RENCANA STRATEGIS DAN - dpmpt.gunungkidulkab.go.id · RPJMD. Renstra PD selanjutnya dijabarkan...
Transcript of RENCANA STRATEGIS DAN - dpmpt.gunungkidulkab.go.id · RPJMD. Renstra PD selanjutnya dijabarkan...
i
RENCANA STRATEGIS
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2016
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi
ii BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KPMPT
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 5
2.2 Sumber Daya KPMPT 9 2.3 Kinerja Pelayanan KPMPT 11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KPMPT 17
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18
Pelayanan KPMPT
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 18
Kepala Daerah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra KPMPT 19
3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
20
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 21
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KPMPT 23
4.2 Strategi dan Kebijakan 27
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 32
BAB VI. INDIKATOR KINERJA KPMPT YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD 42
BAB VII. PENUTUP 45
iii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan doa dan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu dapat diselesaikan.
Keberadaan KPMPT Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan fungsi
pelayanan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro,
kecil dan menengah sehingga perlu penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan
perizinan di Kabupaten Gunungkidul.
Transparansi sangat penting dalam ,membangun kepercayaan masyarakat
tehadap pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang sekaligus merupakan
elemen penting dalam menentukan kredibilitas pemerintah dimata publik. Sebagai
garda terdepan pelayanan pemerintah tehadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja
pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai.
Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, pemerintah saat ini mulai
berupaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang berorientasi pada
kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Pemberian pelayanan umum oleh aparatur
pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan adalah merupakan perwujudan
dan fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan sebagai abdi Negara. Tugas
pelayanan umum tersebut sesuai Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1974 tentang kedudukan
pegawai negeri sebagai aparat pemerintah, abdi masyarakat dan abdi Negara, yang
dijabarkan dalam Keputusan Menteri Negara PAN No. 81 Tahun 1993 dan kemudian
disempurnakan dengan instruksi Presiden No.1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan
peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.
Peningkatan mutu pelayanan yang diberikan dapat dilihat dari indikator kinerja
yang berupa outcome sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, serta
bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan relevan dengan kurun waktu
tertentu.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Gunungkidul, menyusun Rencana Strategis 2016 – 2021.
Dalam penyusunan ini, diakui sepenuhnya bahwa cakupan materi masih jauh
dari sempurna, namun demikian dapat dijadikan dorongan untuk memacu kinerja
yang lebih baik bagi KPMPT Kabupaten Gunungkidul pada khususnya dan
seluruhnya Perangkat Daerah lainnya pada umumnya.
Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sehingga tersusunnya Rencana Strategis KPMPT Kabupaten Gunungkidul.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan pemanfaatan
sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumberdaya yang
dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan
perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka
panjang, menengah maupun tahunan.
Mengingat ruang lingkup pelayanan pada masyarakat sangat komplek
dan krusial maka senantiasa perlu suatu perencanaan, pengkajian dan
evaluasi secara proaktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya
suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung
perencanaan Daerah. Selaras dengan hal tersebut dalam pasal 272 dan 273
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SKPD
menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat
dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Dalam
penyusunannya, Renstra PD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD
jangka menengah atau untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada
RPJMD, sehingga tiap SKPD harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi
serta agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam
RPJMD. Renstra PD selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan
tahunan SKPD berupa Rencana Kerja PD.
Renstra PD berfungsi sebagai pedoman proses pembangunan yang
sistematis 5 (lima) tahunan agar pelaksanaan program SKPD efektif dan
efisien. Dengan demikian SKPD makin eksis dan unggul dalam persaingan
dalam lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah. Setiap SKPD
harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan
berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan kinerja SKPD.
2
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9
Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
3
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Untuk memberikan panduan bagi Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2016-2021
sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati/
Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD
TAhun 2016-2021.
1.3.2 Tujuan
a. Memberikan arah dan pedoman bagi Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas jangka
menengah PD.
b. Memberikan arah bagi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu dalam penentuan target kinerja jangka menengah PD.
c. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
strategis.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan penyajian sebagai
berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KPMPT
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya KPMPT
2.3 Kinerja Pelayanan KPMPT
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KPMPT
BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan KPMPT
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana K/L dan Renstra PD
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
4
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KPMPT
4.2 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA KPMPT YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar
kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber
pembiayaan pembangunan. Peluang tersebut menciptakan persaingan yang
semakin tajam antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing.
Persaingan yang sehat dan perbaikan kualitas penyelenggaraan penanaman modal
mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala kebutuhan publik
yang terbaik sehingga mampu menarik investor.
Salah satu strategi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Pemerintah
Daerah adalah dengan memberikan insentif kepada investor, antara lain dengan
memberikan keringanan pajak, menjamin keamanan, serta memberikan
kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi.
Untuk memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan dapat dilakukan
melalui sistem pelayanan satu pintu.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ( KPMPT ) adalah
unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal dan
Perizinan yang mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan Daerah
dibidang Penanaman Modal dan Perizinan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, KPMPT
Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang penanaman
modal dan perizinan.
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan.
c. Penyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan.
d. Promosi, fasilitasi, pengembangan prosedur bidang penanaman modal
dan perizinan.
e. Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal dan perzinan
f. Pengembangan sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan
penanaman modal
g. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21
Tahun 2011, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 85 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ( KPMPT ) Kabupaten
Gunungkidul, sebagai berikut :
1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan rancangan kebijaksanaan umum kantor;
6
b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Kantor;
c. Melaksanakan analisis dan penyajian data bidang penyelenggaraan
pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
d. Mengelola sisten informasi, pelayanan data, dan informasi
pembangunan di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman
modal, perizinan dan non perizinan;
e. Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian,
kerumahtanggaan, prasarana dan sarana,
f. Surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, administrasi umum dan
hubungan masyarakat.
g. Menyusun Rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan
kinerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran kantor;
h. Menyusun rencana kerjasama kantor, petunjuk pelaksanaan dan
ketatalaksanaan program kegiatan kantor;
i. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja kantor;
j. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional kantor,
k. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional ketatausahaan,
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Tata Usaha, dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
2. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan;
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan penanaman modal,
perizinan dan non perizinan;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman
modal, perizinan dan non perizinan;
d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelayanan
penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
e. Melaksanakan penerimaan dan penelitian kelengkapan dan
kebenaran administratif berkas permohonan pelayanan penanaman
modal, perizinan dan non perizinan;
f. Meberikan informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan
persyaratan untuk mendapatkan pelayanan;
g. Memberikan informasi status permohonan pelayanan;
h. Menyampaikan keputusan atas permohonan pelayanan;
i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional pelayanan penanaman modal,
perizinan dan non perizinan;
j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pelayanan. dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
7
3. Seksi Data dan Pengolahan
Seksi pengolahan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan;
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengolahan permohonan
pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengolahan permohonan
pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang
pengolahan permohonan penanaman modal, perizinan dan non
perizinan;
e. Menyusun rencana operasional pengolahan permohonan pelayanan
penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
f. Melaksanakan kegiatan di bidang pengolahan permohonan
pelayanan,
g. Menyelenggarakan koordinasi penelitian lapangan;
h. Melaksanakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan
pelayanan;
i. Melaksanakan penelitian kebenaran material berkas permohonan
pelayanan;
j. Memberikan informasi keputusan atas perhonan pelayanan kepada
SKPD yang bersangkutan;
k. Menyusun laporan dan statistik data hasil pelayanan penanaman
modal, perizinan dan non perizinan;
l. Melaksanakan dan pemeliharaan sisten informasi pelayanan
berbasis teknologi informasi,
m. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan standar operasional dan
prosedur pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal,
perizinan dan non perizinan;
n. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional pelayanan penanaman modal,
perizinan dan non perizinan;
o. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengolahan.
