RENCANA STRATEGIS POLRES HULU SUNGAI TENGAH TAHUN …€¦ · dalam RPJMN, Polri khususnya Polres...
Transcript of RENCANA STRATEGIS POLRES HULU SUNGAI TENGAH TAHUN …€¦ · dalam RPJMN, Polri khususnya Polres...
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESORT HULU SUNGAI TENGAH
RENCANA STRATEGIS POLRES HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 - 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1. Kondisi Umum.
Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, Indonesia sebagaimana
telah dicantumkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 telah menetapkan Visi
Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil,
dan Makmur”. Dalam implementasinya, pembangunan nasional dibagi dalam tahapan
yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009; RPJMN II Tahun 2010-2014; RPJMN III Tahun 2015-
2019; dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.
Dalam menjabarkan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum
dalam RPJMN, Polri khususnya Polres Hulu Sungai Tengah telah menetapkan 4
(empat) tahapan Renstra Polres Hulu Sungai Tengah yang meliputi: Renstra Tahap I
untuk tahun 2005-2009, Renstra Tahap II untuk tahun 2010-2014, Renstra Tahap III
untuk tahun 2015-2019 dan Renstra Tahap IV untuk tahun 2020-2025.
Sejak tahun 2005, Polres Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan Renstra
Tahap I tahun 2005-2009 dan saat ini, Polres Hulu Sungai Tengah sedang
melaksanakan Renstra tahap II tahun 2010-2014. Pada pelaksanaan Renstra Tahap I
2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
tahun 2005-2009, Polres Hulu Sungai Tengah telah berusaha mewujudkan Postur
Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan
hukum. Saat ini Polres Hulu Sungai Tengah telah memasuki tahap akhir pelaksanaan
Renstra tahap II tahun 2010-2014, Polres Hulu Sungai Tengah telah berusaha
mewujudkan pelayanan yang prima, penegakan hukum dan mewujudkan Kamtibmas
yang mantap serta terjalinnya sinergi Polisionil yang proaktif di wilayah hukum Polres
Hulu Sungai Tengah.
Pencapaian keberhasilan Polres Hulu Sungai Tengah selama 5 (lima) tahun pada
Renstra tahap II Tahun 2010 – 2014, tidak terlepas dari kerja keras seluruh anggota
Polres Hulu Sungai Tengah dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten HST,
DPRD, TNI serta masyarakat. Namun harus diakui bahwa keberhasilan tersebut belum
sepenuhnya dapat memberikan kepuasan pada masyarakat atas pelaksanaan tugas
Polres Hulu Sungai Tengah selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat,
penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Karena itu masih diperlukan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Strategi Polres Hulu
Sungai Tengah pada pelaksanaan Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan, melalui
Renstra tahap III Tahun 2015 – 2019 yang bermuara pada pencapaian Pelayanan
publik yang unggul (Strive for Excellence).
Secara umum Polres Hulu Sungai Tengah telah mencapai sasaran strategis yang
telah direncanakan dalam Renstra tahap II tahun 2010-2014. Dalam kejahatan
terhadap kekayaan negara, Polres Hulu Sungai Tengah telah berhasil melakukan
pengungkapan kasus yang menimbulkan kerugian negara, antara lain pengungkapan
kerugian negara akibat pembalakan hutan (illegal logging), penyalah gunaan BBM
(illegal oil).
Beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam mendukung pelaksanaan tugas
Polres Hulu Sungai Tengah lainnya, diantaranya di bidang Organisasi, Sistem
Perencanaan dan Penganggaran dengan menerapkan struktur organisasi Polri yang
menganut sistem piramida dalam postur kekuatan Polri, yang berstandar Profesional,
3 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Bermoral dan Modern (PBM) dengan lapis kekuatan : Mabes kecil, Polda cukup, Polres
Besar dan Polsek kuat.
Sebagai implementasi pelayanan, telah dikembangkan satuan kewilayahan
disesuaikan dengan pertambahan wilayah administrasi pemerintahan daerah guna
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain, , pembentukan Satuan
Tahanan dan Barang Bukti Polres Hulu Sungai Tengah, pembentukan Sentra
Pelayanan Kepolisian Terpadu, pembentukan Satuan Narkoba.
Pada sistem penganggaran, Polres Hulu Sungai Tengah telah menjabarkan ke
dalam 8 (delapan) program dan 11 kegiatan.
Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Polri yang profesional,
bermoral, modern dan patuh hukum dilaksanakan melalui peningkatan Sumber Daya
Manusia Polri yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas guna memenuhi
kebutuhan organisasi untuk mencapai ratio Polisi yang ideal. Strategi yang
dilaksanakan melalui penambahan anggota baru Polres Hulu Sungai Tengah.
Menjaring / menerima Calon Anggota Polri baik melalui penerimaan Akpol dan PPSS
serta Brigadir Polri yang dijaring dari calon yang berkualitas terutama dalam aspek
moral, kepribadian dan intelektual, melalui proses werving yang dilakukan secara
bersih, transparan, akuntabel dan humanis dengan melibatkan pihak luar sebagai
pengawas, hal ini sesuai dengan program unggulan Polri melalui program quick wins.
Dibidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Polres Hulu Sungai Tengah telah
berupaya melakukan pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan membangun fasilitas
Kepolisian baik melalui pengusulan ke Mabes Polri maupun melalui program kemitraan
dengan Pemerintah Kabupaten serta swasta (CSR) dalam upaya untuk lebih
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Dibidang Pelayanan Publik, terutama yang berkaitan dengan fungsi Lalu lintas
sebagai salah satu fungsi pelaksanaan program quick wins yaitu dibidang pelayanan
SIM, STNK dan BPKB dengan terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.
4 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Dalam mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas telah diprogramkan Rubin (Rumah
Bhabinkamtibmas) di Jajaran Polres Hulu Sungai Tengah dengan satu desa satu
Bhabinkamtibmas.
Dari beberapa keberhasilan yang telah dicapai dan beberapa program yang belum
optimal dalam pencapaiannya serta harapan masyarakat yang mendambakan
kehadiran dan keberadaan Polri khususnya Polres Hulu Sungai Tengah dan jajaran,
maka strategi pencapaian pelayanan publik yang unggul (Strive for Excellence) masih
dilanjutkan secara paralel pada Renstra Polres Hulu Sungai Tengah tahap III tahun
2015 – 2019.
2. Potensi dan Permasalahan.
a) Potensi gangguan keamanan.
1) Global.
a) Demokrasi liberal masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang
paling ideal bagi negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara barat
(Amerika Serikat dan Uni Eropa) masih terus berupaya mengarahkan
sistem demokrasi liberal dan neoliberalisme sebagai sistem politik dan
ekonomi bagi negara-negara berkembang;
b) Fluktuasi harga minyak dunia terus mempengaruhi aktifitas
perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh situasi politik negara-
negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik internal /
eksternal, meningkatnya konsumsi BBM dunia serta aksi spekulasi di
pasar bursa komoditi internasional;
c) Masalah lingkungan hidup, perubahan iklim dan pemanasan global
menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis sebagai negara
beriklim tropis dan memiliki area hutan yang luas sebagai paru – paru
dunia yang pada saat ini secara kualitas mengalami penurunan sebagai
akibat perusakan hutan, pembakaran lahan dan penambangan illegal
yang tidak di barengi dengan upaya Reboisasi / penghijauan;
5 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
d) Belum menentunya proses transformasi politik di kawasan negara –
negara di Afrika Utara dan Timur Tengah seperti Libya, Mesir, Aljazair,
Sudan, Irak, Oman, Suriah dan Yaman membawa dampak pada
berpotensi menyebabkan naiknya harga minyak dunia sehingga
berdampak juga bagi Indonesia dalam perekonomian dan pendapatan
negara;
e) Permasalahan krisis di negara Ukraina pasca hasil referendum wilayah
Crimea yang bergabung menjadi negara bagian dari Rusia, membawa
dampak pada kemungkinan melambungnya harga minyak dunia dan
hubungan Rusia dengan negara-negara Barat (Amerika Serikat dan Uni
Eropa) yang merencanakan pemberian sanksi ekonomi dan pemutusan
kerjasama ekonomi maupun militer;
f) Perkembangan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria atau
Islamic State of Iraq and al-Sham) di Indonesia yang diduga berafiliasi
dengan kelompok masyarakat yang berfaham radikal atau terorisme
membawa dampak kemungkinan mengganggu situasi Kamtibmas di
masyarakat, khususnya di wilayah Polres Hulu Sungai Tengah terdapat
anggota masyarakat simpatisan ISIS yang berfoto dan beredar di media
online dengan latar belakang mesjid raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
2) Regional.
a) Konflik bernuansa SARA yang terjadi di Rohingnya Myanmar membawa
empati dari masyarakat, LSM dan Mahasiswa dengan melakukan
demonstrasi anti kekerasan antar etnis;
b) Masih terjadinya pemberontakan di wilayah Philipina Selatan oleh
kelompok MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan kelompok Abu
Sayyaf membawa dampak terhadap kelompok – kelompok radikal di
Indonesia yang menjadikan tempat tersebut sebagai daerah latihan;
c) Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean atau Komunitas Ekonomi
Asean (Asean Economic Community) pada tahun 2015 dimana
Indonesia merupakan pasar terbesar Asean, membawa dampak
terhadap perekonomian Indonesia, dengan masuknya tenaga kerja
6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Asean seperti insinyur, tenaga keuangan, tenaga ahli dan produk-
produk dari negara-negara Asean. Serta adanya perpindahan
(migration) tenaga-tenaga kerja ahli Indonesia yang secara alami atau di
bajak perusahaan asing sesama anggota Asean.
3) Nasional.
a) Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam.
Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam, merupakan
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan politik,
ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional. Keberhasilan
mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadikan peluang dan kekuatan
dalam menunjang kepentingan nasional. Kegagalan dalam pengelolaan
faktor-faktor tersebut akan menjadi kendala dan ancaman.
b) Ideologi.
(1) Penganut faham demokrasi liberal sering memanfaatkan
momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk
mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan kelompok
masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan ”kebebasan”
tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;
(2) Kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi massa
dan LSM tertentu yang sepaham dengan ajaran komunisme
berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk mencabut
Ketetapan MPRS Nomor. XXV/MPRS/ 1966, sehingga ajaran
komunisme dapat hidup kembali di Indonesia, lebih dikenal dengan
gerakan neo-komunisme (komunisme gaya baru).
c) Politik.
(1) Pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya
melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya
masih diliputi suasana eforia demokrasi, sehingga sering
7 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku;
(2) Perkembangan sistem politik nasional sangat dipengaruhi oleh
perkembangan sistem politik global yang menekankan pada
prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia
(HAM). Reformasi politik nasional saat ini telah memasuki fase
konsolidasi demokrasi, serta melahirkan sistem politik dan
ketatanegaraan baru;
(3) Penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap
melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Propinsi
terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten/Kota yang
seharusnya memiliki kewenangan kuat dan mengikat terhadap
pembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, menjadi tidak memiliki daya
untuk menjadi koordinator pengembangan wilayah di semua
bidang. Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah
(Propeda) Pemerintah Kabupaten/Kota kadang tidak sejalan atau
bertentangan dengan Renstra Pemerintah Propinsi;
(4) Berkaitan dengan hubungan politik pusat dan daerah, pemilihan
kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai
melahirkan dua permasalahan. Ada perbedaan pandangan bahwa
kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di dearah atau
kepala daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui
mekanisme partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara partai
pendukung presiden dengan partai pendukung kepala daerah,
belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti oleh kepala
daerah tersebut;
(5) Pemekaran wilayah di berbagai daerah menimbulkan
permasalahan karena proses pembentukannya terkesan
dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat di daerah
8 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
tersebut dengan mencari dukungan dari berbagai pihak baik di
daerah maupun di pusat. Dalam banyak kasus, pemekaran daerah
tidak dilakukan melalui rencana yang matang dan mengabaikan
persyaratan prinsip-prinsip pembentukan daerah otonomi seperti
batas wilayah, partisipasi rakyat, dan sumber daya.
d) Ekonomi.
(1) Perkembangan ekonomi Indonesia selama periode 2010-2014
masih dihadapkan pada dampak krisis keuangan global dan
fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap aspek-
aspek berikut: lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat
menurunnya transaksi perdagangan (ekspor) dan kegiatan
investasi; turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
terutama dollar AS; meningkatnya angka pengangguran dan
kemiskinan akibat semakin terbatasnya peluang kerja dan sumber-
sumber ekonomi masyarakat; meningkatnya harga kebutuhan
pokok dan melemahnya daya beli masyarakat;
(2) Pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan juga akan
dihadapkan pada ancaman krisis pangan akibat berbagai faktor,
antara lain : semakin meningkatnya harga kebutuhan pangan
dunia; menurunya produksi pangan nasional akibat konversi atau
alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan, pemukiman atau
pembangunan infra struktur; kelangkaan atau mahalnya harga
pupuk di tingkat petani, sehingga banyak petani yang beralih
profesi atau urbanisasi ke kota-kota besar mencari pekerjaan baru
Dan meningkatnya pemanasan global (global warming) dan
perubahan iklim (climate change) telah mempengaruhi rotasi atau
jangka waktu panen serta ancaman kegagalan panen akibat
kemarau panjang dan bencana alam;
(3) Secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015 - 2019
diperkirakan masih dalam kondisi yang sulit, terutama jika dikaitkan
9 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
dengan stabilitas politik pasca Pemilu 2014 dan dampak krisis
finansial global. Stabilitas politik dan kepemimpinan nasional pasca
Pemilu 2014 sangat menentukan kesinambungan pembangunan
ekonomi yang sedang berjalan. Stabilitas politik dapat
mempengaruhi sentimen pasar modal, nilai tukar rupiah dan
investasi nasional. Sedangkan krisis keuangan global dapat
mempengaruhi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, minimnya
investasi dan terbatasnya ketenagakerjaan. Kondisi ini pada
akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah
pengangguran dan angka kemiskinan, menurunnya daya beli
masyarakat, tingginya inflasi dan rendahnya pendapatan perkapita
nasional.
e) Sosial Budaya
(1) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang
dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan
berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial
masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi,
keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai
potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian pada
sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai
potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa;
(2) Kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan
potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi
konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang
masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi
media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap
dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif
dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk
melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama
yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
10 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
(3) Berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama
dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri,
sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat
yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan
implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik,
bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya
gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung
menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama
untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan
penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh
agama.
f) Keamanan.
