Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI ... fileRencana Strategis Kanwil Kementerian...

Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019

21

Khusus Ibukota Jakarta, PPPIJ (Pusat Pengkajian danPengembangan Islam Jakarta) atau

Jakarta Islamic Centre (JIC) dan Instasi terkait lain serta para tokoh agama tingkat Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Khusus penanganan konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai daerah,

pemerintah telah mendorong pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri

Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-

033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan

Warga MasyarakatTahun 2014. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan sosialisasi SKBtersebutdengan melibatkan

seluruh perwakilantokoh agama Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan barisan terdepan dalam pelayanan

administrasi keagamaan umat Islam.Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta selalu berupaya meningkatkan kualitas KUA baik sarana,

prasarana dan pelayanannya sehingga calon pengantin terfasilitasi dalam melakukan proses

pernikahan di KUA.

1.1.3.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan barisan terdepan dalam pelayanan

administrasi keagamaan umat Islam.KUA yang merata dan memenuhi standar pelayanan

menjadi syarat utama kenyamanan para calon pengantin untuk menikah di Kantor Urusan

Agama dengan rincian peristiwa nikah sebagi berikut:

Tabel 1.16 Peristiwa Nikah Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2010-2017

No Kota/Kab 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jakarta Pusat

6.960

7.025

6.994

6.510

6.551

6.218

6.225

6.342

2 Jakarta Utara

9.013

9.851

9.158

8.912

8.439

8.142

7.679

7.946

3 Jakarta Barat

12.199

12.808

12.448

11.402

10.867

10.428

10.160

10.614

4

Jakarta

Selatan

16.356

15.717

17.512

17.167

16.982

14.260

14.068

14.472

5

Jakarta

Timur

17.072

18.119

17.512

17.167

16.982

16.760

16.414

17.185

6 Kepulauan

Seribu

223

204

196

196

192

180

149

195

Jumlah


22

61.823 63.724 63.820 61.354 60.013 55.988 54.695 56.754

Grafik 1.3 Perkembangan Jumlah Peristiwa Nikah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tahun 2010-2017

Dari sisi Sumber Daya Manusia, pada tahun 2014 jumlah peristiwa nikah sebanyak

57.742 dengan ditangani oleh 207 orang penghulu dengan perbandingan 1:278 (satu orang

penghulu menangani 278 peristiwa nikah). Sedangkan pada tahun 2017 jumlah peristiwa

nikah sebanyak 56.754 yang pada sampai pada tahun 2018 ini ditangani oleh 206 orang

penghulu dengan perbandingan 1:275 (satu orang penghulu menangani 275 peristiwa

nikah).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif

atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dan

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak terdapat dua (2) prosedur pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama yaitu

Prosedur Nikah di KUA dan di luar KUA sebagaimana tertera pada bagan di bawah ini:

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kepulauan Seribu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Perkembangan Jumlah Peristiwa Nikah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2017


23

Gambar 1.5 Prosedur nikah di KUA

.

Sedangkan alur pelayanan nikah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku

adalah sebagaimana tercantum dalam gambar bagan alur pelayanan nikah rujuk dibawah

ini:

Gambar 1.6 Alur Pelayanan Nikah dan Rujuk

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai

bentuk dan jenis layanan lain seperti Sertifikasi Halal, Sertifikasi Arah Kiblat, Sertifikasi

Masjid,Sertifikasi Mushalla, layanan Hisab Rukyat, Bimbingan Manasik Haji, Konsultasi

Keluarga Sakinah, dan lain-lain. Selain itu kini KUA juga dilengkapi dengan berbagai

fasilitas aplikasi berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi

Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAS) dan Sistem Informasi Kepenghuluan

(SIK).


24

Pengelolaan administrasi keagamaan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan

keseluruhan aspek hukum Islam yang ada di masyarakat. Di antara pelaksanaan aspek-

aspek hukum Islam yang sangat mendasar adalah kebutuhan terhadap pelayanan pencatatan

nikah dan rujuk. Pada sisi ini, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan

memiliki arti dan peran sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di

bidang pelayanan pencatatan nikah dan rujuk. Tetapi diakui bahwa aset tanah dan

bangunanKUA kecamatan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum

seluruhnya milik Kementerian Agama melainkan milik Pemerintah DKI Jakarta. Masih ada

satu KUA Kecamatan yang belum memiliki tanah dan bangunan kantor yaitu KUA

Kecamatan Setiabudi, sehingga pada tahun 2018 dialokasikan pembelian lahan untuk

pembangunan Kantor KUA Kecamatan Setiabudi dari anggaran SBSN.