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
4. Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Penanaman
Modal;
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman
modal,
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan
penanaman modal,
8
d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang
pengembangan penanaman modal,
e. Menyusun rencana operasional arah pengembangan penanaman
modal,
f. Melaksanakan kegiatan dan menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas di buidang penanaman modal,
g. Melaksanakan Promosi, pengkajian dan pengembangan daya tarik
penanaman modal,
h. Menjamin ketersediaan dan keakuratandata potensi penanaman
modal,
i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengembangan
penanaman modal,
j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi , dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengembangan Penanaman Modal
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
5. Seksi Fasilitasi dan Evaluasi
Seksi Data dan Evaluasi mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Fasilitasi dan Evaluasi;
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan evaluasi,
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan evaluasi,
d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang fasilitasi
dan evaluasi,
e. Menyusun rencana operasional fasilitasi dan evaluasi,
f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang fasilitasi
dan evaluasi,
g. Menyusun Kajian dan rtekomendasi kebijakan fasilitasi, kemudahan
dan imnsentif kepada penanam modal,
h. Mengkoordinasikan upaya pemecahan permasalahan di bidang
penanaman modal,
i. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas kewajiban yang
harus dipenuhi penanam modal sesuai tahap realisasi investasinya,
j. mendorong dan memantau pelaksanaan tanggungjawab sosial
perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan
penanam modal,
k. Menerima, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pengaduan
ketidakpuasan pelanggan terhadap mekanisme, prosedur dan
persyaratan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non
perizinan yang diajukan,
l. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman
modal, perizinan dan non perizinan yang diajukan,
9
m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional di bidang fasilitasi dan evaluasi,
n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi , dan pelaporan kegiatan Seksi
Fasilitasi dan Evaluasi,
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Gunungkidul dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul.
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Struktur Organisasi KPMPT terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha
c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
terdiri dari :
a. Kepala Kantor
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pelayanan
d. Seksi Data dan Pengolahan
e. Seksi Fasilitasi dan Evaluasi
f. Seksi Pengembangan Penanaman Modal
g. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2 Sumber Daya KPMPT
a. Sumber Daya Aparatur
Susunan kepegawaian pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 sebagaiman tersaji pada
tabel berikut :
Kepala
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kepala Seksi
Pelayanan
Kepala Seksi
Data dan
Pengolahan
Kepala Seksi
Pengembangan
Penanaman
Modal
Kepala Seksi
Fasilitasi dan
Evaluasi
10
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN
1. SD - -
2. SLTP -
3. SLTA 4
4. SARMUD/D3 2
5. STRATA 1 12
6. STRATA 2 4
JUMLAH 22
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN
1. Golongan IV 3 -
2. Golongan III 12
3. Golongan II 4
4. Golongan I -
5. THL 3
JUMLAH 19
Dari data sumberdaya pegawai diatas, masih terdapat 3 tambahan Tenaga
Harian Lepas sejumlah 3 ( tiga ) personil yang menempati jabatan untuk
Front Office dan Tenaga Informasi ( TI ).
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu guna mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan seperti pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kerja KPMPT
No. Jenis Jumlah Kondisi
1. Mobil :
- Avansa
- Izusu Panther
1 buah
1 buah
Baik
Baik
2. Sepeda Motor :
- Honda Supra Tahun 2008
- Honda Supra 125 Tahun 2013
- Honda Supra 125 Tahun 2014
1 buah
1 buah
1 buah
Baik
Baik
Baik
Sumber : Data Aset KPMPT Tahun 2016
Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan lainnya KPMPT
Kabupaten Gunungkidul memiliki peralatan kantor lainnya, seperti tersaji
pada tabel berikut :
11
Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi
No. Nama Barang Jumlah Kondisi
1 AC 6 unit Baik
2 Laptop 3 unit Baik
3 LCD 1 unit Baik
4 Komputer 14 unit Baik
5 Printer 10 unit Baik
6 Printer laser jet 1 unit Baik
7 Meja Komputer 4 unit Baik
8 Meja customer 1 set Baik
9 Kursi customer 3 unit Baik
10 Gorden 1 paket Baik
11 Meja Kursi 18 unit Baik
Sumber : Data Aset KPMPT Tahun 2016
2.3 Kinerja Pelayanan KPMPT
Rencana Strategis KPMPT telah disesuaikan berdasarkan rekomendasi
hasil pendampingan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang perubahan Perjanjian Kerja dan Indikator
Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja
yang diukur merupakan indikator kinerja Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berbeda
dengan indikator kinerja yang diukur pada periode-periode sebelumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut penilaian kinerja KPMPT ada perbedaan
indikator kinerja dari tahun 2010 – 2015.
Pada indikator kinerja yang baru lebih diprioritaskan pada tuntutan
peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan
perundang-undangan. Selain itu juga pada arah peningkatan iklim
penanaman modal dan iklim usaha serta peningkatan kualitas tatakelola dan
kinerja ( internal ) dan hubungan antar dinas instansi ( eksternal ).
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2015
tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu ada 72 jenis pelayanan yang dilaksanakan di KPMPT.
Namun baru 30 jenis perizinan yang kewenangan penandatanganannya
didelegasikan. Hal ini mengakibatkan proses perizinan menjadi terlambat,
sehingga perlu dilakukan inventarisasi permasalahan pelayanan penanaman
modal dan perizinan secara menyeluruh agar tujuan memberikan
kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin
investasi dapat tercapai.
Hasil pencapaian kinerja pelayanan KPMPT dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi PD ( SPM/IKK/Indikator Lain )
Target
Target Renstra SKPD tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Ket
2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 19
1 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu
100 % 100 % 100% 100 % 76,2 % 100 % 100 % 76,2 % 100% 100%
2 Persentase kelengkapan data secara up date dan akurat
90 % 90 % 100% 100% 86,42% 100% 100% 96,02% 100% 100%
3 Persentase penurunan pelanggaran perizinan dan non perizinan
38 % 38 % 34% 38% 26,32% 34% 38% 69,26% 100% 100%
4 Persentase aparatur yang berkompetensi teknis sesuai bidangnya
45 % 45 % 55 % 45 % 38,71% 55 % 45 % 86,02% 100% 100%
5 Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan memenuhi standar pelayanan prima
100 % 100 % 100% 100% 96,11% 100% 100% 96,11% 100% 100%
B. Menurut IKU ( Perubahan Kedua Renstra )
1 Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai SOP
100% 90 % 93% 92% 107,45%
102,2% 115,54% IKU
2 Indeks Kepuasan MAsyarakat 81 79 81 78,87
80,67%
99,8% 99,59% IKU
3 Persentase kenaikan nilai realisasi investasi PMDN/ PMA
100% 90% 90% 98,18%
96,48%
109,08% 107,2% IKU
4 Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti
100% 90% 90% 100%
100% 111,11% 111,11% IKU
13
Keterangan :
Kolom 1 : diisi nomor urut
Kolom 2 : diisi indikator kinerja
Kolom 3 : diisi target kinerja yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur
Kolom 4,5,6 7,8 : diisi sesuai target renstra PD tahun 2010-2015 pada masing-masing tahun dimana tahun 1 adalah
tahun 2011
Kolom 9,10,11,12,13 : diisi dengan realisasi capaian pada masing-masing tahun sesuai evaluasi hasil renstra PD Tahun 2010-
2015
Kolom 14,15,16,17,18 : diisi dengan hasil pembagian antara realisasi capaian dan target renstra PD pada masing-masing tahun.