(1) Berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan
kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan
menunjukkan hasil cukup dibanggakan. Namun demikian masih
terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspasi karena
dapat mengganggu suasana Kamtibmas antara lain terorisme,
perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar,
kejahatan ekonomi lintas negara;
(2) Lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk
Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta terbatasnya kerja
sama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur
tumbuhnya kejahatan transnasional. Disamping itu, perkembangan
organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan Iptek
terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi
persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional
seperti peredaran narkona dan terorisme sulit untuk ditangani;
(3) Sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih
terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru.
Kerjasama mereka dengan kelompok ekstrim di Philipina, seperti
Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sementara
11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
itu, kelompok JI khususnya dari elemen eks Afganistan sedang
mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya
kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak
mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya.
4) Daerah.
a) Ideologi.
(1) Bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi
termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi,
berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran
paham / ideologi lain selain Pancasila ( Liberalisme, komunisme,
syariat islam dan idiologi lain ) dalam bentuk pertemuan terbuka
maupun melalui mass media. Kondisi tersebut mengandung
kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta reaksi masyarakat
yang dapat menimbulkan konflik horizontal;
(2) Wacana terhadap perubahan Pancasila setelah 4 kali di
amandemen, masih akan bergulir dan akan berdampak terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara.
(3) Adanya oknum masyarakat/ kelompok tertentu masyarakat yang
mendukung/ menjadi simpatisan gerakan radikal ISIS (Islamic State
of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham) dan
jaringan Terorisme kelompok Santoso.
b) Politik.
(1) Tahun 2015 merupakan tahun kedua pasca Pemilu 2014, Parpol
dan ormas tertentu akan terus bersikap kritis serta selalu
mengedepankan aksi penolakan terhadap setiap kebijakan dan
program pemerintah;
(2) Menguatnya kepentingan elit politik daerah dalam memperebutkan
sumber daya alam, dengan memunculkan isu dan upaya untuk
mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah;
12 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
(3) Pelaksanaan Pemilu Kada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan
merupakan bagian dari pelaksanaan Pemilu Kada secara nasional
serentak pada bulan desember tahun 2015 lalu, yang merupakan
amanat dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014;
(4) Residu sengketa Pemilu Kada Kabupaten Hulu Sungai Tengah
bisa meruncing menjadi gangguan kamtibmas apabila ada faktor
pemicunya, apalagi sampai saat ini masih ada pihak yang belum
menerima hasil dari Pilkada Kab, HST ;
(5) Mekanisme pemilihan atau penetapan Pimpinan Partai dan kuatnya
dominasi kekuasaan Pimpinan DPP dalam menetapkan Pimpinan
Partai di daerah, memungkinkan tersingkirnya kader yang telah
lama mengabdi di cabang partai tersebut dapat menimbulkan
konflik Internal dan antar partai politik;
(6) Masih banyaknya permasalahan yang menjadi tuntutan
masyarakat terhadap penuntasan penyelesaian hukum seperti
kasus korupsi .
c) Ekonomi.
(1) Krisis keuangan global telah berdampak terhadap kemampuan
atau keberlanjutan produksi mengakibatkan anjloknya volume
perdagangan diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terutama
pada pasar tradisional ;
(2) Berkembangnya jasa layanan informasi dan transaksi bisnis
melalui internet dan telepon seluler serta pesatnya kemajuan
tekhnologi informasi, lemahnya penegakkan hukum menyebabkan
maraknya pelanggaran hak cipta serta kejahatan melalui dunia
maya (cyber crime) dan perdagangan produk-produk bajakan
berupa audio visual dan piranti lunak komputer (sofware);
(3) Menurunnya produktivitas pertanian akibat kesulitan pupuk,
kekeringan, banjir atau alih fungsi lahan akan berdampak semakin
terbatasnya ketersediaan beras diwilayah HST;
13 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
(4) Kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan pembukaan
lahan dengan melakukan pembakaran lahan sehingga
mengakibatkan kabut asap, yang dapat mengganggu lalu lintas
darat yang sangat merugikan secara ekonomis serta dapat
mengganggu kesehatan yaitu gangguan ISPA (Infeksi Saluran
Pernafasan Akut);
(5) Meningkatnya perluasan areal hutan tanaman Industri (HTI)
dengan mengkonversi hutan lindung menjadi hutan produksi, akan
menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang berpotensi
bencana banjir dan tanah longsor. Jumlah lahan kritis dan sangat
kritis di HST berdasarkan data Dinas Kehutanan HST telah
mencapai 13.744,70 Ha, dimana kondisi seperti ini adalah akibat
dari penebangan hutan dan penambangan secara liar;
(6) Penerapan sistem konsesi ( HPH/HTI/IUPHHK ) kepada pengelola
hutan, meningkatnya investasi sektor pertanian dan perkebunan
dalam skala besar membutuhkan areal atau lahan yang sangat
luas menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan lahan antara
perusahaan dengan masyarakat adat yang telah hidup secara
turun temurun di dalam dan disekitar kawasan hutan;
(7) Adanya aktivitas penambangan (galian C) masih akan membawa
berbagai dampak yang memerlukan pemecahan permasalahan
serius seperti, ganti rugi lahan, kerusakan dan pencemaran
lingkungan, penggunaan jalan negara, kecelakaan lalu - lintas dan
Kolusi antara Pengusaha dan aparat dan isu akan ditambangnya
batu bara yang berada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
menjadi isu yang dapat menimbulkan konflik;
(8) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tanpa diimbangi dengan
penambahan atau perluasan insfrastruktur jalan, kurangnya
pengawasan dan tanggungjawab terhadap keamanan atau
keselamatan penumpang jasa angkutan darat, laut dan udara akan
menyebabkan permasalahan sosial dan ekonomi;
14 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
d) Sosial Budaya.
(1) Masalah aliran sesat masih terjadi dan tumbuh di wilayah HST,
aliran ini biasanya dibawa oleh orang-orang yang berasal dari luar
HST. Apabila aliran tersebut terus berkembang tanpa adanya
upaya pencegahan dari pemerintah daerah, Masyarakat yang tidak
menerima aliran sesat tersebut akan mengambil langkah - langkah
pemberantasan aliran dimaksud dengan cara mereka sendiri. Hal
ini akan menyebabkan timbulnya berbagai bentuk gangguan
kamtibmas;
(2) Kehidupan sosial budaya yang semakin berkembang tidak terlepas
dari pengaruh perubahan situasi dan kondisi dunia saat ini.
Masuknya nilai budaya asing dan berkembangnya gaya hidup seks
bebas, maraknya tempat hiburan malam mendorong banyaknya
warga masyarakat menggunakan narkoba dan psikotropika, dapat
menimbulkan kerawanan seperti resiko terjangkitnya berbagai jenis
penyakit kelamin dan HIV / AIDS;
(3) Kondisi kesehatan masyarakat HST yang relatif masih rendah,
karena keterbatasan peralatan kesehatan, tenaga medis,
pelayanan kesehatan dan rendahnya kesadaran / pengetahuan
tentang kesehatan serta keterbatasan kemampuan pemerintah
dalam penyediaan obat – obatan;
(4) Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, sebagai akibat
dari euphoria demokrasi dan kurangnya pemahaman terhadap
demokrasi seutuhnya menyebabkan timbulnya sikap arogansi, over
acting dan tindakan anarkhis dan juga yang mengatasnamakan
merupakan peraturan dari adat nenek moyang mereka;
(5) Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan minimnya lapangan
pekerjaan dipedesaan, mendorong penduduk desa melakukan
urbanisasi, kondisi ini berdampak terhadap berkembangnya
permasalahan sosial dikota, seperti meningkatnya pemukiman liar,
anak jalanan, gelandangan, pengemis dan kriminalitas;
15 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
(6) Pengelolaan pembangunan sektor pendidikan yang kurang
terencana dengan baik dan lemahnya pengawasan, dapat
menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan,
antara lain :
(a) Masalah Ujian Akhir Nasional;
(b) Masalah gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan yang
tidak memenuhi syarat;
(c) Penyimpangan dalam penyaluran dana subsidi bantuan
operasional sekolah (BOS).
e) Keamanan.
(1) Kejahatan Konvensional yang masih dominan akan terjadi antara
lain jambret, pencurian, curat, curas, curanmor, anirat,
penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, penipuan, peredaran
uang palsu, laka lantas, yang dilakukan oleh perorangan maupun
kelompok kecil dengan motif pada umumnya karena alasan
ekonomi, emosi, beladiri, balas dendam, dan atau karena
kealpaan;
(2) Kejahatan Transnasional yang mungkin masih akan terjadi, antara
lain terorisme, Narkoba, penyelundupan dan cyber crime serta
money laundring, yang dilakukan oleh Perorangan atau sindikat
(kelompok terorganisir);
(3) Kejahatan terhadap kekayaan Negara yang dilakukan oleh
kelompok terorganisir memiliki modal kuat dan mampu
mempengaruhi aparat Negara, tidak jarang menggunakan backing
untuk menekan aparat Negara yang mencoba menegakkan hukum,
antara lain korupsi, illegal logging, dan illegal mining;
(4) Kejahatan berimplikasi kontijensi yang mungkin bisa terjadi di
wilayah HST antara lain, unjuk rasa yang bersifat anarkhis, unjuk
rasa akibat perselisihan lahan pertambangan dan perkebunan
antara masyarakat dan perusahaan dan perselisihan tapal batas
16 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
wilayah seperti perselisihan tapal batas wilayah antara Kab. HST
dengan Kab. Balangan, antara Kab. HST dengan Kab. Kotabaru
antara Kab. HST dengan Kab. HSU, termasuk menangkap ikan
dengan cara menyetrum yang merupakan kebiasaan masyarakat
pada daerah rawa .
.b. Analisis SWOT.
Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Hulu Sungai
Tengah dianalisa melalui analisis SWOT, yaitu :
1) Kekuatan.
a) Struktur organisasi Polres Hulu Sungai Tengah tergelar secara
berjenjang mulai dari 1 (satu) Polres, 8 (delapan) Polsek dan 1 (satu)
Polsubsektor yang memiliki lapis kemampuan dan back up kekuatan
dalam menjamin stabilitas Kamtibmas;
b) Jumlah personel Polres Hulu Sungai Tengah sebanyak 388 orang
terdiri dari : Polri sebanyak 376 orang serta PNS sebagai komplemen
utama sebanyak 12 orang;
c) Kesiapan dan mobilitas satuan operasional yang ada pada Polres Hulu
Sungai Tengah (Intelkam, Reskrim, , Resnarkoba, Lalulintas, Sabhara,
Binmas) yang dapat digerakan setiap saat sesuai kebutuhan guna
memberikan Back up kekuatan maupun lapis kemampuan;
d) Telah diusulkannya pembentukan 1Polsubsektor (Polsubsektor Barabai
kota dan Polsubsektor Batang Alai Timur) ke Polda Kalsel ;
e) Jumlah sarana mobilitas Polres Hulu Sungai Tengah, antara lain R2
sebanyak 167 unit, R4 sebanyak 19 unit dan R6 sebanyak 6 unit telah
mencukupi dalam menunjang kegiatan operasional satuan bahkan
sampai tingkat Polsek;
f) DIPA Polres Hulu Sungai Tengah telah didistribusikan sampai
keseluruh satker jajaran Polres Hulu Sungai Tengah termasuk tingkat
Polsek, sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya, tepat
sasaran dan prioritas dalam kegiatan operasional.
17 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
2) Kelemahan.
a) Sarana dan prasarana pendukung dibidang operasional masih sangat
terbatas dan usia pakai terlalu lama / tua sehingga membutuhkan biaya
perawatan yang cukup besar;
b) Kemampuan profesionalitas personel dalam pelayanan kepada
masyarakat masih belum maksimal dan belum memenuhi harapan
masyarakat sehingga sering terjadi komplain dari masyarakat;
c) Dilihat dari DSP Polres Hulu Sungai Tengah dan jajaran sesuai
dengan struktur organisasi yang baru (Perkap Nomor 23 Tahun 2010)
sebanyak 910 orang sedangkan Riil personel Polres Hulu Sungai
Tengah dan jajaran sebanyak 351 orang, masih terdapat kekurangan
personel sebanyak 559 orang ;
d) Masih rendahnya dukungan anggaran khususnya pada anggaran
perawatan dan makan tahanan dan anggaran untuk biaya telepon,
listrik, air dan anggaran Penyidikan untuk jajaran Polres Hulu Sungai
Tengah .