Situasi seperti ini menjadi pemantik bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ditjen Bimas Islam untuk memenuhi berbagai

kebutuhan dan memberdayakan seluruh aspek dari KUA agar dapat memberikan pelayanan

secara maksimal kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun ini, program-program pemberdayaan KUA dan sumberdaya

manusia di dalamnya terus dilakukan. Misalnya, melakukan pendataan nikah rujuk

nasional, data-base penghulu dan P3N, menyelenggarakan lomba baca kitab,

menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah, peningkatan kompetensi dan budaya kerja

penghulu, melakukan penilaian kinerja penghulu, dan optimalisasi program pencatatan

nikah luar negeri. Untuk menunjang dan mendorong peningkatan kualitas kinerja sebagai

penopang tata kelola pemerintahan yang baik, KUA juga dibekali dengan pemenuhan

berbagai standar pelayanan seperti Standard Operating Procedure (SOP), penyusunan visi

dan misi, standar layanan lainnya, dan perubahan beberapa kebijakan yang lebih

kontekstual. Apa yang menarik dari pengelolaan dan pelayanan KUA saat ini adalah mulai

diadakan pelayanan berbasis teknologi informasi di bawah naungan Simtem Informasi

Manajemen Bimas Islam (SIMBI), sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses

kebutuhan pelayanan secara langsung, cepat, transparan, dan akuntabel. Selain terkait

dengan pelayanan KUA, urusan agama Islam dan pembinaan syari’ah juga memberikan

jabaran yang lebih jelas mengenai pedoman pelaksanaan dan pembinaan beberapa aspek

hukum Islam yang sangat konkret seperti pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah,

jaminan produk halal, pembinaan dan pemberayaan kemasjidan, pelayanan dan pembinaan

syariah serta hisab rukyat.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama umat Islam

terdapat pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah melalui berbagai program dan kegiatan

sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat

dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh

keimanan, dan berakhlakul karimah.


25

Salah satu kegiatan yang mendukung pembinaan ini adalah kegiatanpembinaan

character building bagi remaja usianikah, kursus pra nikah, dan pemilihan Keluarga

Sakinah Teladan Nasional yang melahirkan para teladan keluarga sakinah di seluruh

kecamatan, kebupaten, provinsi, dan nasional.

1.1.3.2 Pendistribusian Kitab Suci

Dari tahun 2010 sampai dengan 2014 upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan

pengamalan agama telah dilakukan dengan salah satunya melalui pemberian dan

pendistribusian kitab suci.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta melalui Bidang Urusan Agama dan Pembinaan Syariah memberikan

bantuan Kitab Suci kepada individu, rumah tangga muslim, lembaga pendidikan Islam,

majelis taklim, serta masjid dan mushalla dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.17 Pendistribusian Al-Qur’an dan Juz Amma Tahun 2010-2014

No Kitab Suci 2010 2011 2012 2013 2014

1 Mushaf Al-Qur’an

28.476 3.500

5.000

5.000

46.228

2 Juz Amma

3.000 2.000 2.000

3.500

20.600

Jumlah

31.476 5.500 7.000

8.500

66.828

Sedangkan pendistribusian kitab suci Agama Khonghucu Su King (Shu Jing) pada

tahun 2016 sebanyak 485 eksemplar yang diserahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke MATAKIN Jakarta. Kitab suci selain

Agama Islam dan Agama Khonghucu pendistribusiannya dilakukan langsung oleh Ditjen

masing-masing ke tempat ibadahnya yang bersangkutan.

1.1.3.3 Pengembangan Rumah Ibadat

Program pemberdayaan masjid dan mushalla yang telah dilakukan oleh Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan agar

rumah ibadah mampu menjadi unit layanan keagamaan umat Islam yang terbaik. Masjid-

masjid besar di DKI Jakarta ke depannya diharapkan memenuhi standar pelayanan bagi

masyarakat Islam, khususnya untuk pelayanan ibadah dan syiar Islam (pelayanan ilmu

Islam dan konseling), seperti adanya tempat wudhu yang memadai, alat shalat, Al-Quran,

perpustakaan masjid, takmir masjid, majelis taklim, dan kegiatan-kegiatan syiar Islam

lainnya. Untuk tujuan ini,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta melalui telah memberikan bimbingan imam masjid bagi para imam di

wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memberikan bimbingan serta

pembinaan tentang standar masjid dan tata kelola masjid berbasis SIMAS kepada para


26

DKM di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai upaya

peningkatan kapasitas pengelola masjid dan mushalla dalam rangka meningkatkan

pelayanannya kepada umat serta mampu menjadi pusat pemberdayaan umat dan

pengembangan peradaban.

Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah tampak bahwa semua

pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadat (masjid, mushalla,

gereja, pura, cetiya, vihara, litang dan klenteng), sebagai contoh rasio rata-rata 1 masjid dan

mushalla digunakan oleh 921 orang, Dengan memakai data tahun 2014 diperoleh rincian

jumlah rumah ibadat dan jamaahnya sebagai berikut:

Tabel 1.18 Rasio Jumlah Rumah Ibadat dan Pengguna Rumah Ibadat Tahun 2014

No Rumah Ibadat

Jumlah

Rumah

Ibadat

Jumlah

Pemeluk Rasio

1 Masjid dan Musholah 8.667 8.200.797 1: 946

2 Gereja Kristen 1.075 862.878 1: 803

3 Gereja Katolik 45 404.239 1: 8983

4 Pura 27 19.455 1:720

5 Vihara dan Cetiya 263 385.936 1:1467

6 Klenteng 5 875 1:175

Jumlah 10.082 9.847.180 1:979

Sedangkan jumlah rumah ibadat dan pengguna rumah ibadat tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.19 Rasio Jumlah Rumah Ibadat dan Pengguna Rumah Ibadat Tahun 2018

No Rumah Ibadat

Jumah

Rumah

Ibadat

Jumlah

Pemeluk Rasio

1 Masjid dan Musholah 9.055 8.339.998 1: 921

2 Gereja Kristen 1.075 862.878 1: 803

3 Gereja Katolik 45 440.266 1: 9.783

4 Pura 29 19.342 1:667

5 Vihara dan Cetiya 298 384.634 1:1291

6 Klenteng 5 1.050 1:210

Jumlah 10.507 10.048.168 1:965

1.1.3.4 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal


27

Pada pelayanan jaminan produk halal, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI

telah berhasil mendorong terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal. Produk Hukum ini penting bagi umat Islam terkait dengan jaminan

hukum positif dalam mengkonsumsi produk berdasarkan keyakinannya.

Dalam PMA 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agama RI,nomenklatur jabatan Seksi Produk Halal pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat pada struktur

organisasi Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dimana sejak tahun 2016 setelah terbentuknya Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal struktur organisasi Seksi Produk Halal tidak lagi

relevan oleh karena tidak linier dengan struktur di atas dan di bawahnya yaitu pada struktur

organisasi Ditjen Bimas Islam maupun strukur organisasi pada Kantor Kementerian Agama

tingkat Kota dan Kabupaten.

Meskipun demikian, seksi produk halal Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap menjalankan tugas dan

fungsinya serta melaksanakan sosialisasi tentang UU jaminan produk halal dan keberadaan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang datang ke Bidang

Urais dan Binsyar.Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh seksi produk halal karena tidak

tersedianya anggaran pada DIPA oleh karena nomenklatur produk halal tidak lagi ada pada

DIPA Bimas Islam.

Namun demikian seksi produk hal juga terus mensosialisasikan pentingnya gerakan

sadar halal kepada seluruh masyarakat yang datang dan bertanya tentang halal, agar

menjadi gaya hidup umat demi memenuhi standar hidup yang sehat, halal, dan thayyib.

1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi

Keagamaan

Sikap saling berbagi dan membantu sesama adalah salah satu nilai penting dalam

ajaran agama manapun. Dalam implementasinya dapat dilakukan dengan memberikan

sebagian harta atau aset kita kepada yang membutuhkan.

Pemeluk Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu

menggunakan instrumen pengelolaan dana dan aset umat antara lain seperti zakat, wakaf,

kolekte, dana punia, dana paramita dan dana persembahan.

1.1.4.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Pada tingkat nasional telah dilakukan survey oleh Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) yang memperoleh data bahwa pada tahun 2011 potensi zakat nasional

mencapai Rp.217 triliun per tahun atau 3,4% dari total PDB, namun demikian

penghimpunan zakat yang dapat dilakukan baru sebagian kecilnya saja. Pada tahun 2010


28

baru Rp.1.5 triliun yang berhasil dihimpun, tahun 2011 sebanyak Rp.1.7 trilun, tahun 2012

Rp.2.2 triliun, tahun 2013 Rp.2.7 triliun. dan tahun 2014 sebesar Rp.3.3 triliun.

Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah

antara lain telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun

1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan

juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat

dan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat

orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah

memperoleh insentif dari negara. yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

belum terbentuk. Sampai saat ini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih

menggunakan nama lama yaitu BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini

tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999.

Sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2016 telah diberikan

surat pemberitahuan. teguran dan surat pemberian batas waktu oleh Kementerian Agama RI

bahwa BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyesuaikan diri menjadi

BAZNAS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rapat-rapat dan mediasi telah dilakukan, yang terakhir dilakukan pada bulan 23

Ramadhan 1439 H/07 Juni 2018 yaitu pertemuan antara Wakil GubernurProvinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam

pertemuan ini dibahas tentang legalitas BAZIS DKI Jakarta dan telah diadakan kesepakatan

untuk membentuk tim transisi dalam jangka waktu tiga bulan.

Selain ikut serta melakukan mediasi dalam polemik BAZNAS dan BAZISProvinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Kantor Wilayah Kementerian Agama juga telah

mengambil sikap dengan keluar dari UPZ Bazis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dan menjadi UPZ Baznas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan telah mempunyai legalitas dengan dikeluarkannya SK BAZNAS No.

145 Tahun 2017.

Dalam hal pengumpulan dana zakat, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dana

yang terhimpun pada BAZISProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan bulan

Juli tahun 2018 sebesar Rp. 63.276.123.444.- dengan jumlah lembaga amil zakat yang

berskala nasional sebanyak 19 lembaga, lembaga amil zakat yang berskala provinsi di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 lembaga, lembaga amil zakat yang

berskala kabupaten/kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 3 lembaga.

Dana zakat yang terhimpun sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.

113.765.807.732.- dengan jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan

minimal sebanyak 5.703 Lembaga.

https://www.detik.com/tag/bazis-dki-jakarta/?_ga=2.160381631.303244948.1531103331-636525441.1450252263


29

Tabel 1.20 Lembaga Zakat Jumlah Zakat Terkumpul dan Tanah Wakaf Tahun 2010

- 2014

Tabel 1.21 Jumlah ZIS Tahun 2015 – 2018

Tabel 1.22 Jumlah Lembaga Zakat Provinsi DKI Tahun 2015 – 2018

1.1.4.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang

digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI,

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan

perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden

Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007,

yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk

mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat

bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat

membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan,masing-

masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan

oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan

No Data 2010 2011 2012 2013 2014

1

Lembaga Zakat

(BAZ, LAZ, UPZ) 1.913 1.913 5.703 5.703 5.703

2 Zakat (dalam milyar) 52.7 64.7 81.4 97.7 113.7

3 Tanah Wakaf (M2) 6.767 5.661 6.317 6.317 6.317

No Pengumpulan ZIS 2015 2016 2017 2018

1

Zakat

(dalam milyar) - - - 40

2

Infak / Zakat

(dalam milyar) 134 153 192 23.3

No Baznas/Bazis/Laz 2015 2016 2017 2018

1 Baznas 1 1 1 1

2 Bazis DKI/Bazis Kota 7 7 7 7

3 Laz 4 17 19 19


30

Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan

Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga

puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53. UU No.41/2004).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan

oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa

jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada

Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia

kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55,

56, 57, UU No.41/2004).

Pada Tingkat Provinsi telah dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Juli 2014, dan telah berfungsi memberikan

tanda daftar Nazhir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ikut serta aktif dalam

penanganan kasus-kasus perwakafan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BWI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta selalu melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Bidang Penerangan Agama Islam

Zakat dan Wakaf.

Atas petunjuk BWI Pusat pada bulan Maret Tahun 2017 telah dibentuk Nazhir Wakaf

Produktif berbadan hukum yang diberi nama Yayasan Bina Wakaf Produktif yang dalam

pendiriannya turut pula didorong BWI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dan dimaksudkan sebagai salah satu laboratorium bagi pengembangan wakaf produktif di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bentuk kiprah Yayasan Bina Wakaf Produktif

tersebut yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Bantuan Kemanusiaan kepada salah satu Majelis Taklim di Kecamatan Tamansari

yang menjadi korban musibah kebakaran;

2. Bantuan keagamaan dalam bentuk bantuan operasional kepada 15 lokasi yaitu Masjid.

Musholla dan Lembaga Keagamaan lainnya;

3. Wakaf buku kepada 500 lokasi lembaga pendidikan di Kota Jakarta barat.

Untuk wakaf,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta telah mengikuti aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai data base aset

wakaf dan pemetaan serta identifiksi potensi harta wakaf di Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.Data tanah wakaf sampai dengan Tahun 2014 seluas 6.317 m2 di seluruh

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana perinciannya sebagai berikut:


31

Tabel 1.23 Tanah Wakaf Tahun 2010 - 2014

Data 2010 2011 2012 2013 2014

Tanah Wakaf

(M2) 6.767 5.661 6.317 6.317 6.317

1.1.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain

dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, pengembangan sistem, pendaftaran haji,

pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji,

rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji dan peningkatan

akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU)

Perjalanan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfokus pada revitalisasi

Asrama Haji, peningkatan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikat,

peningkatan persentase lokasi pelayanan ibadah haji provinsi dan kota/kabupaten yang

memenuhi standar dan peningkatan kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji yang

terakreditasi.