Contoh : Kolom (14) = Kolom (9):kolom (4); Kolom (15) = Kolom (10):Kolom (5) ... dst
Kolom 19 : disi keterangan Jenis Indikator = SPM/ IKK/ Lainnya (MDGs, dll )
14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KPMPT
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk
mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat,
mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Dalam rangka
meningkatkan pelayanan telah diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dimana ada 72 jenis
pelayanan yang dilaksanakan di KPMPT. Namun baru 30 jenis perizinan
yang kewenangan penandatanganannya didelegasikan. Hal ini
mengakibatkan proses perizinan menjadi terlambat, sehingga perlu
dilakukan inventarisasi permasalahan pelayanan penanaman modal dan
perizinan secara menyeluruh agar tujuan memberikan kemudahan serta
memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi dapat
tercapai.
Fungsi PTSP selain menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non
perizinan, tetapi juga berfungsi menyusun peta investasi yang merupakan
sumber informasi untuk mengetahui potensi dan peluang investasi pada
suatu daerah.
Pada akhirnya kemampuan daerah mengimplementasikan kebijakan
pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal secara konsisten
benar-benar akan menjawab permasalahan pelayanan perizinan sehingga
menimbulkan image yang positif yang mampu membuka lebar pintu peluang
investasi bagi investor yang potensial.
Untuk mengikuti perkembangan ekonomi era globalisasi penanaman
modal dan perizinan tahun yang akan datang, Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu bisa ditingkatkan statusnya menjadi Badan/ Dinas.
Hal tersebut sesuai dengan kebijakan nasional yang belum dipenuhi yakni
perubahan kelembagaan dari Kantor menjadi Badan sesuai dengan
peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).
15
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
KPMPT
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan
yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.
Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kenaikan rencana investasi di
Kabupaten Gunungkidul. Dilihat dari rencana investasi terdapat
peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Namun
demikian kenaikan rencana investasi ini harus diikuti oleh kenaikan nilai
realisasi.
Kemudahan dan kejelasan dalam regulasi tentang penanaman modal,
kualitas dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal karena masih
membutuhkan rekomendasi, dan juga belum optimalnya regulasi pemberian
insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan beberapa faktor
yang masih menjadi kendala di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah :
” Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka
dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan
sejahtera di tahun 2021 ”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 ( enam ) Misi
Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance )
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan
Dalam misi pembangunan tersebut, menempatkan penanaman modal/
investasi pada Misi ke – 5 ( lima ) yaitu " Mengembangkan sektor-sektor
unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif ”. Dalam mewujudkan
Misi tersebut, maka program pembangungan di bidang penanaman modal
adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
16
3. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
Untuk mendukung visi, misi serta program tersebut diatas, maka tugas
dan fungsi KPMPT Kabupaten Gunungkidul yang terkait adalah :
1. Tugas : melaksanakan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non
perizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah
2. Fungsi :
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang penanaman
modal dan perizinan.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan
perizinan.
- Penyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal dan
perizinan.
- Promosi, fasilitasi, pengembangan prosedur bidang penanaman modal
dan perizinan.
- Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal dan perizinan
- Pengembangan sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan
penanaman modal
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPMPT Kabupaten
Gunungkidul dan terkait dengan visi, misi dan program Bupati
Gunungkidul, khususnya dalam hal mengembangkan sektor-sektor
unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif, maka terdapat faktor
penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaannya antara lain :
Faktor Penghambat :
a. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan
kegiatan
b. Kurangnya koordinasi antar dinas instansi dalam proses pelayanan
perizinan
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun
kuantitas.
Faktor Pendorong :
a. Adanya rapat – rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan
dengan dinas instansi terkait untuk membahas permasalahan –
permasalahan dan menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan
perizinan.
b. Pembangunan gedung baru pada tahun 2016 diharapkan mampu untuk
meningkatkan kinerja pelayanan.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD
Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
( RPJMN ) 2015-2019 pada agenda pembangunan Meningkatkan
Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional, dengan sub
agenda Priooritas Penguatan Investasi. Arah peningkatan iklim penanaman
modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya
17
peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja BKPM (internal) dan hubungan
antar lembaga (eksternal).. Kegiatan prioritas tersebut meliputi peningkatan
aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik ( SPIPISE ), dan implementasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara prioritas bidang
menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan
perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitasi
Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa permasalahan
pelayanan yang dihadapi oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu dalam penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
antara lain :
1. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan
kegiatan
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun
kuantitas.
3. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal, karena
mekanisme penyelenggaraan pelayanan masih membutuhkan
rekomendasi dinas/ instansi yang lain.
4. Belum optimalnya regulasi pemberian insentif dan kemudahan
penanaman modal
Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut telah diterbitkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dan telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan sangat membutuhkan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup. Dalam
mengeluarkan izin, KPMPT masih membutuhkan rekomendasi dari Dinas/
Instansi Teknis. Terkait dengan Tata Ruang, KPMPT berkoordinasi dengan
BKPRD yang ada di Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Setiap Perizinan yang
membutuhkan kajian Tata Ruang KPMPT menunggu keputusan BKPRD
yang berupa Rekomendasi Tata Ruang.
Pelayanan di KPMPT juga membutuhkan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis pada izin tertentu (HO) justru di awal sebelum memasukkan
berkas permohonan sebagai syarat permohonan izin. Terutama permohonan
izin yang berkaitan dengan adanya limbah usaha karena pengelolaan
lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian alam.
18
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan
yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2015
tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu ada 72 jenis pelayanan yang dilaksanakan di
KPMPT. Namun baru 30 jenis perizinan yang kewenangan
penandatanganannya didelegasikan.
Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi
dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan.
Faktor Pelayanan KPMPT yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari :
Gambaran Pelayanan KPMPT
Penyelenggaraan Pelayanan di KPMPT belum sepenuhnya sesuai
dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Penyelenggaraan
pelayanan perizinan di Kabupaten Gunungkidul masih seperti loket,
walaupun sudah 30 jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan
kewenangan penandatanganannya. Namun masih membutuhkan dinas
instansi terkait dalam proses survey dan pemberian rekomendasi.
Hal ini mengakibatkan proses perizinan menjadi terlambat,
sehingga perlu dilakukan inventarisasi permasalahan pelayanan
penanaman modal dan perizinan secara menyeluruh agar tujuan
memberikan kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk
pengurusan izin investasi dapat tercapai.
Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
Kemudahan dan kejelasan dalam regulasi tentang penanaman
modal, kualitas dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal karena
masih membutuhkan rekomendasi, dan juga belum optimalnya regulasi
pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan
beberapa faktor yang masih menjadi kendala di Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu.
Sasaran Jangka Menengah dari RPJMD
Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah :
” Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang
terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,
mandiri, dan sejahtera di tahun 2021.
Dalam misi pembangunan tersebut, menempatkan penanaman
modal/ investasi pada Misi ke – 5 ( lima ) yaitu " Mengembangkan sektor-
sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif ”. Dalam
19
mewujudkan Misi tersebut, maka program pembangungan di bidang
penanaman modal adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
3. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
Implikasi RTRW bagi Pelayanan KPMPT
Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan sangat membutuhkan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup. Dalam
mengeluarkan izin, KPMPT masih membutuhkan rekomendasi dari Dinas/
Instansi Teknis. Terkait dengan Tata Ruang, KPMPT berkoordinasi dengan
BKPRD yang ada di Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Setiap Perizinan
yang membutuhkan kajian Tata Ruang KPMPT menunggu keputusan
BKPRD yang berupa Rekomendasi Tata Ruang.
Pelayanan di KPMPT juga membutuhkan Kajian Lingkungan Hidup
pada izin tertentu (HO) justru di awal sebelum memasukkan berkas
permohonan sebagai syarat permohonan izin. Terutama permohonan izin
yang berkaitan dengan adanya limbah usaha karena pengelolaan
lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian alam.
Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang akan
ditangani Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Gunungkidul tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal, karena
mekanisme penyelenggaraan pelayanan masih membutuhkan
rekomendasi dinas/ instansi yang lain.
2. Realisasi investasi yang masih rendah, karena pelaksanaan regulasi
tentang penanaman modal belum dilaksanakan secara optimal.
3. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang mengakibatkan
penyelenggaraan pelayanan belum maksimal.
20
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KPMPT
Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam jangka waktu 5 ( lima )
tahun kedepan.
Tujuan Jangka Menengah KPMPT adalah :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good
Governance )
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta
penanaman modal;
4. Meningkatkan promosi peluang investasi dan potensi unggulan
daerah untuk menarik investor;
Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran strategis yang merupakan
ukuran-ukuran spesifik menjelaskan sejauhmana tujuan itu ingin
dicapai KPMPT Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 2016-2021
sebagai berikut :
1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
publik
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat
5. Nilai Investasi Meningkat
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah diatas, dapat
dilihat berdasarkan Tabel dibawah sebagai berikut :
21
2017 2018 2019 2020 2021
1 3 4 5 6 7 8 9
Kesesuaian antar lembaga dalam
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Persentase kesesuaian program dalam
Renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra
SKPD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100%
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Meningkat
Persentase Laporan Keuangan yang disusun
tepat waktu100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik
Nilai IKM PD
80 80 80 80 80
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana aparatur100% 100% 100% 100% 100%
Persentase PNS/ aparatur sipil taat aturan100% 100% 100% 100% 100%
Persentase PNS yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas100% 100% 100% 100% 100%
3 Meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan dan non perizinan serta
penanaman modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Perizinan
Persentase perizinan dan non perizinan
terlayani tepat waktu75% 80% 85% 90% 95%
4 Meningkatkan promosi peluang
investasi dan potensi unggulan
daerah untuk menarik investor
Nilai Investasi meningkat Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN
900 M 925 M 850 M 800 M 800 M
5 Meningkatnya kualitas penyelesaian
pengaduan sesuai ketentuan yang
berlaku
Jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat tentang
layanan publik yang telah ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
1 Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik ( Good
Governance )
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
No Tujuan Sasaran Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran pada tahun ke -
22
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya
disajikan sasaran dan indikator kinerja Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu dalam tabel berikut :
23
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan penanaman
modal dan perijinan75% 80% 85% 90% 95% Seksi Pelayanan
Jumlah perizinan dan non
perizinan tahun n – jumlah
perizinan dan non perizinan thn
sebelumnya
x 100 %
jml perizinan dan non perizinan
thn sebelumnya
80 80 80 80 80 Seksi PelayananTotal dan Nilai persepsi per
unsur
Total unsur yang terisi
2 Meningkatnya promosi
potensi unggulan daerah
dan jumlah investor 900 M 925 M 850 M 800 M 800 MSeksi Pengembangan
Penanaman Modal
Realisasi PMDN/ PMA thn n -
ralisasi PMDN/ PMA tahun
sebelumnya
x 100 %
Realisasi PMDN/ PMA tahun
sebelumnya
3 Meningkatnya kualitas
penyelesaian pengaduan
sesuai ketentuan yang
berlaku100% 100% 100% 100% 100%
Seksi Fasilitasi dan
Evaluasi
Jumlah pengaduan yang masuk-
jml pengaduan yg
ditindaklanjuti
x 100 %
Jumlah pengaduan yang masuk-
jml pengaduan yg
Persentase kenaikan nilai
realisasi investasi
PMDN/PMA
Persentase pengaduan
masyarakat tentang
layanan publik yang telah
ditindaklanjuti
3 10
Persentase jumlah
perizinan dan non
perizinan yang sesuai SOP
Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik
Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke Unit Kerja
PenanggungjawabKeterangan/Rumus/Formula
24
4.2 Strategi dan Kebijakan KPMPT
Strategi dan Kebijakan jangka menengah KPMPT menunjukkan
bagaimana cara KPMPT mencapai tujuan, sasaran jangka menengah
KPMPT dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang
menjadi Tugas dan Fungsi KPMPT. Strategi dan kebijakan tersebut
selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan KPMPT bagi setiap
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi
dana arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
bagai KPMPT untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien.
a. Perumusan Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujaun dan sasaran akan dicapai selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran
pelayanan KPMPT, hasil perumusan Isu-isu strategis, tujuan dan
sasaran jangka menengah KPMPT.
Perumusan strategi KPMPT adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran KPMPT
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang :
1. Koordinasi intensif
dengan dinas
instansi terkait
2. Tuntutan masyarakat
dan penanam modal
terhadap
peningkatan kualitas
pelayanan
Tantangan :
1. Masyarakat kurang
paham terhadap
pentingnya perizinan
dan non perizinan
2. Meningkatnya
investor untuk
berinvestasi
Kekuatan :
1. Kewenangan daerah dalam
pelayanan perizinan, non
perizinan dan penanaman
modal
2. Perbup No 33/2015 tentang
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
3. Regulasi tentang
Penanaman Modal ( RUPM,
Pemberian Insentif,
SPIPISE )
Alternatif Strategi :
1. Meningkatkan
kualitas pelayanan
penanaman modal
2. Meningkatkan
kualitas pelayanan
SPIPISE
3. Meningkatkan
kemitraan dengan
penanam modal
Alternatif Strategi :
1. Meningkatkan daya
tarik penanaman
modal/ promosi
2. Meningkatkan
kualitas kelembagaan
penanaman modal
3. Sosialisasi pelayanan
perizinan dan non
perizinan
25
Kelemahan :
1. Pelaksanaan regulasi
penanaman modal belum
optimal
2. Kualitas dan kuantitas SDM
kurang
3. Sarana dan prasarana
belum memadai
4. Pelaksanaan PTSP belum
optimal
Alternatif Strategi :
1. Melaksanakan
koordinasi yang
intensif dengan
dinas instansi
terkait
2. Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas SDM
KPMPT
Alternatif Strategi :
1. Meningkatkan
kualitas, sarana dan
prasarana
2. Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
penanaman modal
dan PTSP
Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya akan diuraikan dalam tabel
berikut :
Tabel 4.4
Penentuan Strategi
No Sasaran Indikator Kinerja sasaran Strategi
1. Kesesuaian
antar lembaga
dalam dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase kesesuaian
program dalam Renja PD
terhadap RKPD dan
Renstra PD terhadap
RPJMD
Meningkatkan kualitas,
sarana dan prasarana
2. Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Meningkat
Persentase Laporan
Keuangan yang disusun
tepat waktu
1. Meningkatkan kualitas,
sarana dan prasarana
2. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas SDM
3. Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
publik
1. Nilai IKM PD
2. Persentase pemenuhan
kebutuhan adminstrasi
perkantoran
3. Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana
prasarana aparatur
4. Persentase PNS/
aparatur sipil taat
aturan
5. Persentase PNS yang
memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas
1. Meningkatkan kualitas,
sarana dan prasarana
2. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas SDM
4 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perizinan
Persentase perizinan
dan non perizinan
terlayani tepat waktu
1. Meningkatkan kualitas
kelembagaan penanaman
modal
2. Sosialisasi pelayanan
26
perizinan dan non
perizinan
3. Melaksanakan
koordinasi yang intensif
dengan dinas instansi
terkait
5 Nilai Investasi
meningkat
Realisasi nilai investasi
PMA dan PMDN
1. Meningkatkan daya tarik
penanaman modal/
promosi
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan penanaman
modal
3. Meningkatkan kualitas
pelayanan SPIPISE
4. Meningkatkan kemitraan
dengan penanam modal
6 Jumlah
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
Persentase pengaduan
masyarakat tentang layanan
publik yang ditindaklanjuti
1. Meningkatkan kualitas,
sarana dan prasarana
2. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas SDM
b. Perumusan Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan harus
relevan dan konsisten antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
Selanjutnya Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
disajikan dalam tabel sebagai berikut :
27
Visi
Misi
Tujuan Sasaran Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Kesesuaian antar lembaga dalam
dokumen perencanaan pembangunan
daerah
Optimalisasi dan peningkatan kualitas kinerja
SDM
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Meningkat
Optimalisasi dan peningkatan kualitas kinerja
SDM
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
Meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik
1. Meningkatkan kualitas, sarana dan
prasarana pelayanan
Optimalisasi dan penambahan sarana serta
pembangunan gedung yang representatif
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
SDM
Optimalisasi dan peningkatan kualitas kinerja
SDM
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan
non perizinan serta penanaman modal
Meningkatnya kualitas pelayanan
perizinan
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan
penanaman modal
Peningkatan kualitas kelembagaan menjadi
BPMPTSP
2. Sosialisasi pelayanan perizinan dan
non perizinan
Peningkatan jumlah pemohon perizinan dan
non perizinan
3. Melaksanakan koordinasi yang
intensif dengan dinas instansi terkait
Pelayanan perizinan dan penanaman modal
yang mudah, cepat dan pasti
Meningkatkan promosi peluang investasi dan
potensi unggulan daerah untuk menarik investor
Nilai investasi meningkat 1. Meningkatkan daya tarik
penanaman modal/ promosi
Peningkatan jumlah investor/ penanam modal
2. Meningkatkan kualitas pelayanan
penanaman modal
Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
SPIPISE
Peningkatan akses informasi dengan BKPM
4. Meningkatkan kemitraan dengan
penanam modal/ investor
Peningkatan realisasi investasi
Tabel 4.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Strategi
Meningkatkan kualitas, sarana dan
prasarana
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
SDM
28
Meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan
sesuai ketentuan yang berlaku
Meningkatnya kualitas penyelesaian
pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku
1. Meningkatkan kualitas, sarana dan
prasarana pelayanan
Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Optimalisasi dan peningkatan kualitas kinerja
SDM
29
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
Berdasarkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama kurun waktu 5 (lima)
tahun, dan untuk media evaluasi kinerja, lebih terarah, terinci, dan terukur
maka perlu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.