3) Peluang.
a) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD
serta unsur TNI di Kab. HST dalam menjaga dan memelihara stabilitas
Kamtibmas semakin baik dan saling mendukung;
b) Koordinasi dan kerjasama dengan unsur Criminal Justice System (CJS)
Kab. HST di dalam penanganan perkara kriminal yang semakin baik
dan lancar;
c) Peran serta dan dukungan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat
/ suku, tokoh pemuda / wanita), LSM, Organisasi Masyarakat,
Intelektual dan Media massa di Kab. HST dalam mewujudkan
Kamtibmas sangat membantu pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
d) Tuntutan, harapan serta kontrol sosial masyarakat maupun media
massa terhadap peningkatan kualitas pelayanan Polri menjadi faktor
pendorong bagi Polres Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan tugas
dengan baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
18 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
4) Ancaman.
a) Modus operandi kejahatan yang semakin berkembang dengan
mobilitas pelaku yang tinggi dan memanfaatkan teknologi informasi
serta transportasi;
b) Rencana diundangkannya UU tentang Keamanan Nasional sehingga
dapat memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan atau
bahkan terjadinya perebutan kewenangan dengan unsur pemerintahan
dan unsur penegak hukum lainnya maupun unsur TNI dalam
penanganan permasalahan, khususnya dalam penegakan hukum
dilapangan;
c) Masih terjadinya intervensi dari internal maupun eksternal terhadap
penyidik dengan memberikan iming-iming materi maupun pengaruh
kekuasaan dalam penanganan perkara pidana, khususnya perkara
illegal mining dan tindak pidana korupsi;
d) Masih belum selesainya beberapa permasalahan sengketa
kepemilikan lahan dan sengketa tapal batas antar Kabupaten yang
memiliki potensi sumber daya alam (Batubara, Biji besi dan lain-lain),
berpotensi untuk menimbulkan kerawanan konflik komunal;
e) Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin
berkembang dengan sasaran adalah generasi muda.
c. Permasalahan.
1) Pengisian personel sesuai struktur organisasi pada masing-masing tipe
organisasi Polres serta tipe Polsek dan Polsubsektor dalam rangka
restrukturisasi organisasi Polri tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek di
jajaran Polres Hulu Sungai Tengah belum terpenuhi;
2) Pendataan personel Polres Hulu Sungai Tengah dan Polsek jajaran dalam
rangka rencana penggeseran untuk pengisian struktur organisasi Polri tingkat
Polsek di jajaran Polres Hulu Sungai Tengah;
3) DSP personel Polri dan PNS jajaran Polres Hulu Sungai Tengah hasil
restrukturisasi organisasi Polri tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek
19 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
sebanyak 910 orang sedang riil personel Polri dan PNS jajaran Polres Hulu
Sungai Tengah sebanyak 351 orang, berarti terdapat kekurangan personel
Polri dan PNS di jajaran Polres Hulu Sungai Tengah sebanyak 559 orang
atau baru terpenuhi sebesar 43,30 %;
4) Terdapatnya beberapa bangunan Mako Polsek jajaran Polres Hulu Sungai
Tengah yang mengalami rusak ringan maupun rusak berat yang perlu
mendapat rehab/ perbaikan bangunan Mako Polsek;
5) Terdapat beberapa Rumdin Polsek dan Rumdin Polres jajaran Polres Hulu
Sungai Tengah yang sudah tidak layak huni dan perlu mendapat rehab /
perbaikan total;
7) Belum adanya fasilitas ruang tahanan baik di rutan Polres dan Polsek jajaran
Polres Hulu Sungai Tengah yang memenuhi standar HAM sehingga perlu
adanya perbaikan dan belum adanya ruang tahanan khusus perempuan dan
anak di rutan Polres jajaran Polres Hulu Sungai Tengah;
8) Masih terdapat 2 (dua) Kecamatan hasil pemekaran wilayah administratif di
wilayah Kab. HST yang belum memiliki Polsek atau Polsubsektor, yakni
kecamatan Barabai dan Kecamatan Batang Alai Timur;
9) Terbatasnya sumber daya manusia Polri Polres Hulu Sungai Tengah yang
profesional dan ahli dibidangnya serta masih minimnya jumlah anggota yang
telah mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes)
sebagai persyaratan untuk kompetensi tertentu;
10) Masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara pidana dibandingkan dengan
jumlah tindak pidana yang terjadi di jajaran Polres Hulu Sungai Tengah;
11) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Hulu Sungai
Tengah dalam mendukung tugas-tugas operasional maupun pembinaan;
12) Terbatasnya dukungan anggaran pemeliharaan materiil dan fasilitas Polres
Hulu Sungai Tengah dan jajaran;
13) Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan tingkat
partisipasi masyarakat HST dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas
yang aman dan kondusif.
20 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
3. Visi dan Misi Polda Kalsel.
a. Visi Polda Kalsel.
“ Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat
guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong di Polda Kalsel ”.
b. Misi Polda Kalsel.
1) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building) di wilayah Polda Kalsel melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan;
2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri diwilayah
Polda Kalsel yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
3) Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personel Polri di Polda Kalsel
(well motivated dan welfare); 4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan
cegah dini secara cepat akurat dan efektif; 5) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan
pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif;
6) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM
dan anti KKN;
7) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building) di wilayah Polda mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas;
8) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut, sungai dan danau;
9) Menerapkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri di wilayah Polda Kalsel;
21 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
10) Mewujudkan anggota Polri di wilayah Polda Kalsel yang kompeten dan dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi;
11) Mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini krimiminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan di Polda Kalsel.
4. Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Tengah.
a. Visi Polres Hulu Sungai Tengah.
“ Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat
guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong di Polres Hulu Sungai Tengah”.
b. Misi Polres Hulu Sungai Tengah.
1) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building) di wilayah Polres Hulu Sungai Tengah melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan;
2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri diwilayah
Polres Hulu Sungai Tengah yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
3) Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personel Polri di Polres Hulu
Sungai Tengah (well motivated dan welfare); 4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan
cegah dini secara cepat akurat dan efektif; 5) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan
pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif;
6) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM
dan anti KKN;
7) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building) di wilayah Polres Hulu Sungai Tengah mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas;
22 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
8) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan sungai dan danau;
9) Menerapkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri di wilayah Polres Hulu Sungai Tengah;
10) Mewujudkan anggota Polri di wilayah Polres Hulu Sungai Tengah yang kompeten dan dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi;
11) Mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini krimiminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan di Polres Hulu Sungai Tengah.
5. Tujuan.
a. Tujuan Polda Kalsel
1). Terwujudnya organisasi Polri Polda kalsel Tengahyang Good and Clean Governance;
2). Terwujudnya Polri di wilayah Polda kalsel yang profesional dan kompeten,
bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat; 3). Terwujudnya reformasi birokrasi Polri di Polda Kalsel; 4). Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif terhadap semua aspek
kehidupan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat; 5). Terwujudnya situasi dan kondisi kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan
terkendali sehingga terjamin keselamatan dan kelencaran arus orang dan barang;
6). Terwujudnya pelayanan prima Kepolisian di Polda Kalsel yang cepat, tepat,
akurat, tidak diskriminatif, akuntabel, serta melakukan tindakan yang proaktif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
7). Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN
yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
23 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
8). Terbangun dan terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis, koordinatif, integritas dan sinergi antar instansi/ Lembaga dan masyarakat, secara bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan menjaga serta memelihara kamtibmas.
b. Tujuan Polres Hulu Sungai Tengah
1). Terwujudnya organisasi Polri Polres HST yang Good and Clean Governance;
2). Terwujudnya Polri di wilayah Polres HST yang profesional dan kompeten,
bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat; 3). Terwujudnya reformasi birokrasi Polri di Polres HST; 4). Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif terhadap semua aspek
kehidupan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat; 5). Terwujudnya situasi dan kondisi kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan
terkendali sehingga terjamin keselamatan dan kelencaran arus orang dan barang;
6). Terwujudnya pelayanan prima Kepolisian di Polres HST yang cepat, tepat,
akurat, tidak diskriminatif, akuntabel, serta melakukan tindakan yang proaktif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
7). Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN
yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
8). Terbangun dan terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis, koordinatif,
integritas dan sinergi antar instansi/ Lembaga dan masyarakat, secara bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan menjaga serta memelihara kamtibmas.
6. Sasaran Strategis.
a. Sasaran Strategis Polda Kalsel
1) Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2) Terbangunnya postur personel Polda Kalsel yang profesional, kompeten,
bermoral, modern .
24 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
3) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polda Kalsel melalui perubahan mind set dan culture set;
4) Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas;
5) Terwujudnya keamanan dan situasi kondusif di wilayah perairan dari kejahatan perairan;
6) Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif;
7) Meningkatkan peran Bhabinkamtimas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat;
8) Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas;
9) Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polda Kalsel;
10) Terwujudnya penegakkan hukum;
11) Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi/Lembaga terkait;
.
b. Sasaran Strategis Polres Hulu Sungai Tengah.
1) Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2) Terbangunnya postur personel Polres Hulu Sungai Tengah yang profesional,
kompeten, bermoral, modern .
3) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres Hulu Sungai Tengah melalui perubahan mind set dan culture set;
4) Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas;
5) Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif;
6) Meningkatkan peran Bhabinkamtimas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat;
7) Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas;
25 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
8) Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah;
9) Terwujudnya penegakkan hukum;
10) Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi/Lembaga terkait;
7. Pentahapan Kebijakan.
a. Pentahapan Kebijakan Polda Kalsel.
1) Tahun 2015.
Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi
polisional yang produktif dengan di dukung almatsus Polri berbasis teknologi
Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan
nasional.
2) Tahun 2016.
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dengan di dukung SDM
Polres Hulu Sungai Tengah yang berkualitas guna menghadapi kondisi daya
saing bangsa dan keunggulan nasional.
3) Tahun 2017.
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran
Kewilayahan terjauh guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan
keunggulan nasional.
4) Tahun 2018.
Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan
sinergi polisional yang produktif guna menghadapi kondisi daya saing
bangsa dan keunggulan nasional.
5) Tahun 2019.
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran Kewilayahan
terjauh dan sinergi polisional yang produktif guna menghadapi kondisi daya
saing bangsa dan keunggulan nasional.
b. Pentahapan Kebijakan Polres Hulu Sungai Tengah.
26 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
1) Tahun 2015.
Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi
polisional yang produktif dengan di dukung almatsus Polri berbasis teknologi
Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan
nasional.
2) Tahun 2016.
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dengan di dukung SDM
Polres Hulu Sungai Tengahyang berkualitas guna menghadapi kondisi daya
saing bangsa dan keunggulan nasional.
3) Tahun 2017.
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran
Kewilayahan terjauh guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan
keunggulan nasional.
4) Tahun 2018.
Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan
sinergi polisional yang produktif guna menghadapi kondisi daya saing
bangsa dan keunggulan nasional.
5) Tahun 2019.
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran Kewilayahan
terjauh dan sinergi polisional yang produktif guna menghadapi kondisi daya
saing bangsa dan keunggulan nasional.
27 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
8. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalsel.
a. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yaitu melanjutkan
implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program Penguatan
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna
mewujudkan aparat Polri yang professional dan akuntabel serta
menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara
maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,maka
strategiPolda Kalsel yang dilakukan adalah :
1. Melaksanakan pengawasan rutin, pengawasan Operasi Kepolisian, dan
pengawasan khusus;
2. Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI dan IME;
3. Memperbaiki system complain masyarakat secara online;
4. Meningkatkan system penilaian indeks tata kelola;
5. Melakukan pengawasan penerapan system pengendalian intern pemerintah
(SPIP).
a. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terbangunnya postur personel Polda Kalsel yang professional, kompeten,
bermoral, dan modern yaitu:
1) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Peningkatan Profesionalisme Polri menuju keunggulan
personel dengan meningkatkan keikut sertaan pada pendidikan
kejuruan dan pelaksanaan pelatihan fungsi;
28 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polda Kalsel yang di lakukan adalah:
a). Mengikut sertakan anggota dalam pelatihan fungsi tekni
Kepolisian;
b). Mengikut sertakan anggota dalam Dikbangspes;
c). Mengikut sertakan anggota dalam Dikbangum;
d). Peningkatan kualitas 8 standar pendidikan Polri.
2) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta
medernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian lanjutan
implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program
penerapan reformasi Internal Polri;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan
kapasitas dan kapabilitas modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian
lanjutan implementasi Program Prioritas Promoter kapolri pada Program
penerapan reformasi Internal Polda Kalsel. Untuk mewujudkan pencapaian
arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek serta
pemenuhan peralatan berdasarkan standart scientific criminal
investigation;
b) Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polda
Kalsel dengan melalui LPSE yang didahului study kelayakan;
c) Peningktan soliditas internal;
d) Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip BETAH;
e) Sistem seleksi dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil,
transparan dan obyektif;
f) Membudayakan perilaku anti korupsi.
3) Mendukung pembangunan profesionalitas SDM Polri untuk pangkat
Brigadir dengan pendidikan S1 secara bertahap pada STIK/PTIK dan
Univ. Terbuka dengan metode sekolah sambil bekerja (off Campus);
29 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah profesionalitas
SDM Polri untuk pangkat Brigadir dengan pendidikan S1 secara bertahap
pada STIK/PTIK dan Univ. Terbuka dengan metode sekolah sambil bekerja
(off Campus). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di
atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Memberikan kesempatan kepada brigadir yang berprestasi dan
sejumlah lulusan terbaik dari SPN Polda Kalsel untuk mengikuti
pendidikan S1 ilmu Kepolisian di STIK/PTIK;
b) Memberikan kesempatan kepada personel Polda Kalsel untuk mengikuti
kuliah baik dengan biaya sendiri maupun biaya dinas.