Selain revitalisasi asrama haji pada Tahun 2013 dan 2014, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus

meningkatkan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikat. Pada tahun 2014

telah ditargetkanmelaksanakan bimbingan kepada 100 orang baru dapat terealiasi sebanyak

85 orang atau sekitar 85 persen dengan anggaran sebesar 867.132.000,- Pada Tahun 2015

ditargetkan sebanyak 200 orang dan dapat direalisasikan sebanyak 70 orang atau sekitar 35

persen dengan anggaran 1.313.600.000,-terealisasi sebanyak 371.781.400,- atau sekitar

71,70 persen. Jadi antara tahun 2014 sampat dengan 2015 Jumlah kelompok Bimbingan

Ibadah Haji yang sudah bersertifikat sebanyak 155 orang.

Animo umat Islam Indonesia khususnya umat Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dalam menunaikan Ibadah Umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan

banyaknya jumlah jamaah umrah yang mengikuti ibadat umrah setiapnya.

Jumlah Jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tahun 2013 terjadi

penurunan sekitar 20 % hal tersebut akibat ada perluasan bangunan di Masjidil Haram.

Pada Tahun 2015 jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjumlah 5.651

jamaah, tahun 2016 sebanyak 5.651 jamaah, pada tahun 2017 normal kembali sebanyak

7.952 jamaah untuk tahun 2018 dan 2019 direncanakan 7.952 jamaah.

Tabel 1. 24 Jumlah Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 - 2019


32

Jamaah 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah

Jamaah Haji 5.651 5.651 7.952 7.952 7.952

Alur Pendaftaran Haji Haji Reguler Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

berikut :

a. Calon jamaah haji datang ke Bank Penerima Setoran BPIH dengan membuka setoran

THI sebanyak Rp 25.000.000.- kemudian divalidasi oleh Bank.

b. Calon jamaah haji membawa setoral awal BPIH dan persyaratan-persayaratan haji ke

Kantor Kementerian Agama Kota/Kab domisili. Petugas Kantor Kementerian Agama

Kota/Kab mengisi SPPIH di Siskohat dan mendapatkan nomor porsi caon jamaah.

c. Calon jamaah haji menunggu BPIH diumumkan.

d. Pada saat setoran BPIH diumumkan calon jamaah haji menyetor BPIH pelunasan ke

Bank.

e. Calon jamaah haji mendaftar ulang ke Bank dengan membawa bukti lunas BPIH.

f. Calon jamaah haji mendapatkan pembinaan dari Kankemenag Kota/Kab dan KUA

Kecamatan setempat.

DRenstra Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang hars diikuti oleh Kanwil

Kemenag Provinsi DKI Jakarta adalah :

1. Revitalisasi Asrama Haji

Revitalisasi asrama haji Tahun 2013 berfokus hanya menempatkan satu kegiatan

yaitu rehabilitasi gedung serbaguna 2 sedangkan pada Tahun 2014 asrama haji

mendapatkan empat kegiatan besar yaitu rehabilitasi gedung D3, rehabilitasi gedung

serbaguna 1, revitalisasi area parkir timur dan bangunan penunjang asrama haji, dan

rehabilitasi gedung A, B dan perbaikan gedung C, E Asrama Haji. Selain revitalisasi

asrama haji pada Tahun 2013 dan 2014, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara

terus menerus meningkatkan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersetifikat

dan sudah 179 kelompok bimbingan ibadat haji yang sudah terakreditasi.

2. Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota di lingkungan Kanwil kementerian Agama

Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menerapkan prinsip first come first served

berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran

haji secara sistem online juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan

memanfaatan main system milik Garuda Indonesia sebagai host Sistem Informasi dan

komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima

Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996. Siskohat yang dibangun dan

terhubung sampai tingkat Kabupaten/Kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan


33

layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji

nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun

berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran

haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan

setiap saat secara real time.

Siskohat pada awalnya didesain berbasis Green Screen (aplikasi Power Term)

dimana pengguna harus meng-instal aplikasi khusus. Namun semakin berkembang

tehnologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis Website yang dapat diakses

menggunakan browser internet seperti Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozzila

Firefox.

3. Pengembangan Pelayanan Haji

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah haji, telah ditempuh langkah-

langkah perbaikan berupa pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM),

penyusunan dan penerbitan ISO : 9001 dalam penyelenggaraan ibadat haji tahun 2010.