Adapun program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan
RPJMD sesuai dengan tabel 5.2. adalah :
1. Dari sasaran PD yaitu kesesuaian antar lembaga dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah, Program dan Kegiatan KPMPT adalah
sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan diwujudkan dengan
kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan
Pengendalian Internal Perangkat Daerah, serta kegiatan Evaluasi dan
Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
2. Dari Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat, Program
dan Kegiatan KPMPT adalah :
a. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
3. Dari Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik , Program dan Kegiatan KPMPT
adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran, dan
kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan
kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran.
c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur dengan
kegiatan Pengadaan PAkaian Dinas Khusus, kegiatan
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah serta kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur.
d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Program dan
Kegiatan di KPMPT adalah :
30
a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan
Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
b. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan kegiatan
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD.
c. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu dengan kegiatan
Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Perizinan dan kegiatan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. Dari Sasaran Nilai Investasi Meningkat, Program dan Kegiatan di KPMPT
adalah :
c. Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah dengan
kegiatan Pelayanan dan Evaluasi Penanaman Modal dan kegiatan
Pengembangan Penanaman Modal.
6. Dari sasaran Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti,
Program dan kegiatan di KPMPT adalah :
a. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan kegiatan
Pengendalian Internal Perangkat Daerah.
Rencana program dan kegiatan dalam Renstra KPMPT disajikan dalam tabel
dengan format Tabel 5.2.
Sesuai Surat Edaran Menteri DAlam Negeri RI Nomor 050/795/SJ tanggal 4
Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017
diamanatkan bahwa dalam RPJMD TAhun 2016-2021 perlu menampilkan
program pembangunan tahun 2016. Hal ini untuk mewadahi program
pembangunan tahun 2016 yang tidak masuk dalam RPJMD TAhun 2010-
2015 sementara tidak masuk juga dalam tahapan tahunan dalam RPJMD
TAhun 2016-2021 karena tahun pertama RPJMD 2016-2021 adalah
TAhun2017. Adapun Program dan Kegaiatn beserta anggaran pembangunan
tahun 2016 disajikan dalam tabel dengan format tabel 5.1.
Tabel 5.1 dan tabel 5.2 adalah sebagai berikut :
31
Indikator
Kinerja Program
Indikator
Sasaran
PD
(outcome) dan Kegiatan
(output)
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) Tahun-4 Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Persentas
e
Pemenuh
an
Kebutuha
n
Administr
asi
Perkantor
an
1 20 25 01 Program
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
28,89 100% 313.290 100% 322.689 100% 332.369 100% 342.340 100% 352.611 100% 1.663.299 Subag TU KPMPT
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul
Tujuan PDSasaran
PDKode
Program
dan
Kegiatan
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
aan
Target Kinerja Program Unit Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
(3)
Peningka
tan
Sarana
dan
Prasaran
a
Meningk
atnya
kepuasa
n
masyara
kat
terhadap
penyelen
ggaraan
pelayana
n publik
Jumlah surat terkirim, jumlah
sarana jasa telepon,listrik,air
dan internet, jumlah
kendaraan dinas yang
pajaknya terbayarkan,
pembayaran jasa kebersihan
kantor, jumlah peralatan
kerja terfasilitasi dengan
baik, jumlah alat tulis yang
tersedia, jml barang cetakan
dan penggandaan,
komponen listrik tersedia
dengan baik,tersedianya
peralatan dan perlengkapan
kantor, jumlah bahan dan
alat kebersihan,jumkah buku
bacaan/referensi dan surat
kabar, jml tenaga
administrasi/teknis
perkantoran,arsip perizinan
terdata dan terkelola dengan
baik,
LOKASI
dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
32
1 20 25 01 01 Penyediaa
n Jasa,
Peralatan,
dan
Perlengka
pan
Perkantor
an
rasio surat yang
dikirim,persentase
terbayarnya jasa rekening
telepon, listrik,air dan
internet, persentase legalitas
kendaraan dinas di
SKPD,persentase terbayarnya
petugas kebersihan
kantor,persentase jumlah
peralatan kerja dalam kondisi
baik,persentase jml alat tulis
yang tersedia,persentase
barang cetakan yang siap
digunakan,persentase
komponen listrik tersedia
dengan baik,persentase
peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia dengan
baik,persentase tersedianya
bahan dan peralatan
kebersihan dengan
baik,persentase jml buku
peraturan dan surat kabar,
persentase tenaga
teknis/administrasi
perkantoran, persentase jml
dan jenis arsip terkelola
dengan baik
28,87 100% 206.690 212.891 219.277 225.856 232.631 1.097.345 Subag TU KPMPT
Penyediaa
n Rapat-
rapat,
Konsultasi
dan
Koordinasi
Persentase makanan dan
minuman yang tersedia utk
rapat tamu dan pelanggan,
persentase rapat koordinasi
dan konsultasi dalam dan
luar daerah
11,22 100% 106.600 100% 109.798 100% 113.092 100% 116.485 100% 119.979 100% 565.954 KPMPT
- - - - -
Meningka
tnya
kepuasan
masyarak
at
terhadap
penyeleng
garaan
pelayanan
publik
Persentas
e
Pemenuh
an
Kebutuha
n Sarana
Prasarana
Aparatur
1 20 25 02 00 Program
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas yang dipelihara, jumlah
gedung yang dipelihara
28,12% 2 unit roda
4, 3 unit
roda 2, 1
gedung
59.000 100% 60.770 100% 62.593 100% 64.471 100% 66.405 100% 313.239 Subag TU KPMPT
Pemelihar
aan/Reha
bilitasi
Sarana
dan
Prasarana
Perkantor
an
Persentase kendaraan dinas
dalam kondisi baik,
persentase gedung dalam
kondisi baik
28,12% 100% 59.000 100% 60.770 100% 62.593 100% 64.471 100% 66.405 100% 313.239 Subag TU KPMPT
- - - - -
Meningka
tnya
kepuasan
masyarak
at
terhadap
penyeleng
garaan
pelayanan
publik
Persentas
e PNS/
Aparatur
Sipil taat
aturan
1 20 25 03 00 Program
Peningkat
an
Ketatalak
sanaan
dan
Kapasitas
Aparatur
Jumlah pakaian khusus hari
tertentu tersedia dengan
baik, jumlah ASN yang
terfasilitasi
65,77 % 44 orang 18.500 100% 19.055 100% 19.627 100% 20.215 100% 20.822 100% 98.219 Subag TU KPMPT