4) Mendukung pelaksanaan sertifikasi terhadap kemampuan teknis
profesi Kepolisian, seperti : Tenaga pendidik, penyidik, pawing satwa
dan lain-lain;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah sertifikasi
terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian, seperti : Tenaga peyidik,
penyidik, pawing satwa dan lain-lain. Untuk mewujudkan pencapaian arah
kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Mengikutsertakan personel pada pendidikan kejuruan teknis profesi;
b) Mengikutsertakan personel Polda kalsel pada uji sertifikasi teknis
Kepolisian.
a. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polda Kalsel melalui perubahan
mind set dan culture set yaitu:
1) Melanjutkan Program Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan
di lingkungan Polda Kalsel;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polda Kalsel adalah:
a) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Kalsel,
khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dann mutasi di
lingkungan Polda Kalsel;
30 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
b) Mengikut sertakan anggota dalam standar kompetensi sesuai dengan
tugasnya (Assesment);
c) Mengoptimalkan system manajemen kinerja;
d) Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi;
e) Konsistensi pembinaan karier berdasarkan merit system dan rekam
jejak.
2) Melanjutkan implementasi Program Quickwins Polri pada Program
Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial
diruang publik;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polda Kalsel adalah melaksanakan kegiatan pelatihan
revolusi mental bagi personel Polda Kalsel.
d. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari
gangguan kamtibmas yaitu : Melanjutkan implementasi Program
Prioritas Promoter Kapolri pada Program penangangan kelompok
radikal pro kekerasan, intoleransi dan deredikalisasi;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalahadanya
penangangan kelompok radikal pro kekerasan, intoleransi dan
deredikalisasi, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan
kegiatan Intelijen, Binmas, dan Turjawali;
b) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik horizontal (konflik sosial)
dan konflik vertikal dengan mengutamakan pencegahan dan
penegakkan hukum secara profesional serta memberikan perlindungan
terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
c) Deteksi dini dan seteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal
pro kekerasan dan intoleransi;
d) Membangun daya cegah dan daya tangkal warga;
e) Kerjasama dengan stake holder;
31 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
f) Mengintensifkan kegiatan dialog di kantong-kantong kelompok radikal
pro kekerasan dan intoleransi;
g) Penegakkan hukum yang optimal.
2) Membangun kemampuan deteksi dini, peringatan dini, dan deteksi
aksi dalam mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan dan
gejolak sosial masyarakat;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterdeteksinya
setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial masyarakat, maka
strategi Polda Kalsel adalah :
a) Meningkatkan pembuatan Laporan Informasi;
b) Meningkatkan pembuatan Laporan Berkala;
c) Meningkatkan pembuatan Laporan Insidentil;
d) Meningkatkan kegiatan penyidikan;
e) Meningkatkan kegiatan pengamanan;
f) Meningkatkan kegiatan penggalangan;
g) Meningkatkan kegiatan pembinaan jaringan;
3) Melengkapi susunan jaringan informasi (informan) untuk membangun
sistem dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan
dan organisasi;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterbangunnya
sistem dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan dan
organisasi, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan unit pelayanan Polri
terdepan dengan meningkatkan peran fungsi intelijen dalam deteksi dini
(early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi (early
action);
b) Meningkatkan kemampuan fungsi intelijen dalam membangun system
dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan dan
organisasi.
32 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
4) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterlaksananya
Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat), maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan
kegiatan Intelijen, Binmas, dan Turjawali;
b) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik horizontal (konflik sosial)
dan konflik vertikal dengan mengutamakan pencegahan dan
penegakkan hukum secara professional serta memberikan perlindungan
terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
c) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta
meningkatkan pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara
kamtibmas;
d) Pergelaran personil berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet,
dan laka lantas;
e) Pengamanan kebakaran hutan dan lahan;
f) Pengamanan Program Prioritas Nasional dan paket kebijakan ekonomi
Pemerintah.
5) Membangun kemampuan back up operasional ditingkat Polda Kalsel
dalam penanganan gangguan kemanan berintensitas tinggi (flash
point);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterbangunnya
back up operasional ditingkat Polda Kalsel dalam penanganan gangguan
keamanan berintensitas tinggi (flash point), maka strategi Polda Kalsel
adalah :
a) Mempersiapkan pasukan cadangan (stand by force)Satuan Brimob
Polda Kalsel untuk setiap saat siap digerakkan;
33 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
b) Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BNN, BNPT, Basarnas,
Bakamla, dan Pemda;
c) Pengamanan Pilkada serentak 2017-2018, serta Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.
e. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya keamanan dan situasi kondusif di wilayah perairan dari
kejahatan perairan yaitu meningkatkan kemampuan dan memperkuat Polisi
Perairan Jajaran Polda Kalsel untuk mengamankan jalur ALKI II (Alur Laut
Kepulauan Indonesia) dalam rangka mendukung program poros maritim;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah adanya penangangan
kelompok radikal pro kekerasan, intoleransi dan deredikalisasi, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
a) Melaksanakan patrol perairan;
b) Meningkatkan Binmasluh perairan;
c) Meningkatkan sambaing desa perairan;
d) Meningkatan pengungkapan dan penyelesaian kejahatan di perairan;
e) Menyelenggarakan Latkatpuan bagi personel Dit Polair Polda Kalsel;
f) Pemenuhan sarana dan prasarana Polisi Perairan.
f. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif
yaitu melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Pembangunan Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap
kamtibmas melalui peningkatan implementasi perpolisian masyarakat
(community policing);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terbangunnya
kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas melalui peningkatan
implementasi perpolisian masyarakat (community policing). Untuk mewujudkan
pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah:
a) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan
pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara Kamtibmas;
34 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
b) Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Polisi
(Bhabinkamtibmas) satu desa/ kelurahan;
c) Menguatkan implementasi Polmas pada komunitas tertentu;
d) Penguatan kerjasama dengan civil societydalam mengidentifikasi masalah
sosial dan upaya penyelesaiannya;
e) Peningkatan pelaksanaan patrol dialogis;
f) Peningkatan pelaksanaan patrol menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan 4
(empat);
g) Peningkatan penyelenggaraan Brimob Nusantara.
g. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai upaya terwujudnya
kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat yaitu meneruskan rencana
pembangunan rumah kantor (rukan) baik dari pengusulan anggaran Dipa
Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten.
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terlaksananya
rencana pembangunan rumah kantor (rukan) baik dari pengusulan anggaran Dipa
Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah:
1) Melanjutkan pembangunan rumah kantor (rukan) melalui pengusulan anggaran
Dipa Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten;
2) Pemetaan skala prioritas lokasi pembangunan rukan Bhabinkamtibmas.
h. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas yaitu;
1) Mendukung penyelenggaraan Operasi Kepolisian bidang lalu lintas baik
terpusat maupun kewilayahan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terselenggaraan
Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas baik terpusat maupun kewilayahan.
35 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah:
a) Menyelenggarakan Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas di Jajaran
Polda Kalsel;
b) Melaksanakan analisa evaluasi output dan outcome pelaksanaan
Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas di Jajaran Polda Kalsel.
2) Meningkatkan upaya dalam mendukung program keselamatan berlalu
lintas;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
upaya dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda
Kalsel adalah:
a) Melaksanakan Dikmas Lantas Goes To School dan Goes To Campus;
b) Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat teroganisir maupun yang
tidak teroganisir;
c) Melaksanakan rekayasa lalu lintas dengan dinas terkait;
d) Meningkatkan patroli lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan lalu
lintas;
e) Menempatkan personel lalu lintas pada jam rawan dan daerah rawan
kecelakaan lalu lintas;
f) Meningkatkan pelaksanaan patrol dan pengawalan bidang lalu lintas;
g) Meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patrol pada daerah
rawan kemacetan lalu lintas;
h) Meningkatkan patrol pada daerah rawan pelanggaran lalu lintas.
3) Meningkatkan upaya dalam mendukung budaya tertib berlalu lintas;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
upaya dalam mendukung budaya tertib berlalu lintas. Untuk mewujudkan
pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah:
a) Melaksanakan kampanye sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas;
36 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
b) Menyelenggarakan pembentukan patrol keamanan sekolah bidang lalu
lintas;
c) Menyelenggarakan pembentukan duta lalu lintas;
i. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polda Kalsel yaitu :
a. Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi
keterbukaan informasi publik;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
Maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Membangun kemampuan dan penguatan bidang kehumasan sebagai
pembentukan citra Polri (image building);
b) Melanjutkan implementasi keterbukaan informasi publik;
c) Mempublikasikan berbagai keberhasihal Polri guna memperoleh
legitimasi publik yang kuat.
2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan bebas dari
percaloan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahMeningkatkan
kepercayaan masyarakat dalam pelayanan bebas dari percaloan. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
a) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas (SBB, laporan
dan SP2HP);
b) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Polair (laporan dan
SP2HP);
c) Meningkatka pelayanann masyarakat di bidang reserse umum (laporan
dan SP2HP);
d) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang reserse khusus (laporan
dan SP2HP);
37 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
e) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang reserse Narkoba
(laporan dan SP2HP);
f) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang intelijen (perijinan);
g) Menerapkan standar pelayanan setiap bentuk percaloan;
h) Meningkatkan fungsi pengawasan internal pada unit pelayanan publik;
i) Memberdayakan peran social control dan pemgawas exsternal terhadap
pelayanan publik di jajaran Polda Kalsel;
j) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan
penilaian tingkat kepusasan pada pelayanan publik di jajaran Polda
Kalsel.
3) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan proposionalitas
anggaran serta kebutuhan minimal sarpras;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah adanya lanjutan
dalam Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan proposionalitas anggaran
serta kebutuhan minimal sarpras. Untuk mewujudkan pencapaian arah
kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Rasionalisasi dan realokasi personel Polda Kalsel dalam rangka
rencana penggeseran personel ke Polres dan Polsek untuk tugas
pelayanan;
b) Menyelenggarakan rekrutmen anggota Polri untuk mempertahankan
postur rasio jumlah Polri terhadap pertumbuhan penduduk yaitu 1 : 473;
c) Meningkatkan pelayanan publik pada sentra-sentra pelayanan
Kepolisian melalui pelaksanaan Quickwins serta pemenuhan kebutuhan
personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan Polri Polda
Kalsel;
d) Penyederhanaan SOP berbasis checklist dan hasil;
e) Memberikan tanggapan atas konsep restrukturisasi SOTK tingkat Polda,
Polres, daln Polsek;
f) Memberikan usulan proposionalitas anggaran;
38 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
g) Mengajukan usulan peningkatan tipologi Polres, Polsek, dan
Polsubsektor.
4) Meningkatkan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dengan
melengkapi DSPP (daftar susunan personel dan peralatan);
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalahmeningkatnya
standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dengan melengkapi DSPP
(daftar susunan personel dan peralatan). Untuk mewujudkan pencapaian
arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Melanjutkan pemenuhan personel Polsek berdasarkan Analisis Beban
Kerja (ABK);
b) Menyusun kebutuhan minimal peralatan Polsek berdasarkan
karakteristik daerah;
c) Meningkatkan kemampuan SDM Polsek dalam pelaksanaan tugas
pelayanan masyarakat.
5) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan
berbasis teknologi informasi;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalahmeningkatnya
pelayanan masyarakat yang prima dan berbasis teknologi informasi. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
a) Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas
calo dan berbasis TI;
b) Menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan yang
tidak berbelit-belit;
c) Modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik.
6) Melanjutkan pergelaran personil Polri ditengah-tengah kegiatan
masyarakat;
39 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah
tergelarnyapersonil Polri ditengah-tengah kegiatan masyarakat. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
a) Membangun dan memberdayakan Pamswakarsa serta meningkatkan
pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara kamtibmas;
b) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menghadirkan anggota
Polri ditengah-tengah masyarakat dan kegiatan masyarakat;
c) Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang sabhara;
d) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan melaksanakan
pengamanan obyek vital.
j. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya penegakkan hukum yaitu;
1) Peningkatan kemampuan penyidik;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
kemampuan para penyidik. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah:
a) Mengikut sertakan penyidik pada Dikbangspes fungsi Reskrim;
b) Mengikut sertakan personel fungsi Reskrim pada Latkatpuan fungsi
Reskrim.
2) Pemantapan pengungkapan dan penyelesaian terhadap 4 (empat)
jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional,
kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi
kontijensi);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah adanya
pemantapan dalam pengungkapan dan penyelesaian terhadap 4 (empat)
jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional,
kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi).
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka
strategi Polda Kalsel adalah:
40 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
a) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan konvensional;
b) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan
transnasional;
c) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan terhadap
kekayaan negara;
d) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan berimplikasi
kontijensi;
e) Meningkatkan pemberdayaan Bagwasidik.
3) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program penegakkan hukum yang lebih professional dan berkeadilan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah adanya lanjutkan
dari implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program
penegakkan hukum yang lebih professional dan berkeadilan. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah:
a) Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik;
b) Menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus
dalam proses penyidikan;
c) Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam
proses penyidikan;
d) Peningkatan kemampuan penyidikan Cyber Crime, ekonomi,
Dokpol, Labfor, dan sertifikasi penyidik;
e) Peningkatan anggaran penyidikan dan modernisasi teknologi
peralatan pendukung penyidikan;
f) Peningkatan sinerdi CJS dan penegakkan hukum lainnya;
g) Penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan
Restorative Justice.
k. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan
41 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
instansi/ Lembaga terkait yaitu meningkatkan kerjasama antar aparat
penegak hukum melalui forum koordinasi Criminal Justice system (CJS).
