaksanaan
pameran investasi
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
18
kegiatan
24. prosentase
perizinan yang
menggunakan
sistem
informasi/aplikasi
pelayanan
- 20
%
40
%
60
%
80
%
85
%
90
%
90
%
25. Prosentase
kepuasan
masyarakat
terhadap pelayanan
perizinan
- 78
%
79
%
80
%
81
%
83
%
85
%
85
%
26. Jumlah izin
usaha yang
diterbitkan
3.132
Ijin
3.500
Ijin
2.700
Ijin
2.750
Ijin
2.800
Ijin
2.850
Ijin
3.000
Ijin
20.732
Ijin
27. Jumlah dokumen
kajian potensi
sumberdaya yang
terkait dengan
investasi
100
buku
100
buku
100
buku
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
400
buku
28. Jumlah penempatan
job kampasing
- 294
orang
294
orang
294
orang
300
orang