Pengadaa
n Pakaian
Dinas
Khusus
Persentase pemenuhan
kebutuhan pakaian khusus
hari tertentu
96,03% 100% 10.000 100% 10.300 100% 10.609 100% 10.927 100% 11.255 100% 53.091 Subag TU KPMPT
Penyeleng
garaan
Ketatalaks
anaan dan
Pengelola
an
Kepegawa
ian
Perangkat
Daerah
Persentase ASN yang
terfasilitasi dengan baik
0 % 100% 3.500 100% 3.605 100% 3.713 100% 3.825 100% 3.939 100% 18.582 Subag TU KPMPT
Pengemb
angan
Kapasitas
Aparatur
Persentase ASN yang lulus
diklat dan bimtek
0% 100% 5.000 80% 5.150 80% 5.305 80% 5.464 80% 5.628 60% 26.546 Subag TU KPMPT
- - - - -
Peningka
tan
Sarana
dan
Prasaran
a
Meningk
atnya
kepuasa
n
masyara
kat
terhadap
penyelen
ggaraan
pelayana
n publik
Jumlah surat terkirim, jumlah
sarana jasa telepon,listrik,air
dan internet, jumlah
kendaraan dinas yang
pajaknya terbayarkan,
pembayaran jasa kebersihan
kantor, jumlah peralatan
kerja terfasilitasi dengan
baik, jumlah alat tulis yang
tersedia, jml barang cetakan
dan penggandaan,
komponen listrik tersedia
dengan baik,tersedianya
peralatan dan perlengkapan
kantor, jumlah bahan dan
alat kebersihan,jumkah buku
bacaan/referensi dan surat
kabar, jml tenaga
administrasi/teknis
perkantoran,arsip perizinan
terdata dan terkelola dengan
baik,
33
Meningka
tnya
kepuasan
masyarak
at
terhadap
penyeleng
garaan
pelayanan
publik
Persentas
e
Pemenuh
an
Kebutuha
n Sarana
Prasarana
Aparatur
1 20 25 02 00 Program
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas yang dipelihara, jumlah
gedung yang dipelihara
28,12% 2 unit roda
4, 3 unit
roda 2, 1
gedung
59.000 100% 60.770 100% 62.593 100% 64.471 100% 66.405 100% 313.239 Subag TU KPMPT
Pemelihar
aan/Reha
bilitasi
Sarana
dan
Prasarana
Perkantor
an
Persentase kendaraan dinas
dalam kondisi baik,
persentase gedung dalam
kondisi baik
28,12% 100% 59.000 100% 60.770 100% 62.593 100% 64.471 100% 66.405 100% 313.239 Subag TU KPMPT
- - - - -
Meningka
tnya
kepuasan
masyarak
at
terhadap
penyeleng
garaan
pelayanan
publik
Persentas
e PNS/
Aparatur
Sipil taat
aturan
1 20 25 03 00 Program
Peningkat
an
Ketatalak
sanaan
dan
Kapasitas
Aparatur
Jumlah pakaian khusus hari
tertentu tersedia dengan
baik, jumlah ASN yang
terfasilitasi
65,77 % 44 orang 18.500 100% 19.055 100% 19.627 100% 20.215 100% 20.822 100% 98.219 Subag TU KPMPT
Pengadaa
n Pakaian
Dinas
Khusus
Persentase pemenuhan
kebutuhan pakaian khusus
hari tertentu
96,03% 100% 10.000 100% 10.300 100% 10.609 100% 10.927 100% 11.255 100% 53.091 Subag TU KPMPT
Penyeleng
garaan
Ketatalaks
anaan dan
Pengelola
an
Kepegawa
ian
Perangkat
Daerah
Persentase ASN yang
terfasilitasi dengan baik
0 % 100% 3.500 100% 3.605 100% 3.713 100% 3.825 100% 3.939 100% 18.582 Subag TU KPMPT
Pengemb
angan
Kapasitas
Aparatur
Persentase ASN yang lulus
diklat dan bimtek
0% 100% 5.000 80% 5.150 80% 5.305 80% 5.464 80% 5.628 60% 26.546 Subag TU KPMPT
- - - - -
Akuntabili
tas
Pengelola
an
Keuangan
Meningka
t
Persentas
e laporan
keuanga
n yang
disusun
tepat
waktu
1 20 25 05 00 Program
Peningkat
an
Kualitas
Pelapora
n
Keuanga
n
Perangka
t Daerah
Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran, Akhir Tahun,
keuangan bulanan/SPJ
bulanan, jml petugas
penatausahaan keuangan dan
aset terfasilitasi dengan baik
32,66% 3
dokumen,
12 paket
spj
bulanan,6
orang
22.930 100% 23.618 100% 24.326 100% 25.056 100% 25.808 100% 121.738 Subag TU KPMPT
Penyusun
an
Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Presentase dokumen laporan
keuangan semesteran,
laporan keuangan akhir
tahun, laporan keuangan
bulanan/SPJ terfasailitasi
dengan baik
32,66% 100% 22.930 100% 23.618 100% 24.326 100% 25.056 100% 25.808 100% 121.738 Subag TU KPMPT
- - - - -
Kesesuaia
n antar
lembaga
dalam
dokumen
perencan
aan
pembang
unan
daerah
Persentas
e
kesesuaia
n program
dalam
renja
SKPD
terhadap
RKPD, dan
Renstra
SKPD
terhadap
RPJMD
1 20 25 06 00 Program
Peningkat
an
Kualitas
Perencan
aan
Tersusunnya Dokumen
LAKIP, Evaluasi Renstra,
Dokumen Renja, RKA, Dpa
dan evaluasi Renja,monev
terhadap penyelenggaraan
penanaman modal, perizinan
dan non perizinan, serta
Dokumen RTP
12,80% 9 dokumen 68.270 100% 70.318 100% 72.428 100% 74.600 100% 76.838 100% 362.455 Subag TU KPMPT
34
Penyeleng
garaan
Ketatalaks
anaan dan
Pengelola
an
Kepegawa
ian
Perangkat
Daerah
Persentase ASN yang
terfasilitasi dengan baik
0 % 100% 3.500 100% 3.605 100% 3.713 100% 3.825 100% 3.939 100% 18.582 Subag TU KPMPT
Pengemb
angan
Kapasitas
Aparatur
Persentase ASN yang lulus
diklat dan bimtek
0% 100% 5.000 80% 5.150 80% 5.305 80% 5.464 80% 5.628 60% 26.546 Subag TU KPMPT
- - - - -
Akuntabili
tas
Pengelola
an
Keuangan
Meningka
t
Persentas
e laporan
keuanga
n yang
disusun
tepat
waktu
1 20 25 05 00 Program
Peningkat
an
Kualitas
Pelapora
n
Keuanga
n
Perangka
t Daerah
Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran, Akhir Tahun,
keuangan bulanan/SPJ
bulanan, jml petugas
penatausahaan keuangan dan
aset terfasilitasi dengan baik
32,66% 3
dokumen,
12 paket
spj
bulanan,6
orang
22.930 100% 23.618 100% 24.326 100% 25.056 100% 25.808 100% 121.738 Subag TU KPMPT
Penyusun
an
Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Presentase dokumen laporan
keuangan semesteran,
laporan keuangan akhir
tahun, laporan keuangan
bulanan/SPJ terfasailitasi
dengan baik
32,66% 100% 22.930 100% 23.618 100% 24.326 100% 25.056 100% 25.808 100% 121.738 Subag TU KPMPT
- - - - -
Kesesuaia
n antar
lembaga
dalam
dokumen
perencan
aan
pembang
unan
daerah
Persentas
e
kesesuaia
n program
dalam
renja
SKPD
terhadap
RKPD, dan
Renstra
SKPD
terhadap
RPJMD
1 20 25 06 00 Program
Peningkat
an
Kualitas
Perencan
aan
Tersusunnya Dokumen
LAKIP, Evaluasi Renstra,
Dokumen Renja, RKA, Dpa
dan evaluasi Renja,monev
terhadap penyelenggaraan
penanaman modal, perizinan
dan non perizinan, serta
Dokumen RTP
12,80% 9 dokumen 68.270 100% 70.318 100% 72.428 100% 74.600 100% 76.838 100% 362.455 Subag TU KPMPT
Perencan
aan
Kinerja PD
Persentase Dokumen LAKIP,
Renstra dan Dokumen Renja,
RKA, DPA tersusun tepat
waktu
0 % 100% 6.970 100% 7.179 100% 7.394 100% 7.616 100% 7.845 100% 37.005 Subag TU KPMPT
Pengendal
ian
Internal
Perangkat
Daerah
Persentase penyelenggaraan
penanaman modal, perizinan
dan non perizinan serta SPIP
terimplementasi dengan baik
12,80 % 100% 17.750 100% 18.283 100% 18.831 100% 19.396 100% 19.978 100% 94.237 Seksi
Fasilitasi
dan
Evaluasi
KPMPT
Pengelola
an Data
dan
Sistem
Informasi
PD
Sistem aplikasi terpelihara
dengan baik, kemudahan
data dan informasi perizinan