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka
strategi Polda Kalsel adalah:
1). Meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penegakkan hukum;
2). Meningkatkan koordinasi antar unsur penegakkan hukum Criminal
Justice system (CJS);
3). Melaksanakan kerjasama (MOU) dalam rangka terpeliharanya
kamtibmas yang kondusif.
9. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalsel.
a. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yaitu melanjutkan
implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program Penguatan
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna
mewujudkan aparat Polri yang professional dan akuntabel serta
menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara
maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,maka strategi
Polda Kalsel yang dilakukan adalah :
1. Melaksanakan pengawasan rutin, pengawasan Operasi
Kepolisian, dan pengawasan khusus;
2. Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI
dan IME;
3. Memperbaiki system complain masyarakat secara online;
4. Meningkatkan system penilaian indeks tata kelola;
5. Melakukan pengawasan penerapan system pengendalian intern
pemerintah (SPIP).
2) Percepatan …..
42 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
b. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terbangunnya postur personel Polda Kalsel yang professional, kompeten,
bermoral, dan modern yaitu:
1) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Peningkatan Profesionalisme Polri menuju keunggulan
personel dengan meningkatkan keikut sertaan pada pendidikan
kejuruan dan pelaksanaan pelatihan fungsi;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polda Kalsel yang di lakukan adalah:
a) Mengikut sertakan anggota dalam pelatihan fungsi teknis
Kepolisian;
b) Mengikut sertakan anggota dalam Dikbangspes;
c) Mengikut sertakan anggota dalam Dikbangum;
d) Peningkatan kualitas 8 standar pendidikan Polri.
2) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta
medernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian lanjutan
implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program
penerapan reformasi Internal Polri;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan
kapasitas dan kapabilitas modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian
lanjutan implementasi Program Prioritas Promoter kapolri pada Program
penerapan reformasi Internal Polda Kalsel. Untuk mewujudkan pencapaian
arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a. Meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek serta
pemenuhan peralatan berdasarkan standart scientific criminal
investigation;
b. Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polda
Kalsel dengan melalui LPSE yang didahului study kelayakan;
c. Peningktan soliditas internal;
d. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip BETAH;
43 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
e. Sistem seleksi dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil,
transparan dan obyektif;
f. Membudayakan perilaku anti korupsi.
3) Mendukung pembangunan profesionalitas SDM Polri untuk pangkat
Brigadir dengan pendidikan S1 secara bertahap pada STIK/PTIK dan
Univ. Terbuka dengan metode sekolah sambil bekerja (off Campus);
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah profesionalitas
SDM Polri untuk pangkat Brigadir dengan pendidikan S1 secara bertahap
pada STIK/PTIK dan Univ. Terbuka dengan metode sekolah sambil bekerja
(off Campus). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di
atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Memberikan kesempatan kepada brigadir yang berprestasi dan
sejumlah lulusan terbaik dari SPN Polda Kalsel untuk mengikuti
pendidikan S1 ilmu Kepolisian di STIK/PTIK;
b) Memberikan kesempatan kepada personel Polda Kalsel untuk mengikuti
kuliah baik dengan biaya sendiri maupun biaya dinas.
4) Mendukung pelaksanaan sertifikasi terhadap kemampuan teknis
profesi Kepolisian, seperti : Tenaga pendidik, penyidik, pawing satwa
dan lain-lain;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah sertifikasi
terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian, seperti : Tenaga peyidik,
penyidik, pawing satwa dan lain-lain. Untuk mewujudkan pencapaian arah
kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Mengikutsertakan personel pada pendidikan kejuruan teknis profesi;
b) Mengikutsertakan personel Polda kalsel pada uji sertifikasi teknis
Kepolisian.
b. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polda Kalsel melalui perubahan
mind set dan culture set yaitu:
44 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
3) Melanjutkan Program Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan
di lingkungan Polda Kalsel;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polda Kalsel adalah:
a) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Kalsel,
khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dann mutasi di
lingkungan Polda Kalsel;
b) Mengikut sertakan anggota dalam standar kompetensi sesuai dengan
tugasnya (Assesment);
c) Mengoptimalkan system manajemen kinerja;
d) Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi;
e) Konsistensi pembinaan karier berdasarkan merit system dan rekam
jejak.
4) Melanjutkan implementasi Program Quickwins Polri pada Program
Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial
diruang publik;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polda Kalsel adalah melaksanakan kegiatan pelatihan
revolusi mental bagi personel Polda Kalsel.
e. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan
kamtibmas yaitu :
1) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program penangangan kelompok radikal pro kekerasan, intoleransi
dan deredikalisasi;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalahadanya
penangangan kelompok radikal pro kekerasan, intoleransi dan
deredikalisasi, maka strategi Polda Kalsel adalah :
45 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
a) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui
penguatan kegiatan Intelijen, Binmas, dan Turjawali;
b) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik horizontal (konflik
sosial) dan konflik vertikal dengan mengutamakan pencegahan dan
penegakkan hukum secara profesional serta memberikan
perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
c) Deteksi dini dan seteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok
radikal pro kekerasan dan intoleransi;
d) Membangun daya cegah dan daya tangkal warga;
e) Kerjasama dengan stake holder;
f) Mengintensifkan kegiatan dialog di kantong-kantong kelompok
radikal pro kekerasan dan intoleransi;
g) Penegakkan hukum yang optimal.
2) Membangun kemampuan deteksi dini, peringatan dini, dan deteksi
aksi dalam mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan dan
gejolak sosial masyarakat;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterdeteksinya
setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial masyarakat, maka
strategi Polda Kalsel adalah :
a) Meningkatkan pembuatan Laporan Informasi;
b) Meningkatkan pembuatan Laporan Berkala;
c) Meningkatkan pembuatan Laporan Insidentil;
d) Meningkatkan kegiatan penyidikan;
e) Meningkatkan kegiatan pengamanan;
f) Meningkatkan kegiatan penggalangan;
g) Meningkatkan kegiatan pembinaan jaringan;
3) Melengkapi susunan jaringan informasi (informan) untuk membangun
sistem dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan
dan organisasi;
46 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterbangunnya
sistem dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan dan
organisasi, maka strategi Polda Kalsel adalah :
c) Memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan unit pelayanan Polri
terdepan dengan meningkatkan peran fungsi intelijen dalam deteksi dini
(early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi (early
action);
d) Meningkatkan kemampuan fungsi intelijen dalam membangun system
dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan dan
organisasi.
4) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterlaksananya
Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat), maka strategi Polda Kalsel adalah :
a. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan
kegiatan Intelijen, Binmas, dan Turjawali;
b. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik horizontal (konflik sosial)
dan konflik vertikal dengan mengutamakan pencegahan dan
penegakkan hukum secara professional serta memberikan
perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
c. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta
meningkatkan pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara
kamtibmas;
d. Pergelaran personil berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet,
dan laka lantas;
e. Pengamanan kebakaran hutan dan lahan;
f. Pengamanan Program Prioritas Nasional dan paket kebijakan ekonomi
Pemerintah.
47 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
5) Membangun kemampuan back up operasional ditingkat Polda Kalsel
dalam penanganan gangguan kemanan berintensitas tinggi (flash
point);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterbangunnya
back up operasional ditingkat Polda Kalsel dalam penanganan gangguan
keamanan berintensitas tinggi (flash point), maka strategi Polda Kalsel
adalah :
a. Mempersiapkan pasukan cadangan (stand by force)Satuan Brimob
Polda Kalsel untuk setiap saat siap digerakkan;
b. Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BNN, BNPT, Basarnas,
Bakamla, dan Pemda;
c. Pengamanan Pilkada serentak 2017-2018, serta Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.
j. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya keamanan dan situasi kondusif di wilayah perairan dari
kejahatan perairan yaitu meningkatkan kemampuan dan memperkuat Polisi
Perairan Jajaran Polda Kalsel untuk mengamankan jalur ALKI II (Alur Laut
Kepulauan Indonesia) dalam rangka mendukung program poros maritim;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah adanya penangangan
kelompok radikal pro kekerasan, intoleransi dan deredikalisasi, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
a) Melaksanakan patrol perairan;
b) Meningkatkan Binmasluh perairan;
c) Meningkatkan sambaing desa perairan;
d) Meningkatan pengungkapan dan penyelesaian kejahatan di perairan;
e) Menyelenggarakan Latkatpuan bagi personel Dit Polair Polda Kalsel;
f) Pemenuhan sarana dan prasarana Polisi Perairan.
k. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif
yaitu melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
48 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Program Pembangunan Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap
kamtibmas melalui peningkatan implementasi perpolisian masyarakat
(community policing);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terbangunnya
kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas melalui peningkatan
implementasi perpolisian masyarakat (community policing). Untuk mewujudkan
pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah:
1). Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan
pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara Kamtibmas;
2). Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Polisi
(Bhabinkamtibmas) satu desa/ kelurahan;
3). Menguatkan implementasi Polmas pada komunitas tertentu;
4). Penguatan kerjasama dengan civil societydalam mengidentifikasi masalah
sosial dan upaya penyelesaiannya;
5). Peningkatan pelaksanaan patrol dialogis;
6). Peningkatan pelaksanaan patrol menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan 4
(empat);
7). Peningkatan penyelenggaraan Brimob Nusantara.
l. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai upaya terwujudnya
kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat yaitu meneruskan rencana
pembangunan rumah kantor (rukan) baik dari pengusulan anggaran Dipa
Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten.
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terlaksananya
rencana pembangunan rumah kantor (rukan) baik dari pengusulan anggaran Dipa
Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah:
1). Melanjutkan pembangunan rumah kantor (rukan) melalui pengusulan anggaran
49 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Dipa Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten;
2). Pemetaan skala prioritas lokasi pembangunan rukan Bhabinkamtibmas.
h. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas yaitu;
1). Mendukung penyelenggaraan Operasi Kepolisian bidang lalu lintas baik
terpusat maupun kewilayahan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terselenggaraan
Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas baik terpusat maupun kewilayahan.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah:
c) Menyelenggarakan Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas di Jajaran
Polda Kalsel;
d) Melaksanakan analisa evaluasi output dan outcome pelaksanaan
Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas di Jajaran Polda Kalsel.
4) Meningkatkan upaya dalam mendukung program keselamatan berlalu
lintas;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
upaya dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda
Kalsel adalah:
a) Melaksanakan Dikmas Lantas Goes To School dan Goes To Campus;
b) Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat teroganisir maupun yang
tidak teroganisir;
c) Melaksanakan rekayasa lalu lintas dengan dinas terkait;
d) Meningkatkan patroli lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan lalu
lintas;
e) Menempatkan personel lalu lintas pada jam rawan dan daerah rawan
kecelakaan lalu lintas;
50 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
f) Meningkatkan pelaksanaan patrol dan pengawalan bidang lalu lintas;
g) Meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patrol pada daerah
rawan kemacetan lalu lintas;
h) Meningkatkan patrol pada daerah rawan pelanggaran lalu lintas.
5) Meningkatkan upaya dalam mendukung budaya tertib berlalu lintas;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
upaya dalam mendukung budaya tertib berlalu lintas. Untuk mewujudkan
pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah:
1) Melaksanakan kampanye sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas;
2) Menyelenggarakan pembentukan patrol keamanan sekolah bidang lalu
lintas;
3) Menyelenggarakan pembentukan duta lalu lintas;
m. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polda Kalsel yaitu :
b. Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi
keterbukaan informasi publik;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
Maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Membangun kemampuan dan penguatan bidang kehumasan
sebagai pembentukan citra Polri (image building);
b) Melanjutkan implementasi keterbukaan informasi publik;
c) Mempublikasikan berbagai keberhasihal Polri guna memperoleh
legitimasi publik yang kuat.
3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan bebas dari
percaloan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahMeningkatkan
kepercayaan masyarakat dalam pelayanan bebas dari percaloan. Untuk
51 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
a. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas (SBB, laporan
dan SP2HP);
b. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Polair (laporan dan
SP2HP);
c. Meningkatka pelayanann masyarakat di bidang reserse umum (laporan
dan SP2HP);
d. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang reserse khusus (laporan
dan SP2HP);
e. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang reserse Narkoba
(laporan dan SP2HP);
f. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang intelijen (perijinan);
g. Menerapkan standar pelayanan setiap bentuk percaloan;
h. Meningkatkan fungsi pengawasan internal pada unit pelayanan publik;
i. Memberdayakan peran social control dan pemgawas exsternal terhadap
pelayanan publik di jajaran Polda Kalsel;
j. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan
penilaian tingkat kepusasan pada pelayanan publik di jajaran Polda
Kalsel.
3) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan proposionalitas
anggaran serta kebutuhan minimal sarpras;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah adanya lanjutan
dalam Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan proposionalitas anggaran
serta kebutuhan minimal sarpras. Untuk mewujudkan pencapaian arah
kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a. Rasionalisasi dan realokasi personel Polda Kalsel dalam rangka
rencana penggeseran personel ke Polres dan Polsek untuk tugas
pelayanan;
52 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
b. Menyelenggarakan rekrutmen anggota Polri untuk
mempertahankan postur rasio jumlah Polri terhadap pertumbuhan
penduduk yaitu 1 : 473;
c. Meningkatkan pelayanan publik pada sentra-sentra pelayanan
Kepolisian melalui pelaksanaan Quickwins serta pemenuhan
kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan
Polri Polda Kalsel;
d. Penyederhanaan SOP berbasis checklist dan hasil;
e. Memberikan tanggapan atas konsep restrukturisasi SOTK tingkat
Polda, Polres, daln Polsek;
f. Memberikan usulan proposionalitas anggaran;
g. Mengajukan usulan peningkatan tipologi Polres, Polsek, dan
Polsubsektor.