Salah satu tuntutan penerapan System ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap

kepuasan pelanggan (jemaah haji). Berdasarkan hasil survey kepuasan jemaah yang

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir ini tingkat

kepuasan jemaah dapat dipertahankan dalam katagori memuaskan. Hasil survey

menunjukkan tingkat kepuasan jemaah haji rata-rata tahun 2010 sebesar 81,45%, tahun

2011 sebesar 83,31 %, tahun 2012 sebesar 81,32 %, tahun 2013 sebesar 82,69 %, tahun

2014 sebesar 81,52 %. Dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

ikut andil atas capaian tersebut.

Di samping itu, pada tahun 2013 Kementerian Agama juga mendapat penghargaan

dalam World Hajj and Umrah Convention (WHUC) sebagai Penyelenggara Haji

terbaik. Secara keseluruhan, ada lebih dari 5.000 organisasi yang mengajukan voting

untuk menentukan Negara manakah yang memiliki predikat sebagai penyelenggara haji

terbaik. Untuk itu, WHUC memberikan medali emas kepada Indonesia yang merupakan

penghargaan untuk katagori best pilgrim, sekaligus penghargaan paling prestisius di

WHUC.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang juga

dilaksanakan oleh Kanwil kementerian Agama Provinsi DFKI Jakarta yang telah

berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada

asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.

1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kantor Kementerian Agama

Kota/Kab . Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD

manasik dan perjalanan ibadah haji dan program manasik haji.


34

2. Dengan diberlakukannya kebijakan e-hajj oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,

maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat e-

reader.

3. Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk

meningkatkan kesiapan fisik dan mental.

4. Untuk kenyaman dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka

dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi

administrative dan teknis.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadat haji di Arab Saudi yang telah berjalan

meliputi pemondokan/akomodasi, tranportasi dan katering.

1) Sistem sewa pemondokan Mekkah dilakukan dengan kontrak langsung kepada

pemilik rumah/penyewa atau melalui maktab Aqori, sedangkan di Madinah melalui

Majmuah (service group).

2) Sewa pemondokan di Madinah dengan melakukan sistem penyewaan akomodasi

langsung kepada pemilik hotel yang memberikan kepastian penempatan penempatan

kepada jemaah haji di wilayah markaziyah dengan menggunakan sistem sewa musim

atau sewa semi musim dan melakukan lebih awal agar kapasitas yang ada di

markaziyah tidak disewa lebih dulu oleh misi haji dinegara lain.

3) Transportasi antara kota perhajian (Jeddah, Madinah, Makkah, dan Armina),

dilaksanakan oleh Naqobah (Organda Arab Saudi). Khusus untuk Transfortasi di

Armina menggunakan sistem Stuttle (Taraddudi). Untuk jemaah haji yang

menempati pemondokan dengan jarak lebih lebih dari 2 km ked an dari Masjidil

Haram disiapkan tranfortasi sholawat.

4) Layanan katering di Arab Saudi meliputi layanan katering di Makkah, Madinah,

Arafah Mina, Hotel Transito, dan Bandara KAIA Jeddah pada saat kedatangan dan

kepulangan jemaah haji. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan katering

dilakukan maktab, Pengawasan Katering meliputi aspek menu, rasa, pengelohan,

higenitas, gizi, dan sanitasi.

5) Menerapkan sistem e-hajj sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Arab

Saudi.

4. Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji

Tahun 2014 Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan

menggunakan setoran awal. Optimalisasi setoran awal hanya berbentuk giro karena

jumlah pendaftar masih sedikit, sehingga jumlah perolehan nilai manfaat masih sedikit

dan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi. Seiring dengan

perkembangan jumlah pendaftaran haji yang mengalami peningkatan dari tahun

ketahun yang juga berinplikasi terhadap meningkatnya akumulasi dana setoran haji

maka telah diambil kebijakan optimalisasi dan reformasi pengelolaan dana haji. Untuk


35

mengoptimalkan dana setoran awal BPIH yang semakin besar, penempatan dana telah

diperluas dari hanya pada rekening giro juga di deposito, pembelian Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN/Sukuk), dan penyertaan saham pada Bank Muamalat Indonesia.

Hasil optimalisasi dana haji yang telah dihimpun sepanjang tahun 2010 s/d 2014

adalah sebesar Rp 11,29 triliun. Selain itu untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya

penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan

komponen biaya penyelenggaraan haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk,

yaitu Direct Cost dan Inderect Cost. Direct Cost dalah komponen BPIH yang

dibebankan langsung kepada jemaah haji dan Inderect Cost adalah komponen BPIH

yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Sejak tahun 2017,

dengan meningkatnya setoran awal dan nilai manfaat, atas dukungan dan persetujuan

DPR RI, nilai manfaat telah digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji (Direct

Cost).

5. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji

Secara umum, tata kelola penyelenggaraan haji telah berjalan dengan baik, yaitu

dengan dibuktikan melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi

dana haji dan reformasi Keuangan haji. Bukti upaya Kementerian Agama dalam

melakukan optimalisasi dana haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Penyelenggaraan

Keuangan Ibadat Haji dari opini Disclaimer menjadi Wajar dengan pengecualian

(WDP) pada tahun 2011, 2012 dan 2013 oleh BPK RI. Secara jelas penilaian Laporan

Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak tahun 2009 s.d 2013 dapat dilihat

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.25 Opini BPK atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

No TAHUN OPINI BPK

1 2009 Disclaimer

2 2010 Disclaimer

3 2011 Wajar Dengan Pengecualian



Sejak tahun buku 2011, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan BPIH,

Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah, yaitu rekruitmen tenaga

akuntansi, penerbitkan Peraturan Kementerian Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan Peneyelenggaraan Ibadah haji dengan menggunakan referensi utama


36

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

Sosialisasi, dan Pelatihan Akuntansi Keuangan.

6. Akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU)

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji, Laporan Keuangan DAU telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh

Opini Wajar Dengan Pengecualian. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAU,

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Pemerintah telah

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadat Haji.

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Haji, agar pengelolaan keuangan haji dikelola secara

independen oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH memiliki posisi yang

strategis karena merupakan badan independen penampung setoran awal BPIH yang

bertanggungjawab ke Presiden melalui Menteri Agama. Untuk operasionalisasi BPKH,

saat ini sedang dipersiapkan instrument pendukung dan turuan UU 34 Tahun 2014

tersebut.

Kementerian Agama melakukan pengelolaan terhadap Dana Abadi Umat (DAU)

melalui Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU). DAU yang dikelola BP-DAU

berasal dari efesiensi biaya penyelenggaraan ibadat haji tahun berjalan. BP-DAU

memiliki fungsi menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan

ketentuan peraturan perundang-undangan; merencanakan, mengorganisasikan,

mengelola, dan memanfaatan DAU, dan melaporkan pengelolaan DAU kepada

Presiden dan DPR.

Sedangkan terkait kondisi fasilitas pembeangkatan jamaah haji di provinsi DKI

Jakarta, mulai pada pemberangkatan jamaah haji tahun 2017 dilakukan perpindahan

bandara dari semula Bandara Halim Perdanakusuma ke Bandara Soekarno Hatta. Hal

tersebut dilakukan karena landasan pacu (runway)di Bandara Halim Perdanakusuma

mengalami kerusakan setelah dilintasi oleh pesawat Boeing 777 milik penerbangan

Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah calon haji kloter 01 JKG pada tanggal 28

Juli 2017.

1.1.6 Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan

Pendidikan Umum Bercirikan Agama, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan

Agama pada Satuan Pendidikan Umum adalah tiga jenis pendidikan yang diselenggarakan

oleh kementerian Agama. Sedangkan berdasar jenjang pendidikan pendidikan terbagi

menjadi anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan

tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang


37

Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi

maupun melalui lembaga keagamaan sesuai dengan referensi agamanya masing-masing.

Pelaksanaan di provinsi menyesuaikan dengan jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama.

1.1.6.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

1.1.6.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya

memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap

jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti sebanyak mungkin masyarakat

dari berbagai latar belakang.

Jumlah siswa MI, MTs dan MA yang memenerima Kartu Jakarta Pintar pada tahun

2010 sebanyak 62.325 siswa dan setiap tahunnya terjadi peningkatan signifikan hingga

tahun 2014 mencapai 70.401 siswa.

Dalam hal peningkatan kapasitas pendidikan madrasah, pemerintah memberikan

Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 154.759 siswa pada tahun 2010, sebanyak 159.546

siswa pada tahun 2011, sebanyak 164.480 siswa pada tahun 2012, sebanyak 169.567 siswa

pada tahun 2013 dan sebanyak 178.042 siswa pada tahun 2014.

Cakupan layanan madrasah di provinsi DKI Jakarta tersaji pada peta madrasah di

bawah ini:

Gambar 1.7 Peta Lokasi Madrasah di Wilayah DKI Jakarta


38

Mengusung semangat “Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat” tidak hanya

tercermin dari bangunan fisik saja melainkan juga hebat pada siswa dan lulusan madrasah,

hebat dalam gurunya mengajar, hebat dalam menyalurkan ilmunya ke masyarakat, hebat

prestasi, hebat kualitas siswa serta hebat dalam tata kelola kelembagaan.