PM
0 % 100% 41.500 100% 43.500 100% 45.000 100% 47.500 100% 48.500 100% 226.000 Seksi Data
dan
Pengolaha
n
KPMPT
Evaluasi
dan
Pelaporan
Pencapaia
n Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Persentase capaian SPM
bidang PM
12,15% 100% 2.050 100% 2.500 100% 3.000 100% 3.500 100% 4.000 100% 15.050 Seksi
Fasilitasi
dan
Evaluasi
KPMPT
35
Kesesuaia Persentas 1 20 25 06 00 Program Tersusunnya Dokumen 12,80% 9 dokumen 68.270 100% 70.318 100% 72.428 100% 74.600 100% 76.838 100% 362.455 Subag TU KPMPTPerencan
aan
Kinerja PD
Persentase Dokumen LAKIP,
Renstra dan Dokumen Renja,
RKA, DPA tersusun tepat
waktu
0 % 100% 6.970 100% 7.179 100% 7.394 100% 7.616 100% 7.845 100% 37.005 Subag TU KPMPT
Pengendal
ian
Internal
Perangkat
Daerah
Persentase penyelenggaraan
penanaman modal, perizinan
dan non perizinan serta SPIP
terimplementasi dengan baik
12,80 % 100% 17.750 100% 18.283 100% 18.831 100% 19.396 100% 19.978 100% 94.237 Seksi
Fasilitasi
dan
Evaluasi
KPMPT
Pengelola
an Data
dan
Sistem
Informasi
PD
Sistem aplikasi terpelihara
dengan baik, kemudahan
data dan informasi perizinan
PM
0 % 100% 41.500 100% 43.500 100% 45.000 100% 47.500 100% 48.500 100% 226.000 Seksi Data
dan
Pengolaha
n
KPMPT
Evaluasi
dan
Pelaporan
Pencapaia
n Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Persentase capaian SPM
bidang PM
12,15% 100% 2.050 100% 2.500 100% 3.000 100% 3.500 100% 4.000 100% 15.050 Seksi
Fasilitasi
dan
Evaluasi
KPMPT
Meningk
atnya
kepuasa
n
masyara
kat
terhadap
penyelen
ggaraan
pelayana
n publik
Nilai
IKM PD
1 20 25 06 00 Program
Peningkat
an
Kualitas
Pelayana
n Publik
Buku Profil SKPD dan
Pengembangan Sistem,
Dokumen Laporan SPM bid.
PM, jml perizinan yang
menerapkan sistem ISO, jml
pegawai yg lulus diklat ISO
dan dokumen pengukuran
IKM
22,75% 1 dok
profil, 1
pengemban
gan
sistem,2
dok SPM,10
jenis izin,
10
pegawai, 2
dok IKM
160.000 100% 164.500 100% 168.500 100% 174.000 100% 179.500 100% 846.500 KPMPT KPMPT
Penyusun
an
Standar
Pelayanan
Publik
Persentase perizinan yang
menerapkan ISO, persentase
pegawai yg lulus diklat ISO
30,09% 100% 157.500 100% 161.500 100% 165.000 100% 170.000 100% 175.000 100% 829.000 Seksi Data
dan
Pengolaha
n
KPMPT
Penyeleng
garaan
Pelayanan
Publik
Nilai IKM 11,69% 80 2.500 80 3.000 80 3.500 80 4.000 80 4.500 80 17.500 Seksi
Fasilitasi
dan
Evaluasi
KPMPT
Meningka
tnya
Kualitas
Pelayanan
Perizinan
Persentas
e
Perizinan
dan Non
Perizinan
Terlayani
tepat
waktu
1 20 25 22 00 Program
Peningkat
an
Pelayana
n
Terpadu
Terlaksananya koordinasi
dan penelitian lapangan
permohonan perizinan dan
non perizinan dan
meningkatnya jml
permohonan perizinan dan
non perizinan, jml tenaga
adm dan teknik perkantoran
22,88 18 jenis
perizinan,2
500
sertifikat
izin,1
tenaga
survey, 73
jenis izin,
3000
pemohon 3
THL
155.000 100% 145.500 100% 150.000 100% 154.500 100% 160.000 100% 765.000 KPMPT KPMPT
Pengelola
an Data
dan
Pengolaha
n
Permohon
an
Pelayanan
Persentase jumlah perizinan
dan non perizinan yang
diterbitkan
19,62% 80% 80.000 81% 83.000 82% 85.000 82% 87.000 83% 90.000 83% 425.000 Seksi
Data dan
Pengolaha
n
KPMPT
36
Penyusun
an
Standar
Pelayanan
Publik
Persentase perizinan yang
menerapkan ISO, persentase
pegawai yg lulus diklat ISO
30,09% 100% 157.500 100% 161.500 100% 165.000 100% 170.000 100% 175.000 100% 829.000 Seksi Data
dan
Pengolaha
n
KPMPT
Penyeleng
garaan
Pelayanan
Publik
Nilai IKM 11,69% 80 2.500 80 3.000 80 3.500 80 4.000 80 4.500 80 17.500 Seksi
Fasilitasi
dan
Evaluasi
KPMPT
Meningka
tnya
Kualitas
Pelayanan
Perizinan
Persentas
e
Perizinan
dan Non
Perizinan
Terlayani
tepat
waktu
1 20 25 22 00 Program
Peningkat
an
Pelayana
n
Terpadu
Terlaksananya koordinasi
dan penelitian lapangan
permohonan perizinan dan
non perizinan dan
meningkatnya jml
permohonan perizinan dan
non perizinan, jml tenaga
adm dan teknik perkantoran
22,88 18 jenis
perizinan,2
500
sertifikat
izin,1
tenaga
survey, 73
jenis izin,
3000
pemohon 3
THL
155.000 100% 145.500 100% 150.000 100% 154.500 100% 160.000 100% 765.000 KPMPT KPMPT
Pengelola
an Data
dan
Pengolaha
n
Permohon
an
Pelayanan
Persentase jumlah perizinan
dan non perizinan yang
diterbitkan
19,62% 80% 80.000 81% 83.000 82% 85.000 82% 87.000 83% 90.000 83% 425.000 Seksi
Data dan
Pengolaha
n
KPMPT
Pelayanan
Perizinan
dan Non
Perizinan
Persentase jumlah pemohon
perizinan dan non perizinan
27,15% 90% 75.000 90% 62.500 90% 65.000 90% 67.500 90% 70.000 90% 340.000 Seksi
PelayananKPMPT
Nilai
investasi
meningka
t
Realisasi
Nilai
Investasi
PMA dan
PMDN
1 20 25 15 00 Program
Peningkat
an
Promosi
dan
Penanam
an Modal
Daerah
Jml investor PMA dan PMDN
skala menengah keatas yg
berminat utk investasi,
terjalinnya kemitraan dengan
dunia usaha/investor daerah,
tersedianya dokumen
Rencana Induk Invesatsi
Daerah, keikutsertaan dalam
pameran investasi
2,03% 15
perusahaan
, 60
pengusaha,
1
dokumen,
2 event
pameran
453.000 80% 80% 80% 80% 80% 453.000 KPMPT KPMPT
Pelayanan
dan
Evaluasi
Penanam
an Modal
Persentase perusahaan PMA
dan PMDN yang
merealisasikan investasinya,
Peningkatan Jumlah investasi
4,08% 80% 98.000 80% 75.000 80% 80.000 80% 85.000,0 80% 90.000 80% 428.000 Seksi
Fasilitasi
dan
Evaluasi,
Seksi
Pengemb
angan
Penanam
an Modal
KPMPT
Pengemba
ngan
Penanama
n Modal
Dokumen Rencana Induk
Investasi Daerah Kabupaten
GK dan persentase jumlah
pameran yang diikuti
0,73% 100% 355.000 100% 265.000 80% 270.000 80% 325.000 80% 330.000 80% 1.545.000 Seksi
Pengemb
angan
Penanam
an Modal
KPMPT
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
37
Pelayanan
dan
Evaluasi
Penanam
an Modal
Persentase perusahaan PMA
dan PMDN yang
merealisasikan investasinya,
Peningkatan Jumlah investasi
4,08% 80% 98.000 80% 75.000 80% 80.000 80% 85.000,0 80% 90.000 80% 428.000 Seksi
Fasilitasi
dan
Evaluasi,
Seksi
Pengemb
angan
Penanam
an Modal
KPMPT
Pengemba
ngan
Penanama
n Modal
Dokumen Rencana Induk
Investasi Daerah Kabupaten
GK dan persentase jumlah
pameran yang diikuti
0,73% 100% 355.000 100% 265.000 80% 270.000 80% 325.000 80% 330.000 80% 1.545.000 Seksi
Pengemb
angan
Penanam
an Modal
KPMPT
Wonosari, 2 Juni 2016
Kepala KPMPT
Drs. Aziz Saleh
NIP. 19660603 196602 1 002
KETERANGAN :
1). Pengisian Tabel 5.1 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
2). Program dan Kegiatan yang dimasukkan / dituangkan dalam Tabel 5.1 hanya program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dalam pencapaian visi dan misi SKPD
3). Kolom 6 diisi dengan data tahun 2016
Catatan :