4) Meningkatkan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dengan
melengkapi DSPP (daftar susunan personel dan peralatan);
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalahmeningkatnya
standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dengan melengkapi DSPP
(daftar susunan personel dan peralatan). Untuk mewujudkan pencapaian
arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah :
a. Melanjutkan pemenuhan personel Polsek berdasarkan Analisis
Beban Kerja (ABK);
b. Menyusun kebutuhan minimal peralatan Polsek berdasarkan
karakteristik daerah;
c. Meningkatkan kemampuan SDM Polsek dalam pelaksanaan tugas
pelayanan masyarakat.
5) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan
berbasis teknologi informasi;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalahmeningkatnya
pelayanan masyarakat yang prima dan berbasis teknologi informasi. Untuk
53 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
a) Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat,
bebas calo dan berbasis TI;
b) Menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan
yang tidak berbelit-belit;
c) Modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik.
6) Melanjutkan pergelaran personil Polri ditengah-tengah kegiatan
masyarakat;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah
tergelarnyapersonil Polri ditengah-tengah kegiatan masyarakat. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
a. Membangun dan memberdayakan Pamswakarsa serta
meningkatkan pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara
kamtibmas;
b. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menghadirkan
anggota Polri ditengah-tengah masyarakat dan kegiatan
masyarakat;
c. Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang sabhara;
d. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan melaksanakan
pengamanan obyek vital.
k. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya penegakkan hukum yaitu;
4) Peningkatan kemampuan penyidik;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
kemampuan para penyidik. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut di atas, maka strategi Polda Kalsel adalah:
c) Mengikut sertakan penyidik pada Dikbangspes fungsi Reskrim;
54 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
d) Mengikut sertakan personel fungsi Reskrim pada Latkatpuan fungsi
Reskrim.
5) Pemantapan pengungkapan dan penyelesaian terhadap 4 (empat)
jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional,
kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi
kontijensi);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah adanya
pemantapan dalam pengungkapan dan penyelesaian terhadap 4 (empat)
jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional,
kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi).
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka
strategi Polda Kalsel adalah:
f) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan konvensional;
g) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan
transnasional;
h) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan terhadap
kekayaan negara;
i) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan berimplikasi
kontijensi;
j) Meningkatkan pemberdayaan Bagwasidik.
6) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program penegakkan hukum yang lebih professional dan berkeadilan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah adanya lanjutkan
dari implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program
penegakkan hukum yang lebih professional dan berkeadilan. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah:
h) Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik;
i) Menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus
dalam proses penyidikan;
55 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
j) Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam
proses penyidikan;
k) Peningkatan kemampuan penyidikan Cyber Crime, ekonomi,
Dokpol, Labfor, dan sertifikasi penyidik;
l) Peningkatan anggaran penyidikan dan modernisasi teknologi
peralatan pendukung penyidikan;
m) Peningkatan sinerdi CJS dan penegakkan hukum lainnya;
n) Penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan
Restorative Justice.
l. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan
instansi/ Lembaga terkait yaitu meningkatkan kerjasama antar aparat
penegak hukum melalui forum koordinasi Criminal Justice system (CJS).
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka
strategi Polda Kalsel adalah:
b) Meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penegakkan hukum;
c) Meningkatkan koordinasi antar unsur penegakkan hukum Criminal Justice
system (CJS);
d) Melaksanakan kerjasama (MOU) dalam rangka terpeliharanya kamtibmas yang
kondusif.
9. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Hulu Sungai Tengah.
a. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yaitu melanjutkan implementasi
Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program Penguatan pengawasan guna
mewujudkan aparat Polri yang professional dan akuntabel serta menerapkan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah
terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,maka strategi
Polres Hulu Sungai Tengah yang dilakukan adalah :
56 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
1) Melaksanakan pengawasan rutin, pengawasan Operasi Kepolisian,
dan pengawasan khusus;
2) Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI dan IME;
3) Memperbaiki system complain masyarakat secara online;
4) Meningkatkan system penilaian indeks tata kelola;
5) Melakukan pengawasan penerapan system pengendalian intern pemerintah
(SPIP).
c. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terbangunnya postur personel Polres HST yang professional, kompeten,
bermoral, dan modern yaitu:
1) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Peningkatan Profesionalisme Polri menuju keunggulan
personel dengan meningkatkan keikut sertaan pada pendidikan
kejuruan dan pelaksanaan pelatihan fungsi;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polres HST yang di lakukan adalah:
a). Mengikut sertakan anggota dalam pelatihan fungsi teknis Kepolisian;
b). Mengikut sertakan anggota dalam Dikbangspes;
c). Mengikut sertakan anggota dalam Dikbangum;
d). Peningkatan kualitas 8 standar pendidikan Polri.
2) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta
medernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian lanjutan
implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program
penerapan reformasi Internal Polri;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan
kapasitas dan kapabilitas modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian
lanjutan implementasi Program Prioritas Promoter kapolri pada Program
penerapan reformasi Internal Polda Kalsel. Untuk mewujudkan pencapaian
arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polres HST adalah :
57 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
a) Meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek serta
pemenuhan peralatan berdasarkan standart scientific criminal
investigation;
b) Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polres
HST dengan melalui LPSE yang didahului study kelayakan;
c) Peningktan soliditas internal;
d) Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip BETAH;
e) Sistem seleksi dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil,
transparan dan obyektif;
f) Membudayakan perilaku anti korupsi.
3) Mendukung pembangunan profesionalitas SDM Polri untuk pangkat
Brigadir dengan pendidikan S1 secara bertahap pada STIK/PTIK dan
Univ. Terbuka dengan metode sekolah sambil bekerja (off Campus);
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah profesionalitas
SDM Polri untuk pangkat Brigadir dengan pendidikan S1 secara bertahap
pada STIK/PTIK dan Univ. Terbuka dengan metode sekolah sambil bekerja
(off Campus). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di
atas, maka strategi Polres HST adalah :
a) Memberikan kesempatan kepada brigadir yang berprestasi dan
sejumlah lulusan terbaik dari SPN Polda Kalsel untuk mengikuti
pendidikan S1 ilmu Kepolisian di STIK/PTIK;
b) Memberikan kesempatan kepada personel Polres HST untuk mengikuti
kuliah baik dengan biaya sendiri maupun biaya dinas.
4) Mendukung pelaksanaan sertifikasi terhadap kemampuan teknis
profesi Kepolisian, seperti : Tenaga Keuangan, penyidik, pengadaan
barang dan jasa dan lain-lain;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah sertifikasi
terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian, seperti : Tenaga peyidik,
penyidik, pawing satwa dan lain-lain. Untuk mewujudkan pencapaian arah
kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polres HST adalah :
58 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
a) Mengikutsertakan personel pada pendidikan kejuruan teknis profesi;
b) Mengikutsertakan personel Polda kalsel pada uji sertifikasi teknis
Kepolisian.
c. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres HST melalui perubahan mind
set dan culture set yaitu:
5) Melanjutkan Program Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan
di lingkungan Polres HST;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polda Kalsel adalah:
a) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polres HST,khususnya
dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dann mutasi di lingkungan
Polres HST;
b) Mengikut sertakan anggota dalam standar kompetensi sesuai dengan
tugasnya (Assesment);
c) Mengoptimalkan system manajemen kinerja;
d) Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi;
e) Konsistensi pembinaan karier berdasarkan merit system dan rekam
jejak.
6) Melanjutkan implementasi Program Quickwins Polri pada Program
Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial
diruang publik;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
maka strategi Polres HST adalah melaksanakan kegiatan pelatihan revolusi
mental bagi personel Polres HST.
f. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan
kamtibmas yaitu :
59 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
1) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program penangangan kelompok radikal pro kekerasan, intoleransi
dan deredikalisasi;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalahadanya
penangangan kelompok radikal pro kekerasan, intoleransi dan
deredikalisasi, maka strategi Polres HST adalah :
a) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan
kegiatan Intelijen, Binmas, dan Turjawali;
b) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik horizontal (konflik sosial)
dan konflik vertikal dengan mengutamakan pencegahan dan
penegakkan hukum secara profesional serta memberikan perlindungan
terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
c) Deteksi dini dan seteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal
pro kekerasan dan intoleransi;
d) Membangun daya cegah dan daya tangkal warga;
e) Kerjasama dengan stake holder;
f) Mengintensifkan kegiatan dialog di kantong-kantong kelompok radikal
pro kekerasan dan intoleransi;
g) Penegakkan hukum yang optimal.
2) Membangun kemampuan deteksi dini, peringatan dini, dan deteksi
aksi dalam mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan dan
gejolak sosial masyarakat;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterdeteksinya
setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial masyarakat, maka
strategi Polda Kalsel adalah :
a) Meningkatkan pembuatan Laporan Informasi;
b) Meningkatkan pembuatan Laporan Berkala;
c) Meningkatkan pembuatan Laporan Insidentil;
d) Meningkatkan kegiatan penyidikan;
e) Meningkatkan kegiatan pengamanan;
60 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
f) Meningkatkan kegiatan penggalangan;
g) Meningkatkan kegiatan pembinaan jaringan;
3) Melengkapi susunan jaringan informasi (informan) untuk membangun
sistem dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan
dan organisasi;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterbangunnya
sistem dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan dan
organisasi, maka strategi Polres HST adalah :
a) Memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan unit pelayanan Polri
terdepan dengan meningkatkan peran fungsi intelijen dalam deteksi
dini (early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi
(early action);
b) Meningkatkan kemampuan fungsi intelijen dalam membangun system
dokumentasi registrasi dan informasi rekam jejak perorangan dan
organisasi.
4) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterlaksananya
Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat), maka strategi Polres HST adalah :
a) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan
kegiatan Intelijen, Binmas, dan Turjawali;
b) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik horizontal (konflik sosial)
dan konflik vertikal dengan mengutamakan pencegahan dan
penegakkan hukum secara professional serta memberikan perlindungan
terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
c) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta
meningkatkan pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara
kamtibmas;
61 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
d) Pergelaran personil berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet,
dan laka lantas;
e) Pengamanan kebakaran hutan dan lahan;
f) Pengamanan Program Prioritas Nasional dan paket kebijakan ekonomi
Pemerintah.
5) Membangun kemampuan back up operasional ditingkat Polres HST
dalam penanganan gangguan kemanan berintensitas tinggi (flash
point);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahterbangunnya
back up operasional ditingkat Polres HST dalam penanganan gangguan
keamanan berintensitas tinggi (flash point), maka strategi Polda Kalsel
adalah :
a) Mempersiapkan pasukan cadangan (stand by force) Satuan Brimob
Polda Kalsel untuk setiap saat siap digerakkan;
b) Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BNN, BNPT, Basarnas,
Bakamla, dan Pemda;
c) Pengamanan Pilkada serentak 2017-2018, serta Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.
n. Arah kebijakan Polda Kalsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya keamanan dan situasi kondusif di wilayah perairan dari
kejahatan perairan yaitu meningkatkan kemampuan dan memperkuat Polisi
Perairan Jajaran Polda Kalsel untuk mengamankan jalur ALKI II (Alur Laut
Kepulauan Indonesia) dalam rangka mendukung program poros maritim;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah adanya penangangan
kelompok radikal pro kekerasan, intoleransi dan deredikalisasi, maka strategi
Polda Kalsel adalah :
g) Melaksanakan patrol perairan;
h) Meningkatkan Binmasluh perairan;
i) Meningkatkan sambaing desa perairan;
j) Meningkatan pengungkapan dan penyelesaian kejahatan di perairan;
k) Menyelenggarakan Latkatpuan bagi personel Dit Polair Polda Kalsel;
62 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
l) Pemenuhan sarana dan prasarana Polisi Perairan.
o. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif
yaitu melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Pembangunan Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap
kamtibmas melalui peningkatan implementasi perpolisian masyarakat
(community policing);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terbangunnya
kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas melalui peningkatan
implementasi perpolisian masyarakat (community policing). Untuk mewujudkan
pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polres HST adalah:
a. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan
pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara Kamtibmas;
b. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Polisi
(Bhabinkamtibmas) satu desa/ kelurahan;
c. Menguatkan implementasi Polmas pada komunitas tertentu;
d. Penguatan kerjasama dengan civil societydalam mengidentifikasi masalah
sosial dan upaya penyelesaiannya;
e. Peningkatan pelaksanaan patrol dialogis;
f. Peningkatan pelaksanaan patrol menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan 4
(empat);
g. Peningkatan penyelenggaraan Brimob Nusantara.
p. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai upaya terwujudnya
kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat yaitu meneruskan rencana
pembangunan rumah kantor (rukan) baik dari pengusulan anggaran Dipa
Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten.