Mengupayakan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah,memperluas

jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang

pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti sebanyak mungkin masyarakat dari

berbagai latar belakang.

Tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mengubah nomenklatur

Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). Perubahan tersebut

tidak signifikan karena pengengolaan serta penyalurannya sama sekali tidak ada perubahan.

Akan tetapi jika dianalisa, terjadi kecenderungan penurunan jumlah penerima PIP dari

tahun 2014 sd 2018 dengan rata rata 19% dari 11.004 siswa, penerima BSM pada tahun

2014 sampai dengan tahun 2018 berbanding terbalik dengan jumlah siswa yang meningkat

sebanyak 30.913 siswa selama 5 tahun dari tahun 2014 sd 2018 dikarenakan naiknya

pminat terhadap Madrasah.Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 174 Tahun 2015 pasal 49 yang menyebutkan bagi


39

penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilarang menerima Bantuan dari sumber pembiayaan

lain yang serupa. Untuk siswa yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta lebih

memilih KJP dikarenakan nominalnya lebih besar dibandingkan dengan PIP serta

mempunyai fasilitas lebih antara lain tambahan SPP untuk sekolah swasta per bulan, gratis

fasilitas TransJakarta dan masuk wahana Ancol. Dari segi waktu pencairannya KJP

dilakukan per triwulan sedangkan PIP per semester.Tren tersebut diatas tersaji dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 1.26 Bantuan Siswa Miskin Tahun 2010 - 2014

No Nama Jumlah

2010 2011 2012 2013 2014

1 MIN 1.501 1.548 1.596 1.645 1.905

2 MTsN 4.350 4.484 4.623 4.766 1.682

3 MAN 2.398 2.472 2.548 2.627 1.215

4 MIS 19.584 20.190 20.814 21.458 9.131

5 MTsS 6.144 6.334 6.530 6.732 177

6 MAS 2.158 2.224 2.293 2.364

Jumlah 36.135 37.252 38.404 39.592 14.110

Bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Bidang Pendidikan

Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

menyebabkan jumlah peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010

s.d 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.27 Jumlah SiswaTahun 2010 - 2014

No

Jenis

Lembaga

Jumlah Siswa

2010 2011 2012 2013 2014

1 RA 35.819 36.926 38.069 39.246 40.460

2 MIN 9.839 10.144 10.457 10.781 11.114

3 MTsN 20.606 21.243 21.901 22.578 23.276

4 MAN 11.092 11.435 11.789 12.154 12.529

5 MIS 81.166 83.676 86.264 88.932 91.682

6 MTsS 35.453 36.549 37.680 38.845 40.046

7 MAS 6.307 6.502 6.703 6.910 7.124

Jumlah 200.282 206.475 212.863 219.446 226.231


40

Tabel 1.28 Jumlah Siswa Tahun 2015 - 2018

No Jenis

Lembaga

Jumlah Siswa

2015 2016 2017 2018

1 RA 41.711 42.967 44.312 45.641

2 MIN 11.458 11.639 11.792 12.145

3 MTsN 23.996 24.284 24.423 25.155

4 MAN 12.917 13.811 14.034 14.455

5 MIS 94.512 99.655 105.131 108.284

6 MTsS 41.285 41.385 40.618 41.836

7 MAS 7.344 8.279 9.343 9.623

Jumlah 233.223 242.020 249.653 257.139

Peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan perbaikan dalam sarana dan prasarana

madrasah. Hal tersebut ditandai dengan jumlah lembaga yang menerima bantuan rehab

ruang kelas berat dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.29 Lembaga Penerima Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat

NO NAMA

MADRASAH

TAHUN Total

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 MIN 0 1 0 1 4 5 5 5 21

3 MTsN 1 12 0 1 2 5 5 5 13

4 MAN 19 22 0 1 4 4 8 5 17

5 MIS 0 0 0 0 7 0 0 3 7

6 MTsS 0 0 0 0 0 0 0 3 0

7 MAS 0 0 0 0 0 0 0 3 0

JUMLAH

20 35 0 3 17 14 18 24 58

Selain dari sarana dan prasarana yang dilakukan perbaikan, sertifikasi guru juga

mutlak diperlukan. Berdasarkan data EMIS Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, data guru yang bersertifikat

dibedakan menjadi 4 (empat) kategori antara lain jumlah guru PNS yang besertifikat,

jumlah guru PNS yang belum bersertifikat, jumlah guru Non PNS yang bersertifikat dan

jumlah guru Non PNS yang belum bersertifikat dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI ... fileRencana Strategis Kanwil Kementerian...

Documents

Transcript of Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI ... fileRencana Strategis Kanwil Kementerian...