1. Data Capaian awal pada tahun perencanaan adalah Data Triwulan I Tahun 2016
2. Untuk kegiatan Pelayanan dan Evaluasi Penanaman Modal pada Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah diampu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Fasilitasi dan Evaluasi serta Seksi Pengembangan Penanaman Modal
38
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja KPMPT yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD dapat diuraikan sesuai dengan yang terkandung pada tabel 6.1.
sebagai berikut :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja PD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja
pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
tahun 0 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
2 Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah meningkat
3 Nilai IKM PD 80 80 80 80 80 80 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
5 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
6 Persentase PNS/ aparatur sipil taat aturan
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
7 Persentase Perizinan dan Non Perizinan terlayani tepat waktu
80 75 80 85 90 95 Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkat
39
8 Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN
800 M 900 M 925 M 850 M 800 M 800 M Nilai Investasi meningkat
9 Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang telah ditindaklanjuti
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Pengaduan masyarakat semua dapat ditindaklanjuti
1. Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD dan
Renstra SKPD terhadap RPJMD ditunjukkan dengan kegiatan
penganggaran Program Peningkatan Kualitas Perencanaan yaitu kegiatan
Perencanaan Kinerja PD untuk 5 (lima) tahun ke depan semua program dan
kegiatan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan
daerah.
2. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu ditunjukkan
dengan kegiatan penganggaran Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Untuk 5 tahun kedepan diharapkan Laporan
Keuangan tepat waktu sesuai ketentuan.
3. Nilai IKM ditunjukkan dengan kegiatan Penganggaran Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. Untuk 5 tahun kedepan Nilai IKM terus meningkat.
4. Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran ditunjukkan
dengan kegiatan penganggaran Program Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran dan kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan
koordinasi dengan harapan 5 tahun kedepan kebutuhan sarana dan
prasarana tercukupi dengan baik dan kegiatan Penyediaan Rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi.
5. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
ditunjukan dengan kegiatan penganggaran Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran dengan kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi
sarana dan prasarana perkantoran. Untuk 5 tahun kedepan sarana dan
prasarana dalam kondisi baik.
6. Persentase PNS/Aparatur Sipil taat aturan ditunjukkan dengan kegiatan
penganggaran Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas khusus, kegiatan
penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat
daerah dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur. Untuk 5 tahun
kedepan pelanggaran disiplin PNS 0 %.
7. Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan terlayani tepat waktu
ditunjukkan dengan kegiatan penganggaran Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik,
40
kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Program Peningkatan
Pelayanan Terpadu dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Pengolahan
Permohonan Pelayanan, dan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan serta Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan
kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD dan kegiatan Evaluasi
dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan
adanya program dan kegiatan tersebut diharapkan jumlah pemohon
perizinan meningkat sehingga kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik meningkat.
8. Realisasi Nilai investasi PMA dan PMDN ditunjukkan dengan kegiatan
penganggaran Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal
Daerah, dengan kegiatan Pelayanan dan Evaluasi Penanaman Modal serta
kegiatan Pengembangan Penanaman Modal. Pada tahun ke 5 diharapkan
ada peningkatan realisasi investasi.
9. Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah
ditindaklanjuti ditunjukkan dengan kegiatan penganggaran Program
Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah dengan kegiatan
Pelayanan dan Evaluasi Penanaman Modal. Diharapkan 5 tahun kedepan
seluruh pengaduan dapat ditindaklanjuti 100 %.
41
BAB VII
P E N U T U P
Penyusunan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(KPMPT) Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan KPMPT
jangka menengah atau untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
KPMPT. Dalam penyusunannya, renstra KPMPT berpedoman pada RPJMD
Tahun 2016-2021 berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam
RPJMD.
Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini bertujuan untuk
memantapkan sistem kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul agar dapat lebih terarah, terpadu dan terprogram yang
bermuara kepada visi dan misi organisasi.
Materi Rencana Strategis merupakan masukan yang dibuat dan akan
dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berupa
program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan
menitikberatkan kepada pola pelayanan prima dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada. serta terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan
penanaman modal dan perizinan dengan berbagai inovasi dan terus mengacu
pada perkembangan jaman.
Pada tahun-tahun mendatang diharapkan pelaksanaan Rencana
Strategis, program kerja dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan serta mampu memberikan pelayanan penanaman modal dan
perizinan yang sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat
Gunungkidul. Hal ini dapat dilihat pada hasil survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada pelanggan (stakeholders). Selanjutnya kami berharap
KPMPT dapat mewujudkan pelayanan prima dibidang penanaman modal dan
perizinan yang di dukung dengan sumber daya manusia yang professional.
Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal
Kepala,
Drs. AZIS SALEH
NIP. 19660603 198602 1 002