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terlaksananya
rencana pembangunan rumah kantor (rukan) baik dari pengusulan anggaran Dipa
63 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut di atas, maka strategi Polres HST adalah:
1) Melanjutkan pembangunan rumah kantor (rukan) melalui pengusulan anggaran
Dipa Polri, CSR perusahaan dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten;
2) Pemetaan skala prioritas lokasi pembangunan rukan Bhabinkamtibmas.
q. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas yaitu;
1). Mendukung penyelenggaraan Operasi Kepolisian bidang lalu lintas
baik terpusat maupun kewilayahan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terselenggaraan
Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas baik terpusat maupun kewilayahan.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah:
a) Menyelenggarakan Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas di wilayah
hukum Polres HST
b) Melaksanakan analisa evaluasi output dan outcome pelaksanaan
Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas di wilayah hukum Polres HST
6) Meningkatkan upaya dalam mendukung program keselamatan berlalu
lintas;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
upaya dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polres
HST adalah:
a) Melaksanakan Dikmas Lantas Goes To School dan Goes To Campus;
64 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
b) Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat teroganisir maupun yang
tidak teroganisir;
c) Melaksanakan rekayasa lalu lintas dengan dinas terkait;
d) Meningkatkan patroli lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan lalu
lintas;
e) Menempatkan personel lalu lintas pada jam rawan dan daerah rawan
kecelakaan lalu lintas;
f) Meningkatkan pelaksanaan patrol dan pengawalan bidang lalu lintas;
g) Meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patrol pada daerah
rawan kemacetan lalu lintas;
h) Meningkatkan patrol pada daerah rawan pelanggaran lalu lintas.
7) Meningkatkan upaya dalam mendukung budaya tertib berlalu lintas;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
upaya dalam mendukung budaya tertib berlalu lintas. Untuk mewujudkan
pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polres HST adalah:
a) Melaksanakan kampanye sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas;
b) Menyelenggarakan pembentukan patrol keamanan sekolah bidang lalu
lintas;
c) Menyelenggarakan pembentukan duta lalu lintas;
r. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres HST yaitu :
c. Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi
keterbukaan informasi publik;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas,
Maka strategi Polda Kalsel adalah :
a) Membangun kemampuan dan penguatan bidang kehumasan sebagai
pembentukan citra Polri (image building);
b) Melanjutkan implementasi keterbukaan informasi publik;
65 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
c) Mempublikasikan berbagai keberhasihal Polri guna memperoleh
legitimasi publik yang kuat.
4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan bebas dari
percaloan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahMeningkatkan
kepercayaan masyarakat dalam pelayanan bebas dari percaloan. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polres HST adalah :
a) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas (SBB, laporan
dan SP2HP);
b) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Polair (laporan dan
SP2HP);
c) Meningkatka pelayanann masyarakat di bidang reserse umum (laporan
dan SP2HP);
d) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang reserse khusus (laporan
dan SP2HP);
e) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang reserse Narkoba
(laporan dan SP2HP);
f) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang intelijen (perijinan);
g) Menerapkan standar pelayanan setiap bentuk percaloan;
h) Meningkatkan fungsi pengawasan internal pada unit pelayanan publik;
i) Memberdayakan peran social control dan pemgawas exsternal terhadap
pelayanan publik di jajaran Polres HST;
j) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan
penilaian tingkat kepusasan pada pelayanan publik di jajaran Polda
Kalsel.
3) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan proposionalitas
anggaran serta kebutuhan minimal sarpras;
66 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah adanya lanjutan
dalam Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan proposionalitas anggaran
serta kebutuhan minimal sarpras. Untuk mewujudkan pencapaian arah
kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polres HST adalah :
a) Rasionalisasi dan realokasi personel Polres HST dalam rangka rencana
penggeseran personel ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;
b) Menyelenggarakan rekrutmen anggota Polri untuk mempertahankan
postur rasio jumlah Polri terhadap pertumbuhan penduduk yaitu 1 : 473;
c) Meningkatkan pelayanan publik pada sentra-sentra pelayanan
Kepolisian melalui pelaksanaan Quickwins serta pemenuhan kebutuhan
personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan Polri Polda
Kalsel;
d) Penyederhanaan SOP berbasis checklist dan hasil;
e) Memberikan tanggapan atas konsep restrukturisasi SOTK tingkat Polda,
Polres, daln Polsek;
f) Memberikan usulan proposionalitas anggaran;
g) Mengajukan usulan peningkatan tipologi Polres, Polsek, dan
Polsubsektor.
4) Meningkatkan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dengan
melengkapi DSPP (daftar susunan personel dan peralatan);
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalahmeningkatnya
standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dengan melengkapi DSPP
(daftar susunan personel dan peralatan). Untuk mewujudkan pencapaian
arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi Polres HST adalah :
a) Melanjutkan pemenuhan personel Polsek berdasarkan Analisis Beban
Kerja (ABK);
b) Menyusun kebutuhan minimal peralatan Polsek berdasarkan
karakteristik daerah;
c) Meningkatkan kemampuan SDM Polsek dalam pelaksanaan tugas
pelayanan masyarakat.
67 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
5) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan
berbasis teknologi informasi;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah meningkatnya
pelayanan masyarakat yang prima dan berbasis teknologi informasi. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polres HST adalah :
a) Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas
calo dan berbasis TI;
b) Menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan yang
tidak berbelit-belit;
c) Modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik.
6) Melanjutkan pergelaran personil Polri ditengah-tengah kegiatan
masyarakat;
Kebijakan yang di hasilkan dari program ini adalah
tergelarnyapersonil Polri ditengah-tengah kegiatan masyarakat. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polres HST adalah :
a) Membangun dan memberdayakan Pamswakarsa serta meningkatkan
pelibatan publik dalam rangka ikut memelihara kamtibmas;
b) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menghadirkan anggota
Polri ditengah-tengah masyarakat dan kegiatan masyarakat;
c) Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang sabhara;
d) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan melaksanakan
pengamanan obyek vital.
l. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya penegakkan hukum yaitu;
1) Peningkatan kemampuan penyidik;
68 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya
kemampuan para penyidik. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut di atas, maka strategi Polres HST adalah:
a) Mengikut sertakan penyidik pada Dikbangspes fungsi Reskrim;
b) Mengikut sertakan personel fungsi Reskrim pada Latkatpuan fungsi
Reskrim.
2) Pemantapan pengungkapan dan penyelesaian terhadap 4 (empat)
jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional,
kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi
kontijensi);
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah adanya
pemantapan dalam pengungkapan dan penyelesaian terhadap 4 (empat)
jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional,
kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi).
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka
strategi Polda Kalsel adalah:
a) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan konvensional;
b) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan
transnasional;
c) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan terhadap
kekayaan negara;
d) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus kejahatan berimplikasi
kontijensi;
e) Meningkatkan pemberdayaan Bagwasidik.
3) Melanjutkan implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada
Program penegakkan hukum yang lebih professional dan berkeadilan;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah adanya lanjutkan
dari implementasi Program Prioritas Promoter Kapolri pada Program
penegakkan hukum yang lebih professional dan berkeadilan. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
Polda Kalsel adalah:
69 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
a) Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik;
b) Menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus
dalam proses penyidikan;
c) Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam
proses penyidikan;
d) Peningkatan kemampuan penyidikan Cyber Crime, ekonomi,
Dokpol, Labfor, dan sertifikasi penyidik;
e) Peningkatan anggaran penyidikan dan modernisasi teknologi
peralatan pendukung penyidikan;
f) Peningkatan sinerdi CJS dan penegakkan hukum lainnya;
g) Penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan
Restorative Justice.
m. Arah kebijakan Polres HST dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan
instansi/ Lembaga terkait yaitu meningkatkan kerjasama antar aparat
penegak hukum melalui forum koordinasi Criminal Justice system (CJS).
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka
strategi Polda Kalsel adalah:
a) Meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penegakkan hukum;
b) Meningkatkan koordinasi antar unsur penegakkan hukum Criminal Justice
system (CJS);
c) Melaksanakan kerjasama (MOU) dalam rangka terpeliharanya kamtibmas yang
kondusif.
10. Kerangka Regulasi.
Polres Hulu Sungai Tengah dalam rangka menjalankan roda organisasi
memerlukan pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi
anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri
yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun
70 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
penegakan hukum. Aturan atau regulasi yang ada pada Polres Hulu Sungai Tengah
ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.
Renstra Polres Hulu Sungai Tengah yang merupakan alat untuk mencapai tujuan
pembangunan jangka menengah nasional yang dilaksanakan oleh Polres Hulu Sungai
Tengah selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis
yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan
memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
yang tersusun dalam kerangka regulasi Polres Hulu Sungai Tengah. Kerangka regulasi
pada Renstra Polres Hulu Sungai Tengah berisi tentang kebutuhan regulasi di
lingkungan Polres Hulu Sungai Tengah yang bersifat mengikat kepada personel Polri
dalam pelaksanaan tugas dibidang operasional dan pembinaan dalam bentuk
Peraturan Kepolisian maupun SOP yang direncanakan dibuat dalam kurun waktu 5
tahun kedepan periode 2015 – 2019.
Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Hulu Sungai Tengah2015 – 2019
memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Peraturan Perpolisian
maupun SOP yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas
Polri, dan juga rencana penghapusan peraturan yang sudah tidak valid terhadap situasi
dan kondisi selama 5 (lima) tahun kedepan.
71 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Kerangka Regulasi Polres HST
No Sasaran Strategis
Regulasi Terkait Yang Sudah Ada
Kebutuhan Regulasi Keterangan
1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
bermor
Perkap No 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri
Perkap No 20 Tahun 2007 tentang Standar komponen Pendidikan pembentukan pangembangan di lingkungan Polri
Perkap No 4 Tahun 2009 tentang Dewan pendidikan dan pelatihan Polri
Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan pelatihan Polri
SOP Bag Sumda.
Bag SDM
2. Terbangunnya postur personel Polres Hulu Sungai Tengah yang profesional, kompeten, bermoral, modern
SOP tentang Turjawali Sabhara.
SOP tentang Pengendalian Massa.
SOP penanganan Tipiring.
SOP TPTKP.
SOP Pelayanan Publik.
SOP Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.
Protap riksa tamu Sat Sabhara
Peraturan tentang Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat atas Tindakan anggota Polri.
Peraturan tentang layanan Polisi 110.
Sat Sabhara
SPKT
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres Hulu Sungai Tengah melalui perubahan mind set dan culture set
a. Prosentase
meningkatnya motivasi kerja anggota melalui pemberian reward
b. Prosentase penurunan
personel Polres Hulu Sungai Tengah yang terlibat pungli
SOP Bag Sumda
Bag Sumda
4. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas
a. Prosentase potensi
gangguan kriminalitas tidak menjadi gangguan nyata
b. Prosentase unjuk rasa
tidak anarkis
SOP Pelayanan Publik Sabhara
SOP Turjawali Sabhara
SOP Dalmas Sat Sabhara
SOP Pam Obvit Sat Sabhara
Sat Sabhara
72 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
No Sasaran Strategis
Regulasi Terkait Yang Sudah Ada
Kebutuhan Regulasi Keterangan
5. Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif
a. Prosentase
peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. Prosentase
peningkatan kepedulian masyarakat akan pengamanan Swakarsa
c. Prosentase penurunan
gangguan kamtibmas
Memberikan penyuluhan ke pada masyrakat,pelajar serta masyarakat terorganisir.
Pemenuhan 1 Bhabinkamtibmas 1 desa.
Penguatan implementasi Polmas tingkat Polsek.
Sat Binmas
6. Meningkatkan peran Bhabinkamtimas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat
a. Prosentase
meningkatnya kemitraan antara Polri dan masyarakat
b. Prosentase
penyelesaian permasalahan sosial
yang dilakukanBhabinkamtibmas / petugas Polmas
Penguatan unit Binmas Polsek.
Penggelaran rumah Bhabinkamtibmas.
SOP Sat Sabhara
Sat Binmas
Sat Sabhara
7. Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas
a. Prosentase penurunan
pelanggaran lalulintas b. Prosentase penurunan
angka kematian korban laka lantas
c. Prosentase penurunan
kecelakaan lalulintas d. Prosentase peningkatan
kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
Peraturan tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.
Peraturan tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
Peraturan tentang Manajemen Penyelidikan dan Penyidikan Laka Lantas.
Peraturan tentang Pendidikan Lalu Lintas bagi Masyarakat.
Peraturan tentang Penandaan SIM pelanggar lalu lintas.
Peraturan tentang Penindakan pelanggaran lalu lintas dengan Electronic Law Enforcement (EtLE).
Peraturan tentang Pengaturan, penjagaan dan patroli (TURJALI) Lalu lintas
Peraturan tentang Pengawalan Lalu Lintas.
Sat Lantas
Sat Sabhara
8. Terwujudnya pelayanan prima
a. Prosentase
peningkatan kepuasan
Undang undang no. 29 tahun
Sat Lantas
73 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
No Sasaran Strategis
Regulasi Terkait Yang Sudah Ada
Kebutuhan Regulasi Keterangan
di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah
masyarakat terhadap pelayanan SST (SIM, STNK dan TNKB)
b Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKCK
c. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat atas pelanggaran anggota Polres Hulu Sungai Tengah
d. Prosentase
penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Siwas/ Propam Polres Hulu Sungai Tengah
2009 tentang Lalu lintas
SOP Sat Sabhara
SOP Provost/P3D
SOP Siwas
Sat Sabhara
Provost/P3D
Siwas.
9.
Terwujudnya penegakkan hukum
a. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
b. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
c. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
d. Prosentase
penyelesaian perkara tindak pidana umum diluar pengadilan / Arbitrase / Mediasi / Restorative Justice (SP3)
SOP Pelaksanaan Gelar Perkara.
SOP Penggunaan Alsus Penyelidikan Tindak Pidana.
SOP Evakuasi Barang Bukti Alat Berat tindak pidana Ilegal Mining.
SOP evakuasi Barang Bukti tindak Pidana Ilegal Loging.
SOP evakuasi Barang Bukti tindak Pidana Ilegal Fishing.
SOP evakuasi Barang Bukti tindak pidana Penyelahgunaan Narkoba.
Sat Reskrim.
Sat Sabhara
10.
Terwujudnya kemitraan dengan
Prosentase MOU Polri dengan Instansi / Lembaga terkait
SOP Bag Sumda.
Bag Sumda.
74 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
No Sasaran Strategis
Regulasi Terkait Yang Sudah Ada
Kebutuhan Regulasi Keterangan
masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi/ Lembaga terkait
SOP Sat Lantas.
SOP Sat Sabhara.
SOP Sat Reskrim.
SOP Sat Binmas..
Sat Lantas.
Sat Sabhara.
Sat Reskrim.
Sat Binmas.
11. Kerangka Kelembagaan.
Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan Polres Hulu Sungai Tengah Tahun
2015-2019 adalah sebagai berikut:
a. Pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polsek dan
Polsubsektor;
b. Implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa
beban kerja;
c. Peningkatantipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polsek dan
Polsubsektor;
d. Implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring
pelaksanaannya;
e. Penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/penyempurnaan
SOTK;
f. Pemutakhiran Data Satuan Kewilayahan;
Dari arah kebijakan dan strategi Polres Hulu Sungai Tengah, maka untuk
mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polri, dibutuhkan
kerangka kelembagaan sebagai berikut:
75 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Kerangka Kelembagaan
No Sasaran Strategis
Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada
Kerangka Kelembagaan Keterangan
1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
bermor
Perkap No 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri
Perkap No 20 Tahun 2007 tentang Standar komponen Pendidikan pembentukan pangembangan di lingkungan Polri
Perkap No 4 Tahun 2009 tentang Dewan pendidikan dan pelatihan Polri
Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan pelatihan Polri
SOP Bag Sumda.
SI KU
Bag SDM
2 Terbangunnya postur personel Polres Hulu Sungai Tengah yang profesional, kompeten, bermoral, modern
SOP tentang Turjawali Sabhara.
SOP tentang Pengendalian Massa.
SOP penanganan Tipiring.
SOP TPTKP.
SOP Pelayanan Publik.
SOP Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.
Protap riksa tamu Sat Sabhara
Peraturan tentang Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat atas Tindakan anggota Polri.
Peraturan tentang layanan Polisi 110.
Sat Sabhara
SPKT
3
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres Hulu Sungai Tengah melalui perubahan mind set dan culture set
a. Prosentase
meningkatnya motivasi kerja anggota melalui pemberian reward
b. Prosentase penurunan
personel Polres Hulu Sungai Tengah yang terlibat pungli
SOP Bag Sumda
Bag Sumda
4
Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif
a. Prosentase potensi
gangguan kriminalitas tidak menjadi gangguan nyata
SOP Pelayanan Publik Sabhara
SOP Turjawali Sabhara
Sat Sabhara
76 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
No Sasaran Strategis
Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada
Kerangka Kelembagaan Keterangan
terbebas dari gangguan kamtibmas
b. Prosentase unjuk rasa
tidak anarkis
SOP Dalmas Sat Sabhara
SOP Pam Obvit Sat Sabhara
5
Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif
a. Prosentase
peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. Prosentase
peningkatan kepedulian masyarakat akan pengamanan Swakarsa
c. Prosentase penurunan
gangguan kamtibmas
Memberikan penyuluhan ke pada masyrakat,pelajar serta masyarakat terorganisir.
Pemenuhan 1 Bhabinkamtibmas 1 desa.
Penguatan implementasi Polmas tingkat Polsek.
Sat Binmas
6
Meningkatkan peran Bhabinkamtimas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat
a. Prosentase
meningkatnya kemitraan antara Polri dan masyarakat
b. Prosentase
penyelesaian permasalahan sosial
yang dilakukanBhabinkamtibmas / petugas Polmas
Penguatan unit Binmas Polsek.
Penggelaran rumah Bhabinkamtibmas.
SOP Sat Sabhara
Sat Binmas
Sat Sabhara
7
Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas
a. Prosentase penurunan
pelanggaran lalulintas b. Prosentase penurunan
angka kematian korban laka lantas
c. Prosentase penurunan
kecelakaan lalulintas d. Prosentase peningkatan
kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
Peraturan tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.
Peraturan tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
Peraturan tentang Manajemen Penyelidikan dan Penyidikan Laka Lantas.
Peraturan tentang Pendidikan Lalu Lintas bagi Masyarakat.
Peraturan tentang Penandaan SIM pelanggar lalu lintas.
Peraturan tentang Penindakan pelanggaran lalu lintas dengan Electronic Law Enforcement (EtLE).
Peraturan tentang Pengaturan, penjagaan dan patroli (TURJALI) Lalu lintas
Peraturan tentang Pengawalan Lalu Lintas.
Sat Lantas
Sat Sabhara
77 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
No Sasaran Strategis
Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada
Kerangka Kelembagaan Keterangan
8
Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah
a. Prosentase
peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SST (SIM, STNK dan TNKB)
b Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKCK
c. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat atas pelanggaran anggota Polres Hulu Sungai Tengah
d. Prosentase
penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Siwas/ Propam Polres Hulu Sungai Tengah
Undang undang no. 29 tahun 2009 tentang Lalu lintas
Sat Lantas
9
Terwujudnya penegakkan hukum
a. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
b. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
c. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
d. Prosentase
penyelesaian perkara tindak pidana umum diluar pengadilan / Arbitrase / Mediasi / Restorative Justice (SP3)
SOP Pelaksanaan Gelar Perkara.
SOP Penggunaan Alsus Penyelidikan Tindak Pidana.
SOP Evakuasi Barang Bukti Alat Berat tindak pidana Ilegal Mining.
SOP evakuasi Barang Bukti tindak Pidana Ilegal Loging.
SOP evakuasi Barang Bukti tindak Pidana Ilegal Fishing.
SOP evakuasi Barang Bukti tindak pidana Penyelahgunaan Narkoba.
Sat Reskrim.
Sat Sabhara
78 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
No Sasaran Strategis
Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada
Kerangka Kelembagaan Keterangan
10
Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi/ Lembaga terkait
Prosentase MOU Polri dengan Instansi / Lembaga terkait
SOP Bag Sumda.
SOP Sat Lantas.
SOP Sat Sabhara.
SOP Sat Reskrim.
SOP Sat Binmas..
Bag Sumda.
Sat Lantas.
Sat Sabhara.
Sat Reskrim.
Sat Binmas.
79 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
12. Target Kinerja
Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
a. Nilai akuntabilitas
kinerja dari Itwasda Polda Kalsel
b. Prosentase
menurunnya temuan wasrik dari Itwasda Polda Kalsel
c. Prosentase
meningkatnya penyelesaian temuan wasrik Itwasda Polda Kalsel
d. Prosentase realisasi
anggaran Polres Hulu Sungai Tengah
B
2 %
2 %
80 %
2 %
2 %
80 %
2 %
2 %
80 %
2
Terbangunnya postur personel Polres Hulu Sungai Tengah yang profesional, kompeten, bermoral, mondern.
a. Prosentase personel
Polres HST yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan
b. Prosentase penurunan
pelanggaran disiplin c. Prosentase penurunan
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Polres Hulu Sungai Tengah
5 %
2 % 2 %
5 %
2 % 2 %
5 %
2 % 2 %
80 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
3.
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres Hulu Sungai Tengah melalui perubahan mind set dan culture set
a. Prosentase
meningkatnya motivasi kerja anggota melalui pemberian reward
b. Prosentase penurunan
personel Polres Hulu Sungai Tengah yang terlibat pungli
5 %
3 %
5 %
3 %
5 %
3 %
4.
Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas
a. Prosentase potensi
gangguan kriminalitas tidak menjadi gangguan nyata
b. Prosentase unjuk rasa
tidak anarkis
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5.
Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif
a. Prosentase
peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. Prosentase
peningkatan kepedulian masyarakat akan pengamanan Swakarsa
c. Prosentase penurunan
gangguan kamtibmas
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
6.
Meningkatkan peran Bhabinkamtimas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat
a. Prosentase
meningkatnya kemitraan antara Polri dan masyarakat
b. Prosentase
penyelesaian
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
81 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
permasalahan sosial yang
dilakukanBhabinkamtibmas / petugas Polmas
7
Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas
a. Prosentase penurunan
pelanggaran lalulintas b. Prosentase penurunan
angka kematian korban laka lantas
c. Prosentase penurunan
kecelakaan lalulintas d. Prosentase
peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
5 %
5 %
5 % 5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
8
Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah
a. Prosentase
peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SST (SIM, STNK dan TNKB)
b Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKCK
c. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat atas pelanggaran anggota Polres Hulu Sungai Tengah
d. Prosentase
penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Siwas/ Propam Polres Hulu Sungai Tengah
5 %
5 %
4 %
4 %
5 %
5 %
4 %
4 %
5 %
5 %
4 %
4 %
82 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
9
Terwujudnya penegakkan hukum
a. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
b. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
c. Prosentase
pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
d. Prosentase
penyelesaian perkara tindak pidana umum diluar pengadilan / Arbitrase / Mediasi / Restorative Justice (SP3)
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
10
Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi/ Lembaga terkait
Prosentase MOU Polri dengan Instansi / Lembaga terkait
5 %
5 %
5 %
83 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
13. Kerangka Pendanaan.
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 4 5 6 7 8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri; a. Dukungan Pelayanan Internal
Perkantoran Polri b. Penyusunan kebijakan Polri. c. Manajemen anggaran
20.926.073
-- --
25.111.287
-- --
30.133.544
24.605.312
4.080.000
2.440.000
43.392.302
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian; a. Dukungan Manajemen dan
Teknis Sarana dan Prasarana. b. Pengembangan fasilitas dan
kontruksi Polri.
2.076.676
--
3.115.014
--
4.672.521
--
3.580.160
14.500.769
6.728.430
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri; a. Penyelenggaraan
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan;
b. Penyelenggaraan Propam Kewilayahan.
17.000
25.301
20.400
30.361
24.480
36.433
29.376
43.719
35.251
52.462
4 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri; a. Penyelengaraan Pendidikan
dan Latihan Polri.
112.250.000
134.700.000
161.640.000
193.968
232.761.600
5 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban. a. Strategi Keamanan dan
Ketertiban Kewilayahan.
394.152
472.982
567.578
--
--
84 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 4 5 6 7 8
b. Dukungan manajemen dan teknik strategi keamanan serta ketertiban. c. Analisa keamanan. d. Penyelenggaraan strateg
ikeamanan dan bidang politik serta ekonomi.
e. Bidang sosial. f. Bidang keamanan Negara.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.680
218.000
221.295
221.295
256.869
--
6 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan; 1) Pembinaan Potensi
Keamanan
784.066
940.879
1.129.054
1.547.836
1.625.836
7 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; - Pembinaan Pemeliharaan
Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan (fungsi Sabhara)
- Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan Kamtibmas
- Penyelenggaraan pengemanan obyek vital.
- Peningkatan pelayanan dan Kamseltibcar Lantas.
- Pengendalian Operasi Kepolisian.
2,562.654
--
--
--
--
3.075.184
--
--
--
--
3.690.220
--
--
--
--
1.184.803
2.445.498
11.922
714.675
138.550
5.314.116
8 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; 1) Penyelidikan dan Penyidikan
Tindak Pidana di Kewilayahan;
2) Penindakan Tindak Pidana Umum;
3) Penindakan Tindak Pidana Narkoba;
4) Penindakan Tindak Pidana Korupsi;
5) Penindakan Tindak Pidana Tertentu.
143.495
648.810
85.500
204.153
22.000
172.194
778.572
128.250
204.153
33.000
206.632
934.286
153.900
204.153
49.500
5.000.000
1.154.263
413.270.000
406.720.000
22.000.000
297.549
1,345.371
221.616
204.153
111.375
85 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 4 5 6 7 8
6) Koordinasi dan pengawasan PPNS
-- --
--
2.000
BAB V
P E N U T U P 14. Kaidah Pelaksana.
a. pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak
diskriminatif dengan standar etika yang tinggi;
b. melembagakan kekuatan protagonis dan komitmen Polres Hulu Sungai Tengah
pada era demokrasi khususnya pada aspek kultural serta terus berupaya
menampilkan postur personel Polri yang berwatak protagonis dengan
meninggalkan kekuasaan antagonis;
c. strategi proaktif policing, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya
pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta situasi
yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi
anggaran;
d. membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan seluruh unsur
elemen masyarakat terus dilakukan serta implementasi strategi Polmas dalam
pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.
14. Autentifikasi dan distribusi.
a. Autentifikasi, Renstra Polres Hulu Sungai Tengah merupakan jabaran dari
Renstra Polres Hulu Sungai Tengahdan disahkan oleh Kapolres Hulu Sungai
Tengah sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna
anggaran;
86 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES H S T NOMOR : KEP / 30 / XII / 2017 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
Ditetapkan di : B a r a b a i pada tanggal : 28 Desember 2017
KEPALA KEPOLISIAN RESORT HULU SUNGAI TENGAH
MUGI SEKAR JAYA, S.Sos., S.I.K.
AKBP NRP 76030827
b. Distribusi, di distribusikan kepada seluruh Satker jajaran Polres Hulu Sungai
Tengah untuk dijabarkan ke dalam rencana tahunan dan dipedomani oleh
penanggung jawab program guna pencapaian outcome.